DASAR HUKUM.doc
4
DASAR HUKUM 3 1. Undang - undang Obat Keras (St. 1937 No. 541); 2. Undang - undang No. 23 Tahun 1992 tentang (kesehatan) (lembaran negara Tahun 1992 No. 100 Tambahan Lem- baran negara No. 3495); 3. Undang - undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotik (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lem baran Negara No. 3698); 4. Undang - undang No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotro- pika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671); 5. Kepmenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek; 6. Undang - undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerin- tah Daerah (Lembaran negara No. 60 Tahun 1999, Tambahan bahan Lembaran negara No. 378); 7. Permenkes RI No. 149/Menkes/Per/II/1995 tentang Pe- nyempurnaan Masa Bhakti dan Izin Kerja Apoteker, 8. Peraturan daerah Kota Batam No.08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas Kesehatan; 9. Undang - undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 10. Permenkes RI No.242 Tahun 1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi 11. Permenkes RI No.142 Tahun 1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan 12. Kepmenkes No. 1331/MenKes/SK/X/2002 tentang Peru- bahan Atas Permenkes RI No. 167/Kab/B/VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat. 13. Peraturan Daerah Kota Batam No.8 tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Batam 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/ V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga. 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 16. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.5.1640 Tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT).
Transcript of DASAR HUKUM.doc
DASAR HUKUM
3 1. Undang - undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);2. Undang - undang No. 23 Tahun 1992 tentang (kesehatan) (lembaran negara Tahun 1992 No. 100 Tambahan Lem- baran negara No. 3495);3. Undang - undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotik (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lem baran Negara No. 3698);4. Undang - undang No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotro- pika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671);5. Kepmenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;6. Undang - undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerin- tah Daerah (Lembaran negara No. 60 Tahun 1999, Tambahan bahan Lembaran negara No. 378);7. Permenkes RI No. 149/Menkes/Per/II/1995 tentang Pe- nyempurnaan Masa Bhakti dan Izin Kerja Apoteker,8. Peraturan daerah Kota Batam No.08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas Kesehatan;9. Undang - undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan10. Permenkes RI No.242 Tahun 1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi11. Permenkes RI No.142 Tahun 1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan12. Kepmenkes No. 1331/MenKes/SK/X/2002 tentang Peru- bahan Atas Permenkes RI No. 167/Kab/B/VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.13. Peraturan Daerah Kota Batam No.8 tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Batam14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/ V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.16. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.5.1640 Tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT).
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DASAR HUKUM
1. Undang - undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);2. Undang – undang No.23 Tahun 1992 tentang (Kesehatan) (Lembaran negara Tahun
1992 No.100 Tambahan Lembaran Negara No.3495);3. Undang – undang No.22 Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698);4. Undang – undang No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropi (Lembaran Negara Tahun
1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);5. Kepmenkes RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas peraturan
Menteri Kesehatan RI No.922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek;
6. Undang – undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60 Tahun 1999, Tambahan bahan Lembaran Negara No.378);
7. Permenkes RI No. 149/Menkes/Per/II/1995 tentang Pe nyempurnaan Masa Bhakti dan Izin Kerja Apoteker
8. Peraturan daerah Kota Batam No.08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas Kesehatan;
9. Undang - undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan10.Permenkes RI No.242 Tahun 1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi11.Permenkes RI No.142 Tahun 1991 tentang Penyalur Alat Kesehatan12.Kepmenkes No. 1331/MenKes/SK/X/2002 tentang Peru bahan Atas Permenkes RI No.
167/Kab/B/VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat.13.Peraturan Daerah Kota Batam No.8 tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah
Kota Batam14.Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 715/Menkes/SK/ V/2003 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Jasaboga.15.Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1098/Menkes/SK/ VII/2003 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.16.Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.
HK.00.05.5.1640 Tanggal 30 April 2003 tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT).
KEGIATAN PENGADAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
DASAR HUKUM
1. Undang - undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);2. Undang – undang No.23 Tahun 1992 tentang (Kesehatan) (Lembaran negara Tahun
1992 No.100 Tambahan Lembaran Negara No.3495);3. Undang – undang No.22 Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698);4. Undang – undang No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropi (Lembaran Negara Tahun
1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);5. Undang – undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara No.60 Tahun 1999, Tambahan bahan Lembaran Negara No.378);6. Peraturan daerah Kota Batam No.08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dinas
Kesehatan;7. Undang - undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan8. Permenkes RI No.242 Tahun 1990 tentang Wajib Daftar Obat Jadi9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.10.Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
11.Kepmenkes No.302 Tahun 2008 tentang Harga obat Generik.
