Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GADAR.pdf

7/24/2019 Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GADAR.pdf

1/34

GADAR Medik Indonesia

Basic Trauma & Cardiac Life Support

ETIKA DAN HUKUM DALAMKEPERAWATAN GADAR


2/34



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidakdapat hidup sendiri, melainkanmembutuhkan hidup bersama dalam

masyarakat.

Dalam melaksanakan hidupbermasyarakat tersebut, berlangsung

interaksi yang inten antar anggotamasyarakat.


3/34


4/34



KODE ETIK PROFESI

KESEHATAN Etik berasal dari kata ethics yang berarti

prinsip moral (morale principles) atau

aturan berprilaku (rules of conduct)

Prinsip moral dan/atau aturan berprilaku

tersebut dihimpun dalam suatu pedoman

(code) yang disebut kode etik (code of

ethics).


5/34



Kode etik adalah suatu pedoman yang

mengandung norma-norma dalam berprilaku.Kode etik yang berlaku untuk warga profesi

disebut kode etik profesi.

Setiap profesi mempunyai kode etik profesi.

Kode etik profesi disusun oleh warga profesi.

Sanksi pelanggaran kode etik profesi ditegakkan

oleh warga profesi sendiri.


6/34



KODE ETIK PROFESI KESEHATAN

Kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang

ditemukan dan berlaku bagi kalangan profesi kesehatan.

Dibandingkan dengan profesi lain, kode etik profesi

kesehatan adalah kode etik yang tertua:


7/34


8/34GADAR Medik Indonesia


MACAM KODE ETIK PROFESI KESEHATAN

Macam kode etik profesi kesehatan sesuaidengan macam, jumlah dan jenis profesi

kesehatan yang berkembang disuatunegara.

Untuk Indonesia secara umum dapat

dikelompokan atas 7 macam (PP No 32Tahun 1996).




Kode etik tenaga medis.

Kode etik tenaga keperawatan.

Kode etik tenaga kefarmasian.

Kode etik tenaga kesehatan masyarakat.

Kode etik tenaga gizi.

Kode etik tenaga keterapian fisik.

Kode etik tenaga keteknisan medis.




RUANG LINGKUP KODE ETIK PROFESI

KESEHATAN

Mengatur prilakuwarga profesi,terutama pada waktumenyelenggarakankewajiban profesinya

NO KEWAJIBAN MWA IDI PDGI PPNI

1 Umum 9 pasal 9 pasal 6 pasal -

2 Terhadap

penderita

DalamPraktek

4 pasal

-

5 pasal

-

3 pasal

-

4 pasal

4 pasal

3 Terhadap

masyarakat

- - 4 pasal 1 pasal

4 Terhadap

sejawat

2 pasal 2 pasal 3 pasal 2 pasal

5 Terhadap diri

sendiri

- 2 pasal - -

6 Terhadap

profesi

- - 3 pasal 3 pasal




HUKUMHukum adalah suatu aturan yang mengatur prilaku setiapanggota masyarakat yang bersifat memaksa yangditetapkan oleh pemerintah.

1. Hukum administrasi : izin sarana pelayanankesehatan, izin menyelenggarakan praktik kesehatan

2. Hukum pidana : perbuatan yang bertentangan danatau membahayakan kepentingan umum

3. Hukum perdata : perbuatan yang merugikan orang

lain




HUKUM KESEHATAN Hukum kesehatan adalah bagian

dari hukum umum yang mengatur

prilaku setiap anggota masyarakat,

utamanya anggota masyarakat

kesehatan, yang terkait denganpenyelenggaraan pelayanan

kesehatan

1. Aspek administrasi

2. Aspek pidana

3. Aspek perdata




MANFAAT HUKUM

KESEHATAN

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum

kepada penyelenggara pelayanan kesehatan

2. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum

kepada pemakai jasa pelayanan kesehatan


14/34



Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan

Memantapkan penyelenggaraanpendidikan tenaga kesehatan

Mendorong perkembangan ilmu dan

teknologi kesehatan

MANFAAT HUKUM

KESEHATAN


15/34



RUANG LINGKUP HUKUM

KESEHATAN Terkait dengan macam, jumlah danperkembangan penyelenggaraanpelayanan kesehatan di suatu negara.

Untuk Indonesia, secara umum dapatdikelompokkan atas 8 macam :

1. Sarana Pelayanan Kesehatan

2. Tenaga Kesehatan

3. Komoditi Kesehatan

4. Perikatan Hukum

5. Pendidikan dan pelatihan tenagakesehatan

6. Pengobatan Tradisional

7. Masalah kesehatan Khusus

8. Lembaga peradilan


16/34



RUANG LINGKUP

HUKUM KESEHATAN

Terkait dengan jumlah danperkembanganpenyelenggaraan pelayanankesehatan di suatu negara

Hukum

Kesehatan

Sarana

Pelayanan

Kesehatan

Tenaga

Kesehatan Komoditi

Kesehatan

Perikatan

Hukum

Diklat

Tenaga

KesehatanPengobatan

Tradisional

Lembaga

Peradilan

Masalah

Kesehatan

Khusus


17/34



MATERI HUKUM KESEHATAN

NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM

1 Sarana pelayanan RS, puskemas,balkesmas, poli, apotik,

optik, lab, PP,PB, Dinkes,

LSM Kes, Yay Kes, DonorKes

standardisasi, hak,

kewajiban,

kewenangan,

akreditiasi, lisensi,sanksi

2 Tenaga kesehatan medis, keperawatan,kefarmasian, kesehatan

masyarakat, Gizi,

keterapian fisik,

keteknisan medis

standardisasi, hak,

kewajiban,

kewenangan,

sertifikasi, registrasi,

lisensi, sanksi

3 Komoditi kesehatan sediaan farmasi, alatkesehatan, komoditi lain

standardisasi,

lisensi, produksi,

distribusi, sanksi


18/34



KERANGKA DAN MATERI

HUKUM KESEHATANNO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM

4 Perikatan hukum sarana yankes-saranayankes, sarana yankes,

nakes, sarana yankes-

pasien, sarana yankes-askes, nakes-nakes,

nakes- pasien, nake-askes,

askes-pasien

Hak, kewajiban,

penyelesaian

sengketa

5 Diklat tenagakesehatan

Jenjang, kurikulum, sarana,tenaga, metoda standardisasi,lisensi, akreditasi,

sanksi


19/34



KERANGKA DAN MATERI HUKUM

KESEHATAN

NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM

6 Pengobatan

tradisional

keterampilan, ramuan,

tenaga dalam, ajaran

agama, supra natural

standardisasi, hak,

kewajiban,

kewenangan,

sertifikasi, lisensi,sanksi

7 Masalah kesehatan

khusus

wabah, imunisasi,

kesehatan lingkungan,

aborsi, transplantasi

organ, eutanasia,bedah mayat

standardisasi, hak,

kewajiban,

kewenangan, prosedur,

sanksi

8 Lembaga peradilan lembaga, tenaga, dasar hukum, tatacara, sanksi

B i T & C di Lif S t


20/34



KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Keperawatan gawat darurat adalahbagian dari asuhan keperawatan yangberhadapan dengan pasien yang berada

dalam keadaan gawat darurat(emergensi, kritis)

Asuhan keperawatan gawat darurat /emergensi lazimnya diselenggarakan diUnit Gawat Darurat (Emergency CareUnit)



21/34



Karena asuhan keperawatan gawat darurat

merupakan bagian dari asuhan keperawatan yang

terkait dengan penyelenggaran pelayanan kesehatan

Secara keseluruhan, maka pada asuhan

keperawatan gawat darurat juga berlaku :

Aspek etis (kode etik keperawatan)

Aspek hukum (hukum kesehatan)



22/34



ASPEK ETIS


Aspek etis keperawatan gawat darurat

terkait dengan pasal yang mengatur

tentang kewajiban perawat terhadap

pasien, yang dalam kode etik

keperawatan dibedakan atas dua macam

yakni :

Perawat dan klien : terdiri atas 4

pasal. Perawat dan praktik : terdiri atas 4

pasal.



23/34



PERAWAT DAN KLIEN

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat

dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh

pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin,

aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa

memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya,

adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yangmembutuhkan asuhan keperawatan.



24/34



PERAWAT DAN KLIEN

4. Perawat wajib merahasiakan segala

sesuatu yang diketahui sehubungan

dengan tugas yang dipercayakan

kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh

yang berwenang sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku



25/34



PERAWAT DAN PRAKTIK

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidangkeperawatan melalui belajar terus menerus.

2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang

tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuanserta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yangakurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi

seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi danmemberikan delegasi kepada orang lain.



26/34



PERAWAT DAN PRAKTIK

4. Perawat senantiasa menjunjung

tinggi nama baik profesi

keperawatan dengan selalu

menunjukkan perilakuprofesional



27/34



UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK

KEPERAWATAN Untuk terselenggaranya asuhan keperawatan kritis yang baik,

kedelapan pasal yang tercantum dalam kode etik keperawatan

tersebut harus dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan kode etik profesi yang baik, lazimnya memerlukanpembinaan dan pengawasan.

Dibentuk Majelis Kehormatan Etika Profesi pada setiap organisasi

profesi

Anggota profesi yang melanggar kode etik profesi mendapatkan: Sanksi profesi

Pembinaan kode etik profesi



28/34



ASPEK HUKUM


Aspek hukum keperawatan gawat darurat terkait denganperikatan hukum

Klien datang atau dibawa ke sarana pelayanan kesehatan

Perawat berkewajiban memberikan pertolongan kepada

klien

Terjadi perikatan hukum antara klien dan perawat dalam

bentuk kontrak terapeutik (contract therapeutic)

Masalah yang sering terjadi dalam kontrak terapeutik adalahketidak puasan klien yang salah satu penyebabnya adalah

malpraktik (malpractice)


29/34



30/34



KRITERIA

MALPRAKTIK KEPERAWATAN

Kriteria terjadinya malpraktik dalam

pelayanan keperawatan (modifikasi

dari Bernard Knight, 1972):

1. Adanya kewajiban memberikan

asuhan keperawatan kepada klien2. Adanya pelanggaran terhadap

kewajiban yang seharusnya

dilakukan terhadap klien

3. Sebagai akibat pelanggaran

kewajiban tersebut, timbulkerugian pada klien



31/34



UPAYA MENCEGAH

MALPRAKTIK KEPERAWATAN

Untuk mencegah terjadinya malpraktikdalam pelayanan keperawatan, ada tiga halpokok yang harus dilakukan, yakni:

1. Melaksanakan inform consent : pada

klien yang gawat darurat (emergensi,kritis) sering tidak diperlukan

2. Melaksanakan semua tindakan sesuaidengan standar yang telah ditetapkan

3. Mengisi catatan keperawatan (clientrecord) yang lengkap



32/34



PENUTUP

Baik atau tidaknya pelayanan keperawatan ditentukan antara lain olehbaik atau tidaknya prilaku perawat pada waktu menyelenggarakanpelayanan keperawatan

Pengaturan prilaku perawat, antara lain tercantum dalam Kode Etik

Keperawatan serta hukum kesehatan

Untuk asuhan keperawatan gawat darurat, pengaturan aspek etistercantum dalam 8 pasal. Sedangkan untuk aspek hukum tercantumdalam pasal-pasal yang mengatur perikatan hukum

Apabila kedua pengaturan ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya,akan dapat dicegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan klien(antara lain berupa malpraktik)



33/34





34/34


Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GADAR.pdf

Documents

Transcript of Etika Dan Hukum Dalam Keperawatan GADAR.pdf