BAB I

PENDAHULUAN

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah

pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang

dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan

yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak

dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan.

Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat

yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi

hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurispudence. Penelahan hukum

secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan

masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur-unsur sebagai berikut :

1.      Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat.

2.      Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas

universal.

3.      Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu

keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.

Di samping itu, pesatnya perkembangan masyarakat , teknologi dan

informasi pada abad kedua puluh, dan umumnya sulit di ikuti sektor hukum telah

menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan

perhatianya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat di mana

hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih

menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang

diperlakukan dalam suatu negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Hukum dan Peranan Sosial

Berbicara efektifitas hukum, Soerjono Soekanto (2011: 26) berpendapat

tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun

sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia.

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau

kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak

atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif”.

Ketaatan seseorang bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan

harapan pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak

atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan

atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep

ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan

dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Bilamana hukum tersebut

berisikan kebolehan, perlu dipergunakan konsep-konsep lain, yakni penggunaan

(use), tidak menggunakan (nonuse) dan penyalahgunaan (misuse); hal tersebut

adalah lazim dalam bidang hukum perikatan.

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk

menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan

wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum  threats 

dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak

ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian

pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai

suatu sikap tingkah laku.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas

hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada

masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut

menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Sanksi merupakan aktual  dari norma hukum yang mempunyai

karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan

memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya.

Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya

dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau

dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat

dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang

dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau

efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.

Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum

tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Hubungan antara hukum dan sikap, agar hukum mempunyai pengaruh

terhadap sikap tindak atau perilaku manusia, perlu diciptakan kondisi-kondisi

yang harus ada, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan,

sebagaimana dikemukakan Friedmann (1975:111) “ a legal act (rule, doctrine,

practice), whatever functions it serves, is message.”

Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan

penerimaan lambing-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan

komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi

perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Masalah sanksi sebagai aktivitas

hukum, Soerjono Soekanto (1985:82) mengemukakan “bahwa kalangan hukum

lazimnya kurang memperhatikan masalah sanksi positif. Sanksi negatif lebih

banyak dipergunakan karena adanya anggapan kuat bahwa hukuman lebih efektif.

Dapatlah dikatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak mempunyai efek yang

bersifat universal. Efek suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena itu

manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut.”

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya

kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa yang penting pada sanksi

negatif adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain

mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan

tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar

efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada

persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma

tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa

kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman

hukuman yang berat ? Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan

hukuman dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih

besar daripada hal itu ditunda.

Ancaman hukuman dalam sanksi negatif akan lebih berpengaruh terhadap

perilaku instrumental dari pada perilaku kriminal ekspresif. Karakteristik suatu

ancaman dan harapan dari sebuah sanksi ialah The nature of the sanction, reward

and punishment, perception of risk and the speed of enforcement. Sanksi secara

konvensional dibagi dalam dua bagian besar yaitu imbalan (reward) dan

penghukuman (punishment).

Reward dan punishment merupakan konsep sanksi yang selalu banyak

didiskusikan oleh semua orang dalam kaitan dengan sebuah pertanyaan mana

yang lebih efektif antara reward dan punishment. Punishment (penghukuman)

kelihatannya tidak sebaik apabila dikenakan suatu reward (imbalan). Kecepatan

dalam memberikan hukuman atau imbalan akan mendatangkan kepastian yang

amat penting dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sangat pelik.

Penghukuman atau imbalan secara lebih awal akan memberikan pengaruh,

dibanding dengan menunda-nunda permasalahannya.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan

bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan

pembahasan tentang peranan penegak hukum terlebih dahulu diketahui tentang

pengertian sistem hukum.

Menurut Friedmann (2001: 8) mengemukakan bahwa sebuah sistem

hukum, pertama mempunyai struktur. Kedua memiliki substansi, meliputi aturan,

norma dan perilaku nyata manusia yang berada didalam sistem itu. Termasuk pula

dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan

baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula.

Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta

harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang

dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (legal culture) adalah

apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan

mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Ancaman hukuman dalam sanksi negatif Lawrence Friedman (2001: 11-

18) selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni:

1. Fungsi kontrol (social control),  yang menurut Donald Black bahwa semua

hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.

2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan

konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian

yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro).

Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan

konflik.

3. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (redistributive function or social

engineering function). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum

untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh

pemerintah.

4. Fungsi pemeliharaan social (social maintenance function). Fungsi ini

berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan susuai

dengan aturan mainnya (rule of the game).

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa fungsi penegakan hukum adalah

untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-

citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku

manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu

undang-unang atau hukum. Pengertian sistem penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto (1985:13) adalah:“…kegiatan menyerasikan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai

yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering),

memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan

hidup”.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata

manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu

interelasi.

Mengenai hal ini, dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan

hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa

“penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan

kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan

masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal

pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wajarlah bila dikatakan

bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum

pidana) merupakan integral dari rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, dalam menghadapi

masalah kriminal atau kejahatan, menurut Djoko Prakoso (1999:12), harus

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur

yang merata materiil dan spirituiil berdasarkan Pancasila. Sehubungan

dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk

menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan

penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman

masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan

hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu

perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituiil atas warga

masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya

dan hasil”.

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai melampaui beban tugas (overbelasting).

Disamping itu, beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan

hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sunar Agus, (2006:19) sebagai

berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang, jangan sampai melakukan kejahatan baik

dengan menakut-nakuti orang banyak (general preventive), maupun

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventive).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan

kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat

bagi masyarakat.

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara,

masyarakat dan penduduk yakni:

1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota

masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak

pidana.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak

efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam

perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau

pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum

itu?

Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang

diungkapkan Dr. Syamsuddin Pasamai, SH., MH., dalam bukunya Sosiologi dan

Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat

erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam

masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku

secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Untuk menmbahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan

hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq, SH., MHum., dalam

bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan

hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga

dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1.      Hukumnya sendiri.

2.      Penegak hukum.

3.      Sarana dan fasilitas.

4.      Masyarakat.

5.      Kebudayaan.

A. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar

hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun

juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang

bertujuan untuk mencapai kedamaian

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat

diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan

perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang

isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara

kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum

perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum

ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak

saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara

perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan

harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga

masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363

KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya

saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya

hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok

perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini

merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

B. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak

hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan

dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan

hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan

kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas

penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum,

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak

hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan

karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan

lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena

kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang

dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami

diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas

wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak

hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat

dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat

minim.

C. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan

yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis

konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam

tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa,

hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum

siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu

luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi

sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan

karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat

membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan

Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja

dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi

yang proporsional ?

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat

penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya

dengan peranan yang aktual.

D. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah

satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung,

dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan

hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan

sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan

hukum.

E. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal

kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat

mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal

pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan

hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik

undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan

oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan

oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah

disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua

faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun

sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai

dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus

diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul

bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang

menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang

terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima

faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi

efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan

atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-

abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerapkali dipermainkan untuk

kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama

sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

Di negeri ini telah banyak contoh-contoh kasus, semisal kasus Ryan yang cukup

menjadi sorotan karena dalam kasus pembunuhan ini terjadi salah tangkap pelaku

yang sebenarnya. Bisa dibayangkan bagaimana penegak hukum bekerja tanpa

bukti awal yang mengeratkan sehingga seseorang ditangkap lalu di tahan.

Mencermati kasus Ryan ini sungguh menarik membahasnya dalam ranah hukum,

dimana profesionalisme penegak hukum yang prosesnya diawali dari Polri, jaksa

dan hakim (penegak hukum), dituntut untuk menjunjung tinggi hukum.

Dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah sekaligus asas praduga bersalah.

Polisi dituntut untuk menjadikan asas ini sebagai suatu bekal dalam bertindak

terutama dalam melakukan penangkapan. Tetapi menurut Prof. Dr. Achmad Ali,

SH. MH. membicarakan asas praduga ini haruslah berhati-hati karena masyarakat

bisa saja keliru memahami, khususnya membicarakan asas praduga bersalah.

Polisi dalam profesionalismenya bekerja bisa saja menganut asas praduga bersalah

karena mungkin telah cukup kuat bukti, namun dalam proses hukum haruslah

mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., dalam bukunya menjelajahi kajian

empiris terhadap hukum, disebutkan Polisilah yang berada pada Garda terdepan

karena Polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga

masyarakat, dibandingkan dengan Penegak Hukum lainnya yang berada “dibalik

tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-hari.

Oleh karena itu sikap dan keteladanan Personal Kepolisian menjadi salah

satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat terhadap

penegak hukum, yang cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka.

Olehnya itu, kualitas dan keberdayaan Polisi menurut Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,

MH., merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya

ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, maka selain faktor-

faktor tersebut, ada juga pandangan lain seperti ajaran realisme yaitu

pengindentikan hukum dengan proses pengadilan.

Salmond, misalnya memperbaiki pandangan kaum positivis, khususnya

uraian Austin tentang wujud atau sifat hukum yang memodifikasi pendekatan

positivisme itu menjadi pendekatan yang realistis.

Salmon mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui

dan diterapkan oleh Negara melalui peradilan. Hukum boleh tumbuh di luar

kebiasaan maupun dunia praktek, tetapi bagi Salmond, ia baru memperoleh

karakter hukum nanti pada saat ia diakui dan diterapkan oleh pengadilan dalam

putusan yang dijatuhkannya.

Menurut Salmond, pengujian hukum yang sebenarnya adalah ketika ia

dilaksanakan oleh pengadilan. Salmond melalui definisi hukumnya yang dikaitkan

dengan Pengadilan, menuntut agar tujuan hukum ditukarkan pada jaminan

keadilan.

Pandangan-pandangan Salmond ini di kecam dan di bantah bahwa

keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum. Dimasa moderen ini, tujuan hukum

seperti yang tampak diterima, secara universal adalah terjaminnya ketertiban di

dalam masyarakat, kebahagian sebesar-besarnya warga masyarakat dan

merekonsiliasi atau penyesuaian antara keinginan seseorang dengan kebebasan

orang lain.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena

keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif

dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si

Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala.

Bahkan ada pula ilmuwan yang pernah mengungkapkan kekecewaannya

selama mengamati pelaksanaan penegakan hukum di Negara yang berlambang

Burung Garuda ini, dengan lantang mempublikasikan pernyataannya dalam suatu

tulisan, bahwa seandainya Negara, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara tidak

peduli pada Penegakan Hukum, maka orang-orang yang cinta hukum tidak boleh

putus asa.

Hal ini, diungkapkan Dr. Syamsuddin Pasamai, SH bahwa dalam bukunya

Sosiologi dan Sosiologi Hukum, dimana pada hakikatnya persoalan efektivitas

hukum mempunyai hubungan yang sangat erta dengan persoalan penerapan,

pelaksanaan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya

hukum benar-benar berlaku secara Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.

Berkenaan dengan morfologi antara efektivitas hukum dengan persoalan-

persoalan di sekitar penerapan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut, tidak

jarang ditemukan ada warga masyarakat yang memvonis bahwa keadaan

Pemerintah (arti luas) di Indonesia, secara empiric mencerminkan bahwa

penerapan pelaksanaan dan Penegakan hukum ternyata masih belum atau kurang

efektif. Hal ini disebabkan fungsi hukum belum dijalankan sebagaimana mestinya

sehingga berakibat tidak dapatnya diwujudkan tujuan-tujuan postif dari hukum.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan

keberhasilan, kemajemukan atau kekujaraban hukum atau Undang-Undang untuk

mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai.

Pandangan L.J. Van Apeldoorn ini, memandang efektifnya suatu hukum

dilihat dari output, bila di sana-sini masih saja terjadi berbagai pelanggaran-

pelanggaran hukum, kriminalitas masih marak dilakukan di mana-mana dengan

berbagai modus operasional baru, maka disinilah hukum dipertanyakan, walaupun

dengan ini dapat saja dibantah bahwa bukan hanya hukumnya saja tetapi termasuk

pelaksanaan hukumnya.

Pertanyaan yang patut untuk dijawab, karena masih saja ada pelanggaran

hukum, kenapa orang masih saja mencuri, kenapa orang masih saja ada yang

membunuh, kenapa masih saja saja orang melanggar lalu lintas, kenapa masih saja

ada yang korupsi dan sederet lagi pertanyaan-pertanyaan yang seakan tidak habis

untuk dipertanyakan, sementara hukumnya yang mengatur jelas dengan sangsi-

sangsinya.

Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat

terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak

hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

C. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

1.  Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum

dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya

pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku

atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara

3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan

kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:23)

bahwa :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan

pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara

yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan

antara suatu kondisi dan akibatnya

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif

artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku

karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-

cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya

suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal

tersebut menurut Mustafa Abdullah (1982:14) bahwa agar suatu peraturan atau

kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah

hukum atau peraturan tersebut

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat termasuk

yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu peraturan daerah dalam

mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen

harus diperhatikan yaitu :

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh

hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan

perubahan masyarakat.

2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju

suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau

dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial

“a tool of social engineering”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo

Sinzheimer (Achmad Ali, 1996:203) bahwa :

Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimuali sejak adanya

kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-

hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun

kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian

rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum

masih efektif dalam pengaturannya.

Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam

masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-

undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan perundang-undangan

termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah sifatnya statis dan kaku.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan

memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti

demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah

mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut,

kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan

perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi

mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

 

2. Efektivitas Hukum

Tujuan efektivitas hukum akan lebih banyak menggunakan optik atau

kacamata sosiologis dari pada optik normatif, namun bukan berarti optik normatif

terlupakan sebab terlebih dahulu harus mengetahui perihal kaidah hukum itu

sendiri dan tujuan dari hukum tersebut, barulah dapat dipahami apakah hukum itu

efektif atau tidak.

Pendapat mengenai efektivitas hukum dapat dilihat dari pendapat Hans

Kelsen (Soleman B. Taneko 1993:49) bahwa:

“teori mengenai efektivitas yang disebut principle of effectiveness yang

menyatakan orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata

kaidah hokum”.

Salah satu aspek pembicaraan efektivitas hukum sering kali dikaitkan

dengan pengaruh hukum terhadap masyarakat inti dari pengaruh hukum terhadap

masyarakat adalah pola perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum

yang berlaku atau telah diputuskan. Jika tujuan hukum tercapai yaitu bila warga

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh

hukum, hal ini dinamakan hukum efektif (Otje Salman, 1989:61).

Selanjutnya menurut Adam Podgorecky (Achmad Ali, 1998:198) mengatakan

bahwa agar suatu undang-undang diharapkan berlaku efektif yaitu :

Penggambaran yang baik situasi yang sedang dihadapi;

1. Melakukan analisis terhadap penilaian-penilaian tersebut ke dalam tata

susunan yang hierarkis sifatnya. Dengan cara ini maka akan diperoleh

suatu pegangan atau pedoman, apakah penggunaan suatu sarana

menghasilkan sesuatu yang positif artinya apakah sarana penyembuhannya

tidak lebih buruk daripada penyakitnya;

2. Verifikasi terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan menjamin

tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki atau tidak;

3. Pengukuran terhadap efek-efek peraturan yang diperlukan;

4. Identifikasi terhadap faktor-faktor yang akan menetralisir efek-efek yang

buruk dari peraturan-peraturan yang diperlukan;

5. Pelembagaan peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga tujuan

pembaharuan berhasil dicapai.

Studi efektivitas adalah suatu strategi perumusan masalah yang bersifat

umum yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara

khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori.

Menurut Donald Black (Soleman B. Taneko, 1993:119) mengatakan bahwa :

Studi-studi keefektifan hukum berbeda satu dengan yang lainnya dalam

jenis-jenis ideal hukum setelah temuan-temuannya dinilai. Pada satu sisi yang

ekstrim adalah studi dampak yang membandingkan antara realitas dan ideal

hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dapat dilaksanakan secara

spesifik. Dua sisi ini alat untuk mengukur hukum mungkin suatu undang-undang

yang tujuannya adalah agak lebih jelas dapat dilihat dari suatu keputusan

pengadilan yang dengan jelas menyatakan kebijaksanaan khusus. Pada akhirnya

ahli sosiologi dapat berusaha untuk membandingkan realitas hukum dengan suatu

ideal hukum, baik yang tidak berdasarkan undang-undang maupun yang tidak

berdasarkan case law. Di sini peneliti menilai materi-materi empirisnya terhadap

standar keadilan seperti pemerintahan berdasarkan hukum. Kesewenang-

wenangan, legalitas atau konsep pembelaan diri yang tidak secara implisit

dicantumkan dalam acara dari konstitusi.  

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang

terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

diharapkan ada, kesadaran hukum yang dimiliki suatu warga belum menjamin

bahwa warga akan menaati suatu peraturan hukum. Kesadaran hukum itu tidak

lain adalah suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh

dan taat pada hukum. Menurut OK. Chairuddin, (1991:104) bahwa kesadaran

hukum dalam masyarakat transisi memberikan batasan tentang kesadaran hukum

itu meliputi, pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum dan

ketaatan terhadap hukum.

Pendapat Laica Marzuki (1995:152) bahwa pengertian kesadaran hukum

yaitu :

Pertama-tama bertitik tolak dari pemahaman yang memandang bahwa kesadaran

hukum merupakan bagian alam kesadaran manusia. Hanya pada manusia yang

berada dalam kondisi kesadaran yang sehat serta adekuat (compos menitis) dapat

bertumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum

bukan bagian dari alam ketidaksadaran manusia, meskipun pertumbuhannya

dipengaruhi oleh naluriah hukum (rectsinstinct) yang menempati wujud bawah

peraaan hukum (lagere vorm van rechtsgevoed).

H.C. Kelman menyatakan bahwa ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya

dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu

aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap

suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang

menjadi rusak.

3. ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seeorang taat terhadap

suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-

nilai intrinsik yang dianutnya (Achmad Ali, 1998:193)

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan                       Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas

hukum merupakan bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma norma

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar benar di

terapkan dan dipatuhi. Untuk mengetahui apakah hukum itu benar benar

diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi beberapa faktor

yaitu :

1.      Faktor hukum

2.      Faktor penegak hukum

3.      Faktor sarana atau fasilitas pendukung

4.      Faktor masyarakat

5.      Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi

dari penegakan hukum itu,juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.

Jadi apabila semua faktor itu telah terpenuhi barulah keadilan dalam

masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya.Karena seperti diketahui bahwa keadilan

adalah tujuan utama dari penerapan hukum.Berarti dengan adanya keadilan

hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektivitas hukum itu

terwujud.

B. Saran

            Bagi para penegak hukum dalam membuat peraturan perundang undangan

harus melihat terlebih dahulu dapat diterimakah hukum itu oleh masyarakat dan

sejauh mana peraturan itu memberikan keadilan supaya terciptanya kepastian

hukum.

DAFTAR PUSTAKA

http://catatanhansenchaniago.blogspot.com/2012/01/fungsi-hukum-dalam-

masyarakat.html

http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektivitas-hukum.html

http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupan-

bermasyarakat.html

http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html