DAFTAR ISI - Website Dinas Badan Perencanaan dan ...
Transcript of DAFTAR ISI - Website Dinas Badan Perencanaan dan ...
1
ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ............................................................................ x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................ xv
DAFTAR ISTILAH ......................................................................... xx
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap
Nawacita, RPJMN dan RPJMD .................................................. 1
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs ......................... 4
1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs ..................................... 12
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs............................................................ 13
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs ...................... 14
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs ........................................ 15
BAB II KONDISI UMUM DAERAH ................................................ 17
2.1. Kondisi Geografis .................................................................... 17
2.2. Kondisi Demografi .................................................................. 26
2.3. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ........................ 29
BAB III KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/ SDGs KABUPATEN KEBUMEN .................... 45
3.1. Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen ........................ 46
3.1.1. Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di
Manapun ................................................................................ 46
3.1.2. Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian
Berkelanjutan ......................................................................... 82
3.1.3. Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan
Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur ........................ 90
3.1.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan
Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang
Hayat untuk Semua ................................................................ 103
3.1.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan
Kaum Perempuan ................................................................... 107
3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen .................... 112
3.2.1. Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan Modern untuk Semua .................................. 112
3.2.2. Tujuan 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan
Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua ............. 113
iii
3.2.3. Tujuan 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta
Mendorong Inovasi ................................................................. 119
3.2.4. Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara .... 122
3.2.5. Tujuan 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi
Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan ............... 124
3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen ............... 127
3.3.1. Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih
dan Sanitasi yang Berkelanjutan .............................................. 127
3.3.2. Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman,
Tangguh dan Berkelanjutan .................................................... 135
3.3.3. Tujuan 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang
Berkelanjutan ......................................................................... 140
3.3.4. Tujuan 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi
Perubahan Iklim dan Dampaknya ............................................ 141
3.3.5. Tujuan 14 - Melestarikan dan Memanfaatkan secara
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk
Pembangunan Berkelanjutan ................................................... 141
3.3.6. Tujuan 15 - Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola
Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan
Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan
Keanekaragaman Hayati ......................................................... 143
3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten
Kebumen ............................................................................... 143
3.4.1. Tujuan 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses
Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang
Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan .................. 143
BAB IV TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN
TPB/SDGs ................................................................................... 150
4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan .................................................... 150
4.1.1. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah
proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia,
yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan
definisi nasional. ..................................................................... 150
4.1.2. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya
perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok
iv
yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan
substansial bagi kelompok miskin dan rentan. .......................... 152
4.1.3. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki
dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan,
memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta
akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas
tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam,
teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk
keuangan mikro. ..................................................................... 153
4.1.4. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan
masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi
rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian
ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan bencana. ....................................................... 158
4.1.5. Tujuan 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber
daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama
pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang
memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya
negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan
kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. ................. 160
4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ...................................................... 162
4.2.1. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan
menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,
terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang
tahun. .................................................................................... 162
4.2.2. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk
kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target
yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan
kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi
remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. ...... 164
4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera ................................. 166
4.3.1. Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian
ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. ............ 166
4.3.2. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru
lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara
berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya
v
hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian
Balita 25 per 1.000. ................................................................ 168
4.3.3. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS,
tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit
menular lainnya. ..................................................................... 169
4.3.4. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga
angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui
pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan
mental dan kesejahteraan ....................................................... 170
4.3.5. Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan
penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan
penggunaan alkohol yang membahayakan ............................... 172
4.3.6. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal
terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk
keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. . 173
4.3.7. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk
perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan
kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan
dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjangkau bagi semua orang. ................................................. 174
4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas .............................................. 175
4.4.1. Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang
mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 175
4.4.2. Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,
pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga
mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar ...................... 176
4.4.3. Target 4.6 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender
dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk
semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi
masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat
penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. ............... 176
4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender ................................................... 177
vi
4.5.1. Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap
kaum perempuan dimana pun ................................................. 177
4.5.2. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap
kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk
perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis
eksploitasi lainnya................................................................... 177
4.5.3. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan
kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di
semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik,
ekonomi, dan masyarakat. ...................................................... 178
4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak ..................................... 179
4.6.1. Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan
merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi
semua.................................................................................... 179
4.6.2. Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi
dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan
menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat
terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum
perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. ...................... 180
4.6.3. Target 6. 3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan
mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan
meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,
mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan
secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan
kembali barang daur ulang yang aman secara global. ............... 181
4.6.4. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan
efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin
penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk
mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi
jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. ................ 182
4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau .................................... 183
4.7.1. Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan
energi yang terjangkau, andal dan modern. ............................. 183
4.7.2. Target Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau,
terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang ..... 184
4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi .............. 184
4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur ............................. 186
4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan ..................................... 189
vii
4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan ................. 192
4.11.1. Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang
inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi,
perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan
terintegrasi di semua negara. .................................................. 192
4.11.2. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya
dunia dan warisan alam dunia. ................................................ 193
4.11.3. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi
jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara
substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB
global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi
orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. ................. 193
4.11.4. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan
perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan
memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk
penanganan sampah kota ....................................................... 194
4.11.5. Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan
ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau
terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang
difabilitas. .............................................................................. 194
4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 196
4.12.1. Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari
sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan
konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang
produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska
panen. ................................................................................... 196
4.12.2. Target 12.4. Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan
berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis
limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan
kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara
signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan
limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan
dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. .... 196
4.12.3. Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi
produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang,
dan penggunaan kembali. ....................................................... 197
4.12.4. Target 12. 6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan
besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek
viii
berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan
dalam siklus pelaporan mereka ................................................ 197
4.12.5. Target 12. 8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di
mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran
terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang
selaras dengan alam. .............................................................. 198
4.12.6. Target 12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan alat
untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk
pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan
lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal. ........ 199
4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim .................................. 200
4.13.1. Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi
terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua
negara. .................................................................................. 200
4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan ................................................... 201
4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan .................................................. 202
4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh ................................................................................ 203
4.16.1. Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk
kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. ................... 203
4.16.2. Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,
perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan
terhadap anak. ....................................................................... 204
4.16.3. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di
tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang
sama terhadap keadilan bagi semua. ....................................... 206
4.16.4. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,
dan transparan di semua tingkat. ............................................ 207
4.16.5. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif,
inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan ........... 209
4.16.6. Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah
bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran ............................. 210
4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan .......................... 211
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN..................... 215
5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ...................................... 215
5.2. Mekanisme Pelaporan ............................................................. 217
5.3. Tanggung jawab masing-masing Platform ............................... 217
5.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS .......... 221
ix
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 223
Lampiran 1 – Indikator SDGs Kabupaten Kebumen .................... 224
Lampiran 2 – Target Capaian Indikator Sdg’s Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 - 2025 ...................................................... 242
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda
RPJMD 2018-2023 dengan Agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals
(SDGs) ........................................................................... 3
Tabel 1. 2 Pilar Pembangunan Sosial................................................ 5
Tabel 1. 3 Pilar Pembangunan Ekonomi ........................................... 7
Tabel 1. 4 Pilar Pembangunan Lingkungan ....................................... 10
Tabel 1. 5 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola ............................. 11
Tabel 2. 1 Curah Hujan dan Hari Hujan ............................................ 21
Tabel 2. 2 Mata air yang mengalir di Kabupaten Kebumen ................ 24
Tabel 2. 3 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2018 ........... 24
Tabel 2. 4 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen ............. 25
Tabel 2. 5 Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun
2015-2019 ...................................................................... 26
Tabel 3. 1 Kemiskinan Mikro berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur............................................................... 49
Tabel 3. 2 Jaminan Kesehatan ......................................................... 53
Tabel 3. 3 Jenis Disabilitas .............................................................. 56
Tabel 3. 4 Data Program Bantuan Sosial APBN ................................. 59
Tabel 3. 5 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga
Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 ........... 59
Tabel 3. 6 Imunisasi dasar lengkap .................................................. 61
Tabel 3. 7 Target Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)
sema cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus kawin ............................................. 64
Tabel 3. 8 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 64
Tabel 3. 9 Sumber air minum utama rumah tangga Tahun 2019........ 65
Tabel 3. 10 Uji Pencemaran Air ......................................................... 67
Tabel 3. 11 Sumber Penerangan Rumah Tangga ................................ 74
Tabel 3. 12 Bahan Bakar Utama untuk Memasak ................................ 74
Tabel 3. 13 Kajian dan Taksiran Kerugian di Kabupaten Kebumen
Tahun 2018 .................................................................... 75
Tabel 3. 14 Desa Tangguh Bencana yang Di Bentuk ........................... 76
Tabel 3. 15 Persentase Ibu Persalinan yang ditolong oleh Tenaga
Kesehatan ...................................................................... 91
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Keluarga Berencana ................................ 99
xi
Tabel 3. 17 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100
Tabel 3. 18 APK ................................................................................ 105
Tabel 3. 19 APK SMP/MTs/sederajat .................................................. 105
Tabel 3. 20 Capaian Pelayanan Korban Kekerasan .............................. 109
Tabel 3. 21 Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen ........................... 126
Tabel 3. 22 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen .............................. 128
Tabel 3. 23 Anggaran Program / Kegiatan Sanitasi Layak .................... 130
Tabel 3. 24 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen sampai dengan
tahun 2019 ..................................................................... 131
Tabel 4. 1 Target Capaian Persentase penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin
dan kelompok umur. ....................................................... 151
Tabel 4. 2 Target Capaian Indikator Sistem Dan Upaya Perlindungan
Sosial Yang Tepat Bagi Semua ......................................... 152
Tabel 4. 3 Target Capaian Indikator Target 1.4 ................................ 154
Tabel 4. 4 Target Capaian Indikator Ketahanan Masyarakat Miskin
Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kondisi Rentan
Terhadap Kejadian Ekstrim Tahun 2021 – 2025 ................ 158
Tabel 4. 5 Target Capaian Indikator Penjaminan Mobilisasi Yang
Signifikan Terkait Sumber Daya Dari Berbagai Sumber ...... 161
Tabel 4. 6 Target Capaian Indikator menghilangkan kelaparan dan
menjamin akses bagi semua orang Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025 ......................................................... 163
Tabel 4. 7 Target Capaian Indikator Menghilangkan Segala Bentuk
Kekurangan Gizi .............................................................. 165
Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Mengurangi Rasio Angka
Kematian Ibu .................................................................. 166
Tabel 4. 9 Target Capaian Indikator Mengakhiri Kematian Bayi Baru
Lahir dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .. 168
Tabel 4. 10 Target Capaian Indikator Mengakhiri Epidemi Penyakit
Menular .......................................................................... 169
Tabel 4. 11 Target Capaian Indikator Angka Kematian Dini Akibat
Penyakit Tidak Menular ................................................... 170
Tabel 4. 12 Target Capaian Indikator Memperkuat pencegahan dan
pengobatan penyalahgunaan zat ..................................... 172
Tabel 4. 13 Target Capaian Indikator Angka kelahiran pada
perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan
xii
dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility
Rate/ASFR) .................................................................... 173
Tabel 4. 14 Target Capaian Indikator Kesehatan Universal .................. 174
Tabel 4. 15 Target Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat . 174
Tabel 4. 16 Target Capaian Indikator Semua Anak Menyelesaikan
Pendidikan Dasar dan Menengah ..................................... 175
Tabel 4. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)........................................................................... 176
Tabel 4. 18 Target Capaian Indikator Persentase angka melek aksara
penduduk umur ≥15 tahun Kabupaten Kebumen Tahun
2021 - 2025.................................................................... 176
Tabel 4. 19 Target Capaian Indikator Jumlah kebijakan yang responsif
gender mendukung pemberdayaan perempuan. ............... 177
Tabel 4. 20 Target Capaian Indikator Penghapusan Segala Bentuk
Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Ruang Publik
dan Pribadi ..................................................................... 178
Tabel 4. 21 Target Capaian Indikator Kesetaraan Gender dalam
Kepemimpinan di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan
Dalam Kehidupan Politik .................................................. 179
Tabel 4. 22 Target Capaian Indikator Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 180
Tabel 4. 23 Target Capaian Indikator Akses Terhadap Sanitasi Dan
Kebersihan Yang Memadai Dan Merata Bagi Semua .......... 180
Tabel 4. 24 Target Capaian Indikator Akses Meningkatkan Kualitas Air 182
Tabel 4. 25 Target Capaian Indikator Meningkatkan Efisiensi
Penggunaan Air Di Semua Sektor di Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 – 2025 ......................................................... 182
Tabel 4. 26 Target Capaian Indikator Akses Energi ............................. 184
Tabel 4. 27 Target Capaian Indikator Target 8.5 ................................ 185
Tabel 4. 28 Target Capaian Indikator Mengembangkan kualitas,
kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan
infrastruktur ................................................................. 188
Tabel 4. 29 Target Capaian Indikator Tujuan 10 ................................. 190
Tabel 4. 30 Target Capaian Rasio Laju Perluasan Lahan Terbangun
Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk. ........................... 192
xiii
Tabel 4. 31 Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukan Untuk
Preservasi, Perlindungan, Konservasi Pada Semua Warisan
Budaya Dan Alam (Non-PPP) Sampai Dengan Tahun 2025 193
Tabel 4. 32 Indikator Target Perlindungan Orang Miskin Dan Orang-
Orang Dalam Situasi Rentan Sampai Dengan Tahun 2025 . 194
Tabel 4. 33 Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10 .............. 194
Tabel 4. 34 Indikator Target Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang
Terbuka Hijau Yang Aman, Inklusif Sampai Dengan Tahun
2025 .............................................................................. 195
Tabel 4. 35 Persentase Sisa Makanan ................................................ 196
Tabel 4. 36 Target Capaian Indikator Target 12.4............................... 196
Tabel 4. 37 Target Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang
Sampai Dengan Tahun 2025 ............................................ 197
Tabel 4. 38 Target Capaian Indikator Target 12.6............................... 198
Tabel 4. 39 Target Capaian Indikator Target 12.8............................... 198
Tabel 4. 40 Target Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism
development .................................................................. 199
Tabel 4. 41 Target Capaian Indikator Target 13.1............................... 200
Tabel 4. 42 Target Capaian Indikator Tujuan 15 ................................. 202
Tabel 4. 43 Target Capaian Indikator Target 16.1............................... 203
Tabel 4. 44 Target Capaian Indikator Target 16.2.............................. 205
Tabel 4. 45 Target Capaian Indikator Target 16.3............................... 206
Tabel 4. 46 Indikaror Target Pengembangan Lembaga Yang Efektif,
Akuntabel dan Transparan di Semua Tingkat Sampai
dengan Tahun 2025 ........................................................ 207
Tabel 4. 47 Indikator Target pengambilan keputusan yang responsif,
inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan
Sampai Dengan Tahun 2025 ............................................ 209
Tabel 4. 48 Indikator Target identitas yang syah bagi semua,
termasuk pencatatan kelahiran Sampai Dengan Tahun
2025 .............................................................................. 210
Tabel 4. 49 Jumlah Target Seluruh Penanganan Pengaduan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ............................ 211
Tabel 4. 50 Target Capaian Indikator Tujuan 17 ................................. 213
Tabel 5. 1 Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(Tpb/Sdgs) ..................................................................... 217
xiv
Tabel 5. 2 Tim Kelompok Kerja (Pokja) Peyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten
Kebumen Tahun 2021-2025 ............................................ 219
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen .......................... 17
Gambar 2. 2 Luas wilayah (dalam Km2) menurut kecamatan di
Kabupaten Kebumen ..................................................... 18
Gambar 2. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten
Kebumen...................................................................... 19
Gambar 2. 4 Peta Topografi Kabupaten Kebumen .............................. 20
Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen .......................... 21
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen .................. 25
Gambar 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2015 -
2019 ............................................................................ 27
Gambar 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Berdasarkan
Usia Tahun 2019........................................................... 28
Gambar 2. 9 Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Kebumen Tahun
2015 -2019................................................................... 29
Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun
2015-2020 .................................................................... 29
Gambar 2. 11 Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Kebumen ......... 30
Gambar 2. 12 Lima Sektor Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 ................................................... 32
Gambar 2. 13 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%) .. 33
Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 ........ 34
Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Kebumen Tahun 2015-2020 .......................................... 35
Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun
2015-2019 .................................................................... 36
Gambar 2. 17 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 .......................... 37
Gambar 2. 18 AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019 ......................................................... 38
Gambar 2. 19 HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019 ......................................................... 38
Gambar 2. 20 RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019 ......................................................... 39
Gambar 2. 21 Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 39
xvi
Gambar 2. 22 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2019 ......................................................... 42
Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
Tahun 2015-2021 ......................................................... 43
Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021 ........ 44
Gambar 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Miskin Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2019 . 47
Gambar 3. 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk Miskin Berdasar Data Makro ........................... 48
Gambar 3. 3 Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 sd 2019 (%) .............................................. 48
Gambar 3. 4 Capaian Target dan Realisasi Kemiskinan Kabupaten
Kebumen...................................................................... 50
Gambar 3. 5 Perbandingan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Penduduk Kemiskinan ............................ 52
Gambar 3. 6 Kepemilikan Jaminan Kesehatan .................................... 54
Gambar 3. 7 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan .................................................................... 55
Gambar 3. 8 Realisasi Penyandang disabilitas yang miskin dan renta
yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya ................. 57
Gambar 3. 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 58
Gambar 3. 10 Persalinan di Fasilitas Kesehatan .................................... 60
Gambar 3. 11 Persentase bayi (0-12 bulan) yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap ................................................ 62
Gambar 3. 12 Anggaran Peningkatan Imunisasi APBD Kab.Kebumen
2016-2019 .................................................................... 63
Gambar 3. 13 Prosentase Penduduk berakses Air Minum ...................... 66
Gambar 3. 14 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah........................... 67
Gambar 3. 15 Jenis Tempat Buang Air Besar dan Jenis Tempat
Pembungan Akhir Tinja ................................................. 68
Gambar 3. 16 Target dan Realisasi Pembangunan Ipal Komunal
Permukiman ................................................................. 69
Gambar 3. 17 Anggaran Pelayanan Penyehatan Lingkungan ................. 69
Gambar 3. 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Angka Putus Sekolah
SD/MI .......................................................................... 70
xvii
Gambar 3. 19 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Angka Putus
Sekolah SMP/MTs ......................................................... 71
Gambar 3. 20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 72
Gambar 3. 21 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18
Tahun .......................................................................... 73
Gambar 3. 22 Anggaran Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh
Bencana ....................................................................... 77
Gambar 3. 23 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen ................... 78
Gambar 3. 24 Anggaran Kemiskinan 2016-2020 ................................... 79
Gambar 3. 25 Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan
Sosial dan Persentase dari Total Belanja ......................... 81
Gambar 3. 26 Persentase Balita Gizi Kurang dan Buruk ........................ 83
Gambar 3. 27 Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat ................ 84
Gambar 3. 28 Presentase Penanganan Kerawanan Pangan ................... 85
Gambar 3. 29 Penanganan Daerah Rawan Pangan ............................... 85
Gambar 3. 30 Prevalensi Gizi Buruk ..................................................... 87
Gambar 3. 31 Prevalensi Anemia pada ibu Hamil ................................. 88
Gambar 3. 32 Cakupan Asi Ekslusif ..................................................... 88
Gambar 3. 33 Pola Pangan Harapan (PHH) .......................................... 89
Gambar 3. 34 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ...... 92
Gambar 3. 35 Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani ................. 94
Gambar 3. 36 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup .............. 95
Gambar 3. 37 Grafik Data HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen dari tahun
2016 hingga Mei 2020 ................................................... 96
Gambar 3. 38 Distribusi Kasus HIV-AIDS Menurut Kelompok Umur ...... 96
Gambar 3. 39 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasyankes .......................... 98
Gambar 3. 40 Kepemilikan Jaminan Kesehatan .................................... 101
Gambar 3. 41 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan .................................................................... 102
Gambar 3. 42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B ...................... 103
Gambar 3. 43 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B ................. 104
Gambar 3. 44 Angka Melek Huruf ....................................................... 106
Gambar 3. 45 Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung
pemberdayan perempuan .............................................. 108
Gambar 3. 46 Jumlah tabung gas yang beredar Tahun 2016-2019 ........ 112
Gambar 3. 47 PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019 .................................................................... 113
xviii
Gambar 3. 48 LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-
2019 ............................................................................ 114
Gambar 3. 49 Tenaga Kerja Formal Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019 .................................................................... 115
Gambar 3. 50 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian
Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019 .................... 115
Gambar 3. 51 Upah rata-rata per jam pekerja Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 116
Gambar 3. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 116
Gambar 3. 53 Tingkat setengah pengangguran Kabupaten Kebumen
dari tahun 2015-2019.................................................... 117
Gambar 3. 54 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak
sekolah Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 ........ 117
Gambar 3. 55 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 118
Gambar 3. 56 Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 119
Gambar 3. 57 Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 120
Gambar 3. 58 Penduduk yang menggunakan telepon seluler di
Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 .................... 121
Gambar 3. 59 Persentase penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 122
Gambar 3. 60 Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-
2019 ............................................................................ 123
Gambar 3. 61 Proporsi peserta program jaminan bidang
ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019 .................................................................... 124
Gambar 3. 62 Total Pendapatan Pemerintah di Kabupaten Kebumen
dari tahun 2015-2019.................................................... 125
Gambar 3. 63 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB ........................ 125
Gambar 3. 64 Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 127
Gambar 3. 65 Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim
kemarau di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 .. 129
Gambar 3. 66 Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019 .................................................................... 129
xix
Gambar 3. 67 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di
Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019 .................... 130
Gambar 3. 68 Jumlah desa/kelurahan yang ODF di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 131
Gambar 3. 69 IPAL komunal permukiman di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 133
Gambar 3. 70 Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 135
Gambar 3. 71 Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 136
Gambar 3. 72 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 137
Gambar 3. 73 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 137
Gambar 3. 74 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 138
Gambar 3. 75 Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015-2019 .......................................................... 139
Gambar 3. 76 Pengelolaan B3 di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-
2019 ............................................................................ 140
Gambar 3. 77 Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 ..................................... 142
Gambar 3. 78 Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan
di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019 ................ 142
Gambar 3. 79 Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan
Dalam 12 Bulan Terakhir ............................................... 144
Gambar 3. 80 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18
Tahun .......................................................................... 148
Gambar 3. 81 Realisasi anggaran Program Penataan Administrasi
Kependudukan.............................................................. 149
xx
DAFTAR ISTILAH
KH : Kelahiran Hidup
MDGs : Millenium Development Goals
ODA : Official Development Assistance
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perpres : Peraturan Presiden
RAD : Rencana Aksi Daerah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs : Sustainable Development Goals
TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU : Undang-Undang
WHO : World Health Organization
WTO : World Trade Organization
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs)
terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable
Development Goals (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global
melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September
2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam
segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di
tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan
hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu People, Planet,
Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial
dan lingkungan yang selaras. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam
dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi.
TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya
untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)
Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi
Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)
Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem
Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development
Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,
pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta
pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola
yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Mendasarkan urutan waktu, TPB dirumuskan di
tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan
RPJMN 2015-2019. Hal tersebut memudahkan pengarusutamaan TPB ke
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 2
dalam dokumen RPJMN 2015-2019, sehingga sebanyak 94 target dari 169
target SDGs telah selaras dengan RPJMN. Sebagai tindak lanjut, telah
disusun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan untuk Jawa
Tengah, perumusan TPB di tingkat global pada akhir tahun 2015 dan
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 berada pada posisi
tahun ke-2 dan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-
2018. Sehingga penyusunan pertama kali untuk Rencana Aksi Daerah
(RAD) Jawa Tengah dilaksanakan dengan periodisasi 2017-2018.
Sehubungan dengan itu, maka metode yang digunakan untuk penyusunan
RAD TPB Jawa Tengah Tahun 2017-2018 menggunakan tagging terhadap
dokumen RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sehingga dimungkinkan
beberapa target dan sasaran pembangunan Jawa Tengah masih ada yang
belum mengakomodir TPB.
TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya
untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa
Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4)
Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi
Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10)
Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem
Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
(17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Target SDGs di
Kabupaten Kebumen perlu melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah
SDGs di Kabupaten Kebumen di tahun 2020 sebagai langkah mendukung
pelaksanaan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dalam
pencapaian SDGs sampai tahun 2025. Sebagai salah satu rujukan dalam
penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 3
Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan
Agenda RPJMD 2018-2023 dengan Agenda Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development
Goals (SDGs)
No Agenda RPJMN
Tahun 2020-2024 Agenda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Agenda Pembangunan TPB/SDGs
VISI VISI VISI
1 Mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan
berdaya saing.
Menuju Jawa Tengah
Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Pembangunan yang bertujuan
menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara
berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang
mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya
(Perpres No. 59 Tahun 2017, pasal 2 ayat 2)
MISI MISI MISI
1 Agenda-1 Memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
Agenda-3 Memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi
kemiskinan dan pengangguran
Tujuan-8 Pekerjaan Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi Tujuan-17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
2 Agenda-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dan menjamin pemerataan
Agenda-3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan
kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-10 Berkurangan Kesenjangan
3 Agenda-3 Meningkatkan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing
Agenda-4 Menjadikan masyarakat Jawa Tengah,
lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-2 Tanpa Kelaparan
Tujuan-3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas
Tujuan-5 Kesetaraan Gender
4 Agenda-4 Membangun
kebudayaan dan revolusi mental
Agenda-1 Membangun
masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas
5 Agenda-5 Memperkuat
infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Agenda-3 Memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapagn kerja untuk mengurangi kemiskinan dan
pengangguran
Tujuan-6 Air Bersih dan Sanitasi
Layak Tujuan-7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan-9 Industri, Inovasi,
Infrastruktur
6 Agenda-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan
Agenda-4 Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar,
lebih berbudaya, dan
Tujuan-11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan Tujuan-12 Konsumsi dan
Produksi Berkelanjutan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 4
No Agenda RPJMN
Tahun 2020-2024 Agenda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Agenda Pembangunan TPB/SDGs
iklim mencintai lingkungan Tujuan-13 Penanganan
Perubahan Iklim Tujuan-14 Ekosistem Lautan Tujuan-15 Ekosistem Daratan
7 Agenda-7 Memperkuat
stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Agenda-2 Mempercepat
reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
Tujuan-16 Perdamaian,
Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs
ditunjukkan melalui penyusunan Prepres No. 59 Tahun 2017, membentuk
Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, roadmap 2015-2030,
RAN 2017-2019, pedoman penyunan RAD, serta pedoman pelaksanaan
Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun
regional. Indonesia masuk dalam High Level Political Forum (HLPF) on
Suistainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala
negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di
setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional,
Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing
the Agenda 2030 for Suistainable Development in Asia Pacific dalam
kerangka UNESCAP APF-SD. Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga
pendekatan: Pertama, political will yang berarti SDGs akan dilaksanakan
dengan kredo sebagai gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah
dan non pemerintah). Kedua, strong legal basis yang berarti dalam
pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang
kuat, yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN
dan RAD. Kedua, dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen
perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi
anggaran. Ketiga, pendekatan good strategy yang berarti pelaksanaan
SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan
sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari
awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi
akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab
pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas
dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan
efektif.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 5
Kabupaten Kebumen menunjukan komitmen dalam pencapaian SDGs
dengan mengintegrasikan tujuan SDGs dalam kebijakan pembangunan
daerah yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang
selaras dengan tujuan SDGs. Adapun keterkaitan Tujuan dengan
Kebijakan perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1. 2 Pilar Pembangunan Sosial
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD 2016-
2021 Kebijakan RPJP
1 Tujuan 1. Mengakhiri
Kemiskinan dalam
Segala Bentuk di
Manapun
Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen
Peningkatan kemampuan dan keterampilan
masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja, khususnya dalam
menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;
peningkatan pendapatan penduduk miskin;
peningkatan kesempatan
berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi
penduduk miskin; dan peningkatan harkat hidup
dan martabat penduduk
miskin.
2 Tujuan 2.
Menghilangkan
Kelaparan, Mencapai
Ketahanan Pangan
dan Gizi yang Baik,
serta Meningkatkan
Pertanian
Berkelanjutan
Peningkatan produktivitas sektor
pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan
perkebunan Optimalisasi ketahanan
pangan yang berbasis
potensi lokal
pengembangan industri pengolahan hasil
pertanian yang didasarkan pada produk pertanian lokal;
pelibatan masyarakat secara intensif dalam pengembangan
agrobisnis; mendorong terwujudnya
kelompok tani, nelayan
dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang kuat;
peningkatan ketersediaan bahan baku dan modal untuk pengembangan
agrobisnis; pengembangan sistem
tatakelola yang
mendukung pengembangan agrobisnis;
mendorong penguatan modal kolektif petani;
mendorong peran
pedagang perantara untuk membangun
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 6
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD 2016-
2021 Kebijakan RPJP
kemitraan yang adil dan peduli petani, serta
menciptakan pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek;
meningkatkan layanan informasi bagi petani;
penguatan kemampuan
daya saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis
3 Tujuan 3. Menjamin
Kehidupan yang
Sehat dan
Meningkatkan
Kesejahteraan
Seluruh Penduduk
Semua Umur
Peningkatan akses
kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat
Meningkatkan akses dan
pelayanan pada ibu selama kehamilan dan
pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik
dan standar Meningkatkan akses dan
pelayanan
pada bayi pasca kelahiran pada
pelayanan kesehatan yang baik dan standar
Peningkataan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan
peningkatan pemerataan
pelayanan kesehata melalui peningkatan aksesbilitas dan
jangkauan pelayanan kesehatan;
peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan; peningkatan kemampuan
dalam pemberantasan
penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan
masyarakat secara partisipatif
4 Tujuan 4. Menjamin
Kualitas Pendidikan
yang Inklusif dan
Merata serta
Meningkatkan
Kesempatan Belajar
Sepanjang Hayat
untuk Semua
Peningkatan mutu
pendidikan formal dan non formal
Perluasan akses pendidikan formal
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
Peningkataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
pemerataan dan
perluasan akses pendidikan;
peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan;
penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 7
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD 2016-
2021 Kebijakan RPJP
5 Tujuan 5. Mencapai
Kesetaraan Gender
dan Memberdayakan
Kaum Perempuan
Memperkuat kelembagaan sosial,
politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan
memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki maupun
perempuan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang
menjamin penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan hak-hak dasar
Meningkatkan indeks pembangunan gender
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kebumen data diolah
Tabel 1. 3 Pilar Pembangunan Ekonomi
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
Tujuan 7.
Menjamin Akses
Energi yang
Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan
Modern untuk
Semua
Peningkatan pelayanan bidang ketenagalistrikan
peningkatan pembangunan energi dan pemanfaatan pertambangan
pembinaan manajemen pertambangan rakyat
pengembangan energi alternatif
pengembangan pengelolaan pertambangan dan pengembangan energi
perumusan dan penetapan kebijakan penataan ruang
Tujuan 9.
Membangun
Infrastruktur yang
Tangguh,
Meningkatkan
Industri Inklusif
dan Berkelanjutan,
serta Mendorong
Inovasi
Peningkatan kualitas
dan kapasitas infrastruktur wilayah
Optimalisasi dan
peningkatan kualitas sarana-prasarana
transportasi dan komunikasi untuk
menunjang dan memperlancar proses
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur pelayanan dasar di
wilayah strategis yang dicapai
melalui :
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumberdaya air
dan irigasi; penguatan kelembagaan dan
peningkatan kualitas pengelolaan
sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal;
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 8
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
pembangunan daerah
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta
karya
pembangunan media komunikasi dan informatika;
peningkatan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan telekomunikasi;
penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan
pasar dan industri; peningkatan pembangunan dan
pengembangan jaringan
transportasi; peningkatan dan pemantapan
manajemen, sistem, dan
kapasitas transportasi; pembangunan perhubungan yang
diarahkan pada peningkatan
ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan;
pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat dan
kawasan hutan lindung peningkatan pembangunan
energi dan pemanfaatan
pertambangan; pembinaan manajemen
pertambangan rakyat;
pengembangan energi alternatif; pengembangan pengelolaan
pertambangan dan
pengembangan energi; perumusan dan penetapan
kebijakan penataan ruang;
pemerataan dan penyerasian pembangunan wilayah;
perencanaan pengembangan
kawasan strategis dan cepat tumbuh;
peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;
peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan; dan
pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 9
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
Tujuan 10.
Mengurangi
Kesenjangan Intra
dan Antarnegara
Penurunan penduduk miskin di
Kabupaten Kebumen Peningkatan
kemampuan dan
keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia
kerja, khususnya dalam menghadapi tantangan
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin;
peningkatan pendapatan penduduk miskin;
peningkatan kesempatan
berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin; dan
peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin
penguatan kemampuan daya
saing, efisiensi, dan modernisasi agribisnis
peningkatan keberdayaan
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
peningkatan kualitas pelayanan
publik dengan menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik; pemantapan partisipasi
masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur
secara transparan;
Tujuan 17.
Menguatkan
Sarana
Pelaksanaan dan
Merevitalisasi
Kemitraan Global
untuk
Pembangunan
Berkelanjutan
Peningkatan
kemampuan dan
keterampilan
masyarakat sesuai
kebutuhan dunia
kerja, khususnya
dalam menghadapi
tantangan
Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA)
Optimalisasi
kapasitas
kelembagaan dan
aparatur pemerintah
menuju terwujudnya
Tata Pemerintahan
yang Bersih dan Baik
(Good and Clean
Governance)
mendorong peran pedagang perantara untuk membangun
kemitraan yang adil dan peduli petani, serta menciptakan pasar alternatif dengan rantai tata
niaga pendek pengembangan pusat informasi
berbasis teknologi informasi
peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
pemantapan partisipasi
masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik melalui mekanisme yang diatur
secara transparan
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 10
Tabel 1. 4 Pilar Pembangunan Lingkungan
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
Tujuan 6. Menjamin
Ketersediaan serta
Pengelolaan Air
Bersih dan Sanitasi
yang Berkelanjutan
Peningkatan
pelayanan air minum,
pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan
SDA Peningkatan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
peningkatan penyediaan sarana
dan prasarana sumberdaya air dan irigasi
penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan
prasarana sumberdaya air dan irigasi yang handal
peningkatan pelayanan sanitasi
dan air bersih di perkotaan dan perdesaan;
peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan; dan
pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.
Tujuan 11.
Menjadikan Kota dan
Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan
Berkelanjutan
Peningkatan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Peningkatan
perilaku hidup sehat masyarakat
pengembangan pengelolaan kawasan hutan rakyat dan
kawasan hutan lindung peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan di
daerah kumuh dan perdesaan peningkatkan ketertiban di
masyarakat terutama berkaitan
dengan perizinan pemanfaatan sumber daya alam
peningkatan komitmen
perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup
Tujuan 12. Menjamin
Pola Produksi dan
Konsumsi yang
Berkelanjutan
Peningkatan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Peningkatan perilaku hidup
sehat masyarakat
peningkatan kualitas
perumahan dan lingkungan di daerah kumuh dan perdesaan
peningkatan komitmen
perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup
Tujuan 13.
Mengambil Tindakan
Cepat untuk
Mengatasi Perubahan
Iklim dan Dampaknya
Peningkatan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
peningkatan komitmen
perbaikan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan
hidup
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 11
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
Tujuan 14.
Melestarikan dan
Memanfaatkan secara
Berkelanjutan
Sumber Daya
Kelautan dan
Samudera untuk
Pembangunan
Berkelanjutan
Peningkatan produktivitas
sektor pertanian, peternakan,
perikanan, kelautan dan
perkebunan
pemanfaatan hasil kelautan yang dihasilkan di wilayah
Kabupaten Kebumen; mendorong terwujudnya
kelompok tani, nelayan dan
Usaha Mikro Kecil Menengah yang kuat
Tujuan 15.
Melindungi,
Merestorasi dan
Meningkatkan
Pemanfaatan
Berkelanjutan
Ekosistem Daratan,
Mengelola Hutan
secara Lestari,
Menghentikan
Penggurunan,
Memulihkan
Degradasi Lahan,
serta Menghentikan
Kehilangan
Keanekaragaman
Hayati
Peningkatan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pengembangan pengelolaan
kawasan hutan rakyat dan kawasan hutan lindung
perumusan dan penetapan
kebijakan penataan ruang
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Tabel 1. 5 Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
6 Tujuan 16.
Menguatkan
Masyarakat yang
Inklusif dan Damai
untuk
Pembangunan
Berkelanjutan,
Menyediakan Akses
Keadilan untuk
Penguatan
implementasi kesalehan sosial dan
kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan nilai-nilai ajaran agama
Optimalisasi produk
hukum dan implementasinya di
peningkatan kualitas
pelayanan publik dengan menghilangkan hambatan
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
pemantapan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di setiap
penyelenggaraan pemilu
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 12
No Tujuan SDGs Kebijakan RPJMD
2016-2021 Kebijakan RPJP
Semua, dan
Membangun
Kelembagaan yang
Efektif, Akuntabel,
dan Inklusif di
Semua Tingkatan
lapangan dalam mengatasi berbagai
peristiwa/ kejadian di Kabupaten Kebumen
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip
terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind. Prinsip terintegrasi
terlihat dalam proses penyusunan renaksi yang memperhatikan aspek
hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB
wajib menseleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional,
agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs. Selain itu, prinsip
universalisme SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang,
tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya
manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan
kelompok masyakarat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas,
anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi
penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs yang wajib memiliki
keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan
hukum tata kelola. Misalnya dalam hal menetapkan tujuan akhir
menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya
kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut
terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu
kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender,
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang
berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan
dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain
merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi
layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur,
konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan,
ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 13
Sifat inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat
pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku
pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah
(eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku
usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media.
Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait.
Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian
anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung
pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan
advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra
pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung
pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk
melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran
akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.
TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya
pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam
fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna
mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran
menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya
dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian
TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber
lainnya.
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs
Kebumen mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara
lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu dari sumber-
sumber non-APBD/APBN, yakni dengan mengaktifkan sumber-sumber
pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi
kemasyarakatan, LSM, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media,
dan lain sebagainya.
Sumber-sumber pembiayaan yang selama ini ada belum
teroptimalkan pemanfaataannya ke arah pencapaian target yang sama
dalam pencapaian tujuan SDGs. Langkah pengintegarsian melalui
pemetaan target indikator, dan penyusunan rencana aksi bersama, bisa
menjadi jembatan bagaimana proses integrasinya karena memiliki nilai
guna kolektif yang tinggi.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 14
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan
pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development
Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen ini antara lain sebagai berikut:
1.5.1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable
Development Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen secara umum terbagi
dalam 3 tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan untuk menggali informasi-informasi terkait
dengan substansi pekerjaan, baik berupa kajian literatur, kajian
dokumen perencanaan terkait serta penyusunan metode
pelaksanaan pekerjaan meliputi:
a. Metode survei untuk mendapatkan data primer dan sekunder;
b. Metode pengolahan dan analisis data;
c. Metode penyusunan dokumen.
2. Tahap Pengumpulan Data
Merupakan kegiatan untuk mendapatkan semua data yang
diperlukan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten Kebumen yang
terdiri dari:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat
melalui: jajak pendapat, survei atau observasi lapangan, maupun
kunjungan ke berbagai pihak agar dapat diperoleh data dan
gambaran kondisi riil yang terkait dengan kondisi ekonomi,
sarana dan prasarana, sosial dan budaya, pemerintahan serta
lingkungan.
b. Data sekunder, yaitu data terpilih yang bersumber dari berbagai
dokumen seperti: RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
dan berbagai data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Kebumen, Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kebumen, dan berbagai lembaga yang
berwenang lainnya di Kabupaten Kebumen.
3. Tahap Analisis
Analisis data dilakukan terhadap data primer dan data sekunder
yang telah didapat sebelumnya.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 15
1.5.2. Metode Analisis
Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai
karakteristik dari sebuah data. Karakterisitik itu banyak sekali, antara lain:
nilai Mean, Median, Sum, Variance, Standar error, standar error of mean,
mode, range atau rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.
Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan
perkembangan dari waktu ke waktu dan ter-update dari berbagai indikator
yang nantinya diperlukan. Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik
dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan umum sehingga
memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau
informasi yang diberikan dalam tulisan.
1.5.3. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan
Data-data yang diperlukan adalah data-data kondisi aktual pada
tahun 2015 sampai dengan yang terupdate, yaitu tahun 2019 atau 2020,
dan data-data proyeksi untuk tahun 2020 atau 2021 sampai dengan tahun
2025. Jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk Penyusunan
Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten
Kebumen secara umum minimal adalah berupa data-data seperti yang
tercantum dalam Lampiran 1.
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs
Sistematika Dokumen Renaksi TPB/SDGs
Dokumen Renaksi TPB/SDGs akan berisi:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap
Nawacita, RPJMN dan RPJMD
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs
BAB II. KONDISI UMUM DAERAH
2.1. Kondisi Geografis
2.2. Kondisi Demografis
2.3. Kondisi Pemerintahan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 16
2.4. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
BAB III. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN
TPB/SDGs
3.1. Pilar 1 Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen
3.2. Pilar 2 Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen
3.3. Pilar 3 Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen
3.4. Pilar 4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten
Kebumen
BAB IV. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
5.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
5.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah
2. Lampiran 2. Capaian Indikator SDGs
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 17
BAB II
KONDISI UMUM DAERAH
2.1. Kondisi Geografis
2.1.1. Letak, Luas Wilayah, dan Batas
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang berada
di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen dalam
konteks regional pada posisi yang strategis sebagai penghubung antara
Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menjadi penghubung kota-kota besar
yang menjadi Kawasan pusat pertumbuhan tingkat regional dan nasional.
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.112 hektar atau
1.281,12 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai
dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.
Kabupaten Kebumen terletak antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan
109°22'-109°50' Bujur Timur. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten
Kebumen adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 18
Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten
Cilacap
Gambar 2. 2 Luas wilayah (dalam Km2) menurut kecamatan di
Kabupaten Kebumen
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020
76,37
68,42
61,87
44,84
43,25
48,77
62,41
52,35
20,91
22,96
28,95
33,73
57,75
27,37
42,04
34,58
43,68
43,43
33,84
53,795
100,15
19,48
31,4
109,29
5,23
65,15
Ayah
Buayan
Puring
Petanahan
Klirong
Buluspesantren
Ambal
Mirit
Bonorowo
Prembun
Padureso
Kutowinangun
Alian
Poncowarno
Kebumen
Pejagoan
Sruweng
Adimulyo
Kuwarasan
Rowokele
Sempor
Gombong
Karanganyar
Karanggayam
Sadang
Karangsambung
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 19
Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11
kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127
Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan
Karanggayam dengan total luas 109,29 km2 atau 8,53% dan Kecamatan
Sempor dengan luas 100,15 km2 atau 7,82% dari keseluruhan luas
Kabupaten Kebumen. Keduanya berada di bagian utara Kabupaten
Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan
Gombong, yaitu 19,48 km2 atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan
luas Kabupaten Kebumen. Walaupun kecamatan Karanggayam merupakan
kecamatan terluas, namun kecamatan dengan jumlah desa terbanyak
adalah kecamatan Ambal sebanyak 32 desa.
2.1.2. Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran
rendah dan kawasan perbukitan. Ketinggian tanah dari permukaan laut
pada setiap kecamatan terdapat kondisi yang berbeda-beda, untuk tinggi
wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 2. 3 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan
menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat pada gambar berikut:
9 14 16 15 18 17 17 16 11
38
198
18
37
2127 28
16 11 15 1729 26
20
66
117
71
Tinggi Wilayah (dalam…
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 20
Gambar 2. 4 Peta Topografi Kabupaten Kebumen
Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2018
Tingkatan kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten
Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar
52,26%;
b. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau
4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
c. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar
atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
d. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6
hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.
2.1.3. Klimatologi
Kabupaten Kebumen secara klimatologis merupakan daerah tropis
dengan curah hujan yang cukup tinggi. Curah Hujan di Kabupaten
Kebumen terbagi menjadi empat tingkatan yaitu 0-1000 mm/tahun, 1001-
2000 mm/tahun, 2000-3000 mm/tahun, >3000 mm/tahun. Menurut
Stasiun Meteorologi Sempor, suhu udara rata-rata di Kabupaten Kebumen
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 21
tahun 2020 berkisar antara 24,70°C sampai dengan 27,80°C. Untuk
kelembaban udara berkisar antara 77% sampai dengan 88%. Sedangkan
untuk curah hujan selama tahun 2020 sebesar 3.122 mm³ dan hari hujan
sebanyak 149 hari.
Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Kebumen
Sumber: RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
Tabel 2. 1 Curah Hujan dan Hari Hujan
No Bulan Curah Hujan (mm³) Hari Hujan
1 Januari 465,00 26
2 Februari 407,00 22
3 Maret 513,00 18
4 April 433,00 15
5 Mei 105,00 4
6 Juni 18,00 3
7 Juli 5,00 1
8 Agustus 10,00 3
9 September 35,00 7
10 Oktober 23,00 8
11 November 667,00 20
12 Desember 441,00 22
Total 3.122,00 149
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 22
2.1.4. Hidrogeologi
Kabupaten Kebumen secara hidrogeologi terdapat 2 (dua) sumber
air, yaitu air permukaan dan air tanah. Sumber air tersebut dimanfaatkan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Peta hidrogeologi
kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.6. Peta Hidrogeologi Kabupaten Kebumen
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan.
Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni
sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang dimanfaatkan masyarakat
untuk kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan irigasi pertanian.
Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan
pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di
Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 5,7
juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan
air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air tanah yang umum
digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-
sumur. Air tanah dalam salah satu jenisnya yaitu Cekungan Air Tanah
dengan persebaran di Kabupaten Kebumen sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 23
Tabel 2.1. Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen
No Cekungan Air Tanah Lokasi
1 Cekungan Air Tanah Banyumundal
Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2 Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo
Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring,
Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun,
Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3 Cekungan Air Tanah Kroya
Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.
Sumber: Bappeda Kabupaten Kebumen, 2018
Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang
membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Lukolo, Telomoyo
dan Wawar. Sebaran DAS tersebut dapat dilihat pada peta berikut:
Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 24
Kabupaten Kebumen memiliki tanah yang mengeluarkan banyak
mata air mengalir sepanjang tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. 2 Mata air yang mengalir di Kabupaten Kebumen
No Kecamatan Jumlah Mata Air Debit Air
(liter/detik)
1 Buayan 37 0,1 s.d. 222
2 Pejagoan 19 0,1 s.d. 6,5
3 Sruweng 25 0,1 s.d. 6,3
4 Ayah 18 0,1 s.d. 3,5
5 Rowokele 27 0,1 s.d. 100
6 Kutowinangun 3 0,1 s.d. 0,5
7 Poncowarno 12 0,1 s.d. 0,9
Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2019
Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air dapat
menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air
minum. Potensi air baku Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2. 3 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2018
No Sumber Air Baku Potensi Air Baku
1 DAS Wawar 11.097,38 liter/detik
2 DAS Luk Ulo 31.126,08 liter/detik
3 DAS Telomoyo 25.941,66 liter/detik
4 DAS Ijo 13.018,01 liter/detik
5 Mata Air ± 720 L/detik Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2019
2.1.5. Risiko Bencana
Kabupaten Kebumen memiliki kondisi topografi yang beragam dan
kondisi geologis yang dilewati cincin api, sehingga tidak dapat dipungkiri
bahwa ancaman bencana alam cukup lengkap.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 25
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Bencana Kabupaten Kebumen
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
Potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen antara lain adalah
bencana banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan, angin ribut, dan
longsor. Potensi bencana tsunami, dan banjir terdapat di Kecamatan
Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Adimulyo,
Puring, dan Kecamatan Kuwarasan karena berbatasan dengan pantai
selatan. Sedangkan potensi bencana longsor, terdapat di Kabupaten
Kebumen bagian utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Banjarnegara, dan di bagian barat. Selain dari jenis tanah yang cukup
lunak, juga kecuraman lereng di daerah tersebut, sehingga intensitas
terjadinya longsoran tanah cukup tinggi. Persebaran rawan bencana di
Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 4 Persebaran Rawan Bencana Kabupaten Kebumen
No Rawan Bencana Lokasi
1. Rawan Angin Ribut Sebagian wilayah Kecamatan Ambal, Kebumen,
Kutowinangun, Buluspesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil
Kecamatan Gombong.
2. Rawan Banjir Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Gombong,
Karanganyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong,
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 26
No Rawan Bencana Lokasi
Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno, dan
Padureso
3. Rawan Gempa Sebagian wilayah Kecamatan Karangsambung,
Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor, dan Rowokele.
4. Rawan Kekeringan Sebagian wilayah Kecamatan Padureso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam
5. Rawan Tsunami Sebagian wilayah Kecamatan Mirit, Ambal,
Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, dan Ayah.
6. Rawan Tanah Longsor
Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan,
Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsambung, Sadang, Padureso dan
Poncowarno. Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2019
2.2. Kondisi Demografi
Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan
sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan.
Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di
suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan manusia berorientasi pada
penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju
Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, soft
skill, dan berkarakter. Secara rinci potret kondisi kependudukan
Kabupaten Kebumen dapat dilihat dalam Tabel 2.1.
Tabel 2. 5 Indikator Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun
2015-2019
Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penduduk
1.346.309 1.358.448 1.364.905 1.375.221 1.388.490
Laki-laki 678.000 691.224 696.103 697.489 704.508
Perempuan
penduduk (%)
659.309 667.224 668.802 677.732 683.982
Kepadatan wilayah/km2
1.051 1.060 1.065 1.073 1.084
Rasio Jenis Kelamin
104,20 103,60 104,08 102,92 103,00
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 27
Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 tercatat
sebanyak 1.388.490 jiwa terdiri dari 704.508 penduduk laki-laki dan
683.982 perempuan. Sedangkan jumlah sex ratio pada tahun 2019
sebesar 103 artinya komposisi penduduk perempuan 3 persen lebih sedikit
dibanding penduduk laki-laki.
Gambar 2. 7 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun
2015 - 2019
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
Komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Kebumen pada
tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun)
dengan jumlah sebesar 948.983 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tidak
produktif (0-14 dan di atas 64 tahun) sebesar 439.507 jiwa. Dari data
tersebut maka rasio ketergantungannya adalah sebesar 46,31. Artinya,
dari setiap 100 orang penduduk berusia kerja (produktif) harus
menanggung 46 orang yang belum produktif (muda), atau dianggap tidak
produktif lagi (tua). Struktur kependudukan Kabupaten Kebumen
berdasarkan usia didominasi usia produktif, meskipun di sisi lain penduduk
usia lanjut juga cukup besar.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 28
Gambar 2. 8 Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Usia Tahun 2019
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kebumen
merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi
di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan
penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk
ke luar daerah (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk Kabupaten
Kebumen cukup terkendali selama kurun waktu lima tahun pertumbuhan
penduduk di bawah 1 persen. Jumlah rumah tangga sebanyak 412.294
rumah tangga, dan rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa
dan kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.084 jiwa/km².
Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2018
sebesar 0,76 persen dan menjadi 0,96 persen pada tahun 2019.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 29
Gambar 2. 9 Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Kebumen
Tahun 2015 -2019
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
2.3. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kebumen pada tahun 2015
sebesar 6,28%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 5,58%. Pada
tahun 2020 adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Kebumen melambat menjadi 2,00±1%. Hal itu
disebabkan oleh terhambatnya kegiatan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan perdagangan akibat pandemi Covid 19 yang
merupakan sektor kedua dan ketiga terbesar penyumbang PDRB
Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tahun
2015-2020 dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun
2015-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keterangan: *) Data Sementara
6,28
4,97 5,135,52 5,58
2,00 ± 1
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 30
Pada 5 (lima) tahun terakhir Produk Domestik PDRB (Atas Dasar
Harga Konstan/ADHK) meningkat dari tahun 2015 sebesar 16.116,55
miliar rupiah meningkat menjadi 18.773,05 miliar rupiah pada tahun 2018.
PDRB (ADHK) tahun 2019 diproyeksikan sebesar 19.825,06 miliar rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih
terus berkembang dan tumbuh positif. Perkembangan PDRB ADHK dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2. 11 Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Kebumen
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB (Atas
Dasar Harga Konstan/ADHK) menurut lapangan usaha di Kabupaten
Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2015-2019 (%)
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**
1 Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
27,45 24,67 23,25 22,66 21,31
2 Pertambangan dan
Penggalian
5,31 5,06 5,08 5,00 4,87
3 Industri Pengolahan 18,78 19,85 20,06 20,39 20,77
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
5 Pengadaan Air, 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
16.115,55 16.923,72
17.794,79 18.777,05
19.825,06
2015 2016 2017 2018* 2019**
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 31
No Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 6,73 7,19 7,17 7,00 7,06
7 Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
14,07 14,57 14,88 15,03 15,35
8 Transportasi dan
Pergudangan
3,77 3,96 4,04 4,07 4,16
9 Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
1,93 2,03 2,08 2,11 2,17
10 Informasi dan Komunikasi 1,59 1,68 1,89 2,05 2,23
11 Jasa Keuangan dan
Asuransi
2,88 2,92 2,99 2,91 2,88
12 Real Estat 1,24 1,26 1,25 1,21 1,22
13 Jasa Perusahaan 0,30 0,32 0,35 0,36 0,38
14 Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
3,40 3,49 3,43 3,30 3,24
15 Jasa Pendidikan 9,19 9,43 9,81 10,10 10,40
16 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
1,08 1,10 1,14 1,17 1,22
17 Jasa Lainnya 2,17 2,35 2,47 2,54 2,63
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Keterangan: *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
Kabupaten Kebumen memiliki 5 (lima) sektor pemberi kontribusi
terbesar PDRB pada tahun 2019. Pemberi terbesar adalah sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,31% namun mengalami
penurunan sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya. Sektor pemberi
kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan sebesar
20,77%. Kontribusi terbesar ketiga pada sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,35%. Kemudian
kontribusi terbesar ketiga pada sektor jasa pendidikan sebesar 10,40%,
yang mengalami kenaikan sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya. Sektor
penyumbang terkecil pada sektor kontruksi sebesar 7,06%, yang
mengalami kenaikan 0,06% dari tahun sebelumnya.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 32
7,06
10,40
15,35
20,77 21,31
Konstruksi Jasa Pendidikan Perdagangan Besardan Eceran;
Reparasi Mobil danSepeda Motor
IndustriPengolahan
Pertanian,Kehutanan dan
perikanan
Gambar 2. 12 Lima Sektor Penyumbang terbesar PDRB
Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
2.3.2. Inflasi
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum
dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok
masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa
di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan atau
diartikan sebagai penuruan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa.
Perubahan harga (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dibeli
masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK
merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan. harga dari
suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam
kurun waktu tertentu.
Laju inflasi pada tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 3,14% sedangkan
pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 0,96% menjadi 2,18%. Hal ini
menunjukkan secara umum kenaikan harga relatif stabil. Namun, pandemi
Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 berpotensi meningkatkan inflasi
Kabupaten Kebumen. Inflasi di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020
diprediksi sebesar 4,00 ± 1%. Hal ini karena distribusi pasokan barang
kebutuhan pokok terhambat akibat pandemi Covid-19. Laju inflasi
Kabupaten Kebumen tahun 2015-2020 selengkapnya tersaji pada gambar
berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 33
Gambar 2. 13 Laju Inflasi Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Keterangan: *)Data asumsi
Tabel 2.8. Inflasi Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok
Pengeluaran (%) Tahun 2015 – 2019
No Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019
1. Bahan Makanan 5,83 2,61 -0,50 5,01 3,14
2. Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
4,42 3,82 4,67 3,97 3,52
3. Perumahan, Air, Gas, Listrik
dan Bahan Bakar
1,93 1,36 3,52 1,14 0,42
4. Sandang 4,30 4,77 3,35 2,49 5,87
5. Kesehatan 1,90 6,66 2,72 2,08 1,83
6. Pendidikan, Rekreasi dan
Olahraga
2,70 5,70 3,79 1,16 1,76
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
-2,40 -2,08 5,89 2,75 -0,35
Umum 2,91 2,71 3,25 2,98 2,18 Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020
Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat mengontrol
peningkatan laju inflasi dengan memformulasikan dan mengeluarkan
kebijakan yang dapat menurunkan angka inflasi. Kebijakan tersebut
diantaranya melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala
terhadap ketersediaan dan kelancaran arus/distribusi barang-barang dan
jasa terutama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Barang-barang
dan jasa yang rentan berfluktuasi tinggi seperti komoditas bumbu-
2,912,71
3,25
3,14
2,18
4 + 1
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 34
0,24
0,23
0,22 0,22
0,21
2016 2017 2018 2019 2020*
bumbuan, sayur-sayuran dan komoditas dengan nilai konsumsi yang besar
semisal beras perlu diwaspadai dengan memperkuat ketahanan pangan
daerah.
2.3.3. Indeks Gini
Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang
menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai
koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Koefisien gini bernilai 0
menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau
setiap orang memiliki pendapatam yang sama. Sedangkang koefisien gini
bernilai 1 menunjukkan adanya ketimpangan yang sempurna, atau satu
orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.
Sehingga koefisien gini diupayakan untuk mendekati 0 yang menunjukkan
adanya pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi indeks gini, maka semakin tinggi
tingkat ketimpangan suatu daerah. Kabupaten Kebumen pada kurun
waktu 2016-2019 cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2020
Indeks Gini Kabupaten Kebumen sebesar 0,21 atau turun 0,01
dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,22. Indeks Gini sebesar 0,21
masuk ke dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.
Gambar 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keterangan: *)Data asumsi
2.3.4. Indeks pembangungan manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang
digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 35
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menjelaskan
kesejahteraanmasyarakat dari aspek Pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia yaitu
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.
Variabel perhitungan IPM mencakup: a) Angka Harapan Hidup saat lahir
(AHH) yang dihitung dari sensus dan survei kependudukan; b) Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) dengan cakupan perhitungan rata-rata lama sekolah
adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas; c) Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) yang dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke
atas; dan d) Pengeluaran per Kapita ditentukan dari nilai pengeluaran per
kapita dan paritas daya beli yang diukur dengan menggunakan 96
komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan).
IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2015-2019 mengalami
peningkatan sebesar 2,73 poin dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, pada
tahun 2020 IPM Kabupaten Kebumen diprediksi menurun menjadi 69,00
karena terjadinya pandemi Covid-19. Nilai tersebut berada di bawah target
RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 69,62. Pandemi Covid-19 menyebabkan
kualitas kesehatan penduduk dan daya beli masyarakat turun yang
merupakan komponen pembentuk IPM. Perkembangan IPM Kabupaten
Kebumen dalam kurun waktu 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada
gambar berikut:
Gambar 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2020
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keterangan: *)Data asumsi
66,87
67,41
68,29
68,80
69,60
69,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 36
66,87
67,41
68,2968,80
69,6069,49
69,98
70,52
71,12
71,64
69,55
70,18
70,81
71,39
72,02
2015 2016 2017 2018 2019
Kebumen Jawa tengah Nasional
Sementara itu, jika dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, nilai
IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional
yang pada tahun 2019 berturut-turut sebesar 71,64 dan 72,02.
Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional
dalam kurun waktu 2015-2019 secara lengkap tersaji dalam gambar di
bawah ini:
Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-
2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari
tingginya capaian angka IPM suatu wilayah, tetapi juga dilihat dari
kecepatan dalam peningkatan IPM. Kecepatan pertumbuhan IPM
Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 berkisar 0,75 % sampai 1,83 %.
Pertumbuhan tercepat pada tahun 2015 yaitu 1,83 %, yang kemudian
melambat pada tahun 2016 menjadi 0,81 %. Pada tahun 2017 meningkat
kembali menjadi 1,31 % namun pada tahun 2018 melambat menjadi 0,75
% dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 1,16 %.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 37
Gambar 2. 17 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2019
Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan
tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,
dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur
melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Aspek pengetahuan diukur
melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019
adalah 73,22 tahun yang mengalami peningkatan sebesar 0,45 tahun jika
dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 72,77 tahun. Jika
dibandingkan dengan Jawa Tengah, AHH Kabupaten Kebumen masih lebih
rendah, dimana AHH Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 74,24 tahun.
Sedangkan jika disandingkan dengan nasional, AHH Kabupaten Kebumen
lebih tinggi, dimana AHH nasional hanya sebesar 71,34 tahun.
Perbandingan lengkap AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan
Nasional selama kurun 2015-2019 tersaji dalam gambar di bawah ini:
1,83
0,81
1,31
0,75
1,16
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 38
71,77
72,8772,98 73,11 73,22
73,96 74,02 74,08 74,18 74,24
70,78 70,90 71,06 71,20 71,34
2015 2016 2017 2018 2019
Kebumen Jawa Tengah Nasional
Gambar 2. 18 AHH Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2019
sebesar 12,91 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah
sebesar 12,73 tahun namun lebih rendah dari HLS Nasional sebesar 13,06
tahun. Peningkatan HLS di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik karena
terjadi perkembangan pada setiap tahunnya, yang pada tahun 2015 HLS
Kabupaten Kebumen masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional.
Gambar 2. 19 HLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kebumen tahun 2019
adalah sebesar 7,34 tahun, di mana sangat dekat dengan RLS Jawa
12,21
12,45 12,57
12,9012,91
12,38 12,45
12,61 12,6312,73
12,5512,72
12,8512,91 13,06
2015 2016 2017 2018 2019Kebumen Jawa Tengah Nasional
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 39
Tengah yang sebesar 7,47 tahun. Namun jika dibandingkan dengan RLS
nasional, angka tersebut masih cukup rendah karena RLS nasional telah
mencapai angka 8,3 tahun.
Gambar 2. 20 RLS Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Pada aspek standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang
disesuaikan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 adalah Rp.8.967.000,-
atau naik sebesar Rp.210.000,- dibandingkan dengan tahun 2018. Jika
dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional,
angka tersebut masih sangat rendah karena pengeluaran per kapita Jawa
Tengah telah mencapai angka Rp.11.001.000,- dan Nasional sebesar
Rp.11.316.000,-.
Gambar 2. 21 Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribuan) Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
6,937,05 7,05
7,29 7,347,03 7,157,27
7,357,477,84 7,95
8,10 8,178,30
2015 2016 2017 2018 2019
Kebumen Jawa Tengah Nasional
8.008 8.276 8.446 8.757 8.976 9.930 10.153 10.377 10.777 11.001
10.150 10.420 10.664 11.059 11.316
2015 2016 2017 2018 2019
Kebumen Jawa Tengah Nasional
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 40
Berdasarkan 4 (empat) komponen/indikator pembentuk IPM yaitu
Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata
Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Kebumen
masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar. Kabupaten Kebumen
memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan IPM agar dapat setara
dengan daerah-daerah lain di Jawa Tengah maupun nasional, terutama
dalam meningkatkan pengeluaran per kapitanya.
2.3.5. Indeks Pembangunan gender (IPG)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks yang sama
dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan
antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Kabupaten
Kebumen pada tahun 2019 lebih tinggi dari Jawa Tengah maupun
Nasional, sehingga ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di
Kabupaten Kebumen lebih rendah daripada Jawa Tengah dan Nasional.
IPG Kabupaten Kebumen tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.9. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kebumen, Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Tahun Kebumen Jawa Tengah Nasional
2015 93,48 92,21 91,03
2016 N/A 92,22 90,82
2017 92,68 91,94 90,96
2018 93,09 91,95 90,99
2019* 92,69 91,82 90,96
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keterangan: *) Data proyeksi
Pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi mainstreaming utama
dalam rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 dalam upaya
mengembangkan SDM berkualitas dan daya saing yang menjadi prioritas
utama dalam kurun waktu 2020-2024. Pengarusutamaan gender diukur
melalui indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks
Pemberdayaan Gender. Selain itu kesetaraan gender juga menjadi salah
satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s) yang
pencapaiannya menjadi konsensus bersama secara global.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 41
2.3.6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks untuk mengukur
ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan
pengambilan keputusan. Indeks pembangunan gender (IDG) digunakan
untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki
dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
Komponen yang digunakan untuk mengukur IDG adalah keterwakilan
perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesioanal,
manajer, administrasi dan teknisi.
Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari
68,09 pada tahun 2018 menjadi 68,32 pada tahun 2019. Namun angka
tersebut masih di bawah Jawa Tengah dan Nasional yang berturut-turut
sebesar 74,18 dan 72,56. Angka tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik,
pengambilan keputusan dan dalam bidang perekonomian.
Tabel 2.10. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kebumen, Jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019
Tahun Kebumen Jawa Tengah Nasional
2015 68,76 74,80 70,83
2016 N/A 74,89 71,39
2017 70,13 75,10 71,74
2018 68,09 74,03 72,10
2019* 68,32 74,18 72,56 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Keterangan: *) Data proyeksi
Kemiskinan
Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten
Kebumen menjadi tertinggi di Jawa Tengah yaitu 16,82 % dengan total
201.300 penduduk miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin
Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel dibawah yang menunjukkan
penurunan jumlah penduduk miskin di 5 (lima) kabupaten tetangga di
Propinsi Jawa Tengah selama periode 2015-2019.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 42
2015 2016 2017 2018 2019
Pend. Miskin 241.900 235.900 233.500 208.700 201.340
Pend. Miskin (%) 20,44 19,86 19,6 17,47 16,82
0
5
10
15
20
25
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Tabel 2.11. Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen
dengan 5 Kabupaten Tetangga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015-2019
Kabupaten
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
(ribu) %
Jumlah
(ribu) %
Jumlah
(ribu) %
Jumlah
(ribu) %
Jumlah
(ribu) %
Cilacap 243,5 14,39 240,2 14,12 238,3 13,94 193,2 11,25 185,2 10,73
Banyumas 285,9 17,52 283,9 17,23 283,2 17,05 226,2 13,50 211,7 12,53
Banjarnegara 165,4 18,37 158,2 17,46 156,8 17,21 141,7 15,46 136,1 14,76
Purworejo 101,3 14,27 99,1 13,91 98,6 13,82 83,6 11,67 82,2 11,45
Wonosobo 166,4 21,45 160,1 20,53 159,2 20,32 138,3 17,58 131,4 16,62
Kebumen 241,9 20,44 235,9 19,86 233,4 19,60 208,7 17,47 201,3 16,82
Jawa Tengah 4.577,0 13,32 4.506,9 13,27 4.450,7 13,01 3.897,2 11,32 3.743,2 10,80
Nasional
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Tingkat kemiskinan (P0) di Kabupaten Kebumen pada kurun waktu
2015-2019 terus mengalami tren penurunan sebesar 40.560 jiwa atau
berhasil mengurangi rata-rata 10.140 jiwa per tahun. Selama kurun waktu
2015-2019 kinerja penurunan prosentase penduduk miskin paling tinggi
ada pada tahun 2018 yaitu turun sebesar 2,13% atau sebesar 24.790 jiwa
jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perkembangan penduduk miskin
Kabupaten Kebumen tahun 2015-2019 secara lebih lengkap disajikan pada
tabel berikut:
Gambar 2. 22 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 43
20,44 19,86 19,6017,47 16,82
20,02 19,26 18,50 17,74 16,98 16,22 15,45
16,07 15,32
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Realiasi Target RPJMD Perkiraan
Selama kurun waktu 2015-2019 angka kemiskinan turun 3,62% atau
sekitar rata-rata 0,91% per tahunnya. Target penurunan kemiskinan pada
dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebesar 17,74%
sementara capaian angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 17,47%
artinya capaian penurunan kemiskinan pada tahun 2018 telah melampaui
target kinerja pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2015-
2021. Demikian pula pada tahun 2019 angka kemiskinan ditargetkan
menurun sebesar 16,98% sementara capaiannya sebesar 16,82%.
Berdasarkan dokumen RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan pada tahun
2021 ditargetkan sebesar 15,45%.
Gambar 2. 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
Dengan adanya pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020
menyebabkan target angka kemiskinan RPJMD tidak dapat dipenuhi
karena angka kemiskinan meningkat menjadi 20±1%. Hal ini terjadi
karena penduduk rentan miskin berpotensi menjadi penduduk miskin pada
tahun 2020. Penduduk rentan miskin tersebut adalah penduduk yang
berada pada desil 3 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun
2019 semester 2 sejumlah total 201.340 jiwa. Pandemi Covid 19
menyebabkan penduduk rentan miskin mengalami keterbatasan untuk
melakukan kegiatan ekonomi sehingga sulit keluar dari garis kemiskinan.
Diperlukan bantuan sosial kepada penduduk rentan miskin untuk
memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 44
4,083,78
3,62
2,48 2,58
1,19 1,11 0,99
0,55 0,65
2015 2016 2017 2018 2019Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2)
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama kurun waktu
2015-2019 mengalami trend yang fluktuatif. Pada periode 2015-2018 P1
dan P2 Kabupaten Kebumen terus menurun yang artinya jarak antara
pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin kecil, dan
jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten
Kebumen juga semakin dekat atau ketimpangan antar penduduk miskin
cukup baik. Namun pada tahun 2019 P1 dan P2 di Kabupaten Kebumen
meningkat. P1 pada tahun 2018 sebesar 2,48 menjadi 2,58 pada tahun
2019, dan P2 pada tahun 2018 sebesar 0,55 menjadi 0,65 pada tahun
2019. Artinya jarak antara pendapatan penduduk miskin dengan garis
kemiskinan dan jarak rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin
merenggang atau semakin jauh.
Gambar 2. 24 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan
Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2021
Sumber : SEPAKAT Bappenas dan data diolah, 2020
Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan garis kemiskinan tidak
diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin
secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat
miskin semakin jauh dengan garis kemiskinan. Penanggulangan
kemiskinan ke depan tidak hanya berfokus pada penanggulangan
kemiskinan dari sisi mikro pada perlindungan sosial, pemberdayaan
ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses
kebutuhan dasar, namun perlu optimalisasi intervensi penanggulangan
kemiskinan dari sisi makro yaitu penciptaan lapangan kerja, menjaga
tingkat inflasi, maupun peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 45
BAB III
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/ SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Dalam perencanaan dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan atau
SDGs periode 2016-2019 secara umum sudah dilakukan penyalarasan
SDGs ke dalam dokumen RPJMD Kebupaten Kebumen periode 2016-2021,
walaupun perumusan TPB/SDGs ditingat global baru dilakukan diakhir
tahun 2015 dan ditingkat Pusat baru ditindaklanjuti melalui Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-DESA telah
mengeluarkan metadata 241 indikator (versi Maret 2016) untuk mengukur
pencapaian target TPB/ SDGs. Berdasarkan Metadata Indikator SDGs
Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB/SDGs
Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 Target dan 320 Indikator.
Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori
pertama” dengan tanda (*), adalah indicator yang sesuai dengan indikator
global; “kategori kedua”, adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b,
...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi
indikator global; dan “kategori ketiga”, adalah indikator global yang belum
didefinisikan dan akan dikembangkan.
Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4
(empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen
Metadata Indikator SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial yang
mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang
mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar Pembangunan Lingkungan
yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan (4) Pilar
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.
Metadata Indikator TPB/SDGs Indonsia disusun untuk memberikan
pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan
digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengkuru pencapaian
TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain
di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota di
Indonesia. Adapun secara umum kondisi capaian target SDG’s di
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 46
Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2019 akan dijelaskan
berdasarkan pilar pembangunan SDGs.
3.1. Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Kebumen
3.1.1. Tujuan 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di
Manapun
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030
Agenda For Sustainable Development tujuan mengakhiri kemiskinan
menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakti dalam SDGs. Tujuan
pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala
Bentuk Di Mana Pun” (End poverty in all its forms everywhere). Tujuan
utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan
berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti
infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Persoalan
kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat
kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan
dari berbagai sisi. Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat
dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya
menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa
hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat
untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak
dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau
kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Didalam konteks pembangunan kemiskinan dibedakan menjadi
kemiskinan absolute dan kemiskinan relative serta kemiskinan makro dan
kemiskinan mikro. Dalam kumpulan istilah ilmu komputer dan ilmu sosial
disebutkan bahwa data makro disebut juga data aggregate (jumlah) atau
data yang dijumlahkan, sedangkan, data mikro disebut juga data tingkat
individu atau data yang mengandung informasi individu. Kedua data tadi
selama ini dikelola dan diterbitkan resmi oleh BPS secara berkala.
Kemiskinan juga masih menjadi permasalahan dalam pembangunan.
Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Kebumen dengan mengalokasikan berbagai program unggulan
penanggulangan kemiskinan baik dalam RPJPD 2005-2025 maupun dalam
RPJMD 2015-2021. Dalam evaluasi capaian RPJMD target kemiskinan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 47
menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan
kelembagaan dan program penanggulangan kemiskinan.
1. Kondisi Kemiskinan di Kebupaten Kebumen
Persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen di Tahun
2019 sebesar 16,82% dengan jumlah penduduk miskin diangka
201.340 jiwa. Perkembangan posisi relatif persentase penduduk
miskin Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan kabupaten
lainnya di Jawa Tengah pada Tahun 2019, persentase penduduk
miskin Kabupaten Kebumen, namun untuk jumlah penduduk miskin
menduduki peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Brebes dan
Kabupaten Banyumas. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar.
Gambar 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin dan
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se Jawa Tengah Tahun 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik 2019 dan data diolah
Dilihat dari perkembangan antar waktu Persentase penduduk
miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen dari Tahun
2015 sd 2019 dapat dilihat pada Gambar .
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 48
Gambar 3. 2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Berdasar Data Makro
Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019 dan data diolah
Selama Tahun 2015 sd 2019 angka kemiskinan turun 3,62%
(0,91% per tahun) atau penduduk miskin turun berkurang sebesar
40.560 jiwa (10.140 jiwa per tahun) Perkembangan relevansi
persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen pada lima tahun
terakhir (2015-2019) sejalan dengan penurunan capaian persentase
penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat
pada Gambar 3.3.
Gambar 3. 3 Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 sd 2019 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik 2015-2019 dan data diolah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 49
Sedangkan jika melihat kondisi kemiskinan, menurut jenis
kelamin dan kelompok umur maka data yang dapat digunakan
adalah kemiskinan mikro, adapun gambaran kondisi kemiskinan
berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai
berikut :
Tabel 3. 1 Kemiskinan Mikro berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur
No Kategori
Indikator
Jml Data Status kesejahteraan
1
>Status Kesejahteraan Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga Desil 1 39.141
Jumlah Rumah Tangga Desil 2 54.961
Jumlah Rumah Tangga Desil 3 41.472
Jumlah Rumah Tangga Desil 4 18.270
Jumlah Rumah Tangga Desil 1 - 4 153.844
2
>Status kesejahteraan Individu
Jumlah Individu Desil 1 186.520
Jumlah Individu Desil 2 196.897
Jumlah Individu Desil 3 121.931
Jumlah Individu Desil 4 53.041
Jumlah Individu Desil 1 - 4 558.389
3
>Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Usia
KRT perempuan usia dibawah 45 tahun 2.480
KRT perempuan usia 45 - dibawah 60 tahun
8.115
KRT perempuan usia diatas 60 tahun 14.742
Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan
25.337
4
>Status kesejahteraan individu menurut kelompok usia
Perempuan dengan usia dibawah 6 tahun 5.704
Laki-laki dengan usia dibawah 6 tahun 5.991
Jumlah Individu dibawah usia 6 tahun
11.695
Perempuan dengan usia 6-14 tahun 39.681
Laki-laki dengan usia 6-14 tahun 42.753
Jumlah Individu usia 6-14 tahun 82.434
Perempuan dengan usia 15-44 tahun 121.120
Laki-laki dengan usia 15-44 tahun 130.618
Jumlah Individu usia 15-44 tahun 251.738
Perempuan dengan usia 45-59 tahun 59.641
Laki-laki dengan usia 45-59 tahun 56.186
Jumlah Individu usia 45-59 tahun 115.827
Perempuan dengan usia 60 tahun keatas 51.852
Laki-laki dengan usia 60 tahun keatas 44.480
Jumlah Individu usia 60 tahun
keatas
96.332
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 50
No Kategori
Indikator
Jml Data
Status kesejahteraan
Jumlah individu sampai dengan usia
60 tahun keatas
552.322
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
2. Pencapaian Target Kemiskinan
Selama beberapa tahun terakhir kemiskinan di Kabupaten
Kebumen menggambarkan trend penurunan ditahun 2016 angka
kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 18,86% sedangkan
ditahun 2019 angka kemiskinan menurun menjadi 16,8%. Walaupun
angka kemiskinan selalu menurun tetapi angkanya masih relatif
tinggi apabila dibandingkan dengan angka provinsi dan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Gambar 3. 4 Capaian Target dan Realisasi Kemiskinan
Kabupaten Kebumen
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
Pencapaian taget persentase kemiskinan di Kabupaten
Kebumen bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2016 angka kemiskinan
ditargetkan sebesar 19,26% dan berhasil diturunkan menjadi
18,86%, ditahun 2017 dari angka kemiskinan yang ditargetkan
sebesar 18,5% angka kemikinan justru mengalami kenaikan menjadi
19,6%, di tahun 2018 dari taget sebesar 17,74% dapat direalisasikan
sebesar 17,47, di tahun 2019 dari target 16,98% realisasinya dapat
19,2
6
18,8
6
18,5
19,6
17
,74
17
,47
16,9
8
16,8
16,6
2
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target
2016 2017 2018 2019 2020
Capaian target Kemiskinan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 51
diturunkan sedikit sebanyak 16,8% sedangkan ditahun 2020 angka
kemiskinan ditargetkan sebesar 16,62% adanya pandemic Covid-19
tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di
masyarakat sehingga target penurunan angka kemiskinan
dimungkinkan tidak tercapai.
3. Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai
dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
2016-2021 antara lain :
a. Penyusunan satu data kemiskinan Kabupaten Kebumen melalui
kegiatan pendataan dan verifikasi lapangan terhadap data
kemiskinan dengan indikator yang mengkombinasikan indikator
kemiskinan nasional dan indikator kearifan lokal.
b. Menyusun model penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis
kawasan pada daerah/wilayah-wilayah tertentu yang menjadi
kantong kemiskinan.
c. Menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai suatu
gerakan daerah dan gerakan bersama para pemangku
kepentingan sebagai pilar pilar utama pembangunan serta
dilaksanakan melalui fondasi nilai-nilai agama dan budaya
masyararakat.
d. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah
e. Optimalisasi dan dinamisasi tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan daerah (TKPKD).
Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen
secara garis besar dilaksanakan melalui program dan kegiatan
prioritas prioritas/unggulan, antara lain:
a. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dan
Pemberdayaan Masyarakat.
b. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan
beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
Kelompok program ini terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung.
c. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Melalui
Agribisnis, Agama, Budaya Dan Pendidikan
d. Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Daya
Saing UMKM dan Koperasi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 52
e. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan
akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro
dan kecil.
4. Alokasi Anggaran Kemiskinan
Anggaran Kemiskinan selama lima tahun terakhir mengalami
fluktuatif pada tahun 2016 alokasi anggaran kemiskinan sebesar
Rp.366.685.689.600 ditahun 2017 mengalami kenaikan menjadi
Rp.563.245.656.000 di tahun 2018 juga mengalami kenaikan
menjadi Rp.573.054.701.050 sedangkan ditahun 2019 ada
penurunan, alokasi anggaran ditahun 2019 hanya sebesar
Rp.271.835.870.920
Gambar 3. 5 Perbandingan Anggaran Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan Penduduk Kemiskinan
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
1. Penduduk yang menjadi Jaminan Kesehatan di Kabupaten
Kebumen
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan
menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat
wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
366.685.689.600
563.245.656.000
573.054.701.050
768.962.293.800
817.174.975.000
19,8619,6
17,47
16,82
17,59
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
0
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
800.000.000.000
900.000.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran Kemiskinan Penduduk Kemiskinan %
Linear (Penduduk Kemiskinan %)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 53
2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
Pemerintah. Dalam pembangunan kesehatan penyediaan jaminan
kesehatan merupakan komponen yang sangat penting. Program ini
merupakan program untuk melindungi masyarakat dari
permasalahan kesehatan, terutama masyarakat miskin. Kategori
jaminan kesehatan terdiri dari terdiri dari PBI (Penerima Bantuan
Iuran), PPU (Pekerja Penerima Upah), Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian kepesertaan jaminan
kesehatan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 2 Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
PBI 644.386 719.233 764.783 803.523 802.532
PPU 86.051 71.635 77.681 80.739 205.551
PBPU/Mandiri 36.368 74.407 93.339 120.733 124.789
Bukan Pekerja 30.000 29.689 29.216 29.301 23.846
Total 796.805 894.964 965.019 1.034.296 1.156.718
Jumlah Penduduk 1.358.448 1.364.905 1.375.221 1.385.577 1.395.969
Persentase 58,66 65,57 70,17 74,65 82,86
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2. Pencapaian Target Jaminan Kesehatan
Target SDGs dalam hal jaminan kesehatan adalah pada tahun
2030 semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan UHC (universal
health coverage). Permasalahan yang ada dalam pencapaian SDGs
adalah masih cukup banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang
belum memiliki jaminan kesehatan, termasuk penduduk miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan, adapun kepemilikan jaminan
kesehatan pada setiap kuintil (per 20 persen) penduduk adalah
sebagai berikut :
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 54
Gambar 3. 6 Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Sumber : Bappenas, 2020
3. Kebijakan dan Program Jaminan Kesehatan
Kebijakan jaminan kesehatan yang di Kabupaten Kebumen
selain dengan pemberian bantuan iuran kepada peserta PBI-JKN,
Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mengalokasikan anggaran
guna memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk
masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Daerah. Kebijakan Jamkesda
diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan Daerah.
4. Anggaran Program Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen
dianggarkan melalui program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan, kegiatan dari program ini adalah kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat. Alokasi kesehatan dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, rinciannya adalah sebagai
berikut:
41657 42371
39179
36811
41896
2416223075
26041
28503
23561
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Punya Tidak Punya
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 55
Gambar 3. 7 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan
1. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang
ketenagakerjaan
Catatan : Belum mendapatkan data dan informasi.
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan
rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
1. Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan renta yang
terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/Jumlah
penyandang disabilitas miskin
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
864.213.870 856.589.000
14.360.000.000 14.219.272.000
19.718.322.000
2016 2017 2018 2019 2020
ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 56
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak. Pemerintah Kabupaten Kebumen selama lima tahun
terakhir berupaya untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Adapun jumlah
penyandang disabilitas di Kabupaten Kebumen adalah sebagai
berikut :
Tabel 3. 3 Jenis Disabilitas
No Jenis Disabillitas 2015 2017 2018
1 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)
152 152 153
2 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tuna Netra
55 55 55
3 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Mental
eks psikotik (Tuna Laras)
38 38 38
4 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Mental
Reterdasi (Tuna Grahita)
369 369 364
5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tuna Rungu/Wicara (bisu tuli)
74 74 74
6 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK): Tubuh (Tuna Daksa)
565 565 566
7 Penyandang Disabilitas: Disabilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda)
271 271 273
8 Penyandang Disabilitas: Mata (Tuna Netra)
92 92 92
9 Penyandang Disabilitas: Mental
Eks Psikotik (Tuna Laras)
172 172 173
10 Penyandang Disabilitas: Mental Reterdast (Tuna Grahita)
780 780 784
11 Penyandang Disabilitas: Bisu Tuli (Tuna
Wicara)
86 86 86
12 Penyandang Disabilitas: Tubuh (Tuna Daksa)
1.476 1.476 1.479
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
2. Pencapaian Target Jumlah penyandang disabilitas yang
miskin dan renta yang terpenuhi hak dasarnya dan
inklusivitas/Jumlah penyandang disabilitas miskin.
Disabilitas yang sudah menerima bantuan pada tahun 2019
sebanyak 8.010 jiwa bertambah 53,38% dibandingkan pada tahun
2016 sebanyak 3.734. Melihat kondisi tersebut, maka masih perlu
perhatian serius dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas/jumlah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 57
penyandang disabilitas miskin karena ada penyandang disabilitas
yang belum tertangani oleh pemerintah.
Gambar 3. 8 Realisasi Penyandang disabilitas yang miskin dan renta yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
3. Kebijakan dan Program Disabilitas
Kebijakan untuk disabilitas di tingkat Nasional diatur melalui
Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi
Hak-hak Penyandang Disabilitas dan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltias, sedangkan di
Kabupaten Kebumen Peraturan Daerah tentang Disabilitas masih
dalam proses pembahasan dan penetapan. Program yang diarahkan
untuk disabilitas adalah program pembinaan para penyandang cacat
dan trauma.
4. Anggaran Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma.
Realisasi anggaran untuk program pembinaan para penyandang
cacat dan trauma selama mengalami kenaikan. Ditahun 2016
realisasinya adalah sebesar Rp.9.100.000.000 ditahun 2017
mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 5.200.000.000
selanjutnya pada tahun 2018 dan tahun 2019 terus mengalami
kenaikan.
30,75% 34,18%
71,07%75,24% 75,70% 75,70% 74,30% 75,79%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan renta yangterpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/Jumlah
penyandangdisabilitas miskin
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 58
Gambar 3. 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan
Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan
1. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai
Bersyarat/Program Keluarga Harapan di Kabupaten
Kebumen
Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,
Pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Salah
satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah
program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai
kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tujuan PKH adalah
untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah
perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari
kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan
mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan
dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga
generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Selain
PKH ada beberapa program bantuan sosial yaitu bantuan sembako
atau BPNT dan PBI KIS adapun jumlah penerima bantuan sosial
adalah sebagai beikut :
2016 2017 2018 2019
9.100.000.000
5.200.000.000
7.800.000.000
12.100.244.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 59
Tabel 3. 4 Data Program Bantuan Sosial APBN
Nama Program
Sasaran Penanggung Jawab
Program
Jumlah Penerima
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sembako/
BPNT
KK Kemensos - - - - 118.235
PKH KK Kemensos 30.534 30.518 30.068 48.061 71.862 68.583
PBI KIS Jiwa Kemensos 649.291 649.291 695.891 709.878 712.344 712.835
Sumber : Data Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih
menjadi salah satu masalah kesehatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu
upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kasus kematian ibu dan bayi
dilakukan dengan meningkatkan cakupan pelayanan persalinan melalui
PONED maupun PONEK. Cakupan pertolongan ibu bersalin oleh tenaga
kesehatan Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di
Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 4 tahun
terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan sebesar 96,08 persen meningkat menjadi 99,90 persen
di tahun 2019. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019 dapat dilihat
pada Tabel 3.5.
Tabel 3. 5 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga
Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga
Kesehatan
20.488 19.236 19.538 18.508 19.610
Jumlah total Ibu Bersalin 20.533 20.020 19.583 18.535 19.626
Persentase 99,78 96,08 99,77 99,85 99,90
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
1. Pencapaian Target Jumlah Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan
terakhirnya di fasilitas kesehatan
Cakupan pelayanan persalinan pada fasilitas kesehatan
ditargetkan mampu mencakup 100% perempuan kawin umur 15-49
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 60
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Capaian target tahun 2019 menunjukkan masih adanya kasus
kelahiran yang belum dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan.
Tahun 2019 ditargetkan 100% tetapi realisasinya hanya 99,9%
artinya masih ada proses persalinan diluar fasilitas kesehatan.
Gambar 3. 10 Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2. Kebijakan dan Program
Dalam rangka peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas
Pelayanan, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat khususnya ibu hamil akan keselamatan ibu saat
melahirkan, selain itu juga Pemerintah Kabupaten Kebumen
meningkatkan sarana dan prasarana dan pembangunan infrastruktur
fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskemas.
3. Anggaran Peningkatan Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Peningkatan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas selalu
dilakukan selama lima tahun terakhir tujuannya adalah untuk
optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk persalinan di Puskesmas.
Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah pengadaan sarana
90
96,5
90
98,5
92 92
100
99,9
T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 61
dan prasarana termasuk peningkatan puskesmas menjadi puskesmas
rawat inap sehingga mutu pelayanan kesehatan dasar meningkat.
Jumlah alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas selama lima tahun terakhir adalah sebanyak Rp.
28.160.846.000. Alokasi anggaran peningkatan puskemas menjadi
puskemas rawat inap selama lima tahun terakhir juga terus
pengalami peningkatan tertinggi ada ditahun 2019 sebesar Rp.
17.277.754.000 sedangkan total anggaran untuk lima tahun terakhir
adalah sebesar Rp. 65.921.538.000. dengan adanya kegiatan ini
diharapkan semua persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan
termasuk puskesmas.
1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
imunisasi dasar lengkap
1. Imunisasi dasar
Imunisasi dasar lengkap untuk anak umur 12-23 bulan
merupakan salah satu tujuan dari SDGs, Imunisasi menjadi prioritas
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diimplementasikan dari
tingkat pusat sampai dengan daerah. Imunisasi dilakukan untuk
mencegah penyakit, kecacatan dan kematian yang dilakukan dengan
memberikan vaksin tertentu ke dalam tubuh. Pelaksanaan program
imunisasi selain menjadi tujuan dari SDGs juga menjadi komitmen
internasional lainnya yaitu universal child immunization yang meliputi
vaksin BCG, polio, DPT, campak dan hepatitis B.
Tabel 3. 6 Imunisasi dasar lengkap
Tahun 2015 2016 2017 2018
Imunisasi DT Anak Sekolah 99,65% 99,50% 99,50% 99,12%
Imunisasi TD Anak Sekolah 99,69% 99,54% 99,64% 99,54%
Imunisasi Campak Anak Sekolah 99,48% 99,51% 99,20% 99,20%
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2. Pencapaian Target Persentase anak umur 12-23 bulan yang
menerima umunisasi dasar lengkap
Capaian imunisasi dasar telah mencapai 100%. Alokasi
anggaran peningkatan imunisasi sejak tahun 2016 sampai dengan
tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2016 anggaran
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 62
peningkatan imunisasi sebesar Rp.130.000.000 ditahun 2017
meningkat menjadi Rp.153.000.000 ditahun 2018 meningkat menjadi
Rp.240.000.000 dan ditahun 2019 meningkat signifikan menjadi
Rp.672.305.000.
Gambar 3. 11 Persentase bayi (0-12 bulan) yang
mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3. Anggaran Program Peningkatan Imunisasi
Capaian imunisasi dasar yang sudah baik dengan capaian
realisasi 100% tentunya selaras dengan anggaran yang dialokasikan
untuk imunisasi, alokasi anggaran peningkatan imunisasi sejak tahun
2016 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Di
tahun 2016 anggaran peningkatan imunisasi sebesar Rp.130.000.000
ditahun 2017 meningkat menjadi Rp.153.000.000 ditahun 2018
meningkat menjadi Rp.240.000.000 dan ditahun 2019 meningkat
signifikan menjadi Rp.672.305.000.
90
96,5
90
98,5
92
100 100 100
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 63
Gambar 3. 12 Anggaran Peningkatan Imunisasi APBD Kab.Kebumen 2016-2019
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sema
cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang
berstatus kawin
1. CPR (contraceptive prevalence rate)
Program Keluarga Berencana Nasional adalah upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan
keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran
dan pertumbuhan penduduk. Program KB merupakan salah satu dari
program PWS-KIA. (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu
dan Anak). Sedangkan CPR merupakan cakupan peserta KB aktif
dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
2. Pencapaian Target Prevalensi penggunaan metode
kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur
(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
Rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi
71,00 di tahun 2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB
agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen
130.000.000 153.000.000
240.000.000
672.305.000
2016 2017 2018 2019
Anggaran Peningkatan Imunisasi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 64
Tabel 3. 7 Target Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur
(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah anak
perkeluarga
2,7 2,7 2,7 3 2,08
Jumlah Pasangan Usia
Subur
214.553 208.841 206.543 199.509 198.315
Jumlah Pasangan Usia
Subur ber-KB
155.134 155.134 154.502 142.389 141.441
Jumlah Pasangan Usia
Subur tidak ber-KB
59.419 53.707 52.041 51.360 56.874
Rasio Akseptor KB 72,31 74,28 74,80 71,37 71,00
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
2. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Anggaran Program Keluarga Berencana ditahun 2016 sebesar
Rp.101.335.582.686 ditahun 2017 mengalami penurunan sedangkan
ditahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan, anggaran
ditahun 2019 mencapai Rp.235.797.987.412.
Anggaran Program pelayanan kontrasepsi tahun 2016
dianggarkan sebesar Rp.9.153.144.000 sedangkan untuk tahun-
tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 justru mengalami
penurunan.
Tabel 3. 8 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM 2016 2017 2018 2019
Program keluarga
berencana
101,335,582,686 92,527,619,782 181,056,458,362 235,797,987,412
Program pelayanan
kontrasepsi
9,153,144,000 4,472,499,460 6,550,190,400 4,438,448,352
Program pembinaan
peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB kr
yang mandiri
4,080,349,546 3,267,059,406
Program
pengembangan pusat
pelayanan informasi
dan konseling krr
1,556,240,426 3,194,815,104
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 65
PROGRAM 2016 2017 2018 2019
Program penyiapan
tenaga pedamping
kelompok bina
keluarga
1,221,516,270 1,404,825,812 3,630,838,666 8,331,286,600
Program promosi
kesehatan ibu bayi dan
anak melalui kelompok
kegiatan dimasyarakat
1,297,321,298
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Air minum adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Pelayanan
air minum di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kebumen, dan masyarakat. Sedangkan swasta belum
terlibat dalam melakukan pelayanan air minum. PDAM melayani
penyediaan air minum perkotaan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum
melayani pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan. Jika
melihat sumber air minum utama rumah tangga yang ada di Kabupaten
Kebumen, sebanyak 2.257 rumah tangga menggunakan air kemasan
dalam memenuhi air minum sehari-hati, sebanyak 3.109 menggunakan air
ledeng, terbanyak adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air
terlindung dengan jumah 108.202 rumah tangga dan yang menggunakan
sumber tidak terlindung juga masih cukup banyak sebesar 40.276 rumah
tangga.
Tabel 3. 9 Sumber air minum utama rumah tangga Tahun 2019
SUMBER AIR MINUM JUMLAH RUMAH
TANGGA
Air kemasan 2.257
Air ledeng 3.109
Sumber terlindung 108.202
Sumber tidak terlindung 40.276
Sumber : DTKS Tahun 2020 data diolah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 66
1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sumber air minum layak dan
berkelanjutan.
Indikator yang ada di Kabupaten Kebumen selama ini
menggunakan indikator proxy yaitu Prosentase Penduduk berakses
air minum. Adapun capaiannya pada tahun 2016 penduduk dengan
akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM,
PAMSIMAS dan DAK) sebesar 86.38%, pada tahun 2019 kondisi ini
meningkat menjadi 87,16% atau dalam kurun waktu 4 tahun
meningkat sebesar 0,78%, saat ini masih ada penduduk sekitar
12,84% yang belum dapat mengakses air minum layak.
Gambar 3. 13 Prosentase Penduduk berakses Air Minum
Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
2. Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Realisasi anggaran Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah pada tahun 2017 mengalami
kenaikan yang signifikan bila dibandingkan tahun 2016, sedangkan
untuk tahun 2018 dan tahun 2019 terus mengalami penurunan.
68,69
86,38
75,69
87,1682,6
89,16 89,43 87,16
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Prosentase Penduduk Berakses Air Minum
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 67
Gambar 3. 14 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Kesehatan lingkungan merupakan hal yang penting dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat, perilaku dan budaya masyarakat
sangat mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Beberapa kebiasaan
yang ada dimasyarakat yang mempengaruhi kesehatan lingkungan antara
lain kebiasaan pembuangan air limbah rumah tangga ke sungai, limbah
rumah tangga terdiri dari sisa sabun mandi, sabun cuci dan tinja manusia.
Dibeberapa wilayah Kabupaten Kebumen juga masih banyak mempunyai
kebiasaan membuang air besar disungai, membuang sisa limbah rumah
tangga dan industri rumah tangga disungai sehingga mencemari kondisi
air sungai. Dari uji pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Perkim LH
juga ditemukan masih tingginya pencemaran air.
Tabel 3. 10 Uji Pencemaran Air
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Uji pencemaran air 51,25 56,67 56,67 63,33 74*
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
7.265.495.328
219.182.741.700 211.267.000.152
195.363.135.058
-
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
2016 2017 2018 2019
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 68
1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Sampai dengan bulan januari tahun 2020 cakupan penduduk
(%) dengan akses sanitasi layak sebesar 87,49%. Dilihat dari jenis
tempat buang air besar masih ada 21% atau sebanyak 32.847
rumah tangga yang tidak memiliki akses tempat buang air besar dan
14% rumah tangga atau sebanyak 20.905 menggunakan jamban
bersama/umum, sedangkan yang sudah mempunyai jamban
sebanyak 65% atau 100.092 rumah tangga. Sebagian besar
masyarakat masih menggunakan lubang tanah sebagai tempat
pembuangan akhir tinja sebesar 17% dan 22% menggunakan
tempat pembuangan akhir tinja lainnya salah satunya adalah sungai,
sehingga sangat berpotensi mencemari air.
Gambar 3. 15 Jenis Tempat Buang Air Besar dan Jenis Tempat Pembungan Akhir Tinja
Sumber : DTKS Finalisasi Januari 2020 data diolah
Indikator target persentase rumah tangga yang memiliki akses
layanan sanitasi layak dan berkelanjutan yang ada dalam Laporan
Pencapaian SDGs Kabupaten Kebumen tahun 2019 menggunakan
indikator proxy yaitu pembangunan ipal komunal permukiman, dilihat
capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 capaian
kegiatan ini tidak terlalu signifikan hal ini dilihat dari pada tahun
2016 dari 15 target hanya terlaksana 5 dan tahun 2017 dari 20
target hanya terlaksana 14.
Jamban sendiri
65%
Jamban bersama/Umu
m14%
Tidak ada
tempat buang
air besar21%
Jenis Tempat Buang Air Besar
Tangki/SPAL61%
Lubang tanah17%
Lainnya22%
Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 69
Gambar 3. 16 Target dan Realisasi Pembangunan Ipal Komunal Permukiman
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
2. Realisasi Anggaran Sanitasi Rumah Tangga
Dalam hal penyehatan lingkungan khususnya penyediaan
sanitasi yang layak dan berkelanjutan Dinas Kesehatan
menganggarkan bantuan jambanisasi untuk keluarga dan jamban
komunal, pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.350.000.000 dan
setiap tahunnya terus ditingkatkan, ditahun 2020 anggaran sudah
mencapai Rp.7.775.468.000.
Gambar 3. 17 Anggaran Pelayanan Penyehatan Lingkungan
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen dan data diolah, 2020
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat
Angka partisipasi murni sekolah dasar adalah perbandingan antara
murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiah Ula dan
15
5
20
14
4 4 4 4
T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL PERMUKIMAN
350.000.000
1.657.173.000
3.268.250.000
7.670.865.000
7.775.468.000
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
P E L AYA N A N P E N Y E H ATA N L I N G K U N G A N
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 70
paket A setara SD, usia 7-12 tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun,
dinyatakan dalam persentase. APM SD menjadi salah Tujuan SDGs
dikarenakan untuk memonitor capaian pendidikan dasar untuk semua.
Nilai APM SD dihitung dengan rentang antara 0-100 APM menunjukkan
seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
Bila seluruh anak usia sekolah setara SD dapat bersekolah tepat waktu,
maka APM akan mencapai 100 persen.
1. Pencapaian Target Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Sederajat.
Angka Partisipasi Murni pada tahun 2016 sebesar 93,08%
sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan ditahun
2017 sebesar 88,88%, tahun 2018 sebesar 88,57%, tahun 2019
sebesar 86,72% dan tahun 2020 sebanyak 85,56%. Penyebab
turunnya angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat antara lain karena
banyak penjaringan peserta didik masuk sebelum usia 7 tahun yang
diterima pada saat PPDB, selain itu juga karena masih adanya angka
putus sekolah. Angka putus sekolah SD/MI/Sederajat pada tahun
2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan.
Gambar 3. 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Angka
Putus Sekolah SD/MI
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat adalah persentase
jumlah anak pada kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah
0,08
0,060,07
0,09 0,09
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
80
82
84
86
88
90
92
94
2016 2017 2018 2019 2020
APM dan Angka Putus Sekolah SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah SD/MI
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 71
pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat yang sesuai dengan usianya
terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang
bersangkutan. APM SMP menjadi salah Tujuan SDGs dikarenakan untuk
memonitor capaian pendidikan dasar Sembilan tahun. Nilai APM SMP
dihitung dengan rentang antara 0-100. APM menunjukkan seberapa
banyak penduduk usia sekolah setara SMP yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
Bila seluruh anak usia sekolah setara SMP dapat bersekolah tepat waktu,
maka APM akan mencapai 100 persen.
1. Pencapaian Target Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat selama 5
tahun terakhir menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2016
APM SMP/MTs/sederajat sebesar 81%, tahun 2017 sebesar 75,03%,
tahun 2018 sebesar 74,86%, tahun 2019 sebesar 73,39% dan tahun
2020 sebesar 65,41%. Sedangkan untuk angka putus sekolah
SMP/MTs/Sederajat selama beberapa tahun terakhir mengalami
fluktuasi, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,35% sedangkan pada
tahun 2019 sebesar 0,29%.
Gambar 3. 19 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Angka
Putus Sekolah SMP/MTs
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
2. Realisasi Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Realisasi anggaran untuk Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun selama lima tahun terakhir mengalami
81 75,03 74,86 73,39 65,41
0,34 0,35
0,260,29 0,29
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
20
40
60
80
100
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 72
kenaikan, pada tahun 2016 realisasi anggaran program wajib belajar
pendidikan dasar Sembilan tahun pada tahun 2016 adalah sebesar
Rp.369.718.911.900 dan ditahun 2019 sudah mencapai
Rp.3.715.485.511.140
Gambar 3. 20 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan
kepemilikan akta kelahiran
Pelayanan akta kelahiran diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menertibkan
dokumen administrasi kependudukan sebagai pendataan diri dan status
seseorang termasuk salah satunya adalah akta kelahiran. Di Kabupaten
Kebumen pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dilaksanakan melalui
program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan
menitikberarkan pada kegiatan implementasi SIAK.
1. Pencapaian Target Persentase penduduk umur 0-17 tahun
dengan kepemilikan akta kelahiran.
Capaian target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran
usia 0-18 tahun selama lima tahun terakhir cenderung meningkat.
Dari target yang ditetapkan setiap tahun realisasinya selalu tercapai.
Hal ini menggambarkan keberhasilan dalam pelayanan
kependudukan dan meningkatnya kesedaran masyarakat tentang
pentinganya akta kelahiran atau administrasi kependudukan.
369.718.911.900 844.681.501.690
3.671.774.841.306
3.715.485.511.140
-
500.000.000.000
1.000.000.000.000
1.500.000.000.000
2.000.000.000.000
2.500.000.000.000
3.000.000.000.000
3.500.000.000.000
4.000.000.000.000
2016 2017 2018 2019
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 73
Gambar 3. 21 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
1. Realisasi Anggaran Program Administrasi Kependudukan
dan Pencetatan Sipil.
Realisasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan bila
dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, pada tahun
2016 realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.94.564.028.000, dan
Tahun 2019 realisasi anggarannya adalah sebesar
Rp.136.890.754.000 walaupun realisasi anggarannya fluktuatif tapi
target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran terus
mengalami peningkatan.
Gambar 3.22 Realisasi anggaran Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
85
88
85
89
85
90,6
85
92,7
3
T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I T A R G E T R E A L I S A S I
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
PRESENTASE CAKUPAN PENERBITANAKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN
94.564.028.000
132.900.482.000 130.426.348.000 136.890.754.000
2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 74
1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang
sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan
PLN
Perubahan perilaku dan gaya hidup juga sangat mempengaruhi
perilaku konsumen energi sehingga energi listrik pada saat sekarang ini
merupakan kebutuhan pokok dimasyarakat.
Dengan meningkatnya kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat,
diperkirakan kebutuhan energi akan meningkat dengan laju peningkatan
yang cukup tinggi melebihi laju peningkatan kebutuhan energi untuk
penerangan. Kebutuhan listrik ini juga menjadi pertanda kesejahteraan
suatu rumah tangga.
Adapun gambaran penggunaan energi listrik berdasarkan
penggunaan adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 11 Sumber Penerangan Rumah Tangga
Sumber Penerangan Jumlah Rumah Tangga
Listrik PLN 152.863
Listrik non PLN 13
Tidak ada listrik 968
Sumber : DTKS finalisasi Januari tahun 2020 data diolah
Tabel 3. 12 Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Bahan Bakar Utama untuk Memasak
Jumlah Rumah Tangga
Listrik/Gas 56.142
Minyak tanah -
Briket/Arang/Kayu 96.036
Tidak memasak di rumah 1.666
Sumber : DTKS finalisasi Januari tahun 2020 data diolah
Dilihat dari sumber penerangan rumah tangga mayoritas rumah
tangga di Kabupaten Kebumen sudah menggunakan Listrik PLN.
Sedangkan yang menggunakan listrik Non PLN ada 13 rumah tangga, dan
yang tidak ada akses listrik masih ada sebanyak 968 rumah tangga.
Bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak sebagian besar
menggunakan arang/kayu sebanyak 96.036 rumah tangga, sedangkan
yang menggunakan Listrik/gas sebanyak 56.142.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 75
1. Pencapaian Target Persentase rumah tangga miskin dan
rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari
PLN dan bukan PLN.
Catatan : belum ada informasi target
2. Realisasi Anggaran
Catatan : belum ada informasi
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang
Jika melihat Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan
letak geografis Kabupaten Kebumen menyebabkan terdapat kawasan-
kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau
mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis. Berdasarkan sebaran kawasan bencana di Kabupaten Kebumen
terdiri dari kawasan rawan bencana banjir tersebar di daerah dataran
rendah di wilayah selatan, dari Kecamatan Ayah sampai dengan Mirit.
Kawasan rawan bencana angin ribut, tersebar di Kecamatan Gombong,
Kuwarasan, Adimulyo, Petanahan, Pejagoan, Kebumen, Buluspesantren,
Ambal, Kutowinangun, dan Poncowarno. Kawasan rawan bencana
kekeringan tersebar merata terutama di daerah pegunungan. Kawasan
rawan bencana longsor banyak terdapat di wilayah Kebumen utara
terutama di daerah pegunungan dengan kemiringan tinggi, yaitu
Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, dan Sadang.
Kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Kebumen membentang
sepanjang pesisir pantai selatan, dengan jarak 3 km dari garis pantai.
Tabel 3. 13 Kajian dan Taksiran Kerugian di Kabupaten Kebumen
Tahun 2018
No Jenis
Bencana
Jum
lah Kerusakan Kerugian
Menin
ggal
Berat
Luka
Ringan
Luka Pengungsi
1 Tanah Longsor 211 1.200.250.000 220.200.000 0 0 0 0
2 Gempa Bumi 1 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0
3 Banjir 53 32.100.000 26.100.000 0 0 0 0
4 Angin 248 299.390.000 173.987.500 0 0 0 0
5 Kebakaran Hutan dan Lahan
57 1.819.600.000
212.400.000
0 0 0 0
6 Tsunami 0 0 0 0 0 0 0
7 Kekeringan 64 0 0 0 0 0 0
Catatan : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 76
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana
daerah
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki
resiko bencana tinggi. berdasarkan Indek Risiko Bencana Nasional Tahun
2019, Kabupaten Kebumen memiliki skor 203 yang merupakan kelas
resiko tinggi. Berdasarkan jenis risiko bencana yang dominan terjadi di
Kabupaten Kebumen antara lain Banjir, Gempa bumi, tanah longsor,
kekeringan, karlahut, tsunami dan erupsi gunung api. Selain bencana alam
adanya bencana non alam salah satunya pandemic Covid-19 sangat terasa
dampaknya di Kabupaten Kebumen, jumlah kasus yang fluktuatif selama
beberapa bulan terakhir menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai.
Ketika terjadi bencana kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok
masyarakat yang paling terdampak. Maka kebijakan yang diambil salah
satunya adalah memperkuat pengurangan risiko bencana daerah berbasis
masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana.
1. Pencapaian Target Jumlah Penguatan Pengurangan Risiko
Bencana Daerah
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk sebanyak 60
Desa dimulai periode 2016 sampai dengan tahun 2019 berhasil
membentuk sebanyak 45 desa. Dilihat dari target yang direncanakan
keberhasilan atas realisasi pembentukan desa tangguh bencana
cukup bagus.
Tabel 3. 14 Desa Tangguh Bencana yang Di Bentuk
TAHUN
TARGET DESA
TANGGUH
BENCANA YANG
DIBENTUK
REALISASI DESA
TANGGUH
BENCANA YANG
DIBENTUK
TEMA
2016 6 9 Banjir, tsunami,
longsor
2017 4 4 Tsunami
2018 8 8 Tsunami, longsor,
banjir
2019 15 24 Tsunami, longsor,
banjir, air bersih
Sumber : BPBD Kab. Kebumen Tahun 2020
2. Anggaran Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Alokasi anggaran pembentukan dan pembinaan desa tangguh
bencana pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.495.100.000 Pada
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 77
2016 anggaran pembentuakan dan pembinaan desa tangguh
bencana hanya sebesar Rp.192.755.000 ditahun 2017 terjadi
penurunan menjadi Rp.150.000.000 dan ditahun 2018 naik menjadi
Rp.415.000.000.
Gambar 3. 22 Anggaran Pembentukan dan Pembinaan Desa
Tangguh Bencana
Sumber : BPBD Kab Kebumen, 2020
1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
Catatan : Data dan Informasi belum ada
1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
Catatan : Data dan Informasi belum ada
1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang
mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/Madrasah
Aman Bencana)
Catatan : Data dan Informasi belum ada
1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan
yang berisiko tinggi
Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada
komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas
(capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen
bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti
gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen
192.755.000
150.000.000
415.000.000
495.100.000
2016 2017 2018 2019
Anggaran Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 78
kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan
(4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen
kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan,
kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya Indeks Risiko Bencana
bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap
kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana
di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari
bahaya tersebut.
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen untuk tahun 2016
sebesar 165,8 masuk kategori tinggi, sedangkan pada tahun 2017
walaupun masih termasuk dalam kategori tinggi tetapi indek risiko
bencananya menurun menjadi 151,08, ditahun 2018 Kabupaten Kebumen
masuk dalam risiko sedang dengan nilai indeks 140,31 dan tahun 2019
naik secara signifikan menjadi kategori tinggi atau sebesar 203,2.
Gambar 3. 23 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen
Sumber : BNBP Kabupaten Kebumen, 2020
1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana
Catatan : Data dan Informasi belum ada
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
tinngkat nasional dan daerah
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat Kabupaten
disusun pada tahun 2017 dan tahun 2018. Dokumen ini merupakan
sebuah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka
upaya pengurangan risiko bencana. Dalam dokumen ini terdapat rencana-
165,8151,08
140,31
203,2
0
50
100
150
200
250
2016 2017 2018 2019
Indeks Risiko Bencana
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 79
rencana upaya pengurangan resiko bencana yang terintegrasi antar sektor
di Kabupaten Kebumen.
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah
secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kebumen, program
penanggulangan kemiskinan telah banyak dialokasikan baik yang
bersumber dari APBN ataupun APBD. Program pemberantasan kemiskinan
dilihat dari sifatnya terdapat program yang memiliki dampak secara
langsung dalam penanggulangan kemiskinan seperti angkutan gratis, bea
siswa bagi siswa miskin, bantuan iuran premi kesehatan untuk warga
miskin, penyediaan sanitasi dalam bentuk jamban untuk rumah tangga
miskin, rehab rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Sedangkan sifat
program penanggulangan kemiskinan yang kedua adalah yang tidak
berdampak langsung diantaranya pembangunan infrastruktur jalan untuk
membuka akses perekonomian, pembangunan embung guna mendukung
produktivitas pertanian, pembangunan pasar dan lain sebagainya.
1. Pencapaian Target Sumber Daya anggaran yang
dialokasikan secara langsung untuk program pemberantasan
kemiskinan
Alokasi sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk
program pemberantasan kemiskinan selama lima tahun terakhir
(2016-2020) sebanyak Rp. 2.214.642.556.570. jika dilihat
perbandingan antar tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2018 terjadi peningkatan, sedangkan tahun 2019 mengalami
penurunan dan tahun 2020 kembali dinaikan, secara rinci terdapat
pada gambar berikut.
Gambar 3. 24 Anggaran Kemiskinan 2016-2020
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020
366.685.689.600
563.245.656.000573.054.701.050
271.835.870.920
439.820.639.000
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran Kemiskinan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 80
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja
pemerintah
Dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat focus utamanya adalah
dalam perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Beberapa program
yang diarahkan dalam hal pelayanan pendidikan antara lain a.Program
pendidikan anak usia dini (PAUD), b. Program Wajib Belajar 9 tahun, c.
Program Peningkatan Pendidikan Non Formal, d. Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan. Sedangkan layanan kesehatan antara lain : a.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, b. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat, c. Program Pengawasan Obat dan Makanan, d. Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, e. Program Perbaikan
Gizi Masyarakat, f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, g.Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, h. Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan, i. Program Pengadaan Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan
Jaringannya, j.Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata, k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, l.Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, m. Program BLUD. Untuk
layanan perlindungan sosial antara lain: a. Program Pemberdayaan Fakir
Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, b.Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Masalah Sosial, c. Program Pembinaan Para Penyandang
Penyakit dan Trauma, d. Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial, e.Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
1. Anggaran Belanja layanan pokok (pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total
belanja pemerintah
Pada Tahun 2016 anggaran layanan pendidikan, kesehatan dan
Perlindungan sosial sebesar Rp.1.360.221.638.000 atau sebesar 52%
dari total belanja, ditahun 2017 terjadi penurunan menjadi
Rp.1.308.399.983.000 atau sebesar 48% dari total belanja. belanja
layanan pokok pada tahun 2018 sebesar Rp.1.419.191.741.000 atau
50% dari total belanja dan tahun 2019 sebesar
Rp.2.346.158.536.000 atau sebesar 79%. Jika melihat alokasi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 81
anggaran pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
anggaran untuk pelayanan pokok pendidikan, kesehatan dan
perlindungan sosial sudah sangat mencukupi.
Gambar 3. 25 Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial dan Persentase dari Total Belanja
Sumber : BPKAD Kabupaten Kebumen, data diolah, 2020
Berdasarkan evaluasi capaian target SDG’s pada tujuan 1 dapat
disimpulkan masih adanya permasalahan dan tantangan dalam
pencapaian target masing-masing indikator. Adapun beberapa
masalah dan tantangan yang mungkin dihadapi antara lain sebagai
berikut:
2. Permasalahan Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam
Segala Bentuk di Manapun
1. Masih tingginya penduduk miskin Kabupaten Kebumen dengan
berada di atas ratarata Provinsi dan Nasional.
2. Belum semua penduduk miskin mendapatkan jaminan
perlindungan sosial, baik jaminan pemeliharaan kesehatan,
pendidikan, bantuan sosial maupun dalam pemenuhan pangan.
3. Kemampuan daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi
data kemiskinan.
4. Masih banyaknya penduduk rentan (PMKS) yang belum
mendapatkan penanganan dan perlindungan sosial.
5. Program pemberdayaan ekonomi dengan sasaran masyarakat
kelompok miskin belum optimal.
2016 2017 2018 2019
Anggaran LayananPendidikan, kesehatan dan
Perlindungan sosial1.360.221.638. 1.308.399.983. 1.419.191.741. 2.346.158.536.
Persentase dari total belanja 52% 48% 50% 79%
52%48% 50%
79%
0%20%40%60%80%100%
- 500.000.000.000
1.000.000.000.000 1.500.000.000.000 2.000.000.000.000 2.500.000.000.000
Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan, Perlindungan Sosial dan Persentase dari Total Belanja
Anggaran Layanan Pendidikan, kesehatan dan Perlindungan sosial
Persentase dari total belanja
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 82
6. Program peningkatan kualitas tenaga kerja yang menjangkau
kebutuhan pasar kerja belum optimal.
7. Masih belum optimalnya pelayanan kerluarga berencana
terhadap penduduk miskin.
3. Tantangan Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala
Bentuk di Manapun
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat miskin untuk berpola dan
perlikau hidup sehat.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat yang berada diwilayah
bencana akan kesiapsiagaan dan tangguh bencana.
3. Belum semua wilayah rawan bencana memiliki kelembagaan
dalam mendukung kesiapsiagaan bencana.
4. Masih lemahnya sistem kemitraan dan sinergitas seluruh
stakeholder dalam upaya penurunan angka kemiskinan.
3.1.2. Tujuan 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan
Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian
Berkelanjutan
2.1.1*Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence
oof Undernourishment)
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan indikator
SDGs ditingkat Nasional, sedangkan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten
selama tahun 2016-2019 menggunakan indikator ketersediaan pangan
utama beras (ton). Realisasi pada tahun 2019 antara lain Indikator
Ketersediaan pangan utama beras dengan capaian 297.654 ton , Pola
Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, presentase penanganan kerawanan
pangan dengan capaian sebesar 56.49%.
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita
Permasalah gizi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah
Kabupaten Kebumen hal ini ditandai masih ditemukannya kasus gizi
kurang dan gizi buruk. Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang
penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang
gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak sekedar
pemberian makanan tambahan dan vitamin. Namun perlu upaya edukasi
dalam pola asuh pada anak mulai dari 1000 HPK. Optimalisasi peran PKD
dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 83
penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agen
screening awal kejadian kasus di sekitarnya sekaligus berperan sebagai
pendamping dalam program peningkatan gizi masyarakat.
1. Capain Target Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight)
pada anak balita
Persentase balita gizi kurang pada tahun 2016 mencapai 0,31
persen dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,80 persen.
Peningkatan persentase gizi kurang tahun 2019 salah satunya
disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan asupan
nutrisi yang diberikan kepada bayi kurang dari kebutuhan bayi.
Faktor lain penyebab gizi kurang dan gizi buruk adalah penyakit
penyerta pada bayi dan yang paling penting adalah pola asuh yang
kurang baik mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk dan gizi
kurang.
Jumlah kasus balita gizi buruk pada tahun 2015 mencapai 9
kasus dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 10 kasus.
Peningkatan jumlah kasus gizi buruk salah satunya disebabkan
karena adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung bawaan,
TB paru, gagal tumbuh kembang, down syndrome, kelainan
kongenital, dan HIV. Selain itu asupan nutrisi yang kurang yang
disebabkan antara lain faktor ekonomi keluarga dan pola asuh yang
memengaruhi tingkat gizi pada anak.
Gambar 3. 26 Persentase Balita Gizi Kurang dan Buruk
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
0,31%0,28% 0,29%
0,80%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
0,90%
2016 2017 2018 2019
% Balita Gizi Kurang dan Buruk
% Balita Gizi Kurang % Balita Gizi Buruk
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 84
2. Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Alokasi angggaran dalam rangka perbaikan gizi masyarakat
diantaranya ada pada Dinas Kesehatan yaitu Program Perbaikan Gizi
Masyarakat. Jika melihat jumlah anggaran yang disediakan selama
lima tahun terakhir sebenarnya sudah cukup besar. Pada tahun 2016
dialokasikan sebesar Rp.1.815.000.000, ditahun 2017 sebesar Rp.
2.222.100.000, ditahun 2018 sebesar Rp.2.125.000.000, ditahun
2019 sebesar Rp.3.305.695.000 dan tahun 2020 sebesar
Rp.2.521.415.000.
Gambar 3. 27 Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang
atau berat, berdasarkan pada Skala Pengamanan Kerawanan
Pangan
Kerawanan pangan atau kekurangan konsumsi pangan adalah
kekurangan asupan kalori dengan batasan MDER (Minimum Dietary
Energy Requirements). Mulai dari kekurangan sedikit sampai dengan
banyak (kelaparan) dikategorikan (termasuk) prevalens. Kerawanan
pangan dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat serta keadaan anggota
rumah tangga. Ditingkat daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten
indikator yang digunakan adalah persentase penanganan kerawanan
pangan.
1. Capaian Target Penanganan Kerawanan Pangan
Capaian target penanganan kerawanan pangan selalu mencapai
target yang direncanakan, ditahun 2017 realisasinya justru melebihi
target. Dilihat perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun
1.815.000.000
2.222.100.000 2.125.000.000
3.305.695.000
2.521.415.000
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 85
2020 terus mengalami peningkatan. Capaian sampai dengan tahun
2019 adalah sebesar 56,49%.
Gambar 3. 28 Presentase Penanganan Kerawanan Pangan
Sumber : Distapang Kabupaten Kebumen, 2020
2. Anggaran Penanganan Daerah Rawan Pangan
Anggaran kegiatan penanganan daerah rawan pangan pada
tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 bersifat fluktuatif, sedangkan
pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dengan anggaran sebesar Rp.570.355.000
Gambar 3. 29 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Sumber : Distapang Kabupaten Kebumen, 2020
35,88% 35,88%42,75%
47,25% 49,62% 49,62%56,49% 56,49%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Presentase Penanganan Kerawanan Pangan
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
125.000.000170.000.000
131.465.000163.383.000
570.355.000
PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 86
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di
bawah 1400 kkal/kapita/hari
Catatan : belum ada data dan informasi
2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
anak di bawah lima tahun/balita
2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada
anak di bawah dua tahun/baduta
Penanggulangan stunting menjadi prioritas Nasional yang harus
dilaksanakan oleh Kabupaten. Selain itu prioritas penggunaan dana desa
sejak tahun 2018 juga diarahkan dalam penanganan stunting. Stunting
disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait
dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan
lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi.
Pada tahun 2018 angka stunting di Kabupaten Kebumen mencapai
angka sebanyak 5019 dan pada tahun 2019 angka ada kenaikan sebanyak
14.057 hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius.
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak
pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan >+2 or <-2 standar
deviasi dari rata-rata WHO standar pertumbuhan anak) anak pada usia
dibawah 5 tahun, berdasarkan tipe (wasting dan overwight), prevalensi
wasting (kurus) pada anak balita (persen). Adapun indikator kinerja
daerah yang harus dicapai berupa prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita.
1. Capain Target Prevalensi Gizi Buruk
Capaian kinerja indikator prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita di Kabupaten Kebumen dengan
indikator persentase gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,8% dari
target 5% sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019
sebesar 0.01%.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 87
Gambar 3. 30 Prevalensi Gizi Buruk
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil
Ibu hamil mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami anemia,
terjadinya anemia banyak disebabkan kurangnya zat besi yang bisa
menyebabkan pendarahan bahkan kematian ibu. Menurut WHO
kebutuhan zat besi yang besar (1000 mg) selama hamil tidak cukup
apabila didapatkan dari makanan saja, sehingga harus dibantu dengan
suplementasi sehingga angka kematian ibu melahirkan bisa terus ditekan.
1. Capain Target Prevalensi anemia pada ibu hamil
Realisasi prevalensi anemia pada ibu hamil selama periode
2016 sampai dengan 2019 dibawah dari angka target, dari tahun
2016 sampai dengan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 25%
sedangkan realisasinya pada tahun 2016 sebesar 19,44%, tahun
2017 sebesar 18,23%, tahun 2018 sebesar 16% sedangkan pada
tahun 2019 ditargetkan 22% dan realisasinya hanya sebesar 0,7%.
5
0,8
5
0,0
1
5
0,0
1
5
0,0
1
0
1
2
3
4
5
6
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Prevalensi Gizi Buruk
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 88
Gambar 3. 31 Prevalensi Anemia pada ibu Hamil
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI
eksklusif dengan indikator daerah berupa persentase bayi usia kurang dari
6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif.
1. Capaian Target Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
yang mendapatkan ASI eksklusif
Capaian target Cakupan Asi Eksklusif menunjukkan
peningkatan selama 4 tahun terakhir dimana pada tahun 2016
mencapai 42% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dan ditahun
2018 mencapai 66,80%, sedangkan di tahun 2019 persentase bayi
usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif sebesar
86,40 %.
Gambar 3. 32 Cakupan Asi Ekslusif
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
25
19,44
25
18,23
25
16
22
0,705
1015202530
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Prevalensi anemia pada ibu hamil
45%
42%
50%
51%
55%
66,80%
60%
86,40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
20
16
20
17
20
18
20
19
Cakupan ASI eksklusif
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 89
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi
ikan
Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP)
adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan
energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun
konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi
konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi
konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan
untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan
khususnya produksi pangan.
1. Capaian Target Pola Pangan Harapan (PHH)
Skor ideal untuk Pola Pangan Harapan (PHH) adalah 100 point,
capaian dikabupaten masih harus ditingkatkan karena realisasinya
masih belum sesuai dengan target walaupun sudah mengalami
peningkatan, ditahun 2018 realisasi pola pangan harapan (PHH)
adalah sebanyak 86 point.
Gambar 3. 33 Pola Pangan Harapan (PPH)
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020
2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di
sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)
Catatan : Belum ada data dan informasi
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
91,7
80,2
92,2
81,4
92,7
86 87
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 90
Berdasarkan evaluasi capaian target SDG’s pada tujuan 2 dapat
disimpulkan masih adanya permasalahan dan tantangan dalam
pencapaian target masing-masing indikator. Adapun beberapa masalah
dan tantangan yang mungkin dihadapi antara lain sebagai berikut:
1. Permasalahan Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan,
Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
a. Masih ditemukannya gizi buruk dan tingginya prevalensi stunting.
b. Cakupan ASI Eksklusif belum mencapai 100%.
c. Masih ditemukannya Prevalensi Ibu hamil anemia.
d. Masih belum tercapainya target skor pola pangan harapan.
2. Tantangan Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai
Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan
Pertanian Berkelanjutan
a. Tingkat kemiskinan mempengaruhi asupan gizi.
b. Perubahan iklim yang akan mempengaruhi pola tanam dan
produktivitas tanaman pangan.
3.1.3. Tujuan 3 - Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan
Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada target ini indikator
global adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Proporsi perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih dan persentase perempuan pernah kawin umur
15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Indikator tersebut diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen
adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan persentase persalinan oleh tenaga
kesehatan terampil.
1. Capaian Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di
Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 - 2019 cenderung menurun
dari 80.01 per 100.000 kelahiran hidup turun menjadi 49.58 per
100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu adalah eklamsia,
perdarahan dan penyakit penyerta. Sebagian besar kematian terjadi
pada masa nifas (masa setelah persalinan selesai sampai 6 minggu
atau 42 hari). Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 91
dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2016
sebesar 96.5% meningkat menjadi 99.95%.
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih
Persalinan dengan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat
penting untuk keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan. Dengan adanya
proses persalinan dengan ditolong tenaga kesehatan diharapkan mampu
menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Indikator SDGs
dengan tujuan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan di tingkat
Provinsi dan Kabupaten selama 4 tahun terakhir menggunakan indikator
cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan.
1. Capaian cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan.
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di
Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan selama 4 tahun
terakhir. Pada tahun 2016 persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan sebesar 96,08 persen meningkat menjadi 99,90
persen di tahun 2019. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2019
dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 3. 15 Persentase Ibu Persalinan yang ditolong oleh
Tenaga Kesehatan
Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan
20.488 19.236 19.538 18.508 19.610
Jumlah total Ibu Bersalin 20.533 20.020 19.583 18.535 19.626
Persentase 99,78% 96,08% 99,77% 99,85% 99,90%
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih
menjadi permasalahan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 angka
kematian ibu melahirkan adalah sebanyak 85/100 ribu kelahiran
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 92
sedangkan angka kematian bayi adalah sebanyak 11/1000 Kelahiran
hidup. Untuk menekan angka tersebut salah satunya dilakukan dengan
proses melahirkan dilakukan difasilitas kesehatan.
1. Pencapaian Target Jumlah Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan
terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dalam proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis tidak
semua dilakukan di fasilitas kesehatan, sedangkan apabila melihat
target SDGs adalah semua kelahiran dilakukan difasilitas kesehatan,
selama beberapa tahun terakhir persalinan difasilitas kesehatan
selalu melebihi target hanya ditahun 2019 yang tidak mencapai
target, di tahun 2019 ditargetkan 100% proses persalinan dilakukan
difasilitas kesehatan tetapi realisasinya hanya 99,9% artinya masih
ada proses persalinan diluar fasilitas kesehatan.
Gambar 3. 34 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
2. Kebijakan dan Program
Dalam rangka peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas
Pelayanan, kebijakan yang diambil adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat khususnya ibu hamil akan keselamatan ibu saat
melahirkan, program kelas ibu hamil selain itu juga Pemerintah
Kabupaten Kebumen meningkatkan sarana dan prasarana dan
pembangunan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan khususnya
Puskemas.
90
96
,5
90
98
,5
92
92
10
0
99
,9
85
90
95
100
105
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 93
3. Anggaran Peningkatan Fasilitas Kesehatan Puskesmas
Peningkatan fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas
tujuannya adalah untuk optimalisasi pelayanan kesehatan termasuk
persalinan di Puskesmas. Anggaran yang dialokasikan diantaranya
adalah pengadaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan
puskesmas. Jumlah alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas selama lima tahun terakhir adalah sebanyak
Rp. 28.160.846.000. Alokasi anggaran peningkatan puskemas
menjadi puskemas rawat inap selama lima tahun terakhir juga terus
pengalami peningkatan tertinggi ada ditahun 2019 sebesar Rp.
17.277.754.000 sedangkan total anggaran untuk lima tahun terakhir
adalah sebesar Rp. 65.921.538.000. dengan adanya kegiatan ini
diharapkan semua persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan
termasuk puskesmas.
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
Penurunan angka kematian balita merupakan salah satu prioritas
dalam pembangunan kesehatan, termasuk dalam SDGs. Strategi dan
usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi dan balita
antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di
tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih,
meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap
kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit
menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan
kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu,
menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi
pemberian ASI ekslusif dan pemantauan pertumbuhan.
1. Pencapaian Target Penurunan Angka Kematian Balita
Belum ada data
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi
berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu
tahun tertentu.
1. Capaian Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani
Untuk menekan angka kematian neonatal, maka cakupan
penanganan neonatal komplikasi terus ditingkatkan. Jika melihat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 94
realisasi cakupan penangan sudah melebihi dari target, bahkan
ditahun 2018 mencapai 100%.
Gambar 3. 35 Cakupan Neonatal Komplikasi yang Ditangani
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah satu indikator yang
menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. AKB
dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti pelayanan sebelum
kelahiran, status gizi ibu hamil, kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial
masyarakat. Upaya penurunan AKB antara lain melalui peningkatan
aksesbayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk
mengetahui adanyakelainan, penyakit, pemeliharaan kesehatan dalam
rangka peningkatan kualitasbayi. Selain itu pendampingan kelas ibu dan
balita, optimalisasi peran Posyandu, intervensi gizi terhadap bayi,
termasuk penanganan kasus gizi buruk.
1. Capain Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kelahiran hidup
Jumlah kasus ditahun 2016 sebesar 179 atau sebesar 8,95 per
1000 kelahiran hidup, ditahun 2017 turun menjadi 141 kasus atau
sebesar 7,21 per 1000 kelahiran hidup, ditahun 2018 turun menjadi
134 kasus atau sebesar 6,8 per 1000 kelahiran hidaup dan tahun
2019 meningkat menjadi 136 atau sebesar 6,9 per 1000 kelahiran
hidup. Walaupun mengalami trend penurunan tetapi angka kematian
bayi (AKB) masih tinggi maka kedepan perlu strategi untuk
menurunkan angka tersebut
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
81%88%
81%92%
82%
100%
83%89%
CAKUPAN NEONATAL KOMPLIKASI YANG DITANGANI
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 95
Gambar 3. 36 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
Sumber Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap pada bayi
Indikator yang digunakan adalah Cakupan UCI desa, yaitu cakupan
imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100%
desa/kelurahan.
1. Capaian Target Universal Child Immunisation (UCI)
Cakupan desa/kelurahan dengan Universal Child Immunisation
(UCI) adalah seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal
Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/ kelurahan
tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG,
Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Cakupan Kelurahan/desa
UCI di Kabupaten Kebumen sampai 2019 telah mencapai 100%.
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dari
tahun 2015 hingga Mei 2020, ditemukan 935 kasus baru HIV-AIDS di
Kabupaten Kebumen. Penemuan kasus HIV pada Tahun 2016 sejumlah
178 kasus kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2017
yakni sejumlah 267 kasus dilanjutkan penurunan di tahun-tahun
berikutnya, hal ini juga dibarengi dengan naiknya jumlah pemeriksaan
HIV-AIDS dikabupaten Kebumen. kasus HIV di Kabupaten Kebumen yang
masih cukup tinggi seperti pada gambar berikut :
8,95
7,21 6,8 6,9
2016 2017 2018 2019
AKB (per 1.000 kelahiran hidup)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 96
Gambar 3. 37 Grafik Data HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 hingga Mei 2020
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Berdasarkan umur, kasus HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen tertinggi
pada umur 25-29 tahun yaitu sejumlah 258 orang, dan umur 30-34
menduduki peringkat kedua sejumlah 254 orang, dan peringkat ketiga
adalah umur 35-39 tahun yaitu 248 kasus. Kasus HIV AIDS berdasarkan
umur menunjukan fenemonea usia produktif menjadi kelompok tertinggi
yang tertular HIV AIDS, dan peningkatan kasus HIV AIDS berdasarkan
umur dari tahun ke tahun adalah pada rentang usia 15-19 tahun dengan
jumlah orang yang terinfeksi HIV AIDS 88 orang. Persebaran kasus HIV
AIDS berdasarkan Umur dapat dilihat pada grafik berikut:
Gambar 3. 38 Distribusi Kasus HIV-AIDS Menurut Kelompok Umur
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, Mei 2020
0
200
400
600
800
1000
2016 2017 2018 2019 Mei-20 Total Kasus
178267
219 18487
935
327 2
33
158
253 254243
178
108
160
0
50
100
150
200
250
300
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 >50
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 97
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Catatan : Belum ada data
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang
3.3.3.(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi
malaria
Prevalensi penduduk malarian per 100.000 penduduk, Kabupaten
Kebumen bukan merupakan daerah endemis malaria, kejadian malaria
karena terkena gigitan nyamuk di luar daerah Kabupaten Kebumen.
Sampai dengan tahun 2019 ini tidak ada kasus indigeneous di Kabupaten
Kebumen.
3.3.4.(a) Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi
dini untuk infeksi Hepatitis B
Catatan : Belum ada data
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap
penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Catatan : Belum ada data
3.3.5.(b) Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi filariasis
(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
Catatan : Belum ada data
3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun
Catatan : Belum ada data
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana
tekanan darah sistolik > 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90
mmHg. Menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization
(WHO) revalensi hipertensi akan terus meningkat tajam diprediksikan
pada tahun 2025 nanti sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia
menderita hipertensi. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8
juta orang setiap tahun 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara, yang
sepertiga populasinya menderita hipertensi.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 98
1. Capaian penanganan kasus hipertensi difasyankes
Untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh hipertensi,
maka penanganan di fasyankes menjadi sangat penting. Jika melihat
realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 realisasi
proporsi kasus hipertensi di fasyankes belum memenuhi target hal ini
disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
memeriksakan kesehatannya secara rutin melalui posbindu.
Gambar 3. 39 Proporsi Kasus Hipertensi di Fasyankes
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
Catatan : Belum ada data
3.4.2* Angka Kematian (insidens rate) akibat bunuh diri
Catatan : Belum ada data
3.4.2.(a) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Catatan : Belum ada data
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Catatan : Belum ada data
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥
15 tahun dalam satu tahun terakhir
Catatan : Belum ada data
220.324
15.809
97694
24.593
188.306
128.040
338.790
237.153
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 99
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau
pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan
menggunakan alat kontrasepsi metode modern
Kinerja Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kebumen mengalami
penurunan selama kurun waktu tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat dari
rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi 71,00 di tahun
2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB agar pengendalian
penduduk lebih optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kebumen.
1. Capaian Kinerja Keluarga Berancana
Perkembangan Capaian Kinerja Keluarga Berencana Kabupaten
Kebumen Tahun 2015-2019 selengkapnya disajikan pada Tabel.
Tabel 3. 16 Capaian Kinerja Keluarga Berencana
Uraian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah anak
perkeluarga
2,7 2,7 2,7 3 2,08
Jumlah Pasangan Usia
Subur
214.553 208.841 206.543 199.509 198.315
Jumlah Pasangan Usia
Subur
ber-KB
155.134 155.134 154.502 142.389 141.441
Jumlah Pasangan Usia
Subur
tidak ber-KB
59.419 53.707 52.041 51.360 56.874
Rasio Akseptor KB 72,31 74,28 74,8 71,37 71
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi
(CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49
tahun yang berstatus kawin
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (All
Method. Indikator ini menunjukkan jumlah PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi semua jenis (hormonal dan non hormonal). Jumlah Peserta KB
Aktif di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai 2019 cenderung
mengalami penurunan dari 154.955 orang turun di tahun 2019 menjadi
141.116 orang. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP) menggunakan alat kontrasepsi terdiri dari penggunaan MOW
(Modus Operasi Wanita), MOP (Modus Operasi Pria), AKDR (Alat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 100
Kontrasepsi Dalam Rahim/IUD) dan IMPLANT. Pada tahun 2019 Cakupan
Peserta KB aktif di Kabupaten Kebumen sebanyak 45.445 KK.
1. Pencapaian Target Prevalensi penggunaan metode
kontrasepsi (CPR) sema cara pada Pasangan Usia Subur
(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
Rasio akseptor KB dari 72,31 pada 2015 menurun menjadi
71,00 di tahun 2019. Perlu peningkatan pelaksanaan program KB
agar pengendalian penduduk lebih optimal dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.
2. Realisasi Anggaran Program Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Anggaran Program Keluarga Berencana ditahun 2016 sebesar
Rp.101.335.582.686 ditahun 2017 mengalami penurunan sedangkan
ditahun 2018 dan 2019 terus mengalami peningkatan, anggaran
ditahun 2019 mencapai Rp.235.797.987.412.
Anggaran Program pelayanan kontrasepsi tahun 2016
dianggarkan sebesar Rp.9.153.144.000 sedangkan untuk tahun-
tahun berikutnya sampai dengan tahun 2019 justru mengalami
penurunan.
Tabel 3. 17 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
PROGRAM 2016 2017 2018 2019
Program keluarga berencana 101,335,582,686 92,527,619,782 181,056,458,362 235,797,987,412
Program pelayanan
kontrasepsi
9,153,144,000 4,472,499,460 6,550,190,400 4,438,448,352
Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB kr yang
mandiri
4,080,349,546 3,267,059,406
Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling krr
1,556,240,426 3,194,815,104
Program penyiapan tenaga
pedamping kelompok bina
keluarga
1,221,516,270 1,404,825,812 3,630,838,666 8,331,286,600
Program promosi kesehatan
ibu bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan
dimasyarakat
1,297,321,298
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 101
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR)
Catatan : Belum ada data
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)
Catatan : Belum ada data
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan
Catatan : Belum ada data
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau
sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN)
Target SDGs dalam hal jaminan kesehatan adalah pada tahun 2030
semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan UHC (universal health
coverage). Permasalahan yang ada dalam pencapaian SDGs adalah masih
cukup banyak masyarakat di Kabupaten Kebumen yang belum memiliki
jaminan kesehatan, termasuk penduduk miskin juga masih ada yang
belum memiliki jaminan kesehatan, adapun penduduk yang belum
mempunyai jaminan kesehatan adalah sebagai berikut :
Gambar 3. 40 Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Sumber : Bappenas, 2020
Keterangan: kuintil adalah per 20% penduduk
41657 4237139179
36811
41896
24162 2307526041
28503
23561
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kepemilikan Jaminan Kesehatan
Punya Tidak Punya
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 102
1. Kebijakan dan Program Jaminan Kesehatan
Kebijakan jaminan kesehatan yang di Kabupaten Kebumen
dilakukan dengan memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan
untuk masyarakat berupa Jaminan Kesehatan Daerah. Kebijakan
Jamkesda diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
2. Anggaran Program Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kebumen
dianggarkan melalui program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan, kegiatan dari program ini adalah kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat. Alokasi kesehatan dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, rinciannya adalah sebagai
berikut:
Gambar 3. 41 Anggaran Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan
Catatan : Belum ada data
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
Catatan : Belum ada data
3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Catatan : Belum ada data
864.213.870 856.589.000
14.360.000.00014.219.272.000
19.718.322.000
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 103
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Catatan : Belum ada data
3.1.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang
Hayat untuk Semua
4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b)
tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang
mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)
matematika
Catatan : Belum ada data
4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Berkurangnya jumlah sekolah karena dilakukan regrouping pada
jenjang SD untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Di tahun 2019 masih
ada 30 sekolah yang belum terakreditasi menunggu penjadwalan.
Persentase SD terakreditasi selama kurun waktu lima tahun terakhir cukup
baik, meskipun sebagian besar dari sekolah yang terakreditasi 503 sekolah
di antaranya terakreditasi B dan 218 sekolah terakreditasi A.
1. Capaian Peningkatan Persentase SD/MI berakreditasi
minimal B
Jumlah SD/MI yang berakreditasi minimal B setiap tahunnya
mengalami peningkatan di tahun 2016 hanya sebesar 87,94%
sedangkan ditahun 2019 mencepai 94,52%.
Gambar 3. 42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
87,94%
89,90%
94,52% 94,52%
2016 2017 2018 2019
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 104
4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Gambaran capaian kinerja untuk indicator persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B di Kabupaten Kebumen dalam waktu 5 tahun
terakhir masih dibawah 80%. Capaian di tahun 2018 sebesar 71,56%
sedangkan capaian pada tahun 2019 masih diasumsikan sama dengan
2018.
Gambar 3. 43 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
Selama tahun 2015-2019, APK ditunjukkan pada jenjang SD/sederajat
menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya dengan angka
96,81 pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan
menjadi 98,33. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan pada jumlah
murid yang berada di jenjang sekolah yang tidak sesuai dengan usianya
atau anak usia sekolah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten
Kebumen. Jika dibandingkan dengan APK Jawa Tengah dan Nasional, APK
SD/ sederajat dan SMP/sederajat Kabupaten Kebumen pada tahun 2019
masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional, dimana APK SD
dan SMP Jawa Tengah berturut-turut di angka 101,28 sedangkan Nasional
berada di angka 103,54.
68%
70,80%
71,56% 71,56%
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 105
Tabel 3. 18 APK
TINGKAT APK 2015 2016 2017 2018 2019
SD/MI Kebumen 106,19 101,28 99,97 96,81 98,33
Jawa
Tengah
104,25 104,62 104,39 101,28 101,28
Nasional 107,46 106,04 105,89 103,54 103,54
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 angka partisipasi kasar
(APK) SMP/MTs/Sederajat mengalami penurunan khususnya pada tahun
2018 dan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah
dan Nasional APK SMP/MTs/Sederajat Kabupaten Kebumen masih dibawah
angka Jawa Tengah dan Nasional.
Tabel 3. 19 APK SMP/MTs/sederajat
TINGKAT APK 2015 2016 2017 2018 2019
SMP/MTs Kebumen 98,93 98,92 98,06 96,88 88,92
Jawa Tengah 99,22 99,30 99,84 99,09 99,09
Nasional 100,72 101,05 102,08 100,86 100,86
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
Belum ada data
4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Gambaran capaian kinerja untuk indikator daerah Kabupaten
Kebumen menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 6 tahun terakhir untuk
APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) 3- 6 tahun
masih belum optimal dimana pada tahun 2016 sebesar 50.57% dan di
tahun 2018 sebesar 62,15% anak yang mengikuti pendidikan anak usia
dini.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 106
4.4.1*Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Belum ada data
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki
di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3)
SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar
(APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
Data Belum lengkap
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15
tahun.
Indikator yang digunakan oleh Jawa Tengah dan Kabupaten
Kebumen adalah angka melek huruf, angka melek huruf selama beberapa
tahun terakhir mengalami penurunan. Ditahun 2017 angka melek huruf
mencapai 96,58% tetapi ditahun 2018 turun menjadi 95,15% dan
ditahun 2019 kembali turun menjadi 94,51%.
Gambar 3. 44 Angka Melek Huruf
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24
tahun dan umur 15-59 tahun.
Belum ada data berdasarkan pemilahan usia
96
,29 96
,58
95
,15
94
,51
93
93,5
94
94,5
95
95,5
96
96,5
97
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 107
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet
untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,
(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e)
air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)
fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua
(WASH).
4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang
bersertifikat pendidik.
Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan pasokan guru
yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk
pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS.
Indikator global yang akan dicapai yaitu proporsi guru di: (a) TK, (b) SD,
(c) SMP, (d) SMA, yang telah menerima setidaknya pelatihan pre-service
dan in-service yang diperlukan untuk mengajar pada tingkat relevan di
negara tertentu Disagregasi menurut jenis kelamin. Indikator nasional
yang digunakan untuk target global ini yaitu :
1. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang
bersertifikat pendidik. Capaian kinerja di Kabupaten Kebumen
menunjukkan masih adanya guru TK, SD dan SMP yang belum
mempunyai sertifikasi. Hal ini dapat dilihat untuk guru TK, SD dan
SMP yang mempunyai sertifikasi tahun 2018 baru sebesar 5514
orang 24,9%; guru SD yang bersertifikasi sampai dengan tahun 2017
sebesar 65,45% dan guru SMP yang bersertifikasi sampai dengan
tahun 2017 sebesar 62,13%.
2. Persentase PTK PAUD dan POD yang berkualitas S1/D-IV. Capaian
kinerja di Kabupaten Kebumen menunjukkan sampai dengan tahun
2017 baru 46,47% guru PAUD yang layak mengajar.
3. Jumlah PTK yang menerima tunjangan profesi. Gambaran di
Kabupaten Kebumen menunjukkan sampai dengan tahun 2017
sebanyak 391 PTK yang menerima tunjangan profesi.
3.1.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan
Memberdayakan Kaum Perempuan
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan.
Kebijakan responsif gender diarahkan dalam mendukung
pemberdayaan perempuan. Selain itu juga diharapkan pengarusutamaan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 108
gender yang ada di Kabupaten Kebumen bisa dijalankan baik dalam
perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maupun dalam
implementasinya dimasyarakat.
1. Capaian Kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan.
Capaian kebijakan yang responsif gender di Kabupaten
Kebumen sudah baik, di tahun 2016 mampu mencapai target 98
dokumen, ditahun 2017 dari target 98 dokumen dalam realisasinya
mencapai 101 dokumen, selanjutnya sampai dengan realisasi tahun
2019 yaitu 101 dokumen. Kabupaten Kebumen dalam pembangunan
gender termasuk didalamnya menilai kebijakan yang responsive
gender memperoleh penghargaan parahita eka praya kategori
utama.
Gambar 3. 45 Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayan perempuan
Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau
emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan
terakhir.
Catatan : data berdasarkan umur belum ada
5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Catatan : Data belum lengkap
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
98 98 98
101 101 101 101 101
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 109
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain
selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Catatan : Data belum lengkap
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif.
Pelayanan korban kekeraran di Kabupaten Kebumen dilakukan
melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan (P2TP2A) Kartika yang merupakan
suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu
bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
Tabel 3. 20 Capaian Pelayanan Korban Kekerasan
No Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
1 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
120 129 85 117 135
2 Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas
mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit
41 65 62 66 71
3 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
19 24 9 24 35
4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum
22 27 9 24 36
5 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4 2 2 2 4
Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 110
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus
kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan
sebelum umur 18 tahun.
Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yangberstatus kawin atau
berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18
tahun, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific
Fertility Rate/ASFR). Sedangkan inikator di Kabupaten Kebumen adalah
Persentase penduduk yang memiliki istri dibawah usia 20 tahun dan Angka
kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility
Rate/ASFR).
5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin
umur 25-49 tahun.
5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Catatan : Data belum lengkap
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen
tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
indikator di Kabupaten Kebumen adalah proporsi kursi yang diduduki
perempuan di parlemen, dan proporsi perempuan yang berada di posisi
managerial. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen sampai
dengan tahun 2019 adalah 30% atau 15 perempuan dari 50 anggota
DPRD di Kabupaten Kebumen. Kondisi ini sudah sesuai dengan target
nasional yaitu 30%.
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial sampai
dengan tahun 2019 sebesar 47,72% dari total jumlah penduduk
perempuan.
5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat
keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan
kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan
reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai
dengan Programme of Action of the International Conference on
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 111
Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen
dokumen hasil review dari konferensi – konferensi tersebut. Target ini
memiliki indikator global sebagai berikut; proporsi perempuan umur 15-49
tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,
penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Unmet need
KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dan
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang
metode kontrasepsi modern. Sedangkan di Kabupaten Kebumen memiliki
indikator sebagai berikut; unmeet need kebutuhan ber-KB, angka Cakupan
Peserta KB aktif, dan angka CPR/Peserta KB aktif. Unmet need menurut
BKKBN adalah kondisi yang mengisyaratkan keinginan pasangan usia
subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia,
sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau
metode kontrasepsi. Unmet need di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016
– 2019 cenderung naik meskipun sempat turun di tahun 2019, tahun 2016
unmet need sebesar 25.157 KK naik menjadi 30.157 KK pada tahun 2017.
Unmet need di Kabupaten Kebumen sempat turun pada tahun 2019
menjadi 31.106 KK yang semula sebanyak 35.157 KK di Tahun 2018.
Angka Cakupan Peserta KB aktif dari tahun 2016 – 2019 cenderung
menurun. Pada tahun 2016 cakupan peserta KB aktif sebanyak 53.864 KK
menurun pada tahun 2017 menjadi 48.062 KK kemudian turun pada tahun
2018 menjadi 47.161 KK dan pada tahun 2019 MKJP di Kabupaten
Kebumen juga mengalami penurunan kembali menjadi 45.445 KK. Angka
prevalensipemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (All Method). Indikator
ini menunjukkan jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi semua
jenis (hormonal dan non hormonal). CPR di Kabupaten Kebumen dari
tahun 2016 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016
sebanyak 154.955 KK turun di tahun 2017 menjadi 146.452 KK, pada
tahun 2018 sebanyak 144.658 KK dan turun kembali pada tahun 2019
menjadi 141.116 KK
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon
genggam.
Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan
perempuan. Target ini memiliki indikator Global sebagai berikut; proporsi
individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Sedangkan indikator
di Kabupaten Kebumen adalah Persentase penduduk yang menggunakan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 112
telepon seluler (HP)/nirkabel. Persentase penduduk yang menggunakan
telepon seluler (HP)/nirkabel di Kabupaten Kebumen dari tahun 2017 –
2019 menglami peningkatan. Pada tahun 2017 penduduk yang
menggunakan HP/nirkabel sebesar 67,93% meningkat pada tahun 2018
menjadi 68,42% dan pada tahun 2019.
3.2. Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kebumen
3.2.1. Tujuan 7 - Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal,
Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
Indikator Nasional 7.1.1* Rasio elektrifikasi. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio elektrifikasi. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 7.1.2 (a) Jumlah sambungan jaringan gas rumah
tangga. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah
sambungan jaringan gas rumah tangga. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini belum terdapat data karena belum adanya
sambungan jaringan gas rumah tangga.
Indikator Nasional 7.1.2 (b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio penggunaan gas
rumah tangga. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah jumlah
tabung gas yang beredar.
Gambar 3. 46 Jumlah tabung gas yang beredar Tahun 2016-2019
Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kebumen, 2020
9.255.023
9.688.439
10.090.371
9.607.545
8.800.000 9.000.000 9.200.000 9.400.000 9.600.000 9.800.000 10.000.000 10.200.000
Jumlah
2019 2018 2017 2016
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 113
Jumlah tabung gas yang beredar di Kabupaten Kebumen pada tahun
2018 dengan jumlah 10.090.371 unit. Sedangkan pada tahun 2016
dengan jumlah 9.255.023 unit.
Indikator Nasional 7.2.1* Bauran energi terbarukan. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Bauran energi terbarukan. Sedangkan di
Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan
Kabupaten.
3.2.2. Tujuan 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang
Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak
untuk Semua
Indikator Nasional 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju pertumbuhan
PDRB. Indikator Nasional 8.1.1.(a) PDB per kapita. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah PDRB per kapita. Sedangkan Indikator di
Kabupaten Kebumen adalah PDRB per kapita, PDRB ADHB, PDRB ADHK
2010, dan LPE ADHK 2010.
Gambar 3. 47 PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020
PDRB per kapita di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
mengalami kenaikan, kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun
2018 yang hanya 21,75 (Rp Jutaan) menjadi 23,03 (Rp Jutaan). Adapun
2015 2016 2017 2018 2019
PDRB per kapita 17,54 18,77 20,12 21,75 23,03
PDRB ADHB 2.077.928, 22.315.248 23.968.322 26.000.351 27.534.373
PDRB ADHK 2010 16.115.554 16.916.219 17.743.915 18.773.833 19.810.149
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 114
PDRB ADHB Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 27.534.373 (Rp
Jutaan). Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Kebumen pada tahun
2019 yaitu 19.810.149 (Rp Jutaan). PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010
Kabupaten Kebumen sejak tahun 2016-2019 cenderung mengalami
kenaikan.
Gambar 3. 48 LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020
LPE ADHK 2010 Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 5,52%
jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 6,28% maka terjadi trend
penurunan sekitar 0,75%. Angka penurunan yang cukup tinggi yaitu dari
tahun 2015 ke 2016 yang menurun sekitar 1,31%. Namun tren
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen cukup baik.
Indikator Nasional 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga
kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju pertumbuhan PDB
per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per
tahun.
Indikator Nasional 8.3.1* Pekerja informal sektor non pertanian
berdasarkan jenis kelamin. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin.
Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Pekerja informal
sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin.
6,28
4,97 4,89
5,52 5,52
2015 2016 2017 2018 2019
LPE ADHK 2010
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 115
Indikator Nasional 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal selaras
dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 49 Tenaga Kerja Formal Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
Persentase tenaga kerja formal di Kabupaten Kebumen dari tahun
2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2015
sekitar 37,30%, maka pada tahun 2019 hanya 37,04%.
Indikator Nasional 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor
pertanian selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Kebumen.
Gambar 3. 50 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian
Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
37,30
37,05 37,06 37,04 37,04
2015 2016 2017 2018 2019
19,72
25,02 23,83
38,53
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 116
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan, pada
tahun 2019 mencapai 38,53%
Indikator Nasional 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja selaras
dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 51 Upah rata-rata per jam pekerja Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
Upah rata-rata per jam pekerja di Kabupaten Kebumen pada tahun
2019 mencapai Rp 8.430,00 per jam.
Indikator Nasional 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka
berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur selaras dengan indikator
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
6.620 6.620 7.165
7.800 8.430
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2015 2016 2017 2018 2019
4,14 4,26
5,58 5,52
4,76
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 117
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan
kelompok umur di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif. Pada periode
2015-2019 tertinggi pada tahun 2017 dengan 5,58%. Pada tahun 2019
sebanyak 4,76%.
Indikator Nasional 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran selaras
dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 53 Tingkat setengah pengangguran Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
Tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Kebumen pada tahun
2017 berada pada angka tertinggi yaitu 3,85%, namun pada tahun 2019
sudah berada pada angka 2,09%.
Indikator Nasional 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang
sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) selaras
dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 54 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
2,09 2,44
3,85
2,09 2,09
2015 2016 2017 2018 2019
1.024
1.482
752
1.350 1.350
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 118
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah,
bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Kabupaten Kebumen Pada
Tahun 2019 yaitu 1.350%.
Indikator Nasional 8.9.1. (a) Jumlah wisatawan mancanegara.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah wisatawan
mancanegara. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara.
Indikator Nasional 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 55 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disporawisata Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Kebumen
pada Tahun 2019 sebanyak 80 orang. Paling banyak pada tahun 2015
sebanyak 206 orang.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kabupaten Kebumen
pada Tahun 2019 sebanyak 2.048.379 orang. Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami
kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang
disebabkan oleh pengembangan destinasi wisata baru baik yang dikelola
oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Indikator Nasional 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000
penduduk dewasa. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah kantor bank. Jumlah
206
8
6178 80
1.117.136
1.486.931 1.770.075 1.793.337
2.048.379
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
0
50
100
150
200
250
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 119
kantor bank di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2018 berjumlah
29 kantor bank.
Indikator Nasional 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan
(Bank Umum) selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Kebumen.
3.2.3. Tujuan 9 - Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta
Mendorong Inovasi
Indikator Nasional 9.1.1. (a) Kondisi mantap jalan nasional.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Kondisi jalan baik.
Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah prosentase jalan
kabupaten kualitas baik.
Gambar 3. 56 Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020
Prosentase jalan kabupaten kualitas baik di Kabupaten Kebumen
pada tahun 2019 yaitu 54,68%. Angka tersebut naik dari tahun 2015 yang
hanya sebanyak 45,81%.
Indikator Nasional 9.1.2 (b) Jumlah dermaga penyeberangan.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah dermaga
penyeberangan. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini
dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah pelabuhan strategis.
45,81
60,56
52,97 54,50 54,69
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 120
Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan
kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri
manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur
terhadap PDB dan per kapita. Sedangkan di Kabupaten Kebumen,
indikator ini perlu diperjelas kembali.
Indikator Nasional 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri
manufaktur. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Laju
pertumbuhan PDB industri manufaktur. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini perlu diperjelas kembali.
Indikator Nasional 9.4.1*. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca
dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca
dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini perlu diperjelas kembali.
Indikator Nasional 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi
Gas Rumah Kaca. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Total Emisi Gas Rumah Kaca.
Gambar 3. 57 Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
11.855 11.841
29.494 29.494 29.494
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 121
Total Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Kebumen mengalami
lonjakan pada tahun 2016-2017. Jika pada tahun 2016 hanya 11.841 Gg
CO2e maka pada tahun 2017 menjadi 29.494 Gg CO2e.
Indikator Nasional 9.C.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile
broadband. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi
penduduk yang terlayani mobile broadband. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini perlu diperjelas kembali.
Indikator Nasional 9.C.1.(a) Proporsi individu yang menggunakan
telepon genggam. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Persentase penduduk yang
menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel.
Indikator Nasional 9.C.1. (b) Proporsi individu yang menggunakan
internet. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi
individu yang menggunakan internet. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Persentase penduduk yang mengakses internet.
Gambar 3. 58 Penduduk yang menggunakan telepon seluler di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler
(HP)/nirkabel di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 68,42%.
67,93 68,42 68,42
24,18
30,06 30,06
2017 2018 2019
% penduduk menggunakan HP/Nirkabel % penduduk mengakses internet
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 122
Kemudian Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten
Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 30,06%.
3.2.4. Tujuan 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra dan
Antarnegara
Indikator Nasional 10.1.1* Pertumbuhan pengeluaran atau
pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40
persen dan terhadap penduduk. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Koefisien Gini.
Indikator Nasional 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di
bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok
umur. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Tingkat
kemiskinan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah
Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Gambar 3. 59 Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2020
Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di
Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu 16,82%. Angka tersebut
menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 20,20%.
20,20 19,86 19,60
17,4716,82
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 123
Indikator Nasional 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Desa Mandiri. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Klasifikasi Desa.
Gambar 3. 60 Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
Klasifikasi Desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 yaitu; desa
swadaya sebanyak 13 desa, desa swadaya sebanyak 58 desa, dan desa
swakarya sebanyak 389 desa. Desa Swakarya di Kabupaten Kebumen
semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019.
Indikator Nasional 10.3.1. (a) Indeks Kebebasan Sipil. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Indeks Kebebasan Sipil. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen perlu diperjelas.
Indikator Nasional 10.3.1. (b) Jumlah penanganan pengaduan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian Indikator Provinsi Jawa
Tengah adalah Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM). Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen perlu
diperjelas.
3
4558 58 58
38
374389 389 389
263
41
13 13 13
2015 2016 2017 2018 2019
Swasembada Swakarya Swadaya
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 124
Indikator Nasional 10.4.1.(b) Proporsi peserta program jaminan
bidang ketenagakerjaan selaras dengan indikator Provinsi Jawa Tengah
dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 61 Proporsi peserta program jaminan bidang
ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen, 2020
Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 65%. Jika dibandingkan
tahun 2015 yang hanya sebesar 54% maka terjadi peningkatan sebesar
11%.
Indikator Nasional 10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan
penempatan TKLN berdasarkan okupasi. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN
berdasarkan okupasi. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN (Rekom)
3.2.5. Tujuan 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan
Berkelanjutan
Indikator Nasional 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDM menurut sumbernya. Sedangkan Indikator di
54 5458
63 65
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 125
Kabupaten Kebumen adalah Total Pendapatan Pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.
Gambar 3. 62 Total Pendapatan Pemerintah di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: BAPENDA/BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020
Total Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut
sumbernya di Kabupaten Kebumen Cenderung mengalami penurunan. Jika
pada tahun 2015 sebesar 112,04% maka pada tahun 2019 sebesar
101,00%.
Indikator Nasional 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap
PDB. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio penerimaan
pajak terhadap PDB. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah
Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB.
Gambar 3. 63 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB
Sumber: BAPENDA/BPKAD Kabupaten Kebumen, 2020
112,04
116,78
111,84
101,34 101,00
2015 2016 2017 2018 2019
2,512,82
3,283,44
3,70
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 126
Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB di Kabupaten Kebumen
selama 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan. Jika
pada tahun 2015 hanya sebesar 2,51%, maka pada tahun 2019 sebesar
3,70%
Indikator Nasional 17.6.2 (c) Proporsi penduduk terlayani mobile
broadband. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi
penduduk terlayani mobile broadband. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen perlu diperjelas.
Indikator Nasional 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan
internet. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi
individu yang menggunakan internet. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen perlu diperjelas.
Indikator Nasional 17.11.1 (a) Pertumbuhan ekspor produk non
migas. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah ekspor
non migas. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen Jumlah Ekportir
di Kabupaten Kebumen.
Tabel 3. 21 Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen
2017 2018 2019
1 2 2
Sumber : Disperindag Kabupaten Kebumen , 2020
Jumlah Ekportir di Kabupaten Kebumen di Kabupaten Kebumen pada
tahun 2019 sebanyak 2 perusahaan. Adapun yang diekspor adalah Kayu
Olahan dan juga Kerajinan Bambu Tembelang.
Indikator Nasional 17.17.1 (a) Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha
(KPBU) selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Indikator
Kabupaten Kebumen. Sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Kebumen,
Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema
kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) berjumlah 1 proyek.
Indikator Nasional 17.17.1 (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk
penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam
kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek,
transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah
dan badan usaha (KPBU). Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 127
yaitu Jumlah Proyek yang ditawarkan sebagai skema kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha. Jumlah Proyek yang ditawarkan sebagai
skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kabupaten
Kebumen hanya terdapat 1 proyek pada tahun 2016.
Indikator Nasional 17.18.1 (a) Persentase konsumen Badan Pusat
Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistic. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Persentase konsumen Badan Pusat
Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen perlu diperjelas kembali.
Indikator Nasional 17.18.1 (d) Persentase indikator SDGs terpilah
yang relevan dengan target. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen yaitu Jumlah indikator SDGS
Kabupaten.
3.3. Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Kebumen
3.3.1. Tujuan 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air
Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Indikator Nasional 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sumber air minum layak. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan Pelayanan air minum di Perdesaan
dan Perkotaan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah
Persentase Penduduk berakses air minum.
Gambar 3. 64 Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah
0
50
100
20152016
20172018
2019
60 86,3887,16
89,1687,16
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 128
Persentase Penduduk berakses air minum di Kabupaten Kebumen
pada Tahun 2019 mencapai 87,16%. Hal ini menandakan terdapat
kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan realisasi 60%.
1. Kebijakan dan Program
Penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan untuk
meningkatkan akses terhadap air bersih melalui Sambungan SR yang
dilakukan oleh DPUPR dan PDAM Kabupaten Kebumen.
2. Anggaran
Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah Pembangunan
sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Air Minum) tahun
2018 sebesar Rp 8.206.000.000
Indikator Nasional 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk
melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air
baku untuk pulau-pulau. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Kapasitas Prasarana air baku.
Potensi air yang berasal dari sungai, air tanah, dan mata air
dapat menjadi sumber air baku yang berguna untuk memenuhi
kebutuhan air minum. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen
adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau.
Berikut ini adalah potensi air baku Kabupaten Kebumen.
Tabel 3. 22 Potensi Air Baku Kabupaten Kebumen
No Sumber Air Baku Potensi Air Baku
1 DAS Wawar 11.097,38 liter/detik
2 DAS Luk Ulo 31.126,08 liter/detik
3 DAS Telomoyo 25.941,66 liter/detik
4 DAS Ijo 13.018,01 liter/detik
5 Mata Air ± 720 liter/detik
Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2019
Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau
di Kabupaten Kebumen setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Jika pada tahun 2015 sebanyak 13,63%, maka pada tahun 2019
sebanyak 34,14%.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 129
Gambar 3. 65 Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-
2019
Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2020
Indikator Nasional 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan pelayanan sanitasi.
Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah cakupan rumah
sehat.
Gambar 3. 66 Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen
dari tahun 2015-2019
Sumber: Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
13,63 13,63
20,1225
34,14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2015 2016 2017 2018 2019
77
79,1
82
83,3
J U M L A H
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 130
Cakupan rumah sehat di Kabupaten Kebumen mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2016 mencapai
77% maka pada tahun 2019 sudah mencapai 83,3%.
Anggaran yang dialokasikan diantaranya adalah:
Tabel 3. 23 Anggaran Program / Kegiatan Sanitasi Layak
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Air Minum)
8,206,000,000
DAK Bidang infrastruktur Sanitasi 11,908,643,000
DAK infrastruktur Sanitasi (Bansos masyarakat (BTL PPKD))
9,605,814,000
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 252,829,000
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
2,050,000,000
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Indikator Nasional 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selaras
dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 67 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
98
10
0
10
0
89
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 131
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif,
namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup
signifikan. Dimana pada tahun 2019 menjadi 89%.
Indikator Nasional 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang
Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Kebumen.
Gambar 3. 68 Jumlah desa/kelurahan yang ODF di
Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Kebumen cukup
fluktuatif. Namun pada tahun 2019 sudah terdapat 153 desa.
Sehingga total 419 desa (91,08 persen). Angka ODF yang sudah
tinggi di Kabupaten Kebumen menggambarkan akses sanitasi yang
sudah baik.
Tabel 3. 24 Daftar Desa ODF Kabupaten Kebumen sampai
dengan tahun 2019
No Kecamatan
Jumlah Desa
Total s/d
2015 2016 2017 2018 2019
1 Ayah 0 0 0 5 13 18
2812
67
200
153
0
50
100
150
200
250
2014,5 2015 2015,5 2016 2016,5 2017 2017,5 2018 2018,5 2019 2019,5
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 132
No Kecamatan
Jumlah Desa
Total s/d 2015
2016 2017 2018 2019
2 Buayan 0 0 5 4 5 14
3 Puring 0 1 2 5 15 23
4 Petanahan 1 0 3 4 13 21
5 Klirong 4 0 3 7 11 25
6 Buluspesantren 3 2 2 8 7 22
7 Ambal 3 1 4 8 16 32
8 Mirit 2 0 2 0 18 22
9 Bonorowo 1 0 0 2 8 11
10 Prembun 0 0 5 5 3 13
11 Padureso 1 2 1 2 3 9
12 Poncowarno 3 1 1 1 4 10
13 Kutowinangun 1 0 1 7 10 19
14 Alian 1 0 1 3 11 16
15 Kebumen 1 0 8 11 9 29
16 Adimulyo 2 1 4 0 16 23
17 Pejagoan 0 1 4 4 4 13
18 Sruweng 2 1 2 5 11 21
19 Kuwarasan 0 4 9 3 6 22
20 Rowokele 2 0 0 3 6 11
21 Sempor 0 0 0 8 2 10
22 Gombong 0 1 7 6 0 14
23 Karanganyar 1 1 3 3 3 11
24 Karanggayam 0 0 0 2 5 7
25 Karangsambung 1 0 0 1 0 2
26 Sadang 0 0 0 1 0 1
Total 29 16 67 108 199 419
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Indikator Nasional 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang
terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,
kawasan dan komunal. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air
limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Terlaksananya
pembangunan IPAL komunal permukiman.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 133
Gambar 3. 69 IPAL komunal permukiman di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
Terlaksananya pembangunan IPAL komunal permukiman di
Kabupaten Kebumen paling banyak pada tahun 2017 dengan jumlah
14 unit. Sedangkan paling sidikit tahun 2015 dengan jumlah 1 unit.
Indikator Nasional 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang
ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan
dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah
kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja
perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT). Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini
dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang
terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Proporsi rumah tangga yang terlayani
sistem pengelolaan lumpur tinja. Sedangkan di Kabupaten Kebumen,
indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan di Kabupaten
5
5
14
4
1
Jumlah
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2019 2018 2017 2016 2015
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 134
Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan
Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1 (b) Jumlah stasiun Hidrologi dan
klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah stasiun Hidrologi dan
klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. Sedangkan di
Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan
kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber
daya air yang dibentuk. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena
bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta
peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan
kawasan DAS. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Luas
pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. Sedangkan di Kabupaten
Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan
Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1.(h) Jumlah DAS Prioritas yang
meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di
daerah hulu DAS serta sumur resapan. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah
mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS
serta sumur resapan. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator
ini dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.5.1.(i) Jumlah DAS Prioritas yang
dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam
pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah DAS Prioritas yang
dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam
pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. Sedangkan di
Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan
kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang
direhabilitasi. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Luas
lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. Sedangkan di Kabupaten
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 135
Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan kewenangan
Kabupaten.
Indikator Nasional 6.6.1.(e) Jumlah DAS prioritas yang
dilindungi mata airnya dandipulihkan kesehatannya. Kemudian
Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah DAS prioritas yang
dilindungi mata airnya dandipulihkan kesehatannya. Sedangkan di
Kabupaten Kebumen, indikator ini dikeluarkan karena bukan
kewenangan Kabupaten.
3.3.2. Tujuan 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,
Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Indikator Nasional 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki
akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Kemudian Indikator
Provinsi Jawa Tengah adalah Rasio Rumah Layak Huni. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Cakupan Rumah Layak Huni.
Gambar 3. 70 Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Perkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kebumen sampai dengan
tahun 2019 mencapai 98,04%. Cakupan tersebut terus meningkat setiap
tahunnya dari yang pada Tahun 2015 hanya sebanyak 91,25%.
91,25
93,85
95,68
97,6698,04
86
88
90
92
94
96
98
100
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 136
Indikator Nasional 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda
transportasi umum di perkotaan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa
Tengah adalah Persentase pengguna moda transportasi umum di
perkotaan. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah
Penumpang Armada dan Armada.
Gambar 3. 71 Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten
Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Dishub Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah Penumpang Armada di Kabupaten Kebumen cenderung
mengalami kenaikan, jika pada tahun 2016 berjumlah 289.931 orang,
maka pada tahun 2019 menjadi 304.754 orang. Sedangkan untuk armada
terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2019, dari 618
armada menjadi 684 armada.
Indikator Nasional 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan
terkena dampak bencana per 100.000 orang. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena
dampak bencana per 100.000 orang. Sedangkan Indikator Kabupaten
Kebumen adalah Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak
bencana. Pada tahun 2016 sejumlah 6 orang, sedangkan pada tahun 2018
sejumlah 22 orang.
Indikator Nasional 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Score pada tahun 2015-2019 yaitu 203.
289.931
298.687
304.661 304.754
618 618618
684
580
600
620
640
660
680
700
280.000
285.000
290.000
295.000
300.000
305.000
310.000
2016 2017 2018 2019
Jumlah Penumpang Armada Armada
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 137
Indikator Nasional 11.5.1.(b) Jumlah desa tangguh bencana yang
terbentuk selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Kebumen.
Gambar 3. 72 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2020
Pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen terbentuk 25 desa tangguh
bencana. Dimana merupakan kenaikan yang cukup signifikan.
Indikator Nasional 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca
dan iklim serta kebencanaan selaras dengan Indikator Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Gambar 3. 73 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2020
11
8
4
8
25
2015 2016 2017 2018 2019
10
12
17 17
21
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 138
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan di
Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 mencapai 21 unit.
Indikator Nasional 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang
tertangani. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Persentase
sampah perkotaan yang tertangani. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Cakupan Pelayanan Sampah.
Gambar 3. 74 Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
Cakupan Pelayanan Sampah di Kabupaten Kebumen pada tahun
2019 sebesar 51,57%. Artinya cakupan pelayanan sampah terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Indikator Nasional 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang
mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan
metropolitan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah
kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di
kawasan perkotaan metropolitan. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Luasan RTH Perkotaan.
42,44
37,8
45,8842,74
51,57
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 139
Gambar 3. 75 Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019
adalah sebanyak 17,18%. Dari yang sebelumnya pada tahun 2015
sebanyak 14,85%.
Indikator Nasional 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan
ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah kota hijau yang
menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan
kota sedang. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Luasan
RTH Perkotaan. Luasan RTH Perkotaan di Kabupaten Kebumen pada
tahun 2019 adalah sebanyak 17,18% dari yang sebelumnya pada tahun
2015 sebanyak 14,85%.
Indikator Nasional 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki
dokumen strategi pengurangan bencana. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen
strategi pengurangan bencana. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Tersedianya Dokumen RPB dan KRB. Pada tahun 2017
telah terdapat 50%.
Indikator Nasional 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko
bencana (PRB) tingkat daerah selaras dengan Indikator Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2017 telah terealisasi 1
dokumen.
14,85
17,14 17,1816,93
17,18
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 140
3.3.3. Tujuan 12 - Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang
Berkelanjutan
Indikator Nasional 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai
minimal ranking BIRU. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. Sedangkan
Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah peserta PROPERDA
Provinsi yang mencapai minimal ranking BIRU. Realisasi dari tahun 2016-
2019 yaitu 1 unit.
Indikator Nasional 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan
proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor
industri). Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah limbah
B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan
perundangan (sektor industri). Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Usaha yang sudah melakukan pengelolaan B3.
Gambar 3. 76 Pengelolaan B3 di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
Usaha yang sudah melakukan pengelolaan B3 di Kabupaten
Kebumen pada tahun 2019 berjumlah 27 unit. Angka tersebut meningkat
dari yang sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 4 unit.
Indikator Nasional 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur
ulang. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah timbulan
sampah yang didaur ulang. Di Kabupaten Kebumen, indikator ini perlu
diperjelas kembali.
4
12
20
27
27
0
5
10
15
20
25
30
2015 2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 141
Indikator Nasional 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan
sertifikasi SNI ISO 14001 selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah
dan Kabupaten Kebumen. Realisasi dari tahun 2016-2019 yaitu 1
perusahaan.
3.3.4. Tujuan 13 - Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi
Perubahan Iklim dan Dampaknya
Indikator Nasional 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko
bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
daerah. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Dokumen
strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Kabupaten. Pada tahun 2017
sudah terealisasi 1 dokumen. Dokumen tersebut akan dilakukan update
setiap 3 tahun sekali.
Indikator Nasional 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan
terkena dampak bencana per 100.000 orang. Kemudian Indikator Provinsi
Jawa Tengah adalah Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena
dampak bencana per 100.000 orang. Sedangkan Indikator di Kabupaten
Kebumen adalah Jumlah korban bencana yang meninggal dunia. Pada
tahun 2016 terdapat 8 orang korban bencana yang meninggal dunia.
Indikator Nasional 13.2.1.(a) Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah
Kaca (GRK). Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di Kabupaten Kebumen,
indikator ini perlu diperjelas kembali.
3.3.5. Tujuan 14 - Melestarikan dan Memanfaatkan secara
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk
Pembangunan Berkelanjutan
Indikator Nasional 14.5.1* Cakupan kawasan konservasi laut.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Cakupan kawasan
konservasi laut. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, indikator ini
dikeluarkan karena bukan kewenangan Kabupaten.
Indikator Nasional 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha,
selaras dengan Indikator Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 142
Gambar 3. 77 Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2019
Sumber: Dinlutkan Kabupaten Kebumen, 2020
Persentase kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Kebumen
cenderung mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2015 sebesar 4,52%
menjadi 48,21% pada tahun 2019.
Indikator Nasional 14.b.1(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah nelayan yang
terlindungi. Sedangkan Indikator di Kabupaten Kebumen adalah Jumlah
nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan.
Gambar 3. 78 Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2019
Sumber: Dinlutkan Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah nelayan yang memanfaatkan Asuransi Perikanan di
Kabupaten Kebumen terbanyak yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah
3.515 orang. Sedangkan paling sedikit pada tahun 2017 dengan jumlah
4,52
14,2925,03
30
48,21
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019
3.515
500
994 1.467
-
1.000
2.000
3.000
4.000
Jumlah
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 143
500 orang. Pada tahun 2019 Jumlah nelayan yang memanfaatkan
Asuransi Perikanan berjumlah 1.467 orang.
3.3.6. Tujuan 15 - Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola
Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan,
Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan
Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Indikator Nasional 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas
lahan keseluruhan. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator bukan
kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
Indikator Nasional 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi
yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Kemudian Indikator Provinsi Jawa
Tengah adalah Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan
kondisi ekosistemnya. Indikator bukan kewenangan Pemerintahan
Kabupaten Kebumen.
Indikator Nasional 15.2.1.(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu restorasi ekosistem. Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah
adalah Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
Indikator bukan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
Indikator Nasional 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Kemudian Indikator Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah Kesatuan
Pengelolaan Hutan. Indikator bukan kewenangan Pemerintahan
Kabupaten Kebumen.
Indikator Nasional 15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang
direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Kemudian Proporsi luas
lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Indikator
bukan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
3.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kabupaten
Kebumen
3.4.1. Tujuan 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan
Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan
Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun
Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di
Semua Tingkatan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 144
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun
terakhir.
Pada periode tahun 2016 jumlah kasus pembunuhan sebanyak 1
orang, tahun 2017 sebanyak 2 orang, tahun 2018 sebanyak 2 orang dan
tahun 2019 sebanyak 1 orang.
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
Tidak ditemukan kasus kematian yang disebabkan oleh adanya
konflik pada periode 2016-2019.
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan
kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Adanya pandemi COVID-19 yang diperkirakan menyebabkan
terjadinya krisis di berbagai aspek kehidupan. Menurunnya aktivitas
perekonomian menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.
Meningkatnya angka pengangguran ini akan berdampak pada aspek
sosial, khususnya meningkatnya angka kriminalitas yang perlu diantisipasi.
Dalam hal kejahatan selama periode 2016-2019 proporsi penduduk yang
menjadi korban kejahatan juga terus meningkat ditahun 2019 mencapai
89 orang.
Gambar 3. 79 Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam 12 Bulan Terakhir
Sumber : Polres Kabupaten Kebumen, 2020
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2016
2017
2018
2019
23
27
27
89
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 145
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian
di area tempat tinggalnya.
Catatan : data belum selesai
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17
tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis
dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang
mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam
setahun terakhir pada satu tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebanyak 12
kasus. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya ditahun 2016 mencapai 40 kasus.
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak
perempuan.
Tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam berbagai bentuk dan
dilakukan oleh berbagai pihak. Secara umum tipikal tindak kekerasan
dapat dikelompokkan menjadi (1) kekerasan verbal, (2) kekerasan fisik,
dan (3) kekerasan emosional (psychological maltreatment). Ketiga jenis
kekerasan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor
internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1)
pengaruh media, (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar
belakang sekolah, (4) teman sebaya, serta (5) tekanan lingkungan.
Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten
Kebumen ditangani oleh P2TP2A KARTIKA (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen Adil Gender
Anti Kekerasan) yang terdiri dari Tim Koordinator dan Tim Pelaksana
Harian yang terdiri dari lintas sektor termasuk di dalamnya pelibatan
instansi vertikal (TNI, POLRI) dalam rangka penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
1. Capaian Prevelensi Kekerasan terhadap anak laki-laki dan
anak perempuan
Catatan : Belum ada data terpilah
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24
tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18
tahun.
Catatan : Data belum lengkap
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 146
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Belum ada data
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap
anggaran yang disetujui.
Data belum lengkap
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Opini WTP atas Laporan Keuangan telah dicapai Kabupaten Kebumen
sejak tahun 2017 dan 2019. Namun untuk mencapai target tersebut
terdapat permasalahan antara lain
a. Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD
b. Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang
memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.
c. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib.
Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum
tertib. Untuk mengatasi permasalan tersebut perlu komitmen semua ASN
dan stakeholder / pemangku kepentingan dalam melaksanakan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Capaian tingkat kapabilitas APIP tahun 2016 adalah dengan nilai 2
dan tahun 2019 dengan nilai 3. Capaian Tingkat Kematangan
implementasi SPIP masih termasuk level 1 pada tahun 2015 dan
meningkat menjadi Level 3 (dengan skor 3,45) pada tahun 2017.
Sedangkan Nilai SAKIP di Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan
yang baik dari tahun 2018 dengan nilai CC Sedangkan dalam rangka
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa
dengan jumlah proyek yang menggunakan Eprocurement terhadap
belanja pengadaan sejak tahun 2019 telah diselenggarakan pengadaan
barang dan jasa sebesar 100%.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 147
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap
belanja pengadaan.
Belum ada data
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai
Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Capaian Indek Reformasi Birokrasi mulai tahun 2016 C/45 dan tahun
2017 meningkat menjadi C/50 dan Indeks e-Governance pada tahun 2016
dan tahun 2017 adalah sebesar 92. Jumlah OPD yang menyelenggarakan
SKM adalah sebanyak 92% pada tahun 2017 dan rata-rata capaian nilai
SKM menunjukkan peningkatan nilai yang semakin membaik, yaitu
sebesar 75,64 tahun 2016 meningkat menjadi skor 77 tahun 2017.
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Proporsi kursi parlemen yang diwakili perempuan sampai dengan
tahun 2019 adalah 30% atau 15 perempuan dari 50 anggota DPRD di
Kabupaten Kebumen. Kondisi ini sudah sesuai dengan target nasional
yaitu 30%.
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai
pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, IV dan V sebesar
35,64% atau 276 orang (data belum lengkap).
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya
dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari Pembangunan
urusan kependudukan dan catatan sipil. Dalam pelaksanaannya diarahkan
untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat dengan menertibkan dokumen kependudukan sebagai
pendataan diri dan status seseorang termasuk salah satunya adalah akta
kelahiran. Di Kabupaten Kebumen pemenuhan kepemilikan akta kelahiran
dilaksanakan melalui program administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil dengan menitikberarkan pada kegiatan implementasi SIAK.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 148
Capaian target presentase cakupan penerbitan akta kelahiran usia 0-
18 tahun selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari target
yang ditetapkan setiap tahun realisasinya selalu tercapai. Hal ini
menggambarkan keberhasilan dalam pelayanan kependudukan dan
meningkatnya kesedaran masyarakat tentang pentinganya akta kelahiran
atau administrasi kependudukan.
Gambar 3. 80 Presentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
Untuk pemilahan berdasarkan indicator yaitu penerbitan akta kelahiran
anak dibawah 5 tahun belum tersedia datanya
1. Realisasi Anggaran Program Administrasi Kependudukan
dan Pencetatan Sipil.
Realisasi anggaran untuk penataan administrasi kependudukan
bila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, pada
tahun 2016 realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.94.564.028.000
ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.132.900.482.000
ditahun 2018 turun menjadi Rp.130.426.348.000 dan ditahun 2019
realisasi anggarannya adalah sebesar Rp.136.890.754.000 walaupun
realisasi anggarannya fluktuatif tapi target presentase cakupan
penerbitan akta kelahiran terus mengalami peningkatan.
85
88
85
89
85
90
,6
85
92
,73
80
82
84
86
88
90
92
94
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 149
Gambar 3. 81 Realisasi anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2020
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk
40% berpendapatan bawah.
Untuk pemilahan berdasarkan umut untuk penerbitan akta kelahiran
belum selesai datanya.
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas
PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan
lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM
Internasional.
Belum ada data
94.564.028.000
132.900.482.000 130.426.348.000 136.890.754.000
-
20.000.000.000
40.000.000.000
60.000.000.000
80.000.000.000
100.000.000.000
120.000.000.000
140.000.000.000
160.000.000.000
2016 2017 2018 2019
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 150
BAB IV
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
4.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
Strategi:
1. Pengintegrasian data kependudukan pada semua sektor.
2. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
3. Penguatan reformasi dalam rangka pengingkatan PAD (Pendapatan
Asli Daerah);
4. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
5. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
7. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka
meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja
8. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro
dan kecil;
9. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan
10. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat
11. Penguatan kebijakan penanggulangan risiko bencana
4.1.1. Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya
setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari
semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,
sesuai dengan definisi nasional.
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur
dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk
mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis
kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representase
dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan
kebutuhan pokok bukan makanan.
Target dalam mengurangi angka kemiskinan sampai dengan tahun
2030 adalah mengurangi separuh angka kemiskinan dari tahun 2015,
sedangkan kemiskinan tahun 2015 adalah sebesar 20,44% sehingga
target yang harus dicapai ditahun 2030 adalah sebesar 10,22%. Dari
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 151
target tersebut maka dapat dirumuskan target ditahun 2025 adalah
13,91%.
Tabel 4. 1 Target Capaian Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan
kelompok umur.
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.2.1*
Persentase penduduk
yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis
kelamin dan kelompok umur.
Dinsos
PPKB % 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
1. Strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2021 sampai
dengan tahun 2025 terdiri dari:
a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi
mikro dan kecil;
d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan
2. Program penanggulangan kemiskinan:
a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis
rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk
melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan
perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha
mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas
kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil
manfaat dari proses pembangunan;
c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 152
4.1.2. Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya
perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030
mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan
rentan.
Indikator dalam target 1.3 yang merupakan kewenangan daerah
terdiri dari 4 indikator yaitu sebagai berikut: Proporsi peserta jaminan
kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Persentase penyandang
disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan
inklusivitas, Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan. Adapun target pencapaian tahun
2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 2 Target Capaian Indikator Sistem Dan Upaya
Perlindungan Sosial Yang Tepat Bagi Semua
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.3.1.(a)
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan
Dinkes % 85 86,5 88 89,5 91 92,5
1.3.1.(c)
Persentase penyandang disabilitas yang
miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan
inklusivitas.
Dinsos % 19,48 100 100 100 100 100
1.3.1.(d)
Jumlah keluarga
yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Dinsos KPM 64.462 66.312 65.841 65.370 64.899 64.428
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
3. Program dalam rangka pencapaian target:
a. Peningkatan proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang kesehatan: Program pemenuhan upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Pengelolaan
Jaminan Kesehatan Masyarakat)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 153
b. Peningkatan persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan
yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas: Program
Pengembangan Kurikulum (kurikulum inklusi), Program Pendidik
Dan Tenaga (tenaga pendidik untuk sekolah inklusi), Program
pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat (jaminan kesehatan dan layanan kesehatan
untuk penyandang disabilitas), Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengembangan
Perumahan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi
Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
c. Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan: Program Keluarga Harapan.
4.1.3. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-
laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan
rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan
dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,
warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa
keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
Indikator pada target 1.4 terdiri dari (1) Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan, (2) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima
imunisasi dasar lengkap, (3) Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi
(CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49
tahun yang berstatus kawin, (4) Persentase rumah tangga yang memilki
akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan, (5) Persentase rumah
tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan
berkelanjutan, (6) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, (7) Angka
Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat, (8) Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/sederajat, (9) Persentase penduduk umur 0-17 tahun
dengan kepemilikan akta kelahiran dan (10) Persentase rumah tangga
miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN
dan bukan PLN. Target dari masing-masing indikator untuk lima tahun ke
depan adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 154
Tabel 4. 3 Target Capaian Indikator Target 1.4
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.4.1 (a)
Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dinkes % 95 100 100 100 100 100
1.4.1 (b)
Persentase anak umur 12-23 bulan
yang menerima imunisasi dasar lengkap
Dinkes % 46,9 95 100 100 100 100
1.4.1 (c)
Prevalensi Penggunaan
metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada
pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun
yang berstatus kawin
Dinsos
PPKB % 71 74 77 80 83 86
1.4.1 (d)
Persentase rumah tangga yang memilki akses
terhadap air minum layak dan berkelanjutan
DPU PR % 85,14 86,64 88,14 89,64 91,14 92,64
1.4.1 (e)
Persentase rumah tangga yang
memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan
berkelanjutan
DPU PR % 78,6 80,74 82,88 85,02 87,16 89,3
1.4.1.(f)
Persentase rumah
tangga kumuh perkotaan.
DPU PR % 6,14 5,54 4,84 4,14 3,44 2,74
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/sederajat
Disdik % 86,94 88,44 89,94 91,44 92,94 94,44
1.4.1.(h)
Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs/sederajat
Disdik % 75,56 78,06 80,56 83,06 85,56 88,06
1.4.1.(j)
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan
kepemilikan akta kelahiran
Disduk
capil % 94,26 100 100 100 100 100
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 155
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.4.1.(k)
Persentase rumah
tangga miskin dan rentan yang sumber
penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan
bukan PLN
Dinsos % 99,4 99,52 99,64 99,76 99,88 100
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Program untuk pencapaian target:
1. Meningkatkan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49
tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Tujuan indikator ini adalah memberikan akses fasilitas kesehatan
kepada perempuan dalam proses melahirkan, sehingga angka
kematian ibu dan kematian bayi bisa ditekan, Program upaya
peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan
adalah:
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat.
2. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar
lengkap.
Imunisasi merupakan hal yang harus diberikan kepada anak
khususnya umur 12-23 bulan, imunisasi dilakukan untuk
meningkatkan kekebalan anak dan mendukung tumbuh kembang
anak, program untuk meningkatkan cakupan imunisasi ditahun 2021
sampai dengan tahun 2025 adalah:
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
3. Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada
pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang berstatus
kawin. CPR digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode
kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk
mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. Program
peningkatan CPR pada pasangan usia subur adalah: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap air minum
layak dan berkelanjutan. Akses pada layanan air minum merujuk
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 156
pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan
waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu
antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM,
mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air
hujan, dan air kemasan. Program untuk peningkatan akses rumah
tangga terhadap air minum layak dan berkelanjutan:
a. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan
Minuman
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
d. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5. Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan
sanitasi layak dan berkelanjutan.
Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan
fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan
rumahtangga lain, angka yang ditargetkan ditahun 2025 adalah
89,3% sedangkan kondisi sekarang adalah sejumlah 78,6% dengan
rincian jamban sendiri 100.092, jamban komunal 20.905, tidak
memiliki jamban 32.847. adapun program yang digunakan untuk
peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak dan berkalanjutan untuk periode tahun 2021 –
2025 adalah:
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (Ipal Komunal,
Sambungan Rumah dan Tangki Septic Individual);
b. Pembangunan Sarana Prasarana Pemukiman (Kumuh);.
c. Progrman Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat;
6. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
Wilayah perkotaan yang berpotensi adanya rumah tangga kumuh
terdapat dibeberapa kecamatan seperti, kecamatan Kebumen,
Gombong, Kutowinangun, Prembun dan Karanganyar. Program
penurunan persentase rumah tangga kumuh perkotaan selama lima
tahun kedepan adalah sebagai berikut:
a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 157
b. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
d. Program Pengelolaan Persampahan
e. Program Kawasan Permukiman
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada
jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan
dinyatakan dalam persentase. APM SD/MI diKabupaten Kebumen
pada tahun 2020 adalah sebesar 86,94%, program yang diarahkan
untuk meningkatkan APM SD/MI adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik Dan Tenaga
c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat
Capaian APM SMP/MTs/sederajat pada tahun 2020 adalah 75,56%
sedangkan target tahun 2025 adalah sebesar 88,06%. Program yang
untuk peningkatan APM SMP/MTs/sederajat adalah sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pendidik Dan Tenaga
c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
9. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta
kelahiran
Capain persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan
akta kelahiran tahun 2020 adalah 94,26% untuk targetnya ditahun
2022 sudah mencapai 100%, dalam rangka pencapai target tersebut
sudah dirumuskan program sebagai berikut:
a. Program Pendaftaran Penduduk
b. Program Pencatatan Sipil
10. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber
penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Capaian persentase rumah tanggi miskin dan rentan yang sumber
penerangan utamanya listrik adalah sebesar 99,4% dengan rincian
Listrik PLN: 152.863, listrik non PLN: 13, tidak ada listrik: 968.
Sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan 100% atau tidak ada lagi
rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya
bukan dari listrik, Program nya adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 158
a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(PSU)
b. Program Pengembangan Perumahan
4.1.4. Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan
masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi
rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap
kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi,
sosial, lingkungan, dan bencana.
Ketahanan masyarakat miskin dan masyarakat yang berada dalam
kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan
ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana menjadi salah satu target yang
harus diselesaikan. Hal ini dikarenakan ketika ada bencana kelompok
miskin dan kelompok rentan menjadi salah satu kelompok yang paling
terdampak. Bencana sendiri diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis. Ditahun 2020 adanya bencana nonalam yaitu pandemi
Covid-19 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat
miskin dan kelompok rentan sehingga menjadi salah satu tantangan
dalam pencapaian target 1.5. adapun indikator-indikator yang harus
dicapai dalam target ini antara lain: (1) Jumlah lokasi penguatan
pengurangan risiko bencana daerah, (2) Pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana sosial, (3) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial
yang mendapat pendidikan layanan khusus, (4) Dokumen strategi
pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Target
dari masing-masing indikator untuk lima tahun kedepan adalah sebagai
berikut:
Tabel 4. 4 Target Capaian Indikator Ketahanan Masyarakat
Miskin Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kondisi Rentan
Terhadap Kejadian Ekstrim Tahun 2021 – 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.5.1.(a)
Jumlah lokasi penguatan
pengurangan risiko bencana daerah
BPBD lokasi 70 80 90 100 110 120
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 159
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.5.1 (b)
Pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana sosial.
BPBD % 100 100 100 100 100 100
1.5.1 (d)
Jumlah daerah
bencana alam/bencana sosial yang
mendapat pendidikan layanan khusus.
BPBD Desa/
kelurahan 460 460 460 460 460 460
1.5.3*
Dokumen strategi
pengurangan risiko bencana (PRB) tinngkat
nasional dan daerah
BPBD Dokumen 2 3 4 4 4 4
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Daftar Program dalam rangka pencapaian target:
1. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Lokasi penguatan pengurangan risiko bencana dilakukan ditingkat
desa dengan membentuk desa tangguh bencana, jumlah lokasi atau
desa tangguh bencana yang telah terbentuk sampai dengan tahun
2020 adalah sebanyak 70 lokasi/desa sedangkan ditahun 2025
ditargetkan sebanyak 120 lokasi, adapun program untuk
pengurangan risiko bencana adalah:
Program Penanggulangan Bencana
2. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Dalam penanganan korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar
merupakan hal yang diutamakan, pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana ditargetkan 100%. Adapun program-program untuk
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana antara lain:
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat (Pemenuhan Layanan Kesehatan Untuk
Korban Bencana)
b. Program Pengembangan Perumahan (Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana)
c. Program Penanganan Bencana (Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Seperti Makanan, Minimal Dll)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 160
3. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat
pendidikan layanan khusus. Daerah yang mendapatkan pendidikan layanan khusus terkait
kebencanaan capaian sekarang ini sudah mencapai 449 desa dan 11
kelurahan atau sudah mencapai 100%, adapun program dalam
indikator ini adalah:
a. Program Penanggulangan Bencana
b. Program Penanganan Bencana
4. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tinngkat
nasional dan daerah. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi
pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan
kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan
iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), dan Rencana
Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), serta Rencana
Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API). Rencana program
untuk penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana
adalah Program Penanggulangan Bencana.
4.1.5. Tujuan 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait
sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui
kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk
menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi
negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang
untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri
kemiskinan di semua dimensi.
Indikator tujuan ini terdiri dari (1) Proporsi sumber daya yang
dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program
pemberantasan kemiskinan dan (2) Pengeluaran untuk layanan pokok
(pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari
total belanja pemerintah. Adapun target dari indikator ini adalah sebagai
berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 161
Tabel 4. 5 Target Capaian Indikator Penjaminan Mobilisasi Yang Signifikan Terkait Sumber Daya Dari Berbagai Sumber
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.a.1*
Proporsi sumber daya
yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk
program pemberantasan kemiskinan.
BPAKD/ Bappeda
Miliar Rupiah
817.174.975.000 867.022.648.475 912.974.848.844 960.449.540.984 1.009.432.467.574 1.060.913.523.421
1.a.2*
Pengeluaran untuk
layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan
perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja
pemerintah
BPAKD/
Bappeda
Miliar
Rupiah
1.490.232.009 1.581.136.162 1.664.936.378 1.751.513.070 1.840.840.236 1.934.723.088
Proporsi belanja untuk layanan Pendidikan
BPAKD/ Bappeda
Miliar Rupiah
990.147.974 1.050.547.000 1.106.225.991 1.163.749.743 1.223.100.980 1.285.479.130
Proporsi belanja untuk layanan Kesehatan
BPAKD/ Bappeda
Miliar Rupiah
477.652.858 506.789.682 533.649.536 561.399.311 590.030.676 620.122.241
Proporsi belanja untuk
Jaminan Sosial/Asuransi Kemitraan Kesehatan
BPAKD/ Bappeda
Miliar Rupiah
22.431.177 23.799.479 25.060.851 26.364.015 27.708.580 29.121.718
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 162
4.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
Strategi:
1. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian
2. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian
khususnya pertanian
3. Meningkatkan produktivitas sumber pangan masyarakat
4. Meningkatkan dan memperluas minat lapangan pekerjaan di bidang
pertanian
5. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan petani dan
nelayan
6. Meningkatkan daya beli produk pangan lokal
7. Melakukan stabilisasi harga pangan pasca Covid-19
8. Peningkatan dan pengelolaan cadangan pangan lokal
9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi
4.2.1. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan
menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin
dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk
bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup
sepanjang tahun.
Indikator pada target 2.1 terdiri dari beberapa indikator yaitu (1)
revalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of
Undernourishment), (2) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada
anak balita, (3) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang
atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Food
Insecurity Exprerience Scale), (4) Proporsi penduduk dengan asupan kalori
minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari, (5) Prevalensi stunting (pendek
dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, (6) Prevalensi
Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe), (7) Prevalensi anemia pada ibu hamil, (8) Persentase
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, (9)
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Target dari masing-
masing indikator selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 163
Tabel 4. 6 Target Capaian Indikator menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.1.1*
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment).
Distapang % 0* 0 0 0 0 0
2.1.1.(a)
Prevalensi
kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Dinkes % 5,2* 4,68 4,16 3,64 3,12 2,6
2.1.2*
Prevalensi
penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,
berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
(Food Insecurity Exprerience Scale).
Distapang % N.a
2.1.2 (a) Proporsi penduduk
dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Dinkes Rata-rata Kkal
2 109.16
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Daftar Program:
1. Prevalensi ketidakcukuan pangan, adalah proporsi penduduk di suatu
wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar
kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang
dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk target ketidakcukpan
pangan adalah 0% atau tidak ada lagi ketidakcukupan pangan.
Program yang digunakan untuk mengantisipasi ketidakcukupan
pangan adalah:
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
Dan Kemandirian Pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 164
2. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Prevelensi kekurangan gizi pada anak balita ditahun 2020 adalah
sebesar 5,2% sedangkan target untuk tahun 2025 adalah 2,6%,
program untuk mengurangi prevalensi kekurangan gizi adalah
sebagai berikut:
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat.
3. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400
kkal/kapita/hari Program:
a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting
4.2.2. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk
kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi
kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
Dalam mencapai target.2.2 ada beberapa indikator yang merupakan
indikator daerah diantaranya adalah: (1) Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, (2) Prevalensi
Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,
berdasarkan tipe), (3) Prevalensi anemia pada ibu hamil, (4) Persentase
bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, (5)
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Adapun target yang
akan dicapai sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 165
Tabel 4. 7 Target Capaian Indikator Menghilangkan Segala
Bentuk Kekurangan Gizi
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.2.1* Prevalensi stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
Dinkes % 12,8* 11,52 10,24 8,96 7,68 6,4
2.2.2* Prevalensi Malnutrisi
(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5
tahun, berdasarkan tipe)
Dinkes % 0,02 0 0 0 0 0
2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil
Dinkes % 12,8 11,5 10,2 8,9 7,6 6,3
2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan
ASI eksklusif
Dinkes % 63 66,7 70,4 74,1 77,8 81,5
2.2.2 (c) Kualitas konsumsi
pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi
ikan
Distapang % 93,7 94 95 96 97 98
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Program Untuk mencapai target 2.2 adalah :
1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah
dua tahun/baduta dan Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi
badan), anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe), dan
Prevalensi anemia pada ibu hamil Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Program :
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan
Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan
b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 166
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting
e. Program Pengelolaan Perikanan
f. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.3.1. Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka
kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran
hidup.
Target 3.1 yaitu pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian
ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, target ini terdiri
dari beberapa indikator yaitu: (1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
kelahiran hidup, (2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih dan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Adapun target
selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 8 Target Capaian Indikator Mengurangi Rasio Angka
Kematian Ibu
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.1.1
Angka Kematian
Ibu (AKI) per 100.000kel ahiran hidup
Dinkes per 100 rb KH
36,16 32,56 28,96 25,36 21,76 18,16
3.1.2*
Proporsi perempuan
pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih
Dinkes % 99,9 100 100 100 100 100
3.1.2.(a)
Persentase perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun yang proses melahirkan
terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dinkes % 99,64 100 100 100 100 100
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 167
Program kerja untuk Target 3.1 :
1. Menurunkan kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang
meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan
kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh
diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam
masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan
lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ditahun 2020
AKI di Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 36,16 per 100.000
kelahiran hidup dan ditahun 2025 ditargetkan turun menjadi 18,16
per 100.000 kelahiran hidup. Program yang digunakan untuk
menurunkan AKI antara lain:
a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
adalah: perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam
dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan
jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah
melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi
kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, dan bidan
yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Kondisi
ditahun 2020 adalah sebesar 99,9% dan mulai tahun 2021 sampai
seterusnya ditargetkan mencapai 100%. Program yang digunakan
adalah:
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 168
3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan
antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang
pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan
proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah
perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah
melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan
seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek
swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes. Capaian
sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 99,64% dan mulai tahun
2021 sampai seterusnya ditargetkan menjadi 100%. Program yang
digunakan :
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
4.3.2. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi
baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal
setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan
Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
Target 3.2 terdiri dari beberapa indikator yaitu (1) Angka Kematian
Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup, (2) Angka Kematian Neonatal
(AKN) per 1.000 kelahiran hidup, (3) Angka Kematian Bayi (AKB) per
1.000 kelahiran hidup dan Persentase kabupaten/ kota yang mencapai
80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Adapun target yang akan dicapai
adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 9 Target Capaian Indikator Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.2.1
Angka Kematian Balita (AKBa) per
1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 1000 kelahiran
hidup
*8,15 7,335 6,52 5,705 4,89 4,075
3.2.2
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran
hidup
Dinkes per 1000 kelahiran
hidup
*4,6 4,14 3,68 3,22 2,76 2,3
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 169
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.2.2 (a)
Angka Kematian
Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes
per 1000
kelahiran hidup
3,93 3,537 3,144 2,751 2,358 1,965
3.2.2 (b)
Persentase
kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi
dasar lengkap pada bayi
Dinkes % 61,73 63,55 65,37 67,19 69,01 70,83
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Program dalam pencapaian target 3.2 yaitu menekan angka
kematian bayi, balita, dan kematian neonatal dilakukan bukan hanya
melalui peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar
maupun rujukan, namun penting dalam melakukan edukasi dan
pemberdayaan terhadap masyarakat mengenai pengetahuan ibu dan
anak. Adapun program yang dapat dilaksanakan antara lain:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4.3.3. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS,
tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan,
dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta
penyakit menular lainnya.
Target 3.3 terdapat 4 indikator yaitu (1) Insiden HIV pada populasi
dewasa, (2) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, (3)
Kejadian Malaria per 1000 orang dan (4) Jumlah orang yang memerlukan
intervesi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Sedangkan target yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 10 Target Capaian Indikator Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.3.1
Insiden HIV pada
populasi dewasa Dinkes % 0,005 / 63
kasus 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 170
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Program dalam pencapaian target 3.3:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4.3.4. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga
angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui
pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan
mental dan kesejahteraan
Target 3.4 terdiri dari indikator: (1) Persentase merokok pada
penduduk umur ≤ 18 tahun, (2) Prevalensi tekanan darah tinggi dan (3)
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. Target yang akan
dicapai :
Tabel 4. 11 Target Capaian Indikator Angka Kematian Dini Akibat
Penyakit Tidak Menular
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.4.1.(a)
Persentase merokok
pada penduduk umur ≤ 18
tahun
Dinkes % 65 65,75 63,65 61,55 59,45 57,35
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.3.2
Insiden Tuberkulosis (ITB)
per 100.000 penduduk
Dinkes per 100
ribu
penduduk
62 0 0 0 0 0
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang
Dinkes per 1.000
orang
tidak ada kasus
indigeneus dan Kebumen sudah
eliminasi
malaria
0 0 0 0 0
3.3.5*
Jumlah orang
yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis
yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Dinkes % 13 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 171
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.4.1.(b)
Prevalensi tekanan
darah tinggi
Dinkes %
31,6
30,0
29,0
28,0
27,0
25,0
3.4.1.(c)
Prevalensi obesitas pada
penduduk umur ≥ 18 tahun
Dinkes %
15,4
15,0
14,0
14,0
12,0
11,0
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Program untuk pencapaian target 3.4 :
1. Persentase merokok pada penduduk umur < 18 tahun
Persentase merokok pada penduduk usia 10- 18 tahun adalah
perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang
merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Definisi
merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari
maupun kadangkadang. Program: Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan.
2. Prevalensi tekanan darah tinggi
Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah
penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah
sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/ atau tekanan
darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Program:
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
3. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun adalah
persentase jumlah penduduk umur ≥18 tahun dengan hasil
pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥25. Program: Program
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 172
4.3.5. Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan
penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika
dan penggunaan alkohol yang membahayakan
Indikator yang ada pada target 3.5 terdiri dari (1) Jumlah yang
mengakses layanan pascarehabilitasi, (2) Jumlah korban penyalahgunaan
NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar
pelayanan, (3) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu dan (4)
Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Target yang akan dicapai untuk lima
tahun ke depan:
Tabel 4. 12 Target Capaian Indikator Memperkuat pencegahan
dan pengobatan penyalahgunaan zat
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan
pascarehabilitasi
Dinkes orang Na 0 0 0 0 0
3.5.1.(c)
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan
rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
Dinkes orang 20 0 0 0 0 0
3.5.1.(d)
Jumlah Lembaga
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah
dikembangkan/dibantu
Kesbangpol dan Polres
lembaga 3 3 3 3 3 3
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Dinkes % 0,002 (35
kasus) 0 0 0 0 0
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Program untuk memperkuat pencegahan dan pengobatan
penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan
penggunaan alkohol yang membahayakan:
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Pemberdayaan Sosial
5. Program Rehabilitasi Sosial
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 173
7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya
4.3.6. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal
terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi,
termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan,
dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan
program nasional.
Indikator tujuan 3.7 yang menjadi indikator daerah adalah Angka
kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan
dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR), adapun
target selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 13 Target Capaian Indikator Angka kelahiran pada
perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan dikelompok
umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.7.2*
Angka kelahiran pada perempuan
umur 15-19 tahun per 1000 perempuan
dikelompok umur yang sama (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
Dinsos
PPKB
Per 1000
perempuan 6,28 5,657 5,034 4,411 3,788 3,165
Sumber : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen, 2020
Angka kelahiran remaja/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 10-14
tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan
kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per
1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan
periode. Capaian tahun 2020 adalah 6,28 per 1000 perempuan atau
terdapat sebanyak 271 kasus kelahiran remaja, program untuk menekan
angka kelahitan remaja adalah :
1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 174
4.3.7. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal,
termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap
pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap
obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,
berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
Indikator pada target 3.8 adalah (1) Unmet need pelayanan
kesehatan dan (2) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN). Adapun
target selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 14 Target Capaian Indikator Kesehatan Universal
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.8.1.(a)
Unmet need
pelayanan kesehatan
Dinkes % 16,38 14,7 13,1 11,4 9,8 8,1
3.8.2.(a)
Cakupan Jaminan Kesehatan
Nasioanl (JKN)
Dinkes %
83,3
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Adapun program yang ada pada target 3.8 adalah Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat.
Indikator lainnya adalah ada pada indikator 3.b.1.(a) persentase
ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas dan 3.c.1* kepadatan dan
distribusi tenaga kesehatan. Adapun target sampai dengan tahun 2025
adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 15 Target Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.b.1.(a)
Persentase
ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Dinkes % 82,0 82,0 85,0 87,0 90,0 95,0
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga
kesehatan
Dinkes per 1.000
penduduk
82,5 90,0 93,0 94,0 95,0 95,0
Sumber : Dinkes Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 175
Program :
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
4.4.1. Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar
dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan
berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran
yang relevan dan efektif.
Indikator target 4.1 terdiri dari (1) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/sederajat, (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat,
(3) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. Target yang akan
dicapai diakhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 16 Target Capaian Indikator Semua Anak Menyelesaikan
Pendidikan Dasar dan Menengah
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.1.1.(d)
Angka Partisipasi
Kasar (APK) SD/MI/sederajat
Dinas Pendidikan
% 98,33 100 100 100 100 100
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/sederajat
Dinas Pendidikan
% 88,92 91,14 93,35 95,57 97,78 100
4.1.1.(g)
Rata-rata lama
sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
Dinas Pendidikan
Tahun 7,53 7,824 8,118 8,412 8,706 9
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
Program yang ditujukan untuk mencapai target 4.1 adalah
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 176
4.4.2. Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak
perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,
pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga
mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
Indikator yang ada pada target 4.2 adalah angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun target yang akan dicapai
adalah:
Tabel 4. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD)
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.2.2. (a)
Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan
% 37,2 43,48 49,76 56,04 62,32 68,6
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
Program yang ditujukan untuk mencapai target 4.1 adalah
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.4.3. Target 4.6 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas
gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama
untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan,
bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat,
masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi
rentan.
Indikator yang ada pada target 4.6 adalah Persentase angka melek
aksara penduduk umur ≥15 tahun. Target sampai dengan tahun 2025 :
Tabel 4. 18 Target Capaian Indikator Persentase angka melek
aksara penduduk umur ≥15 tahun Kabupaten Kebumen Tahun
2021 - 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
Disdik % 94,51 95,06 95,61 96,16 96,71 97,26
Sumber : Disdik Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 177
Program yang ditujukan untuk mencapai target 4.1 adalah
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
4.5.1. Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap
kaum perempuan dimana pun
Indikator target 5.1 mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap
kaum perempuan dimanapun adalah Jumlah kebijakan yang responsif
gender mendukung pemberdayaan perempuan. Target yang akan dicapai
ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 19 Target Capaian Indikator Jumlah kebijakan yang
responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.1.1*
Jumlah kebijakan
yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan.
Dispermades P3A
kebijakan 12 13 14 15 16 17
Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
Jumlah kebijakan yang responsive gender yang mendukung
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020
adalah sebanyak 98 kebijakan dan ditahun 2025 direncankan menjadi 100
kebijakan ada 2 kebijakan yang direncanakan akan ditetapkan.
Program: program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan.
4.5.2. Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan
terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta
berbagai jenis eksploitasi lainnya.
Indikator 5.2 terdiri dari (1) Proporsi perempuan dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami ke- kerasan (fisik, seksual,
atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan
terakhir, (2) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan (3)
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 178
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat
layanan komprehensif. Target di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 20 Target Capaian Indikator Penghapusan Segala Bentuk
Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Ruang Publik dan
Pribadi
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.2.1*
Proporsi perempuan
dewasa dan anak perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami ke- kerasan (fisik,
seksual, atau emosional) oleh pasangan atau
mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
Dispermades P3A
% 0,019 0 0 0 0 0
5.2.1 (a)
Prevalensi kekerasan
terhadap anak perempuan
Dispermades
P3A %
0,0002
(34 kasus)
0 0 0 0 0
5.2.2.(a)
Persentase korban
kekerasan terhadap perempuan yang mendapat
layanan komprehensif.
Dispermades P3A
% 100 100 100 100 100 100
Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
Program untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan
adalah :
1. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan
4.5.3. Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan
kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di
semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan
politik, ekonomi, dan masyarakat.
Indikator target 5.5 terdiri dari Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 179
daerah dan Proporsi perempuan yang berada di posisi
managerial/professional. Adapun target selama lima tahun ke depan
adalah:
Tabel 4. 21 Target Capaian Indikator Kesetaraan Gender dalam
Kepemimpinan di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam
Kehidupan Politik
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.5.1*
Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen
daerah dan pemerintah daerah.
Dispermades P3A
% 22 22 22 22 30 30
5.5.2*
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/profesional
Dispermades P3A
% 46,53* 47 47 47,5 47,5 47,5
Sumber : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, 2020
Program kerja selama lima tahun kedepan:
1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik.
4.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
4.6.1. Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan
merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi
semua.
Indikator target 6.1 adalah Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sumber air minum layak. Target yang akan
dicapai ditahun 2025 adalah:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 180
Tabel 4. 22 Target Capaian Indikator Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.1.1 *
Persentase
rumah tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sumber air
minum layak.
DPU PR
% 84,15 89,43 96,18 100 100 100
Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen, 2020
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sumber air minum layak pada tahun 2020 adalah sebanyak 84,15% dan
direncanakan akan mencapai 100% pada tahun 2023.
4.6.2. Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap
sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi
semua, dan menghentikan praktik buang air besar
sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok
masyarakat rentan.
Indikator 6.2 terdiri dari: (1) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas
cuci tangan dengan sabun dan air, (2) Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (3) Persentase rumah
tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS)
di tempat terbuka, (4) Persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sistem pengelolaan air limbah domestikterpusat (SPALD-T) dan
(5) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur
tinja. Target di tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 23 Target Capaian Indikator Akses Terhadap Sanitasi
Dan Kebersihan Yang Memadai Dan Merata Bagi Semua
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.2.1.(a)
Proporsi populasi
yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan
sabun dan air.
Dinkes % NA 89.8 91.9 94 96.1 100
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 181
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.2.1.(b)
Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi
layak.
Dinkes % 86,28 100 100 100 100 100
6.2.1.(c)
Persentase
rumah tangga yang masih mempraktikkan
buang air besar sembarangan (BABS) di tempat
terbuka
Dinkes desa/kel
0 0
0 0 0 0
6.2.1.(d)
Persentase
rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sistem pengelolaan air limbah domestik
terpusat (SPALD-T)
Dinkes desa/kel NA NA NA NA NA NA
6.2.1.(e)
Persentase rumah tangga yang terlayani
system pengelolaan lumpur tinja.
Disper
kim LH kab/kota 4 17 20 22 24 26
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
4.6.3. Target 6. 3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air
dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan,
dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia
berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang
tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang,
serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman
secara global.
Indikator target 6.3.1.(a) adalah Persentase limbah cair industri cair
yang diolah secara aman. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 182
Tabel 4. 24 Target Capaian Indikator Akses Meningkatkan
Kualitas Air
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.3.1.(a)
Persentase limbah cair industri cair
yang diolah secara aman.
Disperkim
LH kab/kota NA NA NA NA NA NA
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
4.6.4. Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan
meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan
menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang
berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara
signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat
kelangkaan air.
Indikator target 6.4 adalah Persentase rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sumber air minum layak. Target yang akan
dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 25 Target Capaian Indikator Meningkatkan Efisiensi
Penggunaan Air Di Semua Sektor di Kabupaten Kebumen Tahun
2021 - 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.4.2. (a)
Proporsi pengambilan air
baku bersumber dari air permukaan
terhadap ketersediaannya
DPU PR
6.4.2. (b)
Proporsi pengambilan air baku bersumber
dari air tanah terhadap ketersediaannya.
DPU PR
Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 183
Program dalam rangka pencapaian target:
1. Meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih, peduli alam dan
lingkungan;
2. Membangun usaha efektif dan efisien dalam pengelolaan air
baku;serta
3. Meningkatkan kualitas air.
Strategi yang akan dilakukan meliputi:
1. Peningkatan konservasi sumber daya air;
2. Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan air permukaan dan
tanah;
3. Rehabilitasi hutan sebagai salah satu penyedia air;
4. Mendorong hidup bersih dan sehat;
5. Revitalisasi sumber daya air; serta
6. Peningkatan kerjasama pengelolaan sumber daya air.
4.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
4.7.1. Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal
layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin,
berkelanjutan dan modern bagi semua orang. Energi merupakan
salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Salah satunya disebabkan oleh adanya aktivitas produksi yang dilakukan
oleh sektor swasta sangat mengandalkan energi. Tidak hanya sektor
swasta, masyarakat umum pun sangat membutuhkan energi untuk
berbagai aktivitasnya, sehingga pembangunan yang berjalan dengan
cepat dan jumlah penduduk yang besar membutuhkan dukungan energi.
Target global pertama yaitu 7.1 pada tahun 2030, memastikan akses
universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern,
Adapun indikator global yang ingin dicapai yaitu Proporsi penduduk
dengan akses terhadap listrik dan Proporsi penduduk dengan sumber
energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih. Adapun
Indikator global Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik dengan
indikator nasional yaitu Rasio elektrifikasi, Konsumsi Listrik per kapita dan
Rasio desa berlistrik. Indikator daerah untuk target 7.1 sama dengan
indikator nasional. Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan listrik
sebanyak 312.377 Rumah Tangga. Adapun target selama lima tahun
kedepan adalah sebagai berikut:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 184
4.7.2. Target Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi
semua orang
Tabel 4. 26 Target Capaian Indikator Akses Energi
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.1.1* Rasio elektrifikasi.
DPMPTSP Rumah tangga
100 100 100 100 100 100
7.1.2.(b)
Rasio penggunaan gas rumah
tangga
Bag. Perekonomian BPS,
Pertamina
Tabung 5.364.610 2035
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Kebijakan
Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan 7 : Menjamin
akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi
semua orang adalah Peningkatan penggunaan bahan bakar gas pada
rumah
4.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 8 TPB/ SDGs meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua, adapun capaian
target TPB/SDGs Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:
Target TPB/SDGs yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per
kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7
persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara
kurang berkembang. Indikator global terkait dengat target global 8.1 ini
adalah Pertumbuhan PDB riil per kapita per tahun, dimana di tingkat
nasional indikator yang digunakan yaitu PDB per kapita.
4.8.1. Target 8.2 TPB/SDGs yaitu mencapai tingkat produktivitas
ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi,
peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada
peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya.
Indikator global dan nasional yang digunakan adalah
tingkat pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 185
4.8.2. Target 8.3 adalah Mempromosikan kebijakan
pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,
penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan,
kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan
pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk
melalui akses pada layanan keuangan. Indikator untuk
tujuan 8.3 adalah presentase tenaga kerja formal.
4.8.3. Target 8.5 TPB/SDGs yaitu pada tahun 2030, memberikan
pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua
wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan
penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya. Indikator untuk tujuan 8.5
adalah tingkat setengah pengangguran
Untuk lebih lengkapnya mengenai gambaran capaian tujuan 8 TPB/
SDGs di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. 27 Target Capaian Indikator Target 8.5
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.1.1*
Laju
pertumbuhan PDB per kapita.
Bappeda % 0 5 5 5 5 5
8.1.1.(a) PDB per kapita.
Bappeda Rupiah 23.094.977 24.249.726 25.462.212 26.735.323 38.072.089 29.475.694
8.2.1
Laju
pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat
pertumbuhan PDB riil per orang bekerja
per tahun.
Bappeda % 33.763.753 35.451.940 37.224.537 39.085.764 41.040.052 43.092.055
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.
Bappeda % 37.04 36.886 36.833 36.78 36.727 36.409
8.5.2.(a)
Tingkat setengah
pengangguran.
Bappeda % 3,5 3 3 2,5 2,5 2
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 186
Tujuan 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-
menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja
penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
Kebijakan untuk mendukung capaian tujuan 8 Tahun 2017 -2022 adalah:
1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktifitas
tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang
berdaya saing.
2. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor
formal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun
diluar negeri dan pengembangan danperluasan penciptaan
kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan
remuneratife.
3. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial
yang dinamis, dialogis dan harmonis serta peningkatan intensitas
dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan
kesehatan kerja.
4. Pengembangan sektor pariwisata wilayah melalui promosi.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Peningkatan kesempatan kerja
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3. Kepatuhan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan
4. Pengamanan perdagangan dalam negeri
5. Pengembangan destinasi pariwisata
6. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Pemasaran dan pemasaran pariwisata
8. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan
9. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM
10. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan.
4.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri
Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
Target 9.1 pada tahun 2030 adalah Mengembangkan kualitas,
kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk
infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang
terjangkau dan merata bagi semua. Target global 9.1 memiliki 2 indikator
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 187
global yakni Indikator Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam
jarak 2 km terhadap jalan yang layak dan Indikator Jumlah penumpang
dan volume pengangkutan menurut jenis transportasi. Untuk mencapai
indikator Global pemerintah pusat membuat indikator nasional. Indikator
Pangsa populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap
jalan yang layak memiliki 4 indikator nasional yang kemudian
diinterpretasi Kabupaten Kebumen menjadi target SDGs Kabupaten.
Indikator tersebut yakni 1) Kondisi mantap jalan nasional kemudian
diinterprestasikan Kabupaten Kebumen dalam indikator persentase jalan
dalam kondisi baik yang memiliki capaian pada tahun sebesar 52.97 %
pada tahun 2017 dan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 57,74
% pada tahun 2019 walaupun belum mencapai target RPJMD sebesar
67,85 %; 2) Indikator nasional Pembangunan jalan selanjutnya
diinterprestasikan dalam target SDGs Kabupaten Kebumen dalam
persentase penambahan jalan baru; 3) Indikator nasional jalan tol
diintepretasikan dalam target panjang jalan tol dan panjang jala
lingkar/bypass; 4) Indikator Panjang jalur kereta api (termasuk jalur
ganda) di interprestasikan dengan target panjang jalur KA. Jumlah
penumpang dan volume pengangkutan menurut jenis transportasi juga
menjadi indikator dalam pencapaian target 9.1. Indikator Global tersebut
kemudian dijabarkan dalam 9 target nasional yakni 1) Jumlah bandara; 2)
Indikator Pengembangan Dermaga Penyebrangan; 3)
Pengembangan pelabuhan (non komersil); 4) Indikator nasional
Pengembangan pelabuhan strategis (tol laut); 5) Indikator nasional
tersedianya subsidi perintis angkutan laut (trayek) yang diinterprestasikan
dalam target kabupaten Jumlah angkutan barang; 6) Tersedianya subsidi
perintis angkutan laut (trayek); 7) Tersedianya subsidi perintis angkutan
udara; 8) Tersedianya subsidi perintis angkutan darat; dan 9) Indikator
nasional tersedianya subsidi perintis kereta api (lintasan).
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan,
dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga
kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional,
dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang, secara
signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk domestik bruto
industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di
negara kurang berkembang memiliki indikator global proporsi nilai tambah
manufaktur terhadap PDB dan per kapita memiliki. Indikator global
tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator nasional pertumbuhan PDB
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 188
yang diinterprestasikan dalam target SDGs Kabupaten yakni Kontribusi
Industri Pengolahan dalam PDRB Non Migas, dan Indikator nasional Share
industri pengolahan pada PDB. Proporsi tenaga kerja juga menjadi
indikator global dalam mencapai target 9.2. Indikator tersebut selanjutnya
dijabarkan menjadi indikator nasional yakni jumlah tenaga kerja, indikator
nasional tersebut juga menjadi target SDGs Kabupaten Kebumen.
Tabel 4. 28 Target Capaian Indikator Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan
infrastruktur
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.1.1.(a)
Kondisi
mantap jalan nasional
DPU -PR
% NA NA NA NA NA NA
9.1.2*
Jumlah penumpang
dan barang berdasarkan moda
transportasi
NA NA NA NA NA NA
9.2.1.(a)
Laju
pertumbuhan PDB industri manufaktur.
(industri)
BPKAD % 20.77 21.778 22.23 22.682 23.134 25.846
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Kebijakan untuk mendukung TPB tujuan ke-9 (pembangun
infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan
berkelanjutan serta mendorong inovasi) yang mendukung tercapainya misi
ke-4 RPJMD Kabupaten Kebumen, yaitu: Pembangunan ekonomi dan
infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah
pinggiran dan perbatasan difokuskan pada peningkatan akses menuju
desa wisata, desa inovasi serta infrastruktur pengembangan ekonomi
masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan difokuskan pada
peningkatan kualitas usaha mikro, koperasi dan peningkatan pasar
tradisional.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Pengembangan perhubungan darat;
2. Pengamanan perdagangan dalam negeri;
3. Peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor;
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 189
4. Penguatan dan Pengembangan industri agro;
5. Penguatan dan pengembangan industri non agro;
6. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan;
7. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM;
4.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
4.10.1. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar
negara.
Kesenjangan sosial dalam masyarakat merupakan permasalahan
global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan
mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam
berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu
kesenjangan dalam bidang ekonomi saja namun kesenjangan dalam arti
luas yaitu kesenjangan non-ekonomi (sosial, politik, gender, disabilitas,
ras, etnis, agama), dan kesenjangan kesempatan (pendidikan, kesehatan,
kesempatan kerja), tidak hanya kesenjangan vertikal (antar individu)
namun juga kesenjangan horizontal (antar grup/kelompok, serta
kesenjangan spasial (antar wilayah).
Target dan Indikator Tujuan 10. Pengurangan kesenjangan sosial
menjadi salah satu isu global yang diadopsi dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Isu ini tercakup dalam Tujuan 10 yaitu “mengurangi
kesenjangan intra- dan antarnegara” yang terdiri dari 10 target dan 11
indikator. Di level nasional, Tujuan 10 ini dibagi dalam 10 target, 16
indikator nasional dan 9 indikator global yang akan dikembangkan.
Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen adalah
mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, antar
kelompok berpendapatan tinggi dan pendapatan rendah melalui kebijakan
pemerataan pembangunan, program pembangunan perdesaan.
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari
populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, indikator
nasional dan Kabupaten Kebumen sama yaitu tentang nilai indek gini yang
menggambarkan kesenjangan pendapatan antar kelompok dalam
masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2014-
2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, Indeks Gini
Kabupaten Kebumen adalah sebesar 0,22 atau turun 0,01 dibandingkan
tahun 2017 yang sebesar 0,23. Indeks Gini sebesar 0,22 masuk ke dalam
kategori tingkat ketimpangan rendah.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 190
Indikator kedua adalah menurunkan angka kemiskinan, indikator
tersebut dipergunakan baik untuk indikator tingkat nasional dan
Kabupaten Kebumen. Gambaran kondisi penduduk miskin di Kabupaten
Kebumen menunjukkan penurunan yang cukup baik yaitu: sebesar
14.21% tahun 2012 dan menurun menjadi sebesar 14,15% pada tahun
2017. Hal penting lainnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan
adalah jumlah kecamatan yang berpotensi mengalami kerawanan pangan
meliputi sebanyak 24 kecamatan.Berdasarkan hasil FGD dengan OPD
Kabupaten Kebumen diketahui jumlah desa per kecamatan yang
mengalami kerawanan pangan, semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Indikator ketiga dari tujuan 10 tersebut adalah proporsi penduduk
yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun
12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum
internasional hak asasi manusia. Untuk tujuan tersebut, indikator nasional
dan indikator di Kabupaten Kebumen sama yaitu besarnya Indek
Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Kebumen dari tahun 2012 –
2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya IPM
Kabupaten Kebumen sebesar 65,72 tahun 2012 meningkat menjadi
sebesar 68,70 pada tahun 2017.
Indikator ke 4 adalah Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan
fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai
kesetaraan yang lebih besar. Untuk indikator nasional dan daerah
dipergunakan ukuran yang sama yaitu Kepesertaan Program SJSN
Ketenagakerjaan Pekerja formal atau cakupan kepersetaan jaminan sosial
tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu sebasar
95% pada tahun 2012 meningkat menjadi 97,5% pada tahun
2017.
Tabel 4. 29 Target Capaian Indikator Tujuan 10
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.1.1.(a)
Persentase penduduk yang hidup di bawah
garis kemiskinan nasional, menurut jenis
kelamin dan kelompok umur.
% 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91
10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.
Dispermades P3A
desa NA NA NA NA NA NA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 191
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.1.1.(f)
Persentase
penduduk miskin di daerah tertinggal.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA
10.2.1*
Proporsi
penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari
median pendapatan, menurut jenis kelamin dan
penyandang difabilitas.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA
10.3.1.(d)
Jumlah kebijakan yang
diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan
pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM
Internasional.
Dispermades
P3A
Kebijakan/Dokume
n
NA NA NA NA NA NA
10.4.1.(b)
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Kebijakan dalam tujuan 10 SDGs, kebijakan yang diterapkan
adalah :
1. Meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran
di wilayah perdesaan; desa pinggir hutan dan masyarakat pesisir
terutama kelompok nelayan dan sentra perikanan.
2. Meningkatkan akselerasi program-program penanggulangan
kemiskinan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
Kebumen agar tepat sasaran.
3. Pengembangan infrastruktur perekonomian desa (pasar desa, gudang
penampung produk hasil pertanian dan rumah produksi dengan
teknologi tepat guna bagi UMKM).
4. Peningkaan pendapatan masyarakat miskin yang difokuskan pada
peluasan lapangan pekerjaan melalui padat karya produktif dan
pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin pada desil 2 dan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 192
3, dan peningkatan keterampilan berusaha dan akses permodalan bagi
masyarakat miskin yang ada di kelompok desil 4. Perluasan akses dan
layanan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan pada
kelompok desil 1 dengan melibatkan pemangku kepentingan.
5. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan
perluasan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang
belum terjangkau, perbaikan akses layanan pendidikan dan
kesehatan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan akses
sanitasi dan air bersih.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Peningkatan kualitas SDM KUMKM;
2. Pemantapan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
5. Peningkatan Kesempatan Kerja;
6. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
4.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
4.11.1. Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi
yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas
partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang
berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
Target 11.3 terdiri dari indikator Rasio laju perluasan lahan
terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk. Target yang akan
dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 30 Target Capaian Rasio Laju Perluasan Lahan
Terbangun Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk.
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.3.1.(a)
Rasio laju perluasan lahan terbangun
terhadap laju pertumbuhan penduduk.
DPU-PR
NA NA NA NA NA NA
Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen, 2020
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 193
4.11.2. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya
dunia dan warisan alam dunia.
Target 11.4 terdiri dari indikator Total pengeluaran per kapita yang
diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua
warisan budaya dan alam (non-PPP). Target yang akan dicapai ditahun
2025 adalah:
Tabel 4. 31 Total Pengeluaran Per Kapita Yang Diperuntukan
Untuk Preservasi, Perlindungan, Konservasi Pada Semua Warisan
Budaya Dan Alam (Non-PPP) Sampai Dengan Tahun 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.4.1.(a)
Total pengeluaran
per kapita yang diperuntukan
untuk preservasi, perlindungan,
konservasi pada semua warisan
budaya dan alam (non-PPP).
KemenPUPR Kota
Pusaka NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
4.11.3. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan
mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang
terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian
ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh
bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan
orang-orang dalam situasi rentan.
Target 11.5 terdiri dari indikator (1) Jumlah korban meninggal,
hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Dan (2) Jumlah
kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target yang akan dicapai
ditahun 2025 adalah:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 194
Tabel 4. 32 Indikator Target Perlindungan Orang Miskin Dan
Orang-Orang Dalam Situasi Rentan Sampai Dengan Tahun 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.5.1*
Jumlah korban meninggal, hilang
dan terkena dampak bencana per 100.000
orang.
BPBD orang 0 0 0 0 0 0
11.5.2.(a)
Jumlah kerugian
ekonomi langsung akibat bencana.
BPBD Rp NA NA NA NA NA NA
Sumber : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020
4.11.4. Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak
lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan,
termasuk dengan memberi perhatian khusus pada
kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
Target 11.6 terdiri dari indikator Rata-rata tahunan materi particular halus
PM 10. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 33 Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.6.2. (a)
Rata-rata tahunan materi
particular halus PM 10
NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
4.11.5. Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik
dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah
dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula
dan penyandang difabilitas.
Target 11.5 terdiri dari indikator (1) Jumlah korban meninggal,
hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Dan (2) Jumlah
kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Target yang akan dicapai
ditahun 2025 adalah:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 195
Tabel 4. 34 Indikator Target Menyediakan Ruang Publik Dan Ruang
Terbuka Hijau Yang Aman, Inklusif Sampai Dengan Tahun 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.7.1.(a)
Proporsi ruang terbuka perkotaan
untuk semua
Disperkim LH
% 33,34 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94
11.b.2*
Dokumen strategi pengurangan
risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
BPBD dokumen 1 2 2 2 0 0
11.c.1.(a)
Persentase Daerah yang
memiliki Perda Bangunan Gedung yang
Berkelanjutan, Berketahanan, dan
Menggunakan Material Lokal
NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
PROGRAM 1 Pengembangan Perumahan
1. Kegiatan 1: Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
PROGRAM 1: Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1. Kegiatan 1: Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
2. Kegiatan 2: Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
3. Kegiatan 3: Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan
4. Kegiatan 4: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
PROGRAM 1: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Kegiatan 1: Penyusunan program pengembangan RTH
2. Kegiatan 2: Penataan RTH
3. Kegiatan 3: Pemeliharaan RTH
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 196
4.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung
Jawab
4.12.1. Target 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh
jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat
retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan
sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk
kerugian paska panen.
Indikator target 12.3. adalah Persentase Sisa Makanan. Target yang
akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 35 Persentase Sisa Makanan
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan
NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
4.12.2. Target 12.4. Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan
berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua
jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai
dengan kerangka kerja internasional yang telah
disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan
bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan
tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan.
Indikator target 12.4. adalah (1) Persentase pengurangan dan
Penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri, (2)
Limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan (3) Proporsi limbah B3 yang
ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya .
Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 36 Target Capaian Indikator Target 12.4
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.4.1.(a)
Persentase
pengurangan dan Penghapusan merkuri dari
baseline 50 ton penggunaan merkuri.
Disperkim LH
1 NA NA NA NA NA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 197
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.4.2.(a)
Limbah B3
yang dihasilkan per kapita
Disperkim
LH ton/th 10 10 10 10 10 10
12.4.2.(b)
Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah
berdasarkan jenis penanganannya
/ pengelolaannya
Disperkim LH
10 10 10 10 10 10
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
4.12.3. Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial
mengurangi produksi limbah melalui pencegahan,
pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
Indikator target 12.5. adalah Jumlah timbunan sampah yang didaur
ulang. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 37 Target Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang
Sampai Dengan Tahun 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.5.1.(a)
Jumlah timbulan
sampah yang didaur
ulang.
Disperkim LH
ton 33,34 42,94 42,94 42,94 42,94 42,94
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen Data Diolah, 2020
4.12.4. Target 12. 6. Mendorong perusahaan, terutama
perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi
praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan
informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
Indikator target 12.6. adalah (1) Jumlah perusahaan yang
mempublikasi laporan keberlanjutannya dan (2) Jumlah perusahaan yang
menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Target yang akan dicapai ditahun
2025 adalah:
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 198
Tabel 4. 38 Target Capaian Indikator Target 12.6
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.6.1.*
Jumlah perusahaan yang mempublikasi
laporan keberlanjutannya
Disperkim
LH NA NA NA NA NA NA
12.6.1.(a)
Jumlah perusahaan yang menerapkan
sertifikasi SNI ISO 14001.
Disperkim
LH perusahaan 1 2 3 4 5 6
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
4.12.5. Target 12. 8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa
masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan
dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan
gaya hidup yang selaras dengan alam.
Indikator target 12.8. adalah (1) Jumlah satuan Pendidikan formal
dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan
hidup dan (2) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar Pelayanan
Masyarakat (SPM) dan teregister. Target yang akan dicapai ditahun 2025
adalah:
Tabel 4. 39 Target Capaian Indikator Target 12.8
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.8.1.(a)
Jumlah satuan Pendidikan
formal dan Lembaga/
komunitas masyarakat peduli
dan berbudaya lingkungan
hidup
Disperkim LH
Fasilitas Publik
9 6 6 6 6 6
12.8.1.(b)
Jumlah fasilitas publik yang
Menerapkan Standar
Disperkim LH
NA NA NA NA NA NA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 199
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pelayanan Masyarakat (SPM) dan
teregister.
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
4.12.6. Target 12.b Mengembangkan dan mengimplementasikan
alat untuk memonitor dampak pembangunan
berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang
dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung
budaya dan produk lokal.
Indikator target 12.b. adalah Jumlah lokasi penerapan sustainable
tourism development. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 40 Target Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.b.1.(a)
Jumlah lokasi
penerapan sustainable tourism development
Disperkim LH
NA NA NA NA NA NA
Sumber : Disperkim LH Kabupaten Kebumen, 2020
1. Perwujudan Tujuan 12 SDGs, diupayakan melalui arah
kebijakan yaitu:
a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
b. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan;
c. Menumbuhkan budaya pola konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan.
2. Strategi yang akan dilakukan meliputi:
a. Penanganan limbah industri dan rumah tangga;
b. Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta
penegakan hukum;
c. Pendidikan lingkungan bagi masyarakat;
d. Peningkatan budaya hemat sumber daya alam, khususnya energi
dan air.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 200
3. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
a. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;dan
b. Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.
Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan
sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan
lingkungan hidup, pembinaan terhadap masyarakat dan pengujian kualitas
air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi
lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan
lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL merupakan upaya
yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penataan, pengkajian
dampak dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan.
4.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
4.13.1. Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam
di semua negara.
Indikator target 13.1. adalah (1) Jumlah korban meninggal, hilang
dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan (2) Persentase
pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi
penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi
nasional penanggulangan bencana. Target yang akan dicapai ditahun
2025 adalah:
Tabel 4. 41 Target Capaian Indikator Target 13.1
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.1.1*
Jumlah korban meninggal, hilang
dan terkena dampak bencana per 100.000
orang
BPBD 0 0 0 0 0 0
13.1.3*
Persentase
pemerintah daerah yang mengadopsi
dan menerapkan strategi penanggulangan
BPBD NA NA NA NA NA NA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 201
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
bencana daerah
yang selaras dengan rencana/ strategi nasional
penanggulangan bencana
Sumber : BPBD Kabupaten Kebumen, 2020
Perwujudan Tujuan 13 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan
yaitu:
1. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
2. Pengembangan antisipasi dan deteksi perubahan iklim dan bencana.
Dan strategi yang akan dilakukan meliputi:
1. Upaya penanggulangan bencana berbasis resiko;
2. Pengembangan desa tangguh bencana;
3. Identifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana;
4. Pengurangan bencana lintas sektor dan
5. Pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
2. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui
peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penaggulangan
bencana, antara lain pembentukan desa tangguh bencana,
pemasangan alat peringatan dini bencana/early warning system
(EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, gladi bencana, identifikasi
dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan
sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan
kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan
peralatan penanggulangan bencana di Kapupaten Kebumen.
4.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
Tidak ada dalam disagregasi kabupaten.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 202
4.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan
Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari,
Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta
Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Indikator Tujuan 15. adalah (1) Proporsi tutupan hutan terhadap luas
lahan keseluruhan. (2) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi
terhadap luas lahan keseluruhan. (3) Tersedianya kerangka legislasi,
administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan
yang adil dan merata, (4) Dokumen rencana pemanfaatan
keanekaragaman hayati. Target yang akan dicapai ditahun 2025 adalah:
Tabel 4. 42 Target Capaian Indikator Tujuan 15
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.1.1.(a)
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan
keseluruhan.
Disperkim LH Ha (LTV) NA NA NA NA NA NA
15.3.1.(a)
Proporsi luas
lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas
lahan keseluruhan.
Disperkim LH % NA NA NA NA NA NA
15.6.1*
Tersedianya kerangka legislasi,
administrasi dan kebijakan untuk memastikan
pembagian keuntungan yang adil dan
merata.
Lembaga terkait pemanfaatan
sumber daya genetika
dokumen/ kebijakan
NA NA NA NA NA NA
15.9.1.(a)
Dokumen
rencana pemanfaatan keanekaragaman
hayati.
Bappenas,
Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaan
Hayati
Dokumen NA NA NA NA NA NA
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Perwujudan Tujuan 15 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu
meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya tutupan lahan. Dan
strategi yang akan dilakukan meliputi:
1. Konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan;
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 203
2. Pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan
pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; serta
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non
kayu.
Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
2. Penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
dan
3. Pemanfaatan Hutan.
Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan
khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti
penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan
hidup. Untuk itu program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
diperlukan guna mengendalikan penanganan DAS dan konservasi
tumbuhan dan satwa liar.
4.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh
4.16.1. Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk
kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
Indikator 16.1 terdiri dari: (1) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan
pada satu tahun terakhir, (2) Kematian disebabkan konflik per 100.000
penduduk, (3) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam
12 bulan terakhir dan (4) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan
sendirian di area tempat tinggalnya. Target sampai dengan tahun 2025
terdiri dari:
Tabel 4. 43 Target Capaian Indikator Target 16.1
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.1.1 (a) Jumlah
kasus kejahatan pembunuhan
pada satu tahun terakhir
Polres kasus 1 0 0 0 0 0
16.1.2.(a) Kematian
disebabkan konflik per 100.000 penduduk
Polres dan Kesbangpol
kasus 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 204
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.1.3.(a) Proporsi
penduduk yang menjadi
korban kejahatan dalam 12
bulan terakhir
Polres % 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa
aman berjalan sendirian di
area tempat tinggalnya
Polres % Na 100 100 100 100 100
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan kematian sesuai
target 16.1 program yang direncanakan terdiri dari:
1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
7. Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan
8. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4.16.2. Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,
perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan
penyiksaan terhadap anak.
Indikator yang digunakan dalam target 16.2 adalah Proporsi rumah
tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman
fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir dan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 205
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Target
untuk lima tahun kedepan terdiri dari:
Tabel 4. 44 Target Capaian Indikator Target 16.2
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.2.1.(a) Proporsi rumah
tangga yang
memiliki anak umur 1-17 tahun
yang mengalami hukuman
fisik dan/atau agresi
psikologis dari pengasuh
dalam setahun terakhir
Polres % 0,0001 0 0 0 0 0
16.2.1.(b) Prevalensi
kekerasan terhadap anak laki-
laki dan anak perempuan
Polres 0,002 (10
kasus) 0 0 0 0 0
0,002 (10
kasus)
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Pada tahun 2020 jumlah anak yang mengalami hukuman fisik
dan/atau psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir ada 1 oran
anak, ditargetkan untuk tahun berikutnya tidak ada. Sedangkan jumlah
kasus kekerasan terhadap anak laki-laku dan peremuan pada tahun 2020
terdapat 10 kasus dan kedepan juga ditargetkan tidak ada kasus
kekerasan kepada anak. Untuk mencapai ini program yang direncanakan
adalah :
1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Rehabilitasi Sosial
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 206
4.16.3. Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di
tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses
yang sama terhadap keadilan bagi semua.
Target 16.3 terdiri dari beberapa indikator yaitu; (1) Proporsi korban
kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, (2)
Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi dan non litigasi, (3) Jumlah Pelayanan peradilan
bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan,
pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum. Target yang
direncanakan selama lima tahun kedepan:
Tabel 4. 45 Target Capaian Indikator Target 16.3
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan
dalam 12 bulan terakhir
yang melaporkan kepada
polisi
Polres % 7,4 0 0 0 0 0
16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok
masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi dan
non litigasi
Bag.hukum orang 0 0 0 0 0 0
16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan
bagi masyarakat miskin
melalui sidang di
luar gedung pengadilan, pembebasan
biaya
Pengadilan % 0 0 0 0 0 0
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 207
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
perkara, dan
pos layanan hukum
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Rencana Program :
1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi Bantuan
Hukum)
4.16.4. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif,
akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Indikator dari target 16.6 terdiri dari (1) Proporsi pengeluaran utama
pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, (2) Prosentase peningkatan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, (3) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) dan (4) Persentase penggunaan E-
procurement terhadap belanja pengadaan. Adapun target sampai dengan
tahun 2025 adalah sebagai berikut:
Tabel 4. 46 Indikaror Target Pengembangan Lembaga Yang
Efektif, Akuntabel dan Transparan di Semua Tingkat Sampai
dengan Tahun 2025
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama
pemerintah terhadap anggaran
yang disetujui.
BPKAD % 90 95 95 95 95 95
16.6.1 (a) Prosentase peningkatan
Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan
BPKAD Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 208
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Keuangan
Pemerintah Daerah
16.6.1.(b) Persentase peningkatan
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP)
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Provinsi/
Kabupaten/Kota).
Menpan
RB B B BB BB BB BB B
16.6.1.(c) Persentase penggunaan
E-procurement terhadap
belanja pengadaan
ULP % 100 100 100 100 100 100
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Rencana Program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan
4. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
5. Program Koordinasim Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 209
4.16.5. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang
responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap
tingkatan
Indikator yang ada di target 16.7 adalah Persentase keterwakilan
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Persentase
keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga
eksekutif (Eselon I dan II). Target sampai dengan tahun 2025 adalah:
Tabel 4. 47 Indikator Target pengambilan keputusan yang
responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap
tingkatan Sampai Dengan Tahun 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi
Setwan % 22% 22% 22% 22% 30% 30%
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan
perempuan sebagai pengambilan
keputusan di lembaga eksekutif
(Eselon I dan II)
BKPPD % 30 35 35 35 35 35
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Rencana Program :
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 210
4.16.6. Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang
syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
Indikator dari target 16.9 adalah (1) Proporsi anak umur di bawah 5
tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut
umur, (2) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40%
berpendapatan bawah dan (3) Persentase anak yang memiliki akta
kelahiran. Target yang direncanakan sampai dengan tahun 2025 adalah:
Tabel 4. 48 Indikator Target identitas yang syah bagi semua,
termasuk pencatatan kelahiran Sampai Dengan Tahun 2025
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.9.1. Proporsi anak umur di bawah
5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh
lembaga pencatatan sipil, menurut
umur
Capil % 98,47 98,16 98,47 98,78 99 99,31
16.9.1 (a) Persentase
kepemilikan akte lahir
untuk penduduk 40%
berpendapatan bawah
Capil % Na 100 100 100 100 100
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta
kelahiran
Capil % 89,78 100 100 100 100 100
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Rencana Program:
1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan
mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan
internasional
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 211
Indikator yang sesuai ditingkat daerah adalah Jumlah seluruh
penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
kurun waktu 12 bulan terakhir. Target yang direncanakan sampai dengan
tahun 2025 adalah:
Tabel 4. 49 Jumlah Target Seluruh Penanganan Pengaduan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.10.1.(a) Jumlah seluruh
penanganan
pengaduan pelanggaran
HakAsasi
Manusia (HAM)
dalam kurun waktu 12
bulan
terakhir
Bagianhukum,polres
Pengaduan
0 0 0 0 0 0
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Di tahun 2020 tidak ada penanganan pengaduan pelanggaran HAM,
dan ditargetkan sampai dengan tahun 2025 tidak ada pengaduan
pelanggaran HAM, program yang direncanakan adalah:
1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penanganan Konflik,Sengketa Dan Perkara Pertanahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
Tujuan 17 Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means
of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan
Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of
implementation) untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB/SDGs).Oleh sebab itu, TPB 17 memfokuskan pada
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 212
upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan 17 memiliki
indikator yaitu: Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap
GDP menurut sumbernya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
dirumuskan dua indikator nasional yaitu: (1) meningkatnya rasio
penerimaan pajak terhadap PDB
Indikator global kedua adalah Memobilisasi tambahan sumber daya
keuangan untuk negara-negara berkembang dari berbagai macam
sumber.Dan indiaktor nasional adalah investasi Asing Langsung (Foreign
Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-
Selatan sebagai proporsi dari Total Anggaran domestik dan indikator
nasional.Sedangkan indikator daerah adalah nilai investasi PMA da PMDN.
Perkembangan di Kabupaten Kebumen peningkatak penanaman modal
menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 80 milyar
meningkat tahun 2017 menjadi Rp.135 milyar.
Indikator global ketiga yang penting adalah Meningkatkan stabilitas
makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan
keterpaduan kebijakan.Indiaktor nasional adalah dashborad ekonomi
makro nasional dan indikator di Kabupaten Cilacp adalah laju inflasi dan
besarnya nilai PDRB. Laju inflasi di Kabupaten Kebumen semakin membaik
dari tahun 2012 sebesar 8,37% menurun menjadi sebear 4,41% pada
tahun 2016. Demikian pula dengan besarnya peningkatan pertumbuhan
ekonomi (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2012 sebesar 4,95% dan menjadi
sebesar 4,31% pada tahun 2017.
Indikator global penting terkait dengan mendukung kapasitas
statistik nasional adalah Pada 2030, membangun inisiatif yang sudah ada,
untuk mengembangkan pengukuran atas pencapaian dari pembangunan
berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung
pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang. Untuk
indikator di kabupaten Kebumen adalah (1) ckupan pelayanan akta
kelahiran (%) dengan pelayanan yang semakin baik dengan capaian pada
tahun 2015 sebesar 69,94% meningkat menjadi sebesar 77,5% pada
tahun 2017 dan cakupan akta kematian dengan cakupan sebesar 32%
pada tahun 2015 meningkat menjadi 35% pada tahun 2017.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 213
Tabel 4. 50 Target Capaian Indikator Tujuan 17
Kode Indikator
Indikator OPD satuan Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
17.1.1.(a)
Rasio penerimaan
pajak terhadap PDB.
Bappenda % 3.7 4.35 4.65 4.95 5.25 7.05
17.6.2.(b)
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar
(fixed broadband) di Perkotaan dan
di Perdesaan.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na
17.6.2.(c)
Proporsi
penduduk terlayani mobile broadband
Kominfo % Na Na Na Na Na Na
17.8.1*
Proporsi individu yang
menggunakan internet.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na
17.8.1.(a)
Persentase kabupaten 3T
yang terjangkau layanan akses telekomunikasi
universal dan internet.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na
17.17.1.(a)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
DPMPTSP/
Bagian Perekonomia
n
dokumen
Na Na Na Na Na Na
17.17.1.(b)
Jumlah alokasi pemerintah
untuk penyiapan proyek, transaksi
proyek, dan dukungan pemerintah
dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU).
DPMPTSP/
Bagian Perekonomia
n
alokasi Na Na Na Na Na Na
17.17.1.(a)
Jumlah nilai investasi proyek KPBU
berdasarkan tahap
Na Na Na Na Na Na
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 214
Kode
Indikator Indikator OPD satuan
Baseline
2020 2021 2022 2023 2024 2025
perencanaan,
penyiapan dan transaksi
17.19.1.(b)
tersedianya data registrasi terkait
kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Na Na Na Na Na Na
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Tujuan 17 Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means
of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam tujuan 17 SDGs adalah
kemitraan untuk semua tujuan pembangunan, kebijakan yang diterapkan
adalah:
1. Intensifikasi pemungutan pajak dengan fokus meningkatkan jumlah
wajib pajak potensial dan peningkatan pelayana pembayaran pajak
daerah.
2. Meningkatkan cakupan layanan unit-unit pemungutan dan
peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi daerah
berbasis SIM Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan perijinan penanaman modal dari
PMA dan PMDN.
4. Fasilitasi dan pembetian insentif bagi realisasi investasi dan
perusahaan rintisan (starup).
5. Memperluas cakupan pelayanan administrasi kependudukan ke
seluruh wilayah.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 215
BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
5.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
Hasil penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs merupakan
rencana strategis yang bersifat lintas sektoral dalam rangka percepatan
pencapaian 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan;
(3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5)
Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih
dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9)
Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11)
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi
yang Bertanggung Jawab;
(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15)
Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Penyusunan arah
kebijakan pembangunan sesuai dengan Perpres 59 tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuann Pembangunan Berkelanjutan dan di
interasikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025.
Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting
untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari
waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan
pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat
nasional maupun daerah, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan
TPB.
Dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun Pemerintah Kabupaten
Kebumen menjabarkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Demikian pula di setiap OPD menjabarkan program-program
gintegrasikan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka
segenap pemangku kepentingan (stakeholder) perlu mengetahui
pencapaian hasil dan kinerja program-program pembangunan yang
bersifat lintas sektoral, untuk itu perlu dilakukan pemantauan secara
berkala dan evaluasi pada setiap akhir tahun perencanaan secara
berkala.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 216
Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan
salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b
Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB
diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap
Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib
menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai
Koordinator Pelaksana SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, kegiatan
pelaporan, pemantauan dan evaluasi landasan hukum yang diacu adalah
Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Untuk
pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan organisasi
non pemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha
dan filantropi, serta akademisi menggunakan mekanisme tersendiri.
Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui
seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau
menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi
dapat pula untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang
telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya. Dengan
demikian akan diketahui permasalahan atau kesenjangan yang terjadi
sehingga dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut, dalam rangka
meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang
sesuai rencana.
Tujuan pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan dapat
dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal penting, yaitu :
1. Kegunaan pemantauan dan evaluasi secara operasional,
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Melalui pemantauan dan evaluasi akan dapat diketahui cara yang
tepat untuk mencapai target dan sekaligus mengidentifikasi
faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan atau kendala
yang dihadapi di lapangan;
b. Pada pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan perubahan dan
modifikasi serta supervisi terhadap program atau kegiatan yang
sedang dilaksanakan;
c. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan
analisis data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan
laporan kegiatan pada akhir tahun dan analisis periode
perencanaan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 217
2. Kegunaan hasil pemantauan dan evaluasi dalam kaitannya dengan
pelaksanaan program di tahun berikutnya. Hasil pemantauan dan
evaluasi dapat dipergunakan untuk :
a. Hasil evaluasi dapat pergunakan untuk merumuskan kembali
strategi percepatan dan akselerasi pencapaian target yang belum
dapat tercapai setiap akhir tahun perencanaan;
b. Menggali dan meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana dari
OPD pengampu urusan dan membangun jejaring hubungan
antar program yang relevan agar pencapaian hasil menjadi lebih
optimal.
5.2. Mekanisme Pelaporan
Alur pemantauan dan evaluasi mengikuti arahan pembagian
tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Perpres 59/2017.
Pelaporan disusun oleh masing masing POKJA yang kemudian
dilaporkan Ke Bappelitbangda setiap tahun sekali. Bappelitbangda
Kabupaten Kebumen melaporkan pelaksanaan SDGs ke
Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah.
5.3. Tanggung jawab masing-masing Platform
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
telah dibentuk Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja (Pokja)
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable
Development Goals (Tpb/Sdgs) pada masing-masing pilar di
Kabupaten Kebumen. Agar kegiatan pemantauan dan evaluasi
capaian target-target SDGs Kabupaten Kebumen dapat optimal
maka dapat terselenggara dengan optimal maka pembagian tugas
dalam Pokja disusun sebagai berikut :
Tabel 5. 1 Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(Tpb/Sdgs)
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. Bupati Kebumen Pengarah
2. Wakil Bupati Kebumen Pengarah
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
Pembina
4. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kebumen Pembina
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 218
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Penanggungjawab
6. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Ketua
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Sekretaris
8. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen Anggota
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
12. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Anggota
13. Kepala Inpektur Kabupaten Anggota
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Anggota
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Anggota
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Anggota
17. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Anggota
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Anggota
19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kebumen Anggota
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kebumen Anggota
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Anggota
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Kepala
Anggota
23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Anggota
24 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
Anggota
25 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Anggota
26 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kebumen
Anggota
27 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen
Anggota
28 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Anggota
29 Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
Anggota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 219
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM
30 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Anggota
31 Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kebumen Anggota
32 Kebumen Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen
Anggota
33 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
34 Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
35 Direktur Bank Jateng Cabang Kebumen Anggota
36 Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Kebumen Anggota
37 Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Kebumen Anggota
38 Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Anggota
39 Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga Kabupaten Kebumen Anggota
40 Ketua Kamar Dagang Dan Industri Kabupaten Kebumen Anggota
41 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa
Kebumen Anggota
42 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammmadiyah
Gombong Anggota
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
Tabel 5. 2 Tim Kelompok Kerja (Pokja) Peyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN DALAM TIM
A Pilar Pembangunan Sosial
1. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Ketua
2. Sekretaris Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
Sekretaris
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Anggota
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Anggota
5. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen
Anggota
6. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kebumen
Anggota
7. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
Anggota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 220
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM
8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Anggota
9. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Anggota
10. Kepala Bidang Holtikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Anggota
11. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Kantor Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen Anggota
12. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Anggota
13.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen
Anggota
14. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kebumen
Anggota
15. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen
Anggota
16. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen
Anggota
17.
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan pada
Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
18. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
B Pilar Pembangunan Ekonomi
1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Ketua
2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
Sekretaris
3. Kepala Bidang Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kebumen Anggota
4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas pada Dinas Tenaga Kerja Dan Koprasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
Anggota
5.
Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industri pada
Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
Anggota
6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
Anggota
7. Kepala Bidang Izin Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Anggota
8. Senior Analis Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten
Kebumen Anggota
9. Kepala Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan pada Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Penelitian Dan
Pengembangan Kabupaten Kebumen
Anggota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 221
No. JABATAN/INSTANSI KEDUDUKAN
DALAM TIM
10. Kepala Sub Bidang Produksi Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
C Pilar Pembangunan Lingkungan
1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kebumen
Ketua
2. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
Sekretaris
3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Anggota
4. Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
Anggota
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kebumen Anggota
6. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Kebumen Anggota
7. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan Kabupaten Kebumen Anggota
9. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kebumen Anggota
10. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kebumen
Anggota
11. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
12.
Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah
Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
D Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kebumen Sekretaris
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
Anggota
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kebumen
Anggota
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Kebumen Anggota
Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen data diolah, 2020
5.4. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
Mekanisme kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan
sekurang- kurangnya satu tahun sekali pada akhir tahun
perencanaan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 222
merupakan masukan (input) bagi penyusunan program dan
kegiatan tahun berikutnya dan upaya peningkatan kinerja program
sesuai dengan target-target TPB/SDGs nasional maupun Kabupaten
Kebumen di tahun-tahun mendatang. Hasil pencapaian kinerja
tersebut dapat menggambarkan tentang :
1. Membangun komitmen dari segenap OPD pengampu urusan
dan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan
pencapaian target-target TPB/SDGs tahunan dan lima tahunan,
terutama target capaian yang memerlukan kerja keras dalam
pencapaiannya.
2. Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi untuk
setiap tujuan TPB/SDGs, serta kebijakan yang diusulkan untuk
menyelesaikan tantangan yang dihadapi.
3. Membangun komitmen diantara pemangku kepentingan secara
bersama- sama dalam rangka mendukung percepatan
pencapaian target-target TPB/SDGs
4. Membangun kesadaran baru diantara pemangku kepentingan
pembangunan daerah, baik perguruan tinggi, lembaga
swadaya; kalangan dunia usaha dan warga masyarakat dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan
TPB/SDGs.
Pada setiap akhir tahun perencanaan maka Sekretariat
Kelompok Kerja TPB/SDGs Kabupaten Kebumen menyusun capaian
kinerja dan pencapaian target-target TPB/SDGs identifikasi
permasalahan dan hambatan pencapaian target yang telah
ditetapkan sehingga dapat diupayakan pemecahannya oleh OPD
pengampu urusan dan pemangku kepentingan pembangunan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s)
Kabupaten Kebumen | 223
DAFTAR PUSTAKA
Buku
BPS Kabupaten Kebumen. (2020). Kabupaten Kebumen Dalam Angka
2020. Kebumen: CV. Restmart Grafindo
Emilia, Emi & Tim (Penerjemah). (2017). Terjemahan Tujuan & Target
Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas
Perundang-Undangan
UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 224
Lampiran 1 – Indikator SDGs Kabupaten Kebumen
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Dinsos %
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang
Kesehatan
Dinkes %
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas
yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan
inklusivitas.
Dinsos %
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan
Dinsos KPM
1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dinkes %
1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23
bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Dinkes %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 225
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.4.1 (c) Prevalensi Penggunaan metode
Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang
berstatus kawin
Dinsos PPKB %
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan
berkelanjutan
DPU %
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
DPUPR %
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
DPUPR %
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat
Dinas Pendidikan
%
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/sederajat
Dinas
Pendidikan
%
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
DISDUKCAPIL %
1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber
penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
Dinsos %
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana
daerah
BPBD lokasi
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 226
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana sosial.
BPBD %
1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana
alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.
BPBD Desa/kelurahan
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan
risiko bencana (PRB) tinngkat nasional dan daerah
BPBD Dokumen
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah
secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
BPAKD/Bappeda Rupiah
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai
persentase dari total belanja pemerintah
BPAKD/Bappeda Rupiah
Proporsi belanja untuk layanan Pendidikan
BPAKD/Bappeda Rupiah
Proporsi belanja untuk layanan
Kesehatan
BPAKD/Bappeda Rupiah
Proporsi belanja untuk Jaminan
Sosial/Asuransi Kemitraan Kesehatan
BPAKD/Bappeda Rupiah
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
DISTAPANG %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 227
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita.
Dinkes %
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan
kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan
(Food Insecurity Exprerience Scale).
DISTAPANG %
2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah
1400 kkal/kapita/hari
Dinkes Rata-rata Kkal
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
Dinkes %
2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada
usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)
Dinkes %
2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil Dinkes %
2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Dinkes %
2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola
Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
Distapang %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 228
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per
100.000kel ahiran hidup
Dinkes per 100 rb KH
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin
umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Dinkes %
3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah
kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dinkes %
3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per
1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 1000
kelahiran hidup
3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN)
per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 1000
kelahiran hidup
3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 1000 kelahiran hidup
3.2.2 (b) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap pada bayi
Dinkes %
3.3.1 Insiden HIV pada populasi dewasa Dinkes %
3.3.2 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Dinkes per 100 ribu penduduk
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang Dinkes per 1.000 orang
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis
yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Dinkes %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 229
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3.4.1.(a) Persentase merokok pada
penduduk umur ≤ 18 tahun
Dinkes %
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi Dinkes %
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun
Dinkes %
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi
Dinkes orang
3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan
rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
Dinkes orang
3.5.1.(d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu
Kesbangpol dan Polres
lembaga
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Dinkes %
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
Dinsos PPKB Per 1000 perempuan
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan Dinkes %
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem
kesehatan masyarakat per 1000 penduduk
Dinkes %
3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Dinkes %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 230
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga
kesehatan
Dinkes per 1.000
penduduk
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/sederajat
Dinas
Pendidikan
%
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
Dinas Pendidikan
%
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
Dinas Pendidikan
Tahun
4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dinas Pendidikan
%
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara
penduduk umur ≥15 tahun.
Dinas
Pendidikan
%
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif
gender mendukung pemberdayaan perempuan.
DISPERMADES
P3A/BAP3DA
kebijakan
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64
tahun) mengalami ke- kerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan terakhir
Dispermades P3A
%
5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
Dispermades P3A
%
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Dispermades P3A
%
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 231
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki
perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Dispermades
P3A
%
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Dispermades P3A
%
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
6.1.1 * Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
DPU PR %
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun
dan air.
DPUPR %
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
DPUPR %
6.2.1.(c) Persentase rumah tangga yang
masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka
DPUPR/DINKES desa/kel
6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem
pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Dinkes desa/kel
6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan
lumpur tinja.
DPUPR kab/kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 232
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6.3.1.(a) Persentase limbah cair industri
cairyang diolah secara aman.
Disperkim LH kab/kota
6.4.2. (a) Proporsi pengambilan air
baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
DPU PR
6.4.2. (b) Proporsi pengambilan air
baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya.
DPU PR
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
7.1.1* Rasio Elektrifikasi Bag Perekonomian
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah
tangga
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. BAPEDA %
8.1.1.(a) PDB per kapita. BAPEDA Rp
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per
tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
BAPEDA Rp
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.
8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. BAPEDA %
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional DPU -PR %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 233
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang
berdasarkan moda transportasi
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri
manufaktur.
DISPERINDAG %
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
BAPPEDA/BPS %
10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Dispermades P3A
desa
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
Dinsos %
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di
bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang
difabilitas.
Dinsos %
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang
diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM
Internasional.
Dispermades
P3A
Kebijakan/
Dokumen
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Dinsos %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 234
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan
terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.
DPU-PR
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi,
perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP).
KemenPUPR Kota Pusaka
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang
dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
BPBD orang
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
BPBD Rp
11.6.2. (a) Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan
untuk semua
Disperkim LH %
11.b.2* Dokumen strategi pengurangan
risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
BPBD dokumen
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang
Berkelanjutan, Berketahanan, dan Menggunakan Material Lokal
DPUPR
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 235
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan Penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan
merkuri.
Disperkim LH
12.4.2.(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita
Disperkim LH ton/th
12.4.2.(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis
penanganannya / pengelolaannya
Disperkim LH
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang
didaur ulang.
Disperkim LH ton
12.6.1.* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya
Disperkim LH
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO
14001.
Disperkim LH perusahaan
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya
lingkungan hidup
Disperkim LH Fasilitas Publik
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Disperkim LH
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 236
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan
sustainable tourism development
Disperkim LH
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
BPBD
13.1.3* Persentase pemerintah daerah
yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana
daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan
bencana
BPBD
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Disperkim LH Ha (LTV)
15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan
keseluruhan.
Disperkim LH %
15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi,
administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian
keuntungan yang adil dan merata.
Lembaga terkait
pemanfaatan sumber daya
genetika
dokumen/kebija
kan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 237
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan
keanekaragaman hayati.
Bappenas,
Rencana Aksi Pemanfaatan
Keanekaragaan
Hayati
Dokumen
Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan
Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
Polres %
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per
100.000 penduduk.
Polres dan
Kesbangpol
kasus
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi
korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Polres %
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area
tempat tinggalnya
Polres %
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik
dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
Polres orang
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
Polres %
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 238
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam
12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
Polres % Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum
litigasi dan non litigasi
Bag.hukum orang Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan,
pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum
Pengadilan % Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran
yang disetujui.
BPKAD % Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
BPKAD Opini Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Menpan RB Nilai Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 239
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-
procurement terhadap belanja pengadaan.
ULP % Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Setwan % Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan
keputusan dilembaga eksekutif (Eselon I dan II).
BKPPD % Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat
oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Capil % Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40%
berpendapatan bawah.
Capil % Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki
akta kelahiran.
Capil % Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir
Bag.hukum, Polres
Pengaduan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 240
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap
PDB.
Bappenda % Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di
Perkotaan dan di Perdesaan.
Kominfo % Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Kominfo % Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.
Kominfo % Provinsi, Kab/Kota
17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang
terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Kominfo % Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan
untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
DPMPTSP/
Bagian Perekonomian
dokumen Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi
proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU).
DPMPTSP/ Bagian
Perekonomian
alokasi Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 241
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
17.17.1.(a) Jumlah nilai investasi proyek
KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi
Nasional,
Provinsi, Kab/Kota
17.19.1.(b) tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 242
Lampiran 2 – Target Capaian Indikator SDG’s Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025
KODE INDIKATOR
INDIKATOR OPD SATUAN BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun
1.2.1* Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok
umur.
Dinsos % 17,59 16,85 16,12 15,38 14,64 13,91 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
Dinkes % 85 86,5 88 89,5 91 92,5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.3.1.(c) Persentase penyandang
disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Dinsos % 19,48 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai
bersyarat/Program Keluarga Harapan
Dinsos KPM 64.462 66.312 65.841 65.37 64.899 64.428 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
Dinkes % 95 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1 (b) Persentase anak umur 12-23
bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Dinkes % 46,9 95 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 243
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
1.4.1 (c) Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR)
semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49 tahun yang
berstatus kawin
Dinsos PPKB % 71 74 77 80 83 86 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
DPU % 85,14 86,64 88,14 89,64 91,14 92,64 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
DPUPR % 78,6 80,74 82,88 85,02 87,16 89,3 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
DPUPR % 6,14 5,54 4,84 4,14 3,44 2,74 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat
Dinas Pendidikan
% 86,94 88,44 89,94 91,44 92,94 94,44 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat
Dinas Pendidikan
% 75,56 78,06 80,56 83,06 85,56 88,06 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan
kepemilikan akta kelahiran
Disdukcapil % 94,26 96,16 98,06 99,96 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN
dan bukan PLN
Dinsos % 99,4 99,52 99,64 99,76 99,88 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 244
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana
daerah
BPBD lokasi 70 80 90 100 110 120 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.5.1 (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
BPBD % 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.5.1 (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang
mendapat pendidikan layanan khusus.
BPBD Desa/ Kelurahan
460 460 460 460 460 460 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana
(PRB) tinngkat nasional dan daerah
BPBD Dokumen 2 3 4 4 4 4 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk
program pemberantasan kemiskinan.
BPAKD/ Bappeda
Rupiah 1,158,289,283
1,228,944,929
1,294,079,011
1,361,371,119
1,430,801,046
1,503,771,899
Nasional, Provinsi, Kab/Kota
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan
dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah
BPAKD/ Bappeda
Rupiah 1,490,232,009 1,581,136,162 1,664,936,378 1,751,513,070 1,840,840,236 1,934,723,088 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Proporsi belanja untuk
layanan Pendidikan
BPAKD/
Bappeda
Rupiah 990,147,974 1,050,547,000 1,106,225,991 1,163,749,743 1,223,100,980 1,285,479,130 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Proporsi belanja untuk layanan Kesehatan
BPAKD/ Bappeda
Rupiah 477,652,858 506,789,682 533,649,536 561,399,311 590,030,676 620,122,241 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 245
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Proporsi belanja untuk Jaminan Sosial/Asuransi
Kemitraan Kesehatan
BPAKD/ Bappeda
Rupiah 22,431,177 23,799,479 25,060,851 26,364,015 27,708,580 29,121,718 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Distapang % 0* 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita.
Dinkes % 5,2* 4.68 4.16 3.64 3.12 2.6 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan
kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan
Pangan (Food Insecurity Exprerience Scale).
Distapang % N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan
asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
Dinkes Rata-rata
Kkal
2 109.16 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua
tahun/baduta
Dinkes % 12,8* 11.52 10.24 8.96 7.68 6.4 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
2.2.2* Prevalensi Malnutrisi (berat
badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)
Dinkes % 0.02 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu
hamil
Dinkes % 12.8 11.5 10.2 8.9 7.6 6.3 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 246
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapatkan ASI eksklusif
Dinkes % 63 66.7 70.4 74.1 77.8 81.5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
mencapai; dan tingkat konsumsi ikan
Distapang % 93.7 94 95 96 97 98 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Umur
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000kel ahiran hidup
Dinkes per 100 rb KH
36.16 32.56 28.96 25.36 21.76 18.16 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan
terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
Dinkes % 99.9 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.1.2.(a) Persentase perempuan
pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di
fasilitas kesehatan
Dinkes % 99.64 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 100 rb KH
*8,15 7.335 6.52 5.705 4.89 4.075 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.2.2 Angka Kematian Neonatal
(AKN) per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 100 rb
KH
*4,6 4.14 3.68 3.22 2.76 2.3 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 247
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
Dinkes per 100 rb KH
3.93 3.537 3.144 2.751 2.358 1.965 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.2.2 (b) Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80%
imunisasi dasar lengkap pada bayi
Dinkes % 61.73 63.55 65.37 67.19 69.01 70.83 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.3.1 Insiden HIV pada populasi dewasa
Dinkes % 0,005 / 63 kasus
0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.3.2 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
Dinkes per 100 rb KH
62 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang
Dinkes per 1.000 orang
0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervesi terhadap penyakit tropis yang
terabaikan (Filariasis dan Kusta)
Dinkes % 13 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun
Dinkes % 65 65.75 63.65 61.55 59.45 57.35 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi
Dinkes % 31.6 30 29 28 27 25 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada
penduduk umur ≥ 18 tahun
Dinkes % 15.4 15 14 14 12 11 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses
layanan pascarehabilitasi
Dinkes orang N.A. 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 248
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang
mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
Dinkes orang 20 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.5.1.(d) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu
Kesbangpol dan Polres
lembaga 3 3 3 3 3 3 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
Dinkes % 0,002 (35 kasus)
0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)
Dinsos PPKB Per 1000 perempua
n
6.28 5.657 5.034 4.411 3.788 3.165 Nasional, Provinsi
3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan
Dinkes % 16.38 14.7 13.1 11.4 9.8 8.1 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan
masyarakat per 1000 penduduk
Dinkes % 83.3 95 95 95 95 95 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
Dinkes % 82.0 82.0 85.0 87.0 90.0 95.0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
3.c.1* Kepadatan dan distribusi
tenaga kesehatan
Dinkes per 1.000
penduduk
82.5 90.0 93.0 94.0 95.0 95.0 Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 249
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
Dinas Pendidikan
% 98.33 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
Dinas Pendidikan
% 88.92 91.14 93.35 95.57 97.78 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
Dinas Pendidikan
Tahun 7.53 7.824 8.118 8.412 8.706 9 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
4.2.2. (a) Agka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Dinas Pendidikan
% 37.2 43.48 49.76 56.04 62.32 68.6 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
4.6.1.(a) Persentase angka melek
aksara penduduk umur ≥15 tahun.
Dinas
Pendidikan
% 94.51 95.06 95.61 96.16 96.71 97.26 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
5.1.1* Jumlah kebijakan yang
responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Dispermades
P3A/Bappeda
kebijakan 12 13 14 15 16 17 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami ke- kerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam
12 bulan terakhir
Dispermades P3A
% 0.019 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan
Dispermades P3A
% 0,0002 (34 kasus)
0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 250
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif.
Dispermades P3A
% 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen
tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Dispermades P3A
% 22 22 22 22 30 30 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Dispermades P3A
% 46,53* 47 47 47.5 47.5 47.5 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
6.1.1 * Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
layak.
DPU PR % 84,15 89.43 96.18 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang
memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
DPUPR % NA 89.8 91.9 94 96.1 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak.
DPUPR % 86,28 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
6.2.1.(c) Persentase rumah tangga
yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di
tempat terbuka
DPUPR/Dinkes desa/kel 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 251
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Dinkes desa/kel NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.
DPUPR kab/kota 4 17 20 22 24 26 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
6.3.1.(a) Persentase limbah cair
industri cair yang diolah secara aman.
Disperkim LH kab/kota NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
6.4.2. (a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan
terhadap ketersediaannya
DPU PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
6.4.2. (b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah
terhadap ketersediaannya.
DPU PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
7.1.1* Rasio Elektrifikasi Bagian
Perekonomian
100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah
tangga
5.364.610
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 252
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per
kapita.
Bapeda % 0 5 5 5 5 5 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
8.1.1.(a) PDB per kapita. Bapeda Rp 23094977 24249726 25462212 26735323 38072089 29475694 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Bapeda Rp 33763753 35451940 37224537 39085764 41040052 43092055 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja
formal.
37.04 36,886 36,833 36.78 36,727 36,409
8.5.2.(a) Tingkat setengah
pengangguran.
Bapeda % 3.5 3 3 2.5 2.5 2 Nasional, Provinsi
Tujuan 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional DPU -PR % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
NA NA NA NA NA NA
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB
industri manufaktur.
Disperindag % 20.77 21,778 22.23 22,682 23,134 25,846 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 253
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok
umur.
Bappeda/BPS % 17.59 16.85 16.12 15.38 14.64 13.91 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Dispermades P3A
desa NA NA NA NA NA NA Provinsi, Kab/Kota
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA Kab/Kota
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen
dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum
HAM Internasional.
Dispermades P3A
Kebijakan/Dokumen
NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang
Ketenagakerjaan.
Dinsos % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju
pertumbuhan penduduk.
DPU-PR NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 254
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk
preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam
(non-PPP).
KemenPUPR Kota Pusaka
NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
BPBD orang 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
BPBD Rp NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.6.2. (a) Rata-rata tahunan materi particular halus PM 10
NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua
Disperkim LH % 17.18 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
BPBD dokumen 1 2 2 2 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan
Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan Menggunakan Material Lokal
DPUPR NA NA NA NA NA NA
Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
12.3.1. (a) Persentase Sisa Makanan NA NA NA NA NA NA
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 255
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan Penghapusan merkuri dari
baseline 50 ton penggunaan merkuri.
Disperkim LH 1 NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12.4.2.(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita
Disperkim LH ton/th 10 10 10 10 10 10 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12.4.2.(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan
jenis penanganannya / pengelolaannya
Disperkim LH 10 10 10 10 10 10
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Disperkim LH ton 33,34 42.94 42.94 42.94 42.94 42.94 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12.6.1.* Jumlah perusahaan yang mempublikasi
laporan keberlanjutannya
Disperkim LH NA NA NA NA NA NA
12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang
menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Disperkim LH perusahaan 1 2 3 4 5 6 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/
komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Disperkim LH Fasilitas Publik
9 6 6 6 6 6 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang Menerapkan Standar
Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Disperkim LH NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 256
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism
development
Disperkim LH NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang
BPBD 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan
menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras
dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan
bencana
BPBD NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan
Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan
terhadap luas lahan keseluruhan.
Disperkim LH Ha (LTV) NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang
direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Disperkim LH % NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 257
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan
kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Lembaga terkait
pemanfaatan sumber daya
genetika
dokumen/kebijakan
NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Bappenas, Rencana Aksi Pemanfaatan
Keanekaragaan Hayati
Dokumen NA NA NA NA NA NA Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun
terakhir.
Polres % 0.0001 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik
per 100.000 penduduk.
Polres dan
Kesbangpol
kasus 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Polres % 0.01 0.008 0.006 0.004 0.002 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.1.4* Proporsi penduduk yang
merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Polres % Na 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 258
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17
tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari
pengasuh dalam setahun terakhir
Polres orang 1 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan
Polres % 0,002 (10 kasus)
0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan
dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
Polres % 7.4 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
Bagian hukum orang 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.3.1.(c) Jumlah Pelayanan peradilan
bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan
biaya perkara, dan pos layanan hukum
Pengadilan % 0 0 0 0 0 0 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
BPKAD % 90 95 95 95 95 95 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 259
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
BPKAD Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Menpan RB Nilai B B BB BB BB BB Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-
procurement terhadap belanja pengadaan.
ULP % 100 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Setwan % 22% 22% 22% 22% 30% 30% Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan
perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I
dan II).
BKPPD % 30 35 35 35 35 35 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 260
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya
dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
Capil % 98.47 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta
lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
Capil % Na 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Capil % 89.78 100 100 100 100 100 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
kurun waktu 12 bulan terakhir
Bagian hukum, Polres
Pengaduan
0 0 0 0 0 0
Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Bappenda % 3.7 4.35 4.65 4.95 5.25 7.05 Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di
Perkotaan dan di Perdesaan.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Kominfo % Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na Provinsi, Kab/Kota
17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan
akses telekomunikasi universal dan internet.
Kominfo % Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (SDG’s) Kabupaten Kebumen | 261
KODE
INDIKATOR INDIKATOR OPD SATUAN
BASELINE
(2020)
TARGET TAHUNAN DISAGREGASI
WILAYAH
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
MATRIK 1. INDIKATOR SDGs KABUPATEN KEBUMEN
17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
DPMPTSP/ Bagian
Perekonomian
dokumen Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah
untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU).
DPMPTSP/
Bagian Perekonomian
alokasi Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi,
Kab/Kota
17.17.1.(a) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan
transaksi
Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi, Kab/Kota
17.19.1.(b) tersedianya data registrasi
terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Na Na Na Na Na Na Nasional, Provinsi,
Kab/Kota