1 | P a g e

DAFTAR ISI

Halaman

Metodologi 2

Penjelasan 2

Pembatasan Penelitian 2-3

Analisa Media 4

Executive Summary 4-7

Analisa Hasil Media Monitoring 8-17

Ringkasan

Kompas

Koran Sindo

Gatra

Detik.com

Okezone

Rakyat Merdeka Online

Lampiran-lampiran

- Kliping-kliping

2 | P a g e

Metodologi

Penjelasan

Penelitian analisis media tentang Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 Tahun) menggunakan

metodologi kualitatif dengan pendekatan framing analysis. Jenis analisis ini merupakan upaya

untuk membedah cara-cara ideologi media yang mengkontruksi opini khalayak terhadap artikel

menyangkut program Wajib Belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia mewakili pemerintah.

Sebagai referensi, Redi Panuju menyatakan bahwa frame analysis adalah analisis untuk

membongkar ideologi di balik penulisan informasi. Analisis ini mampu membawa strategi

seleksi, penonjolan yang terjadi pada faktanya dalam berita makna yang lebih agar mampu

menarik dan lebih diingat oleh para khalayak. Sehingga mampu menggiring interpretasi sesuai

perspektifnya. Sedangkan framing media menurut Tuchman adalah berita yang

mengorganisasikan realitas setiap hari. Digunakan sebagai media kerja jurnalis yang

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi secara tepat dan cepat sehingga mampu

menyampaikan kepada para pembaca. Penyajian beritanya mampu memberikan pengaruh yang

sistematis agar penerima berita dapat mengerti.

Model proses framing yang akan digunakan dari penelitian analisis media tentang Wajib Belajar

12 tahun yakni Frame Setting. Salah satu aspek untuk pengkondisian agenda yang lebih menitik

beratkan pada isu yang lebih penting. Agenda setting pertama yaitu isu tentang Wajar 12 tahun

dan yang kedua transmisi atribut menyangkut isu pendidikan lainnya yang memperoleh perhatian

khusus dalam agenda setting media massa yang diteliti.

Pembatasan Penelitian

Dalam analisis media isu Wajib Belajar 12 tahun, jangka waktu penelitian dilakukan sejak bulan

Juli 2015 hingga Desember 2015. Sedangkan pengambilan data penelitian bersumber pada 5

media cetak nasional (koran dan majalah) serta 4 media online. Adapun media-media tersebut

terdiri dari:

Media Cetak Media Online

Kompas

Koran Sindo,

Republika,

Majalah Tempo dan

Gatra

Detik.com,

Viva.com,

Okezone dan

Rakyat Merdeka Online

3 | P a g e

Peneliti melakukan media monitoring harian terhadap ke sembilan media di atas. Hasil pencarian

dari media monitoring menyangkut artikel yang secara langsung maupun tidak langsung

menyinggung soal Wajib Belajar 12 tahun. Sebagai pembanding, peneliti juga mengumpulkan

artikel lain seputar dunia pendidikan yang mendapatkan perhatian besar dari media. Semua

materi tersebut kemudian dikliping menjadi sumber primer dan sekunder untuk di analisa. Dari

segi waktu, media monitoring dilakukan dalam rentang waktu setiap tanggal 26 dalam bulan

berjalan hingga 26 bulan berikutnya. Hal ini karena, hasil dari penelitian ini akan diserahkan

kepada user (pengguna) setiap tanggal 27.

Pembatasan penelitian terhadap media-media yang terpilih berdasarkan atas perbedaan

kepemilikan dari setiap media massa di atas. Sehingga pemerataan status kepemilikan bisa

mendorong obyektifitas hasil penelitian lebih akurat dan terjaga. Pemilihan media di atas telah

disetujui dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dan New Indonesia.

4 | P a g e

Analisa Media

Agustus 2015

Executive Summary

Pemberitaan isu pendidikan (baik yang relevan dengan program Wajib Belajar 12 tahun Wajar

maupun dimensi sekitarnya) selama bulan Agustus 2015 lebih banyak, merata dan beragam

dibanding sebulan sebelumnya. Dari 9 media massa (Kompas, Koran Sindo, Republika, Majalah

Tempo, Gatra, Detik.com, Viva.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online) yang menjadi

sumber data penelitian terdapat setidaknya 45 artikel yang ditemukan membahas isu pendidikan.

Bila dibandingkan bulan Juli 2015, total artikel pendidikan hanya 27 saja.

Dari 45 artikel yang terkumpul, terdapat 10 artikel yang membahas program Wajib Belajar 12

tahun baik secara langsung maupun tidak langsung. Artikel yang secara langsung membahas

Wajar 12 tahun dikemukakan langsung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yang memang menjadi leading sector bagi sosialisasi dan pelaksanaan program. Sementara ada

beberapa artikel yang menyinggung program ini melalui narasumber yang menjadi stakeholders

(pemangku kepentingan) sektor pendidikan seperti lembaga swadaya masyarakat, pejabat,

peneliti dan pemerhati pendidikan.

Agenda setting dari pemberitaan yang terjadi selama bulan Agustus 2015 secara langsung

berpengaruh pada pemberitaan isu Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Dalam kurun 30

hari, ada beberapa artikel yang menjadikan isu pendidikan menjadi headline. Walaupun isu-isu

tersebut tidak menyangkut soal Wajar 12 tahun.

Kompas menempatkan artikel berjudul Membangun Asa dan Nilai Toleransi sebagai headline

pada edisi 25 Agustus 2015. Tulisan ini mengangkat soal bagaimana kondisi anak dan sekolah

yang berada di kawasan Wara, Negeri (Desa) Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,

Maluku. Tulisan ini mengajak pembaca untuk bersimpati pada situasi pendidikan yang begitu

sederhananya. Meski demikian, penulis artikel mengungkapkan ada nilai lebih dari sekolah ini

yang mengajarkan nilai-nilai toleransi di wilayah yang masuk kategori rentan konflik.

Berbeda dengan Kompas, Republika menurunkan artikel investigasi terkait dugaan pungutan liar

pada penerimaan Siswa Baru di Depok sebagai headline berseri. Serial artikel investigasi ini

dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan laporan ini disusun. Tentu saja artikel

yang bernuansa negatif ini memberikan gambaran buruk terhadap peningkatan kualitas sektor

pendidikan tanah air yang sedang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui

artikel ini ini membuktikan bahwa Kemendikbud masih gagal dalam menekan angka korupsi,

kolusi dan nepotisme sektor pendidikan.

5 | P a g e

Artikel Wajib Belajar 12 tahun periode Agustus 2015 diangkat oleh Kompas, Koran Sindo,

majalah Gatra, Detik.com, Okezone dan Rakyat Merdeka Online. Ini artinya dari 9 media yang

diteliti, 6 media mengupas isu Wajar 12 tahun pada periode Agustus 2015. Sehingga meski

kuantitas tetap sedikit, namun terjadi pemerataan pada media yang menjadi sumber penelitian.

Ada beberapa perspektif yang sama dari media-media tersebut dalam memuat artikel Wajar 12

tahun. Kompas dan Koran Sindo misalnya, dua media ini mengangkat soal tantangan yang harus

dihadapi pemerintah dalam mewujudkan Nawacita pendidikan melalui program Wajar 12 tahun.

Ada satu advertorial yang dipesan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul: Dikdasmen, Sinergi untuk Wajib

Belajar 12 tahun.

Sementara meski jumlah artikel Wajar 12 tahun paling banyak, namun Detik.com tidak secara

khusus mengupas isu Wajar 12 tahun seperti yang dilakukan Kompas dan Koran Sindo. Dari 3

artikel yang ada, isu utamanya membahas hal lain yang berkorelasi dengan Wajar 12 tahun.

Artikel yang bersifat advokasi justru dilakukan oleh Okezone dengan judul tulisan: MK Didesak

Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun. Artikel ini ditulis berdasarkan press conference yang

diselenggarakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for

Education Watch Indonesia (NEW Indonesia).

Adapun komposisi dari jumlah artikel yang mengulas isu Wajar 12 Tahun dan isu pendidikan

lainnya sebagai berikut:

Tabel 1.

Artikel

Jumlah

Wajib Belajar 12 Tahun

10

Pendidikan lainnya

37

Total

47

Diagram 1

6 | P a g e

Tabel 2

Media Jumlah

Kompas 2

Koran Sindo 2

Republika 0

Gatra 1

Majalah Tempo 0

Detik.com 3

Viva.com 0

Okezone.com 1

Rakyat Merdeka Online.com

1

Diagram 2

Jika dilihat dari isi berita, artikel penelitian tentang Wajib Belajar 12 tahun dimasukkan ke dalam

3 kategori tone yaitu positif, netral dan negatif. Selama periode bulan Agustus 2015, table

berikut menjelaskan tentang hal ini:

Tabel 3

Tone Jumlah

Positif 5

Netral 3

Negatif 2

7 | P a g e

Diagram 3

Seperti halnya bulan Juli 2015, pemberitaan yang paling banyak menjadi headline dari berbagai

media massa cetak nasional masih menyangkut isu ekonomi dan politik. Isu ekonomi

menyangkut soal krisis finansial yang mengancam Indonesia akibat terus melemahnya nilai tukar

Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Sedangkan isu politik, masih menyangkut sorotan

terhadap keputusan Reshuffle Kabinet yang diputuskan Presiden Joko Widodo.

Kedua isu tersebut juga menjadi headline dari strategi agenda setting berbagai media online

yang diteliti. Agenda setting dari media online dapat diukur dari kecepatan informasi yang

disampaikan dan peletakan artikel dalam portal. Bila artikel diunggah dengan cepat dan masuk

dalam front page, maka media tersebut menjadikan isu tersebut sebagai isu utama. Dengan

minimnya isu Wajar 12 tahun, memberikan gambaran bahwa Kemendikbud masih belum

melakukan diseminasi informasi yang memadai menyangkut program Wajar 12 tahun yang

dilakukan.

8 | P a g e

Analisa Media Monitoring: Wajib Belajar 12 tahun

I. Kompas

Selama periode Agustus 2015, Kompas hanya mengupas isu Wajib Belajar secara sebanyak 2

artikel di tanggal yang berbeda. Adapun artikel yang menyangkut isu Wajar 12 tahun sebagai

bahasan utama antara lain:

1. Judul: Wajib Belajar 12 tahun

Putus Sekolah Jadi Penghalang

Ringkasan:

Artikel ini ditulis berisi data yang dikemukakan oleh Data Educational Sector Analytical

and Capacity Development Partnership Indonesia yang menyebutkan lebih dari 7 juta

anak usia sekolah 7-19 tahun belum sekolah. ACDP Indonesia menilai angka putus

sekolah lebih signifikan di SMP dengan 1,74 persen murid putus sekolah dan 8 persen dari

murid yang selesai SMP tidak lanjut ke SMA. Akibatnya, angka partisipasi kasar SMA

hanya 76 persen (tahun 2011/2012). Totok Amin Seofijanto dari Partnership

mengungkapkan dari mereka yang berhasil selesai sekolah dasar, 95,3 persen lanjut ke

sekolah menengah pertama. Sisanya putus di jalan karena masalah biaya. Bukan biaya di

sekolah, melainkan biaya pendukung, seperti biaya menuju sekolah.

Untuk menanggapi data dan permasalahan yang disampaikan, penulis artikel melakukan

verifikasi kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Sekretaris

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Thamrin Kasman menjawab bahwa pemerintah

selama ini selama ini memberi bantuan, seperti biaya pendidikan di program Bantuan

Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah.

Meskipun di awal tulisan, artikel ini berisikan hal yang kurang positif terhadap

pelaksanaan program Wajar 12 tahun, namun jurnalis telah melakukan cek and balance

dengan menyertakan narasumber dari pihak pemerintah.

2. Judul: Anggaran Fungsi Pendidikan

Akses Wajib Belajar 12 Tahun DIperluas

Ringkasan:

Artikel ini berisikan upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dalam memperluas akses Wajar 12 tahun. Anies Baswedan bahkan menjelaskan

Mendikbud, Anies Baswedan menjelaskan selama lima tahun ke depan, jumlah ruang

kelas baru akan ditambah karena ada kebutuhan 108.000 unit. Selain itu akan ada 5.000

sekolah baru sekaligus tambahan 30.000 perpustakaan dan 34.000 laboratorium.

Dalam artikel ini juga disertakan pernyataan dari Indonesia Corruption Watch terkait

pemanfaatan jumlah anggaran pendidikan. Menurutnya harus ada pemetaan kebutuhan

dengan menggunakan basis data yang jelas.

9 | P a g e

Untuk mengukur value dari setiap artikel tentang Wajib Belajar 12 Tahun di atas, maka

digunakan indikator Public Relation (PR) Value. Dengan menggunakan PR Value, pihak

pengguna dapat mengetahui seberapa besar nilai setiap artikel dilihat dari perspektif PR. Formula

pengukuran PR Value yang selama ini digunakan yaitu:

Halaman Depan: Ukuran artikel x rate iklan x 8 (tanpa foto/x 10 dengan foto) + 10% PPN.

Halaman Dalam: Ukuran artikel x rate iklan x 3 (tanpa foto/x 5 dengan foto) + 10% PPN

Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 Tahun di Kompas sebesar Rp 42.042.000;

Tabel 5

Artikel Value

Artikel 1

23,562,000

Artikel 2

18,480,000

Total

42,042,000

Selama bulan Agustus 2015, Kompas juga menulis 12 artikel pendidikan yang secara tidak

langsung terkait dengan pelaksanaan Wajar 12 tahun. Artikel pendidikan yang menarik perhatian

Kompas bertema: Tenaga Pendidik (5 artikel), Permasalahan Pendidikan (4) dan fasilitas

pendidikan (3).

Secara garis besar, isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan tenaga pendidik yang

kualitasnya masih rendah. Memiliki peran yang sangat vital, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan diharapkan mampu memberikan solusi agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi

lebih baik. Hal ini karena kualitas guru berbanding lurus dengan kualitas murid yang dididik.

Jika dilihat dari tone, ada beberapa artikel bernada negatif yang ditulis Kompas terkait sektor

pendidikan. Sebagian besar artikel negatif tersebut masih menyangkut seputar kualitas tenaga

pendidik yang ada. Artikel lainnya menyangkut pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang

dianggap melanggar aturan yang berlaku dari Kemendikbud kepada sekolah-sekolah. Beberapa

artikel bernada negatif antara lain: “Tenaga Pendidik, PElatihan Guru Tak Memadai”dan “Lagi,

Polisi Selidiki MOS”.

Namun dari beberapa artikel yang ditulis, ada juga artikel yang memberikan inspirasi bagi dunia

pendidikan Indonesia, seperti pada artikel yang berjudul “Menuju Pendidikan Transformatif”dan

Membangun Asa dan Nilai Toleransi. Masing-masing artikel memberikan pencerahan yang

dalam bagi perkembangan sektor pendidikan agar lebih positif ke depannya.

10 | P a g e

Jika diklasifikasikan ke dalam 3 tone (positif, negatif dan netral), komposisi artikel yang ada

sebagai berikut

Tabel 6

Tone Jumlah

Positif -

Netral 6

Negatif 6

Diagram 6

II. Koran Sindo

Sama seperti Kompas, Koran Sindo mengangkat isu Wajib Belajar 2 tahun sebanyak 2 kali

pada tanggal yang berbeda. Masing-masing artikel mengupas perspektif yang berbeda

menyangkut implementasi program ini. Adapun artikel yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tantangan Pendidikan Makin Berat

Ringkasan:

Artikel ini ditulis berisi pernyataan yang transparan dari pihak Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanah air. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai tantangan dunia pendidikan semakin

berat. Namun, adanya asesmen yang tepat dapat membantu menjawab tantangan tersebut.

11 | P a g e

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok

Supriyatno mengatakan, tantangan pendidikan di Indonesia adalah disparitas antarwilayah.

Tidak hanya dari pendidikannya, tapi juga infrastruktur. Pernyataan ini disampaikan pada

suatu acara seminar “Asesmen dalam Reformasi Evaluasi Pendidikan”.

Meskipun demikian, artikel ini juga menyitir informasi dari beberapa narasumber yang

juga hadir dalam seminar tersebut. Masing-masing narasumber memberikan informasi

yang konstruktif terhadap sektor pendidikan yang saat ini coba ditingkatkan kualitasnya

melalui Wajar 12 tahun.

2. Judul: Anggaran Pendidikan 2016, Prioritas Tuntaskan Wajar 12 Tahun Ringkasan:

Ringkasan:

Artikel ini berisi informasi dari Pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan

untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Pemerintah mengurangi

anggaran di Kemendikbud untuk tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun. Dana sebesar itu akan

dialokasikan untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun. Dana sebesar Rp 7,9 triliun

digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan dari total anggaran fungsi pendidikan tahun

2016 sebesar Rp 424, 25 triliun, Kemendikbud hanya menerima Rp 49,2 triliun. Angka ini

turun dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun lalu sebesar Rp 53,2 triliun.

Dari artikel ini, publik dapat melihat transparansi penggunaan alokasi anggaran

pendidikan yang akan dijalankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari

informasi anggaran yang transparan, semua pihak dapat mengawasi segala bentuk

penyelewengan dana pendidikan di atas.

Adapun PR Value dari 2 artikel Wajib Belajar 12 tahun di Kompas sebesar Rp 118.681.200;

Tabel 7

Artikel Value

Artikel 1

85.536.000

Artikel 2

33.145.200

Total

118.681.200

Selain artikel Wajar 12 tahun, Koran Sindo juga menulis 6 artikel pendidikan lainnya selama

periode Agustus 2015. Artikel pendidikan yang menarik perhatian Koran Sindo bertema: Tenaga

Pendidik (3 artikel), Permasalahan Pendidikan (1) dan fasilitas pendidikan (1) dan advertorial

(1).

12 | P a g e

Sama seperti Kompas, secara garis besar isu guru yang dikupas menyangkut pemberdayaan

tenaga pendidik yang kualitasnya masih rendah. Pemerintah disarankan menyiapkan langkah-

langkah reformasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik yang ada

saat ini. Sedangkan yang menyangkut fasilitas, isu yang diangkat terkait permasalahan

penyediaan buku kurikulum yang tidak merata dan fasilitas transportasi Transjakarta gratis bagi

siswa melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Jika dilihat dari tone, ada satu artikel bernada negatif yang ditulis Koran Sindo yang berjudul

“Buku Kurikulum Tak Merata”. Sedangkan artikel yang positif dapat dilihat dari judul “Ribuan

Calon Guru Dikirim Ke Pelosok”. Tulisan ini memberikan harapan akan pemerataan pendidikan

di Indonesia.

Adapun komposisi artikel yang dimuat Koran Sindo bila dilihat dari tone yaitu:

Tabel 8

Tone Jumlah

Positif 3

Netral 2

Negatif 1

Diagram 8

13 | P a g e

III. Gatra

Gatra selama periode Agustus 2015 hanya mengangkat satu artikel yang mengupas program

Wajib Belajar 12 tahun. Jenis artikel ini pun bersifat advertorial yang artinya pesanan dari pihak

terkait (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Adapun artikel yang dimaksud

yaitu:

Judul: Dikdasmen: Sinergi untuk Wajib Belajar 12 Tahun Tantangan Pendidikan Makin Berat

Ringkasan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menggabungkan Direktorat

Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi DItjen

Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Sinergi untuk kebijakan Wajib Belajar 12

Tahun.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan ada dua hal

mendasar latar belakang penggabungan kembali Ditjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah. Pertama, efisiensi ini sebagai isu penting untuk memangkas kecenderungan birokrasi

yang terlalu gemuk dan tak praktis. Yang kedua, penggabungan ini sebagai upaya sinergi

menunjang keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Target utamanya

meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara nasional menjadi

97% pada 2020 mendatang.

Walau judul di atas terkesan negatif, namun artikel di atas sebenarnya menjelaskan upaya yang

dilakukan oleh Kemendikbud dalam melakukan sinergi antar sektor di lingkungan internal

sendiri. Apalagi sinergi ini dimaksud sebagai pendorong percepatan program Wajib Belajar 12

tahun di tanah air.

Artikel pendidikan lainnya yang diangkat Gatra juga bersifat advertorial tentang hadirnya

Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru membawa angin surga bagi anak-anak Indonesia yang

sulit mengenyam pendidikan di Malaysia. Dedikasi dan semangat yang tak padam dalam

melayani, menuai pujian. Tak pelak, penghargaan pun diraih.

IV. Detik.com

Detik.com merupakan media online yang paling banyak memuat isu Wajib Belajar 12 tahun

periode Agustus 2015. Media ini menulis 3 artikel yang seluruhnya tidak secara langsung

menyangkut sektor pendidikan. Program Wajib Belajar 12 tahun disinggung sebagai pendukung

dari informasi yang disampaikan dalam artikel. Meskipun demikian, pembaca dapat menilai

bahwa program Wajar 12 tahun juga terkait pada isu-isu penting lainnya di tanah air. Adapun

artikel yang dimaksud yaitu:

14 | P a g e

1. Judul: Tekan Jumlah Pernikahan Usia Muda, KUA Diharap Tak Memberi “Dispensasi”

Ringkasan:

Menikah di usia terlalu muda memilki berbagai risiko seperti tingginya jumlah perceraian dan

jumlah kematian ibu dan bayi. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) pun diperlukan untuk

mencegah pernikahan di usia yang terlalu muda.

"Diharapkan KUA tidak memberikan dispensasi pada mereka yang menikah dan umurnya belum

16 tahun. Ini kan dapat disebut pelanggaran juga terhadap UU, termasuk UU perlindungan

anak," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso di kantor Yayasan Kesehatan

Perempuan, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

Meski begitu, tetap diharapkan usia minimal menikah yakni 18 tahun untuk perempuan agar

wajib belajar 12 tahun tercapai. Saat ini pun, BKKBN sudah mengeluarkan modul calon

pengantin yang terdapat kondom di dalamnya. Modul tersebut sudah disebarkan ke KUA

beberapa daerah di Indonesia. Menurut Sudibyo, tidak masalah memasukkan kondom di dalam

modul tersebut.

2. Judul: Motivasi Mahasiswa UGM, Gubernur Ganjar Bicara Impor Sapi Hingga Ideologi

Ringkasan:

Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama),

Ganjar Pranowo, memberi ceramah motivasi kepada 9.536 mahasiswa baru. Dia mengingatkan

tantangan Indonesia di masa depan semakin hari semakin berat. Oleh karena itu dia meminta

mahasiswa baru harus siap menghadapi persaingan internasional

Ganjar bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, beberapa

waktu lalu. Anies mengungkapkan 60-70 persen suplai tenaga kerja Indoneisa adalah lulusan SD

dan SMP. "Kalau seperti ini, kita mau bersaingan di dunia internasional, pasti akan kalah. Saya

juga sudah minta Pak Anies agar wajib belajar (wajar) 12 tahun diujicobakan di Jateng dan

disetujui," katanya

3. Judul: Dua Tahun Memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Merasa Banyak Kekurangan

Ringkasan:

Hari Minggu 23 Agustus 2015, kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan

wakilnya Heru Sudjatmoko sudah berjalan dua tahun. Ganjar mengakui visi misinya ketika

kampanye dulu belum sepenuh terealisasi karena masih perlu banyak koreksi dan penyesuaian

dengan kondisi saat ini.

Ganjar menegaskan dirinya perlu mempersiapkan "jurus" baru untuk mencapai tujuannya

terutama terkait kondisi ekonomi yang belum bagus. Oleh sebab itu untuk menunjang perbaikan

kondisi ekonomi, Ganjar masih fokus dengan perbaikan infrastruktur.

15 | P a g e

Sementara itu hal lainnya yang juga diperhatikan Ganjar adalah pendidikan. Menurutnya tenaga

kerja di Jawa Tengah tingak pendidikannya masih banyak yang belum bisa bersaing karena

hanya lulusan SD atau SMP. Oleh sebab itu ia mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar

dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan agar uji coba wajib belajar 12 tahun di

lakukan di Jateng.

Dari ke 3 artikel di atas, satu artikel menyinggung program Wajib Belajar 12 tahun yang masuk

ke dalam dimensi isu pernikahan di kalangan muda. Hal ini dikarenakan angka menikah usia

muda di Indonesia tergolong cukup tinggi. Apabila angka ini tidak ditekan, maka akan

menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program Wajar 12

tahun. Sementara 2 artikel lainnya dikaitkan dengan profil tokoh Gubernur Jawa Tengah yang

menggunakan program Wajar 12 tahun sebagai salah satu indikator keberhasilan

kepemimpinannya di daerah tersebut.

V. Okezone

Meskipun hanya memuat satu artikel menyoal program Wajib Belajar 12 tahun, namun Okezone

menulis hal yang cukup fundamental terkait advokasi uji materi UU Sisdiknas yang menaungi

program Wajar 12 tahun. Isu penting ini dikemukakan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan

Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) dalam suatu

press conference di Jakarta. Adapun artikel yang dimaksud yaitu:

Judul: MK Didesak Segera Bahas Wajib Belajar 12 tahun

Ringkasan:

Program Wajib Belajar 12 Tahun hingga kini belum diterapkan maksimal. Bahkan, usulan

pembahasan program tersebut hingga kini belum disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 5 September 2014, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for

Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) mendaftarkan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang wajib belajar sembilan

tahun. NEW Indonesia menilai, ketentuan tersebut menghalangi hak anak usia sekolah meraih

pendidikan layak. Menurut mereka, wajib belajar seharusnya 12 tahun.

Kuasa Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ridwan Darmawan,

menjelaskan, sejak diajukan tahun lalu, program tersebut belum juga disidangkan di MK. Karena

itulah tim kuasa hukum JPPI melayangkan surat kepada MK untuk menanyakan perkembangan

perkara uji Materi UU Sisdiknas tersebut.

Isi artikel ini positif bagi legal standing pelaksanaan Wajar 12 tahun itu sendiri. Sayangnya,

sampai dengan saat ini perkara ini belum mendapatkan tanggapan balik dari Mahkamah

Konstitusi (MK).

16 | P a g e

VI. Rakyat Merdeka Online

Rakyat Merdeka Online menulis artikel pendek terkait Wajib Belajar. Sayangnya, artikel tersebut

memuat program Wajib Belajar 9 tahun yang disitir dari Kepala SDN 5 Siantan, Kab Mempawah

Kalimantan Barat. Adapun artikel yang dimaksud yaitu:

Judul: Ruangan Terbatas, Siswa SD Negeri Terpaksa Belajar di Surau

Ringkasan:

Siswa Sekolah Dasar Negeri 5 di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah,

Kalimantan Barat, terpaksa belajar di surau. Pasalnya, ruang kelas yang terbatas tidak bisa

menampung tingginya peningkatan jumlah siswa tahun ini. "Namun minat dan semangat belajar

siswa tersebut sangat tinggi. Terlihat pada saat belajar siswa sangat aktif," ujar Kepala SDN 5

Siantan, Adi Priyanto, S.Pd. saat di temui di SDN 5 Siantan Desa Jungkat, kec. Siantan Kab.

Mempawah (Rabu, 5/8).

Dia menjelaskan, warga sangat mementingkan pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun. Sebab,

masyarakat sadar pendirikan bisa menunjang masa depan yang lebih baik dan bisa mencapai

cita-cita. Meski begitu, para pemangku kebijakan diharapkan memperhatikan lagi fasilitas

pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil.

VII. Lain-lainnya

Republika selama periode Agustus 2015 tidak menulis sama sekali artikel mengenai program

Wajib Belajar 12 tahun. Namun demikian, Republika cukup menaruh perhatian besar terhadap

isu pendidikan nasional. Terdapat setidaknya 14 artikel yang mengupas seputar berita aktual

dunia pendidikan tanah air. secara umum. Sayangnya hamper sebagian artikel yang ada bernilai

negatif terkait permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan selama kurun Agustus 2015.

Isu terkait permasalahan kompetensi guru dimuat dalam beberapa artikel pada hari yang berbeda.

Sedangkan artikel negatif lainnya yang menonjol yaitu terkait dugaan pungutan liar pada proses

Pendaftaran Perserta DIdik Baru (PPDB) di Depok, Jawa Barat, Kondisi yang memalukan ini dimuat

dalam artikel investigasi serial yang sampai dengan laporan ini disusun masih berlangsung.

Hanya ada dua artikel bernilai positif yang diangkat Republika yaitu terkait anggaran pendidikan

di madrasah dan keterlibatan lembaga adat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Majalah Tempo selama periode Agustus 2015 hanya menulis 1 artikel menyangkut dunia

pendidikan nasional. Artikel tersebut berjudul Menuju Pendidikan Berkualitas. Dalam artikel ini

Tempo mengangkat dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama,

dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan

yang telah dicapai. Kedua, dunia pendidikan juga dituntut untuk mempersiapkan SDM yang

kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan

diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian system pendidikan

nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis.

17 | P a g e

Vivanews.com menjadi satu-satunya media yang tidak memiliki artikel yang relevan seputar

dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan pengamatan, media online ini selama Agustus 2015

fokus pada pemberitaan yang mengkritisi segala kebijakan pemerintah di bidang Ekonomi dan

Politik.

Terakhir, bila diklasifikasikan berdasarkan tema, maka artikel pendidikan periode Agustus 2015

terdiri atas:

Tabel 4

Klasifikasi Isu

Siswa 3

Anggaran Pendidikan 4

Ujian nasional 1

Tenaga Pendidik 11

MOS 2

Permasalahan Pendidikan 5

Fasilitas 6

Advertorial 3

Pungutan liar 4

Hukum 1

Lain-lain 5

Total 45

Diagram 4

--------------------------00000000000000000----------------------------------