DAFTAR ISI - bkd.cilacapkab.go.id · Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD ......

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................ i DAFTAR BAGAN ................................................................................. ii DAFTAR TABEL .................................................................................. iii I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

I.1. Latar Belakang .................................................................... 1 I.2. Landasan Hukum ................................................................ 5 I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 9 I.4. Sistematika Penulisan ......................................................... 10

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................. 12 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .. 12 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ......................................... 21 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 24 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah ................................................................................. 30 III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH ..................................................................................... 31 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah ............. .................................. 31 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih ........................................................ 34 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga .............................. 39 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ................................................ 48 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................. 49

IV. TUJUAN DAN SASARAN .............................................................. 51 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ....................... 51 4.2. Sasaran Jangka Menengah BKPPD ...................................... 51

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................... 53 5.1. Strategi Perangkat Daerah .................................................... 53 5.2. Kebijakan BKPPD ................................................................. 56

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....... 58 VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN .... 71

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................ 71

VIII. PENUTUP .................................................................................... 73

Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap i

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Kabupaten Cilacap ............................................................ ................ 13

Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BKPPD Tahun 2017 …………………………………………

21

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BKPPD Tahun 2017 ..............................................................

21

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017.................

22

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2016 ……….............................

25

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016 ........

29

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan …………………

33

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 yang terkait dengan BKPPD Kabupaten Cilacap …………………………………………………………

37 Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

BKPPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………….

38 Tabel 3.4 Faktor pendorong dan penghambat dalam

pencapaian sasaran Renstra K/L ………………………..

42 Tabel 3.5 Faktor pendorong dan penghambat dalam

pencapaian sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah ………………………………………………………….

47 Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD

Propinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ……………………………………………………………………

49 Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD Tahun 2017-2022 …………………………………

51

Tabel 5.1 Tabel Matrik Analisis SWOT ……………………………… 53 Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPPD Tahun 2017-2022 ……………………………………………

57

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ………………….

62 Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 …………………………………………………….

71

Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap iii

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap Nomor : TAHUN 2018 Tanggal : Juni 2018 Tentang : Rencana Strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -

2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)

untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk

menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi

perangkat daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang tidak

terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu

kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan

perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan

prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi

pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan

profesionalisme.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Cilacap, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

penyelenggaraan pembangunan di bidang kepegawaian. Dokumen

tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun

Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 1

dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta

menunjang pencapaian sasaran pembangunan Aparatur Sipil

Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Dalam kurun waktu lima tahun periode 2017 - 2022, upaya

pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan

manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman

pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan

pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi

manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya

tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem

Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan ASN

sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

Di samping itu terdapat adanya perubahan dan

perkembangan lingkungan strategis baik diluar lingkup

kepegawaian, seperti arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi

politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas

pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi.

Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di

atas dipandang perlu untuk segera disikapi organisasi perangkat

daerah khususnya dibidang kepegawaian melalui berbagai upaya

yang mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen

Kepegawaian yang mampu mewujudkan ASN sebagaimana

diharapkan oleh masyarakat.

Sejalan dengan itu untuk menyatukan persepsi dan arah

tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi

dengan tujuan dan strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana

strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Cilacap.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

• Pendahuluan• Gambaran pelayanan SKPD• isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi• visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan • rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

• indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra

SKPD Provinsi

Adapun alur penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 :

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat

Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan

penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dimulai dengan

membentuk TIM Penyusun Renstra, melakukan orientasi

mengenai Renstra Perangkat Daerah guna melakukan

persamaan persepsi dan memberikan pemahan terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan

perencanaan pembangunan nasional dan daerah, menyusun

agenda kerja yang nantinya dijadikan sebagai panduan kerja

dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melakukan

pengumpulan data dan informasi guna memperolah data yang

akurat dari sumber-sumber yang bertanggungjawab, selain itu

juga menyiapkan chek list untuk memudahkan analisis data-

data terkait serta formulir-formulir yang dibutuhkan dalam

rancangan Renstra Perangkat Daerah.


2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah

dilakukan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

• Tahap perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah

• Tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra

Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk

mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan

kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk

memperoleh pengesahan kepala daerah. Rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh

Bappelitbangda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir

dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin

keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat

Daerah lainnya. Pengesahan rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang

pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Organisasi

Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah

menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah

dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan

setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra


Perangkat Daerah oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah

paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah

disahkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi

perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun

2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga

tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dan

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kabupaten Cilacap tahun 2018.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap

tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra

Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra

maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Cilacap Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4355);


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4693);


Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,


15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);


19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 28);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 134);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Cilacap 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2008 Nomor 23);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cialcap

Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap


Cilacap Nomor 63);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap


Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

2016 Nomor 109).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah

sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati

Cilacap.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan

kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-

2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat

daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah

dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan

hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan

penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen

Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi BKPPD

Kabupaten Cilacap, sumber daya yang dimiliki oleh BKPPD

Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan sampai saat ini,

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPPD

Kabupaten Cilacap.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap,

telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra

BKD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),


telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

BKPPD Kabupaten Cilacap.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan BKPPD

Kabupaten Cilacap.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan BKPPD

Kabupaten Cilacap selama 5 lima tahun kedepan yang

dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif tahun 2017 – 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

KEPEGAWAIAN

Bab ini memuat indikator kinerja BKPPD Kabupaten Cilacap

yang mengacu atau mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Cilacap

BKPPD Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Cilacap, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja BKPPD Kabupaten Cilacap.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan dan Aset;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :

1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;

2. Subbidang Data dan Informasi;

d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari :

1. Subbidang Mutasi;

2. Subbidang Pengembangan Karir;

e. Bidang Pembinaan dan Kinerja ASN, terdiri dari :

1. Subbidang Pembinaan dan Perlindungan;

2. Subbidang Evaluasi Kinerja ASN;

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1. Subbidang Pengembangan Kompetensi;

2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam bagan

berikut ini :

2.1.2 Uraian Tugas

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan

karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan

pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengadaan,





c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian

dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan

dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan

pelatihan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan,




e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan

Bupati Cilacap Nomor 109 tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPPD

Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

mempunyai uraian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan program kerja badan

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. merumuskan kebijakan di bidang pengadaan,



pendidikan dan pelatihan berdasarkan rencana strategis

badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

c. mengoordinasikan kebijakan di bidang pengadaan,



pendidikan dan pelatihan dengan lembaga perangkat

daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi,

pusat maupun lembaga diluar kedinasan;


d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan

tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi

bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

e. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengadaan,




f. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Badan

dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program

dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan

urusan umum dan kepegawaian;

g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu

prestasi kerja;

h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan

untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud

pertanggungjawaban; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan meliputi perencanaan, keuangan dan aset,

pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan,

kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan

administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah.

Sekretariat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program

kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah;


c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum,

kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan,

kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan

dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

d. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan

organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan


e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum di lingkungan Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan

dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan


h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai

dengan lingkup tugasnya;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris dibantu oleh tiga Sub Bagian, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan


pelaporan keuangan dan aset dilingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas


pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

meliputi pengadaan, pemberhentian, data dan informasi

pegawai.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi;

c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang

pengadaan, pemberhentian dan informasi;

d. pengelolaan administrasi bidang pengadaan,

pemberhentian dan informasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi dibantu oleh dua Sub Bidang,

yaitu :

1. Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan meliputi analisis kebutuhan, bezetting, formasi,

pengadaan, pengangkatan, pemberhentian pegawai

Aparatur Sipil Negara.


2. Sub bidang Data dan Informasi mempunyai tugas



pelaporan meliputi pengelolaan data dan informasi

kepegawaian menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian online (e-Simpeg), file kepegawaian, Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Website

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

4) Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir

Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir mempunyai tugas

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi mutasi dan

pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.

Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Mutasi

dan Pengembangan Karir;

b. perumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan

pengembangan karir;

c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis mutasi

bidang mutasi dan pengembangan karir;

d. pengelolaan administrasi bidang mutasi dan

pengembangan karir;



Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Mutasi dan

Pengembangan Karir dibantu oleh dua Sub Bidang, yaitu :

1. Sub bidang Mutasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi

pengelolaan mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan

kenaikan gaji berkala.

2. Sub bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas




pelaporan meliputi penetapan pengangkatan, pemindahan

dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam

jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan

pengawas serta jabatan fungsional, penyusunan pola

pengembangan karir dan Daftar Urut Kepangkatan serta

pembinaan profesi ASN.

5) Bidang Pembinaan dan Kinerja ASN

Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara

mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,


meliputi pembinaan, perlindungan dan evaluasi kinerja


Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja bidang

pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan

kinerja Aparatur Sipil Negara;


pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara;

d. pengelolaan administrasi bidang pembinaan dan kinerja

Aparatur Sipil Negara;



Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan dan

Kinerja Aparatur Sipil Negara dibantu oleh dua Sub Bidang,

yaitu :

1. Sub bidang Pembinaan dan Perlindungan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,


pelaporan meliputi pembinaan disiplin dan perlindungan

pegawai Aparatur Sipil Negara.


2. Sub bidang Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan pelaporan meliputi pemberian kesejahteraan,

tunjangan dan penghargaan, pengelolaan evaluasi kinerja

Aparatur Sipil Negara dan LHKPN.

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,


meliputi pengembangan kompetensi serta penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan

dan Pelatihan;

b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan

pelatihan;



d. pengelolaan administrasi bidang pendidikan dan pelatihan;

dan



Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pendidikan dan

Pelatihan dibantu oleh dua Sub Bidang, yaitu :

1. Sub bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas



pelaporan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai


2. Sub bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas




pelaporan kegiatan pengajaran dan kesiswaan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang ada ini meliputi sumber daya aparatur

(jumlah pegawai yang ada di BKPPD Kabupaten Cilacap)

maupun sumber daya yang berupa sarana dan prasarana.

Keadaan Personalia BKPPD Kabupaten Cilacap dapat

ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di BKPPD Tahun 2017

No Tingkat Pendidikan

Kategori

Jumlah PNS Non

PNS

1 PASCA SARJANA (S2) 7 - 7

2 SARJANA (S1) 32 3 35

3 DIPLOMA III (D-III) 5 1 6

4 SLTA 17 6 23

5 SLTP 0 3 3

6 SD 1 1 2

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di BKPPD Tahun 2017

No Golongan Jumlah

1 Golongan I 1

2 Golongan II 8

3 Golongan III 48

4 Golongan IV 5


2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sumber daya yang berupa Sarana dan Prasarana (Asset) dapat

disajikan sebagai berikut :

a. Gedung - Luas Tanah : ± 5.209 m2 - Status Tanah : Milik pemerintah

b. Sarana dan Prasarana kantor

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017

NO JENIS / NAMA SARANA DAN PRASARANA

KONDISI JUMLAH BAIK KURANG

BAIK RUSAK BERAT

1 AC Split 68 3 - 71 2 Air Blower 8 - - 8 3 Alat Dapur Lain-lain 5 - - 5 4 Alat Musik/Band 1 - - 1 5 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) - 2 - 2 6 Alat Pemanas Prosesing / Water 2 - - 2 7 Alat Penghancur Kertas 7 1 - 8 8 Alat Rumah Tangga Lain-lain 656 - - 656 9 Alat Tenis Meja - 1 - 1 10 Amplifier 3 1 - 4 11 Asrama Permanen 2 - - 2 12 Bangku Tunggu 1 - - 1 13 Bantal 88 - - 88 14 Brand Kas 5 - 1 6 15 Buku Ilmu Sosial Lain-lain 4 - - 4 16 Buku Umum Lain-lain 32 - - 32 17 Camera Electronic 1 - 1 2 18 CCTV 1 - - 1 19 Copy Board/Elektrik White Board 1 - - 1 20 CPU - 2 - 2 21 Digital Audio Tape Recorder 2 - - 2 22 Dispenser 2 - - 2 23 Buku Ekonomi 9 - - 9 24 Buku Ensyclopedia, Kamus 4 - - 4 25 Equalizer - 1 - 1 26 Facsimile 2 - - 2 27 Filling Besi/Metal 30 12 - 42 28 Gambar Presiden/Wakil Presiden 6 - - 6

29 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 - - 1

30 Gedung Pos Jaga Permanen 1 - - 1 31 Genset 2 - - 2 32 Handy Cam 2 - - 2 33 Helm Fiber 30 - - 30




BAIK RUSAK BERAT

34 Hukum 60 - - 60 35 Jam Mekanis 14 - - 14 36 Kaca Hias 6 - - 6 37 Kasur 138 - - 138 38 Kipas Angin 1 3 - 4 39 Kompor Gas 3 - - 3 40 Kursi Besi/Metal 6 - - 6 41 Kursi Hadap Depan Meja Kerja 3 - - 3 42 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 12 - - 12 43 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 3 - - 3 44 Kursi Kerja Pejabat Eselon II - 1 - 1 45 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 - - 6 46 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 7 5 - 12 47 Kursi Lipat - 34 1 35 48 Kursi Putar 1 - - 1 49 Kursi Rapat 704 - - 704 50 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 2 - - 2 51 Kursi Tamu 1 - - 1 52 Lambang Garuda Pancasila 3 - - 3 53 Lap Top 4 - - 4 54 Laser Pionter 2 - - 2 55 Lemari Besi 30 3 - 33 56 Lemari Es 11 - - 11 57 Lemari Kaca 22 - - 22 58 Lemari Kayu 104 3 - 107 59 Lemari Rias 10 - - 10 60 Loudspeaker 8 2 - 10 61 Megaphone 1 - - 1 62 Meja Kayu/Rotan - 10 - 10 63 Meja Kerja Pegawai Non Struktural - 46 - 46 64 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 - - 1 65 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 - - 6 66 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 7 - - 7 67 Meja Kerja 50 1 - 51 68 Meja Komputer 17 5 - 22 69 Meja Rapat Pejabat Eselon III 1 - - 1 70 Meja Rapat 21 5 - 26 71 Meja Reseption 1 - - 1 72 Mesin Cuci 1 - - 1 73 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 3 2 - 5 74 Mic Conference 5 - - 5 75 Microphone Floor Stand 2 - - 2 76 Microphone 10 1 - 11 77 Mimbar/Podium 2 1 - 3 78 Monitor - 1 - 1 79 MOUBILER LAINNYA 220 - - 220 80 Note Book 10 2 - 12




BAIK RUSAK BERAT

81 Overhead Projektor - 2 - 2 82 P.C Unit/ Komputer PC 34 6 1 41 83 Papan Bergerak 1 - - 1 84 Papan Tulis 5 - - 5 85 Pesawat Telephone 2 - 1 3 86 Piano 1 - - 1 87 Portable Generating Set 1 - - 1 88 Printer 38 3 1 42 89 Proyektor + Attachment 7 - - 7 90 Rak Besi/Metal 16 - - 16 91 Rak Kayu 10 4 2 16 92 Rak Piring 1 - - 1 93 Rak TV 7 - - 7 94 Rompi Busa 30 - - 30 95 Router 1 - - 1 96 Scanner 2 1 - 3 97 Sepeda Motor 3 1 - 4 98 Server 1 - - 1 99 Seterika 2 - - 2 100 Sofa 8 1 - 9 101 Sound System 1 - - 1 102 Station Wagon 6 - - 6 103 Stationary Water Pump - 3 - 3 104 Switch Hub 1 - - 1 105 Tabung Gas 1 - - 1 106 Tangga Alumunium 2 - - 2 107 Teknologi 16 - - 16 108 Telephone (PABX) 1 - - 1 109 Televisi 11 4 1 16 110 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 1 - - 1 111 Tempat Tidur Busa (Springbad) 21 - - 21 112 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 64 - - 64 113 Timbangan Badan 1 - - 1 114 Tustel 1 - - 1 115 Unintemuptible Power Supply (UPS) 7 2 - 9 116 White Board - - - 0 117 Wireless Amplifier - 2 - 2 118 Wireless 1 - - 1 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja BKPPD Kabupaten Cilacap

berdasarkan sasaran/target Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap

periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKPPD

Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 dengan

format sebagai berikut:


Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016

NO Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Persentase

tata naskah pegawai digitas yang tersimpan

- - - n.a n.a n.a 37,52 75,37 n.a n.a n.a 37,52 75,37 n.a n.a n.a 1 1

2 Persentase aparatur PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin

- - - 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,15 0,14 0,13 0,08 0,12 1 1 1 1,5 0,9

3 Persentase PNS penerima penghargaan satyalancana karya satya

- - - n.a 100 100 100 100 n.a 96,5 100 97,99 100 n.a 1 1 1 1

4 Persentase PNS yang terpenuhi kelengkapan administrasi perceraian dan ijin beristri lebih dari serorang bagi PNS Pria

- - - 0,68 0,33 0,25 0,35 0,264 0,68 0,33 0,25 0,35 0,264 1 1 1 1 1



Target SPM

Target IKK



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 5 Persentase

jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi

- - - 100 100 100 100 100 94,1 97,9 99,5 99,8 96,9 1 1 1 1 1

6 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

- - - 50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 1 1 1 1 1

7 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural

- - - 55 60 65 70 75 55 60 65 70 75 1 1 1 1 1

8 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

- - - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1

9 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

- - - 4953 3609 3849 3784 3718 4953 3609 3849 3784 3718 1 1 1 1 1



Target SPM

Target IKK



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 10 Jumlah

pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

- - - 9543 10225 9639 9607 9574 9543 10225 9639 9607 9574 1 1 1 1 1

11 Nilai Survei Kepuasan Pegawai

- - - 80 76,5 79 72,87 80,78 80 76,5 79 72,87 80,78 1 1 1 1 1

12 Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

- - - 99 99,8 99,6 99,1 98,9 99 99,8 99,6 99,1 98,9 1 1 1 1 1

13 Persentase pensiun pegawai tepat waktu

- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

14 Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1

15 Persentase data penyusunan kebutuhan pegawai yang valid dan tepat waktu

- - - 85 85 87 87 n.a 85 85 87 87 n.a 1 1 1 1 n.a



Target SPM

Target IKK



2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 16 Persentase

kepatuhan laporan pejabat penyelenggara negara wajib LHKPN

- - - 40,87 43,48 53,91 41,59 74,34 40,87 43,48 53,91 41,59 74,34 1 1 1 1 1

17 Persentase data pegawai yang uptodate

- - - 100 100 100 100 100 91,86 92,29 93,57 94,14 96 0,9 0,9 0,9 0,9 1

18 Persentase pengembangan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

- - - n.a n.a 33,33 50 58,33 n.a n.a 33,33 50 58,33 n.a n.a 1 1 1

19 Persentase penyediaan informasi kepegawaian

- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1


Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2016

Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.843.300.000 1.862.000.000 2.315.800.000 1.397.500.000 9.840.000.000 1.557.365.007 1.519.698.440 2.102.447.572 1.212.771.086 8.714.167.838 0,84 0,82 0,91 0,87 0,89 52% 54%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

350.000.000 315.000.000 365.000.000 423.000.000 425.000.000 276.730.025 301.527.250 341.777.088 458.685.500 391.590.325 0,79 0,96 0,94 1,08 0,92 5% 9%

Program peningkatan disiplin aparatur

80.000.000 35.000.000 35.000.000 28.000.000 35.000.000 74.847.750 22.937.500 25.250.000 25.810.000 31.400.000 0,94 0,66 0,72 0,92 0,90 -19% -20%

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

75.000.000 80.000.000 750.000.000 300.000.000 400.000.000 45.987.500 60.882.200 571.211.850 268.097.100 376.316.210 0,61 0,76 0,76 0,89 0,94 52% 69%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000 - - - - 26.617.500 - - - - 0,89 - - - - -100% -100%

Program pendidikan kedinasan

2.033.500.000 2.495.000.000 200.000.000 700.000.000 700.000.000 1.875.062.000 2.448.204.500 180.116.000 549.834.000 683.027.000 0,92 0,98 0,90 0,79 0,98 -23% -22%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

250.000.000 890.000.000 2.760.000.000 2.625.000.000 1.500.000.000 195.150.000 771.613.080 2.634.667.175 2.443.582.100 1.434.637.000 0,78 0,87 0,95 0,93 0,96 57% 65%

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3.350.000.000 1.913.000.000 2.205.000.000 2.687.000.000 1.915.000.000 2.389.176.434 1.494.823.650 1.714.524.100 1.686.665.300 1.527.782.480 0,71 0,78 0,78 0,63 0,80 -13% -11%


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

TANTANGAN

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi

organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat

mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

Dalam pengembangan pelayanan pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap muncul

sejumlah tantangan seperti tersebut di bawah ini :

1. Perubahan dan Perkembangan Peraturan di Bidang kepegawaian

2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi bagi ASN

yang kompetensinya masih rendah.

3. Jumlah rekruitmen ASN tidak sebanding dengan jumlah pegawai

yang pensiun.

4. Tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

PELUANG

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang

dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang

berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap

yakni :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung

untuk peningkatan kompetensi Pegawai.

2. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat

dikembangkan dalam penataan personil.

3. Kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait dalam

pengembangan SDM.

4. Adanya penyelenggaraan/pengiriman Diklat/Kursus yang

terintegrasi.

5. Telah dikembangankannya pelayanan kepegawaian berbasis

Teknologi Informasi.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cilacap yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKPPD

Kabupaten Cilacap adalah masih kurangnya profesionalisme ASN.

Akibatnya belum optimalnya dalam melaksanakan tata kelola

pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance.

Apabila dilakukan identifikasi permasalahan kenapa BKPPD

Kabupaten Cilacap tidak serta merta mampu membangun ASN

yang profesional, hal ini karena banyak faktor, antara lain:

a. Permasalahan terkait Sekretariatan :

1. Belum tercukupinya komputer untuk melakukan assesment

ASN.

2. Meningkatnya kerusakan gedung diklat, sehingga tidak

optimal dalam melakukan kegiatan diklat.

3. Rendahnya pengetahuan ASN dan masih minimnya bahan

bacaan.

4. Kurangnya mebeler kantor yang up to date, perlengkapan

gedung kantor, peralatan gedung kantor.

5. Kurangnya koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) terkait kepegawaian, sehingga kebijakan

kepegawaian sering terhambat.

6. Semakin buruknya kondisi kendaraan operasional kantor,

sering rusak dan mengganggu kelancaran kegiatan.

b. Permasalahan terkait bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi :

1. Kurangnya sosialisasi penyusunan kebutuhan ASN dan

identifikasi kebutuhan ASN tidak cermat.

2. Masih kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan.

3. Tingginya tuntuan obyektifitas penerimaan ASN yang


dilakukan melalui seleksi penerimaan calon pegawai ASN,

Pengangkatan CPNS, dan Pengangkatan CPNS menjadi

PNS.

4. Tingginya tuntutan pelayanan yang berbasis pengembangan

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Rekonsiliasi

Data PNS Kabupaten Cilacap.

5. Tingginya tuntutan Penyediaan informasi kepegawaian dan

pengelolaan Website BKPPD.

6. Adanya ASN yang belum memahami administrasi

kepegawaian pasca purna tugas.

c. Permasalahan terkait bidang Mutasi dan Pengembangan Karir :

1. Masih sulitnya pengembangan karir ASN melalui Pedoman

Pola karir ASN yang jelas.

2. Meningkatnya tuntutan dilakukan Penempatan ASN

melalui Seleksi terutama untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.

3. Rendahnya pengetahuan terkait pengembangan karir

Jabatan Fungsional.

4. Tingginya harapan untuk melakukan seleksi ASN yang

mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dari

luar daerah untuk mendapatkan ASN yang berkompetensi

baik.

5. Rendahnya pengetahuan ASN terkait dengan standar teknis

kegiatan jabatan.

6. Belum adanya Penyusunan Pedoman Standar Teknis

Kegiatan jabatan.

7. Masih adanya ASN yang belum faham terkait administrasi

kenaikan pangkat.

d. Permasalahan terkait bidang Pembinaan dan Kinerja ASN :

1. Rendahnya motivasi ASN, maka perlu didorong melalui

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

2. Masih ditemukannya ASN yang tidak disiplin.

3. Meningkatnya kasus perceraian.

4. Masih kurangnya kualitas kinerja ASN.

5. Masih adanya pejabat yang belum memahami tata cara


penyampaian LHKPN.

6. Masih rendahnya pengetahuan ASN tentang Peraturan

Kepegawaian.

e. Permasalahan terkait bidang Pendidikan dan Pelatihan :

1. Masih minimnya pengukuran indeks profesional ASN.

2. Banyaknya calon ASN yang belum mengikuti Pelatihan

Dasar.

3. Rendahnya ASN yang sudah dilakukan Pengukuran

kompetensinya.

4. Masih banyak pejabat yang belum mengikuti Pendidikan

Penjenjangan struktural.

5. Rendahnya ASN yang sudah mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis.

6. Rendahnya ASN yang sudah mengikuti Pendidikan dan

pelatihan fungsional

7. Adanya ASN yang belum mengkuti ujian dinas penyesuaian

ijazah.

8. Adanya ASN yang perlu mengikuti program Pemberian

bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.

9. Meningkatnya PNS yang perlu mengikuti Pembekalan PNS

menjelang pensiun.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan

sasaran pembangunan

NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) (3) (4) 1 Kurangnya

profesionalisme ASN Kurangnya kompetensi ASN

Dinamika tuntutan pengembangan kompetensi ASN

Kurangnya kedisiplinan dan penghargaan ASN

Kurangnya pemberian reward and punishment

Sistem penilaian kinerja masih

Pemberian tunjangan kinerja belum


NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) (3) (4)

lemah berdasarkan kualitas kinerja ASN

Belum dilakukan peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN

Penempatan ASN belum sesuai kompetensi

2 Manajemen kepegawaian belum terkelola dengan baik

Kurangnya kualitas sistem informasi kepegawaian

Kurangnya pelayanan berbasis teknologi informasi

Kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan dikarenakan jumlah penerimaan ASN tidak sebanding dengan jumlah ASN yang pensiun

Kebijakan rekrutmen pegawai bergantung pada pemerintah pusat

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih

Dalam Tahun periode 2017 - 2022, Visi Pemerintah

Kabupaten Cilacap adalah “Cilacap Semakin Sejahtera Secara

Merata ‘ Bangga Mbangun Desa’.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten

Cilacap akan menjadi kabupaten dengan masyarakat yang

sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh

kecamatan.

Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam 5 tahun ke depan

masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat


kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan,

kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang.

Peningkatan kesejahteraan dapat ditunjukan melalui peningkatan

nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan

Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan terbuka.

Semakin Merata, mengandung arti bahwa pembangunan di

Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat,

semua wilayah. Pembangunan yang merata di wilayah dapat dilihat

dengan semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar

penduduk, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah.

Peningkatan kualitas infrastruktur sampai ke pelosok desa dan

kecamatan.

Bangga Mbangun Desa merupakan strategi pembangunan

sampai dengan tahun 2022 yang tertulis dalam Peraturan Bupati

Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan

Bangga Mbangun Desa. Pada Bangga Mbangun Desa tersebut

diatur tentang 4 pilar pokok yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi,

dan lingkungan Sosial Budaya.

Untuk mencapai visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih memiliki misi:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan

jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang

profesional bersifat entreprenuer dan dinamis dengan

mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean

Government.

3. Meningkatkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban

umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi

lokal dan regional.

5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah

dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.


Dari 5 misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Cilacap terdapat pada misi ke 2 yakni: “Meningkatkan Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Bersifat

Entreprenuer dan Dinamis dengan Mengedepankan Prinsip

Good Governance dan Clean Government ”.

UNSUR VISI DAN MISI YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN

FUNGSI BKPPD KABUPATEN CILACAP.

Berdasarkan misi nomor 2, ada beberapa penekanan yang

membentuk penyelenggaraan pemerintahan berkualitas :

1. Profesional.

2. Entreprenuer dan Dinamis.

3. Good Governance.

4. Clean Government.

Arti Profesional (profesionalisme) ialah sifat-sifat, tingkah

laku dalam melaksanakan tugas dengan kemampuan yang

didukung kemahiran, kepandaian khusus, kepakaran atau

kualitas di bidangnya. Dikaitkan dengan fungsi BKPPD Kabupaten

Cilacap selaku pengelola manajemen kepegawaian, ASN ke depan

harus memiliki kemampuan dan kemahiran di bidang tugasnya.

Jangan sampai seorang aparatur tidak tahu ketentuan dan

tatakerja dari segala sesuatu yang menjadi tugasnya.

Sedangkan arti dari entrepreneur sebagai seseorang yang

selalu membawa perubahan, inovasi, ide-ide baru dan aturan baru.

Entrepreneur yaitu seeorang yang mempunyai dan membawa

sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta asset yang

lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu

perubahan/ menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai

yang sebelumnya. Arti dinamis adalah penuh semangat dan tenaga

sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan

keadaan dan sebagainya.

Sedangkan pengertian Good Governance menurut

Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang


berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh

pemerintahan yang baik. Clean government berasal dari kata

bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara harfiah dalam

bahasa Indonesia berarti “pemerintah yang bersih”.

TUJUAN DAN SASARAN PADA MISI YANG TERKAIT DENGAN

TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan

fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah tujuan ke 2 yaitu

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

dengan Prinsip Good Governance. Sasaran untuk tujuan

tersebut ada dua yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan berintikan

kualitas kinerja ASN yang ada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cilacap. Untuk meningkatkan kualitas kinerja

pemerintahan, maka kuncinya adalah harus meningkatkan

kualitas kinerja ASN. Untuk itu BKPPD Kabupaten Cilacap harus

bisa mencari solusi bagaimana meningkatkan kinerja ASN.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap 2017 – 2022

yang terkait dengan BKPPD Kab. Cilacap

MISI RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD

(1) (2) (3)

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean Government.

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan prinsip good governance.

1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.


Dalam melaksanakan sasaran tersebut BKPPD Kabupaten

Cilacap perlu melakukan pengidentifikasian permasalahan berserta

faktor – faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan

pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap.

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM

PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPPD Kab. Cilacap

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean Government ”.

Kurangnya

pengintegrasian kinerja dengan kompensasi ASN.

Masih rendahnya komptensi SDM Aparatur.

Belum

optimalnya manajemen ASN dan pelayanan publik.

Belum

optimalnya sarana pendukung pelayanan yang modern.

Belum adanya

pelaporan kinerja secara on line.

Masih

rendahnya pengembangan potensi ASN

Masih

rendahnya pelaksanaan pembinaan ASN.

Rendahnya

peningkatan sarana dan prasarana

SDM ASN

yang memiliki kompetensi TI memadai.

Memiliki

gedung diklat sendiri.

Adanya

dukungan pemerintah untuk meningkatkan manajemen ASN

Adanya

komitmen pimpinan

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan prinsip good governance.

Sasaran : 1. meningkatkan

kualitas kinerja pemerintahan.

2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.


3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis BKN (Badan Kepegawaian

Negara).

Kebijakan kepegawaian yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Cilacap tidak lepas dari kebijakan kepegawaian

pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan telaah Renstra

BKN sebagai bahan acuan. Penelaahan terhadap Renstra

BKN tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi

potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan

penting dalam perumusan isu-isu strategis BKPPD

Kabupaten Cilacap.

BKN sebagai lembaga penyelenggara manajemen

kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan

mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang

efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan

profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik sehingga

tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Visi

BKN tahun 2015-2019 yakni:

”Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen

Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun

2025”.

Misi Badan Kepegawaian Negara :

Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana

diuraikan di atas, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Pelayanan

Kepegawaian.

b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem

Pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan

perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan

pegawai.

d. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian.


e. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem

Manajemen Internal BKN.

Tujuan dan sasaran pada misi BKN yang terkait dengan

tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap.

TUJUAN BKN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan

misi berdasarkan potensi dan permasalahan BKN,

ditetapkan tujuan BKN tahun 2015-2019, antara lain:

1. Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Modern

Dengan Melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan

Manajemen ASN secara Nasional.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian.

3. Mewujudkan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien,

dan Akuntabel.

SASARAN STRATEGIS BKN

Sasaran Strategis BKN dalam rangka mewujudkan

visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan

potensi dan permasalahan BKN. Berikut adalah sasaran

strategis BKN tahun 2015-2019 : “Meningkatnya tingkat

profesionalisme pegawai ASN”

Semua visi dan misi BKN terkait dengan tugas dan

fungsi BKPPD, karena semua tugas dan fungsi BKN

merupakan tugas dan fungsi BKPPD, hanya saja BKPPD

memiliki cakupan yang lebih kecil yaitu tingkat kabupaten.

Dalam misinya, BKN akan mengembangkan dan

mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN dan sistem

informasi manajemen kepegawaian. Ini merupakan misi yang

dituntut oleh undang-undang ASN. Untuk itu BKPPD

Kabupaten Cilacap juga harus melaksanakan hal tersebut.

Hanya saja BKN belum menjabarkan terkait tugas

Pendidikan dan Pelatihan ASN. Padahal BKKPD Kabupaten

Cilacap memiliki tugas tersebut. Hal ini kelihatannya yang

harus dicarikan referensi lain oleh BKPPD Kabupaten

Cilacap.


3.3.2 Telaahan Rencana Strategis LAN (Lembaga Administrasi

Negara)

Karena BKPPD Kabupaten Cilacap memiliki fungsi

kediklatan, untuk itu selain menelaah Renstra BKN, BKPPD

perlu menelaah Renstra LAN. Tujuannya sama yaitu untuk

mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis

BKPPD Kabupaten Cilacap.

Visi LAN Tahun 2015-2019

”Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan

Administrasi Negara”

Misi LAN Tahun 2015-2019

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan

kapasitas aparatur Negara dan sistem administrasi negara

guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;

2. Pengkajian Kebijakan;

3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan aparatur negara;

4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Administrasi.

Unsur visi dan misi LAN yang terkait dengan tugas dan

fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah misi nomor 3, yaitu

“Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Aparatur Negara”

Tujuan dan sasaran pada misi LAN yang terkait dengan

tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap.

TUJUAN LAN

Dalam rangka mewujudkan visi melaksanakan misi

berdasarkan potensi dan permasalahan LAN, telah

ditetapkan tujuan LAN tahun 2015-2019, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN

2. Mengembangkan ilmu administrasi negara


3. Meningkatkan kualitas kebijakan

4. Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi di

bidang administrasi Negara

SASARAN STRATEGIS LAN

Sasaran Strategis LAN dalam rangka mewujudkan visi,

melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan

potensi dan permasalahan LAN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan.

2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN.

3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di

bidang administrasi negara.

4. Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana,

dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta

akuntabilitas lembaga.

Tujuan dan sasaran pada misi LAN yang terkait dengan

tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN.

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM

PENCAPAIAN SASARAN RENSTRA K/L.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian

sasaran Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah

ini :

Tabel 3.4 Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian

sasaran Renstra K/L

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan PD

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong

1 BKN Meningkatnya

tingkat profesionalisme pegawai ASN

Kurangnya pembinaan dan pengembangan Aparatur ASN

Tuntutan profesionalisme ASN selalu berkembang.

Tuntutan stekholder agar pegawai semakin professional


No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L


Sebagai Faktor Penghambat Pendorong

2 LAN Meningkatkan

kompetensi dan profesionalisme ASN

Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu

Adanya pegawai ASN yang kurang motivasi dalam pengembangan kompetensi

Kompetensi ASN menjadi dasar pengembangan karir ASN.

3.3.3 Telaahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah

Telaahan Renstra BKD (Badan Kepegawaian Daerah)

Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui apa saja

faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKD Provinsi

Jawa Tengah.

Visi dan Misi BKD Provinsi Jawa Tengah.

BKD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2013-2018

mempunyai visi :

“Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang

Profesional dan Unggul”.

Untuk mewujudkan visi, maka ditempuh dengan misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu

sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif

dan transparan.

2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan

terukur.

3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran

kompetensi dan penilaian kinerja.

4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta

pelaksanaan netralitas pegawai.

5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat

dan terintegrasi.


6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima

kepegawaian.

Visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi

BKPPD Kabupaten Cilacap. Unsur visi dan misi BKD Provinsi Jawa Tengah yang terkait

dengan tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah misi

nomor 3, yaitu “Peningkatan kualitas pegawai melalui

pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja”.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan manajemen

kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah :

1. Mengembangkan SDM Aparatur yang tanggung jawab

dan jujur;

2. Meningkatkan pelayanan mutasi pegawai yang tepat

waktu;

3. Mengembangkan kompetensi dan kinerja aparatur yang

profesional dan akuntabel;

4. Meningkatkan penerapan sistem disiplin dan

kesejahteraan pegawai dalam penerapan penghasilan

berdasarkan kinerja;

5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengelolaan manajemen kepegawaian secara terintegrasi;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen

kepegawaian yang tepat waktu dan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur;

2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi

kepegawaian;

3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi;


4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin

PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS;

5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur

melalui pengembangan sistem informasi manajemen

kepegawaian;

6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian.

Karena adanya kesamaan tugas dan fungsi antara

BKD Provinsi Jawa Tengah dengan BKPPD Kabupaten

Cilacap, maka apa yang menjadi sasaran BKD Provinsi juga

selaras kalau dijadikan sasaran BKPPD Kabupaten Cilacap.

Namun dari sasaran BKD provinsi tersebut yang perlu

menjadi referensi utama di Kabupaten Cilacap adalah:

1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur;

2. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi;

3. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur

melalui pengembangan system informasi manajemen

kepegawaian.

3.3.4 Telaahan Renstra BPSDM Provinsi Jawa Tengah

Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 telah

mampu mewujudkan visi organisasi yang telah ditetapkan

pada tahun 2008 yang lalu yaitu “Menjadi Pusat Unggulan

Diklat Aparatur Sipil Negara Bertaraf Nasional ”.

Misi BPSDM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 :

1. Mewujudkan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan

Aparatur Sipil Negara;

2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan

di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;


pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang

pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan diklat

lainnya;



pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang

pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan

pelatihan;

5. Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya

manusia Badan Diklat;

6. Mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan

mengelolanya secara akuntabel.

Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh Badan

Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berdasarkan

rumusan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis

kompetensi dan terakreditasi.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana utama serta

pendukung diklat yang memadai.

3. Meningkatkan unit layanan informasi dan promosi.

4. Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan.

5. Meningkatkan pengembangan diklat unggulan.

6. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis

bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan

Kepemimpinan.

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang

kediklatan.

8. Optimalisasi pengelolaan anggaran bagi kegiatan

kediklatan.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Diklat

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berdasarkan Tujuan

sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi

2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana utama serta

pendukung diklat yang memadai

3. Terwujudnya layanan administrasi serta unit layanan

informasi dan promosi tentang penyelenggaraan diklat


4. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan di Provinsi serta Kabupaten/Kota

5. Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu

diklat

6. Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang

Kediklatan

7. Terwujudnya kualitas dan profesionalitas SDM

Kediklatan

8. Tersedianya anggaran Diklat yang memadai

Dari sasaran tersebut, yang ada keterkaitan dengan BKPPD

Kabupaten Cilacap adalah Terwujudnya penyelenggaraan

diklat berbasis kompetensi. Sasaran ini perlu dikembangkan

di Kabupaten Cilacap karena merupakan tuntutan

manajemen.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam

Pencapaian Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian

sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel

3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian

sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Provinsi


Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 BKD Meningkatnya

sistem pola karier yang jelas dan terukur

Belum diterapkannya sistem pola karir

Belum disusunnya pedoman pola karir di Kabupaten Cilacap

Sudah ada ketentuan pemerintah pusat tentang pola karir

Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi

Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis kompetensi.

Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi feedback untuk pengembangan karir.

Adanya tuntutan penerapan merit sistem yang berbasis kompetensi.


No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Provinsi


Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Masih kurangnya validitas data kepegawaaian sebagai basis pengembangan manajemen ASN

Kurangnya kepedulian pegawai ASN untuk mengupdate data kepegawaian.

Adanya amanat UU ASN untuk membangun basis data ASN.

2 BPSDM Terwujudnya

penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi

Masih kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat berbasis kompetensi

Diklat berbasis kompetensi hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi

Pengembangan kompetensi melalui diklat menjadi salah satu dasar pengembangan karir ASN.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Dalam penyusunan renstra BKPPD Kabupaten Cilacap tahun

2017-2022 tetap memperhatikan Perda Kabupaten Cilacap Nomor

9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW)

Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, yang berisi tentang pola

pengembangan zonasi kewilayahan dan pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD

Kabupaten Cilacap yaitu kaitannya dengan pembangunan dan

pelayanan masyarakat tentunya juga tidak bisa dilepaskan adanya

faktor-faktor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi BKPPD

Kabupaten Cilacap hubungannya dengan KLHS secara langsung

tidak terdapat hubungan cukup signifikan.

Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan

pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RT RW

dan KLHS agar hasil- hasil rumusannya kebijakan pemerintah

daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.


Hanya saja BKPPD Kabupaten Cilacap sebagai OPD

pendukung, maka tidak terkait langsung dengan RT RW maupun

KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Periode 2017-2022 BKPPD Kabupaten Cilacap mengemban

tugas untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap

adalah “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata ‘ Bangga

Mbangun Desa’, dan pada misi ke 2 yakni: “Meningkatkan

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional

Bersifat Entreprenuer dan Dinamis dengan Mengedepankan

Prinsip Good Governance dan Clean Government ”.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian BKPPD

Kabupaten Cilacap berusaha untuk menyelaraskan dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Negara

(BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan BKPPD Kabupaten

Cilacap dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut

ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten, antara lain :

Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN,

BKD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap

NO. SASARAN STRATEGIS

BKN BKD PROVINSI JATENG

BKPPD KAB CILACAP

1 Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional

Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas.

Terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur.

2 Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau standart operational procedures (SOP).

Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap


Dari hasil penyelarasan Sasaran Strategis, Badan


menentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rekruitmen SDM belum sesuai dengan kebutuhan.

2. Belum semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki.

4. Tingkat kedisiplinan ASN masih belum optimal.

5. Masih kurangnya ASN khususnya pendidikan dan kesehatan

Dengan isu-isu tersebut ada peluang dan tantangan BKPPD

dalam ikut serta mensukseskan visi misi Kabupaten Cilacap tahun

2017-2022. Apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal peluang

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan BKPPD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran

dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target

keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2017 –

2022, sebagai berikut:

1. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

2. Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan

tersebut adalah:

Tujuan 1 : Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah “

Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur”.

Tujuan 2 : Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah “Terkelolanya

akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian”.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat

daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

sebagaimana berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD

Tahun 2017-2022

No. Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan dan Sasaran

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Akhir Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

Nilai Indeks Profesional Pegawai (Struktural)

Nilai n.a 86,46 87,5 88,5 89,6 90 91,5 91,5


No. Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan dan Sasaran

Satuan

Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target

Akhir Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik

Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian

Nilai survei kepuasan pegawai

Nilai 80,78 81,13 81,2 81,4 81,6 81,8 82 82

Nilai AKIP BKPPD Kab. Cilacap

Nilai n.a 68,21 70 71 72 73 74 74


BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh

untuk mewujudkanvisi dan misi sedangankan Kebijakan adalah

pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, Kebijakan

merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara

teliti tentang strategi yang akan dilaksanakan dan berfungsi mengatur

suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian

tujuan dan sasaran. Untuk mempermudah dalam menentukan strategi

sekaligus menentukan kebijakannya Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap membuat analisa dengan

menggunakan analisis SWOT.

Dari analisis SWOT tersebut ditemukan beberapa faktor,

antara lain Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Berikut adalah

Matriks Analisis SWOT dan didalamnya sudah termasuk alternatif

strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.

Untuk lebih jelas terkait Matrik SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.1. Tabel Matrik Analisis SWOT

FAKTOR

INTERNAL

FAKTOR

EKSTERNAL

KEKUATAN (Strength)

KELEMAHAN (Weakness)

1. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai

2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas.

3. Adanya tujuan dan sasaran organisasi

4. Jumlah sumber daya aparatur yang memadai

5. Adanya Alokasi dana yang memadai

6. Adanya suasana kerja yang kondusif

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

2. Belum Optimalnya dalam pelayanan Administrasi kepegawaian

3. Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu

4. Belum optimalnya koordinasi

5. Belum optimalnya SKPD dalam perencanaan dan pelaporan


PELU

AN

G (O

ppor

tun

ity)

1. Adanya peraturan

perundang-undangan yang mendukung

2. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil

3. Kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait

4. Adanya penyelenggaraan/pengiriman Diklat/Kursus

5. Perkembangan Teknologi Informasi Bidang Kepegawaian

• Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan peraturan per UU an

• Melaksanakan TUPOK SI untuk meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait

• Mendayagunakan anggaran untuk mengikutsertakan pegawai dalam diklat/ kursus

• Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional.

• Mendayagunakan anggaran untuk peman faatan Teknologi Informasi

• Mengatasi kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu melalui Diklat/kursus

• Mengoptimalisasi koordinasi dengan dukungan Dinas/ Instansi terkait.

• Mengoptimalisasi perencanaan dan pelaporan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun melalui Diklat/kursus.

• Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat

(SO) (WO)

TA

NT

AN

GA

N (T

hre

at)

1. Perubahan dan Perkembangan Peraturan di Bidang kepegawaian

2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi bagi ASN yang kompetensinya masih rendah

3. Jumlah rekruitmen ASN tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun

4. Tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur untuk SKPD.

• Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mengatasi tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

• Meningkatkan koordinasi untuk mengikuti perkembangan perubahan peraturan per UU an.

(ST) (WT)

Dengan analisis SWOT tersebut, BKPPD mengidentifikasi

kemungkinan-kemungkinan strategi yang akan diterapkan yaitu:

Strategi SO (Strength Opportunity) yaitu memanfaatkan

kekuatan internal untuk memperoleh keuntungan dari peluang

yang tersedia di lingkungan eksternal.

Strategi WO (Weakness Opportunity) yaitu memperbaiki

kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada di

lingkungan eksternal.

Strategi ST (Strength Threat) yaitu memanfaatkan kekuatan


yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari

lingkungan eksternal.

Strategi WT (Weakness Threat) yaitu memperkecil kelemahan

internal dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal.

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai Badan


Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Profesionalisme Sumber Daya ASN

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya ASN di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan

dengan strategi berikut:

a. Peningkatan kompetensi ASN.

Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi pegawai

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai

dengan hasil analisis kebutuhan diklat dari masing-masing

pegawai ASN.

b. Peningkatan kualitas kedisiplinan dan penghargaan kepada

ASN.

PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan

menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari

pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus

memiliki disiplin, loyalitas dan semangat pengabdian yang

tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan

loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu

didukung dengan pemberian reward dan punishment.

c. Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN

Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN diarahkan

untuk mencapai hasil yang optimal sebagai bahan

pengembangan karir dan penyusunan kebijakan pemberian

remunerasi / tunjangan kinerja pegawai ASN.

d. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN

Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN

diarahkan untuk mencapai kesesuaian antara syarat


jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh

pegawai ASN dalam melaksanakan tugas / jabatan sehingga

dapat memenuhi prinsip the right man on the right place.

2. Terkelolanya Manajemen Kepegawaian yang Baik

a. Peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian

Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Cilacap memberikan kontribusi dalam pengembangan

sumber daya aparatur yang profesional agar mampu

menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan

transparan melalui pembangunan dan pengembangan

sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dengan

dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi

manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan

penerapan layanan paperless akan sangat mendukung

percepatan proses pelayanan kepegawaian.

b. Penyusunan formasi sesuai kebutuhan

Untuk melakukan penyusunan kebutuhan formasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara tepat

dan akurat perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai

berdasarkan kondisi bezetting.

5.2 Kebijakan BKPPD

Merujuk pada strategi tersebut diatas, BKPPD

Kabupaten Cilacap menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kompetensi ASN melalui diklat 2. Pemberian reward and punishment

3. Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan kualitas kinerja

ASN

4. Menempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

5. Mengembangkan layanan kepegawaian berbasis teknologi

informasi

6. Menyusun analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi

bezetting


Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan

Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.2

berikut :

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPPD

Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Terwujudnya

profesionalisme Sumber Daya ASN

1. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

1.1 Peningkatan kompetensi ASN

1.1 Mengembangkan kompetensi ASN melalui diklat

1.2 Peningkatan

kualitas ke-disiplinan dan penghargaan kepada ASN

1.2 Pemberian reward and punishment

1.3 Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN

1.3 Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan kualitas kinerja ASN

1.4 Peningkatan kualitas Pengukuran kompetensi ASN.

1.4 Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi

2 Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik

2. Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian

2.1 Peningkatan kualitas sis-tem informasi kepegawaian.

2.1 Mengembangkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

2.2 Penyusunan formasi sesuai kebutuhan

2.2 Menyusun analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi bezetting


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai

upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah dalam

mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Cilacap Tahun 2017 – 2022, tentunya dalam pelaksanaan program dan

kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD

bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan

jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

suatu rencana yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah-

langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa

personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

Dalam lima tahun kedepan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap merencanakan 8 (delapan)

program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan Renstra Tahun 2017 –

2022 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

d. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

g. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

h. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

i. Kegiatan Penataan arsip kantor

Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

k. Penyediaan peralatan rumah tangga

l. Pembenahan arsip in aktif kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor

g. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

c. Kegiatan Pegadaan pakaian KORPRI

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra

5. Program Pengembangan Kompetensi ASN.

a. Kegiatan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

b. Kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

c. Kegiatan Pelatihan Dasar bagi CPNS

d. Kegiatan Pengukuran kompetensi ASN

e. Kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural

f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis

g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

h. Kegiatan Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah

i. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

j. Kegiatan Pembekalan PNS Menjelang Pensiun

k. Kegiatan Evaluasi Pasca diklat

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Kegiatan Penempatan PNS

b. Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi


c. Kegiatan Penyusunan pedoman pola karir PNS

d. Kegiatan Sosialiasi Jabatan Fungsional

e. Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

f. Kegiatan Fasilitasi usulan kenaikan pangkat

g. Kegiatan Seleksi mutasi masuk dari luar daerah

h. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

i. Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

j. Kegiatan Penyelesaian ijin perceraian

k. Kegiatan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)

l. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian

m. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

n. Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan

Jabatan

o. Kegiatan Penyusunan instrumen penilaian kinerja

p. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN

q. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

daerah

r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

s. Diklat PIM IV

t. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

u. Penyusunan kebutuhan ASN

v. Seleksi Tenaga Pengamanan Dalam

w. Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap

x. Pelepasan ASN Purna Tugas

y. Pengangkatan CPNS menjadi PNS

z. Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

7. Program Pengadaan dan pemberhentian ASN

a. Kegiatan Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN

b. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN

c. Kegiatan Pengangkatan Calon ASN

d. Kegiatan Sumpah/Janji PNS

e. Kegiatan Pelepasan ASN Purna Tugas


8. Program Pemgembangan Sistem dan Informasi Kepegawaian

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Kepegawaian

b. Kegiatan Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian daerah

c. Kegiatan Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap

d. Kegiatan Pengeloalaan Website BKPPD

e. Kegiatan Bimtek Simpeg

9. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

a. Pembekalan PNS menjelang pensiun

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Renja dan Renstra

11. Program Pendidikan Kedinasan

a. Pendidikan Penjenjangan Struktural

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

b. Penyediaan Informasi Kepegawaian

c. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan

UPT Puskesmas

d. Diklat Pengelolaan Keuangan Desa

e. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

f. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

g. Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian

h. Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tercantum pada

Tabel 6.1.


Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 62

target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

- 87 - 89 - 91 1.375.000 93 1.275.000 94 1.390.000 96 1.645.000 96 5.685.000 Kab. Cilacap

Penempatan PNS Jumlah kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

- - - - - 10 200.000 10 220.000 10 250.000 10 265.000 40 935.000 BKPPD Kab. Cilacap

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian JPT

- - - - - 2 350.000 2 350.000 3 400.000 10 600.000 17 1.700.000 BKPPD Kab. Cilacap

Penyusunan pedoman pola karir PNS

Jumlah dokumen pedoman pola karir PNS

- - - - - 1 150.000 0 0 0 0 0 0 1 150.000 BKPPD Kab. Cilacap

Sosialiasi Jabatan Fungsional

Jumlah peserta Sosialiasi Jabatan Fungsional


Seleksi mutasi masuk dari luar daerah

Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi mutasi masuk dari luar daerah


Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah pegawai yang naik pangkat


Fasilitasi usulan kenaikan pangkat

Jumlah peserta Fasilitasi usulan kenaikan pangkat


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian

- 98,597 - 98,74 - 99,05 905.000 99,278 795.000 99,5 855.000 99,7 1.085.000 99,7 3.640.000 Kab. Cilacap

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi pegawai berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah PNS penerima penghargaan SLKS


2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat

daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016



2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan




daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani


Penyelesaian ijin perceraian

Jumlah ijin perceraian yang ditangani


Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah Peserta sosialisasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)


Rapat Koordinasi Kepegawaian

Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kepegawaian


Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

- - - - - 80 100.000 0 - 0 - 80 125.000 160 225.000 BKPPD Kab. Cilacap

Sosialisasi dan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Jabatan

Jumlah peserta Sosialisasi Standar Teknis Kegiatan Jabatan


Penyusunan instrumen penilaian kinerja

Jumlah peserta sosialisasi Instrumen Penilaian Kinerja


Program Pengembangan Kompetensi ASN

Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan

- 73 - 76 - 80 7.855.000 85 7.792.500 90 7.270.000 97 10.210.000 97 33.127.500 Kab. Cilacap

Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Seminar, FGD, dan kegiatan lain yang sejenis bagi ASN

- - - - - 210 1.100.000 220 1.200.000 230 1.300.000 240 1.400.000 900 5.000.000 BKPPD Kab. Cilacap

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN


Pelatihan Dasar bagi CPNS

Jumlah peserta pelatihan dasar bagi CPNS Daerah








daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pengukuran kompetensi ASN

Jumlah peserta pengukuran kompetensi ASN


Pendidikan penjenjangan struktural

Jumlah peserta Pendidikan penjenjangan struktural (PIM)


Pendidikan dan Pelatihan teknis

Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan teknis


Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional


Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah

Jumlahn peserta yang dikirim untuk mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah


Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas


Pembekalan PNS Menjelang Pensiun

Jumlah peserta Pembekalan PNS Menjelang Pensiun

- - - - - 700 875.000 800 1.000.000 700 1.050.000 700 1.050.000 2900 3.975.000 BKPPD Kab. Cilacap

Evaluasi Pasca diklat Jumlah peserta Evaluasi Pasca diklat bagi alumni


Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik

Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian

Nilai Survei kepuasan pegawai

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan

12 12 1.190.701,127 12 2.392.000 12 2.675.000 12 3.002.000 12 3.283.500 12 3.570.000 72 16.113.201,127 Kab. Cilacap

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia selama 12 bulan

12 12 21.274 - - - - - - - - - - 12 21.274 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia selama 12 bulan

12 12 183.339,306 12 300.000 12 350.000 12 400.000 12 450.000 12 500.000 72 2.183.339 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran honorarium bagi PNS dan non PNS selama 12 bulan

12 12 341.070 12 500.000 12 550.000 12 625.000 12 650.000 12 700.000 72 3.366.070 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan

12 12 62.359,1 12 70.000 12 80.000 12 95.000 12 100.000 12 110.000 72 517.359 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan yang tersedia selama 12 bulan








daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan

12 12 19.979,5 - - - - - - - - - - 12 19.980 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan

- - - 12 100.000 12 115.000 12 125.000 12 140.000 12 150.000 60 630.000 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Jumlah peralatan rumah tangga kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan

12 12 23.683,2 - - - - - - - - - - 12 23.683 BKPPD Kab. Cilacap

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan


Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan

12 12 394.078,431 12 1.200.000 12 1.350.000 12 1.500.000 12 1.650.000 12 1.800.000 72 7.894.078 BKPPD Kab. Cilacap

Pembenahan arsip in aktif kantor

Jumlah dokumen/arsip yang Tertata dan terdata selama 12 bulan

800 800 20.000 800 20.000 1.600 40.000 BKPPD Kab. Cilacap

Penataan arsip kantor Jumlah dokumen/arsip yang Tertata dan terdata selama 12 bulan

800 22.000 800 24.500 800 26.000 800 27.500 3.200 100.000 BKPPD Kab. Cilacap

Program Pengembangan Sistem dan informasi Kepegawaian

persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online

- - - - - 80 900.000 85 815.000 88 890.000 100 1.075.000 100 3.680.000 Kab. Cilacap

Penyediaan Informasi Kepegawaian

Jumlah media informasi kepegawaian (Media Aparatur)


Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

jumlah modul/aplikasi pengembangan SIMPEG








daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap

Jumlah peserta Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap


Pengeloalaan Website BKPPD

Pengelolaan website BKPPD selama 12 bulan


Bimtek Simpeg Jumlah peserta Bimbingan teknis modul/aplikasi Simpeg


Program Pengadaan dan pemberhentian ASN

Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN

- - - - - 40 840.000 60,84 930.000 79,63 1.015.000 100 1.095.000 100 3.880.000 BKPPD Kab. Cilacap

Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN

Jumlah peserta Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN

- - - - - 7.000 400.000 7.000 450.000 7.000 500.000 7.000 550.000 28000 1.900.000 BKPPD Kab. Cilacap

Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN

Jumlah peserta Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN


Pengangkatan Calon ASN Jumlah peserta Pengangkatan Calon ASN


Sumpah/Janji PNS Jumlah peserta Sumpah/Janji PNS


Pelepasan ASN Purna Tugas

Jumlah peserta Pelepasan ASN Purna Tugas


Nilai AKIP BKPPD Kab. Cilacap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

100 100 379.582,45 100 710.000 100 765.000 100 975.000 100 1.020.000 100 1.070.000 100 4.919.582,45 Kab. Cilacap

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 1 49.850 1 100.000 1 115.000 1 130.000 1 140.000 1 150.000 6 684.850 BKPPD Kab. Cilacap

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

1 1 49.750 1 100.000 1 115.000 1 130.000 1 140.000 1 150.000 6 684.750 BKPPD Kab. Cilacap

Pengadaan Mebeleur Jumlah pemgadaan mebeleur kantor

0 0 - 0 - 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 3 450.000 BKPPD Kab. Cilacap

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan


Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara








daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan

12 12 24.995,5 12 60.000 24 84.996 BKPPD Kab. Cilacap

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan

12 65.000 12 70.000 12 75.000 12 80.000 48 290.000 BKPPD Kab. Cilacap

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi

0 0 0 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 5 1.250.000 BKPPD Kab. Cilacap

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai BKPPD

100 100 - 100 40.000 100 45.000 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 250.000 Kab. Cilacap

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah seragam khaki bagi pegawai BKPPD

70 0 - 0 - 80 45.000 0 - 0 - 0 - 80 45.000 BKPPD Kab. Cilacap

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai BKPPD

0 0 - 88 40.000 0 - 80 50.000 0 - 80 60.000 248 150.000 BKPPD Kab. Cilacap

Pegadaan pakaian KORPRI

Jumlah pakaian KORPRI bagi pegawai BKPPD

0 0 - 0 - 0 - 0 - 80 55.000 0 - 80 55.000 BKPPD Kab. Cilacap

Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan

- - - - - 100 17.500 100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 85.000 Kab. Cilacap

Penyusunan Renja dan Renstra

Jumlah dokumen Renja dan Renstra SKPD yang tersusun


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan

100 100 - 100 15.000 2 15.000 Kab. Cilacap

Penyusunan Renja dan Renstra

Jumlah dokumen Renja dan Renstra SKPD yang tersusun

- - - 2 15.000 2 15.000 BKPPD Kab. Cilacap

Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN

Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur


Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS

Rasio PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun

1 1 588.079,74 1 650.000 1 1.238.080 Kab. Cilacap







daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pembekalan PNS menjelang pensiun.

Jumlah peserta Pembekalan bagi PNS Menjelang Pensiun

280 540 588.079,74 600 650.000 1140 1.238.080 BKPPD Kab. Cilacap

Program Pendidikan Kedinasan

Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural

0,797 0,787 400.281,411 0,828 888.275 0,828 1.288.556 Kab. Cilacap

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan penjenjangan struktural (PIM) dan Jumlah peserta Pendidikan penjenjangan struktural


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.400.166,47 1.863.730 3.263.896,47 Kab. Cilacap

Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)

0,256 0,29802 0,341 0,341

Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Seminar, FGD, dan kegiatan lain yang sejenis bagi ASN


Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian

Jumlah peserta diklat teknis manajemen kepegawaian bagi pengelola kepegawaian


Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas

Jumlah peserta diklat teknis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas

- 40 127.384,12 - - 40 127.384,12 BKPPD Kab. Cilacap

Diklat Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah peserta diklat teknis Pengelolaan Keuangan Desa

- 60 162.873,6 - - 60 162.873,6 BKPPD Kab. Cilacap

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS

Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Diklat Prajabatan) CPNS Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

150 - - 288 650.880 288 650.880 BKPPD Kab. Cilacap







daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Jumlah peserta pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III


Penyediaan Informasi Kepegawaian

Jumlah media informasi kepegawaian (Media Aparatur)

1500 1500 151.424,3 1200 120.000 2700 271.424,3 BKPPD Kab. Cilacap

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Jumlah dokumen Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk pejabat struktural yang tersusun

- - - 1 40.000 #VALUE! 40.000 BKPPD Kab. Cilacap

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

317.087,860 574.620 891.707,860 Kab. Cilacap

Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi

96,9 91,80 100 100

Persentase pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian

99,87 99,94 99,87 99,87

Persentase terisinya formasi pegawai

0 98,69 100 100

Penempatan PNS Jumlah kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian JPT

6 7 252.615,484 12 750.000 19 1.002.615,484 BKPPD Kab. Cilacap

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.

Jumlah pegawai yang naik pangkat

1536 1588 94.058,325 2000 83.000 3.588 177.058,325 BKPPD Kab. Cilacap

Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

Jumlah pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah


Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

11 17 144.000 25 125.000 42 269.000 BKPPD Kab. Cilacap

Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap

Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap








daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah.

Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia

14 - 144.933,1 2 55.000 2 199.933,1 BKPPD Kab. Cilacap

Diklat PIM IV Jumlah peserta diklat PIM IV

- 30 590.256,202 - - 30 590.256,202

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi pegawai berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah PNS penerima penghargaan SLKS


Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Jumlah ijin perceraian yang ditangani dan Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah kecamatan yang termonitor dan dievaluasi

24 24 123.343,9 - - 24 123.343,9

Rapat Koordinasi Kepegawaian.

Jumlah peserta rapat koordinasi bidang kepegawaian

352 230 92.179 260 90.000 490 182.179 BKPPD Kab. Cilacap

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Jumlah Peserta sosialisasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

- 150 96.552 100 67.446 250 163.998 BKPPD Kab. Cilacap

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN

Jumlah peserta Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN secara objektif dan transparan dan

- 304 97.028,299 5616 449.495 5.920 546.523,299 BKPPD Kab. Cilacap

Jumlah Calon Pegawai ASN yang mengikuti pemberkasan, monitoring dan penetapan NIP

303 350 653

Penyusunan kebutuhan ASN

Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN

- 186 72.601,211 188 46.375 374 118.976,211 BKPPD Kab. Cilacap

Seleksi Tenaga Pengamanan Dalam

Jumlah peserta seleksi tenaga pengamanan dalam kantor Bupati dan Wakil Bupati Cilacap

- 126 147.458,35 - - 126 147.458,35







daerah Penanggung-

jawab

Lokasi2016

Pelepasan ASN Purna Tugas

Jumlah Pelepasan ASN Purna Tugas


Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Jumlah peserta pengangkatan CPNS menjadi PNS dengan penerbitan SK PNS 100 %


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cilacap, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap melaksanakan Misi

ke tiga yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis

Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean

Government. dengan Sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja

Sasaran sebagai berikut :

Untuk mendorong tercapainya Sasaran RPJMD tersebut

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap

melaksanakan melalui Indikator Kinerja Peragkat Daerah. Adapun

Indikator Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No Indikator Satuan

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Target

Akhir RPJMD

Awal

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan

% 70 73 76 80 85 90 97 97

2 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi % 85 87 89 91 93 94 96 96

3

Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan prundangan dibidang kepegawaian

% 99,7 98,597 98,74 99,05 99,278 99,5 99,7 99,7

4 persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online

% 54 54 62 80 85 88 100 100

5

Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN

% 91 7,7 23,3 40 60,84 79,63 100 100


No Indikator Satuan

Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Target

Akhir RPJMD

Awal

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Indeks Profesional Pegawai ( Struktural ) Nilai n.a 86,46 87,5 88,5 89,6 90 91,5 91,5

7 Nilai Survei kepuasan pegawai Nilai 80,78 81,13 81,2 81,4 81,6 81,8 82 82

8 Nilai Akip BKPPD Nilai n.a 68,21 70 71 72 73 74 74

9 Rasio PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun

Rasio 1 1 1 - - - - 1

10 Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural

Proporsi 0,797 0,787 0,828 - - - - 0,840

11

Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)

Proporsi 0,256 0,298 0,341 - - - - 0,341

12 Prosentase pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian

% 99,87 99,94 99,87 - - - - 99,87

13 Prosentase terisinya formasi pegawai % 0 98,69 100 - - - - 100

14 Prosentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi

% 96,9 91,80 100 - - - - 100


BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk

menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan

dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–

2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

Kaidah pelaksanaan atas Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap agar

dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kesepahaman, kerjasama,

transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang

tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam

Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKPPD

Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022 perlu diatur dengan rincian

penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat bersama bidang-bidang pada BKPPD Kabupaten Cilacap

agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam

Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh jajaran aparatur BKPPD Kabupaten Cilacap

dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat

tercapai.

3. Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana

Kerja (Renja) BKPPD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen

perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga

tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,

program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BKPPD Kabupaten

Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memastikan pencapaian target-target Renstra BKPPD Kabupaten


Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra

secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional dan / atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

FARID MA’RUF BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR


DAFTAR ISI - bkd.cilacapkab.go.id · Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD ......

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - bkd.cilacapkab.go.id · Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD ......