FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

LIES ARIANY, SH.,MHhttp://liesahukum.edublogs.org

Fungsi Perwakilan menurut Ivor Jennings

Mempertanyakan dan mempersoalkan

kebijaksanaan pemerintah

1. Fungsi yang bersifat mewakili (Representative function)

2. Fungsi perundang-undangan (legislative function)

3. Fungsi memperdebatkan atau memperbincangkan (deliberative function)

4. Fungsi administratif (administrative function)

5. Fungsi penyelidikan (investigative function)

6. Fungsi peradilan (judicial function)

Fungsi LPR menurut George S Blair

Fungsi LPR menurut Miriam Budiardjo

Fungsi LegislatifFungsi Pengawasan

Fungsi LPR Bintan Saragih

1.Fungsi Perundang-undangan

2.Fungsi pengawasan3.Fungsi pendidikan politik

Fungsi perundang-undangan mencakup pembentukan undang-undang termasuk UU di bidang anggaran negara dan ratifikasi perjanjian dengan negara lain.

Fungsi pengawasan dijalankan untuk mengawasi tindakan dan kebijaksanaan eksekutif

Fungsi pendidikan politik dilakukan melalui pembahasan-pembahasan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kemudian diulas oleh media massa sehingga rakyat dapat mengikutinya dan secara tidak langsung rakyat dididik ke arah warganegara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Fungsi LPR Di Indonesiamenurut Jimly Asshiddiqie

1.Fungsi legislasi (legislatif)2.Fungsi Pengawasan (control)3.Fungsi Anggaran (Budget)

Fungsi pengaturan (Legislasi)

Fungsi Pengawasan (control)

Fungsi Perwakilan atau Representatif

Fungsi LPR secara lebih luas sebenarnya dibedakan dalam 3 macam

:

Fungsi Pengaturan (Legislasi) --- Cabang legislatif adalah cabang kekuasaan pertama

yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Kegiatan pertama-tama adalah untuk mengatur

kehidupan bersama. Karena itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus

diberikan kepada LPR3 hal penting dari Fungsi Pengaturan

(legislasi)1. Pengaturan untuk mengurangi hak dan kebebasan Warga Negara

2. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan WN

3. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara

Pengaturan ketiga hal tersebut hanya dapat

dilakukan atas persetujuan dari WN sendiri, yaitu melalui

perantaraan wakil-wakil mereka di LPR

Fungsi Pengaturan (legislasi) berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat WN dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Karena itu kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat atau oleh norma hukum tersebut

Fungsi Legislasi :

Pasal 20 ayat (1) UUUD 1945

“DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945

“Setiap undang-undang di bahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”

Pada pokoknya, fungsi legislatif itu menyangkut empat bentuk kegiatan sbb:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (Legislative initation);

2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process);

3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang

4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents)

Fungsi Legislasi dewasa ini di LPR telah banyak mengalami kemunduran dalam monopoli inisiatif pembuatan ataupun

penyusunan undang-undang. Pembuatan undang-undang sekarang ini sudah menjadi suatu pekerjaan bersama

antara para legislator dengan pihak eksekutif (pemerintah).

Dalam hampir semua sistem yang ada sekarang, pihak eksekutif telah menjadi cabang kekuasaan yang lebih dominan

pengaruh dan perannya sebagai sumber inisiatif pembuatan undang-undang, padahal

pada saat yang sama mereka juga tetap memegang kendali utama dalam rangka

pelaksanaan UU

Fungsi Pengawasan (Control) ---Kegiatan legislasi oleh negara dapat mengurangi hak dan kebebasan WN,

membebani harta atau kekayaan WN dan mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh

penyelenggara negara

Ketiganya perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh rakyat sendiri. Jika pengaturan

ketiga hal tersebut tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di LPR, maka

kekuasaan di tangan pemerintah dapat terjerumus dalam kecenderungan alamiahnya

untuk menjadi sewenang-wenangan

LPR diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu :

i. Kontrol atas pemerintahan (control of executive)

ii. Kontrol atas pengeluaran (control of expenditure)

iii. Kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation)

Secara rinci fungsi LPR menurut Jimly Asshiddiqie, dibedakan sbb:

1.Pengawasan terhadap penentuan kebijajan 2.Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan3.Pengawasan terhadap penganggaran dan

belanja negara4.Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

dan belanja negara5.Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan6.Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat

publik

LPR pertama-tama harus terlibat dalam mengawasi proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintahan, agar tidak bertentangan dengan UU. Pada pokoknya, UUD dan UU serta peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya mencerminkan norma hukum yang berisi kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum yang lebih tinggi.

Setiap kebijakan baik bentuk maupun penuangannya, isinya maupun maupun pelaksanaannya harus di kontrol oleh LPR.

Demikian pula kegiatan penganggaran dan pelaksanaan APBN, yang terkait dengan kinerja pemerintahan, juga harus dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh LPR

Daya serap anggaran dan pelaksanaan anggaran menurut peraturan peruuan yang berlaku berhubungan erat dengan kinerja pemerintahan.

Pengawasan oleh LPR juga berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat publik tertentu yang membutuhkan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik

Dalam praktek sebenarnya fungsi pengawasan inilah yang harus diutamakan . Apalagi asal mula munculnya konsep LPR dalam sejarah berkaitan erat dengan dengan kata “le parle” yang berarti

“to speak” atau Berbicara.

ARTINYA

Wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan dan pendapat rakyat.

Parlemen sebagai LPR tak ubahnya merupakan wadah dimana kepentingan dan aspirasi rakyat diperdengarkan dan

diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan itu dilaksanakan dengan tepat utk kepentingan

seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili

Fungsi Perwakilan (Representasi) ---LPR tanpa representasi tentulah tidak

bermakna sama sekali

dibedakan

Representation in presence

(Bersifat formal)

Representation in ideas

(Bersifat Substantif,)

Secara Formal---keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik, keterwakilan itu sudah dianggap ada apabila secara fisik dan resmi, wakil rakyat yang terpilih sudah duduk di LPR

Secara substansial--- keterwakilan rakyat itu sendiri baru dapat dikatakan tersalur apabila

kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan

berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh LPR ybs, atau setidaknya aspirasi

mereka sudah benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan

yang ditetapkan dalam LPR