DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2020 1 BAB I...

Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Banjarbaru 2020 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..………………………………………………………. 1

B. Landasan Hukum .....………………........................................……. 5 C. Tujuan Penulisan ...........................................................................

D. Sistematika Penulisan .................................................................... 7 5 6

BAB II VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi …………………………………………………………………… 7 B. Misi …………………………………………………………………… 7 C. Sasaran Strategis ………………………………………………….. 8 BAB III TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

9

BAB IV BAB V

RENCANA KERJA BBTKLPP BANJARBARU TAHUN 2018……. . PENUTUP ...........................................................................................

13

16

Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan mengarah pada peningkatan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan

diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan; pemberdayaan dan kemandirian;

adil dan merata; serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada

penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pergeseran pola penyakit dalam 30 tahun terakhir. Pada era tahun 1990 an,

penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti infeksi

saluran pernapasan atas, TBC, Diare, dan lain-lain. Sejak tahun 2010 penyebab

terbesar kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular seperti stroke, jantung,

dan kencing manis. Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini dapat menyerang bukan

hanya usia tua tetapi telah bergeser ke usia muda, dari semua kalangan kaya dan

miskin baik tinggal di kota maupun di desa. Hal ini disebabkan masyarakat semakin

maju, informasi dan transportasi yang semakin mudah dan merubah gaya hidup

masyarakat. Permasalahan ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan

negara kita. Sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit seperti kanker,

stroke, jantung, gagal ginjal dan kencing manis. Selain membutuhkan biaya tinggi juga

membutuhkan waktu yang panjang, karenanya kita harus kembali kepada semangat

gotong royong dan pencegahan penyakit.

Berlandaskan semangat gotong royong, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

adalah bentuk nyata dari revolusi mental. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa baik

pemerintah, pusat dan daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat sebagai upaya

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk

hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

dapat terwujud. GERMAS bertujuan untuk menurunkan beban penyakit, meningkatkan

produktifitas penduduk, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan dan menekan

peningkatan beban finansial untuk pengeluaran kesehatan. Upaya ini dilakukan dengan

membudayakan pola hidup sehat pada masyarakat, utamanya melakukan aktifitas fisik,

makan sayur dan buah serta memeriksakan kesehatan secara rutin. Penyelenggaraan

GERMAS menjadi momentum strategis untuk mewujudkan paradigma sehat di dalam

pembangunan kesehatan.


Dalam upaya meningkatkan kesehatan dengan penekanan pada upaya

preventif, BBTKLPP Banjarbaru terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) meliputi : 1) Pelaksanaan surveilans

epidemiologi, 2) Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), 3) Laboratorium

rujukan, 4) Pengembangan model dan teknologi tepat guna, 5) Uji kendali mutu dan

kalibrasi, 6) Penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan

KLB/wabah dan bencana, 7) Pendidikan dan pelatihan, 8) Kajian dan pengembangan

teknologi pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan dan kesehatan

matra, 9) Ketatausahaan dan kerumahtanggaan BBTKLPP.

BBTKLPP Banjarbaru memiliki wilayah layanan yang meliputi Kalimantan

Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara dengan kondisi

geografis, sungai, rawa dan pegunungan merupakan daerah pertambangan dan

perkebunan yang potensial untuk menunjang pembangunan ekonomi. Namun,

pembangunan ekonomi tersebut juga berdampak pada perubahan lingkungan dan

kesehatan masyarakat. Pembukaan lahan pertambangan dan perkebunan dapat

menyebabkan perubahan ekosistem, berubahnya habitat vektor penyakit dan

pencemaran lingkungan.

Salah satu dampak kondisi lingkungan yang semakin buruk adalah terjadinya

climate change. Kajian-kajian terhadap perubahan perilaku ataupun bionomik vektor

penyakit perlu dilakukan dengan adanya climate change tersebut.

Selain timbunya penyakit-penyakit yang baru muncul, penyakit lama juga masih

sering terjadi di Kalimantan. Masih tingginya prevalensi rate untuk penyakit diare di

Kalimantan Selatan-Tengah dan Timur dimana mencapai 6,0 – 12,5%. Diare

menyumbang angka kematian pada penduduk dengan angka CFR = 0,4 – 1,5. Daerah

yang sering terjadi KLB diare antara lain Kapuas, Palangkaraya, Kotawaringin Timur,

Kotawaringin Barat dan Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah), Banjarmasin, Kab

Banjar, Tapin, Tanah Bumbu dan Kotabaru ( Provinsi Kalimantan Selatan) serta Kota

Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kertanegara (Provinsi Kalimantan Timur).

Terjadi endemisitas penyakit dibeberapa wilayah seperti endemisitas filaria.

Terdapat 8 kabupaten/kota daerah endemis filaria di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdiri dari Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Tabalong,

Tanah Bumbu dan Balangan. 11 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang

endemis filaria yaitu Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan,

Barito Timur, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Seruyan, Lamandau dan

Sukamara. Daerah endemis filaria di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8

kabupaten/kota, terdiri dari Paser, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai Kartanegara,


Balikpapan, Kutai Timur, Penajem Paser Utara dan Berau. Sedangkan di Provinsi

Kalimantan Utara terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Nunukan.

KLB DBD juga masih sering terjadi di wilayah Kalteng, di Kota Palangkaraya,

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan,

Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Wilayah Kaltim yang sering

terjadi KLB DBD adalah Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara dan Grogot.

BBTKLPP Banjarbaru juga memiliki wilayah layanan yang khas berupa daerah

endemis Fasciolopsis buski satu-satunya di Indonesia. Penyakit Fasciolopsi buski

hanya ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditemukan 3 kecamatan endemis Fasciolopsis buski yaitu Kec. Babirik, Kec. Danau

Panggang dan Kec. Sungai Pandan. Pada saat ditemukan pertama kalinya, angka

kesakitan pada saat itu sebesar 27% (dari 548 penduduk yang diperiksa positif 148

orang) dengan angka tertinggi pada murid sekolah sebesar 79,1% (Handoyo et all,

1989). Antara tahun 1985-1990 dari 3 kegiatan survei yang dilaksanakan di 6 desa

(Sungai. Papuyu, Pajukungan Hulu, Parupukan, Teluk Limbang, Murung Kupang dan

Luang Hilir) di Kecamatan Babirik diperoleh angka prevalensi antara 5,18%-27%.

Umumnya kelompok umur yang terkena adalah yang berusia 15 tahun dan usia

produktif (16-35 tahun) (Tjitra, 1984).

Keberadaan cacing buski tersebut adalah didaerah hamparan rawa. Daerah

tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapin di Kecamatan Candi Laras

Utara, Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Daha Utara

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktor risiko yang berpotensi untuk kecacingan di

daerah sekitar, yaitu adanya aliran sungai dari daerah Hulu Sungai Utara ke daerah

sekitarnya, kegemaran masyarakat setempat mengkonsumsi sayur yang diambil di

daerah rawa seperti kangkung, Supan-supan, dan Genjer serta masih ada masyarakat

yang mengkonsumsi air sungai yang belum dimasak khususnya pada anak-anak untuk

minum.

Kalimantan juga merupakan daerah rawan bencana kabut asap. Pada akhir

tahun 2015 Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan sebagian wilayah Kalimantan

Selatan tertutup kabut asap, bahkan di Kota Palangkaraya provinsi Kalimantan Tengah

dinyatakan KLB. Hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan dibeberapa titik di

Kota Palangkaraya oleh BBTKLPPP Banjarbaru pada bulan Oktober Indeks Standar

Pencemar Udara (ISPU) pada tanggal 14 – 15 Oktober 2015 maupun 15 – 16 Oktober

2015 berada pada kategori berbahaya, dengan parameter kritis PM10. Meskipun tahun

2016 dan 2017 tidak terjadi KLB, namun tetap harus diwaspadai kebakaran hutan yang

menimbulkan kabut asap dan berpengaruh pada kesehatan masyarakat.


Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 289/Menkes/SK/III/2003

tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan

dapat berdampak pada penderita ISPA, pneumonia, dan jantung. Tindakan

pengamanan yang harus dilakukan yaitu membatasi aktifitas diluar rumah,

mempersiapkan ruang khusus untuk perawatan penderita ISPA/pneumonia berat di

rumah sakit, Puskesmas dan lain-lain. Bagi penderita jantung aktifitas perlu dikurangi.

Munculnya tambang-tambang rakyat mengakibatkan semakin meningkatnya

permasalahan lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara.

Terdapat beberapa lokasi tambang emas rakyat di Kabupaten Kotabaru provinsi

Kalimantan Selatan, Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten

Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah.

Selain bencana serta penyakit-penyakit di atas, penyakit tidak menular termasuk

cidera dan kecelakaan semakin meningkat insiden dan prevalensinya. Hal ini menjadi

beban ganda karena semakin kompleks dan meluasnya penyebaran penyakit menular

antar wilayah maupun antar negara termasuk munculnya penyakit baru yang

berpotensi wabah dan menjadi masalah emergensi internasional.

Berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah kerja

telah dilakukan oleh BBTKLPP Banjarbaru. Dalam penyelenggaraan pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan, BBTKLPP Banjarbaru menjalankan peran

sebagai “regional center of excellence” dalam surveilans epidemiologi berbasis

laboratorium, khususnya untuk malaria dan filaria. Selain itu pada tahun 2017,

BBTKLPP Banjarbaru telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sebagai Pusat Layanan Unggulan Surveilans Penyakit Menular

(PLUSPM), tentu saja hal ini telah didukung oleh laboratorium yang terakreditasi

sehingga mampu memberikan data yang akurat.

Dalam melaksanakan tupoksinya, terdapat berbagai kendala dan hambatan.

Keterjangkauan wilayah belum optimal mengingat wilayah kerja yang luas serta kondisi

geografis dengan medan yang cukup berat.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan peran pengembangan

survailans epidemiologi berbasis laboratorium adalah lemahnya jejaring surveilans

epidemiologi di wilayah layanan sehingga arus pertukaran data dan informasi tentang

penyakit, faktor risiko, SKD KLB, situasi dan kejadian matra belum berjalan secara

optimal serta jejaring kerja dan kemitraan dengan instansi daerah belum terintegrasi

dengan baik.

Adanya perubahan nomenklatur yang terjadi sesuai Perpres Nomor 35 tahun

2015 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempengaruhi


tugas pokok dan fungsi, anggaran serta kegiatan BBTKLPP Banjarbaru, misalnya untuk

kegiatan terkait dengan pengendalian lingkungan.

Dari uraian di atas BBTKLPP Banjarbaru dengan potensi sumber daya yang

tersedia dan tantangan permasalahan yang dihadapi perlu untuk meningkatkan

profesionalisme SDM yang ada, peralatan esensial, sarana transpotasi dan jangkauan

pelayanan program. Diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar seluruh tugas

pokok dan fungsi serta peran BBTKLPP Banjarbaru dapat terlaksana secara optimal.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2015 Nomor 3) ;

3. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun

2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik tahun 2013 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/MENKES/PER/ XI/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 266/MENKES/ SK/III/2004 tentang Kriteria

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pemberantasan Penyakit Menular;

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan umum disusunnya RKT BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020 adalah

sebagai perangkat manajemen dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Secara khusus RKT BBTKLPP Banjarbaru bertujuan :

1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan BBTKLPP Banjarbaru tahun

2020.

2. Untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan BBTKLPP Banjarbaru yang berdampak

pada pencapaian target kinerja.

3. Memberikan informasi tentang target kinerja BBTKLPP Banjarbaru yang ingin dicapai

selama tahun 2020.


4. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan

BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan RKT BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan Penulisan D. Sistematika Penulisan

BAB II. VISI,MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA BBTKLPP

BANJARBARU BAB III. TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN BAB IV. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2020 BAB V. PENUTUP


BAB II

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

BBTKLPP BANJARBARU

A. VISI

BBTKLPP Banjarbaru mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan, yaitu :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEHAT, PRODUKTIF, MANDIRI DAN

BERKEADILAN UNTUK MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT,

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

B. MISI

Guna mendukung peningkatan kualitasmanusia Indonesia, Kementerian

Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk

Indonesia

2. Memberdayakan masyarakat dan mengutamakan pembangunan kesehatan

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataandan mutusumberdaya kesehatan

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru merupakan Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PP & PL, sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2349 tanggal 22

November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit.

BBTKLPP Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan

surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium

rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan,

pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan

penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan

penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBTKLPP Banjarbaru melaksanakan fungsi:

a. Pelaksanaan surveilans epidemiologi,

b. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)

c. Pelaksanaan laboratorium rujukan


d. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna

e. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi

f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penganggulangan

KLB/wabah dan bencana

g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

h. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pemberantasan penyakit menular,

kesehatan lingkungan dan kesehatan matra

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas

BBTKLPP Banjarbaru dilengkapi dengan 11 instalasi, yaitu

Instalasi Laboratorium Faktor Risiko Lingkungan; Instalasi Laboratorium Vektor dan

Binatang Pembawa Penyakit; Instalasi Laboratorium Intervensi Perubahan Perilaku;

Instalasi Laboratorium Virologi dan Imunologi; Instalasi Laboratorium Mikrobiologi;

Instalasi Laboratorium Parasitologi; Instalasi Laboratorium Teknologi Tepat guna;

Instalasi Uji Resistensi dan Efektifitas; Instalasi Mutu, Pemeliharaan dan Kalibrasi;

Instalasi Media, Reagensia, Limbah dan K3; serta Instalasi Pelayanan Publik dan

Hubungan Masyarakat. Berdasarkan Lampiran IV Keputusan Menteri Kesehatan No.

267/ Menkes/ SK/ III/ 2004, tempat kedudukan BBTKLPP Banjarbaru adalah di

Banjarbaru dengan wilayah layanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis BBTKLPP Banjarbaru adalah: Meningkatnya pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis melalui peningkatan kinerja bidang

Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL), bidang Surveilans Epidemiologi (SE),

Bidang Pengembangan Teknologi Laboratorium (PTL) dan Bagian Tata Usaha (TU).


BAB III

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja di lingkungan BBTKLPP Banjarbaru disusun mengikuti pola

siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses

penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara bottom up mulai

dari seksi ke bidang dan dikoordinir oleh bagian tata usaha.

Pada tahun 2015 oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35

tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan telah menetapkan Struktur Organisasi

Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Perpres tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) berubah nomenklatur menjadi Direktorat

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) sehingga tugas dan fungsi Direktorat P2P

juga mengalami perubahan yang otomatis perencanaan kegiatan dan anggaran

BBTKLPP Banjarbaru juga menyesuaikan kegiatan Direktorat P2P.

Proses penyusunan anggaran tahun 2020 dimulai sejak awal tahun 2019,

selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan indikator yang

terdapat pada RAK BBTKLPP Banjarbaru. Penyusunan perencanaan juga harus

mengacu pada Jukren (Petunjuk Penyusunan Perencanaan) dari Ditjen P2P tahun 2020.

Adapun tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP

Banjarbaru tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Jukren (Petunjuk Penyusunan Perencanaan) tahun 2020

Sosialisasi Jukren tahun 2020 dilakukan oleh Kepala BBTKLPP Banjarbaru dan

dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Sosialisasi disampaikan terhadap semua

pejabat struktural di BBTKLPP Banjarbaru serta Kepala Instalasi dan perwakilan

masing-masing jabatan fungsional. Hal yang disosialisasikan selain jukren juga

kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2020, standar biaya keluaran

serta biaya-biaya yang diperoleh dari peraturan daerah untuk menetapkan biaya

transportasi didaerah serta biaya pembelian alat tulis kantor maupun barang

operasional yang lain.

2. Penetapan Target Kinerja tahun 2020

Sebelum penyusunan RKA-KL masing-masing bidang/bagian menyampaikan target-

target kinerja tahun 2020 serta mempertimbangkan indikator-indikator yang wajib

dilakukan oleh BBTKLPP Banjarbaru sesuai jukren Ditjen P2P tahun 2020.


3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

a. Pengajuan Usulan Perencanaan melalui e-renggar

Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal P2P setiap awal tahun meminta

usulan anggaran dan kegiatan kepada UPT yang ada di bawah tanggung

jawabnya yaitu B/BTKLPP dan KKP seluruh Indonesia. Masing-masing bidang dan

bagian di BBTKLPP Banjarbaru mengkoordinir seksi/sub bagian untuk membuat

usulan kegiatan dan anggaran tahun 2020. Dari bidang/bagian usulan kegiatan

dan anggaran diserahkan kepada tim perencanaan BBTKLPP Banjarbaru yang

dikoordinir oleh Sub Bagian Program dan Laporan. Tim perencana mengecek

usulan dari bidang/bagian. Bila terjadi kekeliruan dikembalikan ke bidang/bagian

untuk dilakukan perbaikan. Setelah diperbaiki tim perencana mengkompilasi

semua usulan menjadi usulan rencana kegiatan BBTKLPP Banjarbaru dan diinput

ke dalam aplikasi e-renggar. Tim juga mengupload proposal kegiatan yang

disusun bidang/bagian.

b. Pengajuan Usulan RKA-KL

Pada tahapan menunggu perkembangan usulan melalui e-renggar, tim perencana

menginput usulan tersebut ke dalam aplikasi RKA-KL. Tim perencana juga

meminta RAB serta data dukung lainnya ke bidang/bagian agar pada saat reviu

perencanaan sudah siap.

c. Penetapan Pagu Indikatif

Usulan perencanaan disampaikan ke eselon I melalui Bagian Program dan

Informasi Ditjen P2P sampai ditetapkan pagu indikatif. Pada saat penetapan pagu

indikatif akan terjadi perubahan/pergeseran anggaran maupun kegiatan sehingga

oleh tim perencana dikembalikan ke bagian/bidang untuk dilakukan revisi. Usulan

yang telah direvisi dikompilasi lagi oleh tim perencana untuk disampaikan kepada

eselon I.

d. Reviu Pagu Indikatif dan Penetapan Pagu Sementara

Usulan pagu indikatif akan direviu oleh masing-masing direktorat yaitu Direktorat

Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat P2PTVZ, Direktorat P2ML,

Direktorat P2TM, Direktorat Keswa dan Napza serta Sekretariat Ditjen PP dan PL.

Pada saat reviu tersebut terjadi perubahan serta pergeseran kegiatan dan

anggaran. Hasil reviu disampaikan kepada bidang/bagian untuk dilakukan revisi.

Usulan yang telah direvisi dikompilasi oleh tim perencana untuk disampaikan ke


eselon I untuk dijadikan pertimbangan penetapan pagu sementara. Reviu

dilakukan sekitar bulan Maret.

e. Reviu Pagu Sementara dan Penetapan Pagu Definitif

Usulan pagu sementara akan direviu oleh masing-masing direktorat yaitu

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat P2PTVZ, Direktorat

P2ML, Direktorat P2TM, Direktorat Keswa dan Napza serta Sekretaris Ditjen PP

dan PL atau hanya direviu oleh Sekretaris Ditjen PP dan PL dalam hal ini Bagian

Program dan Informasi (PI). Pada saat reviu tersebut terjadi perubahan serta

pergeseran kegiatan dan anggaran. Hasil reviu disampaikan kepada

bidang/bagian untuk dilakukan revisi. Usulan yang telah direvisi dikompilasi oleh

tim perencana untuk disampaikan ke eselon I untuk dijadikan pertimbangan

penetapan pagu definitif. Reviu ini dilakukan sekitar bulan April.

f. Reviu Pagu Definitif

Pada penetapan pagu definitif biasanya selain di reviu oleh Bagian PI Ditjen P2P

juga oleh Biro Perencanaan dan anggaran Kemenkes serta Itjen Kemenkes. Pada

reviu ini data dukung yang diperlukan benar-benar harus lengkap. Untuk belanja

modal data dukung yang diperlukan terdiri dari penawaran 3 rekanan dengan

tanda tangan dan stempel asli, analisis kebutuhan, rencana penempatan alat,

surat usulan pengadaan alat dari user (bidang/bagian), data BMN, tabel

pembanding dari 3 rekanan serta RAB harus bersumber dari data harga salah satu

rekanan dengan dilengkapi alasannya. Pada reviu pagu definitif ini masing-masing

bidang diwakili oleh salah satu kepala seksi untuk menjelaskan usulan kegiatan

dan anggarannya masing-masing. Pada saat reviu pagu indikatif ini diupayakan

semaksimal mungkin tidak ada catatan dalam CHR sehingga tidak ada catatan

dalam halaman IV DIPA. Reviu ini dilakukan sekitar bulan Juli - Agustus.

Selanjutnya eselon I melakukan reviu dengan Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan RI pada bulan Oktober.

g. Penetapan DIPA

Setelah dilakukan reviu oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

RI, pagu alokasi anggaran disetujui oleh DJA Kemenkeu dan ditetapkan menjadi

DIPA petikan BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020. Penetapan DIPA dilakukan

sekitar bulan November 2019.


h. Penerimaan DIPA

DIPA BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020, diterima bulan Desember 2019 yang

diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan perjanjian

kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen

pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran diserahkan.

Perjanjian Kinerja BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020

No. NAMA SASARAN No. NAMA INDIKATOR TARGET

1 Terwujudnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1 Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

28

2 Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

25

3 Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

90

4 Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

1

5 Nilai kinerja anggaran 80

6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

90

7 Kinerja implementasi satker WBK 70

8 Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

80


BAB IV

RENCANA KERJA TAHUNAN BBTKLPP BANJARBARU

TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBTKLPP Banjarbaru disusun setelah

penyusunan perjanjian kinerja. RKT BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Suboutput/komponen/

subkomponen Target Anggaran

Terwujudnya Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase Respon Sinyal KLB/Bencana kurang dari 24 jam

verifikasi rumor 90 persen 177,613,000

penyelidikan epidemiologi 90 persen 95,920,000

dukungan pengendalian KLB

1 paket 20,001,000

Investigasi pada kejadian khusus

90 persen 24,278,000

Jumlah surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

Pengambilan dan pemeriksaan spesimen surveilans lingkungan ERAPO

1 laporan 41,771,000

akreditasi laboratorium 1 laporan 308,579,000

penyelenggaraan kalibrasi 1 laporan 184,301,000

pengelolaan limbah 1 laporan 18,994,000

Uji banding dan Uji Profisiensi

1 laporan 43,434,000

Media reagensia rutin 1 paket 364,190,000

Bahan penunjang laboratorium/glassware

1 paket 75,107,000

Bahan penunjang operasional laboratorium

1 paket 140,503,000

Media reagensia pengembangan laboratorium

1 paket 147,039,000

Pemantauan TTG Sistem Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih

1 laporan 15,079,000

surveilans faktor risiko pada situasi khusus

5 laporan 86,786,000

Diseminasi hasil surveilans penyakit

1 laporan 286,018,000

Layanan informasi kewaspadaan dini berbasis laboratorium

1 laporan 38,900,000

Pemetaan luas wilayah reseptifitas Malaria

3 laporan 221,111,000

Uji Kualitas RDT 1 laporan 116,402,000

Surveilans dinamika penularan Malaria di lintas batas

3 laporan 141,344,000

Pre assessmen Malaria 2 laporan 98,868,000

Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria Pasca POPM Filariasis Pre TAS

2 laporan 161,236,000


Surveilans penilaian penularan filariasis dan kecacingan (Transmission Assessment Survey/TAS Filariasis) Terpadu

9 laporan 1,327,069,000

Surveilans Arbovirosis berbasis laboratorium

3 laporan 722,999,000

Surveilans sentinel leptospirosis

1 laporan 261,822,000

Surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit

2 laporan 222,270,000

Kajian penemuan kasus baru dan pemantauan TBC di tempat khusus (Ponpes dan Lapas)

3 laporan 92,511,000

Persentase rekomendasi surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dilaksanakan

25 persen -

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan

TTG dalam rangka Pengendalian Vektor

1 unit 9,666,000

Nilai kinerja anggaran Penyusunan RAK 1 dokumen 43,986,000

penyusunan e-planning 1 dokumen 8,067,000

pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi

2 dokumen 129,834,000

Penyusunan laporan pelaksanaan program

12 dokumen 35,080,000

penyusunan laporan e-monev penganggaran

16 dokumen 7,382,000

penyusunan laporan tahunan satker

1 dokumen 1,375,000

Evaluasi SAKIP 1 dokumen 33,593,000

penyusunan profil 1 dokumen 975,000

Koordinasi/konsultasi /rapat kerja kepala Satker dan pendamping

12 bulan 131,958,000

Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNBP ke pusat

1 dokumen 89,703,000

Analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai

2 dokumen 49,332,000

MCU 1 paket 121,410,000

Pengelolaan BMN 2 dokumen 194,049,000

Pengembangan Masterplan

1 paket 500,000,000

operasional dan pemeliharaan kantor

12 bulan 2,498,526,000

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E-1 laporan keuangan satker pusat, UPT, Dekon Tahun 2019 dan Semester I TA 2020

2 dokumen 48,218,000


Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

12 dokumen 42,201,000

Gaji dan tunjangan 12 bulan 9,426,312,000

Kinerja Implementasi satker WBK

Temu pelanggan 1 laporan 22,825,000

Pelayanan hukum 1 paket 6,807,000

Pengelolaan Kearsipan 12 bulan 6,807,000

Pengelolaan Rumah Tangga

12 bulan 41,772,000

Pelayanan pengadaan barang dan jasa

1 paket 18,751,000

Layanan humas 1 paket 71,878,000

Layanan organisasi tatalaksana reformasi birokrasi

12 bulan 22,651,000

Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Peningkatan kapasitas Pelaksanaan Surveilans penyakit

34 orang 15,400,000

Pelatihan peningkatan kapasitas surveilans epidemiologi (In house training)

34 orang 15,400,000

OJT Clostridium tetani 2 orang 16,434,000

OJT identifikasi Bordetelia pertusis

2 orang 16,434,000

Diklat PIM III dan PIM IV 2 orang 67,596,000

Peningkatan petugas dalam rangka Pelayanan Prima

20 orang 11,737,000

Peningkatan motivasi dan etos kerja pegawai

71 orang 151,666,000


BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBTKLPP Banjarbaru tahun 2020

merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kinerja yang

lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya khususnya sumberdaya keuangan dan

sumberdaya manusia (SDM). Dengan adanya RKT dimaksudkan agar pengelolaan

sumberdaya lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan BBTKLPP

Banjarbaru.

Perencanaan disusun secara bottom up mulai dari seksi/subbag yang dikoordinir oleh

masing-masing bagian/bidang berdasarkan pagu alokasi anggaran yang tersedia dan diatur

dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai jukren Ditjen P2P sehingga

tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2020 1 BAB I...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · Rencana Kerja Tahunan BBTKLPP Banjarbaru Tahun 2020 1 BAB I...