1

DIKTAT/BAHAN AJAR

MATA KULIAH

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Dr. Ani Marlina, M.Pd

Semester Genap 2018

SEKOLAH MANAJEMEN ILMU BISNIS INDONESIA

SMIBI-KARAWANG

2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja puji serta rasa syukur

kepada Sang Penguasa alam semesta Allah SWT,

sholawat serta salam terlimpah curah kepada

revolusioner Islam sedunia suri tauladan sepanjang

masa habibana wanabiyana Rasulullah SAW, akhirnya

saya dapat menyelesaikan diktat/bahan ajar mata kuliah

“ADMINISTRASI PENDIDIKAN” Diktat ini dibuat dengan mengutip dari berbagai

sumber yang relevan sebagai salah satu rujukan

pembelajaran mata kuliah Administrasi Pendidikan

dengan harapan dapat menjadi salah satu metode yang

dapat mempermudah mahasiswa dalam proses

perkuliahan. Selain itu diktat ini digunakan sebagai buku

pegangan praktis untuk mahasiswa yang bisa

memberikan pemahaman secara khusus.

Semoga diktat ini dapat bermanfaat dan

dimanfaatkan untuk mahasiswa khususnya dan

pembaca umumnya

Jakarta, April 2018

Dr. Ani Marlina., M.Pd.

3

DAFTAR ISI

COVER …………………………………………………

KATA PENGANTAR ………………………………….

DAFTAR ISI ……………………………………………

Silabus Mata Kuliah …………………………………

A. Peran Pendidikan dalam Pembangunan

Nasional …………………………........................

B. Peran dan Bentuk Pendidikan dalam

Meningkatkan Pembangunan Nasional…………..

a. Esensi Administrasi Pendidikan sebagai

Proses…………………………………………...

b. Esensi Administrasi Pendidikan sebagai

Ilmu…………………………………………...

C. Peranan Penting Administrasi Pendidikan dalam

Membekali Pengelola Sistem Pendidikan

Nasional …………………………………………….

a. Spektrum dan Jenis-jenis Jabatan

Administrator Pendidikan……………………..

b. Profil Administrasi Pendidikan Nasional …….

D. Tanggung Jawab Pembinaan dan

Pengembangan Profesi Administrasi

Pendidikan…………………………………………..

a. Pembinaan Melalui Asosiasi …………………

b. Pembinaan Melalui Program Pre Service

dan In Service ………………………………….

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………

1

2

3

4

6

9

12

14

18

22

31

32

32

34

43

SILABUS MATA KULIAH

A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Administrasi Pendidikan

Bobot SKS : 3 SKS

Dosen Pengampu : Dr. Ani Marlina, M.Pd.

Semester : Genap

Tahun : 2018

B. Tujuan Mata Kuliah

Membekali wawasan pengetahuan dan sikap yang

mendalam tentang konsep, dan fungsi administrasi

pendidikan dalam pembinaan tenaga pengelola

pendidikan yang professional untuk mendorong

pengembangan praktik-praktik administrasi sebagai

jabatan professional yang diakui eksistensinya di

masyarakat.

C. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Materi Perkuliahan

TIU Pokok/ Sub Pokok Bahasan

Mahasiswa mengetahui

dan memahami hakikat,

tujuan dan arti penting

pendidikan dalam

pembangunan nasional

Mahasiswa mengetahui

dan memahami arti

A. Peranan pendidikan dalam

pembangunan nasional

B. Arti penting administrasi

pendidikan dalam sistem

5

penting dan peranan

administrasi pendidikan

dalam sistem pendidikan

nasional

Mahasiswa mengetahui

dan memahami

spektrum, jenis-jenis dan

karakteristik tugas-tugas

serta kemampuan-

kemampuan yang

dibutuhkan dalam tugas-

tugas administrasi

pendidikan Dalam

pengelolaan system

pendidikan nasional

Mahasiswa memahami

dan menyadari serta

merasa bertanggung

jawab dalam upaya

pembinaan dan

pengembangan profesi

administrasi pendidikan

pendidikan nasional

- Esensi administrasi pendidikan

sebagai proses

- Esensi administrasi pendidikan

sebagai ilmu

C. Peranan adminstrasi

pendidikan dalam membekali

pengelola sistem pendidikan

nasional

- Spektrum dan jenis-jenis

jabatan administrator

pendidikan

- Profil administrator pendidikan

professional

D. Tanggung jawab pembinaan dan pengembangan profesi administrasi pendidikan

- Pembinaan Melalui Asosiasi - Pembinaan Melalui Program

Pre-Service dan In Service

A. PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN

NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan lingkungan

proksimal dari pembangunan pendidikan nasional.

Sebagai lingkungan proksimal, pembangunan nasional

mempunyai peran sebagai payung pembangunan

pendidikan nasional, yang berfungsi menjadi salah satu

pembatas lingkungan Pembangunan Pendidikan

Nasional dan tolak ukur kontribusi keberhasilan

Pembangunan Pendidikan nasional terhadap

Pembangunan Nasional. Sumber yang memberikan

masukan pada pembangunan pendidikan nasional

berupa hasil-hasil dari pembangunan sektor lainnya

yang berupa informasi, energi atau tenaga dan bahan-

bahan.

Makna, Hakikat dan Tujuan Pembangunan Nasional.

Makna dari pembangunan nasional ialah agar dapat

meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan

masyarakat, bangsa serta negara yang merupakan

sekaligus proses pengembangan dalam keseluruhan

dari sistem penyelenggaraan negara agar dapat

mewujudkan tujuan nasional itu sendiri. Dalam

pengertian lain, pembangunan nasional sendiri dapat

diartikan sebagai rangkaian agar pembangunan yang

saling berkesinambungan serta meliputi seluruh

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

7

supaya dapat melaksanankan tugas untuk mewujudkan

tujuan nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan mencakup berbagai

aspek kehidupan dalam berbangsa, yaitu seperti aspek

politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan

keamanan secara berencana, terarah, menyeluruh,

terpadu serta berkelanjutan agar dapat memacu

peningkatan untuk kemampuan nasional dalam rangka

mewujudkan kehidupan yang sederajat dengan bangsa

lainnya yang lebih maju. Maka itu, sesungguhnya

pembangunan nasional ialah pencerminan kehendak

agar terus menurus meningkatkan kesejahteraan serta

kemakmuran rakyat Indonesia.

Hakikat pembangunan Nasional sendiri merupakan

pembangunan dari manusia Indonesia secara utuh serta

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan

adapun dalam pelaksanaan pembangunan nasional,

ialah sebagai berikut ini:

1. Memiliki keselarasan, keserasian, keseimbangan

serta kebulatan yang utuh didalam kegiatan

pembangunan. Pembangunan ini sendiri

merupakan untuk manusia dan bukan sebaliknya

manusia untuk pembangunan. Dewasa ini dalam

pembangunan ada beberapa unsur yaitu, unsur

manusia, sosial dan budaya, serta unsur lainnya

yang harus mendapatkan perhatian yang seimbang.

2. Pembangunan yang merata untuk seluruh

masyarakat Indonesia.

3. Subjek dan objek dari pembangunan ialah manusia

dan masyarakat Indonesia itu sendiri, supaya

pembangunan harus berkepribadian Indonesia

pula.

4. Pembangunan dapat dilaksanakan bersama-sama

oleh masyarakat serta Pemerintah. Masyarakat

merupakan pelaku utama dari pembangunan

sedangkan pemerintah berkewajiban untuk

membimbing, mengarahkan, serta menciptakan

suasana yang menunjang. Kegiatan dari masyarakat

serta kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling

mengisi, serta saling melengkapi dalam satu-

kesatuan langkah untuk menuju tercapainya tujuan

dari pembangunan nasional.

Tujuan dari pembangunan nasional, yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah

Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsan, serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

serta mewujudkan cita-cita bangsa yang telah tertuang

dalam alinea II dalam pembukaan UUD 1945.

9

Visi dan Misi dari Pembangunan Nasional

“Visi” Terwujudnya masyarakat Indonesia damai,

berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, serta

sejahtera dalam wadah yaitu NKRI (Negara Republik

Indonesia) yang didukung oleh manusia Indonesia yang

sehat, beriman dan mandiri serta bertakwa, berakhlak

mulia dan cinta tanah air, berkesadaran hukum serta

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin.

B. PERAN DAN BENTUK PENDIDIKAN DALAM

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan nasional di Indonesia masih sangat jauh

dari kata maju. Hal ini dipicu oleh sebagian kecil

masyarakat yang masih menutup diri dari program-

program pembangunan yang direncanakan pemerintah.

Salah satu contohnya ketika pemerintah hendak

membangun sebuah pabrik atau pun menggarap

sebuah proyek yang pada dasarnya diusut untuk

membuka lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri,

mereka kerap kali menanggapi dengan sinis niat

pemerintah. Bahkan tak jarang perencanaan

pelaksanaan program pembangunan maupun

ketetapan-ketetapan pemerintah disambut negatif dan

berakhir dengan unjuk rasa.

Sikap dan penolakan yang demikian bergolak di dalam

masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa salah satunya

disebabkan karena rendahnya persentase pemerolehan

pendidikan pada masyarakat tersebut. Mereka

cenderung berfikir bahwa apabila pemerintah

melaksanakan hal-hal seperti yang disebut di atas maka

sumber daya alam yang ada di sekitar mereka akan

semakin terkikis dan hanya akan menguntungkan orang

luar saja. Mereka tidak berfikir bahwa mereka dapat

memanfaatkan program-program yang digalakan

pemerintah dengan meminta persyaratan agar

penanganan dan penggarapan program tersebut harus

melibatkan sebagian besar masyarakat setempat,

sehingga jumlah pengangguran di wilayah tersebut

dapat berkurang, pendapatan masyarakat akan

meningkat, dan kualitas hidup masyarakat setempat

pun akan meningkat dengan perilaku atau kegiatan

produktif.

Untuk membuka dan mengubah pola pikir dan sikap

masyarakat yang cenderung menolak atau menutup diri

dari upaya-upaya pembangunan nasional yang

dicanangkan oleh pemerintah, maka peran pendidikan

dibutuhkan sebagai salah satu jalan untuk mengatasi

hal tersebut. Pendidikan yang dimaksud di sini ialah

baik pendidikan formal maupun nonformal. Dengan

meningkatnya jumlah individu yang mengenyam

pendidikan, maka semakin tinggi mutu dan pola pikir

11

suatu kelompok masyarakat dan dapat mencerna atau

berfikir yang lebih maju terhadap setiap upaya yang

hendak diselenggarakan pemerintah.

Menurut Poerbakawatja dan Harahap (dalam Syaiful

Sagala, 2012:3) pendidikan meliputi semua perbuatan

dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan

pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan

keterampilannya pada generasi muda sebagai usaha

menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik

jasmani maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah

usaha secara sengaja dari orang dewasa dengan

pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan

yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung

jawab moril dari segala perbuatannya. Menurut Redja

Mudyahardjo pendidikan adalah segala pengalaman

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup

yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan

pembangunan nasional ialah pembangunan dari, oleh,

dan untuk rakyat dilaksanakan di semua aspek

kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi,

sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan dengan

senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan

Nusantara serta memperkuat ketahan Nasional (Redja

Mudyaharjo; 2009).

Menurut GBHN 1993, Pembangunan Nasional Indonesia

mencakup bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat,

pendidikan dan kebudayaan, bidang agama, bidang

ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang

politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan

media masa, dan bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam hal ini hanya membahas bentuk-bentuk peran

pendidikan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan

rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama,

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang

hukum.

a. Esensi Administrasi Pendidikan sebagai Proses

Pendidikan dan pembangunan memiliki keterkaitan.

Pendidikan ikut andil mempengaruhi perkembangan

pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah

satu jalan untuk mempermulus jalannya

pengembangan pembangunan yang ingin diimplikasikan

oleh pemerintah. Ketika pemerintah melayangkan

berbagai program pembangunan untuk masyarakat,

mereka dapat berfikir dan bertindak dengan lebih logis

menimbang baik atau buruknya pembangunan

tersebut, bagaimana dampaknya jika dilaksanakan, dan

sebagainya. Intinya, peran pendidikan tidak dapat

dihindari dalam upaya meningkatkan pembangunan

negara, masyarakat yang telah mengenyam pendidikan

walaupun tidak semuanya mengenyam pendidikan di

13

jenjang yang formal setidaknya mereka mampu

mencerna maksud baik pemerintah, mampu berfikir

lebih maju dalam mengambil tindakan atau keputusan

dan program-program pembangunan yang dicanangkan

pemerintah pun akan dapat dilaksanakan dengan

lancar.

Sumitro Djojohadikusumo menyatakan “pembangunan

ekonomi berarti suatu proses perubahan struktural

dalam perimbangan-perimbangan ekonomi yang

terdapat dalam masyarakat.” Seperti yang kita ketahui

bahwa pembangunan ekonomi itu mencakup sebuah

proses perubahan atau peningkatan pendapatan

nasional, struktur masyarakat serta pencahariannya dan

sebagainya yang terkait dengan perekonomian. Dalam

hal ini pendidikan berperan dalam memberikan pola

pikir yang ekonomis dan produktif bagi masyarakat.

Misalnya dalam lingkungan sekolah, melalui berbagai

pertemuan atau tatap muka di kelas siswa-siswa

memperoleh asupan sugesti dari guru bahwa mereka

perlu mengasah kemampuan kognitif maupun

keterampilan khusus mereka sehingga mereka dapat

bersaing dan memajukan perekonomian bangsa,

merekalah generasi masa depan yang akan meneruskan

kinerja pemerintah, mereka harus mampu mengelola

sumber daya alam yang melimpah di tanah air mereka

sendiri, bukan orang-orang asing yang malah sedikit

demi sedikit mengeruk kekayaan alam mereka. Dari

tindak pendidikan, kelompok-kelompok sosial dalam

masyarakat minimal mendapat pemahaman bahwa

segala upaya pembangunan yang diprogramkan

pemerintah itu untuk kemajuan kehidupan mereka.

Bayangkan apabila suatu kolektif atau masyarakat tidak

pernah mendapat asupan pendidikan sama sekali,

mereka akan serba primitif dan menutup diri dari

berbagai upaya pengembangan ekonomi yang

diinginkan pemerintah bahkan tidak menutup

kemungkinan angka pengangguran akan meningkat

dengan ketidaktahuan akan tindak kerja apa yang harus

mereka lakukan untuk kemajuan dan perkembangan

kehidupan den perekonomian mereka.

b. Esensi Administrasi Pendidikan sebagai Ilmu

Peran pendidikan dalam pembangunan nasional di

bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan

kebudayaan pun tidak dapat dipungkiri. Melalui

pendidikan masyarakat akan lebih tau dan mengerti

terkait tindak-tanduk apa saja yang harus mereka

lakukan untuk mengarah pada kehidupan yang

sejahtera. Pendidikan memberikan pencerahan terkait

tindakan apa saja yang harus mereka lakukan untuk

menghadapi situasi hidup. Contoh kecilnya pendidikan

yang diperoleh individu baik di lingkungan keluarga

maupun lingkungan sekolah yaitu dididik bagaimana

membudayakan perilaku bergotong-royong atau

15

tolong-menolong. Dari hal tersebut mereka akan

memiliki dasar pemahaman bahwa untuk

menyelesaikan beberapa hal sosial dalam

lingkungannya mereka dapat mengatasinya dengan

cara bergotong-royong atau tolong-menolong sehingga

menjadi kesatuan masyarakat yang sejahtera,

berpendidikan dan berbudaya. Dengan adanya

peningkatan pola pikir masyarakat melalui pendidikan

di berbagai bidang maka semakin besar peluang

keberhasilan pembangunan nasional dalam cakupan ini.

Apabila masyarakat sama sekali tidak pernah dididik

akan hal seperti itu, maka mereka akan bertindak acuh-

tak acuh terhadap sesama, tidak akan perduli akan

berartinya kebudayaan yang mereka miliki, bahkan

tidak akan mendukung upaya pemerintah untuk

membangun kehidupan bangsa.

Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa pun tidak luput dari

sentuhan pendidikan. Melalui pendidikan masyarakat

akan tau bagaimana aturan-aturan atau norma-norma

dalam memeluk kepercayaan. Misalnya, di sekolah

siswa memperoleh pendidikan kewarganegaraan yang

diantaranya menjelaskan bahwa hak yang telah ada

pada tiap-tiap individu sejak lahir salah satunya adalah

kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan.

Pendidikan lebih ikut andil lagi dalam hal pembangunan

di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui

pendidikan masyarakat akan lebih mengerti bahwa ilmu

pengetahuan dan teknologi itu sangat penting dalam

kehidupan mereka. Untuk bersaing dengan negara-

negara lain yang sudah pantas dikatakan sebagai negara

maju, salah satu jalan yang paling penting untuk

diselenggarakan ialah peningkatan di bidang

pendidikan, karena dalam tindak pendidikan

masyarakat akan diajarkan dengan berbagai ilmu

pengetahuan sehingga mereka mampu memanfaatkan

dan menciptakan teknologi-teknologi yang dapat

menunjang perekonomian maupun bermanfaat bagi

perkembangan bangsa. Contoh andil pendidikan yang

membantu perkembangan pembangunan nasional

dapat kita lihat sendiri dari negara Jepang. Pendidikan

di sana sudah sangat tinggi, bahkan pada tahun 2011

saja persentase penduduk yang berpendidikan tinggi di

sana sudah mencapai 46,4 %. Dengan berbagai bekal

ilmu pengetahuan yang disalurkan melalui pendidikan

yang diterapkan, masyarakat Jepang diberhasil

menciptakan dan memproduksi berbagai teknologi dan

alat transportasi sehingga mereka mendapatkan gelar

sebagai salah satu negara maju.

Peranan pendidikan dalam pembangunan di bidang

hukum dangat tidak dapat dipungkiri. Melalui tindak

pendidikan, masyarakat mengetahui mana yang hak

17

dan mana yang merupakan kewajiban, mana yang baik

dan mana yang tidak baik. Sebagai contoh, seorang

jaksa maupun pengacara tentunya menjadi sangat

handal dan profesional di bidangnya karena telah

melalui proses pendidikan di jenjang sekolah hingga

perguruan tinggi. Semakin baik pemahaman hukum

yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin adil dan

bijaksana pula kehidupan sosial masyarakat dan

semakin baik pula penyelenggaraan hukum yang

ditegakkan pemerintah. Keseluruhan peranan

pendidikan di atas juga tercermin dalam fungsi

pendidikan nasional itu sendiri dalam undang-undang

nomor 20 tahun 2003 bahwa “Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”.

C. PERANAN PENTING ADMINISTRASI PENDIDIKAN

DALAM MEMBEKALI PENGELOLA SISTEM

PENDIDIKAN NASIONAL

Kata “Administrasi” berasal dari bahasa latin yang

terdiri atas kata “ad” dan “ministrare” Kata ad

mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam

Bahasa Inggris, yang berarti “ke” atau “kepada”. Dan

ministrare sama dengan to save atau to conduct yang

berarti “melayani”, “membantu”, atau “mengarahkan”.

Dalam Bahasa Inggris to administer berarti pula

“mengatur” , “memelihara” (to look after), dan

mengarahkan.

Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani,

mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan didalam

mencapai suatu tujuan.

Kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi

hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan

pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-

kadang ada benarnya juga dan bukan berarti tidak

beralasan. Secara fisik dan kenyataannya kegiatan

admninistasi memang dilakukan dalam praktek tulis

menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin

ketik atau komputer. padahal secara teoritis kegiatan

administrasi lebih luas dari pada itu. Bukan saja sebagai

19

kegiatan pendukung dalam melengkapai kegiatan yang

ada di lapangan.

Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis

atau lebih dikenal dengan ke-Tata Usahaan di sebuah

lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat

penting, terkait di berbagai bidang, baik pencatatan,

maupun surat menyurat bahkan masalah hukum, sosial

maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa

dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih

produk administrasi yang berupa dokumen seperti

Ijazah, Sertifikat dan surat-surat penting lainnya akan

mempunyai nilai tinggi sekali di mata hukum, jika

akurasi isinya dijamin benar.

Oleh karena itu kebenaran data administrasi menuntut

kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun

pengelolanya, karena produk administrasi yang

demikian ini biasanya digunakan untuk memperkuat

bukti-bukti fisik ditinjau dari aspek hukum. Dalam

bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai dari data

lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal

dan kondisi ekonomi siswa, sangat diperlukan baik oleh

perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintah dan

swasta, maupun untuk kepentingan penelitian

mahasiswa. Dalam rangka memberikan pelayanan yang

baik bagi masyarakat umum, tentu hal ini menjadi

tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan

untuk menciptakan format data administrasi

pendidikan dan sistem pengelolaan data administrasi

kependidikan yang mampu mengakomodir berbagai

keperluan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang

semakin cepat ini, sudah tentu format administrasi

pendidikan harus capable terhadap teknologi informasi

saat ini.

Didalam administrasi terdapat beberapa unsur pokok,

diantaranya:

- Adanya sekelompok manusia (sedikitnya dua orang)

- Adanya tujuan yang hendak di capai bersama

- Adanya tugas / fungsi yang harus dilaksanakan

- Adanya perlengkapan dan peralatan

Peranan Administrasi Dalam Dunia Pendidikan

Administrasi pendidikan ialah segenap proses

pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik

personal, spiritual maupun material yang bersangkut

paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur,

sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan

pengelolaan pendidikan bagi Kepala Sekolah dan Guru.

Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat

positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu dan

perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut.

21

Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif

dan efisien perlu informasi yang memadai. Sistem

informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal

pokok yaitu :

1. Kegiatan pencatatan data(recording system) dan

2. Pelaporan (reporting system).

Untuk memperlancar dua kegiatan tersebut diperlukan

faktor-faktor penunjang antara lain :

1. Format-format yang dipergunakan

2. Petunjuk dan aturan yang berlaku

3. Ketrampilan personil yang memadai

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu sering

disebut kegiatan administrasi. Administrasi dalam dunia

pendidikan juga dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Administrasi Pendidikan : Administrasi pendidikan

meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan pengelolaan pendidikan di suatu negara

2. Administrasi Sekolah : kegiatan-kegiatannya

terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan

di sekolah sehingga kita mengenal adanya

administrasi Sekolah Dasar, Lanjutan, Perguruan

Tinggi dan sebagainya, diantaranya kepemimpinan

Kepala Sekolah, Supervisi dan sebagainya.

Apa yang Termuat Dalam Administrasi Pendidikan

a. Spektrum dan Jenis-jenis Jabatan Administrator

Pendidikan

Dengan melihat kepada unsur – unsur pokok dalam

administrasi, jelas bahwa apa yang termuat di dalam

proses kegiatan administrasi pendidikan itu luas.

Contohnya data pendidikan yang terdapat di Sekolah,

itu pun dalam tingkat menengah sangat banyak macam

dan jenisnya. Agar pencatatan data lebih mudah dan

sederhana sehingga memperlancar kegiatan

administrasi, dsb.

1). Jabatan Struktural

Data yang banyak jenisnya itu dapat dikelompokkan

menjadi 5 jenis yaitu :

1. Administrasi Program Pengajaran

2. Administrasi Kesiswaan

3. Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Keuangan

5. Administrasi Perlengkapan / barang

1. Administrasi program pengajaran: Sebagai

kelengkapan administrasi pengajaran di sekolah

dasar dipelukan 17 format yang harus diisi oleh

Kepala Sekolah maupun Guru secara rutin, teratur

23

dan benar. Untuk itu disediakan format serta

petunjuk pengisiannya. Format-format ini adalah

sebagai berikut :

1) PK-1 = Jadwal Pelajaran Sekolah

2) PK-2 = Daftar Pembagian Tugas Mengajar Bagi

Guru

3) PK-3 = Daftar Pemeriksaan Tugas Mengajar Bagi

Guru

4) PK-4 = Daftar Penyelesaian Kasus di Sekolah

5) PK-5 = Daftar Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir

6) PK-6 = Rekapitulasi Kenaikan Kelas / Kelulusan

7) PK-7 = Daftar Penyerahan STTB kepada Lulusan

EBTA/EBTANAS

8) PK-8 = Rekapitulasi Pelaksanaan Supervisi Kelas

9) PK-9 = Hubungan Kemasyarakatan

10) PK-10 = Laporan Penelitian Hasil Belajar Siswa

SD

11) PK-11 = Jawa Pelajaran

12) PK-12 = Program Caturwulan Guru

13) PK-13 = Persiapan Mengajar

14) PK-14 = Program Bimbingan

15) PK-15 = Daftar Nilai

16) PK-16 = Pencapaian Target dan Daya Serap

Kurikulum

17) PK-17 = Daftar Penyerahan Raport

2. Administrasi kesiswaan: Dalam buku Pedoman

Administrasi Kesiswaan selama satu tahun

pelajaran dibagi dalam tiga tahap waktu., terdapat

beberapa jenis kegiatan . Untuk setiap macam jenis

kegiatan diperlukan beberapa format pencatatan

data. Untuk itu satu tahun pelajaran dibagi dalam

tiga tahapan waktu dengan delapan jeniskegiatan

dan dua puluh satu jenis format.

a. Awal Tahun Pelajaran:

Penerimaan Siswa Baru

S-1 (Surat Pendaftaran Siswa Baru)

S-2 (Daftar Calon Siswa Baru Kelas I)

S-3 (Daftar Siswa Baru Kelas I)

b. Selama Tahun Pelajaran

Penyusun Data Siswa

S-4 Buku Induk Siswa

S-5 Buku Klapper

c. Keadaan Siswa Awal Tahun

S-6 Jumlah Siswa menurut Kelas, Asal dan

Jenis Kelamin

S-7 Jumlah Siswa menurut Kelas, Jenis

Kelamin dan Usia

d. Kehadiran Siswa

S-8 Papan Absensi Harian Siswa (kelas)

S-9 Papan Absensi Harian Siswa (sekolah)

S-10 Buku Absensi Siswa

25

S-11 Rekapitulasi Absensi Siswa dalam

Sebulan

e. Mutasi Siswa

S-12 Surat Permohonan Pindah Sekolah

S-13 Surat Keterangan Pindah Sekolah

S-14 Mutasi Siswa selama Caturwulan

f. Akhir Tahun Pelajaan

Pelaksanaan Ujian Akhir

S-15 Daftar Calon Peserta Ujian

S-16 Tanda Peserta Ujian

S-17 Daftar Peserta Ujian dan Prestasinya

S-18 Daftar Masuk SLTP

g. Kenaikan Kelas

S-19 Daftar Sswa yang Naik Tingkat

S-20 Rekapitulasi Siswa Naik Tingkat dan

Behasil EBTA

Agar data mengenai kesiswaan itu sampai pada

investasi di jenjang atas, digunakan beberapa format

laporan, yaitu :

S-2,S-3,S-5,S-6,S-10,S-14,S-17,S-19 dan S-20

3. Administrasi kepegawaian: Buku Pedoman

Administrasi Kepegawaian menguraikan kegiatan

yang berkaitan dengan kepegawaian, tugas dan

tanggung jawab pengelolaan satuan pendidikan dan

peningkatan tata usaha kepegawaian di sekolah.

Sebagai perlengkapan tata laksana kepegawaian

disediakan format-format untuk menata

pelaksanaan kegiatan tertentu yang diperlukan.

Sesuai dengan prinsip tata laksana kepegawaian

sekolah dasar yang menyeluruh dan

berkelangsungan. Untuk itu telah diusahakan

bentuk-bentuk pelayanan hak-hak pegawai/guru

yang bertugas di sekolah tertentu, pindah tempat,

sampai yang bersangkutan berhenti menjadi

pegawai / guru. Penggunaan fomat yang sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan suatu kegiatan

pelayanan administrasi dalam rangka pembinaan

pegawai/guru berkelangsungan, berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan itu telah disediakan sejumlah 24

format, yaitu :

1. PEG 1 = Rencana Kebutuhan Pegawai / Guru

2. PEG 2 = Usul Pengadaan Pegawai / Guru

3. 3. PEG 3a = Usul Pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil.

4. PEG 3b = Daftar Riwayat Hidup

5. PEG 4 = Usul Kenaikan Gaji

6. PEG 5 = Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

7. PEG 6 =Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil

8. PEG 7 = Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP3) Pegawai Negeri Sipil

27

9. PEG 8 = Daftar Usul Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil (DUK)

10. PEG 9 = Buku Cuti Pegawai /Guru

11. PEG 10 = Contoh Surat Permintaan Berhenti dari

Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Hak

Pensiun

12. PEG 11a = Contoh Surat Permintaan Pensiun

Pegawai Negeri Sipil

13. PEG 11b = Contoh daftar susunan keluarga

14. PEG 11c = Contoh Surat Permintaan Pembayaran

Pensiun Pertama(SP 4)

15. PEG 12 = Contoh Permintaan Pembayaran Pensiun

Janda/Duda Pertama

16. PEG 13 = Contoh Surat Permintaan Pensiun

Janda/Duda bagi Anak-anak

17. PEG 14 = Contoh Permintaan Pensiun Janda/Duda

bagi anak-anak yang diajukan wali

18. PEG 15 = Contoh Surat Pengaduan Permohonan

Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil/ Permohonan

Pembayaran Pensiun

19. PEG 16 = Contoh Surat Pengaduan untuk Pensiun

Janda/Duda

20. PEG 17a = Daftar Hadir/Tidak Hadir Pegawai/Guru

21. PEG 17b =Dafatr Rangkuman Tidak Hadir

Pegawai/Guru(Bulanan)

22. 22. PEG 17c = Dafatr Rangkuman Tidak Hadir

Pegawai/Guru (Triwulan)

23. PEG 18 = Data Kepegawaian

24. PEG 19 = Kartu Pribadi Pegawai/Guru

4. Administrasi keuangan: Di dalam buku pedoman ini

dijelaskan dasar/asas dan pengertian administrasi

dalam pengelolaan keuangan di sekolah dasar. Di

dalamnya dibahas antara lain :

1. Asas pemisahan tugas (Otorisator, Ordonator, dan

Bendaharawan)

2. Perencanaan anggaran tahunan sekolah

3. Ketata usahaan keuangan sekolah meliputi :

a. Dasar hukum

b. Pembukuan setiap transaksi

c. Pertanggungjawaban

d. Pelaporan, dan

e. Pendapatan

4. Pengawasan

a. Jadwal kegiatan pelaksanaan administrasi

keuangan sekolah

b. Contoh-contoh mengenai ketata usahaan

keuangan sekolah dan format pelaporan

5. Administrasi perlengkapan / barang: Pada buku

pedoman administrasi diuraikan tentang

perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan

pemeliharaan semua perlengkapan/barang

inventaris, barang yang dimutasi dan syarat-syarat

29

penghapusan semua perlengkapan/ barang di

sekolah. Kewajiban melapor bagi kepala sekolah

tentang keadaan barang yang telah dihapuskan,

dilakukan satu kali alam setahun dengan

menggunakan format P-1 dan P-2.

1. PERL-1 = Buku Pemeriksaan Perlengkapan /

Barang

2. PERL-2 = Kartu Inventaris Ruangan

3. PERL-3 = Kartu Inventaris Barang, Lahan Tanah

4. PERL-4 = Kartu Inventaris Barang, Gedung

5. PERL-5 = Kartu Inventaris Barang , Kendaraan

6. PERL-6 = Kartu Inventaris Barang, Lain-lain

7. PERL-7 = Buku Inventaris Perlengkapan / Barang

8. PERL-8 = Daftar Usul Pengadaan Barang

2). Jabatan Fungsional

Fungsi-Fungsi Administrasi Pendidikan/Sekolah. Bahwa

administrasi sekolah memiliki fungsi :

1. Perencanaan ( Planning )

2. Pengorganisasian ( Organizing )

3. Pengoordinasian ( Coordinating )

4. Komunikasi

5. Supervisi

6. Kepegawaian ( Staffing )

7. Pembiayaan ( Budgeting )

8. Penilaian ( Evaluating )

Fungsi Administrasi Dan Manajemen Menurut Tokoh

G.R.Terry

1. Planning ( perencanaan)

2. Organizing(pengorganisasian)

3. Actuating( pelaksanaan)

4. Controlling( pengawasan)

Menurut Henry Fayol

1. Planning ( perencanaan)

2. Organizing(pengorganisasian

3. Comanding( pengaturan)

4. Coordinating(pengkoordinasian)

5. Controlling(pengawasan)

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’donnel

1. Planning ( perencanaan)

2. Organizing(pengorganisasian

3. Staffing (penentuan staff)

4. Directing( pengarahan)

5. Controlling(pengawasan)

Menurut Gullick

1. Planning ( perencanaan)

2. Organizing(pengorganisasian

3. Staffing (penentuan staff)

4. Directing( pengarahan

31

5. Cootdinating (perkordinasian)

6. Reprting (pelaporan)

7. Budgeting( penganggaran)

Gabungan ( PBOSDA3COR )

1. p = planning ( perencanaan)

2. b = budgeting(penmganggaran)

3. o = organizing(pengorganisasian

4. s = staffing (penentuan staff)

5. d = directing( pengarahan)

6. a = actuating(pelaksanaan)

7. c = commanding(pengaturan)

8. c = cootdinating (perkordinasian)

9. c = controlling( pengawasan)

10. r = reporting (pelaporan)

b. Profil Administrator Pendidikan Nasional

Memiliki kompetensi kepribadian

Memiliki kompetensi professional

Memiliki gaya kerja yang baik dan menarik

Memiliki tanggung jawab terhadap tugas,

hubungan, dan hasil-hasil yang dicapai

D. TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN PROFESI ADMINISTRASI

PENDIDIKAN

a. Pembinaan melalui asosiasi

Sutrisna (1963) mengemukakan ada beberapa alasan

yang perlu dipertimbangkan untuk membuat asosiasi

guru menjadi kuat, yaitu :

1. Pimpinan asosiasi guru harus percaya bahwa

lembaga asosiasi itu secara spesifik ada dan diyakini

dapat membuat seorang guru menjadi guru yang

baik.

2. Menentukan persyaratan khusus melaksanakan

training khusus untuk semua guru.

3. Program ini menjadi kontrol terhadap profesi guru

dengan menciptakan kondisi kreatif yang membuat

guru memiliki kemampuan tinggi.

4. Training profesional yang dilaksanakan asosiasi

profesioanal pendidikan merupakan simbol

kesatuan dalam ruang lingkup profesiaonal

pendidikan.

5. Asosiasi harus melayani dan memberi perlindungan

jabatan khusus terhadap guru diperlukan jenis

training yang amat diperlukan dalam lapangan

pendidikan.

33

Sebagai suatu asosiasi perlu melaksanakan training

profesi untuk meningkatkan kualitas anggota dan

pengakuan masyarakat maupun pemerintah. Training

profesi sebagai upaya memfasilitasi peningkatan

kualitas. Stewart (1991) mengemukakan memfasilitasi

berarti mempromosikan atau membuat sesuatu dengan

mudah dan dapat dilakukan oleh orang lain. Training

mengacu pada fungsi organisasi diarahkan untuk

memastikan kontribusi individu dapat dimaksimalkan

malalui pengembangan pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang tepat. Oleh karena itu, asosiasi harus

memiliki program yang ketat dan disiplin, serta

melaksanakan sertifikasi profesi.

Pelaksanaan training dapat dilakukan oleh pemerintah

yaitu Departemen terkait untuk meningkatkan

kemampuan dan kinerja, tetapi juga oleh asosiasi

profesi untuk pertumbuhan jabatan dan efektifitas

profesi dan organisasi. Adapun organisasi yang

menaungi pendidikan di Indonesia antara lain Ikatan

Petugas bimbingan Indonesia (IPBI), Iatan Sarjana

Pendidikan Indonesia (ISPI), Prsatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI), Forum Musyawarah Pendidikan

Inonesia (FORMOPI), Himpunan Sarjana Administrasi

pendidikan Indonesia (HISARPIN), dan sebagainya.[2]

Disamping training, maka untuk menyebarluaskan

kemajuan organisasi profesi perlu melakukan

pertemuan terjadwal baik tingkat nasional maupun

unit dibawahnya. Kemudian memiliki jurnal dan sarana

publikasi prpofesional lainnya yang menjadikan

berbagai karya penelitian dan kegiatan ilmiah sebagai

media pembinaan dan pengembangan para

anggotanya. Dengan demikian, profesi memperoleh

pengakuan dan penghargaan yang selayaknya baik

secara sosial dari masyarakat dan secara legal dari

pemerintah.

b. Pembinaan melalui program pre service dan in

service

Winarno Surahmat (1973) mengemukakan bahwa

seluruh profesi dalam arti umum dalah bidang

pekerjaan dan pengabdian tertentu, karena hakekat

dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar

keterampilan teknis dan kepribadian tertentu. Profesi

ditandai oleh adanya pedoman-pedoman tingkah laku

yang khusus yang tergolong di dalamnya sebagai suatu

korps ditinjau dari pembinaan etik jabatan.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru berarti

meningkatkan kualitas dan peningkatan pelayanan,

dalam pembinaan dan pengembangan karier tenaga

profesional kependidikan khususnya guru. Dilihat dari

segi kematangan profesionalitas tenaga kependidikan

dibedakan menjadi tiga, yaitu :

35

Untuk kebutuhan pengajaran dan menjamin

kelancaran perputaran sistem diperlukan tenaga

pengajar yang berkualitas.

Tenaga yang berkualitas sebagai agen perubahan

yaitu tenaga yang dapat mempertahankan vitalitas

sistem.

Tenaga profesional dalam arti selengkap-

lengkapnya atau tenaga pengembang sisitem yaitu

tenaga yang memiliki potensi yang tidak saja dapat

menyempurnakan tetapi juga mencari alternatif

dalam memecahkan masalah.

Pembinaan dan pengembangan profesi guru yang dapat

dilakukan adalah mennyempurnakan pengembangan

sistem yang terus menerus, maka program yang harus

dilalui adalah pengembangan profesionalisme berbagai

tenaga kependidikan dan guru diperlukan program pre

service. Program ini mempersiapkan calon tenaga

kependidikan dan guru melalui jalur pendidikan formal.

Program Pre Service, Tenaga pendidikan disiapkan

melalui pre service teacher education sebagai lembaga

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dengan strategi

pelaksanaan dan pengembangan yang ditangani oleh

perguruan tinggi (FKIP, FIP, dan Tarbiyah) yang

menghasilkan tenaga kependidikan dan guru

kemampuan LPTK menagani program dan melakukan

inovasi dengan menanamkan pemahaman yang

mendalam tentang kurikulum pada calon guru dengan

melakukan evaluasi pada tiap priode yang telah

ditentukan untuk menjamin kesinambungan

pengembangan staf.

Loretta dan Stein (1989) mengemukakan kategori

pendidikan profesional pre service teacher education

adalah :

a. Suatu studi yang diwajibkan untuk mnejadi guru,

yang secara historis terbentuk dari sejumlah mata

pelajaran yang diambil pada perguruan tinggi

dengan memberikan penagalaman lapamgam

supervisi yang di desain untuk menerima tamatan

SLTA memasuki profesi mengajar.

b. Penataran guru untuk memenuhi kebutuhan

pejabat dan pegawai dalam daerah tertentu.

c. Continuing education suatu program pelajaran

beerkelanjutan yang ditentukan secara individual

atau mata pelajaran yang dipilih untuk memenuhi

minat atau kebutuhan manuju pencapaian tujuan

spesifik atau gelar.

d. Pengembangan kedudukan staf suatu program

pengalaman yang di desain untuk memperbaiki

kedudukan seluruh anggota staf baik secar pribadi

maupun kelompok (Nurtain, 1989).

37

Program In-Service Education dalam Pertumbuhan

Jabatan.

Pendidikan In-service Training adalah semua usaha

pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan

keahlian guru dan pegawai guna menyelaraskan

pengetahuan dan keterampilan mereka dengan

kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam

bidangnya masing-masing. Dalam pengembangan

kemampuan profesional melaui kegiatan in service

(perantara atau pelatihan) terkesan bahwa

pelaksanaanya kurang sistematis. Sedikit sekali program

ini service yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan

permintaan para guru dalam meningkatkan

kemampuan profesionalnya. Kebanyakan program ini

service dilaksanakan karena programnya telah ada

sehingga lulusannya kurang memperoleh manfaat yang

optimal terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak

mendukung keahlian baru.

Sergiovanni dan Starrat (1983) membedakan

pengembangan staf dengan in service education, yaitu :

a. Pengembangan staf bukan untuk guru di sekolah

tetapi guru sebagai pribadi laki-laki maupun

perempuan, in service education menangani

kekurangan dan khas pada guru.

b. Pengembanga staf bukan berorientasi pada

pertumbuhan , in service education mensyaratkan

sejumlah ide-ide, ketrampilan dan metode.

c. Pengemmbangan staf tidak menangani kekurangan

guru yang khas, tetapi untuk kebutuhan

masyarakat baik untuk pertumbuhan kerja maupun

pengembangan jabatan, in service education

sebagai tempat latihan kerja guru-guru untuk

mereduksi alternatif yang benar-benar cocok

untuknya.

d. Pengembanga staf tempat latihan kerja tambahan,

sedangkan inservice education boleh memilih

program pengayaaan atau remedial.

Oliva (1984) mengemukakan ciri-ciri program in service

education yang efektif adalah desain program in service

education secara integratif memberikan dorongan

organisasi menjalankan fungsinya. Program ini service

education direncanakan secara komprehensif antara

sekolah atau lembaga (guru, administrator, supervisor,

staf non guru, dan siswa) secar kolaboratif berdasarkan

kebutuhan partisipan yang layak di terima. Dalam

pelaksanaan ini education service perlu diperlukan

kontrol agar semua program terarah mencapai tujuan.

Yang berhak mengontrol aktivitas in service education

adalah sekolah, direktur, atau pimpinan kantor pusat

pengembangan, pusat pendidikan guru, dan

departemen pendidikan.

39

Pengembangan Sikap Profesional Guru, Selama

Sebelum menjabat sebagai guru Adalah masa

pendidikan calon guru atau guru yang mengikuti

pendidikan guru (preservice training). Dilembaga

pendidikan guru di dapatkan segala konsep keilmuan

dan bermacam-macam pengalaman yang berkaitan

dengan keilmuan calon guru yang kelak setelah jadi

guru si calon guru siap menjadi guru profesional.

Dengan adanya ketentuan baru dalam undang-undang

guru dan dosen tentang syarat guru tidak saja hanya

melewati jenjang pendidikan minimal S1, tetapi juga

ditandai dengan mendapatkan sertifikasi profesi.

Sertifikasi profesi dapat dimiliki oleh calon pendidik

setelah menyelesaikan pendidikan profesi, yang saat ini

sudah dimulai.

Pendidikan profesi memberikan kesempatan kepada

calon guru untuk menggali potensi diri dan

pengembangan diri, sehingga sebelum diangkat jadi

guru terlebih dahulu sudah dipersiapkan menjadi

tenaga profesional yang handal sehingga mampu

mewujudkan tugasnya dengan profesional kelak setelah

diangkat jadi guru.

Selama menjabat menjadi guru: Masa ini adalah masa

dimana seseorang sdah menjabat jadi guru (inservice

training). Pada masa ini sikap-sikap profesional

keguruan di atas dapat dikembangkan dan terus

ditingkatkan sehingga guru tersebut pantas disebut

sebagai guru yang profesional. Sebagaimana ditegaskan

dalam undang-undang guru dan dosen no 14 Pasal 32

Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengembangan

profesi guru. Dimana pengembangan disini meliputi

pengembangan profesi dan karir. Pengembangan

profesi meliputi pengembangan kompetensi baik

profesional, paedagogik, kepribadian dan sosial.

Sedangkan pengembangan karir adalah meliputi

penugasan, kenaikan pangkat, serta promosi.

Adapun pengembangan pofesi tersebut adalah :

1. Kompetensi Profesional: Kompetensi profesional

merupakan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam, yang mencakup

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi

materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan

metodologi keilmuannya.

2. Kompetensi Paedagogik: Kompetensi pedagogik

meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.

41

3. Kompetensi Kepribadian: Kompetensi kepribadian

merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi

peserta didik, dan berakhlak mulia.

4. Kompetensi Sosial: Kompetensi sosial merupakan

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali

peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Menurut Hamzah B. Uno (2009) ada beberapa teknik

yang diterapkan dalam rangka pengembangan

pembinaan guru, yaitu :

1. Kunjungan kelas: Adalah kegiatan pembinaan yang

dilakukan kepala sekolah pada saat guru sedang

mengajar dikelas.

2. Pertemuan pribadi: Adalah pertemuan, percakapan,

dialog, antara kepala sekolah dengan guru

mengenal peningkatan dan pengembangan

profesionalitas tugasnya.

3. Rapat dewan Guru: Adalah mengadakan rapat

pertemuan antara guru-guru baik rutin maupun

berkala membahas masalah-masalah

pembelajaranserta masalah lain yang berhubungan

dengan pelaksanaan pendidikan dilembaga

tersebut.

4. Kunjungan antar sekolah: Bentuk lain sebagai

pengembangan diri guru dapat juga dengan

mengadakan kunjungan atau studi banding ke

sekolah-sekolah yang lebih maju sebagai bahan

pertimbangan terhadap kemajuan pendidikan di

lembaga maupun perbandingan terhadap kemajuan

mutu guru-guru di sekolah yang dikunjungi itu.

5. Pertemuan dalam kelompok: Pertemuan ini

mungkin dalam bentuk pertemuan rutin dan

berkala juga antar guru-guru bidang studi.

6. Penerbitan buletin professional: Dengan adanya

buletin profesional guru dapat menuang ide-ide

serta exspresi lewat buletin

43

DAFTAR PUSTAKA

http://www.slideshare.net/debbyzalina/hak-asasi

manusia-ppt-debby-erlin-elvia-tugas-pkn-kelas-10.

http://menjejak-dunia.blogspot.com/2013/10/10-

negara-dengan-tingkat-pendidikan-terbaik-di-

dunia.html

Kelana, Duta. 2001. Rangkuman Pengetahuan Umum

Lengkap. Surabaya: CV. Adis

Mudyaharjo, Redja. 2009. Pengantar Pendidikan

Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar

Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di

Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Sagala, Syaiful. 2012. Konsep dan Makna

Pembelajaran. Bandung: Alfabeta

http://www.slideshare.net/debbyzalina/hak-asasi