DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN...
Transcript of DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN...
Page 1
DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI”
Integrasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kamis, 14 November 2013
Page 2
Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien dan efektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasi diamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yang telah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harus dilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinya harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.
Page 3
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang 29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian serta peraturan pelaksanaannya.
Page 4
• Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
• Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
• Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer.
Page 5
UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi
Pedoman Penyusunan RTR KSN
Pedoman Bidang Penataan Ruang Lainnya
Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi
Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
a) Pedoman RTR Kawasan Strategis Provinsi
b) Pedoman RTR Kawasan Strategis Kabupaten
c) Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
d) Pedoman Terkait Lainnya.
PEDOMAN RKT
Page 6
RKT
RTRKawasan Perdesaan Kabupaten
Dikegorikan pada
isu Rencana Tata
Ruang Kawasan
Strategis
Kabupaten
Tipologi Kawasan
Perdesaan
Isu
Strategis
RKT
Page 7
Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis
menurut PP 26/2008 tentang tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Sudut kepentingan pengembangan kawasan
transmigrasi;
Keputusan Menteri Nakertrans
No.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentang
penetapan 44 KTM.
Page 8
WPT, adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagai
pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas
beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di
antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat
pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
LPT, adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagai
permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat
pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang
berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.
Page 9
SP
SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP SP
KIM KIM
KIM KIM
KPB
SKP SKP
SKP SKP Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Pusat
KPB
Pst
SKP
Pst SKP
Pst
SKP
ke PKW/
PKL/ PKSN
Batas deliniasi Kawasan
Transmigrasi
SP KIMTRANS Baru SP
Desa
Desa penduduk setempat yang
dikembangkan menjadi KIMTRANS
sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sda
ke PKW/
PKL/ PKSN
9 sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sda
Pst
SKP
Kawasan Perkotaan Baru sebagai PPK atau PKLp
Setiap SP tersedia:
sarana : perumahan,
pelayanan umum,
pelayanan
pendidikan dasar,
pelayanan
kesehatan, pasar
mingguan;
prasarana
Setiap SP tersedia:
sarana : perumahan,
pelayanan umum,
pelayanan
pendidikan SD,
pelayanan
kesehatan
Poskesdes, pasar
mingguan;
prasarana
Setiap SP sebagai
puat SKP tersedia:
sarana : perumahan,
pelayanan umum,
pelayanan pendidikan
SD & SLP, pelayanan
kesehatan
Puskesmas, pasar
harian;
prasarana
Page 10
PENETAPAN TIPOLOGI RKT
PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997 tentang Ketransmigrasian
UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
PP No. 15 Th 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang Penyelenggraan Transmigrasi
TIPOLOGI RTR KS K
Identifikasi Bentuk DELINIASI
PENETAPAN FOKUS PENANGANAN
Penentuan Skala Peta
Arah Pemanfaatan Kawasan Transmigrasi
Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan
Arah Pengendalian Kawasan Transmigrasi
Konsep Pengembangan
PERUMUSAN MUATAN RKT
Page 11
1. Delineasi RKT Pertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasan pedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup:
a. Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air b. Intreraksi sosial budaya masyarakat c. Sebaran fasilitas perekonomian kawasan d. Ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Fokus Penanganan Merupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani RKT. Muatan RKT mencakup:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi. b. Luasan kawasan transmigrasi; c. Rencana struktur kawasan transmigrasi; d. Rencana peruntukan kawasan transmigrasi; e. Arahan pengembangan pola usaha pokok; f. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan; g. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM; h. Arahan indikasi program utama; i. Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan j. Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Page 12
3. Skala Peta Penetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan
kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilai
strategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.
4. Muatan RKT
Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan dengan
mempertimbangkan:
a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat
pertumbuhan di sekitar kawasan
b. Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan
kegiatan di sekitar kawasan
c. Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana
yang mengancam kawasan
d. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
e. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan
Page 13
Muatan RKT terdiri atas :
1. Muatan tujuan, kebijakan dan strategi,
Tujuan : difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas
area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai;
Kebijakan : difokuskan pada kebijakan penetapan kegiatan, kebijakan
penataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakan
penetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana dan
prasarana pendukung dan kebijakan perlindungan kawasan;
Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan yang
ditetapkan.
2. Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi :
a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi yang berfungsi
sebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja
b. Mewujudkan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan
c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi
Page 14
3. Arahan pengendalian dan pemanfaatan kawasan
a. Arahan pembangunan SKP;
b. Arahan pembangunan SP;
c. Arahan Pembangunan KPB dan
d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi
4. Pengelolaan RKT, disusun dengan memperhatikan :
a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah,
c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah
daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan
d. Pemangku kepentingan lainnya
Page 15
5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat
Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan dimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan
dan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan, meliputi :
a. Orang perseorangan atau kelompok orang
b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten
c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten
d. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara
sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT.
Page 16
6. Format Penyajian
a. Materi teknis RKT
1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4;
3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
b. Naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang RKT
1) Naskah Raperda berupa rumusan pasal per pasal disajikan dalam A4
2) Lampiran terdiri atas peta rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.
Page 17
5. Masa Berlaku
RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis
berupa:
a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
d. Perubahan RTRW P/K yang menuntut perubahan terhadap RKT.
Page 18
Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT.
Proses penyusunan RKT meliputi:
a. Persiapan penyusunan; b. Pengumpulan data dan informasi; c. Pengolahan dan analisis data; d. Perumusan konsepsi rencana; dan e. Penyusunan Konsep Naskah Raperda.
Page 19
TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RKT
Uraian Kegiatan Persiapan Penyusunan
Pengumpulan Data dan Informasi
Pengolahan dan
Analisis Data
Perumusan Konsep RKT
Penyusunan Konsep Naskah
Raperda
Perkiraan Waktu
yang Dibutuhkan
1 bulan 1 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan
6 bulan
a. Persiapan Penyusunan
b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Administrasi dan Teknis
c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Page 20
a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;
b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;
c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
a. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
b. Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan transmigrasi
c. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahan
d. Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi
e. Analisis Sosial dan Kependudukan
f. Analisis Prasarana dan Sarana
g. Analisis Transportasi
Page 21
Karateristik Fisik Dasar Yaitu:
Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll
Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah
Analisis Kesesuaian Lahan Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran
Analisis Ketersediaan Dan Pola
Sebaran
Potensi Pengembangan
Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan
Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan
Wilayah
Page 22
Proyeksi Jumlah Penduduk 15 tahun ke depan
Kebutuhan Fasilitas:
Transportasi, Air Bersih,
Jaringan Listrik,
Jaringan Telekomunikasi
dan Persampahan Permukiman
Kebutuhan Ruang Standar Perencanaan Penyediaan Prasarana
Rencana Sistem Jaringan Dan Prasarana: Transportasi, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Air Bersih, Jaringan Listrik, Pengembangan Permukiman Dan Pengelolaan Persampahan
Page 23
Page 24
PROSEDUR PERSETUJUAN RENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI
Persiapan Administrasi
Kajian potensi lokasi kawasan mencakup penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui proses pencadangan tanah/penegasan fungsi lahan oleh pemerintah daerah baik Bupati atau Gubernur
Persiapan Teknis
a) Kajian awal potensi lahan kawasan dengan mengacu pada kajian RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota serta kebijakan dan peraturan lainnya.
b) Identifikasi informasi dan data awal kajian potensi kawasan;
c) Penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan;
d) Penyiapan rencana kerja rinci; dan e) Penyiapan perangkat survei (checklist data
yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dll) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
f) Materi yang dihasilkan adalah Proposal Teknis/Hasil Kajian Awal Lokasi Kawasan Transmigrasi
Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis
1. SK Bupati/Walikota atau Gubernur tentang pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi. Pencadangan tanah dalam hal ini berarti penunjukan area tanah oleh bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi.
2. Hasil kajian awal lokasi kawasan transmigrasi yang terdiri atas :
a) Gambaran umum wilayah perencanaan b) Identifikasi nilai strategis kawasan
transmigrasi; c) Identifikasi dan perumusan isu strategis
perlunya penyusunan RKT; d) Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah
perencanaan; e) Potensi dan permasalahan awal wilayah
perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; dan
f) Identifikasi awal batas delineasi kawasan.
PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUAN CALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI
oleh KEMENTRIAN TERKAIT melalui GUBERNUR
(waktu proses maksimal 6 bulan)
TIDAK DISETUJUI
DISETUJUI
PROSES PENYUSUNAN RKT, sampai Pengesahan Dokumen RKT melalui Peraturan Daerah (pada tahapan proses penyusunan RKT, maka Pemerintah Pusat/Kementrian Terkait bersama Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur teknis dalam penyusunan materi RKT)
PROSES PERSETUJUAN
Page 25
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
Page 26
PENGENDALIAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi berfungsi :
a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan transmigrasi;
b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana kawasan transmigrasi;
c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW Provinsi;
d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi;
e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
f. melindungi kepentingan umum
Page 27
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan kawasan transmigrasi;
b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasan
transmigrasi; serta
c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuan
rencana kawasan transmigrasi (RKT).
Page 28
A. Pengawasan
B. Pelaporan
C. Pemantauan
D. Evaluasi
E. Penertiban
Page 29
a. Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle
(non-performing) yang berdampak negatif.
b. Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan.
Page 30
a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah
atau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi
pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
rencana kawasan transmigrasi.
b. Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan dan
Mekanisme pelaporan
c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan
oleh pengguna kawasan transmigrasi maupun masyarakat selama proses
pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.
d. Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi
e. Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi
Page 31
Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihak pengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak
untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut:
a. pengguna kawasan transmigrasi : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh
mana pelaksanaan pemanfaatan kawasan transmigrasi direalisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku;
b. masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan kawasan transmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus
sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna
kawasan transmigrasi.
Page 32
Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentu
dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya
dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan kawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti.
Page 33
Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil
rekomendasi pada tahap evaluasi.
Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi terhadap Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang berlaku.
Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (penyidikan) dan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidak sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.
Page 34
Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting karena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untuk kepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Page 35