Hal : Permohonan/Hak Uji Materiil Atas Peraturan Daerah Nomor :.... Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

Kepada Yth ;Bapak Ketua

MAHKAMAH AGUNG RI. di -J a k a r t a.

Dengan hormat,

yang bertanda tangan dibawah ini :1...............................2..............................Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :H. HAMDANI HARAHAP SH, MH JUNAIDI MATONDANG, SH, MH ADI MANSAR, SH, MHum GUNTUR RAMBE, SH. MH.MAHMUD IRSAD LUBIS, S.H MASITA HASIBUAN, S.HIBRAHIM NAINGGOLAN, S.HAHMAD SUKRI HASIBUAN, S.HDAM HASONANGAN HARAHAP,SH MUHAMMAD NASIR PASARIBU, SHAGUNG HARJA, S.HAKHYAR IDRIS SAGALA, SH

dan kawan-kawan masing-masing Advokat tergabung dalam LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM MUI SUMATERA UTARA (LADUI MUI SU) Jl. Sutomo Ujung / jl..... selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jl. Diponegoro No..........Medan, selanjutnya disebut sebagai .......................... Termohon I ;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera berkedudukan Di Jl. Imam Bonjol selanjutnya disebut .............................................. Termohon II ;

Objek Permohonan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR.... TENTANG ORGANISASI TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Perda), yang diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD SU dengan Gubernur Sumatera pada tanggal 21 Juli 2014, sekalipun belum disahkan Gubenur Sumatera Utara, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak

diparipurnakan Perda tersebut dinyatakan telah mengikat – vide Pasal 79 ayat (2) UU No. ; 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun alasan permohonan ini dimajukan adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI TH 1945), Pasal 24 A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang ;

2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat(2) b dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

(2) Mahkamah Agung berwenang :b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-

undang terhadap undang-undang.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang – Undang nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2),(3) dan (4).Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung .

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat ;

a. Nama dan alamat Pemohon;b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan

dan menguraikan dengan jelas;1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(8) Putusan Mahkama Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita

Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil ;

6. Bahwa oleh karena dari segi formalnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 adalah produk hukum yang melaksanakan perintah undang-undang (dalam hal ini Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu : Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia), maka SK. 44/Menhut-II/2005 mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh undang-undang (lihat Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

7. Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo Pasal 20 ayat (2)b undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap ;

II. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pemohon-pemohon adalah beragama Islam, Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Medan sangat keberatan dibubarkannya Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sebagai pengelola Rumah Sakit Haji Medan sebagai harta wakaf kaum muslimin dan muslimat, yang sudah lama menjadi Impian Umat Islam (1960) dan merupakan kebanggaan bagi Ummat Islam yang dibangun bersumber dari Infak, Sodakoh, Zakat, (Wakaf Umat Islam) yang sekarang telah berubah dari harta wakaf menjadi harta publik akibat diterbitkannya Peraturan Daerah No. ..... Tentang .............................. (selanjutnya disebut Perda) yang dikelola penuh oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ;

2. Bahwa sebelum diterbitkan Perda, Termohon I telah lebih dahulu menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. :............ tertanggal ......... (selanjutnya disebut Pergub) dan sejak itu Umat Islam telah melakukan sanggahan/protes kepada Termohon I, seperti Pengurus Keluarga Alumni HMI Sumatera Utara (KAHMI) Sumatera Utara, Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara (MUI SU), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara (IPHI)....... dll, yang diwakili oleh Pemohon................., Lembaga Advokasi Umat Islam Sumatera Utara (LADUI MUI SU) dengan menyurati Termohon I (diwakili oleh Pemohon ..), menemui dengan melakukan dengar pendapat dengan Termohon II, Menyurati (Petisi) ke Termohon I dan Termohon II intinya mempengaruhi Termohon I supaya secara sukarela membatalkan Pergub dengan mengembalikan ststus RS Haji Medan ke keadaan semula, akan tetapi Termohon I mengabaikan seluruh pokok pikiran dan permohonan Pemohon-pemohon ;

3. Bahwa selama dalam pembahasan Ranperda tersebut para Pemohon juga telah melakukan aksi penolakan dengan mengajukan gugatan pembatalan Pergub ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan ke Pengadilan Negeri Medan dan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi atas indikasi kejahatan korupsi di RS Haji Medan sebesar ± Rp. 12.000.000.000,- dengan maksud supaya pembahasan Ranperda yang sedang diproses oleh Termohon I dan II dihentikan sebelum proses hukum tersebut diputus dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi tak dihiraukan Termohon I dan II sekalipun faktanya gugatan rekonpensi Termohon I ditolak Pengadilan Negeri Medan ;

4. Bahwa disamping langkah tersebut diatas, Pemohon bersama-sama dengan Organisasi Masyarakat Islam lainnya selalu melakukan musyawarah mencari solusi dan strategi supaya RS Haji Medan kembali menjadi harta wakaf, musyawarah tersebut dilaksanakan di Kantor MUI SU dan di tempat lainnya, kesimpulan rapat membuat petisi ke Termohon I dan Termohon II, melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan mengadakan pertemuan/dengar pendapat dengan Komisi E DPRD SU supaya Kejaksaan melakukan Penyelidikan atas indikasi kejahatan berkenaan dengan Pembubaran Rumah Sakit Haji dan Dugaan Korupsi atas bantuan APBD SU RS. Haji Medan (dalam hal ini diwakili oelh Pemohon...............) akan tetapi, Termohon I dan Termohon II mengabaikan seluruh pemikiran, petisi pandangan dan putusan para Pemohon tersebut ;

5. Bahwa oleh karena itu, secara hukum dipandang sangat beralasan hukum keberadaan Pemohon-pemohon ditetapkan telah memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai subjek hukum yang keberatan atas terbitnya Perda tersebut

dalam mengajukan permohonan (Hak Uji Materil) untuk pembatalan Perda yang diterbitkan Termohon I dan Termohon II tersebut ;

6. Bahwa mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Para pemohon sebagaimana di uraikan diatas bagian yang tidak terpisahkan dari uraian permohonan dibawah ini ;

III. ALASAN DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN

A. Tentang Sejarah Rumah Sakit Haji Medan

1. Bahwa sekita 1989 para tokoh Ummat Islam seperti Sarifuddin Harahap dkk, menggagas untuk mengumpulkan dana Umat Islam guna keperluan Umat dan gagasan itu mendapat dukungan dari Raja Inal Siregar Gubernur Sumatera Utara, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), DPRD SU, Alwasiliyah SU, Muhammadiah SU, Alibtidaiyah, Nahdatul Ulama Sumatera Utara dan disepakati wadah (Organisasinya) dibentuk Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) ;

2. Bahwa pada tahun 1990, Drs H. Adnan Harahap Kepala Kantor Departemen Agama Sumatera Utara mengusulkan kepada Raja Inal Siregar agar dana Umat Islam yang terkumpul dijadikan modal awal pembanguna Rumah Sakit Islam dan usul tersebut disetujui oleh BAZIS dan Raja Inal Siregar Gubernur SU membentuk Panitia Pembangunan Ruamah Sakit Islam dan terpilih Abdul Wahab Dalimunthe sebagai Ketua Panitia Pembangunan, dengan tugas mencarai lahan/tanah dan dana tambahannya dan Panitia memperoleh :a. Pertapakan tanah seluas 60.000 m2 dari Yayasan

Islamik Center ;b. Bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila,

sebesar ............................................ Rp. 500.000.000,- ;c. Bantuan korban Terowongan Haji di Mina Arab Saudi

(tahun 1990) sebesar ..................... Rp. 800.000.000.- ;d. Bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Pusat

sebesar .............................. Rp. 3.000.000.000.- ;e. Bantuan Pemda Tingkat I dan Tingkat II se Sumatera

Utara, sebesar ............................. Rp. 2.415.000.000.- ;f. Infaq, Jakat PNS, Calon/Jemaah Haji, Ormas Islam dan

Swadaya Masyarakat (Tabungan Infak Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Lapangan Merdeka Medan) sebesar .................................................... Rp. 2.817.213.546,50 ;__________________________________________ +

Jumlah .................................... Rp. 9.532.213.546,50,-

(sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam lima puluh rupiah).

3. Bahwa pada tahun 1991 RS. Haji Medan mulai dibangun ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI dan selesai tahun 1992 yang diresmikan pemakaiannya oleh H. M. Soeharto Presiden RI pada masa itu ;

4. Bahwa niat tulus dan ikhlas (baik) para tokoh lokal Sumatera Utara tersebut diatas sejalan dengan Gagasan H.M Soeharto Presiden RI yang hendak membangun RS. Haji Indonesia di seluruh Kota Besar di Indonesia, maka melaui Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 336 Tahun 1996, Nomor : 118 Tahun 1996 dan Nomor : 794/MENKES/SKB/VII/1996, dalam konsideran keputusan bersama tersebut, terukir frasa-frasa, sebagai berikut :Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan amanat Gagaris-garis

Besar Haluan Negara Tahun 1993 pemerintah harus berupaya meningkatkan pelayanan dan kelancaran menunaikan Ibadah haji bagi Ummat Islam sesai dengan kemampuan masyarakat antara lain Pelayanan Kesehatan ;

b. Bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut pada huruf A diatas dan untuk mengenang serta mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan Al Muaisim di Mina tahun 1990 M/1410 H tanggal 2 Juli tahun 1990 pemerintah bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Seluruh Ummat Islam dan Donatur utama, pada tahap pertama membangun 4 (empat) buah RS. Haji di daerah Embarkasih Jakarta, Ujung Pandang, Medan dan Surabaya untuk pelayanan kesehatan Jammah Haji dan Masyarakat pada Umumnya ;

5. Bahwa dalam SKB tersebut, yakni dalam pasal 13 jelas dinyatakan “untuk pelaksanaan putusan bersama ini perlu

dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Indonesia” dan dalam Pasal 14 disebutkan ‘’apabila terjadi pencabutan terhadap keputusan bersama dan pembubaran Yayasan RS. Haji tersebut, maka kekayaan Yayasan dikuasai oleh pemerintah

untuk diserahkan kepada yayasan Sosial yang memiliki latar belakang kepentingan Islam dan kepentingan Dakwah Islamiah’’ ;

6. Bahwa untuk mewujudkan amanat SKB Ketiga Menteri tersebut Raja Inal Siregar dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I SU No. 445/1049/K/1998, telah menyisihkan harta bendanya sebagai uang pangkal dalam mendirikan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (sebagai Pendiri) sesuai dengan

Akte No. 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan tertanggal 3 Juni tahun 1998 ;

7. Bahwa roh, jiwa dan semangat Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (selanjutnya disebut RS Haji Medan) sejalan dengan roh, jiwa dan semangat dengan maksud SKB Ketiga Menteri tersebut diatas yang dituangkan dalam preambule dan diperjelas lagi dalam klausula (pasal demi pasal) batang tubuh Akte Yayasan RS Haji Medan tersebut, seperti : latar belakang berdirinya Yayasan RS Haji Medan, niat yang tulus serta kerja keras semua pihak yang terlibat, Panitia Pelaksana Pembangunan RS. Haji Medan, musibah Terowongan Al Muassim di Mina Saudia Arabia dan dalam batang tubuh, yakni Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan RS Haji Medan (AD Yayasan RS Haji Medan) diatur :

Pasal 18 ayat 2

“.......... terjadi pembubaran, harta benda yang tersisa stelah dikurangi hutang-hutang diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam”

Pasal 18 ayat 3

“Untuk menyelesaikan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) Badan Pengurus membetuk tim likwidasi”

8. Bahwa faktanya selama ini (sebelum tahun 2011) ketika RS Haji Medan dikelola oleh Dr. MP Siregar sebagai Direktur RS Haji Medan dibawah hak kelola Yayasan RS Haji Medan, RS Haji Medan dikenal dan terkenal kualitas pelayanan cukup bagus ditengah-tengah masyarakat, telah beberapa kali mendapat penghargaan dari Pemerintah dan pihak Swasta. Akan tetapi setelah Yayasan RS Haji Medan dibubarkan setelah terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. : 78 Tahun 2011 yang ditandatangani Termohon I ic Gatot Pujo Nugroho, ST.,Msc. sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara dengan menunjuk dr. Roro ............ sebagai Direktur RS Haji Medan yang sekarang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ternyata pelayanan kesehatannya menjadi menurun. Bahkan uang Negara yang disalurkan melalui APBD SU TA 2011, 2012 dan 2013 diduga telah disalahgunakan penggunaanya untuk tujuan lain hingga sebesar Rp. 12.802.201.066,00,- secara melawan hukum yang mengakibatkan keuangan negara dirugikan, sesuai dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara Tahun 2012 No. : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013, atas temuan tersebut Pemohon telah melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;

B. Aspirasi Umat Islam dan Proses Hukum Diabaikan Termohon-Termohon

1. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. : 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Sumatera Utara, tertanggal 31 Desember 2011(Pergub), Pemohon dan Organisasi Kemmasyarakatan Islam (Ormas Islam) lainnya telah menaruh rasa keberatan atas pembubaran Yayasa RS Haji Medan tersebut dengan langkah melakukan melakukan pertemuan formil dan informil dengan Termohon I, melakukan dengar pendapat dengan Termohon II, mensomasi, mem–Petisi, karena belum efektif jalan terakhir menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 441/Pdt.G/2012/PN.Mdn., akan tetapi diabaikan oleh Termohon I dan Termohon II ;

2. Bahwa faktanya Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan, gugatan rekonpensi Termohon I telah ditolak pengadilan yang memohon pengesahan rapat koordinasi sebagai alasan pembenar Termohon I membubarkan Yayasa RS Haji Medan dan sebaliknya Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon yang memohon supaya pembubaran Yayasan RS Haji sebagai tidak sah ;

3. Bahwa secara hukum dan kebiasaan praktek ketatanegaraan di Indonesia dan di negara-negara yang beradab, aspirasi Umat Islam yang disuarakan Para Pemohon dan gugatan Para Pemohon yang sedang berproses di Pengadilan tersebut, sepantasnya menjadi pertimbangan hukum dan pertimbangan politik bagi Termohon I dan Termohon II untuk membatalkan sendiri Pergub tersebut atau setidaknya menangguhkan terlebih dahulu proses pembahasan Rencana Peraturan Daerah Ranperda) yang sedang dibahas Termohon I dan Termohon II, sebab tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari keputusan politik yang akan diputuskan oleh Termohon I dan Termohon II dapat dibatalkan oleh Pengadilan ;

4. Bahwa sesungguhnya dalil Para Pemohon sangat signifikan untuk dipertimbangkan oleh Termohon I dan Termohon II, sebab dalam rapat Badan Pengurus Yayasan RS Haji Medan (Rapat Koordinasi – versi Termohon I) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi Provinsi Sumatera Utara (MUI SU) dinyatakan hadir padahal tidak hadir, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesi Sumatera Utara (IPHI SU) dinyatakan menyetujui pembubaran Yayasan RS Haji namun faktanya sebaliknya, dalam Anggraran Dasar (AD) Yayasan RS Haji Medan peserta rapat Yayasan RS Haji Medan harus yang beragama Islam, namun faktanya Jhon Hugo Sillahi Ketua Komisi E DPRD SU mewakili Ketua DPRD SU adalah beragama Kristen (non Islam) tetapi dinyatakan sah memiliki

hak suara, sehingga bertentangan dengan Pasal 11 hurup b AD Yayasan RS Haji Medan, sehingga tidak cukup kuarum tetapi dinyatakan rapat sah (bertentangan dengan Pasal ..... AD Yayasan RS Haji Medan). Dalam AD Yayasan RS Haji Medan bila Yayasan dibubarkan kekayaan yang tersisa menjadi harta Badan Amal Sosial Islam, dalam AD Yayasan RS Haji mengharuskan Badan Pengurus membentuk tim likuidasi, akan tetapi faktanya seluruhnya diabaikan Termohon I ;

5. Bahwa hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan Termohon I dan Termohon II sebelum mengambil keputusan adalah fakta sejarah, landasan filosopis, juridis dan sosiologis yang tertuang dalam SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI didirikannya 4 (empat) RS Haji di Indonesia : Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan untuk mengenang tragedi Terowongan Mina Arab Saudi, untuk Syiar Islam yang ditetapkan lembaganya berbadan hukum Yayasan, dan mengharuskan bila dibubarkan harta kekayaan yang tersisa menjadi harta Umat Islam bukan harta publik seperti Perda tersebut. Dan sepatutnya pula Termohon I dan Termohon II mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. : 05 P/HUM/Th.2005 yang membatalkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. : 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta, sepantasnya menjadi pertimbangan ;

6. Bahwa melihat visi, misi suci RS Haji Medan diatas yang diabaikan dan alasan logis serta fakta hukum yang dilanggar Termohon I dan II, dapat ditarik kesimpulan Termohon I dan Termohon II dalam memutuskan pembubaran Yayasan RS Haji telah salah mempergunakan kewenangan yang ada padanya secara melawan hukum untuk tujuan lain ;

C. Tentang Pembubaran Yayasan RS Haji Medan Untuk Tujuan Lain.

1. Bahwa seperti yang diuraikan dalam sub bagian II huruf A diatas, selama RS Haji Medan dikelola secara profesioanal dan independen (nyaris tanpa perhatian dari Pemerintahan Sumatera Uatara apalagi batuan dana – APBD SU) hingga akhir Desember 2011 dapat dikualifikasikan sebagai Rumah Sakit yang kompetitif di kelasnya. Namun setelah dikelola Pemerintahan Provinsi tidaklah seperti yang dijanjikan sekalipun telah milyaran rupiah dana APBD SU dialokasikan ke RS Haji Medan bukan peningkatan kualitas pelayanan yang ditemukan, akan tetapi adalah temuan penyimpangan keuangan negara, diduga keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp. 12.802.201.066,00,- sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuagan (BPK)

Perwakilan Sumatera Utara No. : 87.A/LHP/XVIII.MDN/2013, atas temuan BPK tersebut, Pemohon telah melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;

2. Bahwa disamping fakta tersebut diatas, indikasi kejahatan korupsi seperti dana Bantuan Sosila/Hibah, Bantuan Daerah Bawahan, Dana Bagi Hasil Daerah (temuan BPK) dan kejahatan lainnya fenomenal terjadi di Sumatera Utara, saat ini sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkali-kali sudah Mahasiswa berunjuk di KPK dan sudah sering pula Mahasiwa berunjuk rasa di DPRD SU dan di Kantor Gubernur Sumatera Utara meminta supaya Oknum Gubernur mempertanggungjawabkannya dan meminta yang bersangkutan supaya mundur, artinya fakta ini sebagai fakta pembanding indikasi perilaku menyimpang ada di RS Haji Medan ;

3. Bahwa selain dari RS Haji Medan sebagai asset dan kebanggan Umat Islam, Masjid Agung yang bersebelahan dengan Gedung Perkantoran Gubernur Sumatera Utara juga tak luput dari incarana Termohon I, namun gagal karena dilawan oleh Umat Islam, akan tetapi Termohon I dan Termohon II atas pembongkan beberapa Masjid di Kota Medan yang dibongkar/dipindahkan kekuatan dan kepentingan korporasi memilih berdiam diri dan membiarkannya tidak mempergunakan kekuasaan yang ada padanya, ada kecenderungan dibawah kepemimpinan Termohon I dan Termohon II kepentingan Umat Islam tidak mendapat perlindungan dan selama kepemimpinan Termohon I di Sumatera tidak ada yang dibangunnya, sehingga dapat diduga mengalihkan RS Haji Medan menjadi asset Pemprovsu dapat dinilainya sebagai prestasi tapi menyakitkan bagi Umat Islam ;

4. Bahwa oleh karena itu, dibubarkannya Yayasan RS Haji Medan diduga kuat telah menyalahgunakan kewenagnan yang ada pada Termohon-termohon secara melawan hukum untuk tujuan lain, yakni sebagai ladang-ladang korupsi, sebagai prestasi atau untuk menutupi fakta diatas penyalahgunaan dana APBD SU ;

D. Tentang Perda Melanggar Hukum Prosedural Dan Hukum Substansional UU No. 12 Tahun 2011.

1. Bahwa bila dipelajari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : ..... Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Perda), dalam konsiderans bagian menimbang huruf d yang redaksinya :

“bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait, peralatan dan pembiayaan Rumah Sakit Haji Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terbukti latar belakang terbitnya Perda berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan dan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan ;

2. Bahwa akan tetapi, dalam batang tubuh Perda tidak ada ditemukan pasal-demi pasal (klausula) yang memutuskan dan menetapkan pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan atau tidak ada yang menyinggung Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pergub) sebagai yang paling urgent (penting) yang seharusnya diatur pengaturannya dalam Perda tersebut ;

3. Bahwa sehingga secara hukum Perda tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat hukum melanggar UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo PP No. Tentang .............;

E. Tentang Perda Melanggar UU No. : 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

1. Bahwa latar belakang lahirnya Perda adalah berdasarkan Pergub (sebagaimana tertuang dalam konsideran Menimbang huruf d), dan Pergub lahir dengan konsiderans menimbang :

a. “Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di ruang Beringin Lantai VIII Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan telah menyetujui Pembubaran Rumah Sakit Haji Medan”;

b. “Bahwa sebagai upaya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dimaksud agar tidak terjadi kevakuman dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan pengalihan pengelolaan”;

Penjabaran Menimbang a1) Bahwa Rapat Pengurus Yayasan yang tertuang dalam

Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan, sesuai dengan Akte Nomor 04 yang dibuat oleh dan dihadapan Retni Ningsih, SH Notaris di Medan yang dijadikan alasan pembubaran

Yayasan RS Haji Medan, adalah rapat yang tidak memenuhi kourum terbukti :a. Pengurus MUI SU tidak hadir, tetapi dicatat sebagai

hadir (sesuai dengan pengakuannya – vide bukti P-....) dan

b. Ketua IPHI benar hadir, tetapi yang bersangkutan tidak menyetujui pembubaran Rumah Sakit Haji Medan,

c. demikian pula John Hugo Silalahi, MM Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara sebagai yang mewakili Ketua DPRD SU adalah orang yang tidak beragama Islam, tidak boleh mempergunakan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b AD Yayasan Rumah Sakit Haji Medan, yang redaksinya “Dalam hal pejabat yang bersangkutan diatas tidak beraga islam maka yang bersangkutan digantikan pejabat dibawahnya yang beragama islam”,

d. Bahwa dengan demikian pembubaran Yayasan Rumah Sakit Haji Medan tidak memenuhi kourum ¾ dari jumlah anggota Yayasan, yang sah hanya 8 dari 15 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Jo pasal 18 AD ayat 1 dari Anggaran Dasar (AD) Yayasan Rumah Sakit Haji Medan.

2) Bahwa seandainya pun kuorum terpenuhi, Badan Pengurus harus membentuk Tim Likuidasi untuk menghitung harta benda Yayasan yang tersisa setelah activa dan pasiva Yayasan diperhitungkan, sisanya diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam, akan tetapi faktanya Tim Likwidasi tidak ada dibentuk, sehingga bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 AD Yayasan RS Haji Medan ;

3) Bahwa oleh karena Tim Likuidasi tidak dibentuk dan kekayaan Yayasan RS Haji Medan yang seharusnya menjadi kekayaan Badan Amal Sosial Umat Islam tetapi menjadi milik publik, sehingga keputusan Termohon I dan Termohon II yang pembubaran Yayasan RS Haji bertentangan dengan AD Yayasan RS Haji Medan ;

4) Bahwa tentang alasan (faktor) Termohon I Yayasan RS Haji dibubarkan karena belum disesuaikan dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, sebab bilapun hal itu merupakan kesalahan, kesalahan atau kelelaian itu ada pada Termohon I, sebab berdasarkan AD Yayasan RS Haji Ketua Umum dijabat oleh Termohon I dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Yayasan yang tidak menyesuaikan dengan peraturan -- Yayasan tersebut

tidak dapat memakai nama Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, artinya berdasarkan UU Yayasan tersebut hanya Pengadilan yang dapat membubarkan Yayasan RS Haji Medan yang harta kekayaannya menjadi harta persekutuan perdata, atau menjadi harta Baitul Mal Umat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 AD Yayasan RS Haji Medan ;

5) Bahwa oleh karena Yayasan RS Haji Medan tunduk, diatur dan dilindungi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dihubungkan dengan prosedural dan substansi pembubaran Yayasan RS Haji Medan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II menyimpang dan melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka dapat ditarik kesimpulan pembubaran Yayasan RS Haji Medan melalui Pergub yang dikuatkan melalui Perda telah bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ;

Penjabaran Menimbang b1) Bahwa tentang konsiderans pada huruf b yang

menyimpulkan Yaysan RS Haji terjadi kevakuman sebagai alasan pembenar Yayasan RS Haji Medan dibubarkan adalah suatu pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta lapangan, sebab :

a. Tidak benar selama ini (sebelum lahirnya Pergub), pelayanan RS Haji Medan terjadi kevakuman tetapi adalah sebaliknya, malahan selama dikelola secara independen dan profesional pelayanan RS Haji Medan cukup berkualitas dan mendapat penghargaan dari Pemerintah dan pihak Swasta, sekalipun kurang perhatian dan tidak mendapat bantuan lagi dari Termohon-termohon. Malahan setelah dikelola Termohon I dan dikucurkan dana dari APBD SU kualitas pelayanannya belum memuaskan dan ditemukan penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga 12 miliar, sesuai dengan temuan BPK Perwakilan Sumatera Utara dan saat ini sedang disidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas laporan Pemohon ;

b. Jikapun seandainya terjadi kevakuman adalah merupakan kewajiban jabatan dari Termohon I dan Termohon II untuk memajukan RS Haji Medan, kewajiban itu didasari dari :

Roh dan semangat dari SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI., dalam Pasal 6 diatur : Badan Pembina RS. Haji Indonesia dijabat secara Fungsional oleh ketiga Menteri tersebut, di daerah adalah Pejabat Struktural karena maksud SKB Ketiga hubungan Pusat dengan Daerah bersifat : Kordinatif, Konsultatif, Partisifatif dan Informatif ;

Tujuan Indonesia merdeka, dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Tap MPR No. ... Tahun ......... Tentang GBHN Jo Pasal 18 ayat 2B Amandemen UUD 1945 Jo. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah guna melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa ;

Termohon I dan Termohon II sebagai Pejabat Negara, sepatutnya memahami latar belakang, misi dan misi penggagas dan pendiri Rumah Sakit Haji Indonesia ic. RS Haji Medan adalah dalam mengenang tragedi Terowongan Mina dan misi dakwah Islamiah dan sepatutnya pula Termohon I dan Termohon II memahami perasaan umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Sumatera Utara, harus dikorbankan perasaannya, harus dihilangkan kebanggaannya, sementara agama Kristen, Budha dan Katolik memilik Remah Sakit sendiri, hanya karena alasan RS Haji tidak maju atau buruk pelayanannya, padahal tidak benar – belum ada kajian yang ilmiah untuk itu (akademik);

2) Bahwa dengan demikian, bilapun benar Rumah Sakit Haji Medan tidak efektif lagi dikelola Yayasan Rumah Sakit Haji Medan -- quad noon -- alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar pembubaran RS. Haji Medan, karena ada kepentingan lain yang lebih besar, alasan politis dan alasan juridis seperti diuraikan diatas yang harus dipertimbangkan Termohon I dan Termohon II ;

F. Perda Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakap.

1. Bahwa berdasarkan fakta, sarana dan prasarana pembangunan RS. HAJI diperoleh dari, yakni tanahnya seluas 60.000 M2 diperoleh dari Islamic Center dan uangnya sejumlah Rp. 9.532.213.546,50,- dari Infak jakat dan sedekah seperti terurai pada poin.........., sehingga infak dan jakat tersebut diatas bila dihubungkan dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/atau menyerahkan sebagaian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/atau kesejahteraan umum menurut syariah” ;

2. Bahwa bila kaedah tersebut dihubungkan dengan fakta perolehan pembangunan RS Haji Medan, terbukti diperoleh dari infak, sedekah, jakat dari kaum muslimin dan muslimat, yang terkumpul dalam pembangunan RS. Haji Medan tersebut seluruh dana pembangunan RS. Haji Medan dapat disimpulkan sebagai harta benda Wakaf ;

3. Bahwa tentang belum terpenuhinya prosedural sebagaimana dimaksud UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf seperti diatur dalam Pasal 17 ayat (1) : “ikrah wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi’’ tentu secara formil belum terlaksana sebagaimana diatur dalam UU wakaf tersebut karena memang sesuai denga konsideran menimbang pada huruf b “bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan’’, sehingga berdasarkan konsideran tersebut dan mengingat pada tahun pembangunan RS. Haji Medan UU tentang Wakaf belum lahir, maka secara hukum dan logika akal sehat, Infaq, Zakat, Sedekah yang terhimpun oleh Panitia Pembangunan RS. Haji Medan dapat dinyatakan sebagai harta benda wakaf ;

4. Bawa oleh karena harta benda Yayasan RS. Haji Medan sebagai harta benda wakaf dan perbuatan pembubaran Yayasan RS. Haji Medan menjadi dikelola oleh Pemprovsu yang terjadi pada tahun 2011, sehingga harta Yayasan RS. Haji Medan telah dilindungi berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, seperti diatur dalam Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang redaksinya :

“Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan;b. disita;c. dihibahkan;d. dijual;e. diawariskan;f. ditukar; ataug. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”

5. Namun dalam Pasal 41 ketentuan dalam Pasal 40 diatas dikecualikan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), maksud dari pembuat Undang-Undang ini adalah apabila benda wakaf

berbentuk fisik, misalnya Mesjid kena Pelebaran Jalan maka dapat dipindahkan ke lain tempat bukan seperti kasus aquo ;

6. Bahwa poin 5 tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) – vide Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, akan tetapi faktanya Termohon I dan Termohon II membubarkan Yayasan Rumah sakit Haji sebagai perbuatan yang mengalihkan harta wakaf RS. Haji tidak mendapat izin tertulis dari Menteri dan persetujuan dari Badan wakaf Indonesia (BWI) ;

7. Bahwa dengan demikian Perda No.....................dan Pergub No.................sebagai alat kekuasaan memindahkan harta wakaf RS. Haji Medan telah bertentangan dengan UU No. 41 Tahum 2004 Tentang Wakaf ;

G. PERDA NO. 2014 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONEISA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

1. Bahwa lahirnya Perda Sumatera Utara Nomor. Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 174 (1) berbunyi ”Masyarakat berperan serta, baik secara perseoranganmaupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ayat (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara ektif dan kreatif.

2. Bahwa lahirnya Perda a-quo telah menghilangkan peran serta masyarakat yang begitu luas, khususnya memberikan pelayanan kesehatan melaui lembaga non pemerintah (nir laba) menjadi lembaga yang mencari keuntungan, lembaga swasta yang dirubah menjadi BLUD secara tidak sah dan inkonstitusional,-

3. Bahwa selain menghilangkan status lembaga non pemerintah yang sengaja mengamputasi peran serta masyarakat sesuai Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2), juga menghilangkan hak dan kewajiban masyarakat luas dalam mewujutkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara mandiri, oleh karenanya Perda a-quo bertentangan dengan Bab III tentang hak dan kewajiban i.c Pasal 4 s/d Pasal 13 UURI No. 36 Tahun 2009,-

4. Bahwa Perda No. Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 (tujuh) berbunyi “Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

5. Bahwa dengan dirubahnya status lembaga dari yayasan menjadi BLUD, Perda a-quo telah menegasikan peran masyarakat luas untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana tujuan pendirian Yayasan Rumah Sakit Haji Medan,-

6. Bahwa Perda No. 2014, jelas bertentangan dengan UURI No. 36 Tahun 2009, karena filosofi lahirnya Perda No. Tahun 2014 bertentangan dengan filosofi serta tujuan UURI No. 36 Tahun 2009,-

7. Bahwa lahirnya Perda No. Tahun 2014 selain bertentangan dengan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 (tujuh) UURI No. 36 Tahun 2014, lahirnya Perda a quo bertentangan dengan landasan filosofis UURI No. 36 Tahun 2014 i.c konsideran huruf b dan huruf d berbunyi huruf b “bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, parsipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional”.

Huruf d berbunyi “bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat’.

8. Bahwa lahirnya Perda a-quo telah menghilangkan bentuk partisipasi dan tanggungjawab masyarakat luas yang peduli dalam mewujutkan kesehatan warga masyarakat, karena pemerintah dengan sengaja menghilangkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk tanggungjawab maupun hak, oleh karenanya Perda a-quo patut untuk dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat, memohon pada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI menentukan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk bersidang seraya mengambil keputusan :9. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;

10. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No ............ Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara ;

11. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II :a. untuk segera mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara No ............ Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara ;

b. untuk memfasilitasi/memprakarsai Yayasan Rumah Sakit Haji Medan sesuai dengan Akte Nomor 5 Tahun 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dengan Pembina, Badan Pengurus, dan Badan Pengawas menjiwai dan dijiwai Rumah Sakit Haji Medan sebagai harta wakaf sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 336 Tahun 1996, Nomor 118 Tahin 1996, Nomor 794/MENKES/SKB/VII/1996 Tentang Rumah Sakit Haji Indonesia ;

12. Menghukum Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materil ini ;

Atau : Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.-

Medan, Oktober 2014