lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFmkultas HukrJr-r-l Universifas lndrrresia

HASIL EKSAMINASI

MAIELIS EKSAMINASI

terhadap ,

Penetapan Pengadilan Negeri Padang

No. 93/PDT/P/200 2l PN IPDG

Penetapan Pengadilan Negeri Padang

No. LZ4|PDff lP 12002/PN. PDG

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No,3252 Klp.dtl}}AZ.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang

No, 2L IPDT.G/2003/PN. PDG

Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang

No, 45 IPDT.G/2003 PN. PDG

;

dalam Perkara Permohonan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT, Semen Padang Tbk.

i

Dengan Majelis Eksaminasi:

lohannes Johansyah, S.H.

Abdul Fickar HadjEr, S.H.

Iskandar Sonhadji, S.H.

Kurnia Toha, S,H,, LL,M.

Safri Nugraha, S,H., LL.M,, Phd.

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFakultas' Hukutn Universifas lndanesia

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

f. Latar Belakang

Kasus Semen Padang merupakan lmbas dari permasalahan rsetelah terjadinya perubahan

pemberlakuan sistem pemerintahan daerah dari sistem yang ,semula sentralistik menjadi

pemerintahan daerah yang desentralistik, sehingga timbul gugatan-gugatan terhadap asset

negara yang berada didaerah antara laln tentang seberapa jauh wewenang dan keterlibatan

masyarakat daerah Mtadap asset-asset ...tercebut serta gugatan terhadap kebijakan

Pemerintahan Pusat dalam mengelola asset tersebut.

' Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengelola sebagian asset negara yang ada

di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi kearah privatisasi BUMN yang dianggap layak jual

telah menimbulkan banyak pro dan kontra, karena selama berlaku kerangka hukum perseroan

terbatas terhadap BUMN yang diprivatisasi, maka mekanisme dalam mengambil keputusan

terhadap perseroan ek BUMN tersebut mau tidak mau harus tunduk pada hukum perseroan.

Dalam hal ini mayoritas suara dipegang oleh pemegang saham terbanya( sehingga suara daerah

yang merasa mempunyii asset dasar yang dikelola perseroan, merasa ditinggalkan, karena

memang secara hukum perseroan biasanya daerah tidak mempunyai saham perseroan aquo,

sehingga dalam kasus ini Jika pembahasan hanya diletakkan dengan konteks hukum perseroan

semata-mata maka kedudukan dan apa yang telah dilakukan oleh Semen Gresik telah sesuai

dengan hukum perseroan, tetapi dari sisi penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah

dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam karena

menyangkut masalah rasa keadilan orang daerah, tetapi ini tidak berarti merupakan langkah

pembenaran terhadap langkah-langkah manuver melalui proses hukum dengan cara-cara yang

bertentangan dengan etika yang menjunjung tinggi kejujuran. ,

Oleh karena itu perlu adanya perumusan baru terhadap pengeleloaan asset kekayaan

negara yang ada di daerah, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah baik dari segi

pendapatan maupun segi pengelolaannya, karena dengan cara demikianlah dapat dicegah

pengekplotasian yang berlebihan dengan atas nama keuntungan semata tanpa memperhatikan

pengelolaan lingkungan, yang akhirnya menyebabkan penderitaan masyarakat daerah.

Selain itu, kasus Semen Padang yang berlarut-larut hingga kini sungguh merupakan

cerminan ketidakpastian hukum bagi para investor di Indonesia. Berbagai benturan kepentingan

telah tefiadi di dalamnya, baik mengenai penerapan ketentuan tentang hukum perseroan, hukum

investasi, hukum adat dan berbagai aspek hukum lainnya terjadl dalam kasus tersebut. Berbagai

wama-warni politik ikut juga mewarnai penyelesaian kasus tersebut sehingga menyebabkan

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaF;rkultas Hukunr Univerg,lifas lndrrnesia

kasusnya belum tuntas secara effektif-yuridis. Namun, yanE menjadi fokus dalam eksaminasi jni

hanya penyimpangan hukum yang terJadi pada saat pengaJuan RUPS,.

Pertentangan antpra Direksi yang tama (yang telah diberhentikan melalui RUPSLB)

dengan Direki baru (yang dlangkat melalui RUPSLB yang sama) qencerminkan juga terjadinya

ketldakpastian hukum dalam penerapan hukum perseraan sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini menyebabkan juga

keUdakpastlan hukum bagi pemegang saham PT Semen Gresik selaku pemilik PT Semen padang,

terutama paftner aslng pemegang saham PT Semen Gresik, yaitrl Cemex. Walaupun akhirnya

Direkl baru bisa memasuki areal pabrik melalui suatu proses eksekusi, namun bagaimanapun

kasus Semen Padang lni telah memberikan gambaran yang negatif bagi kepastian hukum untuk

metakukan investasi di Indonesia, karena bagraimanapun kepentingan investor yang mempunyai

Itikad baik untuk melakukan lnvestasi dl Indonesia harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di

Indonesia.

II. Kasus Posisi

Kasus inidimulai pada tanggal 30 April 2002 ketika PT. Semen Gresik, sebagai pemegang

saham mayoritas PT. Semen Padang (99,99o), mengaJukan permintaan tertulis kepada DirekiPerseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB. Berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, RUpS

tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari setelah surat permintaan tersebut

diterima, dalam hal ini berarti selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2002 RUPSLB harus

diselenggarakan. Narnun atas permintaan PT. Semen Gresik tadi, pada tanggal 29 Mei 2002,

Direksi Perseroan menolak permintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Atas penolakan ini,

dengan di'dasarkan pada pasal 67 ayat (1) huruf b dan pasal 67 ayat (2) UUPT, pT. Semen Gresik

mengaJukan permohonan untuk memanggilsendiri RUPSLB kepada Ketua PN padang.

Atas permohonan tersebut, PN Padang menolak seluruh permohonan PT Semen Gresik.

Dalam penetapannya, Ketua PN Padang menyatakan surat PT. SEmen Gresik kbpada Direksi pT.

Semen Padang tidak memenuhi persyaratan formal sebagai suatu surat permintaan pemegang

saham untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Direki PT. Semen Padang karena tanpa

disertai alasan untuk penggantian Direki dan Komisaris sebagaimana telah ditentukan dalam

ketiga pasal tersebut.

Setelah ditolaknya permohonan pertama, PT. Semen Gresik kemudian kembali

mengajukan permintaan tertulis kepada Direki PT. Semen Padang melalui surat tanggal 10 Juli

200? yang isinya kurang lebih meminta kepada Direki Perseroan agar dilaksanakan RUPSLB

dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris. Surat tersebut sudah menyebutkan

alasan rnengaPa perseroan perlu menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian

Direki dan Komisaris, Adapun afasan pokok yang dlsampaikan oleh Pemohon adalah untuk

illasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiafimkulEas Hukum Univglrs'ifms lndrlnesia

meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal. Namun, atas permohonan yang ke-2 ini,

Direki PT Semen Padang iyga menolak mengadakan RUpSLB

Berdasarkan pasal gl ayat (1) UUPT jo pasal 10 ayat (3) AD PT Semen padang

menentukan bahwa anggota Direki dapat diberhentikan kapan saJa oleh RUPS. Demikian pula

halnya dengan Komisaris yang dapat diberhentikan keanggotaannya apabila dianggap perlu oleh

pemegang saham dalam RUPS berdasarkan pasal 101 ayat (1) UUPTjo Pasal 13 ayat (3) AD pT

Semen Padang. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon, sebag'ai Pemilik Saham perseroan,

berhak penuh untuk memherhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris perseroan

sepanjang pemberhentian tersebut dilakukan dalam RUPS, pemberhentian mana tetap dapat

dllakanakan walaupun masa Jabatan dari anggota Direksi dan Komisaris tersebut belum

berakhir.

Kemudian, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan permohonan kepada pN padang

untuk memanggil RUPSLB sendiri, Permohonan kedua PT Semen Gresik juga ditolak oleh pN

Padang yang dalam penetapannya menyebutkan bahwa surat permohonan PT Semen Gresik

kepada Direki PT Semen Padang untuk melakanakan RUPSLB tidak mendapatkan persetujuan

tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, namun hanya ditandatangi oleh

DireKur Utama dan Direktur Keuangan. Hal tersebut menyimpang dan melanggar pasal 12 ayat(3) huruf i AD PT SerneR Gresik (Persero), Tbk. Atas pertimbangan inilah, pN padang

menyatakan bahwa PT. Semen Gresik telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. pN padang

juga menyatakan bahwa surat permohonan tersebut memuat materi permohonan yang sama

dengan makud dan tujuan dengan surat permohonan Pemohon yang peftama, maka pN padang

menilai bahwa surat permohonan pemohon yang kedua dikualifisir sebagai perkara Nebis InIdem,

,Sebagai tindak lanjut atas Penetapan Ketua PN Padang tersebut, maka pT. Semen Gresik

mengaJukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, PT Semen Gresik

menyatakan antara lain: j

- Surat permohonan PT Semen Gresik kepada PT Semen Padang untuk mengadakan RUpSLB

tidak perlu ditandatangi oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama berdasarkan

doktrin tentang Perseroan Terbatas menurut Fred B. G. Tumbuan, dan Chidir AIi, SH yang

pada pokoknya berpendapat, bahwa tindakan hukum Direki yang tanpa persetujuan dari

Komisaris ataupun RUPS walaupun hal tersebut melampaui kewenangannya, dan ternyata

menguntungkan, tindakan tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum bagi

perusahaan.

- PN Padang dalam perkara a guo mengambil alih fungsi.dan wewenang para pemegang

saham setta menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan yang Melanggar

Hukum. Menurut dostrin dari Ny. Retno Wulan, 5H., "Bahwa didalam perkara yang disebut

permohondn/tidak ada sengketa, hakim hanya berfungsi sebagai tenaga tata usaha

negara, dan putusannya bersifat declaratoir/menerangkan saja", sedangkan menurut

illasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFmkulEag HukrJflat Univensitas' lndanesia

penJelasan pasal 67 ayat (4) UUPT, pada pokoknya rnenjelaskan maksud dari ketentuan

pasal tersebut adalah agar kepentlngan para pemegang saham dalam menyelenggarakan

RUPSLB dapat dilakanakan tanpa ada halangan.

- Asas llebis In lderytidakberlaku dalam perkara perdata permohonan. Pertimbangan Judex

Factie "bahwa surat permohonan pemohon tanggal 28 Agustus 2002 dikwalifisir sebagai

Nebis In ldem dan beffiifat sebagal suatu perbuatan melanggar hukum". Pertimbangan

tesebut Jelas telah salah dalam menerapkan hukum karena sisuai pasal 1917 KUHPerdata

yang pada pokoknya mengatur untuk dapat menggunakan kekuatan putusan hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap, permasalahan yang dituntut harus sama, jadi sesuai

dengan aturan pasal 1917 KUHPerdataf azas Nebis In ldem hanya berlaku untuk perkara

sengketa gugahnlYurlsdiffi Contestiosa, dan bukan dalam perkara

permohonan lYurtsddlan Volunbrls, dan Juga pihaknya harus lebih dari satu.

' Atas permohonan kasasl FT Semen Gresik ini, Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon, membatalkan Penetapan PN Padangtanggal 7 September

2002 No L}4lPdtlplilO zlPN. Pd9., dan memberikan ijln kepada pemohon untuk

menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat pergantian susunan Direki dan

Komisaris Perseroan.

Meskipur demikian, masih ada pihak yang mempermasalahkan, tidak hanya keinginan

PT. Semen Gresik untuk mengadakan RUPSLB, tapi juga mengenai kepemilikan saham PT.

Semen Gresik atas FT. Semen Padang. Hal ini terlihat dengan diaJukannya gugatan oleh Yayasan

Minang Maimbau kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. (Tergugat I), Kementrian Negara

BUMN (Tergugat II), Depaftemen Keuangan N (Tergugat III) dan PT. Sernen Padang (Iergugat

IV) pada tanggal 18 Mei 2002. Dengan pengajuan secara Legal Standing, yayasan ini

menganggap bahwa akuisisi yang dilakukan PT. Semen Gresik terhadap PT. Semen Padang

adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Atas gugatan tersebut, t{aJells Hakim mengabulkan gqrgatan provisi'penggugat yaitu

"Menyatakan membekukan segala hak-hal{keistimewaan yang didapat Tergugat I selaku

pemegang saharn" dan "Mer-rcrhtahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan

hukum/perbuatan hukum serta usaha-usaha yang mengatasnamakan pemegang saham dengan

segala hak keistimewaan yang didapatnp."

Walaupun Pufusan Sela PN Padang membekukan segala hak-hak PT. Semen Gresik

terhadap PT. Semen Padang, PT. Semen Gresik tetap menyelenggarakan RUPSLB tanggal 12 Mel

2003 dengan agenda penggantian Direksidan Komisaris PT. Semen Padang. Hasil dari RUPSLB

inipun tldak dapat sdgera dilakanakan karena Direksi dan Komisaris Lama PT. Semen Padang

berpegang pada Putusan Sela PN Padang.

Setelah penyelenggaraan RUPS, PN Padang mengeluarkan Putusan Sela No.

45lPdl.Gl210g/pt'f.pOg. (tanggal 13 Agustus 2003) dalam perkara antara Ir. Erizal anwar Cs

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFnkultms HukurTr Univglrxitmm tndnrresim

selaku pengurus Koperasi KeluarEa besar PT. Semen Padang melawan PT. Semen Gresik dan Ir.

Dwi Soe[iipto Cs (pengurus PT. SP hasil RUPSLB) dan Direksi serta Komisaris PT Semen padang

yang lama yang berisi : a) menolak gugatan provisi Penggugat, b) mengabulkan gugatan provisi

Penggugat Rekonvensi, cj memberi izin Penggugat Rekonvensi selaku Direki dan Komisaris pT.

Semen Padang yang satr untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efeKif

sebagaimana mestinya dalam lokasl dan wilayah kkerja PT. Semen Padang, d) memerintahkan

para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Direki dan Komisaris PT. Semen Padang yang

telah diganti berdasarkan RUPSLB 12 Mei 2003 untuk meninggalkan lokasi dan wilayah kerja pT.

Semen Padang dan menetapkan sanki untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp.10.000.000.perhari seJak putusan ini diucapkan

lwasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFmkultas Hukrrm Unlversitss' lndarresim

BAGIAN KEDUA

ANALISA

I. Materiil

. Hak Pemegang Saham Meminta penyelenggaraan RUpSi

Penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu kewajiban Direki dalam menjalankan

tugasnya dalam rangl<a menguru$ Perseroan. Selain menyelenggarakan RUpS tahunan, Direkijuga waJib menyelenggarakan RUPS lainnya manakala pemegang saham memintanya untukmenyelenggarakan RUPS (pasal66 aytt (3) UU.PT), Permohonan penyelenggaraan RUpS ini harus

rnemuat alasan'alasan diselenggarakannya RUPS yang nantinya akan menjadi agendapembahasan dalam RUPS.

Dalam losus lni, Direki tidak memberikan izln tersebut sehingga pemegang saham

mengaJukar permohonan tersebut kepada tGtua pengadilan Negeri padang.

Menurut kami, penolakan yang dilakukan oleh Direki tersebut bertentangan dengankewaJlhannya, Meskipun telah dljelaskan sebelumnya bahwa UUPT hanya memberikan

kewenangan kepada Direki secara limitatif dan kemudian dalam pasal 63 ayat (1) menegaskan

bahwa wewenang lain yang tldak diberilon kepada Direksi atau Komisaris merupakankewenangan RUPS. Namun hal initidak menjadikan bahwa Direki hanya dapat bertindak sebatasapa yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar saja ataupun sebaliknya Direksi dapatmelakukan tindakan apapun sepanjang udak dilarang oleh anggaran dasar.

Salah satu batasan bagi kewenangan Direki adatah doktrin fiduciary duty. Dikaitkandengan'kasus ini, maka perbuatan Direki yang menolak mengadakan RUpS bertentangan

dengan kewajibannya bahwa Dtrekimelakut<an pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan

Petseroan semata-mata, Kemudiah dalam salah satu atasan pennohonan RUpS yang diajukan pf.Semen Gresik adalah untuk rnenilai kine{a PT. Semen Padang karena menurut pT. Semen Gresik

sebagai pemegang saham hasil produki PT, Semen Fadang masih kurang jika dibandingkan

dengan anak perusahaan PT. Semen Gresik lainnya di industri semen. penyelenggaraan RUpS

dimakudkan untuk meminta keterangan dari Direkidan komisaris PT. Semen padang berkaitandengan kinerja Perseroan. Hal inl dlkarenakan sahh satu kewaJlban Direki adalah untuk dapatmenJalankan Peigeroan hlngga nremberikan keuntungnn bagi perseroan.

Adanya pelanggaran atas kewajiban Direki tersebut maka menurut kami pemegang

saham dapat menggunakan hak derivativenya untuk menuntut Direki apabila tindakan Direkiyang melangga. ke*aJibannya itu dinilai menimbulkan kerugian dalam Ferseroan dengan

didasarkan pasal 85 UUPT ayat (3) UUpr.

lUlasAarakat Pemantau Peradilan IndanesiaHmkultas Huk;um Universitas lndanesim

Sesual ketentuan pasal 91 ayat (f) UU No. I tahun 1995 dan sebagaimana diatur juga

dalam pasal 17 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik lrlBgara, maka anEgota DirekiPT (Persero) sewaktu-waftu Oapat diberhenUkan dari jabatannya berdasarkan keputusan RUpS

dengan menyebutkan alaiannya. Penolakan Direkiterhadap ketentuan itu merupakan perbuatan

melawan hukum terhadiip ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan untuk perbuatan

semacam ini maka kepada DJreksi yang rnenolak mengadakan RUPS dan menolak hasil RUpS

tersebut seharusnya diberikan sanki hukum.

Mengenai pemberhentian Dlreksi dltengah masa jabatannya juga diatur dalam Anggaran

Dasar PT Semen Padang, yaitu dalam pasal 10 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "para anggota

Dlreki diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentlkannya sewaKu-waKu" dan pasal 10 ayat I yaitu: )abatan anggota Dire6iperakhir apablla: e. DihrhenUkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham"

Dalam pasal 91 ayat (2) UU No. 1 tahun 1995 disebutkan keputusan untuk

memberhentikan anggota Direki sebagaimana di makud dalam ayat (1) hanya dapat diambil

setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari dalam RUPS. Sesuai dengan

ketentuan dalam pasal ini, Jika Dlrelai PT Semen Padang merasa keberatan akan penggantian

dirinya maka yang seharusnya dia fakukan adalah tetap menyelenggarakan RUpS dan

mengemukakan alasan keberatan pnggantian dirinya didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan

apabila menurut Direksi pengEantian dirinya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah maka

dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan didasarkan pada pasal 1365 KUH perdata.

Menurut pendapat Kami, terhadap penggantian Direksi oleh RUPS ini tidak perlu

dipeftanyakan alasannya. Direksi diangkat dan diherhentlkan oleh RUPS, pemegang saham

mempunyai hak untuk memberhentikan Direkl ditengah masa jabatannya, terutama jika

pemegang saham menilai kinerJa Direki untuk perusahaan tidak optimal. Jika semua alasan

pemberhentian Direksi selalu dipertanyakan dan Direki yang bersangkutan menolak

mengadakan RUPS untuk penggantian dirinya maka setiap penggantian Direki dapat berakhir dipengadilan.

II. Formll

A. PENETAP,AN PN Padang !{omor 93|PDTlpl2O02/pN.pDG

. Tidak Terpenuhinya Syarat Formll Dalam Permohonan RUpS

Datam pgrkara ini, Perrnohonan yang diajukan oleh Pemohon (Direksi PT. Semen Gresik

(Persero) Tbk), tanggal 5 Juli 2ffi2 adalah tepat karena berdasarkan Pasal 66 ayat (Z) dan (3) Jo.

rL

illasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFcrkultas Huk um Universifas' lndanesia

I

Pasal 67 UUPT. Pemohon adalah Dlreki dari PT. Semen Gresik (Persero), Tbk dimana pemohon

adalah pemllik 332.000,000 lernbar saham Perseroan yang disetorkan (99,9V0 darijumlah seluruh

saham).

Namun permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No.

93lPWlpl200ZlPN/PDG.'Alasan penolakan adalah: Tidak terpenuhinya syarat formil dimana

harus menyertakan alasan dlselenggarakannya RUPSLB tersebut dalam rangka penggantian

Direkidan Komisaris PT. Semen Padang, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3)

UU PTdan pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar PT. Semen Padang.

Bahwa, dalam melakukan ekaminasi terhadap putusan No.93/PDT/P/2002/PN.PDG,

tidak tersedianya mahri buktl P.2 (Surat Permohonan PT. Semen Gresik kepada Direksi PT.

Semen Padang), maka tidak blsa dllakukan evaluasi terhadap surat permohonan RUPSLB dari

Pemohon, sudah cukup alasan atau belum dalam meminta RUPS terhadap PT Semen Padang.

lika dilihat berkas putusan no.93lPDT/P/2002/PN PDG maka memang tidak ada cukup alasan

Pemohon meminta RUPSLB pada Direki PT Semen Padang, untuk penggantian Direbiperseroan.

Namun dengan melihat berkas yang ada, dalam hal ini adalah penetapan hakim,

ditemukan suatu kejanggalan dalam proses permohonan ini. Dalam penetapan ini diketahui

bahwa pennohonan diajukan pada tanggal 5 Juni 2002, sedangkan penetapan sendiri dikeluarkan

pada tanggal 12 Juni 2002. Selain itu berdasarkan keterangan dari pihak Semen Gresik, Hakim

tidak meminta pihak Semen Gresik untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan

permohonannya tersebut. Dalam proses pemerikaan Permohonan lyurisdlctio voluntarls karena

pihaknya hanya satu, maka biasanya berlaku sangat longgaq dimana te{adi komunikasi intensif

dan pemberian toleransi waktu pada Pemohon untuk melengkapi buktFbuktinya sefta meminta

keterangan tambahan jika diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika sudah diberi wa6u

tertentu/saran tertentu ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi baru Pengadilan memutus.

Mengenai hal lni secara formal telah diatur dalam pasal 119 HIR, dimana Ketua pengadilan negeri

harus atau bisa memberikan nasehat kepada pemohon ataui penggugat untuk melengkapi

permohonan ataupun gugatannya. Dengan demikian seharusnya hakim meminta keterangan,

terutama yang berkaitan dengan alasan permohonan menyelenggarakan RUPS.

B. PENETAPAN PN Padang Nomor L24|POT|P/2002/PN.PDG

' Ketua PN Padang Melampaui Batas Kewenangannya Dengan MenyatakanPemohon Melakukan Perbuahn Melanggar Hukum

Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak

dapat diterima. Adapun alasan yang diber,ikan adalah surat permohonan (kedua) PT. Semen

Gresik tanggal 10 Juli 2002, kepada Direki PT Semen Padang uhtuk menyelenggarakan RUPSLB,

yang ditandatangani oleh Satriyo dan Cholil Hasan tanpa adanya persetujuan Komisaris Utama

dan Wakil Komisaris Utama merupakan perbuatan hukum yang menyimpang dan melanggar

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFcrkultas Hukt-rrn U'nilrersffEs lndanesia

pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (ne'rsero), Tbk dan pN padang

mengkuallfislr perbuatan hukum tersebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

dlmana surat terEebut adalah lllegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untukmendukung maksud dan tuJuan permohonan pemohon.

Mengenal masalah pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Semen Gresik yang

menyatakan: "Direksi berhak rnewakili perserqan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala keJadian, mengikat perserban dengan pihafi tain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menJalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun

kepemillkan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk rnempergunakan setiap hak yang

dimlliki oleh setiap Frnegang saham pada setiap anak perusahaan atau perusahaan lain yang

berusaha dalam industrl semen di dalam mana Perseroan mempunyai penyertaan modalnya,

Direlcsi harus mendapat pemtujuan brtulis dari dan atau Akta yang bersangkutan turut ditanda

tanganl oleh Komisarls Utama dan Wakil Komisarls tJtama,,,.dst."

Dari rumusan tersebut menurut pendapat kami, persetujuan dari Komisaris pada Direksi,

dapat berupa persetuJuan tertulis (surat langsung dari komisaris) maupun dapat berwujud AKa

(beriha acara yang ditanda tangani Komisaris).

Pengadilan Negeri merumuskan sebagai"persetujuan tertulis dari dan atau turut ditanda

tangani oleh Komisaris" sehingga hilang kata Akb,

Dengan hilangnya kata akta, seolah olah ijin itu harus berupa persetujan tertulis, atau

turut ditandatangani (surat) oleh komisaris, aftinya menurut pengadilan Negeri, surat tanggal 10

Juli 2002 harus mendapat persetuJuan tertulis atau Komisaris harus ikut dalam tanda tangan

dalam surat,

Menurut pendapat kami hal tersebut keliru, karena persetuJuan itu dapat berupapersetujuan tertulis dalam surat dari Komisaris, tetapi jugn dapat berupa Akta yang memuat

berita acara rapat dirnana Kamisaris h;rdlr dan ikut tanda tangan.

Dengan demikian alasan dimana Pernohon telah mdlakukan perbuatan melanggar

hukurn, dimana surat tersebut adalah illegal karena tidak terdapat persetujuan teftulis atau

tanda'tanEan dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama dalam surat permohonan

tersebut, adalah sangat berlebihan dan melampaui kewenangan PN dalarn memerika suatu

permohonan. Penehpan yang dikeluarkan dalam suatu permohonan seharusnya

adalah putusan yang beruitat dadaratolr atau penetapan saja, dimana istnya adalah

menerlma atau menolak permohonan tersebut. Sedangkan dalam pertimbangannya hakim

menyatakan adanya suati perbualan rnelanggarlmelawan hukum yang dilakukan oleh pemohon.

Salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya kerugian yang diderita oleh

pihak lain. Dalam kaius ini tidak ada pihak lain yang menuntr.lt dengan alasan telah dirugikan

oleh perbuatan Pemohon. DenEan demikian patut dipertanyakan atas kepentingan siapa hakim

frlasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFmkulfas Hukum Univerg,itas lndrinesia

mengkualifisir adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemohon tersebut? OIeh

karena itu pertimbangan haklm lni berleblhan dan tidak pada tempatnya.

Selain itu, Putusan hakim PN Padang yang menyatakan telah terJadinya perbuatan

melanggar hukum yang. dilakukan PT Semen Gresik tidak sepatutnya diberikan karena posisi

Ketua PN Padang adalah rnengabulkan atau tidak permohonan RUpStB yang diajukan oleh PT

Semen Gresik sesual ketentuan UU Ns, l Thhun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan tidak pada

posisi untuk rnemberikan suatu putusan yang mene,tapkan telah terjadinya perbuatan melanggar

hukum oleh Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan pernyataan tentang

dikabulkanltidaknya permoho,nan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut pendapat kami Putusan Pengadilan Negeri

tidak nekal, seolah ada kepentingan yang dilindungi di luar kepentingan Femohon, hal dapat

terlihat dengan Jelas, hilangnya kalimat "akta" dalam menafsirkan pasal 13 ayat (2), dan dengan

menyatakan pernohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, secara tidak tangsung

Fengadilan hendak mengatakan adanya pihak yang dirugikan jika pengadilan memberikan ijin,

pada hal pihak yang dirugikan tidak pernah muncul dalam persidangan.

. Ketua PN Padang Salah Menerapkan Nebis In ldem Dalam Suatu Permohonan

Ketua PN Padang dalam Penetapannya menyatakan permohonan dari Pemohon tidak

dapat diterlma karena perrnohonan tanggal 28 Agusuts 2002 memuat materi yang sama dan

makud tujuan yang sama dengan surat permohonan tanggal 5 Juni 2002, maka pN padang

menilaidan mengkualifikasi sebagai Perkara Nebie In ldem.

Dasar pettimbangan PN Padang yang mengkualifikasi permohonan yang diajukan oleh pT

Semen Gresik (Persero), Tbk sebagai Nebis In ldem adalah keliru, karena kualifikasi Nebis In

Idem adalah dalam hal perkara contentfosa, bukan untuk perkara voluntair. Bahwa, dalam

permohonan hanya satu pihak, sedangkan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran asas nebis in

idem apabila gugatan diajukan terhadap subyek dan obyek gugatan yang sama, dalam

permohonan subyek gugatan tidak ada, yang ada hanyalah subyek pemohon. Oleh karena itu

pengajuan permohonan dua kali tidak memenuhi syarat adanya pelanggaran asas nebis in idem.

Seharusnya Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena

ada beberapa syarat formil yang belum dilengkapi, untuk itulah Hakim dapat menetapkan bahwa

permohonan tetsebut tldak &pat dlt€rlma agar pemohon mengajukan permohonan baru dengan

syarat formil yang telah lengkap. Permohonan baru dalam hal ini adalah dalam hal pendaftaran,

surat permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku

Register dan diberi nomor urut yang baru yang berbeda denlan permohonan yang diajukan

sebelumnya.

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndanesiaFakultas HukrJm Univg:rsftas lndnrresia

C. PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 3252 K/PdtlZOOz

. Kamsl cebagal upaya hukum atao penolakan peniberlan izin RUPS olehPengadllan Negeri.

Dalam Pasal 57 ayat (1) UUPT, ditegaskan bahwa: .

Ketua Pengadttan Negeri yang daerah hukumnya metiputi tempat kedudukan pe*eroan dapatmemberlkan izin kepada pmohon untuk:

a. melakukan sendlrl pemanggltan RIIPS tahunan, atas pemohonan pemegang sahamapabila Direksi atau l(omlsarts tidak menyelenggarakan RWS tahunan pada waku yangtelah ditentukan; atau

b. melakukan sendiri Wmanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2, apabila Direki atau Komlsaris lewatwaktu 30 (tiga puluh) hari terhitung seJak pennintaan ttdak metakukan pemanggilanRUPS lainnya.

. Sedangkan dalam pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa: "Penetapan Ketua

Pengadilan Nqerl mengenai pemberian izin sebagaimana dimakud dalam ayat (l) merupalcan

penetapan instansi peftama dan terakhlt"'

Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, upaya hukum yang dapat ditakukan atas suatu

penetapan adalah upaya hukum Kasasi. Namun, apakah terhadap permohonan seperti yang

termakud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT tersebut diatas dapat dimintakan kasasi?

Menurut pendapat kami, terhadap permohonan tersebut dapat dimohonkan kasasi ke

Mahkamah Agung berdasarkan pasal 30 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang

menyatakan:

MA dalam tlngt<at kasast memfutalt<an putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan darisemaa Llngkungan peradilan krena:

a, Tldak berwenang afiu melampaui babs wewenang;

b, Salah dalam menerapkn a u rnelanggar hukum yang berlaku;

c, lalai memenuhl syarat-syarat ltang diwajiblan oleh peraturan perundang-undangan yangmenganarm kelalaian ltu dengan batalnya putumn yang bersangkubn.

Dalam kasus Semen Padang, PT Semen Gresik (Persero), Tbk mengajukan permohonan

kasasl atas penetapan PN Padang No. 124IPDT/P120A2/PN PDG yang menolak permohonan pT

Semen Gresik (Persero), Tbk untuk mengadakan BUPS. Makamah Agung dapat menerimapermohonan kaeasi Ini berdasarkan paeal 30 UU No.14 tahun 1985 tersebut diatas,

karena PN Padang telah *alah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang

berlaku yaltu dalam penetapan a quo, PN Padong telah menitai dan mengkuatifikasisuatu permohonan.sebagai perkara Nebb fn fdem.

:

Dalam kasus ini Mahkamah Agung tidak hanya membatalkan penetapan a quo

tetapi juga mengadlll eandiri. Pasal 30 UU No 14 tahun 1985 menyebutkan bahwa "Iy'24

dalam tingkat kssl membablkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua

Masgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFnkultas Hukurn Univglrsiitas lndanesia

llngkungan petadllan..' Di hln pihak, pasal 52 UU No.14 tahun lg85 menyebutJon bahwa:

"Dalatn mengambtl pufrtxn, kbhkarnah Agung tldak tedbt pda alasan-alasan yang diajukan

oteh pmalnn lasst A*nbWt mematat alasanalasan hukum laln', f,imana pasal ini menjadi

dasar bagiHaklm-Hakim Agung untuk mengadilisendlrlsuatu perkara yang dlmohonkan kasasi,

Dengan dldasarken pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985 tersebut, maka MA dapat

mengadlli sendld suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti pemerikaan atas

perkara tersebut dllakukan tidak hanya terbatas pada alasan-alasaniyang dikemukakan pemohon

dalam memori kasasi. Dengnn demlkfan MA akan menempatkan dirinya sebagai Pengadllan

Negerlyang kemudian memeriksa dan mengeluarlon suatu putusan dimana dalam kasus ini MA,

dalam putusannya, memberikan izin penyelenggaraan RUPSLB kepada PT. Semen Gresik.

Sebenarnya pengertian'mengadill sendiri'dalam pasal 52 ini plakanaannya terikat dengan

pasal 30, sehlngga MA tidalr berwenang untuk memeriksa fakta-faKa yang ada. Namun dalam

perkembangannya, hal inl telah serlngkall diterobos, bahkan di negeri Belanda pun MA telah

dianggap memiliki kewenangan untuk memerika kembali fakta-fakta selayaknya Pengadilan

Tingkat Pertama. Flal inilah yang kemudian menJadikan MA sebagai Pengadilan Tingkat Ketiga

(melalul Kasasl) dan kemungkinan tlngkat keempat (melalui peninjauan kembali).

D. PUTUSAN EEIA Nomon 2UPW.6|2003/PN.PDG.

. . Penggugat Udak memenuhl syarat pengatuan Legal Standlng

Untuk dapat mengaiukan gugatan secara iegal standing, maka pihak penggugat harus

memenuhl syarat syarat yang ditetaplon oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia,

rnengenal syarat legal standing lni dlatur dalam beberapa peratumn yaitu: pasal 3g ayat (3) UU

no. 23 Tahun 1997 Tentarg Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 46 ayat (1) UU no. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan l$nsumen, pasal 73 ayat (1) Ul{ no. 41 tahun 1999 Tentang

Kehubnan' Fada intinya dalam hal pengajuan gugatan legal standing maka penggugat harus

memenuhi krlteria sebagai berikut:

- berbentuk badan hukum atau yayasan;

' dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan

dengan tegas bahwa tuJuan didirikannya organisasi tersebut adalah

sesual dengan kepenUngan yang disampaikan dalam gugatannya;

telah melaksanalon kegiatan ssual dengan anggaran dasarnya.

Dalam kasus t/ayasan Minang Malmbau yang mengajukan gugatan tqat sbndtng,

Yayasan Mlnang Maimbau telah memenuhl persyaratan bahwa yayasan Minang Maimbau adalah

sebuah badan hukurn yang didkikan herdasarkan akta notarls Indra Jaya, SH. Nomor 198 tanggal

31 Januarl 2003.

iliiisUaraXat Pemantau Peradilan IndonesiaFmkultas Huk;um Universitas lndsrresia

t

Yayasan Minang Maimbau Juga telah memenuhi kriteria sebagai yayasan yang memiliki

tuJuan yang seJalan dengan gugatan. TuJuan yang dimaksud 'adalah sebagaimana yang

tercanturn dalam anggaran dasarnya. Penggugat merupakan yayasan yang berdiri atas akta

notaris no. 198 tanggal 3tr Januari 2003 dan memiliki tujuan maksud dan tujuan membantu

Pemerinbh dan Negara indonesfa dalam bidang kepedulian terhadap asset Nqara di Sumatera

Barat. Untuk mencapai makud dan tujuan tersebut yayasan dapat melakukan kegiatan usaha:

1. MengaJak masyarakat untuk mengawasi jalannya : pembangunan diSqmatera Barat, agar pembangunan berjalan effektif dan effisien danbenar-benar bertujuan untuk keseJahteraan rakyat,

2, MengaJak masyarakat untuk peduli terhadap asset negara di SumateraBarat dalam bentuk memelihara dan menJaga Asset tersebut untukkepentingan ralryat banyak.

3. Mengajak masyarakat untuk mengawasi pembangunan di Sumatera Baratagar berJalan effeKif dan effisien dalam lingkup perduli terhadap assetNegara,

4, Mengajak masyarakat untuk mempenuangkan kembali asset-asset negarayang berada di Sumatera Bamt yang beralih kepemilikann danperuntukkannya secara tidak sah dan tidak wajar.

5. Mengadakan kaJian.kaJlan hukurn dan langkah-langkah hukum untukmengembalikan asset Negara di Sumatera Barat yang telah beralih haknyasecara tidak sah menurut hukum.

Ada beberapa halyang menarik perhatian kami mengenai hal ini. Dari prespeKif hukum

positif, Yayasan Minang Maimbau Udak mempunyai kepentingan hukum/hak gugat untuk

mengajukan gugatan ke PN Padang dalam kaitannya dengan kepemilikan saham PT Semen

Padang. Hal inl dlsebabkan tidak adanya dasar hukum posltif yang memberikan kewenangan

kepada Yayasan Minang Maimbau melakukan gugatan tegat standing, Hukum positif yang

mengatur tentang keuangan nggara baik ICVr, maupun peraturan perundang-undangan lainnya

tidak memberikan kewenang€n bagl Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengaJukan gugatan

lgat sbndhg, Dan kalaupun Yayasan MinanE Maimbau fienganatogikah kedudukannya

sebagaimana LSM dalam bidang lingkungan hidup menurut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup,

maka Yayasan Minang Maimbau belum memenuhi syarat dalam arti belum terbukti adanya

keglatan.keglatan sebagalrnana disebutlon dalam Anggaran Dasarnya, karena disamping

Yayasan Minang Maimbau. inl instltusl yang baru didirlkan, juga nampak pendiriannya hanya

sebagai respon atas permasalahan "permohonan izln RUPSLB penggantian Direki dan Komisaris

PT Semen Padang" saJa. Selain ltu, Yayasan Minang Maimbau berdiri setelah timbulnya kemelut

antara Direksl PT Sernen Padang dengan pemegang saham PT Semen Gresik (Persero) Tbk, oleh

karena itu sebagal Penggugat hgal standing, penggugat harus membuktikan terlebih dahulu

pngakuan darl masyqrakat setempat, hal ini belum terllhat padb diri Penggugat, oleh karena itu

Penggugat menurut pendapat kaml belum sepantasnya melakukan gugatan legal standing.

' F;:kultas Huk:Ltrt Universitas lndanesia

E: |UTUSAN SELA No.45/PDT.G/20O3.PN.PDG

. Error ln Percona Pada Gugatan Rekonpenci t

Perkara antara Ir, ErizalAnwar Cs selaku pengurus Koperasi Keluarga besar pT. Semen

Padang melawan PT. SeJnen Gresik dan Ir. Dwi Soe$ipto Cs (pengurus PT Semen Padang hasil

RUPSLB) sebagai Tergugat I-KI, dan Direkl serta Komisaris PI- Semen Padang yang lama

sebagal Turut Tergugat.

Datam ketentuan Pasal 132 a HIR dinyatakan bahwa hak inengajukan gugatan kembali

oleh pihak tergugat kepada penggugat asal dapat dljalankan dengan mengajukan gugatan

rekonpensl. Dalam pu-tusan sela Nq. 45lPCIT.Gl2003lPN.Pdg, pihak penggugat asal adalah

l$perasi Keluarga Besar $emen Padang selaku pemegang I (satu) lembar saham dalam pT

Semen Padang, bukan Direksi dan Komisaris PT Semen padang.

Dalam rekonpensf tergugat asal seharusnya tidak dapat mengajukan gugatan terhadap

pihak lain, keuali kepada pihak penggugat asal, yaitu Koperasi Keluarga Besar Semen padang,

Ternyata dalam gugatan rekonpensl, pihak tergugat asal (penggugat rekonpensi) mengajukan

gugatannya kepada pihak lain, yaitu Direki dan Komisaris PT Semen padang.

Menurut kami, MaJelis Hakim PN Padang telah keliru memberikan pertimbangan hukum

"Atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat II ampl dengan )O datam Konpensl menJadi para

Penggugnt dalam Rekonpensl gdangkan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat I dalam

Rekonpensl dan turut TArgugat I datam Konpensl menjadi Tergugat II dalam Rekonpensi sefta

turut teryugat II dalam Konpnsl menJadi tergugat III dalam Rekonpensi." Datam hal ini

seharusnya maJells hakim sepatutnya mengetahuibahwa diantara para tergugat dalam konpensi

tidak dapat dtajukan sehagai tergugat dalam rekonpensi (Lihat pasat 132a HIR).

Dengan demlkian, menurut kami, MaJells Hakim PN Padang telah keliru mengabulkan

gugatan rekonpensi yang diaJukan oleh pihak tergugat asal (Penggugat rekonpensi) tersebut di

atas.

. Penerapan Dwangeom Dalam Putusan Provlsi

Bahwa, putusan provlsi adalah merupakan putusan menyatakan status quo terhadap

suatu keadaan, penguasaan atas suatu barang selama belum adanya putusan akhir, dalam

putusan sela perkara inl, PerEgugat Rekonvensi dilobulkan tuntutan Provisiantara lain:

"Memerintahkan para Direksi dan Komisaris PT Semen Padang untuk segera

menlnggalkan lokasi dan wilayah kerJa PT Semen Padang terhitung semenJak Putusan provisi ini

diucapkan Jika perlu dengan bantuan aparat yang berwajib ".

"Apablla Telgugat II dan tergugat II dalam Rellonpensi melanggar atau lalai

melalcanakan isi putdsan provisl lni dikenakan sanksi untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesa r Rp. 10,0i0.000.perhari seJak putusan lni d I ucapkan ".

Mbsgarakat Pemantau Peradilan IndsnesiaFpkultas Huk um Universifas Indanesia

!

Pasal 180 HIR, menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu

atau serta mer[a, antara laln apabila ada putusan provlsi. Sehingga Semua putusan provisi harus

dilakanakan secarc serta,.merta, Dengan slfat serta merta ini seharusnya ekekusi atas putusan

provlsi dapat dilakukan tanpa perlu adanya sanki dwangsorn. Kemudian yang menjadi

pertanyaan adalah mengaFa dalam putusan provisi ini Hakim menyertakan sanki dwangsom

apabila Tergugat II dan Tergugat II dalam Rekonpensi tidak melakanakan isi putusan provisi?

Dlllhat dari segi hukum positif yang ada, maka hal ini dapat sajd dilakukan karena tidak ada

peraturan yang melarang hal tersebut.

HIR tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa saJa yang dapat dikabulkan dalam suatu

putusan provisi. Namun dalam prakteknya, yang dapat dikabulkan dalarn putusan provisi adalah

hal-hal yang bukan menyangkut pokok perkara. Begitupula halnya dengan Dwangsom,

dwangsom diatur dalam pasal 606 a Rv, dimana pasal 606 a Rv itu sendiri tidak diatur mengenai

hal'hal apa saja yang dapat dikenakan dwangsom. Dalam teori ditegaskan bahwa dwangsom

hanya bisa dikenakan terhadap putusan yang bercifat kondemnatoir, berupa hukuman pokok

untuk melakukan prestasi lain, yang bukan merupakan suatu putusan untuk membayar sejumlah

uang. Sebaliknya, atas putusan yang bersifat deklaratoir, konstitutif tidak dapat diterapkan

dwangsom. ABu dengan kata lain hanya putusan dengan ekekusi riil (reele executi) dapat

diJatuhlon uang paka (Dwangsom). Sehingga penerapan dwangsom dalam kasus ini tidak dapat

dikatakan sebagai putusan yang berlebihan.

lWas, 'arakat Pemantau Peradilan IndanesiaFeEkultas'. Huk um Univers'ifas lndpnesia

BAGIAN KETIGA

PEHUTUP

I. Kesimpulan

1. Sesual ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 1 tahun tggs tan sebagaimana tiatur luga

dalam pasal tr7 UlJ No. 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka anggota

Direlsl PT (Percero) sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari Jabatannya berdasarkan

keputusan RUP$ dergan menyebutkan alasannya, Penolakan Dlreksl terhadap ketentuan

Itu merupakan F&uatan melawan, hukum ter:hadap ketentuan Undang-Undang

Perserqan Terbatas dan untuk perbuatan semacam ini maka kepada Direksl yang

, menolak rnengadakan RUPS dan menolak hasil RUPS tersebut seharusnya diberikan

sanki hukum. Kemudian pasal 91 ayat (2) menyebutkan bahwa keputusan untuk

memberhentikan anggota Direksi sebagaimana di makud dalam ayat (1) hanya dapat

diarnbil setetah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dari dalam RUpS.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini, jika Direksl PT Semen Padang merasa

keberatan akan penggantian dirinya maka yang seharusnya dia lakukan adalah tetap

menyelenggarakan RUPS dan mengemukakan alasan keberatan penggantian dirinya

didalam RUPS itu sendiri. Sedangkan apabila menurut Direksi penggantian dirinya tidak

didasarlon pada suatu alasan yang sah maka dia dapat mengajukan gugatan ke

Fengadilan dengan didasarkan pada pasal f365 KUH perdata.

2, Dalam proses pemeriksaan Permohonan/ yurtsdictio voluntaris karena pihaknya hanya

satu, maka biasanya berlaku sangat longgar, dimana terjadl komunlkasi intensif dan

pemberian toleransl waktu pada Femohon untuk melengkapi bukti-buktinya serta

meminta keterangan &mhahan Jika diperlukan dalam mengeluarkan penetapan, jika

sudah dihri waktu teftentulsaran tertentu ternyata Pdmohon tidak dapat memenuhi

baru Pengadllan memutus. Dengan demikian seharusnya hakim meminta keterangan,

terutama yang berka-ltan dengan alasan pennohsnan menyelenggarakan RUpS.

3. Pasal 12 ayat (3) huruf i anggaran dasar PT Sernen Gresik :"...Direksi harus mendapat

petsotuJuan teftulis dari dan abu Akb yang bercangkutan turut dltanda tangant oteh

Kamlsaris Utama dan l4/akil Koml$aris tJbma...,.dst," . Menurut pendapat kami

persetuJuan itu dap,at herupa persetuJuan itu dapat tertulis dalam surat dari Komisaris,

tetapiJuga dawt MruH Akta yang memuat furlta acara rupat dimana Komisaris hadir

dan lkut tandA tangan, L

4, Putumn hakim PN Padang yang menyatalon telah terjadlnya perbuatan melanggar

hukum ypng dilakukan PT $emen Gresik tidak sepatutnya diberikan karena posisi Ketua

PN Padang adalah rnengabulkan atau tidak pennohonan RUPSLB yang diajukan oleh pT

5.

ilfasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFmkulfas Hukum Universitas lndanesia

Semen Gresik sesuai ketentuan UU No, 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan

tldak pada posisi untuk memberikan suatu putusan yang nrenetapkan telah terjadinya

prbuatan melanggar hukum oleh Pemohon. Fungsi hakim hanya terbatas memberikan

pernyataan tentanE dlkabulkan/tidaknya permohonan tersebut.

Kuallfikasi Nebis In Idem adalah dalam hal perkara contentiosa, bukan untuk perkara

volunbln Eahwa, dalam permohonan hanya ada satu pihak, sedangkan dap4t dinyatakan

sebagal pelanggaran asas nebis ln i&m apabila gugatan diajukan terhadap subyek dan

obyek gugatan yang sama, dalam permohonan subyek gugatan tidak ada, yang ada

hanyalah subyek pemohon. Oleh karena itu pengaJuan permohonan dua kali tidak

memenuhi syarat adanya planggaran asas nebis ln idem,

Makamah Agung gapat meneiima pennohonan tcasasi terhadap permohonan sepertiyang

temakud dalam pasal 67 ayat (1) UUPT, berdasarkan pasal 30 UU No.14 tahun 1985

tercebut diatas, karena PN Padang telah salah dalam menerapkan atau metanggar

hukum yang berlaku yaitu dalam penetapan a guo, pN padang telah menilai dan

mengkualifikasi suat-u pennohonan sebagai perkara Nebis In ldem,

Dengan didasarkan pada pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, MA dapat mengadili sendiri

suatu perkara dimana pengertian mengadili disini berarti pemerilsaan atas perkara

tersebut dilakukan tidak hanya terbatas pada alasan-alasan yang dikemukakan pemohon

dalam memori kasasi. Dengan demikian MA akan menempatkan dirinya sebagai

Pengadllan Negeri yang kemudian memerlka dan mengeluarkan suatu putusan dimana

dalam kasus ini MA, dalam putusannya, memberikan 'izin penyelenggaraan RUpsLB

kepada PT. Semen Grcsik.

Dengan mernperhatikan syamt mengajukan gugatan legal standing, Yayasan Minang'Malmbau (YMM) belum memenuhi syarat ketiga dalam artt betum terbuku adanya

kqtabn'krylabn sebagalmana dlsebutlcan dalam AD-nya, karena disamping yMM ini

institusi yang baru didirikan, Juga nampak pendirlannla hanya sebigal respon atas

permasalahan'lpermohonan izin RUPSLB penggantian Dlreki dan Komisaris pT Semen

Padang" saja.

Menurut kami, Majelis Haklm PN Padang telah keliru memberikan pertimbangan hukum

"Atas gugabn Rekanpnst iersebut rergugat II sampat dengan fr datam Konpensi

menJadi para kngEugat dalam Rekonpensl, sedangkan penggugat dalam Konpensi

menfidi Tergugnt I dalam Rekanpnsl dan turut reryugat I datam Konpensi

me\jadTeryugat II dalan Rekonpensl serta turut teryugat II datam Konpensi menjadi

tergugat III dalam Relconpnsl." Dalam hal ini seharusnya maJelis hakim sepatutnya

mengetahul bahwa di antara para tergugat dalam konpensl tidak dapat diajukan sebagai

tergugat dalam rekonpensi (Lihat Pasal 132a HIR).

6.

7.

8.

oJ.

lWasgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFeekulfas H.ukum UniverE'ifms lncrrrresia

10. Fasal 180 HIR menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dilakanakan terlebih dahulu

atau serta merta, antara lain apabila ada putusan prwid. Sehingga semua putusan

provlsi harus dilaGnakan secara serta mefta. Dengan sifat sqrta merta ini seharusnya

ekekusi atas putusan provisl dapat dllakukan tanpa perlu adanya sanki dwangsom.

II. Saran : '1. Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, masalah

desentralisasi dalam berbagai bidang kepemerintahan telah menjadi isu yang

mengemuka. Hal Inl dikarenakan dalam melakanakan UU No. 22 Tahun 1999 itu sendiri

masih memerlukan perangkat hukum lain. Selain itu dengan adanya UU otonomi daerah

lnimaka perlu dilakukan penycsuaian terhadap UU lain yang telah ada sebelumnya,

2, Darl sisl penyelesaian masalah hubungan Pusat dan Daerah dalam kerangka pelakanaan

Otonoml Daerah masih diperlukan kajian yang mendalam karena menyangkut masalah

rasa keadilan orang daerah. Diperlukan adanya perumusan baru serb pengaturan lebih

lanjut terhadap pngnlolaan asset kekayaan negtsra yang ada di daerah, dengan

mempertimbangkan kepentingan daerah baik dari segi pendapatan maupun segi

pengelolaannya, karena dengan cara demikianlah dapat dicegah pengekplotasian yang

berlebihan dengan atas nama keuntungan semata tanpa memperhatikan pengelolaan

llngkungan, ya ng akh irnya menyeba bkan penderitaa n masya ra kat daerah.

3. Tersebarnya asset kekayaan negara di daerah, memerlukan pengaturan lebih lanjut

mengenai seJauh mana keterllbatan ma'syarakat daerah dalam pengelolaan asset

terrebut. Hal tersebut Juga dengan mempertimbangkan adanya hak ulayat masyarakat

hukum adat.

4, Mesklpun dalam kasus ini terdapat penafsiran mengenai pasal 67 ayat (1) dan ayat (4)

UUPT melalui pasal 30 dan pasal 52 UU No. 14 Tahun 1985, hal ini.tidak menjadikan

putusan MA tersebut sebagai suatu yurisprudensi yang mengikat keputusan hakim di

masa mendatang. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas

untuk menghindarl terJadinya suatu perbedaan penafsiran.

5. Selring dengan berkembangnya hukum privat seharusnya perkembangan tersebut tidak

hanya di bagian materilnya saja namun Juga harus diikutl dengan perkembangan di

bagian formll.

6, Dahm memutus suatu perkara, hakim seharusnya lndependen. Tidak terbebani oleh

adanya tekanan baik darl cabang kekuasaan yang lain, kalangan hakim hakim sendiri,

pihak-pihak yang berperkara ataupun tekanan dari publik.

7. Jlka hakim dalarn menjalankan fungsl peradilan yang merdeka itu menyimpang,

melanggbr kode etilq tidak memiliki dasar pernbenaran metodologis atau tidak

lWEsgarakat Pemantau Peradilan IndonesiaFdkultas Hukurn Universitas lndonesia

menunjukkan sifat merdeka lagi, baik karena ada ancaman maupun godaan yang berarti

pula mencederai, moralihas kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka konsekuensi

etisnya hakim atau.majells haklro tersebut diadili di mahkamah kode etik (vide pasal 20

(?) UU No.2 tahuh 1986). (Artidjo Alkotsar dalam buku Andai Saya Terpilih Janji-janji

Calon Ketua Dan Wakil Ketua MA, cet.l, (Jakarta: Lembagd Kajian dan Advokasi untuk

Independensi Peradilan, 2002)a