Dewan Perwakilan Daerah - · PDF fileGeografi Air terjun Bendungan & Waduk Danau Gunung &...
Transcript of Dewan Perwakilan Daerah - · PDF fileGeografi Air terjun Bendungan & Waduk Danau Gunung &...
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 1/11
BantuanPembuat buku (tutup)
Singkirkan halaman ini dari buku Anda Lihat buku (5 halaman) Sarankan halaman
Selamat datang di Wikipedia bahasa Indonesia! [tutup]
Dewan Perwakilan Daerah
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Untuk kegunaan lain dari DPD, lihat DPD (disambiguasi).
Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009-
2014
Jenis
JenisLembaga Negara pada Perwakilan
Daerah
Kepemimpinan
Ketua
Irman Gusman, Utusan Sumatera
Barat
sejak 1 Oktober 2009
Wakil Ketua
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Utusan
D.I Yogyakarta
sejak 1 Oktober 2009
Wakil Ketua
La Ode Ida, Utusan Sulawesi
Tenggara
sejak 1 Oktober 2009
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 2/11
Struktur
Anggota 132
Pemilihan
Pemilihanterakhir
9 April 2009
Tempat bersidang
Kompleks Parlemen
Jakarta
Indonesia
Situs web
www.dpd.go.id
Indonesia
Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Indonesia
Pancasila
UUD 1945
Legislatif[tampilkan][tampilkan]
Eksekutif[tampilkan][tampilkan]
Yudikatif[tampilkan][tampilkan]
Inspektif[tampilkan][tampilkan]
Daerah[tampilkan][tampilkan]
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 3/11
Pemilihan umum[tampilkan][tampilkan]
Partai politik[tampilkan][tampilkan]
Negara lain · Atlas
Portal politik
lihatbicara
sunting
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yangdipilih melalui Pemilihan Umum.
DPD memiliki fungsi:
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang
legislasi tertentuPengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru
mengucapkan sumpah/janji.
Daftar isi
[sembunyikan]
1 Sejarah
2 Alat kelengkapan2.1 Pimpinan2.2 Sekretariat Jenderal
2.3 Komite2.4 Kepanitiaan
3 Anggota3.1 Kekebalan hukum
4 Lihat pula
5 Pranala luar6 Referensi
[sunting] Sejarah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih
untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 4/11
yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untukmenjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya
yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan
politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.[1]
Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan
dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam
rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI).[1]
Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi
dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atasanggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang
ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih
lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[1]
Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan
dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan
DPR-RIS.[1]
[sunting] Alat kelengkapan
Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang
diperlukan.
[sunting] Pimpinan
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPDjuga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.
Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:
Ketua: Irman Gusman (Sumatera Barat)
Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta)
Wakil Ketua: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara)
[sunting] Sekretariat Jenderal
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan
dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD
dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usulPimpinan DPD.
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 5/11
[sunting] Komite
Berikut ini adalah daftar komite DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]
Komite I DPD membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta antardaerah,pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan, pertanahan, dan
tata ruang, serta politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Ketua Komite I: Dani Anwar (DKI Jakarta)Wakil Ketua: Eni Khairani (Bengkulu) dan Ferry FX Tinggogoy (Sulawesi Utara)
Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan
sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerahtertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.
Ketua Komite II: Bambang Susilo (Kalimantan Timur)
Wakil Ketua: Mursyid (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Budi Doku (Gorontalo)
Komite III DPD membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan; pariwisata, pemuda dan
olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan.
Ketua Komite III: Istibsyaroh (Jawa Timur)
Wakil Ketua: Ahmad Jajuli (Lampung) dan Abdul Azis Qahhar Mudzakkar (Sulawesi Selatan)
Komite IV DPD membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan
keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM).Ketua Komite IV: John Pieris (Maluku)
Wakil Ketua: Abdul Gafar Usman (Riau) dan R. Ella M. Giri Komala (Jawa Barat).
[sunting] Kepanitiaan
Berikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]
Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)
Ketua: I Wayan Sudirta (Bali)Wakil Ketua: Muhammad Syukur (Jambi) dan Amang Syafrudin (Jawa Barat)
Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)
Ketua: Zulbahri M. (Kepulauan Riau)Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koess Indriyah (Jawa Tengah) dan Baiq Diyah Ratu Ganefi
(Nusa Tenggara Barat)
Kepanitiaan lainnya antara lain Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan Antar-
Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.
[sunting] Anggota
Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah 2009–2014
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 6/11
[sunting] Kekebalan hukum
Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yangdikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang
bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-halmengenai pengumuman rahasia negara.
[sunting] Lihat pula
Majelis Tinggi
[sunting] Pranala luar
Situs web resmi Dewan Perwakilan Daerah
[sunting] Referensi
1. ^ a b c d SEJARAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH oleh Bivitri Susanti, Herni Sri Nurbayanti dan
Fajri Nursyamsi.
2. ^ a b Pimpinan Komite DPD RI Berubah, 19 Agustus 2010.
[sembunyikan][sembunyikan]
l
b
s
Topik Indonesia
Sejarah
Nusantara
PrasejarahKerajaan Hindu-Buddha
Kerajaan Islam
Era Portugis
Era VOC
Era Belanda
Era Jepang
Era Kemerdekaan
Sejarah nama Indonesia
ProklamasiMasa transisi
Era Orde Lama (Dekrit Presiden
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 7/11
Sejarah
IndonesiaDemokrasi TerpimpinGerakan 30 September)
Era Orde Baru (Supersemar
Integrasi Timor Timur
Gerakan 1998)
Era reformasi
Geografi
Air terjun
Bendungan & Waduk
Danau
Gunung & pegununganGunung berapi
Laut
Pantai
Pulau & kepulauan
Selat
Sungai
Tanjung & ujungTeluk
Titik-titik garis pangkal
Politik danpemerintahan
Pemerintah
Presiden
Kementerian
MPR
DPR
DPD
MA
MKKY
BPK
Perwakilan di luar negeri
Kepolisian
Militer
Lembaga pemerintahan
Administratif (ProvinsiKabupaten/kota
Kecamatan dan kelurahan/desa)
Hubungan luar negeri
Hukum
Undang-Undang
Pemilu
Partai politikKewarganegaraan Indonesia
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 8/11
Ekonomi
PerusahaanPariwisata
Transportasi
Pasar modal
Bank
BUMN
BEI
BBJ
Demografi
Suku
BahasaAgama
Nama Indonesia
Tokoh
Budaya
Seni (Film
Tari
Sastra
Musik
Lagu)
Masakan
MitologiPendidikan
Olahraga
Busana daerah
Arsitektur (Bandar udara
Pelabuhan
Stasiun kereta api
TerminalPembangkit listrik)
Warisan budaya (Wayang
Batik
Keris
Angklung
Tari Saman
Noken)
Simbol
Sang Saka Merah Putih
Garuda PancasilaIbu Pertiwi
Nusantara
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 9/11
Flora fauna
Fauna
Flora
Bunga
Binatang
Burung
Ikan
Tumbuhan
Cagar alamSuaka margasatwa
Taman nasional
Terumbu karang
Kebun raya
Lainnya
MediaTelekomunikasi (Televisi nasional
Televisi lokal)
Tanda kehormatan
Kode telepon
Kode kendaraan
Hari penting
Portal Indonesia
Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
mengembangkannya.
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia denganmengembangkannya.
Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Daerah&oldid=6690124"
Kategori:
DPDParlemen Indonesia
Kategori tersembunyi:
Rintisan bertopik Indonesia
Rintisan bertopik politik
Menu navigasi
Peralatan pribadi
Buat akun baru
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 10/11
Masuk log
Ruang nama
Halaman
Pembicaraan
Varian
Tampilan
Baca
Sunting
Tindakan
Versi terdahulu
↑
↑
Pencarian
Cari
Halaman Utama
Perubahan terbaru
Peristiwa terkini
Halaman baru
Halaman sembarang
Komunitas
Warung Kopi
Portal komunitas
Bantuan
Wikipedia
15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 11/11
Bagikan
Cetak/ekspor
Tutup pembuat buku
Unduh versi PDF
Versi cetak
Peralatan
Bahasa lain
English
Français
Basa Jawa
Bahasa Melayu
Sunting interwiki
Halaman ini terakhir diubah pada 14.15, 6 April 2013.
Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin
berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.
Kebijakan privasi
Tentang Wikipedia
Penyangkalan
Tampilan seluler