RENCANA STRATEGIS 2020 DIREKTORAT

Rencana Strategis Direktorat Rumah Susun

Tahun 2020-2024

1

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SUSUN

RENCANA STRATEGIS 2020 DIREKTORAT RUMAH SUSUN

2020 - 2024


Tahun 2020-2024

2

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan

transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan rumah susun dapat diselesaikan

dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 disusun sebagai dokumen

perencanaan dan acuan penganggaran Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama lima tahun mendatang. Renstra

Direktorat Rumah Susun memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan

kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Direktorat Rumah Susun. Substansi Renstra Direktorat Rumah Susun Tahun

2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2020-2024 yang

disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

2020-2024, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan Tahapan Keempat dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2002-2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007. Renstra Direktorat Rumah Susun Tahun 2020- 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan

pedoman dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penyediaan rumah susun yang bersifat

multisektor, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah di tingkat Pusat

maupun Daerah, swasta, dan masyarakat. Secara keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis

Direktorat Rumah Susun Tahun 2020-2024 telah terselesaikan dengan baik, namun tidak menutup

kemungkinan adanya kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca.

Semoga Rencana Strategis Drektorat Rumah Susun Tahun 2020-2024 ini dapat menjadi acuan dan

pedoman dalam Penyediaan Rumah Susun yang Layak Huni.

Jakarta, November 2020

Plt. Direktur Rumah Susun

Maryoko Hadi


Tahun 2020-2024

3

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ......................................................................................................2

Daftar Isi .....................................................................................................................3

BAB I – PENDAHULUAN ..............................................................................................4

1.1 KONDISI UMUM ..............................................................................................4

1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI .........................................................................5

BAB II – TUJUAN DAN SASARAN .................................................................................1

2.1 TUJUAN DIREKTORAT RUMAH SUSUN ...............................................................1

2.2 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH SUSUN ...........................................2

BAB III – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN ...........................................................................................................1

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN ...........1

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT RUMAH SUSUN ........................5

3.3 KERANGKA REGULASI ........................................................................................5

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN ...............................................................................7

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ......................................... 12

4.1 TARGET KINERJA ............................................................................................. 12

4.2 KERANGKA PENDANAAN ................................................................................. 28

BAB V – PENUTUP ..................................................................................................... 43


Tahun 2020-2024

4

BAB I – PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 28 H

Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu, setiap

warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan

sehat, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dengan

menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka Panjang

adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

lingkungan yang memadai dan didukung oleh sistem pembiayaan jangka pajang yang

berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh. Untuk mewujudkan

hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pencapaian

pembangunan perumahan dengan timeline hingga akhir tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun,

pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;

2. Peningkatan kualtas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) sejumlah 700.651 unit;

3. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta

4. Penurunan backlog rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui

pemberian pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB,

BP2BT, dan SBUM. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit

(FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707.212 unit.

Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat pada periode 2015 – 2019 berkontribusi atas pencapaian tersebut dengan

melakukan upaya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia dan terjangkau

khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui revitalisasi dan pembangunan

rumah susun yang layak huni. Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat

Rumah Susun memiliki amanat untuk menyediakan 550.000 unit rumah susun yang tersebar di

seluruh Indonesia.

Realisasi pembangunan rumah susun tahun 2015 – 2019 sebanyak 48.792 unit. Rincian

berdasarkan target sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 18.380 unit

2. Rumah susun untuk Pekerja sebanyak 4.065 unit

3. Rumah susun untuk ASN sebanyak 3.027 unit

4. Rumah susun untuk Anggota TNI sebanyak 4.267 unit


Tahun 2020-2024

5

5. Rumah susun untuk Anggota POLRI sebanyak 3.391 unit

6. Rumah susun untuk Mahasiswa sebanyak 8.487 unit

7. Rumah susun untuk Santri Pondok Pesantren sebanyak 7.175 unit

Penyediaan rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan dalam dasawarsa terakhir mampu

meningkatkan tingkat kepemilikan rumah berada pada kisaran 80%, namun pada tahun 2018

terdapat 45,9% rumah tangga yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh. Oleh

sebab itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 strategi

untuk perumahan yaitu:

1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau; dan

2. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.

1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI

Dalam melakukan upaya menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia dan

terjangkau khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui revitalisasi dan

pembangunan rumah susun yang layak huni, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal

Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menemukan beberapa

permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan lahan yang semakin sedikit;

2. Tidak adanya anggaran khusus untuk penyediaan lahan;

3. Tidak adanya regulasi untuk pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perumahan) untuk

membeli lahan;

4. Land consolidation, bank tanah dan pembebasan tanah sulit dilakukan;

5. Pembangunan hanya memanfaatkan skema pembiayaan APBN, belum menggunakan skema

pembiayaan lainnya;

6. Program antar sektor belum terintegrasi; dan

7. Masih lemahnya kontribusi pihak swasta dalam penyediaan rumah susun, sebagai dampak

belum lengkapnya regulasi dan akibat dari kurangnya insentif terhadap mereka dalam

pembangunan rumah susun sewa bagi MBR.

Dalam menangani beberapa permasalahan tersebut dibutuhkan:

1. Penyediaan rumah susun dengan sistem kerja sama, baik dengan swasta, badan usaha maupun masyarakat;

2. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyediaan rumah susun; 3. Penyediaan rumah susun untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi; dan 4. Penyediaan rumah susun dengan skala besar sesuai amanat major project 1 (satu) juta public

housing.


Tahun 2020-2024

1

BAB II – TUJUAN DAN SASARAN 2.1 TUJUAN DIREKTORAT RUMAH SUSUN

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk

memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan

energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konversi dan pengurangan

risiko/kerentanan bencana alam;

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan

pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;

3. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman

menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang

konstruksi yang kompeten dan professional;

5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpecaya

yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sejalan dengan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 point 3, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan perumahan

dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan

pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,

Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai andil untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan

rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal

tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Tahun

2020 – 2024.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni, terutama untuk kelompok Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan

mempunyai tujuan:

“Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, Aman, dan Terjangkau Melalui Hunian Vertikal

(Rumah Susun)”


Tahun 2020-2024

2

2.2 SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT RUMAH SUSUN

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;

2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;

3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman

dan terjangkau;

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan

professional;

5. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis

Sejalan dengan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 point 3, yaitu meningkatnya penyediaan akses perumahan

dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau, Direktorat Jenderal Perumahan

mempunyai sasaran untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah

layak huni melalui:

1. Pembangunan rumah susun sebanyak 51,340 unit;

2. Pembangunan rumah khusus sebanyak 10,000 unit;

3. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 813,659 unit; dan

4. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebanyak 262,345 unit.

Dalam mewujudkan pembangunan rumah susun sebanyak 51,340 unit yang layak, aman dan

terjangkau, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai sasaran:

1. Pengembangan kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, dengan indikator:

a. Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun

b. Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I

c. Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah II

d. Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III

2. Pembangunan rumah susun, dengan indikator jumlah unit rusun yang dibangun yang

dilengkapi dengan PSU dan mebel; dan

3. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun, dengan indikator jumlah rumah susun yang

dipelihara.


Tahun 2020-2024

3

Adapun dalam rangka peningkatan kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis,

Direktorat Rumah Susun juga melaksanakan kegiatan:

1. Layanan sarana dan prasarana internal dengan indikator jumlah layanan internal;

2. Layanan dukungan manajemen satker dengan indikator jumlah layanan umum, rumah

tangga, dan perlengkapan; dan

3. Layanan Perkantoran dengan indikator jumlah layanan operasional dan pemeliharaan

perkantoran.


Tahun 2020-2024

1

BAB III – ARAH KEBIJAKAN,

STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan salah satu arahan presiden yaitu

pembangunan infrastruktur dimana akan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah

perekonomian rakyat.

Aspek dalam Pembangunan Infrastruktur terdiri dari Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infratruktur

Ekonomi, Infrastruktur Perkotaan, Energi dan Ketenagalistrikan serta Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) untuk Transformasi Digital. Amanat dalam bidang perumahan tertuang pada

aspek infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan. Strategi bidang perumahan yaitu

akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau serta akses perumahan dan

permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan

peningkatan kebutuhan hunian. Namun, belum optimalnya sistem penyediaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah telah menyebabkan berkembangnya perumahan

dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Saat ini terdapat sekitar 45,90%

rumah tangga di Indonesia yang menempati hunian tidak layak, dimana sebagian diantaranya

menempati permukiman kumuh atau ilegal. Oleh karena itu terdapat peruabahan indikator Rumah

Layak Huni menyesuaikan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), dari backlog

menjadi target SDGs yaitu akses terhadap rumah yang adequate, safe, and affordable. Indikator

utama adalah proporsi rumah tangga yang mampu mengakses dan tinggal di rumah layak huni,

berdasarkan ketahanan konstruksi, akses air minum, akses sanitasi, dan luas per kapita. Sedangkan

indikator tambahan adalah permukiman kumuh, backlog perumahan, dan keamanan bermukim

(lahan).


Tahun 2020-2024

2

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, strategi RPJMN 2020-2024 Bidang Perumahan difokuskan

pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side), dan

lingkungan yang mendukung (enabling environment).

Strategi dari sisi permintaan (demand side) melalui:

1. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi

pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun

(TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan;

2. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;

3. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak

tetap dan membangun rumahnya secara swadaya; dan

4. Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas

akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (supply side) melalui:

1. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan

layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;

2. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;

3. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa

permukiman kumuh;

4. Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;

5. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan,

yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana

Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment), dilakukan

melalui:

1. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan

administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah;

2. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam

penyediaan perumahan;

3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

dalam penyediaan perumahan;

4. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan;

5. Pengembangan badan layanan umum perumahan nasional dan daerah.

Target bidang perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020 – 2024 adalah 70% rumah tangga menempati hunian layak. Untuk mencapai target tersebut,


Tahun 2020-2024

3

dilakukan berbagai upaya salah satunya adalah disusunnya Proyek Prioritas Strategis (Major

Project). Proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk

mencapai sasaran prioritas pembangunan. 1 (satu) Juta Rumah Susun Perkotaan (Public Housing)

merupakan Major Project yang mendukung bidang perumahan. Proyek ini diharapkan dapat

meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk

sejuta rumah tangga dan perkotaan dan menangani permukiman kumuh. Pelaksana Major Project

1 (satu) Juta Rumah Susun Perkotaan diperlukan kolaborasi dari Kementerian Pekerjaan Umum

Dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Dalam pemenuhan target 70% rumah tangga menempati hunian, Direktorat Jenderal

Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, membuat kebijakan yaitu

peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara

kolaboratif. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan, menyusun beberapa strategi, yaitu:

1. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah;

2. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan

meingkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi anatar stakeholder dalam rangka

memperkuat Program Sejuta Rumah; dan

3. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan

perumahan yang inovatif.

Upaya Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk

mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah

adalah:

1. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung

pengembangan perkotaan (termasuk TOD dan public housing), industri (KI/KEK), pendidikan,

keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;

2. Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program

pembangunan pemerintah / perbatasan / tertinggal / terluar, dan kebutuhan khusus lainnya;

3. Dukungan pengembangan perumahan swadaya bagi MBR, terutama dalam rangka

mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, dukungan penanganan kawasan kumuh

perkotaan, serta dukungan pengembangan fungsi strategis lainnya; dan

4. Bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk

perumahan skala besar bag MBR dan perumahan yang mendapatkan subsidi pembitaan

perumahan serta perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

Upaya Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam menyediakan sistem regulasi yang harmonis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan


Tahun 2020-2024

4

meingkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi anatar stakeholder dalam rangka

memperkuat Program Sejuta Rumah:

1. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk

mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials perkotaan;

2. Peningkatan Kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan

pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;

3. Pendampingan pemerintah daerah untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan

perizinan pembangunan perumahan;

4. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta perumusan kebijakan dan

strategi nasional jangka panjang bidang perumahan;

5. Penguatan implementasi standar keamanan dan kesehatan bangunan;

6. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan

penyediaan perumahan bagi MBR;

7. Peningkatan kapasitas stakeholder melalui pembinaan dan dukungan kegiatan

penyelenggaraan perumahan;

8. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia bidang perumahan; dan

9. Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan.

Upaya Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan

yang inovatif:

1. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;

2. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum /

TOD;

3. Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melaui perumusan regulasi,

pembentukan kelembagaan perumahan (Badan Layanan Umum) nasional dan daerha, serta

pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 5 kawasan metropolitan;

4. Pengoptimalan potensi masyarakat serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit

mikro perumahan dan skema lainnya) untuk mendukung pengembangan perumahan berbasis

komunitas / kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;

5. Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;

6. Pengembangan klinik perumahan di tingkat provinsi; dan

7. Pengembangan sistem housing career.


Tahun 2020-2024

5

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT RUMAH SUSUN

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk akibat pertumbuhan alami dan urbanisasi

menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan serta perkembangan kawasan

perkotaan di Indonesia dimana lahan semakin terbatas dan mahal. Salah satu alternatif solusi dari

permasalahan tersebut adalah mengarahkan pembangunan perumahan pada pembangunan

hunian vertikal, yaitu rumah susun. Penyediaan rumah susun dilakukan dalam rangka mengurangi

backlog perumahan dan memberikan alternatif rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat,

khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu, arah kebijakan

Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan, adalah peningkatan kemudahan akses

masyarakat terhadap hunian vertikal yang layak huni dan aman.

Strategi dalam mendukung arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah susun terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta untuk mendukung pendidikan dan keagamaan;

2. Pembangunan rumah susun pada kawasan metropolitan, perkotaan, dan Transit Oriented Development (TOD);

3. Pembangunan rumah susun dalam rangka mendukung Ibu Kota Negara (IKN), Kawasan Strategis Pembangunan Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi lainnya;

4. Pembangunan hunian baru skala besar melalui penyediaan rumah susun; 5. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun; dan 6. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang eco-friendly.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk

memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta

masyarakat termasuk swasta dalam rangka penyelenggaraan rumah susun. Kerangka regulasi juga

disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan

memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran penyelenggaraan rumah susun dan lebih

jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan regulasi penyelenggaraan rumah susun diperlukannya

peningkatan regulasi sesuai dengan permasalahan yang telah ditemukan dalam penyelenggaraan

rumah susun. Hal ini bertujuan sebagai salah satu solusi terhadap permasalhan tersebut.


Tahun 2020-2024

6

Integrasi kerangka regulasi penyelenggaraan rumah susun ke dalam dokumen perencanaan

strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar / arah dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penyediaan rumah susun. Selain itu, kerangka

regulasi disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan rumah susun dalam mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Regulasi yang telah disusun untuk menunjang penyelenggaraan rumah susun

hingga saat ini terdapat 11 (sebelas). Regulasi tersebut disusun oleh Kementerian Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat. Berikut ini adalah rincian regulasi yang telah disusun:

NO URAIAN DITETAPKAN

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 587/KPTS/M/2019 Tahun 2019 tentang

Zona Wilayah, Besaran Batasan Penghasilan, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun, Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Indeks dalam Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

08 Juli 2019

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

10 Desember 2019

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2019 Tahun 2019 tentang

Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Serta Penerima Pembangunan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama Tahun Anggaran 2019

18 Februari 2019


Tata Cara Pengajuan Usulan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Khusus Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama

14 Januari 2019


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun

14 September 2018


Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

05 Januari 2018

7. Undang-Undang Nomor 20/2011 Tahun 2011 tentang

Rumah Susun

10 November 2011


Tahun 2020-2024

7

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi

17 Maret 2007

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KMK03/2001 Tahun 2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Nahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahaannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

01 Oktober 2001

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/M/1999 Tahun 1999 tentang Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Rumah Susun

30 September 1999

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/PRT/M/1992 Tahun 1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun

27 Mei 1992

Kerangka regulasi yang akan disusun untuk mendukung penyelenggaraan rumah susun yaitu

sebagai berikut

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus bagi Peserta Didik

Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pelaku Olahraga dan

Olahragawan;

3. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan

dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun;

4. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Setifikat

Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Rumah Susun;

5. Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Pedoman Umum Persiapan Serah Terima

Aset, Pengelolaan, dan Penghunian Rumah Susun;

6. Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Tipologi Rumah Susun;

7. Reviu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang rumah susun yang

sudah ada; dan

8. Rancangan pengaturan lainnya yang diperlukan dan amanat dari peraturan baru mengenai

penyelenggaraan rumah susun.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Direktorat Rumah Susun yang meliputi struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Rumah Susun yang mengacu


Tahun 2020-2024

8

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan

strategi nasional penyelenggaraan rumah susun, pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah

susun, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan

pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan dan penghunian,

pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi


Direktorat Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun;

b. pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun;

c. penyiapan penyusunan program dan anggaran di bidang penyelenggaraan rumah susun;

d. penyiapan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan rumah susun;

e. penyiapan penyusunan standar dan pedoman di bidang penyelenggaraan rumah susun;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun;

g. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penghunian rumah susun;

h. pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan

rumah susun;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun; dan

j. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Rumah Susun terdiri atas:

a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun;

b. Subdirektorat Wilayah I;

c. Subdirektorat Wilayah II;

d. Subdirektorat Wilayah III; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Teknis Rumah Susun mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan dan strategi nasional, melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyusunan

rencana teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi


Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah

susun, fasilitasi penyiapan dokumen pelelangan, penyiapan fasilitasi pengelolaan, penghunian,

dan bahan serah terima aset rumah susun, pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan

sistem informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.


Tahun 2020-2024

9

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah




penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembangunan rumah




penyelenggaraan rumah susun di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi

penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Penggambaran struktur organisasi di Direktorat Rumah Susun yang terdiri dari beberapa

kelompok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Rumah Susun

Setiap Subdirektorat tersebut saling berkoordinasi dalam Penyelenggaraan Bantuan

Pembangunan Rumah Susun, dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan bantuan.

Adapun Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Susun tersebut secara

umum dapat digambarkan dalam bagan berikut :


Tahun 2020-2024

10

Selain itu terdapat juga UPT di Direktorat Jenderal Perumahan yang terdiri atas:

1. Balai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan

2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I mempunyai tugas melaksanakan pembangunan

rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta

koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun;

b. penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun;

c. pelaksanaan pembangunan rumah susun;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun;

f. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun;

g. koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;

h. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

i. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;

b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan


Tahun 2020-2024

11

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Balai Penyediaan Perumahan I

Selain Balai juga terdapat Satuan Kerja Provinsi dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan

penyediaan perumahan yang dilakukan oleh Balai. Satuan Kerja Provinis terdiri dari Kepala Satuan

Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Bendahara, Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (PP-SPM) dan beberapa Asisten.


Tahun 2020-2024

12

BAB IV – TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN 4.1 TARGET KINERJA

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 bahwa

arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses

masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau

untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni, dan dalam rangka mendukung sasaran

program Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 Direktorat Jenderal Perumahan yaitu

meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman,

meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, Direktorat Rumah Susun,

melakukan program dan kegiatan:

1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui pembangunan rumah susun; dan

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan rumah susun.

Output dari masing-masing kegiatan Direktorat Rumah Susun Tahun 2020 – 2024 adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun sebanyak 126

laporan;


3. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun sebanyak 1,300 tower;

4. Layanan sarana dan prasarana internal;

5. Layanan dukungan manajemen satker; dan

6. Layanan perkantoran.

Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun sebanyak 126 laporan,

dapat dilakukan dengan merancang kebijakan yang berisi norma, standar, pedoman, dan kriteria,

laporan perencanaan teknik, serta melakukan laporan penyiapan, pemantauan, dan failitasi

bantuan rumah susun.

Pembangunan rumah susun sebanyak 51,340 unit dilakukan dengan pembangunan rumah

susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rumah Susun adalah bangunan gedung

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk


Tahun 2020-2024

13

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Bentuk bantuan pembangunan rumah susun terdiri atas:

a. bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan

b. mebel.

Pemeliharaan dan perawatan rumah susun sebanyak 1,300 tower, dilakukan dengan:

a. menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik

fungsi; dan

b. memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan

bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Dalam rangka mendukung kegiatan diatas pengembangan kebijakan, dan evaluasi

penyelenggaraan rumah susun, pembangunan rumah susun serta pemeliharaan dan perawatan

rumah susun dibutuhkannya layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan

manajemen satker, dan layanan perkantoran. Dukungan manajemen ini akan terus berlangsung

selama program penyediaan rumah susun oleh Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan.


Tahun 2020-2024

14

Rincian program dan kegiatan Direktorat Rumah Susun dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

PELAKSANA: Direktorat Rumah Susun

OUTPUT KEGIATAN SATUAN TARGET

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun

Laporan 18 27 27 27 27 126

1 Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun

Laporan 7 9 9 9 9 43

2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I

Laporan 3 6 6 6 6 27

3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah II

Laporan 5 6 6 6 6 29

4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III

Laporan 3 6 6 6 6 27

2 Pembangunan rumah susun Unit 1,171 7,982 12,787 15,900 13,500 51,340

1 Jumlah rumah susun yang dibangun Unit 1,171 7,982 12,787 15,900 13,500 51,340


Tahun 2020-2024

15

3 Pemeliharaan dan perawatan rumah susun Tower 154 116 350 380 300 1,300

1 Jumlah rumah susun yang dipelihara Tower 154 116 350 380 300 1,300

4 Layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1

1 Jumlah layanan internal Layanan 1 1

5 Layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1

1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan

Layanan 1 1

6 Layanan Perkantoran Layanan 1 1

1. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Layanan 1 1


Tahun 2020-2024

16

Rincian program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dari tahun 2020 - 2024 dalam Pembangunan Rumah Susun dan

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun adalah sebagai berikut:



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL


01 Balai PPP Wilayah Sumatra I Unit 21 215 344 428 364 1,372

02 Balai PPP Wilayah Sumatra II Unit 0 551 684 899 732 2,866

03 Balai PPP Wilayah Sumatra III Unit 0 511 819 1,018 864 3,212

04 Balai PPP Wilayah Sumatra IV Unit 0 207 481 564 500 1,753

05 Balai PPP Wilayah Sumatra V Unit 64 450 871 1,044 911 3,340

06 Balai PPP Wilayah Jawa I Unit 553 1,139 1,525 1,969 1,626 6,811

07 Balai PPP Wilayah Jawa II Unit 116 164 1,062 1,128 1,078 3,548


Tahun 2020-2024

17

08 Balai PPP Wilayah Jawa III Unit 0 1,275 1,543 2,039 1,656 6,513

09 Balai PPP Wilayah Jawa IV Unit 0 982 1,573 1,956 1,661 6,172

10 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara I Unit 0 87 139 173 147 547

11 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara II Unit 42 216 146 230 165 799

12 Balai PPP Wilayah Kalimantan I Unit 0 412 660 821 697 2,590

13 Balai PPP Wilayah Kalimantan II Unit 112 265 724 828 748 2,677

14 Balai PPP Wilayah Sulawesi I Unit 0 314 503 625 531 1,973

15 Balai PPP Wilayah Sulawesi II Unit 121 239 482 576 504 1,923

16 Balai PPP Wilayah Sulawesi III Unit 56 454 428 604 467 2,010

17 Balai PPP Wilayah Maluku Unit 0 176 282 351 298 1,106

18 Balai PPP Wilayah Papua I Unit 86 173 277 345 293 1,173

19 Balai PPP Wilayah Papua II Unit 0 152 244 303 257 955


Tahun 2020-2024

18


01 Balai PPP Wilayah Sumatra I Tower 7 4 10 12 10 43

02 Balai PPP Wilayah Sumatra II Tower 2 4 12 12 10 40

03 Balai PPP Wilayah Sumatra III Tower 16 10 30 30 26 112

04 Balai PPP Wilayah Sumatra IV Tower 4 6 18 18 16 62

05 Balai PPP Wilayah Sumatra V Tower 11 10 29 33 28 111

06 Balai PPP Wilayah Jawa I Tower 29 8 24 25 22 108

07 Balai PPP Wilayah Jawa II Tower 1 5 16 16 13 51

08 Balai PPP Wilayah Jawa III Tower 11 10 31 31 24 107

09 Balai PPP Wilayah Jawa IV Tower 15 8 24 25 19 91


Tahun 2020-2024

19

10 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara I Tower 4 3 8 9 6 30

11 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara II Tower 2 3 8 9 6 28

12 Balai PPP Wilayah Kalimantan I Tower 0 6 20 22 16 64

13 Balai PPP Wilayah Kalimantan II Tower 11 9 28 34 24 106

14 Balai PPP Wilayah Sulawesi I Tower 5 6 18 22 16 67

15 Balai PPP Wilayah Sulawesi II Tower 10 6 19 22 16 73

16 Balai PPP Wilayah Sulawesi III Tower 12 6 19 20 16 73

17 Balai PPP Wilayah Maluku Tower 11 6 18 20 16 71

18 Balai PPP Wilayah Papua I Tower 1 3 9 10 8 31

19 Balai PPP Wilayah Papua II Tower 2 3 9 10 8 32


Tahun 2020-2024

20

Rincian program dan kegiatan SNVT Penyediaan Perumahan dari tahun 2020 - 2024 dalam Pembangunan Rumah Susun dan Pemeliharaan

dan Perawatan Rumah Susun adalah sebagai berikut:



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL


01 Provinsi Aceh Unit

21

215

344

428

364

1,372

02 Provinsi Sumatera Utara Unit

-

551

684

899

732

2,866

03 Provinsi Sumatera Barat Unit

-

251

402

500

425

1,578

04 Provinsi Riau Unit

-

129

207

257

218

811

05 Provinsi Kepulauan Riau Unit

-

131

210

261

222

823

06 Provinsi Jambi Unit

-

125

200

249

211

786

07 Provinsi Sumatera Selatan Unit

-

194

411

486

428

1,519


Tahun 2020-2024

21

08 Provinsi Bengkulu Unit

-

82

281

315

289

967

09 Provinsi Lampung Unit

43

212

290

370

309

1,224

10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Unit

21

44

170

188

174

597

11 Provinsi Banten Unit

-

304

487

606

514

1,911

12 Provinsi Jawa Barat Unit

116

164

1,062

1,128

1,078

3,548

13 Provinsi DKI Jakarta Unit

553

835

1,038

1,363

1,112

4,900

14 Provinsi Jawa Tengah Unit

-

948

1,019

1,388

1,103

4,458

15 Provinsi D.I. Yogyakarta Unit

-

327

524

651

553

2,055

16 Provinsi Jawa Timur Unit

-

895

1,434

1,783

1,514

5,625

17 Provinsi Bali Unit

-

87

139

173

147

547

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat Unit

-

87

139

173

147

547


Tahun 2020-2024

22

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Unit

42

216

146

230

165

799

20 Provinsi Kalimantan Barat Unit

-

280

449

558

474

1,760

21 Provinsi Kalimantan Tengah Unit

-

132

211

263

223

830

22 Provinsi Kalimantan Selatan Unit

70

92

247

283

256

948

23 Provinsi Kalimantan Timur Unit

-

129

207

257

218

811

24 Provinsi Kalimantan Utara Unit

42

44

270

288

274

918

25 Provinsi Gorontalo Unit

-

88

191

225

199

703

26 Provinsi Sulawesi Utara Unit

-

226

312

400

332

1,270

27 Provinsi Sulawesi Barat Unit

42

132

211

263

223

872

28 Provinsi Sulawesi Tengah Unit

79

107

271

313

281

1,051

29 Provinsi Sulawesi Selatan Unit

14

368

290

433

322

1,427


Tahun 2020-2024

23

30 Provinsi Sulawesi Tenggara Unit

42

86

138

171

145

583

31 Provinsi Maluku Unit

-

88

141

175

149

553

32 Provinsi Maluku Utara Unit

-

88

141

175

149

553

33 Provinsi Papua Barat Unit

-

152

244

303

257

955

34 Provinsi Papua Unit

86

173

277

345

293

1,173


01 Provinsi Aceh Tower 7 4 10 12 10 43

02 Provinsi Sumatera Utara Tower 2 4 12 12 10 40

03 Provinsi Sumatera Barat Tower 12 4 12 12 10 50

04 Provinsi Riau Tower 3 3 9 9 8 32


Tahun 2020-2024

24

05 Provinsi Kepulauan Riau Tower 1 3 9 9 8 30

06 Provinsi Jambi Tower 1 3 9 9 8 30

07 Provinsi Sumatera Selatan Tower 8 4 10 12 10 44

08 Provinsi Bengkulu Tower 3 3 9 9 8 32

09 Provinsi Lampung Tower 2 3 10 12 10 37

10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tower 1 3 9 9 8 30

11 Provinsi Banten Tower 2 3 9 10 10 34

12 Provinsi Jawa Barat Tower 1 5 16 16 13 51

13 Provinsi DKI Jakarta Tower 27 5 15 15 12 74

14 Provinsi Jawa Tengah Tower 11 5 16 16 12 60


Tahun 2020-2024

25

15 Provinsi D.I. Yogyakarta Tower 0 5 15 15 12 47

16 Provinsi Jawa Timur Tower 11 5 16 16 13 61

17 Provinsi Bali Tower 4 3 8 9 6 30

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tower 4 3 8 9 6 30

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tower 2 3 8 9 6 28

20 Provinsi Kalimantan Barat Tower 0 3 10 12 8 33

21 Provinsi Kalimantan Tengah Tower 0 3 10 10 8 31

22 Provinsi Kalimantan Selatan Tower 1 3 10 10 8 32

23 Provinsi Kalimantan Timur Tower 7 3 9 12 8 39

24 Provinsi Kalimantan Utara Tower 3 3 9 12 8 35


Tahun 2020-2024

26

25 Provinsi Gorontalo Tower 4 3 9 10 8 34

26 Provinsi Sulawesi Utara Tower 1 3 9 12 8 33

27 Provinsi Sulawesi Barat Tower 3 3 10 10 8 34

28 Provinsi Sulawesi Tengah Tower 7 3 9 12 8 39

29 Provinsi Sulawesi Selatan Tower 7 3 10 10 8 38

30 Provinsi Sulawesi Tenggara Tower 5 3 9 10 8 35

31 Provinsi Maluku Tower 8 3 9 10 8 38

32 Provinsi Maluku Utara Tower 3 3 9 10 8 33

33 Provinsi Papua Barat Tower 2 3 9 10 8 32

34 Provinsi Papua Tower 1 3 9 10 8 31


Tahun 2020-2024

27

Hasil matriks tersebut dituangkan dalam roadmap pembangunan rumah susun sebagai berikut:


Tahun 2020-2024

28

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan utama pembangunan

rumah susun, diperlukan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan

memperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Alokasi pendanaan program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan;

2. Alokasi pendanaan kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan output;

3. Alokasi pendanaan output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

Alokasi pendanaan untuk Direktorat Rumah Susun dalam Renstra Direktorat Jenderal

Perumahan selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 20,080,090,000,000,- (dua puluh trilyun

delapan puluh milyar sembilan puluh juta rupiah) untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak

dan aman melalui pembangunan rumah susun, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata

kelola penyelenggaraan rumah susun.


Tahun 2020-2024

29

Rincian pendanaan Direktorat Rumah Susun dari tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:


OUTPUT KEGIATAN SATUAN ANGGARAN (Juta Rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

1 Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun

Laporan 20,180.00 33,500.00 34,840.00 36,240.00 37,680.00 162,440.00

1 Jumlah laporan perencanaan teknik rumah susun

Laporan 8,030.00 11,650.00 12,190.00 12,680.00 13,190.00 57,740.00

2 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah I

Laporan 4,850.00 8,000.00 8,360.00 8,700.00 9,040.00 38,950.00

3 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan

Laporan 3,900.00 6,800.00 6,970.00 7,250.00 7,540.00 32,460.00


Tahun 2020-2024

30

rumah susun Wilayah II

4 Jumlah laporan penyiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah susun Wilayah III

Laporan 3,400.00 7,050.00 7,320.00 7,610.00 7,910.00 33,290.00

2 Pembangunan rumah susun

Unit 1,407,380.00 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00

1 Jumlah rumah susun yang dibangun

Unit 1,407,380.00 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00

3 Pemeliharaan dan perawatan rumah susun

Tower 140,690.00 104,500.00 359,250.00 400,000.00 340,000.00 1,344,440.00

1 Jumlah rumah susun yang dipelihara

Tower 140,690.00 104,500.00 359,250.00 400,000.00 340,000.00 1,344,440.00

4 Layanan sarana dan prasarana internal

Layanan 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 1,500.00

1 Jumlah layanan internal

Layanan 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 1,500.00


Tahun 2020-2024

31

5 Layanan dukungan manajemen satker

Layanan 3,990.00 2,600.00 5,690.00 6,500.00 7,000.00 25,780.00

1 Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan

Layanan 3,990.00 2,600.00 5,690.00 6,500.00 7,000.00 25,780.00

6 Layanan Perkantoran Layanan 4,600.00 4,500.00 6,250.00 7,000.00 8,000.00 30,350.00

1. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Layanan 4,600.00 4,500.00 6,250.00 7,000.00 8,000.00 30,350.00


Tahun 2020-2024

32

Rincian pendanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dari tahun 2020 - 2024 dalam Pembangunan Rumah Susun dan Pemeliharaan dan

Perawatan Rumah Susun adalah sebagai berikut:



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

2 Pembangunan rumah susun Unit 1,407,380 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00

01 Balai PPP Wilayah Sumatra I Unit 17,515 67,595 106,763 137,045 123,638 452,556

02 Balai PPP Wilayah Sumatra II Unit 38,271 182,619 212,023 287,672 248,888 969,473

03 Balai PPP Wilayah Sumatra III Unit 81,424 195,519 253,749 325,720 293,857 1,150,269

04 Balai PPP Wilayah Sumatra IV Unit 20,286 89,093 149,175 180,474 170,146 609,174

05 Balai PPP Wilayah Sumatra V Unit 56,282 160,520 269,989 334,071 309,750 1,130,611

06 Balai PPP Wilayah Jawa I Unit 565,945 556,115 472,713 629,922 552,911 2,777,607

07 Balai PPP Wilayah Jawa II Unit 35,757 159,944 329,194 360,950 366,532 1,252,377


Tahun 2020-2024

33

08 Balai PPP Wilayah Jawa III Unit 110,722 583,907 478,245 652,583 563,077 2,388,534

09 Balai PPP Wilayah Jawa IV Unit 93,295 340,237 487,636 625,943 564,711 2,111,822

10 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara I

Unit 6,039 37,269 43,202 55,455 50,030 191,996

11 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara II

Unit 19,667 96,740 45,256 73,598 56,102 291,363

12 Balai PPP Wilayah Kalimantan I Unit 41,024 195,446 204,589 262,616 236,926 940,600

13 Balai PPP Wilayah Kalimantan II Unit 72,980 141,733 224,315 264,942 254,389 958,359

14 Balai PPP Wilayah Sulawesi I Unit 30,816 161,660 155,918 199,994 180,546 728,934

15 Balai PPP Wilayah Sulawesi II Unit 42,285 95,445 149,551 184,296 171,451 643,029

16 Balai PPP Wilayah Sulawesi III Unit 48,046 166,360 132,598 193,374 158,939 699,317

17 Balai PPP Wilayah Maluku Unit 31,787 105,915 87,397 112,185 101,211 438,495

18 Balai PPP Wilayah Papua I Unit 71,412 61,003 85,907 110,273 99,486 428,081

19 Balai PPP Wilayah Papua II Unit 23,827 69,380 75,479 96,887 87,409 352,983


Tahun 2020-2024

34


Tower 140,690 104,500 359,250 400,000 340,000 1,344,440

01 Balai PPP Wilayah Sumatra I Tower 6,517 3,603 10,264 12,632 11,333 44,350

02 Balai PPP Wilayah Sumatra II Tower 1,463 3,603 12,317 12,632 11,333 41,349

03 Balai PPP Wilayah Sumatra III Tower 18,155 9,009 30,793 31,579 29,467 119,002

04 Balai PPP Wilayah Sumatra IV Tower 3,595 5,405 18,476 18,947 18,133 64,557

05 Balai PPP Wilayah Sumatra V Tower 11,220 9,009 29,766 34,737 31,733 116,465

06 Balai PPP Wilayah Jawa I Tower 14,090 7,207 24,634 26,316 24,933 97,180

07 Balai PPP Wilayah Jawa II Tower 1,710 4,504 16,423 16,842 14,733 54,213

08 Balai PPP Wilayah Jawa III Tower 9,180 9,009 31,819 32,632 27,200 109,839

09 Balai PPP Wilayah Jawa IV Tower 13,553 7,207 24,634 26,316 21,533 93,243


Tahun 2020-2024

35

10 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara I

Tower 1,780 2,703 8,211 9,474 6,800 28,968

11 Balai PPP Wilayah Nusa Tenggara II

Tower 2,045 2,703 8,211 9,474 6,800 29,233

12 Balai PPP Wilayah Kalimantan I Tower - 5,405 20,529 23,158 18,133 67,225

13 Balai PPP Wilayah Kalimantan II Tower 11,000 8,108 28,740 35,789 27,200 110,837

14 Balai PPP Wilayah Sulawesi I Tower 8,132 5,405 18,476 23,158 18,133 73,304

15 Balai PPP Wilayah Sulawesi II Tower 6,370 5,405 19,502 23,158 18,133 72,569

16 Balai PPP Wilayah Sulawesi III Tower 16,060 5,405 19,502 21,053 18,133 80,153

17 Balai PPP Wilayah Maluku Tower 12,120 5,405 18,476 21,053 18,133 75,187

18 Balai PPP Wilayah Papua I Tower 1,710 2,703 9,238 10,526 9,067 33,243

19 Balai PPP Wilayah Papua II Tower 1,990 2,703 9,238 10,526 9,067 33,523


Tahun 2020-2024

36

Rincian pendanaan SNVT Penyediaan Perumahan dari tahun 2020 - 2024 dalam Pembangunan Rumah Susun dan Pemeliharaan dan

Perawatan Rumah Susun adalah sebagai berikut:



2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

2 Pembangunan rumah susun Unit 1,407,380 3,466,500.00 3,963,700.00 5,088,000.00 4,590,000.00 18,515,580.00

01 Provinsi Aceh Unit 17,515 67,595 106,763 137,045 123,638 452,556

02 Provinsi Sumatera Utara Unit 38,271 182,619 212,023 287,672 248,888 969,473

03 Provinsi Sumatera Barat Unit 32,328 84,405 124,640 159,992 144,341 545,705

04 Provinsi Riau Unit 32,394 31,205 64,058 82,227 74,183 284,067

05 Provinsi Kepulauan Riau Unit 16,702 79,909 65,051 83,502 75,333 320,497

06 Provinsi Jambi Unit 8,253 41,420 62,072 79,677 71,883 263,305

07 Provinsi Sumatera Selatan Unit 25,624 59,771 127,400 155,516 145,525 513,835


Tahun 2020-2024

37

08 Provinsi Bengkulu Unit 12,033 47,673 87,103 100,797 98,263 345,869

09 Provinsi Lampung Unit 24,167 74,716 89,893 118,397 105,063 412,236

10 Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Unit 6,491 26,033 52,696 60,158 59,162 204,540

11 Provinsi Banten Unit 23,822 119,069 150,959 193,775 174,819 662,443

12 Provinsi Jawa Barat Unit 35,757 159,944 329,194 360,950 366,532 1,252,377

13 Provinsi DKI Jakarta Unit 542,123 437,046 321,754 436,148 378,092 2,115,163

14 Provinsi Jawa Tengah Unit 74,726 452,743 315,865 444,148 375,032 1,662,514

15 Provinsi D.I. Yogyakarta Unit 35,996 131,164 162,380 208,435 188,045 726,020

16 Provinsi Jawa Timur Unit 81,938 292,167 444,434 570,488 514,681 1,903,707

17 Provinsi Bali Unit 11,357 48,070 43,202 55,455 50,030 208,115

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat Unit 6,039 37,269 43,202 55,455 50,030 191,996

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Unit 19,667 96,740 45,256 73,598 56,102 291,363


Tahun 2020-2024

38

20 Provinsi Kalimantan Barat Unit 33,319 132,514 139,041 178,477 161,017 644,368

21 Provinsi Kalimantan Tengah Unit 7,705 62,932 65,548 84,139 75,908 296,232

22 Provinsi Kalimantan Selatan Unit 27,702 56,925 76,564 90,557 87,043 338,791

23 Provinsi Kalimantan Timur Unit 14,808 55,279 64,058 82,227 74,183 290,555

24 Provinsi Kalimantan Utara Unit 30,470 29,529 83,693 92,157 93,163 329,013

25 Provinsi Gorontalo Unit 7,761 50,402 59,205 71,998 67,662 257,028

26 Provinsi Sulawesi Utara Unit 23,055 111,258 96,712 127,996 112,884 471,905

27 Provinsi Sulawesi Barat Unit 12,782 64,031 65,548 84,139 75,908 302,408

28 Provinsi Sulawesi Tengah Unit 29,503 31,414 84,003 100,157 95,543 340,621

29 Provinsi Sulawesi Selatan Unit 23,064 139,539 89,893 138,556 109,484 500,536

30 Provinsi Sulawesi Tenggara Unit 24,982 26,821 42,705 54,818 49,455 198,782

31 Provinsi Maluku Unit 19,218 55,050 43,699 56,093 50,605 224,665


Tahun 2020-2024

39

32 Provinsi Maluku Utara Unit 12,569 50,865 43,699 56,093 50,605 213,831

33 Provinsi Papua Barat Unit 23,827 69,380 75,479 96,887 87,409 352,983

34 Provinsi Papua Unit 71,412 61,003 85,907 110,273 99,486 428,081


Tower 140,690 104,500 359,250 400,000 340,000 1,344,440

01 Provinsi Aceh Tower 6,517 3,603 10,264 12,632 11,333 44,350

02 Provinsi Sumatera Utara Tower 1,463 3,603 12,317 12,632 11,333 41,349

03 Provinsi Sumatera Barat Tower 8,200 3,603 12,317 12,632 11,333 48,086

04 Provinsi Riau Tower 6,780 2,703 9,238 9,474 9,067 37,261

05 Provinsi Kepulauan Riau Tower 3,175 2,703 9,238 9,474 9,067 33,656

06 Provinsi Jambi Tower 1,160 2,703 9,238 9,474 9,067 31,641


Tahun 2020-2024

40

07 Provinsi Sumatera Selatan Tower 8,620 3,603 10,264 12,632 11,333 46,453

08 Provinsi Bengkulu Tower 2,435 2,703 9,238 9,474 9,067 32,916

09 Provinsi Lampung Tower 1,440 2,703 10,264 12,632 11,333 38,372

10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tower 1,160 2,703 9,238 9,474 9,067 31,641

11 Provinsi Banten Tower 1,560 2,703 9,238 10,526 11,333 35,360

12 Provinsi Jawa Barat Tower 1,710 4,504 16,423 16,842 14,733 54,213

13 Provinsi DKI Jakarta Tower 12,530 4,504 15,396 15,789 13,600 61,820

14 Provinsi Jawa Tengah Tower 9,180 4,504 16,423 16,842 13,600 60,549

15 Provinsi D.I. Yogyakarta Tower - 4,504 15,396 15,789 13,600 49,290

16 Provinsi Jawa Timur Tower 7,730 4,504 16,423 16,842 14,733 60,233


Tahun 2020-2024

41

17 Provinsi Bali Tower 5,823 2,703 8,211 9,474 6,800 33,011

18 Provinsi Nusa Tenggara Barat Tower 1,780 2,703 8,211 9,474 6,800 28,968

19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tower 2,045 2,703 8,211 9,474 6,800 29,233

20 Provinsi Kalimantan Barat Tower - 2,703 10,264 12,632 9,067 34,665

21 Provinsi Kalimantan Tengah Tower - 2,703 10,264 10,526 9,067 32,560

22 Provinsi Kalimantan Selatan Tower 1,160 2,703 10,264 10,526 9,067 33,720

23 Provinsi Kalimantan Timur Tower 6,360 2,703 9,238 12,632 9,067 39,999

24 Provinsi Kalimantan Utara Tower 3,480 2,703 9,238 12,632 9,067 37,119

25 Provinsi Gorontalo Tower 6,972 2,703 9,238 10,526 9,067 38,505

26 Provinsi Sulawesi Utara Tower 1,160 2,703 9,238 12,632 9,067 34,799


Tahun 2020-2024

42

27 Provinsi Sulawesi Barat Tower 2,215 2,703 10,264 10,526 9,067 34,775

28 Provinsi Sulawesi Tengah Tower 4,155 2,703 9,238 12,632 9,067 37,794

29 Provinsi Sulawesi Selatan Tower 4,250 2,703 10,264 10,526 9,067 36,810

30 Provinsi Sulawesi Tenggara Tower 11,810 2,703 9,238 10,526 9,067 43,343

31 Provinsi Maluku Tower 9,630 2,703 9,238 10,526 9,067 41,163

32 Provinsi Maluku Utara Tower 2,490 2,703 9,238 10,526 9,067 34,023

33 Provinsi Papua Barat Tower 1,990 2,703 9,238 10,526 9,067 33,523

34 Provinsi Papua Tower 1,710 2,703 9,238 10,526 9,067 33,243


Tahun 2020-2024

43

BAB V – PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rumah Susun Tahun 2020-2024 merupakan arahan yang

dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap Sub Direktorat di Direktorat Rumah Susun

untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Direktorat Rumah Susun pada khususnya sasaran strategis

Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada

umumnya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan “Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, Aman, dan

Terjangkau Melalui Hunian Vertikal“, Direktorat Rumah Susun selama Tahun 2020 – 2024 melakukan

program dan kegiatan:

1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui pembangunan rumah susun; dan

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan rumah susun.

Output kegiatan dari hal tersebut berupa:

1. Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun sebanyak 126 laporan;


3. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun sebanyak 1,300 tower;

4. Layanan sarana dan prasarana internal;

5. Layanan dukungan manajemen satker; dan

6. Layanan perkantoran.

Alokasi pendanaan untuk Direktorat Rumah Susun dalam Renstra Direktorat Jenderal Perumahan

selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 20,080,090,000,000,- (dua puluh trilyun delapan puluh milyar

sembilan puluh juta rupiah) untuk program pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui

pembangunan rumah susun, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan

rumah susun.

Proses pencapaian sasaran, target program dan kegiatan dalam Renstra memerlukan koordinasi,

konsolidasi, dan sinergi antar berbagai sektor, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta,

masyarakat, maupun stakeholder perumahan, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat

digunakan secara optimal dan mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, perlu dilandasi dengan

kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan yang optimal.

Akhir kata, Rencana Strategis Direktorat Rumah Susun Tahun 2020-2024 perlu dijabarkan dalam

rencana program dan kegiatan masing-masng Sub-Direktorat di DIrektorat Rumah Susun secara

konsisten.


Tahun 2020-2024

44

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

DIREKTORAT RUMAH SUSUN

RENCANA STRATEGIS 2020 DIREKTORAT

Documents

Transcript of RENCANA STRATEGIS 2020 DIREKTORAT