KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

Eksekutif Analisa:

o Media yang meliput tentang Isu KDPDTT :

Hari ini terdapat 12 media yang memberitakan isu terkait Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Media tersebut adalah Tribunnews.com, Indo Pos, Beritasatu.com, JPNN.com, Harian Terbit, Republika, Koran Sindo, Okezone.com, Kompas, Antara News, Suara Pembaruan dan Jawa Pos.

o Persentase isu :

Terdapat tiga pemberitaan isu terkait Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hari ini. Penyaluran dana desa menjadi isu terbesar hari ini dengan 11 artikel. Isu lainnya yang menjadi rujukan media antara lain kewenangan urusan desa dan desa mandiri.

Catatan Penting :

1. Tribunnews.com dan Indo Pos menjadi media terbesar yang memberitakan terkait isu Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hari ini dengan tiga artikel. Isu yang dimuat

oleh kedua media tersebut antara lain kewenangan urus desa dan penyaluran dana desa.

2. Isu yang patut diperhatikan terkait penyaluran dana desa dimuat oleh Tribunnews.com dengan

pembahasan mengenai Menteri Desa menyayangkan banyak penduduk miskin tidak mendapat dana

bantuan.

3. Kemendes menjadi leading pemberitaan terkait isu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi hari ini dengan 13 artikel. Lembaga lainnya yang menjadi rujukan media

antara lain Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dengan empat artikel, KemenPAN RB,

Kemendagri dan DPR RI dengan dua artikel.

1

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

A. Media Share

Tribunnews.com17%

Indo Pos17%

Beritasatu.com11%

JPNN.com11%

Harian Terbit5%

Republika5%

Koran Sindo5%

Okezone.com5%

Kompas6%

Antara News6%

Suara Pembaruan6%

Jawa Pos6%

Paparan:

Chart diatas menunjukkan 12 media yang memberitakan isu terkait Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hari ini. Tribunnews dan Indo Pos menjadi leading pemberitaan terkait isu

tersebut dengan tiga artikel.

2

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

B. Lembaga Share

0 2 4 6 8 10 12 14

KPP Otonomi Daerah

Unviersitas Gadjah Mada

DPR RI

Kemendagri

KemenPAN RB

Apdesi

Kemendes

Kewenangan Urus Desa Penyaluran Dana Desa Desa Mandiri

Paparan:

Chart diatas menunjukkan Kemendes menjadi leading pemberitaan terkait isu Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hari ini dengan 13 artikel. Lembaga lainnya yang menjadi

rujukan media antara lain Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dengan empat artikel,

KemenPAN RB, Kemendagri dan DPR RI dengan dua artikel.

3

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

C. Narasumber

52%

16%

8%

8%

4%

4%4%

4%

Marwan Jafar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Ipin Arifin Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia

Yuddy Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rambe Kamarulzaman Ketua Komisi II DPR RI

Nata Irawan Sekretaris Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri

Robert Endi Jaweng Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Arie Sudjito Sosiolog dari Unviersitas Gadjah Mada

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri

Paparan :

Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) : Membahas isu tentang Kewenangan Urus Desa, Penyaluran Dana Desa dan Desa Mandiri.

Ipin Arifin (Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) : Membahas isu tentang Penyaluran Dana Desa.

Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) : Membahas isu tentang Kewenangan Urusan Desa.

Rambe Kamarulzaman (Ketua Komisi II DPR RI) : Membahas isu tentang Kewenangan Urus Desa.

4

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

Ringkasan Berita Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi :

Ringkasan Isu TonePembagian Kewenangan Urus Desa Dianggap Kompromi PolitikSuara Pembaruan, hal A7 W-12

Sosiolog dari Unviersitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai pembagian kewenangan desa antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa hanya kompromi politik. Pembagian kewenangan menurutnya tidak sesuai degan semangat UU No 6/2014 tentang desa.

Arie SudjitoSosiolog dari Unviersitas Gadjah Mada (UGM)

“Tidak sesuai dengan semangat UU Desa, harusnya lead-nya satu kementerian saja. Karena itu kompromi politik pasti banyak kelemahannya.”

Rambe KamarulzamanKetua Komisi II DPR RI

“Kalau pembagiannya Kemendagri hanya soal administrasi saja, itu memang tugas dia.”

Kewenangan Urus Desa

Masalah Desa Tetap Urusan Komisi II DPRHarian Terbit, hal 2 Robbi

Komisi II DPR yang membidangi masalah pemerintah dalam negeri, tidak mempermasalahkan masalah desa ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemendes PDTT) seperti yang diputuskan dalam rapat kabinet terbatas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Komisi II DPR meminta koordinasi masalah desa tersebut tidak dipindah ke komisi yang lain.

Rambe KamarulzamanKetua Komisi II DPR RI

“Semua komisi di DPR menangani desa seperti Komisi IV yang menangani masalah pertanian, tapi mana ada pertanian di kota ? Semua ada di desa. Tapi pemerintah desa itu di bawah pemda yang menjadi tugas Komisi II DPR.”

Kewenangan Urus Desa

Birokrasi Diminta Patuh soal DesaKompas, hal 4 APA

Semua birokrasi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diminta loyal

Kewenangan Urus Desa

5

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

menjalankan keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan urusan desa. Keputusan presiden telah melalui proses pengkajian dan pertimbangan matang yang komprehensif.

Yuddy ChrisnandiMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

“Saya mendengar masih ada pejabat dan pegawai di dua kementerian yang berpolemik soal urusan desa. Saya ingatkan agar polemik itu dihentikan. Keputusan Presiden sudah jelas. Jika tidak mau patuh, silahkan keluar.”

Tjahjo KumoloMenteri Dalam Negeri

“Kami ikuti saja apa kata perpres.”

Skema Penyaluran Dana Desa Segera DisusunKoran Sindo, hal 3 neneng zubaidah

Menteri Marwan Matangkan Penyaluran Dana DesaIndo Pos, hal 2 RZK

Pemerintah tengah mempersiapkan roadmap atau skema penyaluran dana desa yang telah memasuki tahap finansial. Para kepala desa diminta segera mempersiapkan perencanaan program yang tepat sasaran, terukut dan implementatif.

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

“Kita juga perlu melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur dalam pengelolaan dana desa.”

Penyaluran Dana Desa

Urus Desa Tak Usah Jadi PolemikIndo Pos, hal 2 esy/jpnn

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi berharap urusan desa tidka lagi menjadi polemik. Dia pastikan, urusan desa sudah dibagi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Yuddy ChrisnandiMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

“Sudah diputuskan dua kementerian yang urus desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”

Kewenangan Urus Desa

6

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

Penyaluran Dana Desa Semakin RumitJawa Pos, hal 3 bil/c7/kim

Rumit, Penyaluran Dana DesaIndo Pos, hal 8 bil/kim

Kesepakatan pemerintah untuk menyerahkan penyaluran dana desa ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipertanyakan. Keputusan tersebut dinilai justru memperumit pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal tersebut berujung pada pertanyaan dasar pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ipin ArifinSekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)

“Orang orang punya pendapat masing-masing soal desa. Tapi, banyak yang masih belum paham makna desa. Desa ini bagian dari negara yang mempunyai aspek pemerintahan, pembangunan kelembagaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Empat hal ini adalah aspek yang tidak bisa dipisah.”

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

“Jadi, pembagian alokasi itu bukan soal sulit. Alokasi per desa akan ditentukan dengan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan beberapa faktor lain. Jadi, tak ada yang sulit.”

Penyaluran Dana Desa

Urusan Desa Tumpang Tindih KewenanganRepublika, hal 2 Ira Sasmita/Laeny Sulistywati

Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng memperkirakan realisasi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tumpang tindih. Alasannya, pembagian kewenangan pengelolaan desa ditetapkan di bawah dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Robert Endi JawengDirektur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

“Pasti tumpang tindih. Dulu saat menyusun UU Desa ini satu entitas, satu kesatuan yang dikelola oleh satu simpul di satu kementerian.”

Nata IrawanSekretaris Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri

“Kalau dibaca dalam UU, ngomong pemerintahan, kelembagaan, pemberdayaan itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.”

Kewenangan Urus Desa

7

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

Menteri Desa: Nawacita Pak Jokowi Membangun dari DesaTribunnews.com, Rahmat Patutie

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan tidak terlalu mempersoalkan perihal dengan pembagian kewenangan terkait desa. Menurutnya, yang terpenting implementasi pembangun desa dapat terlaksana dengan baik.

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

"Itu kewenangannya presiden. Mau tabrakan atau tidak tabrakan harus di kerjakan. Jadi kewenangan kementerian menunggu (STOK) itu."

Kewenangan Urus Desa

Penyaluran Dana Desa Dinilai Semakin RumitJPNN.com, bil/kim

Menteri Desa Matangkan Tahapan Penyaluran Dana DesaBeritasatu.com, Firman Qusnulyakin/FQ

Kesepakatan pemerintah untuk menyerahkan penyaluran dana desa ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipertanyakan.Keputusan tersebut dinilai justru memperumit pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal tersebut berujung pada pertanyaan dasar pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ipin ArifinSekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)

"Orang-orang punya pendapat masing-masing soal desa. Tapi, banyak yang masih belum paham makna desa. Desa ini bagian negara yang mempunyai aspek pemerintahan, pembangunan, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Empat hal ini adalah aspek yang tidak bisa dipisah."

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

"Karena, penyaluran dana desa memerlukan kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat dalam pemanfaatan dana tersebut."

Penyaluran Dana Desa

Menteri Desa: Banyak Penduduk Miskin Betul Lupa Tercatat Tidak dapat BantuanTribunnews.com, Rahmat Patutie

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyayangkan banyak penduduk miskin tidak mendapat dana bantuan. Sementarata sedikit penduduk desa kategori mampu tapi

Penyaluran Dana Desa

8

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

mendapatkan bantuan.

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

"Banyak penduduk miskin betul lupa tercatat tidak dapat bantuan."

Kades Diminta Siapkan Program Desa MandiriOkezone.com, hol

Kementerian Desa, Pembanungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Ja'far, meninta para kades untuk mempersiapkan perencanaan program yang tepat sasaran, terukur dan implementatif terkait pembangunan desa mandiri.

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

"Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan pembangunan desa mandiri yang kita cita-citakan dapat tercapai."

Desa Mandiri

Menteri DPDTT - Kemenkeu berkoordinasi terkait dana desaAntara News, Indriani

Menteri Marwan Matangkan Tahapan Penyaluran Dana DesaTribunnews.com, Rahmat Patutie

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana desa.

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

"Koordinasi itu diperlukan untuk mempercepat "roadmap" dana desa dalam menetapkan penyaluran dana desa secara bertahap selama periode 2015-2019."

Penyaluran Dana Desa

Menteri Marwan: Ternyata, Desa Masih Kurang DiperhatikanJPNN.com, boy/jpnn

Menteri Desa Akui Pemerintahan Sebelumnya Kurang Perhatikan DesaBeritasatu.com, Markus Junianto Sihaloho/AF

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkap kondisi masyarakat miskin di pedesaan ternyata masih kurang diperhatikan pemerintahan sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa

9

KDPDTT Analisa media, 16 Januari 2015

Marwan JafarMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

“Sangat ironis. Saya sangat sedih ketika mendapat keluhan, dan juga melihat langsung kondisi masyarakat desa yang ternyata tidak terdata namanya sebagai penerima bantuan alokasi dana desa dari pemerintah setempat.”

10