Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
-
Upload
stisipol-raja-haji -
Category
Education
-
view
70 -
download
0
Transcript of Desentralisasi fiskal-Pertemuan ke II- MK P4D
Dosen pengajar:
RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) RAJA HAJI Tanjungpinang
PERTEMUAN KE-11
(MK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH)
DEKONSENTRASI DELEGASI DESENTRALISASI SENTRALISASI
Aspek Perencanaan: Dominannya pemerintah pusat
Aspek Pelaksanaan: harus tunduk pada juklak/Juknis dari pemerintah pusat
Aspek Pengawasan: banyaknya institusi Pengawasan sering tumpang tindih
Masalah
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 32/2004
UU 33/2004
OTONOMI DAERAHDAN DESENTRALISASI
FISKAL
PengalihanKewenangan
PenataanDan PerimbanganKeuangan Daerah
revisi
mengatur
diikuti
Desentralisasi: alat mencapai tujuan bernegara dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis
Desentralisasi: penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
ASPEK KEBIJAKAN DESENTRALISASI
POLITIK
ADMINISTRATIF
FISKAL
EKONOMI
MONEY FOLLOWS FUNCTION
Desentralisasi
Menghilangkan senjang vertikal dan horisontal
Mendekatkan pelayanan publik
kepada masyarakat
Demokratisasi
“EfekMenyebar/Merembes” antar daerah (Inter-
juridictional Spill Over Effects)
Hilangnya kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Terciptanya demokratisasi
Meningkatkan pelayanan publikkepada masyarakat
Terciptanya efek penyebaran/perembesan antar daerah
(interjurisdictional spillover effect)
VERTIKAL
HORIZONTAL
•Pendistribusian tanggung
jawab pengambilan keputusan
dan pengelolaan keuangan
dari tingkatan pemerintah
yang lebih tinggi kepada
tingkatan pemerintah yang
lebih rendah
DESENTRALISASI
FISKAL
Pendelegasian tanggung jawab
pengeluaran
Pendistribusian sumber
perpajakan
Transfer dana dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah
MEMPERBAIKI RELEVANSI KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP KEBUTUHAN DAN KONDISI MASYARAKAT LOKAL DENGAN TETAP MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL
BAIK REGIONAL MAUPUN NASIONAL
OTONOMI DAERAH
PERENCANAAN BOTTOM-UP
PARTISIPASI DALAM DEMOKRASI
MENCIPTAKAN SUMBER KEUANGAN
PEMBAGIAN SUMBER DAYA YANG MERATA
Belanja Pemerintah
Pusat
JENIS BELANJA NEGARA DALAM APBN
Belanja Pegawai
Belanja Untuk Daerah
Belanja Barang
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi
Belanja Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lainnya
Dana Perimbangan
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
APBD
APBN
APBN
Pemerintah
Desentralisasi
Dekonsentrasi
Tugas
Pembantuan
dari Pemerintah
Pusat ke
Pemerintah
Daerah
Pemerintah Daerah
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Dana
Perimbangan
Pendapatan
Lainnya
Pengeluaran
Surplus/Defisit
Pembiayaan
Kebijakan Fiskal Nasional
APBD
Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing)
DAU / General Allocation Fund (DBH)
DAK / Specific Allocation Fund (DBH)
APBN
APBN
Penggunaan SILPA
Dana Cadangan
Daerah
Dari penjualan aset2
daerah
Pinjaman Daerah
Implementasi Otoritas
otoritas
Sumber Pendanaan
Sumber: handout “Allocation of Equalizing Fund under Law No.33 of 2004”, Achmad Rochyadi, 2005
Belanja Pemerintah
Pusat
ALUR APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)
1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang3. Belanja Modal4. Pembayaran Bunga Utang5. Subsidi6. Belanja Hibah7. Bantuan Sosial8. Belanja Lain-lain
Belanja Untuk Daerah
Belanja Pusat di Pusat
Belanja Pusat di Daerah
6 Urusan Mutlak
Di luar 6 Urusan
Kanwil di Daerah
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dilimpahkan ke Gubernur
Ditugaskan ke Gub/Bupati/
Walikota
APBN
PUSAT DAERAH
Dana Dekonsentras
iDana Tugas Pembantuan
APBD
Hibah
Dana Darurat
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian
Dana Desentralisasi
Dana Sektoral di Daerah
DAK
DBH
DAU1. DANA PERIMBANGAN
2. DANA OTONOMI KHUSUS
3. DANA PENYESUAIAN
BELANJA UNTUK DAERAH
Pajak
SDA
PPh WPOPDN dan PPh Ps 21
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
Pertambangan Minyak Bumi
Pertambangan Gas Bumi
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
Dana Reboisasi *)
Non Dana Reboisasi
Pertambangan Panas Bumi
*) DAK Dana Reboisasi (DR) mulai TA 2006 masuk sebagai Dana Bagi Hasil Kehutanan
DBH
•Sumber pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan
persentase tertentu
DAU
•Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk global dan
besarannya ditentukan berdasarkan celah fiskal (selisih antara
kebutuhan daerah dan potensi daerah)
DAK
•Dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan maksud untuk
membantu biaya kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan
urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, contohnya sarana
prasarana kebutuhan dasar masyarakat