DAFTAR ISI Hal. BAB I. PENDAHULUA N BAB II. STRUKTUR … · 2019. 1. 6. · Agung RI Nomor:...
Transcript of DAFTAR ISI Hal. BAB I. PENDAHULUA N BAB II. STRUKTUR … · 2019. 1. 6. · Agung RI Nomor:...
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 i
DAFTAR ISI
Pengantar ………………………………………………………………………………………
Daftar Isi………………………………………………………………………………………...
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………….
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………………………………...
A. Struktur organisasi ( Tupoksi ) ………………………………………………
1. Standar Operasional Prosedur ……………………………………………
2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) ………………………………………..
B. Pelayanan publik yang prima ………………………………………………..
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) …………….
2. POSBAKUM (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)
3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu …………………………………….
4. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara) …………………………
BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………………………………..
A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………..
1. Mutasi ………………………………………………………………………..
2. Promosi ……………………………………………………………………...
3. Pensiun ………………………………………………………………………
4. Diklat (SDMTeknis / NonTeknis yang Telah Mengikuti Diklat ) ……….
B. Penyelesaian Perkara …………………………………………………………
1. Jumlah sisa perkara yang diputus………………………………………..
2. Jumlah perkara tang diputus tepat waktu ………………………………..
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK ………………………………………………………………
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi ………………………
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui deversi ……………………
C. Pengelolaan Sarana dan prasarana ……………………………………….. .
D. Pengelolaan Keuanangan ( Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis )
E. Dukungan Teknis Informasi terkait SIPP ……………………………………
1. Publikasi perkara ( one day one publish ) ………………………………..
F. Regulasi Tahun 2018 ………………………………………………………….
BAB IV. PENGAWASAN ……………………………………………………………………..
A. Internal …………………………………………………………………………..
B. Evaluasi ………………………………………………………………………….
BAB V. PENUTUP …………………………………………………………………………….
A. Kesimpulan ……………………………………………………………………..
B. Saran …………………………………………………………………………….
Hal.
ii
iii
1
9
9
12
17
19
19
20
20
20
21
21
23
23
24
24
24
24
25
26
27
27
27
34
36
36
37
42
42
42
43
43
43
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 ii
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI sebagaimana
termuat dalam cetak biru tahun 2010 – 2035, Pengadilan Negeri Temanggung
mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan
umum. Pengadilan Negeri Temanggung mempunyai tugas pokok yaitu
menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, sesuai
dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan
Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986.
Perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan restrukturisasi organisasi
Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung jo. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor: MA/SEK/07/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/ 018/ SK/ III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dengan semangat
pembaharuan, Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan langkah-
langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area Pengadilan unggul, yaitu :
1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
2. Kebijakan peradilan
3. Sumber daya manusia ( SDM ), sarana prasarana dan keuangan
4. Penyelenggaraan persidangan
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakan pada pengadilan
Guna mewujudakan langkah – langkah pembaharuan tersebut, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi telah ditentukan dan diatur secara lengkap
seluruh komponen teknis yudisial dan non teknis yudisial yang ada di
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 2
Pengadilan Negeri Temanggung, dalam pencapaian visi Mahkamah Agung
yaitu “Mewujudakan Badan Peradilan Umum Yang Agung”.
Keterkaitan dengan itu Pengadilan Negeri Temanggung
mengembangkan 5 (lima) sektor unggulan yaitu :
1. Manajemen peradilan dan pelayanan publik
2. Adminsitrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum
5. Kinerja dan Barang Milik Negara
Sebagai acuan untuk menata administrasi kantor adalah ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam kebijakan pimpinan Mahkamah Agung
mengenai peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam penataan
administrai perkara berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi serta Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan
jangka pendek dan menengah.
B. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
1. Visi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Temanggung.
Visi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B mengacu pada Visi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni “TERWUJUDNYA
PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG YANG AGUNG“.
2. Misi Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud
dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Temanggung kelas I B adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Temanggung
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri
Temanggung
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 3
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri
Temanggung
C. Rencana Strategis (RENSTRA)
Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
peran Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.
Pengadilan Negeri Temanggung merupakan lingkungan Peradilan Umum
dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan, dengan core bussiness menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala pada lingkungan Pengadilan negeri Temanggung. Rencana
Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalan
rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang
memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Negeri Temanggung baik lingkungan internal maupun eksternal
sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Temanggung dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam
pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.
1. Potensi dan Permasalahan
a. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Temanggung mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/ perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :
1) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki sertifikat Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan kualitikasi A
“Excellent” dan sudah menjadi bagian dari International Consorsium
for Court Excellent ( ICCE ) menerapkan kerangka peradilan unggul
(International Framework for Court Excellent).
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 4
2) Pengadilan Negeri Temanggung telah memiliki Sertifikat ISO 9001 :
2015 dari Lembaga Sertifikasi ISO bertaraf Internasional yaitu ICSM.
3) Pengadilan Negeri Temanggung merupakan pengambil keputusan
dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan
Negeri Temanggung.
4) Keberadaan Pengadilan Negeri Temanggung dijamin oleh Konstitusi
dan Perundang – Undangan.
5) Pengadilan Negeri Temanggung telah menerapkan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis telekomunikasi atau aplikasi
online.
b. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Temanggung
dirinci dalam beberapa aspek:
1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Negeri Temanggung belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
Keterbatasan jumlah personil (pegawai) baik Aparatur Sipil
Negera (ASN) maupun tenaga pramubhakti.
Kurangnya tenaga Pranata Komputer.
Tidak adanya Tenaga Pustakawan dan Penelaah / analis.
2) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Kurang memaksimalkan upaya evaluasi penilaian kinerja.
Kurangnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan system
pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
3) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Belum diterapkannya pengelolaan proses surat menyurat, audio
text recording, elektornik penghitung biaya perkara berbasis
teknologi/ aplikasi secara maksimal.
4) Aspek Sarana dan Prasarana (Anggaran)
Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Temanggung dari
pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang
diajukan
c. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri
Temanggung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 5
1) Aspek Proses Peradilan
Adanya website Pengadilan Negeri Temanggug yang
memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses
berperkara
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam
peningkatan kinerja
Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Temanggug, Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia
3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala
oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Temanggung,
dan pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antara Sub Bagian dan antar
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Temanggung
Sudah menerapkan beberapa pelaksanaan tugas sebagamaina
dalam SOP dan yang berbasis teknologi/ aplikasi.
5) Aspek Sarana dan Prasaranan
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan
Negeri Temanggung berupa internet, website Pengadilan Negeri
Temanggung dan aplikasi-aplikasi penunjang kelancaran dalam
menjalankan tugas dan fusngsi Pengadilan Negeri Temanggung
sebagai lembaga peradilan di tingkat Pertama.
6) Aspek Antar Lembaga
Terjadinya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah.
d. Tantangan yang Dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Temanggung
yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1) Aspek Proses Peradilan
Kurangnya peran aktif masyarakat pencari keadilan untuk
memberikan saran dan kritiknya mengenai kepuasan pelayanan
di Pengadilan Ngeri Temanggung
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 6
2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Temanggung belum seluruhnya
dapat menguasai teknologi yang berbasis aplikasi
3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol
kinerja aparat peradilan
4) Aspek Sarana dan Prasaranan
Kurangnya sarana transportasi sehingga mobilitas kinerja
Pengadilan Negeri Temanggung menjadi terlambat.
2. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas
keberhasilan sasaran setrategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan,
sasaran dan indijkator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:
NO. KINERJA INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan
penyelesaian perkara
a. Presentasi mediasi yang diselesaian
b. Presentasi mediasi yang menjadi akta
perdamaian
- Presentasi sisa perkara yang diselesaian:
- Perdata
- Pidana
c. Presentasi perkara yang diselesaian :
- Perdata
- Pidana
d. Presentasi perkara yang diselesaian dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
e. Presentasi perkara yang diselesaian dalam
jangka waktu lebih 5 bulan
2. Peningkatan aksesbilitas
putusan Hakim
Presentasi perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efetifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Presentase berkas perkara yang diajukan
Kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap
b. Presentase berkas yang diregester dan
siap didistribusikan ke Majelis
c. Presentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 7
para pihak
d. Prosentasi penyitaan tepat waktu dan
tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Presentase perkara prodeo yang
diselesaikan
b. Presentase perkara prodeo
c. Presentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja seka diputus.
d. Presentasi pengguna layanan Pos Bantuan
Hukum
5. Meningkatkan kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Prosentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap ditindaklanjuti
6. Meningkatan kualitas
pengawasan
a. Presentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Presentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
3. Program dan Kegiatan
Enam sasaran strategi tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Negeri Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Menejemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat
terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Temanggung dalam pelaksaannya Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum adalah:
1. Penyelesaian Perkara pidana, Perdata.
2. Penyelesaian sisa Perkara pidana, Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan
tepat waktu.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 8
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat
waktu.
5. Publikasi dan tranparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
Program dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis lainnya
dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.
b. Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sasaran dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan
sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan
sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat banding dan
tingkat pertama.
Pengadilan Negeri Temanggung dalam melaksanakan kegiatan ini
mengacu kepada anggaran, yang telah diketahui dalam DIPA berjalan.
Meskipun terdapat beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan tidak
ditampung dalam DIPA, Pengadilan Negeri Temanggung selalu
melakukan permintaan dan revisi dalam pengadaan sarana prasarana
yang ada.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 9
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
A. Struktur Organisasi (Tupoksi)
1. Ketua Pengadilan
Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan.
Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para
Hakim maupun seluruh karyawan.
Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan
pengawasan atas : Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas,
para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di
daerah hukumnya. Masalah-masalah yang timbul. Masalah tingkah laku/
perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di
daerah hukumnya. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya
untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita
acara serta berkas perkara.
Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo
atau tanpa membayar biaya perkara).
2. Wakil Ketua Pengadilan :
Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
Mewakili ketua bila berhalangan
Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 10
Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua
3. Hakim :
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan
dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan
rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan
4. Panitera :
Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan
administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan
pidana maupun situasi keuangan
Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
Membuat salinan putusan
Menerima dan mengirimkan berkas perkara
Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan
oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan
5. Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum:
Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-
masing
6. Panitera Pengganti:
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang
bersangkutan
7. Jurusita/ Jurusita Pengganti:
Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua
perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 11
Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas menyampaikan pengumuman-
pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan
putusan pengadilan
Jurusita/ Jurusita Pengganti melakukan penyitaan atas perintah Ketua
Pengadilan Negeri
Jurusita/ Jurusita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang
salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait
8. Sekretaris:
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum
Pengadilan
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur
tugas para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Temanggung.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
9. Kasubag Umum dan Keuangan :
Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara
bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut
pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan
10. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:
Menangani keluar masuk pegawai
Menangani pensiun pegawai
Menangani kenaikan pangkat pegawai
Menangani mutasi pegawai
Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
11. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi,
analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan
bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan
teknologi informasi.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 12
1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Bidang Teknis :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Panitera Muda Pidana 16
1. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Pidana Biasa (Dewasa)
2. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Pidana Anak
3. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Pidana Singkat
4. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Pidana Cepat Tipiring
5. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Pidana Cepat Lalu
Lintas
6. S.O.P Proses
Penyelesaian Upaya
Hukum Banding
7. S.O.P Proses
Penyelesaian Upaya
Hukum Kasasi
8. S.O.P Proses
Penyelesaian
Praperadilan Pidana
9. S.O.P Proses
Penyelesaian
Peninjauan Kembali
10. S.O.P Proses
Penyelesaian Grasi
11. S.O.P Proses
Penyelesaian
Permohonan Ijin
Persetujuan Penyitaan
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 13
12. S.O.P Proses
Penyelesaian Ijin
Geledah
13. S.O.P Proses
Penyelesaian
Permohonan Diversi
14. S.O.P Pidana Barang
Bukti
15. S.O.P Pidana
Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Psl 25 Ayat
(2)
16. S.O.P Pidana
Penerimaan
Permohonan
Perpanjangan
Penahanan Psl 29
6. Panitera Muda
Perdata 12
1. S.O.P Permohonan
Eksekusi Riil
2. S.O.P Panggilan
Delegasi
3. S.O.P Peninjauan
Kembali
4. S.O.P Perkara Gugatan/
Perlawanan Apabila
Mediasi Tidak Berhasil
5. S.O.P Perkara Banding
6. S.O.P Proses
Penyelesaian Perkara
Kasasi
7. S.O.P Perkara
Permohonan
8. S.O.P Pelayanan
Penerimaan Perkara
Prodeo
9. S.O.P Permohonan Sita
Eksekusi
10. S.O.P Gugatan
Sederhana
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 14
11. S.O.P Pengembalian
Panjar Biaya Perkara
12. S.O.P Konsinyasi
7. Panitera Muda Hukum 16
1. S.O.P Laporan Perkara
2. S.O.P Pendaftaran
Badan Hukum
3. S.O.P Pendaftaran Surat
Kuasa
4. S.O.P Pendaftaran Surat
Kuasa Insidentil
5. S.O.P Kerjasama
Posbakum
6. S.O.P Layanan Hukum
7. S.O.P Pengaduan
8. S.O.P Pembuatan Surat
Keterangan Penelitian
9. S.O.P Pengarsipan
Berkas Perkara
10. S.O.P Pelayanan
Informasi
11. S.O.P Pengelolaan
Surat Keluar
12. S.O.P Pengelolaan
Surat Masuk
13. Alur Sampling
14. Alur Analisis
Persyaratan Pengguna
Layanan Pengadilan
15. Alur Profil Pengguna
Layanan Pengadilan
16. Alur Survey Harian
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
8. Panitera Pengganti 4
1. S.O.P Perkara
Gugatan
2. S.O.P Perkara
Permohonan
3. S.O.P Perkara Pidana
Anak
4. S.O.P Perkara Pidana
Biasa
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
9. Juru Sita / JSP 6 1. S.O.P Panggilan Sidang
2. S.O.P Relas
Sudah di
evaluasi dan
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 15
Pemberitahuan Isi
Penetapan / Putusan
3. S.O.P Pemberitahuan
Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
4. S.O.P Penyerahan
Memori
Banding/Kasasi/PK
5. S.O.P Relas
Pemberitahuan
Penyerahan Kontra
Memori
Banding/Kasasi/PK
6. S.O.P Relas
Pemberitahuan
Memeriks Berkas/Inzage
Memori
Banding/Kasasi/PK
direvisi
Tanggal 28
September
2017
Bidang Non Teknis :
1. Sekretaris
2. Kasubag Umum dan
Keuangan 10
1. SOP. Pengalolaan
Perpustalkaan
2. SOP. Pengalolaan
Aplikasi Persediaan
3. SOP. Pengelolaan
Barang Milik Negara
4. SOP. Pengelolaan
dan Pengiriman Surat
Keluar
5. SOP. Pengeloaan
Surat Masuk
6. SOP. Pengajuan
Uang Persediaan
7. SOP. Penerbitan
SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai
(Pembayaran Gaji
Induk)
8. SOP. Penerbitan
SPP-LS Belanja
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 16
Modal
9. SOP.
Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan
Khusus Kinerja
(REMUNERASI)
10. SOP. Pengelolaan
Pendapatan Negara
Bukan Pajak
3.
Kasubag
Kepegawaian ,
Organisasi dan
Tatalaksana
8
1. S.O.P Kenaikan Gaji
Berkala (Kgb)
2. S.O.P Pengusulan
Kenaikan Pangkat
3. S.O.P Usulan
Promosi Jabatan
4. S.O.P Usulan
Pensiun Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
5. S.O.P Penyelesaian
Permohonan Surat
Cuti Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
6. S.O.P Pembuatan
Penilaian Sasaran
Kerja Pegawai (Skp)
7. S.O.P Bezetting
Tenaga Teknis Dan
Non Teknis
8. S.O.P Daftar Urut
Kepangkatan (Duk)
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
4.
Kasubag
Perencanaan,
Teknologi Informasi
dan Pelaporan
1. S.O.P Perencanaan
Anggaran
2. S.O.P Pengajuan
Revisi (DIPA)
3. S.O.P Tata
Pengelolaan Website
4. S.O.P Unduh Surat
Elektronik ( Email)
5. S.O.P Pembuatan
LKJiP dan Laptah
Sudah di
evaluasi dan
direvisi
Tanggal 28
September
2017
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 17
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
No Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan
Tahun 2018
Keterangan
Bidang Teknis :
1. Ketua
( Ikhwan Hendrato, SH.MH ) 10
2. Wakil Ketua
-
3. Hakim
( Rahmawati Wahyu S, SH ) 5
4. Hakim
( Stephanus Yunanto A, SH ) 5
5. Hakim
( Kurnia Fitrianingsih, SH ) 5
6. Hakim
( Dian Yustisia A, SH.MHum ) 5
7. Panitera
( Nining Rochati, SH ) 10
8. Panitera Muda Pidana
( Agus Dwi Wirawan, SH ) 16
9. Panitera Muda Perdata
( Yulia Endang M, SH ) 22
10. Panitera Muda Hukum
( Madhika Siddhimantra, SH ) 22
11. Panitera Pengganti
( Prayogo, SH ) 14 Diperbantukan di PTIP
12. Panitera Pengganti
( Sri Lestari ) 17
Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana
13. Panitera Pengganti
( Rohmat Untung ) 13
Diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata
14. Panitera Pengganti
( Sumardi ) 14
Diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata
15. Panitera Pengganti
( Suandana, SmHk ) 15
Diperbantukan di Kepaniteraan
Hukum
16. Panitera Pengganti
( Ida Kuntari, SH ) 17
Diperbantukan di Kepaniteraan
Hukum
17. Panitera Pengganti
( Sumaryono, SH ) 13
Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana
18. Panitera Pengganti
( Eko Darmadi, SH ) 15
Diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 18
19. Panitera Pengganti
( Nasyiatun Fadlillah, SH ) 15
Diperbantukan di
Kepaniteraan Hukum
20. Panitera Pengganti
( Nanang Latif A, SH ) 16
Diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata
21. Panitera Pengganti
( Nugroho Budhy H, SH ) 23
Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana
22. Juru Sita
( Harijanto Djoko W ) 9 Diperbantukan di PTIP
23. Juru Sita
( Ari Mulyati ) 9
Diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata
24. Juru Sita Pengganti
( Sudarti Wahyuningsih ) 9
Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana
25. Juru Sita Pengganti
( Widya Budi T, Amd ) 9
Diperbantukan di Umum dan
Keuangan
26. Juru Sita Pengganti
( Agoeng Tavip S ) 9
Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana
Bidang Non Teknis :
1. Sekretaris
( Sri Wahyu Wardani, SH) 19
2. Kasubag Umum dan Keuangan
( Slamet Mahmud, SH ) 12
3.
Kasubag Kepegawaian ,
Organisasi dan Tatalaksana
( Nuning Furiastuti )
14
4.
Kasubag Perencanaan,
Teknologi Informasi dan
Pelaporan
( Arief Hartanto, SH )
11
5. Staf
( Marsini, S.AP ) 6
6. Staf
( Iriantiningsih ) 5
7. Staf
( Dyah Restu Nurulita D, SH ) 10
8. Staf
( Hermawan Prasetya A ) 3
9. Staf
( Heri Darsono ) 9
10. Staf
( Purwoko Edy Widodo ) 8
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 19
11. Staf
( Much Nur Asrofi ) 6
12. Staf
( Supriyanto ) 6
B. Pelayanan Publik Yang Prima
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Bahwa sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
No: W12-U/216/KP.07.01/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang
Akreditasi dilingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Temanggung
ditunjuk sebagai Pilot Project Akreditasi Penjaminan Mutu untuk Pengadilan
Negeri di Jawa Tengah.
Pada tanggal 31 Maret 2016 Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum
Mahkamah Agung RI yang pada saat itu diketuai oleh Ibu PARTINI, S.H.
telah melakukan Pendampingan/ Asistensi di Pengadilan Negeri
Temanggung. Dalam Pendampingan tersebut terdapat beberapa temuan
dan segera setelah acara pendampingan tersebut ditindaklanjuti dengan
melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan arahan yang telah
disampaikan oleh Tim Akrediasi Penjaminan Mutu Badilum Mahkamah
Agung RI.
Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI melakukan Audit di
Pengadilan Negeri Temanggung dengan diketuai oleh Ibu HERTI
SETIAWATI, SH.,MH. Dalam Audit tersebut terdapat beberapa temuan.
Terhadap temuan-temuan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah
menjawabnya dalam Laporan Audit Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen
Badilum Mahkamah Agung RI dengan menyertakan dokumen pendukung
sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Temanggung telah melakukan
perbaikan atas temuan-temuan tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor: 1007/DJU/SK OT 01.3/6/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang
Penetapan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016
Memutuskan bahwa Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Temanggung Di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang Dengan Nilai 765
Dengan Kategori A (EXCELLENT).
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 20
2. Posbakum
Sehubungan dengan layanan POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri
Temanggung, pada tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara
Pengadilan Negeri Temanggung dengan TOTOK CAHYO NUGROHO, SH
Selaku Ketua Pada Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Memorandum of
Understanding (MoU) tersebut merupakan kerjasama pembentukan
POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Temanggung untuk melaksanakan
amanat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang anggaran pelaksanaan
kegiatan Posbakum tersebut bersumber dari DIPA 03 tahun 2018 sebesar
Rp. 24.000.000. Bentuk pelayanan yang diberikan di POSBAKUM antara
lain:
1. Memberikan pelayanan tentang Informasi Hukum
2. Memberikan pelayanan konsultasi Hukum
3. Memberikan Advis Hukum
4. Bantuan pembuatan dokumen Hukum
3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2018 tidak ada program
atau tidak dilakukan Sidang Keliling.
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun 2018 tidak ada menangani
perkara Prodeo di mana pihak yang berperkara dibebaskan dari biaya
perkara. Hal ini berkaitan dengan tidak tersedianya anggaran dari DIPA
untuk menangani perkara Prodeo.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 21
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Profil Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Temanggung pada tahun
2018 adalah sebagai berikut:
No Nama Jabatan Keterangan
1. Ikhwan Hendrato, SH.MH Ketua / Hakim
Madya Utama
TMT Jabatan
04 Ags 2017
2 Rahmawati Wahyu S, SH.M.H.Li Hakim Pratama
Utama
TMT Jabatan
28 Jun 2006
3. Stephanus Yunanto A, SH Hakim Pratama
Utama
TMT Jabatan
27 Jan 2007
4. Kurnia Fitrianingsih, SH Hakim Pratama
Utama
TMT Jabatan
01 Apr 2008
5. Dian Yustisia A, SH.M.Hum Hakim Pratama
Madya
TMT Jabatan
29 Sep 2010
6. Nining Rochati, SH Panitera TMT Jabatan
20 Sep 2017
7. Sri Wahyu Wardani, SH Sekretaris TMT Jabatan
28 Jun 2018
8. Agus Dwi Wirawan, SH Panitera Muda
Pidana
TMT Jabatan
01 Des 2015
9. Yulia Endang Murtiwidati, SH Panitera Muda
Perdata
TMT Jabatan
01 Des 2015
10. Madhika Siddhimantra, SH Panitera Muda
Hukum
TMT Jabatan
31 Ags 2018
11. Arief Hartanto, SH Kasubag PTIP TMT Jabatan
16 Okt 2017
12. Slamet Mahmud, SH Kasubag Umum dan
Keuangan
TMT Jabatan
16 Okt 2017
13. Nuning Furiastuti Kasubag Kepeg
Ortala
TMT Jabatan
16 Okt 2017
14. Sri Lestari Panitera Pengganti TMT Jabatan
17 Jan 1995
15. Rohmat Untung Panitera Pengganti TMT Jabatan
17 Jan 1995
16. Prayogo, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
01 Apr 1995
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 22
17. Sumardi Panitera Pengganti TMT Jabatan
30 Jul 1998
18. Suandana, SmHk Panitera Pengganti TMT Jabatan
30 Jul 1998
19. Ida Kuntari, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
30 Nov 1999
20. Sumaryono, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
29 Jan 2014
21. Eko Darmadi, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
29 Jan 2014
22. Nasyiatun Fadlilah, SH. MBA Panitera Pengganti TMT Jabatan
20 Jun 2016
23. Nanang Latif A, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
03 Jan 2017
24. Nugroho Budhy Heryanto, SH Panitera Pengganti TMT Jabatan
03 Jan 2017
25. Harijanto Djoko Waloejo Jurusita TMT Jabatan
18 Mar 2000
26. Ari Mulyati Jurusita TMT Jabatan
27 Mei 2013
27. Sudarti Wahyuningsih Jurusita Pengganti TMT Jabatan
08 Des 1999
28. Widya Budi T, A.Md Jurusita Pengganti TMT Jabatan
28 Sep 2015
29. Agoeng Tavip Soesanto Jurusita Pengganti TMT Jabatan
28 Sep 2015
30. Marsini, S.Ap Staf TMT
19 Jun 2017
31. Dyah Restu Nurulita D, SH Staf TMT
20 Okt 2015
32. Iriantiningsih Staf TMT
1 Maret 1983
33. Hermawan Prasetya A Staf TMT
1 Maret 1993
34. Heri Darsono Staf TMT
1 April 2006
35. Purwoko Edy Widodo Staf TMT
1 Ags 2014
36. Much Nur Asrofi Staf TMT
1 Ags 2014
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 23
37. Supriyanto Staf TMT
1 Ags 2014
Dari Profil Sumber Daya Manusia di atas, Pengadilan Negeri Temanggung
masih kekurangan 10 orang Staf termasuk staf yang memiliki Sertifikasi
Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Komputer, Pustakawan, Analisa
Hukum dan Arsiparis.
1. Mutasi
Pada tahun 2018 ada beberapa Pegawai Pengadilan Negeri
Temanggung yang mutasi keluar atau alih tugas ke Pengadilan Negeri
lain, adapun datanya adalah sebagai berikut:
No. Nama Tgl.Mutasi Keterangan
1. Didit Pambudi W, SH.MH 29 Ags 2018
Mutasi sebagai
Ketua di PN.
Tenggarong
2. Sri Susilowati, SH 30 Ags 2018
Mutasi sebagai
Panitera di PN.
Rembang
3. Hery Sugianto 31 Ags 2018
Mutasi Sebagai
Panitera Pengganti
di PN.Wonosobo
Pada tahun 2018 ada beberapa Pegawai yang mutasi masuk menjadi
Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung, adapun datanya adalah
sebagai berikut:
No. Nama Tgl.Mutasi Keterangan
1. Sri Wahyu Wardani, SH 28 Jun 2018 Dari PN.Ungaran
2. Promosi
Pada tahun 2018 ada 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Negeri
Temanggung yang dipromosikan untuk suatu jabatan baru, adapun
datanya adalah sebagai berikut
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 24
No. Nama Tgl
Pelantikan Keterangan
1. Didit Pambudi W, SH.MH 29 Ags 2018 Ketua PN.
Tenggarong
2. Sri Susilowati, SH 30 Ags 2018 Panitera PN.
Rembang
3. Madhika Siddhimantra, SH 31 Ags 2018 Panitera Muda
Hukum PN.Tmg
3. Pensiun
Pada tahun 2018 ada 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Negeri
Temanggung yang memasuki usia Pensiun adapun datanya adalah
sebagai berikut
No. Nama Tgl Pensiun Keterangan
1. Dra. Trianna Wahyurini 01 April 2018 Mencapai Batas
Usia Pensiun
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)
Pada tahun 2018 ada beberapa Hakim Pengadilan Negeri Temanggung
yang mengikuti Diklat. Berikut adalah data Hakim yang mengikuti Diklat
di tahun 2018
No. Nama Jenis Diklat/
Penyelenggara
Tgl. Diklat/ Tempat
Diklat
1. Rahmawati W S,
SH.M.H.Li
Sertifikasi Hakim
Perikanan
16 April s/d 1 Mei
2018 / Pusdiklat
Balitbang Diklat
Kumdil MARI
B. Penyelesaian Perkara
Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Temanggung tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
Perkara Perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan
pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan
pada tahun 2018.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 25
No Jenis Perkara Sisa Tahun 2017 Selesai Tahun 2018
1 2 3 4
1 Gugatan 13 13
No Jenis Perkara Sisa Tahun 2017 Selesai Tahun 2018
1 2 3 4
2 Gugatan Sederhana 2 2
3 Permohonan 3 3
Perkara Pidana yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan
pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan
pada tahun 2018.
No Jenis Perkara Sisa Tahun 2017 Selesai Tahun 2018
1 2 3 4
1 Pidana Biasa / Khusus 40 40
2 Pidana Khusus Anak 0 0
3 Pidana Singkat 0 0
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5
(lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.
a) Perkara Perdata (Gugatan, Gugatan Sederhana, dan
Permohonan) yang putus pada tahun 2018 sebanyak 203 (dua
ratus tiga ) perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu paling
lama 5 (lima) bulan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh
delapan) perkara.
b) Perkara Pidana (Biasa, Anak, dan Singkat) yang putus pada tahun
2018 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara dan
yang dapat diselesaikan tepat waktu paling lama 5 (lima) bulan
sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 26
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum,
Banding, Kasasi dan PK
a) Banding
Perkara Perdata Gugatan yang diputus pada tahun 2018
sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, yang mengajukan
upaya hukum banding sebanyak 9 (sembilan) perkara dan
yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak
44 (empat puluh empat) perkara.
Perkara Pidana (Biasa, Anak, Singkat) yang diputus pada
tahun 2018 sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima)
perkara, yang mengajukan upaya hukum banding
sebanyak 9 (sembilan) perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum banding sebanyak 186 (seratus
delapan puluh enam) perkara.
b) Kasasi
Putusan Banding perkara Perdata yang telah
diberitahukan kepada para pihak sebanyak 10 (sepuluh)
perkara, yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak
6 (enam) perkara dan yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebanyak 4 (empat) perkara.
Putusan Banding perkara Pidana yang telah diberitahukan
kepada para pihak sebanyak 6 (enam) perkara, yang
mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 5 (lima)
perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
sebanyak 1 (satu) perkara.
c) Peninjauan Kembali (PK)
Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan
kepada para pihak sebanyak 6 (enam) perkara, yang
mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)
sebanyak 1 (satu) perkara dari Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama dan yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 6 (enam) perkara.
Putusan Kasasi perkara Pidana yang telah diberitahukan
kepada para pihak sebanyak 0 perkara, yang mengajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0
perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 27
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara Perdata Gugatan
yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar
perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan di luar persidangan.
Pada tahun 2018 pengadilan Negeri Temanggung menerima
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara.
Dari jumlah Perkara Perdata Gugatan tersebut yang melalui proses
mediasi sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara, dari seluruh proses
mediasi yang ditempuh yang berhasil dimediasi dan menjadi Akta
Perdamaian sebanyak 4 (empat) perkara.
5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pada tahun 2018 pengadilan Negeri Temanggung menerima
Perkara Pidana Anak sebanyak 11 (sebelas) perkara. Dari jumlah
Perkara Pidana Anak tersebut yang melalui proses diversi sebanyak
0 perkara, dari seluruh proses diversi yang ditempuh yang berhasil
sebanyak 0 perkara, dikarenakan tidak memiliki persyaratan
.sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang RI Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo, Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
1. Sarana / Pasarana Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1. Ruang Ketua 1
2. Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 1
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Sekretaris 1
6. Ruang Kepaniteraan Hukum 1
7. Ruang Kepaniteraan Perdata 1
8. Ruang Kepaniteraan Pidana 1
9. Ruang Subbag Umum dan Keuangan 2
10. Ruang Subbag Organisasi dan Tatalaksana 1
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 28
11. Ruang Subbag Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan 1
12. Ruang Posbakum 1
13. Ruang Laktasi 1
14. Ruang Perpustakaan 1
15. Ruang Arsip 1
16. Ruang Tahanan 2
17. Ruang Sidang 3
18. Ruang PH 1
19. Ruang Jaksa 1
20. Ruang Tunggu Anak 1
21. Ruang Kaukus 1
22. Ruang Mediasi / Ruang Rapat 1
23. Ruang Teleconference 1
24. Ruang Barang Bukti 1
25. Ruang Dapur 1
26. Gudang 1
Sarana dan Prasarana
1. Scanner (Universal Tester) 1
2 Pacul 1
3 Arit 1
4 Mesin Ketik Manual Portable (11-13
Inci) 1
5 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-
27 Inci) 1 Rusak Berat 1
6 Mesin Hitung Manual 1 Rusak Berat
7 Mesin Hitung Listrik 1 Rusak Berat
8 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 1
9 Lemari Besi/Metal 1
10 Lemari Kayu 27
11 Rak Besi 1
12 Rak Kayu 30
13 Filing Cabinet Besi 9
14 Brandkas 2
15 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1
16 Buffet 1
17 Mobile File 2
18 Tempat Menyimpan Gambar 2
19 Tabung Pemadam Api 1
20 CCTV - Camera Control Television 4
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 29
System
21 Papan Visual/Papan Nama 13
22 White Board 17 Rusak Berat 1
23 Mesin Absensi 2
24 Hand Metal Detector 1
25 LCD Projector/Infocus 5
26 Alat Perekam Suara (Voice Pen) 2
27 Perkakas Kantor Lainnya 4 Rusak Berat
28 Meja Kerja Besi/Metal 1 Rusak Berat
29 Meja Kerja Kayu 79 Rusak Berat 1
30 Kursi Besi/Metal 132 Rusak Berat 8
31 Kursi Kayu 44 Rusak Berat
30
32 Sice 10
33 Bangku Panjang Besi/Metal 6
34 Bangku Panjang Kayu 23
35 Meja Rapat 17
36 Meja Resepsionis 1
37 Sketsel 4
38 Meubelair Lainnya 1
39 Jam Elektronik 13
40 Mesin Pemotong Rumput 1
41 Lemari Es 1
42 A.C. Sentral 4
43 A.C. Split 8
44 Kipas Angin 13
45 Kompor Gas (Alat Dapur) 1
46 Kompor Minyak 1
47 Tabung Gas 1
48 Televisi 10
Rusak Berat 3
Rusak Ringan
1
49 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga
Lainnya ( Home Use ) 2
50 Amplifier 3
51 Equalizer 1
52 Loudspeaker 8
53 Sound System 1
54 Karaoke 1
55 Megaphone 2
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 30
56 Microphone 8
57 Microphone Table Stand 5
58 Alat Hiasan 21
59 Lambang Garuda Pancasila 7
60 Gambar Presiden/Wakil Presiden 4
61 Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya
( Home Use ) 1
62 Tiang Bendera 6
63 Kaca Hias 13
64 Palu Sidang 4
65 Lambang Instansi 4
66 Lonceng/Genta 2
67 Manequin (Boneka) 17
68 Karpet 3 Rusak Berat
3
69 Audio Amplifier 1
70 Intercom Unit 12
71 Uninterruptible Power Supply (UPS) 12
72 Microphone Cable 2
73 Camera Digital 1
74 Mesin Potong 1
75 Telephone (PABX) 1
76 Pesawat Telephone 5
77 Telephone Mobile 1
78 Facsimile 2
79 Mainframe (Komputer Jaringan) 1
80 Internet 1
81 P.C Unit 31
82 Lap Top 15
83 Personal Komputer Lainnya 3
84 Serial Printer 12
85 CPU (Peralatan Personal Komputer) 8
86 Monitor 4
87 Printer (Peralatan Personal Komputer) 28 Rusak ringan 1
88 Scanner (Peralatan Personal
Komputer) 2
89 Server 1
90 Router 1
91 Modem 2
92 Head Copy Printer 1
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 31
93 Alat Tenis Meja 1
94 Monografi 4.767
95 Bahan Kartografi Lainnya 4
96 Alat Musik Tradisional/Daerah 6
97 Mesin Ketik Manual Standard (14-16
Inci) 8 Rusak Berat 5
98 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-
27 Inci) 7
Rusak Ringan
1
99 White Board 3 Rusak Berat 3
100 Perkakas Kantor Lainnya 10 Rusak Berat
10
101 Kursi Kayu 26 Rusak Berat 8
102 Bangku Panjang Kayu 12
103 Meja Resepsionis 1
2. Bangunan
Gedung Pengadilan Negeri Temanggung terletak di Jl Jenderal
Sudirman No. 180 Temanggung Berdiri diatas tanah seluas 4300 m2
(empat ribu tiga ratus meter persegi) dengan luas bangunan 1.487 m2
(seribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) Gedung
Pengadilan Negeri Temanggung mengalami Rehab fisik pada tahun
2001. Kemudian pada tahun 2007 perluasan ruang Ketua, Wakil Ketua,
Panitera dan Sekretaris. dan yang terakhir tahun 2009 rehab fisik
Ruang Sidang Utama.
Di lingkungan gedung kantor Pengadilan Negeri Temanggung di bangun
4 (empat) rumah dinas untuk Hakim, 1 (satu) rumah dinas untuk Wakil
Ketua, 1 (satu) rumah dinas untuk Panitera dan 1 (satu) unit rumah
dinas terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Temanggung untuk Ketua
Pengadilan Negeri Temanggung:
Daftar Gedung Pengadilan Negeri Temanggung
NO GEDUNG KANTOR
STATUS KEPEMILIKAN
LUAS TANAH LUAS
BANGUNAN KET
1.
Gedung Kantor
Jl.Jenderal
Sudirman No.180
Temanggung
Milik Sendiri
Sertifikat
Luas Tanah
Seluruhnya: 4300
m2
Luas Bangunan:
1.487 m2
2 Lantai
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 32
2.
3.
4.
Gedung Arsip
Dan
Perpustakaan
Jl.Jenderal
Sudirman No.180
Temanggung
Beziting Ruang
Sidang
Jl.Jenderal
Sudirman No.180
Temanggung
Gedung Peradilan
Anak
Jl. Jenderal
Sudirman No. 180
Temanggung
Milik Sendiri
Sertifikat
Milik Sendiri
Sertifikat
Milik Sendiri
Sertifikat
Luas Bangunan
: 160 m2
Luas Bangunan
: 220 m2
Luas Bangunan :
268.8 m2
2 Lantai
1 Lantai
2 Lantai
Hibah Pemda
Kab.
Temanggung
Kondisi Rumah Dinas Pengadilan Negeri Temanggung
No. Uraian Jumlah
Kondisi
Ket. Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
1. Rumah Dinas Ketua 1 1 - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -
3. Rumah Dinas Hakim 4 4 - -
4. Rumah Dinas Panitera 1 1 - -
5. Rumah Dinas Sekretaris - - - -
Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Temanggung
NO RUMAH DINAS STATUS
KEPEMILIKAN LUAS TANAH
LUAS BANGUNAN KET
1 2 3 4 5
1.
2.
R. Dinas Ketua
Jl.Pahlawan No.19
Temanggung
R. Dinas Wakil Ketua
Jl.Jenderal Sudirman
Mahkamah Agung
RI
Mahkamah Agung
RI
Luas Tanah
: 500 m2
Luas Bangunan
: 280 m2
Luas Bangunan
: 70 m2
.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 33
3.
4.
5.
6.
7.
No.180 Temanggung
R. Dinas Panitera
Jl.Jenderal Sudirman
No.180 Temanggung
R. Dinas Hakim
Jl.Jenderal Sudirman
No.180 Temanggung
R. Dinas Hakim
Jl.Jenderal Sudirman
No.180 Temanggung
R. Dinas Hakim
Jl.Jenderal Sudirman
No.180 Temanggung
R. Dinas Hakim
Jl.Jenderal Sudirman
No.180 Temanggung
Mahkamah Agung
RI
Mahkamah Agung
RI
Mahkamah Agung
RI
Mahkamah Agung
RI
Mahkamah Agung
RI
Luas Bangunan
: 70 m2
Luas Bangunan
: 70 m2
Luas Bangunan
: 70 m2
Luas Bangunan
: 70 m2
Luas Bangunan
: 70 m2
3. Tanah
a. Tanah untuk bangunan gedung Pengadilan Negeri Temanggung
seluas ± 4.300 m2;
b. Tanah untuk bangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri
Temanggung yang terletak di Jl. Pahlawan No. 19 Temanggung
seluas ± 500 m2
c. Tanah tegalan yang terletak di Jl.Suwardi Suwandi Madureso
Temanggung seluas ± 620 m2
4. Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Temanggung
No. Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket. Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Kendaraan Roda 4
1. Toyota Kijang Innova
E 2000, No. Pol. AA
4 E;
2006 ˅ - -
2. Toyota Avanza G
1.300, No. Pol. AA
2014 ˅ - -
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 34
9503 EN;
3. Nissan X-TRAIL 2.5
CVT XTREMER, No.
Pol. AA 4 PN
2014 ˅ - - Pinjam
pakai
dari
Pemda
II Kendaraan Roda 2
1. Suzuki GT 125 cc,
No. Pol. AA 512 E
1975 ˅ DIK
2. Suzuki A- 100 cc,
No. Pol. AA 9657 ME
1993 ˅ DIK
3. Honda Mega Pro,
No.Pol AA 9670 KE
2005 ˅ DIPA
4. Honda Supra X 125
cc, No.Pol. AA 9881
KE
2005 ˅ DIPA
5. Honda Supra X 125
cc, No.Pol. AA 9882
KE
2005 ˅ DIPA
6. Honda Supra X 125
cc, No.Pol. AA 9868
LE
2007 ˅ DIPA
7. Honda Supra X 125
cc, No.Pol. AA 9797
NE
2008 ˅ DIPA
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis Dan Non Teknis)
1. Belanja Pegawai
Pagu
.Pengadilan Negeri Temanggung untuk Belanja Pegawai dikerjakan
sesuai program dan jadwal yang sudah ditentukan dan untuk gaji dikirim
setiap tanggal 5 sampai 7 bulan berjalan termasuk didalamnya yaitu Gaji
Pegawai, Tunjanga Keluarga, Tunjangan Jabatan, Potongan Pajak
Penghasilan (PPH) dan lain-lain sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2018 Pagu Anggaran Rp. 4.082.115.000 (empat milyar
delapan puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah).
Realisasi
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 35
Pelaksanaan Realisasi Angaran untuk belanja Pegawai terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan, adalah sebesar Rp. 4.002.322.324
(empat milyar dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh
empat rupiah) telah terealisasi 98.05%
Sisa
Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja Pegawai terhitung dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2018, adalah sebesar Rp.79.792.676
(tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam
ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 1.95%
Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Temanggung O
NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1.
097912
4.082.115.000
4.002.322.324
98.05 %
79.792.676
1.95 %
-
2. Belanja Barang
Pagu
Pengadilan Negeri Temanggung untuk belanja barang seperti ATK dan
Kebutuhan sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan
program perencanaan setiap bulannya yang dikelola oleh bagian Umum
dan Keuangan termasuk juga belanja pemeliharaan Gedung yang untuk
tahun ini difungsikan untuk Pembuatan backdrop ruang sidang,
perbaikan-perbaikan lainnya begitu juga pengelolaan belanja barang
untuk pembayaran listrik, telepon dan air disesuaikan kebutuhan dan
efisiensi dalam penggunaa Anggaran sehingga tidak melebihi
perencanaan Anggaran yang telah ditentukan. Sejak Bulan Januari
sampai dengan Desember 2018 dengan Pagu Anggaran (01) sebesar
Rp.623.821.000 ( enam ratus juta dua puluh tiga juta delapan ratus dua
puluh satu ribu rupiah) dan Pagu Anggaran (03) sebesar Rp.129.700.000
(seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
Realisasi
Pelaksanaan Realisasi Anggaran untuk belanja barang terhitung dari
bulan Januari sampai dengan Desember dengan Pagu DIPA (01)
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 36
terealisasi sebesar Rp. 621.207.844 (enam ratus dua puluh satu juta dua
ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) (99,58%), dan
Pagu DIPA (03) terealisasi sebesar Rp 124.827.678 (seratus dua puluh
empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh
delapan rupiah) (96,24%)
Sisa
Sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja barang terhitung dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember adalah :
DIPA (01) = Rp.2.613.156 sisa (0,42 %)
DIPA (03) = Rp.4.872.322 sisa (3.76 %)
Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Temanggung
NO. SATKER PAGU REALISASI SISA KET
1 2 3 4 5 6
1. 097912 623.821.000 621.207.844
99,58 %
2.613.756
0.42% DIPA (01)
1 2 3 4 5 6
2. 097912 129.700.000 124.827.678
96,24 %
4.872.322
3,76 % DIPA (03)
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait Sipp
1. Publikasi Perkara ( One Day Publish )
a. Perangkat Keras :
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Laptop 3 Baik
2 Computer 14 Baik
3 Server 1 Baik
4 Scanner 2 Baik
5 Printer 15 Baik
6 LCD Jadwal Sidang 1 Baik
7 Perangkat ATR 1 Baik
8 Anjungan E Skum 1 Baik
b. Perangkat Lunak :
SIPP
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 37
SIPP merupakan aplikasi untuk meregister serta penelusuran
perkara di Pengadilan Negeri Temanggung.
Website
Website menampilkan berita-berita terbaru di Pengadilan Negeri
Temanggung yang dapat diakses melalui http:// pn-
temanggung.go.id
MIS
MIS adalah sebuah aplikasi untuk mengkontrol data perkara
pada SIPP.
Aplikasi PTSP
Aplikasi PTSP adalah aplikasi guna mendukung kegiatan di meja
PTSP antara lain untuk izin sita, buku tamu, register surat
masuk, surat keterangan dari kepaniteraan hukum.
Aplikasi Antrian
Aplikasi antrian adalah aplikasi yang digunakan untuk mengambil
dan memanggil nomor antrian dari petugas PTSP kepada
pengunjung Pengadilan.
E-Skum
E-Skum atau Elektronik Skum adalah sebuah aplikasi untuk
simulasi panjar biaya perkara perdata.
ATR
ATR atau Audio to Text Recorder merupakan aplikasi yang dapat
merekan segala percakapan yang terjadi di ruang sidang baik
dari majelis hakim, jaksa, penasehat hukum, terdakwa dan saksi.
F. Regulasi Tahun 2018
Kebijakan Tertulis Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:
NO NOMOR PERIHAL
1 W12-U27/01/KP.00.3/I/2018 Pengangkatan tenaga
pramubhakti dilingkungan kantor
Pengadilan Negeri Temanggung
Kelas IB Sebanyak 6 orang
2 W12-U27/07/KP.00.3/I/2018 Penunjukan dan pengangkatan
pejabatan pembuat komitmen (
PPK), pejabat penguji dan
penandatanganan surat
permintaan pembayaran
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 38
(PPSPM), staf pengelola
keuangan tahun anggaran 2018
3 W12-U27/08/KP.00.3/1/2018
Penunjukan dan pengankatan
bendahara pengeluaran, tahun
anggara 2018
4 W12-U27/09/KP.07.01./1/2018
Pembentukan panitia seleksi
lembaga pemberi layanan pos
bantuan hukum (POSBAKUM)
5 W12-U27/10/KP.07.01./1/2018
Penunjukan tim penyusun
laporan kinerja instansi
pemerintah (LKjlP)
6 W12-U27/11/KP.00.2/1/2018 02 Surat perjanjian kerja 6 (enam)
orang Tenaga Pramubhakti
7 W12U27/17/KP.07.01/1/1/2018 Tim penilaian role model
8 W12.U27/18/KP.07.01/8/2017 Penetapan standar biaya
penilaian informasi/foto copy
9 W12.U27/18/HK.08/1/HK.08/1/2018 Biaya proses penyelesaian
perkara perdata
10 W12-U27/19/KP.07.01/2/2018
Role model pembangunan
perilaku dan budaya kerja
Periode bulan januari s/d
desember 2018
11 W12.U27/20/KPN.SK/1/2018 Sasaran kerja program kerja
12 W12-U27/21/KP.07.01/1/2018 Review indikator kinerja utama
(IKU)
13 W12-U27/22/KP.07.01/2/2018 Tim pelaksana penanganan
pengaduan sistem informasi
pengawasan (siwas)
14 W12-U27/23/KP.07.01/2/2018
Penunjukan pejabat dan petugas
pelaksana pelayanan informasi
dan dokumentasi (PPID)
15 W12-U27/24/KP.07.01/2/2018
Penunjukan tim pengawas hasil
kinerja sekretaris, kuasa
pengguna anggaran dan jabatan
pembuat komitmen
16 W12-U27/25/HK.009.01/2/2018
Penunjukan kelompok kerja
penyelesaian lampiran
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 39
penyelenggaraan internasional
court excellence (framework)
17 W12-U27/26/KP.07.01/2/2018
Upaya meningkatkan performa
pelayanan publik menuju wilayah
bersih korupsi (WBK) dan
wilayah birokrasi bersih melayani
(WBBM)
18 W12-U27/27/SK/HK/00.8/3/2018
Penerimaan berkas perkara
pidana dan perdata harus
dilengkapi dokumen elektronik
19 W12-U27/28/HK.01/2018 Penunjukan pejabat pengadaan
jasa konsultasi posbakum
20 W12-U27/29/PL.04/1//2018
Penunjukan pejabat pengadaan
barang/jasa
21 W12.U27/30/PL.05/2/2018 Penunjukan pejabat pengadaan
anggaran 2018
22 W12.U27/31/PL.05/01/2018 Penunjukan pejabat penerima
barang/jasa/penerima hasil
pekerjaan
23 W12.U27/32/KP.07.01/3/2018 Tertib pemakaian seragam kerja
24 W12-U27/34/HK.08./4/2018 Struktur pelayanan terpadu satu
pintu (PTSP)
25 W12.U27/35/KP.07.01/4/2018 Revisi penunjukan tim akreditasi
penjaminan mutu
26 W12.U27/36/KP.07.01/4/2018 Tata kelola perpustakaan
27 W12.U27/37/HK.03/4/2018
Penyerahan berkas perkara dari
kepaniteraan perdata dan
kepaniteraan pidana ke
kepaniteraan hukum
28 W12.U27/38/PL.9/4/2018 Penunjukan pengelola warung
kejujuran
29 W12.U27/39/KP.00.3/4/2018 Keputusan kuasa pengguna
anggaran/ pengguna barang
30 W12.U27/40/KP.00.3/4/2018 Penunjukan dan pengangkatan
bendahara pengeluaran
31 W12.U27/41/KP.07.01/4/2018 TIM redaktor
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 40
32 W12.U27/43/KP.07.01/4/2018
Penunjukan pengganti anggota
tim badan pertimbangan jabatan
dan kepangkatan
(BAPERJAKAT)
33 W12.U27/44/PL.09/5/2018 Perbaikan Dan Evaluasi Data
SIPP
34 W12.U27/45/KP.00.2/6/2018 SuratPerjanjian Kerja penjaga
malam
35 W12.U27/992/KP.00.3/7/2018
Penunjukan Dan Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Pejabat Penguji Dan
Penandatanganan Surat
Permintaan Pembayaran
(PPSPM),Sraff Pengelola
Keuangan
36 W12.U27/993/KP.00.3/7/2018 Penunjukan Dan Pengangkatan
Bendahara Pengeluaran
37 W12.U27/53/KP.00.3/8/2018
Keputusan tentang
penempatan/penugasan pegawai
Pengadilan Negeri Temanggung
38 W12-U27/59/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang penunjukan
manajer supervisi PTSP
39 W12-U27/60/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang struktur
pelayanan PTSP
40 W12-U27/61/HK.04.01/9/2018 Keputusan tentang penunjukan
pejabat dan petugas PPID
41 W12.U27/62/KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang pembentukan
tim kerja pembangunan zona
integritas
42 W12.U27/69/ KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang revisi
penunjukan tim akreditasi
penjaminan mutu
43 W12.U27/70/ KP.07.01/9/2018 Keputusan tentang revisi
pembentukan tim reformasi
birokrasi
44 W12.U27/72/ KP.07.01/9/2018
Surat perjanjian kerja 6 (enam)
orang Tenaga Pramubhakti
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 41
45 W12.U27/78/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Operator Simak
BMN
46 W12.U27/79/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Operator Aplikasi
Kesekretariatan
47 W12.U27/80/ KP.07.01/10/2018 Pembentukan Penanggungjawab
PELAKSANA 5 R
48 W12.U27/81/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Tim Verivikasi Fisik
Pelamar CPNS Disabilitas
49 W12.U27/85/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Hakim Pengawas
Bidang
50 W12.U27/86/ KP.07.01/10/2018
TIM pemilihan Agen sebagai
Role Model
51 W12.U27/92/ KP.07.01/10/2018 Penunjukkan Pengurus IKAHI
52 W12.U27/93/KP.07.01/10/2018 Pembentukan Panitya
Pembangunan Mushola AT-
TAQWA
53 W12.U27/93/KP.07.01/11/2018 Pembentukan Tim Seleksi
Komitmen Tenaga Pramubhakti
54 W12.U27/97/KP.07.01/11/2018 SK. Pembentukan Panitia
Seleksi Posbakum
55 W12.U27/99/KP.07.01/11/2018 SK. Pembentukan Tim Seleksi
Komitmen Tenaga Pramubhakti
56 W12.U27/104/KP.07.01/12/2018 Tim Seleksi Penerimaan Tenaga
Pramubhakti
57 W12.U27/105/KP.07.01/12/2018 SK. Penunjukan Petugas Absen
58 W12.U27/106/KP.07.01/12/2018 SK. Penunjukan Tim LKJIP
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 42
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Dalam kegiatan pengawasan internal Pengadilan Negeri
Temanggung, Ketua Pengadilan Negeri mendelegasikan kepada Wakil
Ketua dan menunjuk hakim-hakim pegawas bidang untuk melakukan
pengawasan internal secara melekat dibawah koordinasi Wakil Ketua
Pengadilan Negeri dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada
Ketua Pengadilan Negeri.
Menindaklanjuti peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, secara rutin
Panitera dan Sekretaris melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan.
Guna memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan maklumat
layanana dapat terjalin secara efektif. Kegiatan pengawasan internal ini
dimulai dengan kegiatan-kegiatan:
1. Persiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksana
tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di
lingkungan Pengadilan Negeri Temanggung sesuai dengan ketentuan-
ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan pengawasan administrasi umum maupun teknis, dan
selanjutnya hasil dari pengawasan dibuat berita acara pengawasan.
Selanjutnya berita acara tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Temanggung untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
B. Evaluasi
Kegiatan evaluasi terhadap hasil pengawasan internal yang
dilakukan oleh hakim pengawas bidang maupun Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Temanggung dilakukan baik dalam bentuk kegiatan dalam upaya
perbaikan. Hasil pengawasan internal tersebut disajikan dalam rapat
terbatas pimpinan dan pejabat struktural serta dalam rapat bulanan.
Evaluasi penting untuk dilakukan guna kepentingan pengawasan program
kegiatan berikutnya.
-
Pengadilan Negeri Temanggung Kelas I B | 2018 43