Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
-
Upload
danny-quido -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
1/75
DRAFT PETUNJUK UMUM PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITASHORTIKULTURA RAMAH
LINGKUNGAN
TAHUN 2015
DIREKTORAT JENDERAL HOLTIKULTURA KEMENTERIAN PERTANIAN
2014
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
2/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komoditas hortikultura merupakan komoditas pertanian yang memiliki
nilai ekonomi yang tinggi dan potensi agribisnis yang sangat besar untuk
dikembangkan terutama untuk peningkatan pendapatan bagi
masyarakat, khususnya petani baik berskala kecil hingga skala besar.
Produk hortikultura memiliki beberapa keunggulan baik nilai jual yang
tinggi, keragaman jenis, dan serapan pasar dalam dan luar negeri yang
terus mengalami peningkatan permintaan baik dalam bentuk segarmaupun olahan. Produk hortikultura nasional saat ini diarahkan
terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri melalui
pasar tradisional dan pasar modern maupun pasar luar negeri (ekspor).
Ketersediaan sumberdaya hayati yang berupa jenis tanaman dan
varietas yang banyak dan ketersediaan sumberdaya lahan, apabila
dikelola secara optimal akan menjadi sumber kegiatan usaha ekonomi
yang bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan penyediaanlapangan kerja di pedesaan. Kondisi ini belum dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka memperkuat pembangunan subsektor
hortikultura.
Kementerian Pertanian telah menetapkan sebanyak 323 jenis produk
hortikultura yang meliputi 60 jenis buah-buahan, 80 jenis sayuran, 66
jenis tanaman obat, dan 117 jenis tanaman hias. Berbagai jenis
komoditas hortikultura tersebut terdapat 13 (tiga belas) komoditas
utama hortikultura yaitu aneka cabai, bawang merah, jeruk siam,bawang putih, kentang, mangga, manggis, pisang, durian, jahe,
temulawak, anggrek, dan krisan.
Pengembangan sub sektor hortikultura pada tahun 2015 lebih diarahkan
terutama pada pengembangan komoditas strategis hortikultura yaitu
aneka cabai (cabai besar dan rawit), bawang merah, dan jeruk. Selain itu,
pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan pada
pengembangan komoditas unggulan nasional dan komoditas spesifik
lokasi agar meningkatkan skala usaha pengembangan hortikultura.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
3/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Komoditas cabai dan bawang merah telah secara nyata berkontribusi
pada terjadinya inflasi nasional, selain itu jumlah buah impor yang
berdatangan ke pasar lokal seperti jeruk membuat menurunnya
pendapatan petani lokal hingga dapat mematikan pasar jeruk lokal. Oleh
karena itu, komoditas tersebut menjadi komoditas strategis utama yangmendapat perhatian bagi pemerintah (pusat) dalam usahanya
melakukan stabilisasi harga melalui peningkatan produksi dan
perbaikan mutu produk.
Pembangunan hortikultura bertujuan untuk mendorong tumbuh
kembangnya agribisnis hortikultura yang mampu menghasilkan produk
yang berdaya saing, ramah bagi lingkungan, mampu menyerap tenaga
kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, memperkuat
perekonomian wilayah untuk mendukung pertumbuhan pendapatan
nasional.
Pengembangan sub sektor hortikultura merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya; 1) Pelestarian lingkungan dan penciptaan
lingkungan asri, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,
2) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 3) Pengendalian
inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan
bawang merah), 4) Pelestarian dan pengembangan identitas nasional
(anggrek, jamu, dll), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui
penyediaan karbohidrat alternatif, dan 6) Menunjang pengembangan
sektor pariwisata.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha hortikultura,
diantaranya rendahnya produktivitas, lokasi yang terpencar, skala usaha
sempit dan belum efisien, kebijakan dan regulasi di bidang perbankan,
transportasi, ekspor dan impor belum sepenuhnya mendukung pelaku
agribisnis hortikultura nasional. Hal ini menyebabkan produkhortikultura nasional kurang mampu bersaing dengan produk
hortikultura yang berasal dari negara lain. Oleh karena itu untuk
meningkatkan kontribusi sub sektor hortikultura ke depan diperlukan
dukungan semua pihak yang terkait secara terintegrasi sesuai tugas dan
fungsinya.
Pengembangan sub sektor hortikultura dalam perspektif paradigma
baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi komoditas
saja namun terkait dengan isu-isu strategis dalam pembangunan secara
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
4/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
luas. Pembangunan sub sektor hortikultura juga mengacu pada
pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu: peningkatan
diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor
dan peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, pengembangan sub
sektor hortikultura juga untuk mengantisipasi meningkatnya nilai imporkomoditas hortikultura dan sebaliknya harus mampu meningkatkan nilai
ekspor. Pembangunan sub sektor hortikultura juga diharapkan dapat
mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua
Barat serta di wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar.
Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan
kawasan mendapatkan dukungan fasilitasi dari pemerintah, melalui
berbagai program dan kegiatan baik dengan dana dari pusat (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat
(petani) dan swasta. Dukungan fasilitasi melalui anggaran Direktorat
Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam
memuwujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan
berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.
Selain itu, konsep pengembangan kawasan diperluas ke dalam berbagai
definisi melalui penetapan kebijakan, diantaranya adalah desain utama
( grand design) pengembangan kawasan pertanian, Strategi Induk
Pembangunan Pertanian Jangka Panjang (SIPP), pengembangan kawasan
/ cluster yang kesemuanya bemuara pada peningkatan produksi dan
produktivitas hortikultura.
Kompleksitas kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan semakin
diperketat dengan kebijakan penyempurnaan penganggaran
pelaksanaan kegiatan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem
penganggaran terpadu berbasis kinerja agar terdapatpertanggungjawaban yang jelas kepada rakyat. Penyempurnaan
dilakukan secara bertahap, diantaranya melalui kebijakan penggunaan
belanja bantuan sosial.
Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa
konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme
perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi
yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan
berkelanjutan. Sistem penganggaran yang lebih responsif diperlukan
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
5/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam bentuk hasil
pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya
serta mempermudah pencapaian sasaran program pembangunan
pertanian, khususnya subsektor hortikultura secara efektif, efisien,
akuntabel dan terukur.
Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan
anggaran kinerja subsektor hortikultura dan untuk menselaraskan
antara rancangan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan
serta untuk mengurangi terjadinya perubahan rancangan kegiatan yang
semula sudah tersusun, diperlukan suatu acuan pelaksanaan kegiatan
pengembangan agribisnis hortikultura.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang ingin dicapai dari Petunjuk Umum Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015 adalah:
1. Memberikan acuan, kerangka kerja, petunjuk dan tolak ukur bagi
pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura yang berbasis
kinerja.
2. Meningkatkan pemahaman bagi para pelaksana kegiatan dalam
menyusun kegiatan dan anggaran berbasis kinerja.
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pengembangan hortikultura .
4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban dan transparansi serta
tanggung jawab bagi pelaksana kegiatan sehingga memudahkan
pelaporan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengembangan sub
sektor hortikultura.
Sasaran yang ingin dicapai dari buku Petunjuk Umum Peningkatan
Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun 2015
adalah:
1. Terlaksananya kegiatan pembangunan sub sektor hortikultura
sebagai implementasi dari program pembangunan hortikultura.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
6/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
2. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sub sektor
hortikultura, baik antar sub sektor maupun antar pusat dan daerah.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup substansi Petunjuk Umum Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan Tahun Anggaran 2015
meliputi:
1. Sasaran, Program, Strategi dan Kebijakan Pengembangan
Hortikultura Tahun 2015
2. Kegiatan Pengembangan Sub Sektor Hortikultura Tahun 2015
3. Sistem Pelaporan Keuangan dan Perlengkapan
4. Pemantauan (Monitoring), Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
7/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB II
SASARAN, PROGRAM, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SUB SEKTOR HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2015
A. Sasaran
Peran pemerintah pusat maupun daerah sangat menentukan dalam
pengembangan dan penyelenggaran agribisnis hortikultura. Ke depan
peran pemerintah lebih fokus sebagai fasilitator dan dinamisator, dan
lebih mendorong peranan swasta dan masyarakat. Sinergi pemerintah
dan swasta serta masyarakat akan menghasilkan kinerja berupa
peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura yang ramah
lingkungan sehingga dengan adanya sinergitas tersebut akan dicapai
pengembangan hortikultura yang berdaya saing sehingga pendapatan
masyarakat dapat meningkat ke arah yang lebih baik begitu pula dengan
tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Jenderal
Hortikultura mengalokasikan sejumlah anggaran melalui pola penyaluran
dana dekonsentrasi bagi Dinas Pertanian tingkat provinsi beserta UPT-
nya dan dana tugas pembantuan kepada Dinas Pertanian tingkat
kabupaten/kota. Dana APBN tahun 2015 yang sangat terbatas tersebut,
harus digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada prinsip
efektif dan efisien agar sasaran pengembangan hortikultura tahun 2015
dapat dicapai.
Adapun sasaran program pengembangan hortikultura tahun 2015 adalah
meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura yang
ramah lingkungan. Sedangkan sasaran kegiatan per eselon II lingkup
Ditjen Hortikultura adalah :
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman buah yang ramah
lingkungan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman florikultura yang
ramah lingkungan
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
8/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman sayuran dan
tanaman obat yang ramah lingkungan
4. Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura yang ramah
lingkungan
5. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura
yang aman konsumsi, berdaya saing dan berkelanjutan, dan
terkelolanya serangan OPT secara ramah lingkungan dalam
pengamanan produksi hortikultura
6. Meningkatnya Pengelolaan dalam Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Hortikultura.
Secara rinci target produksi dan kinerja pengembangan hortikulturadisajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Target Produksi Hortikultura Tahun 2015
KOMODITAS PRODUKSI
a. Buah
1) Jeruk Siam (ton) 1.587.103
2) Mangga (ton) 2.236.786
3) Manggis (ton) 142.394
4) Durian (ton) 896.125
5) Pisang (ton) 6.392.306
6) Buah-buahan lainnya (ton) 7.970.310
Total Buah (ton) 19.225.025
b. Sayuran
1) Cabai Besar (ton) 1.043.929
2) Cabai Rawit (ton) 735.375
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
9/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
3) Bawang Merah (ton) 1.061.716
4) Bawang Putih 16.397
5) Kentang (ton) 1.296.445
6) Sayuran lainnya (ton) 9.361.118
Total Sayuran (ton) 13.514.981
c. Tanaman Obat
1) Temulawak (ton) 37.448
2) Jahe (ton) 163.050
3) Tanaman Obat lainnya (ton) 342.350
Total Tanaman Obat (ton) 542.849
d. Tanaman Florikultura
1) Anggrek (Tangkai) 21.689.665
2) Krisan (Tangkai) 427.487.181
3) Bunga dan Daun Potong lainnya
(tangkai)
226.839.975
4) Tan. Hias Pot dan Lansekap (pohon) 13.026.904
5) Bunga Tabur (melati) (kg) 23.591.630
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
10/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Tabel 2. Target Kinerja Pengembangan Hortikultura Tahun 2015 *)
No Kegiatan/Indikator Target 2015
I. Peningkatan Produksi dan ProduktivitasProduk Buah Ramah Lingkungan
A. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah (Ha)
B. Registrasi Kebun Tanaman Buah (Kebun)
C. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman
Buah (unit)
6.307
870
615
II. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Produk Florikultura Ramah Lingkungan
A. Kawasan Tanaman Florikultura (M²)
B. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
C. Fasilitas Pengelolaan pascapanen Tanaman
Florikultura (unit)
450.000
50
200
III. Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah
Lingkungan
A. Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)
B. Kawasan Tanaman Tanaman Obat (Ha)
C. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran
dan Tanaman Obat (Lahan Usaha)
D. Fasilitas Pengelolaan Pascapanen Tanaman
Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)
5.553
751
1200
742
IV. Pengembangan Sistem Perbenihan
Hortikultura
A. Lembaga Perbenihan Hortikultura (Lembaga) 160
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
11/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No Kegiatan/Indikator Target 2015
B. Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)
C. Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)
D. Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg)
E. Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang)
950.000
5.700.000
35.000
970.000
V. Pengembangan Sistem Perlindungan
Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
A. Pengembangan Lembaga Perlindungan
Tanaman (unit)
B. Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan (kali)
C. Penerapan PHT (Kelompok)
D. Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)
310
2.045
660
75
VI. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
pada Direktorat Jenderal Hortikultura
A. Lembaga Pengembangan Hortikultura
Penggerak Membangun Desa
(PMD)/Kelompok Tani Pada Area Periurban
(Kelompok)
B. Pelayanan Manajemen (Bulan)
C. Laporan Kinerja (Laporan)
240
12
7
*) Keterangan : Data Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun
2015 -2019 dan Rekapitulasi RKAKL Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2015.
B. Program Pengembangan Hortikultura
Sesuai dengan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran,
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai satu program yaitu
“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan”
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
12/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Secara ringkas program dan kegiatan prioritas Direktorat Jenderal
Hortikultura disajikan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Program dan Kegiatan Utama Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2015
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA
018.04.0
7
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Hortikultura Ramah Lingkungan
1769 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah
Lingkungan
1770 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura
Ramah Lingkungan
1771 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan
Tanaman Obat Ramah Lingkungan
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Ramah Lingkungan
1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Hortikultura
C. Strategi
Strategi yang dikembangkan untuk mencapai sasaran, program dan
kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura diantaranya meliputi :
1. Pengembangan Kawasan/Penataan Kebun
Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang
hortikultura dan Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
13/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
pengembangan kawasan pertanian, sangat jelas tertera bahwa
pemerintah pusat berkewajiban melakukan pengembangan kawasan
hotikultura nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengembangan kawasan
hortikultura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan
agribisnis hortikultura memerlukan keterkaitan antara semua
pemangku kepentingan dalam zone produksi agar proses budidaya
dan pascapanen di basis-basis produksi komoditas hortikultura dapat
berlangsung dengan baik.
Kawasan dalam arti sempit merupakan satu kesatuan wilayah dengan
kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur
ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagaikegiatan usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya,
penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta
berbagai kegiatan pendukung lainnya. Sedangkan dalam terminologi
sub hortikultura, kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu
hamparan areal budidaya hortikultura yang disatukan oleh satu
kesatuan fasilitas infrasturktur ekonomi melalui pendekatan kawasan
diharapkan dapat dicapainya skala minimal pengusahaan untuk
menghasilkan produk yang nantinya sesuai dengan kebutuhan pasardan industri pengolahan.
Pengembangan kawasan hortikultura di tahun 2015 secara umum
akan diimplementasikan melalui kegiatan bantuan sarana produksi,
bantuan sarana budidaya, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan,
dan pembuatan pedoman-pedoman. Pelaksanaan kegiatan tersebut
dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan
didukung oleh dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan DinasPertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu,
pengembangan kawasan hortikultura juga dilakukan melalui
pengembangan taman hortipark dengan pemanfaatan lahan yang
dimiliki negara (pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota). Kegiatan tersebut bertujuan untuk
mengintegrasikan beragam fungsi dari pengembangan komoditas
hortikultura tidak hanya dari aspek peningkatan pendapatan tetapi
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
14/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
juga aspek agribisnis lainnya, edukasi, wisata, serta pelestarian
lingkungan.
Tujuan pengembangan kawasan hortikultura adalah (1) perluasan
kawasan sehingga memenuhi skala ekonomi/komersial; (2)
pemantapan kawasan dengan memperbaiki sarana prasarana
budidaya, panen dan pascapanen, manajemen produksi dan
peningkatan kapabilitas petani dan petugas; (3) peningkatan
produksi dan produktivitas produk, (4) pengembangan
keanekaragaman usaha hortikultura yang menjamin kelestarian
fungsi dan manfaat lahan, (5) menciptakan lapangan kerja, (6)
meningkatkan tata kelola kebun produksi di tingkat petani /
Gapoktan, (7). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, (8)Meningkatkan kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat
pedesaan dan negara, dan (9) Meningkatkan ikatan komunitas
masyarakat disekitar kawasan.
Manfaat dari pengembangan kawasan hortikultura diantaranya; (1)
mempermudah penanganan berbagai komoditas hortikultura secara
terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya, (2) Membuka
kesempatan semua komoditas hortikultura yang penting di suatu
kawasan ditangani secara proposional serta mengurangi keinginan
daerah menangani komoditas prioritas nasional yang tidak sesuai
untuk daerahnya, (3) Menjadi wahana bagi pelaksana desentralisasi
pembangunan secara nyata dengan pembagian dan keterkaitan fungsi
antar tingkatan pemerintah secara lebih proposional, (4) Mendorong
sinergi dari berbagai sumberdaya, dan (5) memberikan insentif bagi
para pelaksana di kabupaten, (6) mempercepat pertumbuhan
pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektorusaha terkait (Backward and forward linkages).
2. Peningkatan Mutu Produk Hortikultura
Peningkatan mutu produk hortikultura merupakan upaya untuk
meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan
petani agar memenuhi standar keamanan pangan, dinamika
preferensi konsumen, dan memiliki daya saing terhadap berbagai
komoditas hortikultura dari negara lain. Kegiatan peningkatan mutu
produk hortikultura akan difokuskan pada penerapan GAP (Good
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
15/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Agriculture Practices) dan GHP (Good Handling Practices), registrasi
kebun/lahan usaha, fasilitasi sarana budidaya dan pascapanen seperti
pendingin, sarana penyimpan, dan distribusi, serta implementasi
inovasi teknologi budidaya yang ramah lingkungan seperti
penggunaan sarana budidaya screen house/netting house pada
sejumlah komoditas hortikultura untuk mengurangi dampak
perubahan cuaca maupun serangan OPT. Disamping itu perlu
harmonisasi standar sistem produksi berbasis GAP dan standar mutu
produk dengan negara tujuan ekspor.
Penerapan GAP melalui SOP yang spesifik lokasi, spesifik komoditas
dan spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan
produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani melaluiproses produksi yang ramah lingkungan agar memenuhi persyaratan
konsumen dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan
produk padanannya dari luar negeri.
Penerapan GAP di Indonesia didukung dengan telah terbitnya
Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/10/2009,
tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur
yang Baik (Good Agricultural Practices For Fruit and Vegetable).
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/ permentan/
OT.140/9/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik
( good agriculture practices for medicinal crops). Dengan demikian
penerapan GAP oleh pelaku usaha/ petani mendapat dukungan legal
dari pemerintah pusat maupun daerah.
Tujuan dari penerapan GAP diantaranya; (1) Meningkatkan produksi
dan produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil hortikultura
termasuk keamanan konsumsi, (3) Meningkatkan daya saing, (4)Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5)
Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan
sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan
kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab
terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7)
Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, (8)
Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen, sedangkan sasaran
yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan,
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
16/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
produktivitas tinggi, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura
berkelanjutan dan peningkatan daya saing.
3. Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura memilikiperan menjamin produksi, mutu, dan keamanan pangan.
Keberhasilan perlindungan tanaman dicerminkan dalam menurunnya
kerusakan dan kehilangan hasil tanaman karena serangan OPT dan
dampak perubahan iklim, serta menurunnya cemaran pestisida dan
bahan berbahaya lain pada produk hortikultura sehingga memenuhi
persyaratan keamanan pangan.
Fungsi perlindungan hortikultura dalam pengamanan produksi dari
serangan OPT dan memperkuat pengawalan mutu produk baik di
tingkat konsumen domestik dan luar negeri sangat penting, utamanya
dalam rangka peningkatan produksi yang berorientasi kepada daya
saing dan pengelolaan OPT secara ramah lingkungan. Pengelolaan
dan pengendalian OPT dalam bentuk gerakan pengendalian OPT
dilakukan bersama-sama petani (beserta kelembagaan kelompoknya
yaitu klinik PHT/PPAH) dan pemerintah (Dinas Pertanian tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota, UPTD BPTPH, LPHP, LPAH serta instansiterkait lainnya sebagai pendamping. Penanganan OPT harus
dilakukan secara ramah lingkungan dengan menggunakan sarana
produksi hortikultura yang ramah lingkungan (pupuk, zat pengatur
tumbuh/ZPT dan bahan pengendali OPT/agens hayati) untuk
menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan
keamanan pangan sesuai amanat Undang-undang Hortikultura
Nomor 13 Tahun 2010.
Penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura akan diarahkan
dalam rangka pengembangan penerapan PHT skala luas ( Area Wide
Integrated Pest Management-IPM , Area Low Pest Prevalence-ALPP
lalat buah), pengembangan agro klinik, pengembangan Musuh Alami
dan Agens Hayati, pengembangan Biopestisida, adaptasi dan mitigasi
iklim serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT).
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
17/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
4. Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura
Keberhasilan pengembangan hortikultura tidak lepas dari
ketersediaan benih hortikultura bermutu. Untuk menghasilkan
produk hortikultura bermutu prima dibutuhkan benih bermutu
tinggi, yaitu benih yang mampu mengekspresikan sifat-sifat unggul
dari varietas yang diwakilinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
sistem perbenihan untuk meningkatkan produksi, memperbaiki mutu
dan distribusi, serta meningkatkan pengawasan peredaran dan
penggunaan benih bermutu dalam kegiatan agribisnis hortikultura.
Penguatan sistem perbenihan akan diarahkan dalam rangka
pengembangan sistem perbenihan yang murah, tepat waktu dan
mudah dijangkau petani.Penguatan kelembagaan dilakukan terhadap kelembagaan
pemerintah yang terdiri Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
(BPSB) dan Balai Benih Hortikultura (BBH), serta kelembagaan
swasta seperti penangkar benih dan produsen benih. Sebagai Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bidang perbenihan, peran BBH
dan BPSBTPH sangat penting dalam penyediaan benih bermutu untuk
mendukung pengembangan kawasan.
Balai Benih Hortikultura (BBH) merupakan institusi penyedia benihbermutu di bawah koordinasi pemerintah daerah yang
bertanggungjawab untuk menjamin tersedianya benih bermutu.
Selain itu, ketersediaan benih bermutu sangat ditentukan oleh
dukungan penangkar yang handal.
Balai Pengawasan Benih dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSB-TPH) merupakan institusi yang membina
sertifikasi dan mengawasi peredaran benih di lapangan.
Penguatan sistem perbenihan juga difokuskan pada revitalisasi balai
benih melalui penyediaan benih sumber sesuai dengan masterplan
pengembangan kawasan dan koleksi varietas serta pembinaan
penangkar, asosiasi penangkar, koperasi penangkar dan perusahaan
benih lokal. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi untuk
meningkatkan pemahaman petani akan manfaat penggunaan benih
bermutu.
Penggunaan benih hortikultura harus direncanakan minimal 2 tahun
sebelumnya, sehingga kebutuhan benih untuk pengembangan
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
18/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
kawasan dapat terpenuhi tepat pada waktunya. Diperlukan
pembinaan baik teknis maupun manajerial kepada
produsen/penangkar benih agar mampu menyediakan benih
bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis, varietas, mutu, jumlah,
waktu, lokasi, dan harga).
5. Penguatan Kelembagaan Hortikultura
Kelembagaan usaha sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar
petani dan daya tawar saing rantai pasok. Untuk itu perlu dibangun
kelembagaan yang mampu memperkuat kerjasama antara kelompok
tani / gapoktan / asosiasi ataupun kerjasama antar pedagang.
Integrasi vertikal merupakan kerjasama antara pelaku usaha dalamsegmen yang berbeda, yaitu antara kelompok tani dengan pedagang,
termasuk di dalamnya kerjasama tri-partite antara kelompok tani,
pedagang dan asosiasi.
Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan
efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan
pengaktifan kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani
(gapoktan) serta asosiasi. Keberadaan gabungan kelompok tani dan
asosiasi akan memudahkan dalam mensosialisasikan, menerapkan
teknologi dan mengakses sumber-sumber pembiayaan, dengan
demikian skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis.
Pemberdayaan kelompoktani dan Gapoktan diarahkan pada
peningkatan kemampuan agribisnis secara keseluruhan, sehingga
tidak terfokus pada aspek budidaya saja.
Pemberdayaan kelembagaan hortikultura diimplementasikan melalui
penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah melalui kelompok tanidan berbagai kegiatan yang menumbuhkan pembinaan agribisnis
hortikultura melalui kemitraan langsung antara tokoh agribisnis
hortikultura dengan kelompok tani hortikultura dan pemebrian
dukungan promosi dan reward kepada kelompok tani unggul.
6. Penanganan Pascapanen Hortikultura
Karakteristik komoditas hortikultura bersifat volumunios
(membutuhkan tempat yang besar) dan perishable (mudah rusak)
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
19/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
sehingga dibutuhkan penanganan pascapanen yang cepat dan tepat.
Hal utama yang timbul akibat penanganan yang kurang tepat dan
cepat tersebut adalah tingginya kehilangan atau kerusakan hasil. Hal
ini disebabkan antara lain penanganan pascapanen produk
hortikultura yang masih dilakukan secara tradisional atau
konvensional dibandingkan kegiatan pra panen. Terlihat bahwa
masih rendahnya kesadaran petani/Gapoktan dalam menerapkan
penggunaan teknologi, dan sarana panen/pascapanen, akses
informasi dalam penerapan teknologi dan sarana pascapanen juga
terbatas sehingga menjadi kendala dalam peningkatan kemampuan
dan pengetahuan petani/pelaku usaha. Penanganan pascapanen
hortikultura secara umum bertujuan untuk memperpanjang
kesegaran dan menekan tingkat kehilangan hasil yang dilaksanakan
melalui pemanfaatan sarana dan teknologi yang baik.
7. Akselerasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan
Akselerasi akses pembiayaan akan diarahkan dalam rangka fasilitasi
kemudahan mendapatkan akses skim kredit seperti KKPE, KUR.
Disamping itu juga diberikan fasilitasi sarana produksi kepada
kelompok binaan penggerak membangun desa (PMD) untukmendukung pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Penguatan
kemitraan juga akan tetap dibangun dengan membangun program
coorporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan
BUMN.
8. Pemasyarakatan Produk Hortikultura
Pemasyarakatan produk hortikultura dimaksudkan sebagai upaya
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsiproduk hortikultura nasional tidak hanya berupa bentuk segar, tetapi
juga berbagai bentuk olahannya. Pemasyarakatan merupakan
investasi jangka panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan pada
periode mendatang. Kegiatan pemasyarakatan hortikultura akan
dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan mendorong
motivasi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.
Tujuan dari adanya pemasyarakatan produk hortikultura diantaranya
1). mengenalkan benih dan produk hortikultura yang unggul dan
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
20/75
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
21/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
9. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap
teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik
embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen;
10. Penguatan akses petani/pelaku usaha hortikultura terhadap pasar
modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen dan
kemitraan usaha.
11. Mendorong investasi hortikultura melalui fasilitasi investasi terpadu,
promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim
usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan
regulasi.
12. Pengembangan dan pengutuhan kawasan hortikultura yang
direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi
terkait.
13. Pengelolaan OPT skala luas ( Area Low Pest Prevalence/ALPP, Pest
Free Area/PFA, Pest Free Production Site/PFPS)
14. Fasilitasi pelaksanaan perlindungan Tanaman Hortikultura
15. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH,
Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT danPPAH)
16. Peningkatan Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
17. Fasilitasi regulasi perlindungan dalam rangka peningkatan mutu dan
daya saing produk hortikultura
18. Sistem pemantauan dan pelaporan, serta analisis Dampak Perubahan
Iklim (DPI)
19. Pestisida biologi/hayati
20. SL-PHT dan Aplikasi teknologi ramah lingkungan
21. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian
yang akuntabel, tranparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif,
pencapaian indikator kinerja secara optimal.
22. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dan sayur
dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
22/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
upaya pencapaian standar konsumsi per kapita yang ditetapkan oleh
FAO.
E. Langkah Operasional
Beberapa langkah operasional untuk pengembangan hortikultura yang
dilaksanakan :
a. Pengembangan kawasan sentra dengan berdasarkan prioritas
komoditas nasional
b. Kerjasama petani dengan perusahaan swasta untuk percepatan
perluasan areal tanaman semusim (melon, semangka dan tanaman
terna) untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor.
c. Pengembangan sentra di luar pulau Jawa terutama komoditas
sayuran (bawang merah, cabai) dan pengembangan buah-buahan
secara luas (manggis, jeruk, durian, alpukat, dll), termasuk produksi
di masa off season (mangga, durian).
d. Peningkatan investasi swasta, melalui ekspansi usaha (HGU) dan
kemitraan petani baik dengan swasta maupun BUMN.
e. Perbaikan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP sertaGHP, penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, fasilitasi
sarana budidaya, panen dan pascapanen.
f. Penguatan sistem perlindungan tanaman, melalui pengembangan
penerapan PHT, antara lain dengan memperkuat surveillance dengan
dukungan teknologi informasi, pengembangan agroklinik, fasilitasi
sarana lab.
g. Penguatan sistem perbenihan melalui peningkatanproduksi/ketersediaan benih yang murah, tepat waktu dan mudah
dijangkau petani serta peningkatan kapasitas kelembagaan (BPSB dan
BBH).
h. Penguatan kelembagaan, antara lain melalui perbaikan manajemen
kelembagaan petani (gapoktan, asosiasi, koperasi) dan
pemberdayaan.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
23/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
i. Fasilitasi kemitraan dengan eksportir, pemasok pasar modern dan
industri pengolahan.
j. Akselerasi akses pembiayaan melalui kredit khusus (Kredit
Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Rakyat) dan
meningkatkan peran swasta untuk investasi hortikultura.
k. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana budidaya, peralatan
pascapanen dan penataan rantai distribusi berupa peralatan
pascapanen (rak kemasan, alat petik, mobile cooling box , gerobak,
copper, outlet berpendingin, gerobak vertical garden, motor roda
tiga).
l. Pengaturan pola produksi terutama sayuran utama (cabai dan
bawang merah).
m. Pemasyarakatan produk hortikultura nasional melalui media cetak
dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah dan sayur.
n. Fasilitasi bantuan packing house / bangsal pascapanen yang
dilengkapi dengan sarana grading.
o. Fasilitasi bantuan untuk pengembangan kawasan berupa: benih,
pupuk, pestisida, mulsa, plastik UV dan shading net .
p. Fasilitasi bantuan sarana budidaya berupa: sarana irigasi, rumah
lindung (screen house) dilengkapi dengan sarana irigiasi, rak tanam,
sarana pencahayaan dan mulsa serta sarana budidaya untuk
antisipasi produksi di musim hujan.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
24/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB III
KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2015
Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya
terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi juga terkait dengan
isu-isu strategis dalam pembangunan yang lebih luas lagi. Sejalan dengan
sasaran yang ingin dicapai dan untuk mendukung pembangunan
hortikultura, pada tahun anggaran 2015 telah dialokasi dana pembangunan
melalui 6 (enam) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1.
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah
Lingkungan (Kode 1769)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka
pengembangan kawasan tanaman buah, pengembangan registrasi
kebun, perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah, perbaikan
mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah,
pengembangan/pembinaan rumah kemas ( packing house) dan
peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah.
Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitas
tanaman buah yang ramah lingkungan.
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman buah
(ha), 2) Registrasi kebun tanaman buah (kebun), 3) Fasilitas
pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis KegiatanPeningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah
Lingkungan.
2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura
Ramah lingkungan (Kode 1770)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka
pengembangan dan pengutuhan kawasan tanaman florikultura,
pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaan
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
25/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
unit usaha, perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman
florikultura, dan peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman
florikultura.
Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitastanaman florikultura yang ramah lingkungan.
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1) Kawasan tanaman
florikultura (m²), 2) Registrasi lahan usaha tanaman florikultura
(lahan usaha), 3) Fasilitas pengelolaan pascapanen tanaman
florikultura (unit).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah
Lingkungan.
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan
Tanaman Obat Ramah Lingkungan (Kode 1771)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka
pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat,
pengembangan registrasi lahan usaha, perbaikan mutu pengelolaanlahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat, perbaikan mutu
pengelolaan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat,
pengembangan registrasi packing house dan peningkatan jumlah
kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat.
Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi dan produktivitas
tanaman sayuran dan tanaman obat yang ramah lingkungan.
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Kawasan tanaman
sayuran (ha), 2). Kawasan tanaman obat (ha) , 3) Registrasi lahan
usaha tanaman sayuran dan obat (lahan usaha), 4) Fasilitas
pengelolaan pascapanen sayuran dan tanaman obat (unit).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan
Tanaman Obat Ramah Lingkungan.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
26/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
4.
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura (Kode 1772)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan
ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu, benih tanaman
florikultura bermutu, benih tanaman obat bermutu, benih tanaman
buah bermutu, peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan
hortikultura dan peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan
hortikultura.
Sasaran kegiatan adalah : berkembangnya sistem perbenihan
hortikultura yang ramah lingkungan
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Benih tanaman sayuran
bermutu (kg), 2). Benih tanaman florikultura bermutu (benih), 3).Benih tanaman obat bermutu (kg), 4). Benih tanaman buah bermutu
(batang), 5). Lembaga perbenihan hortikultura (lembaga).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan
Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura.
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Ramah Lingkungan (Kode 1773)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka peningkatan
pengelolaan OPT, pengelolaan dampak perubahan iklim, peningkatan
kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura,
peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman
hortikultura, peningkatan pemenuhan persyaratan teknis Sanitary
and Phyto Sanitary (SPS) mendukung ekspor produk hortikultura dan
pengembangan Sekolah Lapangan Pengelolaan Hama Terpadu
(SLPHT).
Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya produksi, produktivitas dan
mutu produk hortikultura yang aman konsumsi, berdaya saing dan
berkelanjutan, dan terkelolanya serangan OPT secara ramah
lingkungan dalam pengamanan produksi hortikultura.
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Pengembangan lembaga
perlindungan tanaman (unit), 2). Pengelolaan OPT ramah lingkungan,
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
27/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
3). Penerapan PHT (kelompok), 4). Dampak perubahan iklim
(rekomendasi).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura RamahLingkungan.
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat
Jenderal Hortikultura (Kode 1774)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk fasilitasi dalam rangka pelayanan
manajemen, pengelolaan laporan, pengelolaan dokumen, dan
pemberdayaan konsorsium hortikultura.
Sasaran kegiatan adalah : meningkatnya pengelolaan dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura.
Indikator output dari kegiatan ini adalah: 1). Lembaga pengembangan
hortikultura : Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani
pada area periurban (kelompok), 2). Pelayanan manajemen (bulan),
3). Laporan kinerja (laporan).
Rincian kegiatan ini diuraikan dalam Pedoman Teknis Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal
Hortikultura.
Rancangan agenda pelaksanaan kegiatan skala nasional/regional
untuk mendukung pengembangan hortikultura lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
28/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB IV
STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULURA TAHUN 2015
Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun
Anggaran 2015 mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (unified budget)
dan berbasis kinerja (performance budget). Implementasi anggaran terpadu
berbasis kinerja dimaksud didasarkan pada capaian indikator kinerja
sehingga program pembangunan hortikultura dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan akuntabel. Kegiatan pembangunan hortikultura di daerahdistimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola yaitu pola
dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan.
Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi
kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang
membidangi hortikultura tingkat propinsi dan UPTD (BPSBTPH/BBH dan
BPTPH) sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat
pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk
tahun 2015 dilaksanakan oleh 34 satker pada dinas pertanian propinsi.
Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan
untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang
dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat
kabupaten/kota. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2015
dilaksanakan oleh 138 satuan kerja yang terdiri dari 23 satuan kerja tugas
pembantuan yang dilaksanakan oleh provinsi (TP Provinsi) dan 115 satuan
kerja (satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satkertersendiri (TP Mandiri). Satker TP Provinsi merupakan satker yang melekat
dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan alokasi anggaran di bawah Rp. 1
Miliar. Sedangkan satker TP Mandiri adalah satker yang menerima alokasi
dana sejumlah dan lebih dari Rp 1 Miliar.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
29/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB V
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
Dalam rangka tertib administrasi keuangan serta untuk mewujudkan
pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan Undang-undang RI
Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor : 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 233/ PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.57/PB/2013 tentangPedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,
maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi
Pemerintahan Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan. Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga denganmemproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). Sistem
Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan untuk menghasilkan laporan
keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sedangkan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAKBMN) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik
Negara.
Disamping mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/ barang yang
berada dalam tanggung jawabnya, Menteri/Pimpinan Lembaga juga
melaporkan penggunaan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari
anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasikan kepada daerah
dan/atau Desa. Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan daftar SKPD
yang akan mendapatkan alokasi dana Dekonsentrasi maupun Tugas
Pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
30/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
ditetapkansebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana Dekonsentrasi kepada
Kementerian Negara/Lembaga melalui Gubernur.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi maupun TugasPembantuan dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa laporan
Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN).
Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi sesuai dengan
Hierarki organisasi, baik untuk pertanggungjawaban pengelolaan
Keuangan maupun pengelolaan barang. Unit akuntansi pengelolaan
keuangan/barang terdiri dari :
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)
UAPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/
Lembaga penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I
(UAPPA/B) – EI)
UAPPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat Eselon I
penanggungjawabnya adalah Pejabat Eselon I.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah
(UAPPA/B – W)
UAPPA/B – W merupakan unit akuntansi yang berada pada tingkat
Kantor Wilayah atau unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W,
penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit
Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B – W, untuk UAPPA/B – W
Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk
UAPPA/B – W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Bupati
atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah
melalui kementerian negara/lembaga.
Dalam hal ini untuk Kementerian Pertanian BPTP (Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian) ditunjuk sebagai sekretariat wilayah sesuai
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan
OT.140/9/2008. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
UAPPA/B-W maka ditetapkan organisasi dan tata kerja yang dalam
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
31/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
pelaksanaan kegiatan laporan keuangan tersebut menerima dari seluruh
dana dari bagian anggaran (BA) 018 (Kementerian Pertanian).
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)
UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang) yang memiliki wewenang menguasai
anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung
jawab UAKPA/B adalan kepala satuan kerja. Untuk UAKPA/B
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan
Sistem Akuntansi Instansi, dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Mekanisme Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi
UAPA DITJEN PBN ( Dit . IA )
APPL CENTER DB CENTER
UAKPB UAKPA KPPN
UAPPB -
UAPPB - EI
UAPB
UAPPA -
UAPPA - E1
KANWIL Ditjen PBN
Dit.PA
DITJEN PBN ( Dit PBMKN )
1a
BA - 62,69
4b 3 BA -
62,69
4 Data UAPPA - W 5
4a BA - 62,6
9 5a
6
13
6a BA - 62,69 15
LRA
dan
neraca
Neraca
LRA, LAK
8
14 7
LRA dan Neraca 11
9 10
BA - 62,69 9a 12
Laporan BM/KN
1
UAPA DITJEN PBN ( Dit . IA )
APPL CENTER DB CENTER
UAKPB UAKPA KPPN
UAPPB -
UAPPB - EI
UAPB
UAPPA -
UAPPA - E1
KANWIL Ditjen PBN
Dit.PA
DITJEN PBN ( Dit PBMKN )
1a
BA - 62,69
4b 3 BA -
62,69
4 Data UAPPA - W 5
4a BA - 62,6
9 5a
6
13
6a BA - 62,69 15
LRA
dan
neraca
Neraca
LRA, LAK
8
14 7
LRA dan Neraca 11
9 10
BA - 62,69 9a 12
Laporan BM/KN
1
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
32/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Keterangan :
: arus data laporan (termasuk dana Dekosentrasi dan dana
Tugas Pembantuan)
: arus LPJ APP
: rekonsiliasi data
: pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan
: arus laporan APP
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) yang mengacu kepada
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011
tentang perubahan atas peraturan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan
pedomannya dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
33/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA
A. Pemantauan dan Evaluasi
Prosedur monitoring dan evaluasi mengacu pada hirarki sistem Monev,
dimana hirarki yang lebih tinggi melakukan monitoring dan evaluasi
kepada hierarki di bawahnya secara berjenjang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing. Pemantauan dan evaluasi dilakukan
untuk melihat perkembangan kegiatan, mengamati permasalahan dan
hambatan yang dihadapi, juga dalam rangka menyatukan sistem
kepemerintahan yang baik dan akuntabel mengenai pelaksanaankegiatan dan penggunaan anggaran. Hierarki sistem pengawasan dan
evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.
Keterangan :
Gambar 2. Hierarki Sistem Pengawasan dan Evaluasi
= Monev = Laporan
Sub-sektor/Sub-
program
Program/kegiatan
Program/Kegiatan
BAPPENAS
Kementerian
Unit Eselon I
Kegiatan(Provinsi)
Kegiatan(Kabupaten/Kota)
Sektor/program
Nasional
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
34/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Dalam pelaksanaan program lingkup Ditjen Hortikultura, monitoring dan
evaluasi punya peranan penting antara lain: 1) memberikan informasi
dan gambaran keberhasilan/ kegagalan dan kinerja program dan
institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan
serta penyusunan kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan,
tindaklanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5) sebagai referensi
pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).
Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan,
penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuaijadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan
dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui : 1). Pencapaian kinerja,
2). Output , outcome dan keberhasilan program dan kegiatan, 3).
Gambaran potensi pengembangan, dan 4). Permasalahan yang dihadapi.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti
kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap
laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadapperkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan,
manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil
pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan
pemantauan dan evaluasi.
Pelaksana kegiatan juga diwajibkan menyusun laporan sesuai SK Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.
120/KET/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan PelaporanPelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan dan laporan insidentil
bilamana diperlukan. Jadwal penyampaian laporan dapat dilihat pada
Gambar 4.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
35/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Gambar 3. Hierarki dan Jadwal Penyampaian Laporan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh petugas pusat ke daerah
(terutama pemantapan pelaksanaan kegiatan dari Dana Dekonsentrasi,
Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) dilakukan secara
intensif.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan
kabupaten/kota juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi ke
daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya.
B. Pelaporan Output Fisik (Aplikasi PMK 249/PMK.02/2011)
Untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan hortikultura yang
optimal, sinergis dan terintegrasi, diperlukan pengendalian manajemen
secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib serta evaluasi kinerja
program/kegiatan dengan sumberdaya manusia yang memadai, agar
hasil/manfaat yang diperoleh selaras dengan tujuan dan sasaran yang
SKPD Kab/Kota
BAPPENAS
Sekjen Departemen
Pertanian (Biro yg
Membidangi Monev)
Unit Eselon I
SKPD Provinsi
Sektor/program (tgl 20 bln
berikutnya)
Sub-sektor/Sub-program (tgl 15 bln
berikutnya)
Kompilasi Kegiatan Dana TP (tgl
10 bln berikutnya)
Kegiatan Dana TP (tgl 5 bulan
berikutnya)
Nasional (tgl 25 bln berikutnya)
Kegiatan Dana Dekonsentrasi (tgl
5 bln berikutnya)
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
36/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
diharapkan, serta pemantapan perencanaan pembangunan hortikultura
selanjutnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011
tanggal 28 Desember 2011 tentang laporan evaluasi kinerja dalam
rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas, maka
semua kementerian dan instansi pelaksana kegiatan melalui dana APBN
wajib melakukan pengisian laporan realisasi fisik termasuk progres
tahapan komponen dalam pelaksanaan output setiap bulannya melalui
aplikasi pengisian secara online Laporan PMK 249/2011 pada Website
Kementerian Keuangan. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “ good governance”.
Oleh karena itu petugas penanggung jawab pelaporan wajib
berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura untuk
mengisi laporan tersebut secara periodik setiap bulannya. Adapun,
organisasi pelaksana pelaporan output fisik melalui aplikasi PMK
249/2011 ini adalah sebagai berikut:
a. Petugas
1) Petugas Pusat
Petugas penginput laporan adalah Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Setditjen Hortikultura dengan sumber data dari
pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
2) Petugas Daerah
Petugas penginput laporan adalah petugas yang diberi
wewenang untuk menyampaikan pelaporan dengan sumber
data dari bidang hortikultura dan atau PPK.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
37/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
b. Waktu Penyampaian Laporan
1) Pusat
Pelaporan dilakukan setiap ada perkembangan pada output
kegiatan sesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara
online pada aplikasi PMK 249/PMK 02/2011. Pelaporan
diserahkan secara tertulis setiap bulan pada penanggungjawab
kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura oleh Bagian
Evaluasi dan Pelaporan.
2) Daerah
Pelaporan dilakukan setiap ada perkembangan pada satkersesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara online pada
aplikasi PMK 249/PMK 02/2011. Pelaporan diserahkan setiap
bulan secara tertulis pada penanggungjawab kegiatan bidang
hortikultura oleh petugas pelaporan.
Laporan PMK 249/2011 ini berisi daftar program dan kegiatan berupa
target, realisasi keuangan dan fisik tahun berjalan pada setiap Satker,
yang wajib diisi dan dibuat oleh petugas pelaporan secara online melalui
www.monev.anggaran.depkeu.go.id
C. Laporan Statistik Hortikultura
Salah satu jenis laporan lainnya yang merupakan tanggungjawab Ditjen
Hortikultura selaku pelaksana pembangunan hortikultura di Indonesia
adalah menyajikan gambaran statistik hortikultura. Pengelolaan statistik
hortikultura ditingkat pusat dilakukan oleh badan Pusat Statistik (BPS)
bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data
dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.
Laporan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilaksanakan oleh BPS
Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten
oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui
petugas pengumpul data di kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL.
Pengelolaan statistik hortikultura terdiri dari beberapa tahapan antara
lain; pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai
http://www.monev.anggaran.depkeu.go.id/http://www.monev.anggaran.depkeu.go.id/
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
38/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan
melibatkan berbagai institusi mengacu pada hierarki dan tanggung jawab
masing-masing.
Berikut adalah tugas dan kewajiban masing-masing institusi:
a. KCD/Mantri Tani/Petugas pengumpul data, bertugas mengumpulkan
data dari lapangan (di tingkat kecamatan) dan menyampaikan hasil
pengumpulan data ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas memeriksa kelengkapan
data dan kebenaran isi laporan kemudian membuat rekapitulasi
Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi
Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Selanjutnya
dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota,
untuk kemudian RKSPH tersebut dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi.
Jenis dari laporan statistik pertanian ini menggunakan daftar isian
sebagai berikut:
a. SPH-SBS merupakan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan
semusim,
b. SPH-BST merupakan laporan tanaman buah-buahan dan sayurantahunan,
c. SPH-TBF merupakan laporan tanaman biofarmaka,
d. SPH-TH merupakan laporan tanaman hias,
e. SPH-BN merupakan laporan perbenihan hortikultura.
Pengiriman laporan statistik hortikultura ini dilakukan berjenjang. Untuk
laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RPSPH)
dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktorat Jenderal Hortikulturadapat dikirimkan melalui email ke alamat [email protected] atau
dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal
HOrtikultura c.q Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Jl. AUP No.3 Pasar
Mingggu Jakarta Selatan, 12520.
Laporan RPSPH-SBS merupakan laporan bulanan yang dikirm setiap
bulan paling lambat tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir
untuk Pulau Jawa sedangkan luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah
bulan bersangkutan berakhir. Sedangkan untuk laporan RPSPH-BST, TBF
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
39/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
dan TH merupakan laporan triwulanan yang dikirim paling lambat
tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa,
sedangkan untuk luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah triwulan
bersangkutan berakhir.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
40/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
BAB VII
PENUTUP
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki keuntungan
komparatif (comparative advantage) yang berlimpah khususnya pada
komoditas hortikultura. Namun demikian, dalam merubah keuntungan
komparatif tersebut menjadi keuntungan kompetitif (competitive advantage)
masih ditemui permasalahan yang sangat kompleks dalam agribisnis
hortikultura. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih
komprehensif dan inovatif dalam pengembangan sub sektor hortikultura.
Salah satunya adalah dengan pendekatan pengembangan kawasan
hortikultura dimana fokus pengembangan produksi (on farm) direncanakan
keterkaitannya dengan kegiatan lainnya (off farm) seperti: penanganan
pascapanen, pemasaran, konsumsi dan lain sebagainya.
Agribisnis hortikultura telah secara nyata berkontribusi terhadap
peningkatan kesejahteraan petani atau pelaku usaha terkait dan sentra
produksi hortikultura merupakan pusat pertumbuhan atau penggerak
ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, sub sektor hortikultura
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi regional
yang secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku
bisnis bahkan perekonomian nasional.
Petunjuk Umum Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Produk Hortikultura Tahun 2015 merupakan referensi pelaksanaan
pengembangan sub sektor hortikultura yang didanai melalui DIPA Direktorat
Jenderal Hortikultura tahun 2015. Petunjuk Umum ini selanjutnya juga akan
digunakan oleh pelaksana oleh petugas di Dinas Pertanian tingkat Provinsi
dan Kabupaten / Kota sebagai pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan utama
lingkup Unit Eselon II Direktorat Jenderal Hortikultura akan dijelaskan dalam
Petunjuk Teknis unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.
Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di
Petunjuk Umum ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat
Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
41/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu,
komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh
pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal
capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura.
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
42/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
LAMPIRAN
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
43/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
Lampiran 1. Rancangan Agenda Kegiatan Nasional/Regional T.A. 2015
Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1. Sinkronisasi
Pelaksanaan 2015
dan Koordinasi
Rancangan
Pengembangan
Hortikultura 2016
- Kadisperta Provinsi dan
Kab/Kota
- Wil. Barat
(Sumsel)
- Minggu ke III
Januari 2015
Nasional (3
Hari)
- Kabid Produksi/Horti
Provinsi dan Kab/Kota
- Ka. BPSBTPH - Wil. Timur
(Kalsel)
- Minggu ke I
Februari 2015
Nasional (3
Hari)
- Ka. BPTPH
- Ka. BBH
2. Koordinasi
Penyusunan RKA-
KL/DIPA TA. 2016
- Kabid Produksi/Horti
Provinsi
Makassar - Minggu ke III
Juni 2015
Nasional (3
Hari)
- Ka. BPSBTPH
- Ka. BPTPH
- Ka. BBH
- Kasubbag Progam Dinas
Provinsi
- Operator RKA-KL
3. Koordinasi
Pemantapan RKA-
KL Alokasi
Anggaran TA. 2016
- Kabid Produksi/Horti
Provinsi
Banten - Minggu ke III
Oktober 2015
Nasional (3
Hari)
- Ka. BPSBTPH
- Ka. BPTPH
- Ka. BBH
- Kasubbag Progam Dinas
Provinsi
- Operator RKA-KL
4. Pra- - Bidang Produksi/Horti Jawa Barat - Minggu ke III Nasional (2
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
44/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
Musrenbangtan
Bidang
Hortikultura
Tahun 2016
- Sekdinas Mei 2015 Hari)
5. Koordinasi
Penyusunan DIPA
Petikan TA. 2016
- Kasubbag Progam Dinas
Provinsi
Jawa Barat - Minggu ke IV
November
2015
Nasional (3
Hari)
- Operator RKA-KL
6. Sosialisasi Rencana
Strategis
Pengembangan
Hortikultura
Tahun 2015-2019
- Kabid Produksi/Horti
Provinsi
Jawa Timur - Minggu ke
III/IV Maret
2015
Nasional (3
Hari)
- Pelaku usaha
7. Koordinasi
Penyusunan
Standar Biaya
Khusus TA. 2016
- Kasubbag Progam Dinas
Provinsi
Jawa Tengah - Minggu ke II
Maret 2015
Nasional (3
Hari)
- Operator RKA-KL
8. Sinkronisasi ASEM
Hortikultura 2014
- Petugas data provinsi Bandung Minggu I Maret
2015
Nasional (4
Hari)
- BPS Pusat dan Provinsi
9. Sinkronisasi ATAP
Hortikultura 2014
- Petugas data provinsi Kalsel Minggu I Juni
2015
Nasional (4
Hari)
- BPS Pusat dan Provinsi
10. Penyusunan Angka
Sasaran
Hortikultura
Tahun 2016
- Petugas data provinsi Malang Minggu I
Nopember
2015
Nasional (3
Hari)
- BPS Pusat dan Provinsi
11. Study Ubinan
untuk 3 Provinsi
- Petugas Data Provinsi,
Kabupaten & KCD
2 Kab.
Sampel
dalam 2 Prov.Sampel
Minggu III
April 2015
Regional (3
Hari)
12. Workshop
Pelaporan
Hortikultura
Tahun 2016
Provinsi sesuai wilayah: Wilayah
Barat :
Minggu II April
2015
Nasional (3
Hari)
a. Wilayah Barat - Sekretaris Dinas
Pertanian
Jawa Barat
- Bidang Produksi/Horti
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
45/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
- Petugas Pelaporan
b. Wilayah Timur Kab/Kota sesuai
wilayah:
Wilayah
Timur :
Minggu IV
April 2015
Nasional (3
Hari)
- Bidang Produksi/Horti Surabaya
- Petugas Pelaporan
13 Workshop
Percepatan
Tindaklanjut Hasil
Pengawasan dan
Pemantapan SPI
Provinsi: Jawa Barat Minggu IV Juli
2015
Nasional (3
Hari)
- Sekretaris Dinas
Pertanian
- Bidang Produksi/Horti
Kab/Kota Yang ada
Temuan Itjen
- Bidang Produksi/Horti
- Petugas TLHP
14 Sosialisasi
Pengembangan E-
Form Hortikultura
di 7 Propinsi
(Jateng, Jabar,
Jatim, NTB, Sulsel,
Sumbar & Sumut)
Petugas Rekap Data
Kabupaten Sentra dan
Petugas Propinsi
Jateng, Jabar,
Jatim, NTB,
Sulsel,
Sumbar &
Sumut
Februari -
April 2015
Regional (3
Hari)
15 Apresiasi
Pengelolaan
Keuangan dan
Perlengkapan
Satker Ditjen
Hortikultura
Wilayah Barat
Kasubbag Keuangan dan
PPK satker dinas provinsi
sesuai wilayah
Batam Februari
16 Apresiasi
Pengelolaan
Keuangan dan
Perlengkapan
Satker Ditjen
Hortikultura
Kasubbag Keuangan dan
PPK satker dinas provinsi
sesuai wilayah
Denpasar Maret
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
46/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
Wilayah Timur
17 Koordinasi dan
Rekonsiliasi SAK
dan SIMAK BMN
Lingkup Satker
Ditjen Hortikultura
Semester II tahun
2014
Petugas SAK dan SIMAK
BMN
Yogyakarta Januari
18 Koordinasi dan
Rekonsiliasi SAKdan SIMAK BMN
Lingkup Satker
Ditjen Hortikultura
Semester I tahun
2015
Petugas SAK dan SIMAK
BMN
Batam Juli
19 Apresiasi
Bendahara Satker
Lingkup Ditjen
Hortikultura
Bendahara Penerima,
Bendahara Pengeluaran
dan Petugas BPSBTH
Makassar April
20 Pekan Flora Flori
Nasional (PF2N)
- 32 Provinsi (kecuali DKI)
2. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1 Evaluasi
Pengembangan
Kawasan Buah
- Kabid Produksi
Hortikultura semua Propinsi
penerima bantuan kawasan
pada provinsi di atas
Jawa Timur minggu I
September 2015
Nasional (3
Hari)
- Kabid Produksi
Hortikultura semua
Kab/Kota penerima bantuan
kawasan pada provinsi di
atas
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
47/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
2 Apresiasi
Penerapan GAP
dan GHP
Peserta daerah (32
Provinsi):
Jawa Timur minggu II April
2015
Nasional (4
Hari)
Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau,Sumsel, Babel, Jambi,
Lampung, Bengkulu,
Banten, Jabar, Jateng, DIY,
Jawa Timur, Bali, Sulsel,
Sulteng, Sultra, Sulbar,
Sulut, Gorontalo, Kalbar,
Kalteng, Kalsel, Kaltim,
Kaltara, NTB, NTT, Papua,
Papua Barat, Maluku,
Maluku Utara
Petugas Provinsi yang akan
menjadi Pemandu
Penerapan GAP dan GHP
kepada calon pemandu
penerapan GAP dan GHP
Kabupaten di provinsi
tersebut.
3 Pertemuan
regional Wilayah I
Kabid Hortikultura Provinsi
dan Kabupaten penerima
dana TP pada Provinsitersebut
Sumut minggu IV
Februari 2015
Regional (3
Hari)
Aceh, Sumut, Sumsel,
Bengkulu, Sumbar, Jambi,
Riau, Babel
4 Pertemuan
regional wilayah II
Jateng, DIY, Jatim. Jateng minggu I Maret
2015
Regional (3
Hari)
5 Pertemuan
regional wilayah III
Bali, NTB, NTT Bali minggu II Maret
2015
Regional (3
Hari)
6 Pertemuan
regional wilayah IV
Jabar, Kaltim, Kaltara,
Kalbar, Kalsel, Lampung,
Kalteng, Bengkulu, Banten
Lampung minggu III Maret
2015
Regional (3
Hari)
7 Pertemuan
regional wilayah V
Sulsel, Sulbar, Sultra,
Sulteng, Sulut, Gorontalo,
Papua, Papua Barat,
Maluku, Malut
Sulsel minggu IV Maret
2015
Regional (3
Hari)
8 Apresiasi Petugas Peserta daerah (32 Jabar minggu I Mei Nasional (4
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
48/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
Registrasi Kebun Provinsi): 2015 Hari)
Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau,Sumsel, Babel, Jambi,
Lampung, Bengkulu,
Banten, Jabar, Jateng, DIY,
Jawa Timur, Bali, Sulsel,
Sulteng, Sultra, Sulbar,
Sulut, Gorontalo, Kalbar,
Kalteng, Kalsel, Kaltim,
Kaltara, NTB, NTT, Papua,
Papua Barat, Maluku,
Maluku Utara
Petugas Provinsi yang akanmenjadi auditor Registrasi
Kebun
3. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1. Temu Evaluasi
Pengembangan
Florikultura
Kabid Hortikultura Diperta
Provinsi dan Kab/Kota yang
ada pengembangan
Florikultura
Jateng Minggu ke 1
Nopember
Nasional (3
Hari)
2. Apresiasi PL1 dan
PL2
PL1 untuk SL-GAP/GHP
Florikultura di provinsi dan
PL2 di Kab/Kota
Jabar Minggu ke 2 Mei Nasional (4
Hari)
3. Workshop
Pengembangan
Green City
Petugas Diperta Kab/Kota
yang merupakan lokasi
pengembangan Green City
Palembang Minggu ke 2
April
Regional (3
Hari)
4. Fasilitasi
Pengembangan
Krisan Berdaya
Saing
Petugas Diperta Kab/Kota
sentra pengembangan
krisan, petani krisan dan
instansi terkait dalam
pengembangan krisan baik
pemerintah maupun swasta
Jabar Minggu ke 3 Juni Regional (3
Hari)
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
49/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
5. Workshop
Pemberdayaan
Kampung
Florikultura
Petugas dan pengurus
kelompok tani/nursery dari
kab/kota yang merupakan
lokasi untuk pengembangan
kampung flori
Jabar Minggu ke 2 Mei Regional (3
Hari)
6. Temu Koordinasi
Kawasan
Florikultura
Kabid Hortikultura Diperta
Provinsi dan Kab/Kota yang
ada pengembangan
Florikultura
Jabar Minggu ke 4
Maret
Nasional (3
Hari)
4. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1. Evaluasi dan
Analisa
Ketersediaan
Produksi Sayuran
Aceh, Sumut, Sumbar,
Sumsel, Riau, Bengkulu,
Lampung, Jambi, Jabar,
Jateng, Jatim, DIY, Banten,
NTB, Bali, Kaltim, Kalsel,
Kalbar, Sulsel, Sulut,
Gorontalo, NTT, Kepri (23
Provinsi)
Kaltim Minggu ke 2
Oktober
Nasional (4
Hari)
2. Analisis Sistem
Produksi Sayuran
Aceh, Sumut, Sumbar,
Sumsel, Riau, Bengkulu,
Lampung, Jambi, Jabar,
Jateng, Jatim, DIY, Banten,
NTB, Bali, Kaltim, Kalsel,
Kalbar, Sulsel, Sulut,
Gorontalo, NTT, Kepri (23
Provinsi)
Jawa Tengah Minggu ke 3
Februari
Nasional (4
Hari)
3. Analisis Sistem
Produksi Sayuran
Aceh, Sumut, Sumbar,
Sumsel, Riau, Bengkulu,
Lampung, Jambi, Jabar,
Jateng, Jatim, DIY, Banten,
NTB, Bali, Kaltim, Kalsel,
Kalbar, Sulsel, Sulut,
Gorontalo, NTT, Kepri (23
Provinsi)
Batam Minggu ke 2 Juni Nasional (4
Hari)
-
8/17/2019 Draft Petunjuk Umum Hortikultura 2015
50/75
Direktorat Jenderal Hortikultura
Draft Petunjuk Umum Program Peningktan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan 2015
4. Apresiasi Pemandu
Lapang GAP dan
GHP Sayuran
Aceh, Sumut, Riau, Kepri,
Jambi, Sumbar, Bengkulu,
Lampung, Sumsel, Banten,
Jabar, Jateng, DIY, Jatim,
Kaltim, Kalsel, Kalteng,
Kalbar, Sulsel, Sulut,
Gorontalo, Sulteng, Sulbar,
Sultra, Maluku, Bali, NTB,
NTT, Papua, Papua Barat (30
Provinsi)
Jawa Tengah Minggu ke 3 Juni Nasional (5
Hari)
5. Apresiasi Pemandu
Lapang GAP dan
GHP Tanaman Obat
Aceh, Jambi, Bengkulu,
Sumsel, Jabar, Jateng, DIY,
Kalteng, Jatim, Kaltim, NTT,
Kaltara, Kalbar (13 Provinsi)
Jawa Timur Minggu ke 3 Mei Nasional (5
Hari)
6. Pertemuan
Sosialisasi
Registrasi Lahan
Usaha Sayuran dan
Tanaman Obat
Aceh, Sumut, Riau, Kepri,
Jambi, Sumbar, Bengkulu,
Lampung, Sumsel, Banten,
Jabar, Jateng, DIY, Jatim,
Kaltim, Kalsel, Kalteng,
Kalbar, Sulsel, Sulut,
Gorontalo, Sulteng, Sulbar,
Sultra, Maluku, Bali, NTB,
NTT, Papua, Papua Barat (30
Provinsi)
NTB Minggu ke 1
Agustus
Nasional (3
Hari)
5. Direktorat Perbenihan Hortikultura
No. Kegiatan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1. Forum Perbenihan BBH dan BPSB Kalteng Minggu III
Februari
Nasional (3
Hari)
2. Workshop Produksi
dan Distribusi
Perbenihan
Hortikultura
BBH dan BPSB Jawa Tengah Minggu II
Nopember
Nasional (3
Hari)
3. Revitalisasi
Teknologi
Perbenihan Jeruk
Petugas dan Penangkar Malang Minggu II Maret Regional (3
Hari)