G.1 BARRIER REMOVAL OPERATIONAL PLAN (BROP)

G.1.1. Ringkasan BROP Apa : Sejak perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) dari luasan 40.000 Ha menjadi 113.375 Ha, lahan-lahan petanian (sawah dan kebun) masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kelola kawasan hutan produksi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten. Berubah masuk menjadi kawasan Konservasi TNGHS. Ketidak jelasan status hukum akses masyarakat atas lahan pertanian dan ruang hidupnya, berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk melakukan perluasan lahan pertaniannya. Sementara itu peluang hukum pelibatan masyarakat dalam pengelolan kawasan taman nasional belum terimplemantasi dengan baik. . BR yang akan digunakan adalah Advokasi Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK) untuk mendukung proses zonasi yang disyarakatkan dalam management plan kawasan Taman Nasiona Gunung Halimun-Salak. Tujuan dari strategi ini adalah : 1) Mendorong Pengakuan Model PSDHBM (KDTK & K2LPR) Melalui Skema Pengelolaan Kolaboratif, 2) Membuka ruang dialog antara masyarakat-TNGHS-pihak terkait lainnya, dan antara anggota masyarakat atas isu-isu konservasi, kebijakan yang terkait dengan tata ruang kawasan konservasi dan program pengelolaan kolaboratif. Harapannya melalui strategi ini dari pihak masyarakat akan ada kesepakatan pemahaman atas akses ruang pengelolaan di kawasan konservasi. Dan dari pihak TNGHS akan ada kesepakatan pemahaman atas model-model yang diinisiasi dari masyarakat untuk bisa dijadikan input informasi penetapan Zona Khusus kawasan konservasi TNGHS. Contoh sukses pengelolaan kolaboratif di kawasan konservasi yang sudah ditetapkan sebagai pengelolaan zona khusus adalah penetapan Kawasan Dengan Tujuan Khusus di Propinsi Lampung Barat, yang difasilitasi oleh organisasi LATIN dan ICRAF. Dengan contoh sukses tersebut di atas dan diperkuat dengan kebijakan yang ada, maka strategi yang dipilih adalah sangat rasional diimplementasikan di Kawasan Halimun. Melalui strategi ini, dengan adanya kejelesan status hukum akses masyarakat pada kawasan TN, dan kesepakatan pengelolaan kawasan. Maka ancaman perluasan lahan pertanian masyarakat dapat ditekan. Hasil konservasi yang diharapkan adalah terhentinya perambahan kawasan hutan halimun yang merupakan habitat burung pemangsa endemic-Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi.) menjadi lahan pertanian oleh masyarakat seluas 395,795 Ha pada akhir tahun 2010 Siapa : Kelompok yang disasar adalah masyarakat di 27 kampung-di 3 desa-di 2 kecamata dengan total populasi 10.589 orang. Masyarakat ini adalah yang hidup dan tinggal di dalam kawasan TNGHS, perluasan TN eks Perum Perhutani. 10 kampung yang sudah menginisiasi model pengelolaan KDTK dan K2LPR, 1 kampung sudah dalam tahap kegiatan perencanaan komunis dan 8 kampung sudah dalam tahap pemetaan partisipatif, dan 8 kampung belum disentuh dalam tahapan proses menuju pengelolaan kolaboratif. Sedangan TNGHS dan pihak terkait lainnya juga akan menjadi sasaran target untuk proses pengakuan model pengelolaan koraboratif KDTK dan K2LPR Kapan : Program akan dijalankan dalam kurun waktu kurang kebih 1 tahun. Dimulai pada Juli 2009 dengan fase persiapan ( assessment ulang konsep PSDHBM, pengumpulan data sekunder), fase implementasi (kajian model PSDHBM Vs MKK, verifikasi hasil kajian, diskusi pakar, dialog & Negosiasi, ground checking, penyusunan regulasi fungsi ruang dalam PSDHBM, Penandatangan MoU kesepakatan pengelolaan kolaboratif), fase monev, dan fase reporting Bagaimana : Pelaksanaan program membutuhkan biaya sebesar USD 12.000. Proses penggalangan dana dimulai dari penyusunan dokumen proposal yang kemudian akan diusahakan untuk diajukan kepada pihak Rare

dan atau donor lainnya. Disamping itu diupayakan juga untuk ada kontribusi dari masyarakat, Pemkab, dan RMI. Tim pelaksana program adalah manager kampanye bekerja sama dengan tim dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat-RMI, sukarelawan, masyarakat, staf TNGHS, dan pihak lainnya yang berminat mendukung pelaksanaan kegiatan program ini.

G.1.2 Objektif-Objektif Proyek dan Pelaksanaan Tujuan :

Tujuan proyek ini adalah mendorong adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas upaya masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat. Hasil konservasi yang diharapkan adalah : terhentinya perambahan kawasan hutan halimun yang merupakan habitat burung pemangsa endemic-Elang Jawa (Spizaetus Bartelsi) menjadi lahan pertanian oleh masyarakat seluas 395,795 Ha pada akhir tahun 2010 Objektif : 1. Bulan ke-3 pelaksanaan projek, akan muncul kesepahaman bersama diantara masyarakat atas

konsep KDTK dan K2LPR yang sebagai tools untuk mendapatkan akses pengelolaan di kawasan hutan halimun

2. Bulan ke-7 pelaksanaan projek, akan ada perencanaan kampung dan regulasi-regulasinya yang melibatkan pigak TNGHS terkait dengan konsep KDTK dan K2LPR

3. Bulan ke- pelaksanaan projek, akan ada perumusan kesepakatan antara masyarakat dengan TNGHS dalam skema MoU MKK

4. Bulan ke-10 dan 11 pelaksanaan projek, akan ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak BTNGHS dalam bentuk RTRK.

Metodologi Penilaian BROP

Model-model PSDHBM yang sudah ada (KDTK & K2LPR) akan didorong untuk mendapatkan pengakuan dari pihak TNGHS melalui penanda tanganan nota kesepakatan MoU-MKK. MoU ini kemudian akan didorong untuk menjadi bahan data dan informasi dalam proses zonasi kawasan taman nasional- untuk penetapan zonasi kawasan pemanfaatan tradisional/pemanfaatan lain-lain (?). Di level masyarakatnya. Dari penyepakatan MoU MKK, ini diharapkan akan ada dampak terhadap perbaikan/keselamatan area konservasi yang masuk ke dalam Rencana Tata Ruang Kesepakatan. Yaitu untuk di area KDTK akan muncul luas hutan /leuweung larangan (Area yang tidak boleh diganggu/Konservasi) lebih kurang 74, 44 Ha, Area kebun campuran Kayu dan Buah/Leuweung Dudukuhan (Area Konservasi-Produksi) 234, 121 Ha. Sedangkan untuk di area K2LPR akan terselamatkan Area Kebun Campuran Kayu-Buah/Leuweung Dudukuhan seluas 87, 650 Ha. Dari luasan area yang dijadikan sebagai area konservasi akan terselamatkan 74, 44 Ha, dan akan memungkinkan bagi penyelamatan habitat elang jawa, disamping itu fungsi-fungsi hidrologi juga dapat terselamatkan serta menambah keanekaragaman hayati. Sedangkan dari luasan area koservasi-produksi (leuweung dudukuhan) 321, 770 Ha akan terselamatkan fungsi-fungsi hidrolgi, keanekaragaman hayati juga akan bertambah. Peran monitoring pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dalam memulihkan dan mengurangi degradasi sumberdaya hutan akan terbantukan dengan adanya peran masyarakat melalui mekanisme yang telah ada yaitu berupa patroli leuweung (cara masyarakat setempat mengontrol hutan/leuweung larangan dan kebun campuran Kayu-Buah/Leuweung Dudukuhan). Kondisi atau dampak lain yang diharapkan adalah kecenderungan masyarakat untuk masuk dan mengkonversi area hutan untuk menjadi lahan pertanian akan berkurang, dimana kebun campuran Kayu-Buah/Leuweung Dudukuhan akan menjadi sumber penghidupan masyarakat dan sebagai area yang mengurangi masyarakat masuk area hutan (konservasi). Dalam aspek pemberdayaan akan banyak pihak yang mendukung proses-proses penguatan di masyarakat, pihak Pemda Kabupaten Bogor di harapkan akan mendorong masyarakat melalui mekanisme Sistim Dukungan (SISDUK). Seperti pada lokasi-lokasi yang telah mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Kesepakatan melalui MoU MKK, sedangkan

pihak Working Group Pemberdayaan Departemen Kehutanan mendukung dari aspek apa saja yang tepat pada saat melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi. Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan projek ini adalah :

1. Pertemuan Kampung dengan tujuan menggalang kembali pemahaman masyarakat atas konsep PSDHBM yang sudah diinisiasi (KDTK & K2LPR) dan status hukumnya yang disinergikan dengan prasyarat pengelolaan MKK dari TNGHS

2. Riset Partisipatif dan Observasi lapangan, dengan tujuan untuk meninjau ulang wilayah jangkauan konsep KDTK & K2LPR secara partisipatif bersama pihak TNGHS

3. Dialog dan Negosiasi, dengan tujuan untuk menemukenali peluang-peluang pengelolaan kolaboratif antara masyarakat dengan TNGHS, termasuk perumusan regulasi-regulasinya

4. Semiloka dengan tujuan adanya transformasi serta sharing pengetahuan atau wacana baru bagi masyarakat ataupun kelembagaan yang ada di masyarakat, baik yang ada di sekitar ataupun dari pihak lain diluar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

G.1.3 Implementasi Metodologi

GA. Fase Persiapan GA.1 Kajian Data Sekunder

Berdasarkan apa yang dijelaskan pada metodologi sebelumnya bahwa Advokasi Rencana Tata Ruang Kesepakatan (RTRK) akan dilakasanakan dan di ujicobakan di 2 kampung (Nyungcung dan Parigi) dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGH-S). Namun sebelum advokasi tersebut dilaksanakan akan dilakukan pembelajaran melalui literatur (Studi) yang mengatur keberadaan masyarakat di sekitar kawasan huta, terutama di hutan konservasi. Payung aturan tersebut adalaj kebijakan yang mengatur pengelolaan kolaboratif, referensi kebijakan yang akan dikumpulkan kemudian di kaji adalah Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Masyarakat. Hasil pengumpulan dan kajian tersebut kemudian akan di lihat beberapa hal yang mengatur pengelolaan kemitraan (kolaboratif), kemudian bandingkan di kebijakan yang mengatur Model Kampung Konservasi yang merujuk pada Permenhut No 56 Tahun 2006 tentang Zonasi di kawasan konservasi dan Permenhut No.P.19 Tahun 2004 tentang Kolaborasi di Kawasan Konservasi. Tim yang akan melakukan studi atau penelusuran literatur akan dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Advokasi (PMA) RMI, dalam hal ini akan berkoodinasi denga Direktorat Pengelolaan Sumberdaya dan Informasi RM