Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Di Hukum

7/23/2019 Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Di Hukum

http://slidepdf.com/reader/full/delik-aduan-dalam-tindak-pidana-di-hukum 1/14

Delik Aduan Dalam Tindak Pidana di Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia cenderung untuk bersosialisasi antara yang satu dengan yang lain untuk

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia membuat suatu

kelompok dimana terdapat hubungan yang erat diantara mereka yang hidup dalambermasyarakat. Atas dasar ini manusia disebut sebagai zoon politicon. Dalam hidup

bermasyarakat, manusia selalu melakukan berbagai interaksi yang menimbulkan

suatu akibat.

Dalam masyarakat itu sendiri terdapat suatu aturan baik peraturan yang timbul

dengan sendirinya selama proses sosialisasi itu berlangsung, maupun aturan yang

sengaja dibuat untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu

sendiri. Sikap tindak dalam melakukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang tidak selamanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun

tindakan yang melanggar aturan atau peraturan hukum pidana tersebut dapat

disebut dengan tindak pidana.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan

sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab UndangUndang !ukum Pidana " KU!P.

Dari jenis tindak pidana dalam KU!P terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat

dilakukan penuntutan apabila ada suatu pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini

diatur dalam #ab $%% KU!P tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan

dalam hal kejahatan kejahatan yang hanya dituntut atas dasar pengaduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak

dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam

perkara delik aduan diberikan jangka &aktu pencabutan perkara yang diatur dalam

Pasal '( KU!P.



!al ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangankan dengan melihat dampak

yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau

tidak. Diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan

memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan

perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai delik aduan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UndangUndang

)o. *+ Tahun *- tentang Penghapusan Kekerasan Dalam umah Tangga "

UUPKDT, dimana dalam Pasal (/ dan (* secara tegas disebutkan bah&a 0 1Tindak

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- ayat 2-3 dan Pasal -( ayat 2*3

adalah Delik Aduan4.

B. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan 0

a3 Untuk mengetahui dan memahamu #A# $%% KU!P yang mengatur tentang

1mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan kejahatan yang

hanya dituntut atas dasar pengaduan4.

b3 Untuk mengetahui bagaimana pencabutan atau mencabut suatu delik aduan dan

apa akibatnya apabila suatu delik aduan tersebut dicabut

Man5aat Penulisan 0

Man5aat dari penulisan makalah ini adalah 0

a3 Menambah ilmu pengetahuan tentang delik aduan pada umumnya.

b3 Memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti dan memahami

masalah dan hambatan apa yang dihadapi bila terjadi peristi&a delik dalam

kehidupan seharihari.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan

dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkahlangkah sebagai berikut 0



Penelitian makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normati5 yaitu

penelitian terhadap asasasas hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti

aturan, normanorma hukum/6/7.

D. Sisteatika Penulisan

Sitematika penyusunan makalah ini tertuang dalam tiga 2+3 bagian yang tersusun

dalam babbab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri

dari subsub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai makalah ini

nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar sebagai

berikut0

#ab % 0 #ab ini merupakan bab pendahuluan yang sisnya antara lain memuat latar

belakang, tujuan dan man5aat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan.

#ab %% 0 Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan atau teori yang

terdiri dari pengertian delik aduan, jenisjenis delik aduan, dan lainlain.

#ab %%% 0 #ab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai penutup yang berisi

kesimpulan.

Dan dilembar akhir disertai dengan da5tar pustaka, yaitu untuk mengetahui

pengambilan teori dalam makalah ini sesuai dengan literatur yang digunakan dalam

penulisan makalah ini.

BAB II

TIN!AUAN PUSTA"A#TE$%I

A. Pengertian Delik Aduan

Untuk memahami apa itu delik aduan, sebaiknya memahami pengertian dari kata

atau peristilahan 1delik4 itu sendiri, karena untuk pengertian tentang delik aduan

berpijak pada de5enisi dan pendapat ahli tentang itu, tetapi haruslah lebih dahulu kita

arahkan titik pandang dan titik perhatian kita pada satu pertanyaan yaitu apa itu

delik8

1[1] Amiruddin dan !. 9ainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT aja :ra5indo Persada, ;akarta,*-, hal //</+*



Delik adalah terjemahan dari kata Stra5baar 5eit. Terjemahan lain untuk kata

stra5baar 5eit adalah peristi&a pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan

yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Masih belum didapat satu sinonim

dan"atau terjemahan kata yang terpola dan diakui secara umum untuk peristilahan

Stra5baar 5eit ini. Masingmasing sarjana menyampaikan pengertian dan pernyataan

yang berbeda pula.

Moeljatno berpendapat bah&a untuk perkataan Stra5baar5eit, peristilahan yang

paling tepat adalah perbuatan pidana. Pemakaian istilah perbuatan dirasakan

sepadan oleh karena dari sana dapat diambil suatu pena5siran, yakni adalah

kelakuan dan akibat yang dilarang oleh suatu hukum. Alasan lain adalah bah&a

dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan

kepada dua keadaan konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua

adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu*6*7. Tegasnya menurut

Moeljatno, untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan pidana, maka yang paling

penting harus berunsurkan adanya kelakuan dan akibat, adanya kejadian tertentu

yang menyertai perbuatan dan adanya si pembuat. Dengan berpedoman pada

pendapat Simons dan $an !amel, Moeljatno akhirnya menegaskan 0

/. bah&a 5eit dalam stra5baar5eit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku,

*. bah&a pengertian stra5baar5eit itu dihubungkan dengan kesalahan orang yang

mengadakan kelakuan tadi+6+7.

#ah&a 5eit diartikan tidak hanya perbuatan atau kelakuan saja tetapi termasuk juga

didalamnya adalah akibat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada si5at

perbuatan saja, yaitu si5at dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.

Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungja&aban pidana-6-7. Pendapat diatas

terdapat kelemahan pemakaian istilah perbuatan pidana sebagai padanan kata

stra5baar5eit yang diketengahkan. Pemakaian istilah ini, dinilai kurang tepat karena

telah menghilangkan salah satu unsur dari stra5baar5eit itu sendiri, yakni adanya

26*7 / Moeljatno, A=asa=as !ukum Pidana, >etakan Ketujuh, PT ineka >ipta, ;akarta, **, hal (-.

36+7 Moeljatno, A=asa=as !ukum Pidana, >etakan Ketujuh, PT ineka >ipta, ;akarta, **, hal (?

46-7 %bid., hal (?('.



pertangungja&aban pidana dari si pembuat atau pelaku. Dengan pemisahan ini

maka terlepaslah salah satu eleman dari stra5baar5eit dan bila demikian halnya,

padanan kata ini dikesampingkan.

Pendapat lain sejalan dengan pengertian istilah stra5baar5eit ini adalah sebagaimana

yang dikemukakan oleh @amintang yang menyamakan artinya dengan peristi&a

pidana sebagai berikut 0 1secara hara5iah perkataan stra5baar5eit itu dapat

diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang

sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bah&a yang

dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan4(6(7.

Dengan pemakaian kata peristi&a pidana, maka hal itu tegas menunjukkan adanya

unsur kelakuan dan atau tindakan, berbuat atau lalai berbuat?6?7.Tidak hanya

perbuatan yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga perbuatan yang tidak

secara langsung 2seperti 0 menyuruh, menggerakkan dan membantu3 adalah juga

dapat dimasukkan sebagai suatu kelakuan.

Peristi&a pidana juga mencakup unsur pertanggungja&aban pidana, seperti yang

dikemukakan oleh Utrecht, yaitu 0 apakah seseorang mendapat hukuman

bergantung pada dua unsur, yaitu harus ada suatu kelakuan yang bertentangan

dengan hukum 2unsur obyekti53 dan seorang pembuat 2dader3 yang bertanggung

ja&ab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu 2unsur subjekti53'6'7.

Semua perbuatan yang bertentangan dengan a=asa=as hukum menjadi

pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, suatu pelanggaran hukum disebut

perbuatan mela&an hukum 2wederrechtelijkehandeling 3. Dengan kata lain,

pelanggaran hukum itu, untuk hukum pidana, memuat unsur mela&an hukum. Di

antara pelanggaran hukum itu ada beberapa yang diancam dengan hukuman

2pidana3, yaitu diancam dengan suatu sanksi istime&a. Pelanggaran hukum

semacam inilah yang oleh KU!P dikuali5ikasi peristi&a pidana 2stra5baar 5eit3.

Peristilahan peristi&a pidana sebagai padanan kata stra5baar5eit adalah cukup tepat.

%ni didasarkan pada kenyataan bah&a dari pemahaman istilah peristi&a pidana itu,

56(7 - P. A. @amintang, DasarDasar !ukum Pidana %ndonesia, PT >itra Aditya #akti, #andung, /BB', hal /</.

66?7 $an Apeldorn, Pengantar %lmu !ukum, Pradnya Paramita, ;akarta, /B<+, hal ++<.

7[7] C. Utrecht, Pengantar Dalam !ukum %ndonesia, >etakan ke //, #alai #uku %chtiar, ;akarta, /B<B, hal +B.



yang dapat dirumuskan adalah terhadap peristi&a pidana yang diancam dengan

pidana bukan saja yang berbuat, tetapi juga menyangkut mereka yang tidak berbuat.

Pemahaman itu juga sejalan dengan unsur pertanggungja&aban pidana dalam

hukum pidana.

Peristilahan stra5baar5eit juga dapat disepadankan dengan perkataan delik,

sebagaimana yang dikemukakan oleh Samidjo<6<7, yaitu delik adalah suatu

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang

undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan

salah 2schuld3, oleh orang yang dapat dipertanggungja&abkan.

Dari perumusan delik ini, tampaklah bah&a suatu delik itu menurut Samidjo harus

berunsurkan 0 adanya perbuatan manusia, parbuatan itu bertentangan ataupun

melanggar hukum, adanya unsur kesengajaan dan atau kelalaian serta pada

akhirnya orang yang berbuat itu dapat dipertanggungja&abkan. Dengan gambaran

ini, apa yang dituju oleh suatu delik adalah menghendaki adanya perbuatan atau

kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggungja&abkan. Dengan

gambaran ini, apa yang dituju oleh suatu delik adalah menghendaki adanya

perbuatan atau kelakuan yang dilakukan oleh manusia yang dapat

dipertanggungja&abkan.

;adi, secara tidak langsung, perumusan ini telah mengesampingkan penerjemahan

istilah stra5baar5eit oleh @amintang dengan mengutip pendapat $an der !oeen

berikut ini 0 1$an der !oeen tidak setuju apabila perkataan stra5baar5eit itu harus

diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum, oleh karena yang

dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan4B6B7. Dari beberapa

pendapat pakar dan istilah stra5baar5eit itu, umumnya masingmasing pengertian itu

mengandung elemen yang jelas tentang suatu kelakuan atau perbuatan yang pada

prinsipnya adalah suatu stra5baar5eit dan dengan sendirinya dapat dihukum.

Karenanya, terhadap setiap kelakuan atau perbuatan itu dapat dikenai sanksi pidana

2atas pelakunya3E hanya pelaku yang melakukan 2termasuk juga mereka yang

menyuruh, menggerakkan dan membantu3, kelakuan atau perbuatan tertentu

2terkuali5isir3 yang pada akhirnya dapat dihukum

8[8] Samidjo, Pengantar !ukum %ndonesia, Armico, #andung, /B<(, hal /(-/((.

9[9] P. A. @amintang, op. cit., hal /B*.



Delik aduan 2klacht delict 3 pada hakekatnya juga mengandung elemenelemen yang

la=im dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya cirri khusus dan kekhususan itu

terletak pada 1penuntutannya4. @a=imnya, setiap delik timbul, menghendaki adanya

penuntutan dari penuntut umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang yang

menjadi korban atau mereka yang dirugikan. Dalam delik aduan, pengaduan dari si

korban atau pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk dilakukannya hak

menuntut oleh Penuntut Umum. Kitab UndangUndang !ukum Pidana 2KU!P3,

secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan

delik aduan. Pengertian dan de5enisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi

dari pakarpakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan

berikut ini0

/. Menurut Samidjo, delik aduan 2Klacht Delict 3 adalah suatu delik yang diadili

apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. #ila tidak ada

pengaduan, maka ;aksa tidak akan melakukan penuntutan.

*. Menurut . Soesilo dari banyak peristi&a pidana itu hampir semuanya kejahatan

yang hanya dapat dituntut atas pengaduan 2permintaan3 dari orang yang kena

peristi&a pidana. Peristi&a pidana semacam ini disebut delik aduan/6/7.

+. Menurut P. A. @amintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada

pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut Klacht

Delicten11[11] .

Menurut pendapat para sarjana diatas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah

bah&a untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut

memiliki anasir yang la=im dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga

mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk

dapat dituntutnya si pelaku. Dari beberapa pendapat diatas &alaupun dirasa sudah

menggambarkan secara jelas bagaimana karakter serta si5at hakekat dari delik

aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit kekurangan. Kekurangan itu

adalah dalam hal 1penuntutan4. Tegasnya para pakar tidak memperhitungkan

adanya kemungkinan penggunaan asas opportunitas dalam de5enisi yang mereka

kemukakan. ;adi &alaupun hak pengaduan untuk penuntutan perkara ada pada si

10[10] . Soesilo, Kitab UndangUndang !ukum Pidana 2KU!P3 Serta KomentarKomentarnya @engkap

Pasal Demi Pasal, Politeia, #ogor, /BB+, hal <'.

11



korban. Pada akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah sematamata digantungkan

kepada Penuntut Umum. Untuk itu, akan lebih sempurna apabila de5enisi tentang

delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan asas opportunitas karena dalam

hal penuntutan perkara penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan

pemberlakuannya. Delik aduan 2Klacht Delicten3 ini adalah merupakan suatu delik,

umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya

pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum

berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan

atas perkara tersebut.

Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh

Satochid adalah 0 1adalah karena pertimbangan, bah&a dalam beberapa macam

kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingankepentingan khusus

2bizjondere belang 3 karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan

tidak menuntutnya4/*6/*7.

Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang

undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang

dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya

akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan

mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya 2contoh 0

tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya3.

Pada akhirnya inisiati5 untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya

2dengan tidak mengindahkan asas opportunitas3 berada pada si korban atau pihak

yang dirugikan. #ila keberadaan asas opportunitas tidak diindahkan, maka

keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau

pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagai yang dikemukakan diatas.

Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal

dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan 2keleluasaan3 yang diberikan

itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk

kemudian dideponer oleh Penuntut Umum dengan hak opportunitasnya. Maka pada

keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk

melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan.

Perkataan delik aduan terdiri atas dua kata, yakni 1delik4 dan 1aduan4. Kata delik

12



sebenarnya berasal dari bahasa #elanda, yaitu 1delict4 atau juga disebut dengan

istilah 1stra5baar5eit4 yang dalam bahasa %ndonesia dikatakan tindak pidana atau

peristi&a pidana.

Menurut Moeljatno, bah&a delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar

larangan tersebut2/*3 /+6/+7. %a juga mengemukakan bah&a menurut &ujud atau

si5atnya perbuatanperbuatan pidana ini juga merugikan masyarakat, dalam arti

bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya pergaulan yang dianggap

baik dan adil.

Pompe mengemukakan * 2dua3 gambaran, yaitu suatu gambaran teoritis tentang

peristi&a pidana dan suatu gambaran menurut hukum positi5, yakni suatu 4 wettelijke

defenitie4 2de5enisi menurut undangundang3 tentang peristi&a pidana itu/-6/-7.

Dalam gambaran teoritis, suatu peristi&a pidana adalah suatu pelanggaran kaidah

2pelanggaran tata hukum3 yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang

harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan

menyelamatkan kesejahteraan umum. Dalam gambaran menurut hukum positi5,

maka peristi&a pidana itu adalah suatu peristi&a yang oleh undangundang

ditentukan sebagai suatu peristi&a yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Selanjutnya $FS mengemukakan bah&a delik itu adalah suatu kelakuan manusia

2menselijke gedraging3 yang oleh peraturan perundangundangan diberi hukuman.

;adi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan

hukuman. Menurut $FS unsurunsur delik itu adalah 0

/3 Suatu kelakuan manusia

*3 Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan dilarang

umum dan diancam dengan hukuman.

Soesilo Gu&ono, memberikan rumusan bah&a pengaduan adalah pemberitahuan

yang disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan

diambil tindakan menurut hukum/(6/(7.

13

14

15



Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik

aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan 2klacht3/?6/?7 .

B. !enis&!enis Delik Aduan

:erson H. #a&engan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan

mutlak dan delik aduan relati5. Sementara Satochid membedakannya atas delik

pengaduaun absolut 2absolute klachtdelicten3 dan delik aduan relati5 2relative

klachtdelicten3. Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bah&a delik aduan

dibedakan atas dua jenis, yaitu 0

/3 Delik aduan absolut atau mutlak 2absolute klachtdelicten3

*3 Delik aduan relati5 2relative klachtdelicten3

Ad. '( Delik Aduan A)solut atau Mutlak * Absolute Klachtdelicten(

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatankejahatan tertentu yang

untuk penuntutanya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Si5at pengaduan dalam

delik aduan absolut 2absolute klachtdelicten3 ialah, bah&a pengaduan tidak boleh

dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa

saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bah&a

pengaduan ini tidak dapat dipecahpecah 2onsplitsbaar 3.

Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan untuk menuntut peristi&anya,

sehingga pengaduan berbunyi 0 1saya minta agar peristi&a ini dituntut4. ;ika

pengaduan itu sudah diterima, maka pega&ai Kejaksaan berhak akan menuntut

segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan

kejahatan aduan absolut mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang lain yang

turut campur didalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak

menuntut, yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. @arangan ini

dinyatakan dengan perkataan 0 1Pengaduan tentang kejahatankejahatan aduan

absolut tak dapat dibelah4. >ontoh 0 A, istrinya #, mengaku pada suaminya, bah&a

ia pernah terlena terhadap godaan >, sehingga ia ber=ina dengan >. Karena istrinya

sangat menyesal tentang peristi&a itu, maka # mengampuni akan tetapi ia mengirim

suatu permohonan kepada jaksa supaya > dituntut lantaran perkara itu. Secara

5ormil permohonan ini harus ditolak karena menurut Pasal *<- ayat 2*3 1per=inahan4

16



adalah kejahatan aduan absolut, jadi A hanya boleh mengadu tentang peristi&a itu,

tidak kepada seorang khusus yang turut campur didalamnya. Kepada # harus

diberitahukan, bah&a permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan yang sah,

jika ia menyatakan kehendaknya akan menyerahkan kepada jaksa keputusan

apakah istrinya dituntut.

Kejahatankejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam

KU!P, yaitu 0

/. Kejahatan Kesusilaan 2zedenmisdrijven3, yang diatur dalam Pasal *<- tentang

1=ina4 2overspel 3, Pasal *<' tentang 1perkosaan4 2verkrachting 3, Pasal *B+ tentang

1perbuatan cabul4 2ontucht 3, didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bah&a

penuntutan harus dilakukan pengaduan.

*. Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal +/ tentang 1menista4

2menghina3, Pasal +// tentang 1mem5itnah4 2laster 3, Pasal +/( tentang 1penghinaan

sederhana4 2 oenvoudige belediging 3, Pasal +/? 2penghinaan itu terhadap seorang

pejabat pemerintah atau pega&ai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah,

untuk menuntutnya berdasarkan Pasal +/B, tidak diperlukan pengaduan3, Pasal +/B

2disini ditentukan syaratnya bah&a kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh

pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal +/?, hal ini

merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri3.

+. Kejahatan membuka rahasia 2schending van geheimen3, yang diatur dalam Pasal

+** dan Pasal +*+, yaitu bah&a guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini

harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.

-. Kejahatan mengancam 2afdreiging 3, yang diatur dalam Pasal +?B bah&a dalam

ayat 2*3 ditentukan bah&a diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan.

Selain kejahatankejahatan aduan absolut yang diatur didalam KU!P, diluar KU!P

terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti0 kekerasan

dalam rumah tangga yang diatur didalam UU )o. *+ Tahun *- tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam umah Tangga 2UUPKDT3. Pasal (/(+

menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk kedalam

delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu 0

/. Tindak pidana kekerasan 5isik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari. !al tersebut



diatur didalam Pasal (/ jo Pasal -- ayat 2-3 UUPKDT. Menurut Pasal ? UUPKDT,

yang dimaksud dengan kekerasan 5isik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

*. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan seharihari. !al tersebut

diatur didalam Pasal (* jo Pasal -( ayat 2*3 UUPKDT. Menurut Pasal ' UUPKDT,

yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

tidak berdaya, dan"atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.

+. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual

yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut

sebagai delik aduan, pembentuk undangundang 2UndangUndang Penghapusan

Kekerasan Dalam umah Tangga3 telah mengakui adanya unsur priat"pribadi

dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ad. +( Delik Aduan %elatif *Relative Klachtdelicten(

Delik aduan relati5 adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna

penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini

hanya ditentukan bah&a pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si

pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. !ubungan tertentu antara si

pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluargakeluarga sedarah dalam garis

lurus 2bapak, nenek, anak, cucu3 atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang

2saudara3 dan keluargakeluarga perka&inan dalam garis lurus 2mertua, menantu3

atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang 2ipar3. >ontohcontoh delik aduan

relati5 yang diatur secara tersendiri dalam KU!P, yaitu 0

/. Pasal +?* tentang kejahatan pencurian 2diefstal 3,

*. Pasal +?' tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut 1pencurian di dalam

lingkungan keluarga4,

+. Pasal +?B jo Pasal +' jo Pasal +?' tentang pemerasan dengan menista

2afdreigging atau chantage3, misalnya A mengetahui rahasia #, kemudian datang

pada # dan minta suaya # memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau



memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. F@eh karena # takut akan

dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,

-. Pasal +'* jo Pasal +'? jo Pasal +?' tentang penggelapan yang dilakukan dalam

kalangan kekeluargaan,

(. Pasal +'< jo Pasal +B- jo Pasal +?' tentang penipuan yang dilakukan dalam

kalangan kekeluargaan.

!ubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada &aktu mengajukan pengaduan.

Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya.

Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si

pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan

penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecahpecah

2splitsbaar 3.

Dari pasalpasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah

1hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan4. Maka kalimat itu

menimbulkan pemikiran atau pendapat bah&a dengan demikian pengusutan dapat

dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preenti5.

Halaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib

hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan

dari pihak yang dirugikan bah&a ia akan mengajukan pengaduan. Menurut

Modderman, ada alasan khusus dijadikannya kejahatankejahatan aduan relati5

bilamana dilakukan dalam kalangan keluarga/'6/'7,yaitu 0

/. Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah menghadapkan orangorang

satu terhadap yang lain yang masih ada hubungan yang sangat erat dan dalam

sidang pengadilan,

*. Alasan materiil 2sto55elijk3, yaitu pada kenyataannya di dalam suatu keluarga

antara pasangan suami istri dan istri ada semacam condominium.

#aik delik aduan absolut maupun delik aduan relati5 yang sering disebut aduan saja,

dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dari pada

kepentingan penuntutan. Dengan kata lain pembuat undangundang memberikan

penghargaan kepada pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan

17



pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan pengaduan atau mendiamkan

persoalan, misalnya demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin untuk

menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu diketahui orang banyak.

Menurut Utrecht alasan satusatunya pembentuk undangundang untuk menetapkan

suatu delik aduan adalah pertimbangan bah&a dalam beberapa hal tertentu

pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar

dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut/<6/<7.Konsekuensi

yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat

melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui

bah&a tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan

pengaduan.

Daftar Pustaka

18

Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Di Hukum

Documents

Transcript of Delik Aduan Dalam Tindak Pidana Di Hukum