HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Asal Mula, Teori, · PDF fileImanuel Kant, dll): (berangkat dari...

HUKUM PEMERINTAHAN

DAERAH : Asal Mula, Teori, Asas Riana Susmayanti, SH.MH.

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email : [email protected] , [email protected]

Pertemuan 1 - 3

1. PENDAHULUAN 1.1 Pengantar

� Sebagai kelanjutan dari mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN),

Hukum Pemerintahan Daerah mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas,

teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah

No. 38 dan No. 41 Tahun 2007.

1.2 Tujuan

Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai

landasan dasar pemerintahan daerah, akan dapat

� Menjelaskan sejarah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi

dari pilihan bentuk negara � Menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu

� Menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah

1.3 Definisi

1.1.1.1. PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN [[[[Pertemuan 1Pertemuan 1Pertemuan 1Pertemuan 1]]]]

Pengantar Tujuan Definisi 2.2.2.2. ASAL MULA ASAL MULA ASAL MULA ASAL MULA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH [[[[Pertemuan 2Pertemuan 2Pertemuan 2Pertemuan 2]]]]

2.1. Cita Negara (staatsidee) 2.2. Cita Negara Persatuan 2.3. Pilihan Bentuk Negara 2.4. Bentuk Negara Kesatuan

3. TEORI RESIDU 3. TEORI RESIDU 3. TEORI RESIDU 3. TEORI RESIDU [[[[Pertemuan 3Pertemuan 3Pertemuan 3Pertemuan 3]]]] 3.1 Pengertian Teori Residu 3.2 Urusan Pemerintah Pusat 3.3 Urusan Pemerintah Daerah 4. ASAS PEMERINTAHAN 4. ASAS PEMERINTAHAN 4. ASAS PEMERINTAHAN 4. ASAS PEMERINTAHAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH [[[[Pertemuan 3Pertemuan 3Pertemuan 3Pertemuan 3]]]] 4.1. Asas Desentralisasi 4.2. Asas Dekonsentrasi 4.3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)

1

SE

LF

-PR

OP

AG

AT

ING

EN

TR

EP

RE

NE

UR

IAL E

DU

CA

TIO

N D

EV

ELO

PM

EN

T

MODUL

of 52

Mata Kuliah / MateriKuliah 2012 Brawijaya University

� Hukum Pemerintahan Daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur pemerintahan daerah.

� Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas,

teori, serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah antara lain :

1. bagaimana pilihan bentuk Negara berdampak pada bentuk

pemerintahan daerah 2. bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu 3. bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan daerah 4. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan

pemerintahan daerah 5. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18

UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik,

ekonomi, social budaya, dan hukum

7. bagaimana teori dan praktek sistem pemerintahan desa

2. ASAL MULA PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Cita Negara (staatsidee)

� “Cita Negara” terjemah dr “Staatsidee” .� Supomo:

“dasar pengertian negara” atau“aliran pikiran negara”.

� Oppenheim (ahli HTN dan HAN):“hakekat yang paling dalam dari negara” sebagai ”kekuatan yang menbentuk negara-negara”

� Bierens De Haan:negara adalah produk dari pertumbuhan paguyuban masyarakat dalam memenuhi kehendaknya mengorganisasikan diri ke dalamnya.

� Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Imanuel Kant, dll):(berangkat dari gambaran manusia sebagai individu yang terlepas dari hubungan masyarakat mengadakan perjanjian membentuk dan menunjuk penguasa yang membawa mereka terikat dalam suatu paguyuban.

2.2. Cita Negara Persatuan � Cita negara persatuan merupakan rangka filosofi atau nilai dasar yang memuat staatsidee negara Indonesia. Cita negara Indonesia adalah negara persatuan, dan

bukan negara kesatuan. Cita negara persatuan menunjukkan perlekatan bangsa Indonesia untuk bersatu di dalam suatu persatuan. Sedangkan negara kesatuan

merupakan bentuk negara. � Proses perekatan diri dalam suatu persatuan (mulai dari jaman syariat dagang

sampai dengan Sumpah Pemuda 1928)

� Cita negara persatuan dapat ditemui pada : � Pembukaan UUD 1945, dimana alinea keempatnya diambil dari Piagam

Jakarta, serta salah satu tujuan negara yaitu bahwa negara membentuk sistem pemerintahan yg melindungi segenap bangsa Indonesia (Pokok pikiran dalam Pembukaan ini disebut Supomo sebagai suatu Paham negara

of 52


3. TEORI RESIDU 3.1. Pengertian Teori Residu

� Teori Residu dari Van Vollenhoven membagi kewenangan pemerintah pusat

dan daerah.

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam

- Moneter

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan,pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,dan perhubungan

Contoh: pertanian,industri, perdagangan,pariwisata, kelautan dsb

3.2 Urusan Pemerintah Pusat

� Urusan Pemerintah Pusat meliputi kewenangan mutlak di bidang pertahanan keamanan, moneter (keuangan), yustisi (peradilan), politik luar negeri, dan

agama. 3.3 Urusan Pemerintah Daerah

integralistik). � Naskah Proklamasi yang menggunakan kata atas nama “bangsa Indonesia,

bukan “rakyat Indonesia” � Hubungan antara cita negara persatuan dan negara kesatuan adalah bahwa

otonomi daerah didekati dari format negara kesatuan 2.3. Pilihan Bentuk Negara

� Mengenai pilihan bentuk negara, Moh. Hatta berpendapat bahwa secara realistic, seharusnya Indonesia berbentuk Negara federal karena ada keanekaragaman.

Dibuktikan dengan penelitian Van Vollenhoven yang memetakan 19 lingkungan hukum adat (Baca : Buku Sekretariat Negara dan Supomo). Ditambah dengan sistem pemerintahan multipartai karena tidak bisa menghindar dari multipartai (2

bulan setelah merdeka ada maklumat Wapres untuk multipartai) � Supomo & Sukarno : kita bisa negara kesatuan

2.4. Bentuk Negara Kesatuan � Negara kesatuan itu adalah pilihan

� Asasnya adalah sentralistik karena pemerintah pusat (tertinggi) hanya 1 � Pemerintah tertinggi Presiden (Ps 4 (1) UUD’45) � Adanya hirarki itu akibat ada distribusi kewenangan Presiden

� Pemerintah terendah = desa / kelurahan (UU Pemerintahan Daerah) � RT / RW alat sosial masyarakat yg membantu fungsi pemerintah

of 52


� Urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota, yang terbagi menjadi :

1. pilihan / optional, yaitu sector unggulan, dan 2. wajib / obligatory, yaitu pelayanan dasar

4. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

BAGAN TIGA JENIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Kabupaten/KotaPropinsiPusat

•Membantu

•Pelaksanaan

Pengawasan•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pelaksanaan

•Pembiayaan

•Pengawasan

PengikutsertaanTugas pembantuan

(Medebewind)

•Menunjang

•Melengkapi

Pengawasan•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pembiayaan

•Pengawasan

PelimpahanDekonsentrasi

•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pelaksanaan •Pembiayaan

(kecuali gaji pegawai)

•Koordinasi •Pengawasan

•Pengawasan •Pengendalian •Pertanggung-jawaban Umum

PenyerahanDesentralisasi

Perbedaan Kewenangan pada PemerintahSifat

Pemberian Kewenangan

Asas

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen 1 – 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4.1. Asas Desentralisasi

� Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.2. Asas Dekonsentrasi

� Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

4.3. Asas Tugas Pembantuan

� Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota

kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

of 52


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009

Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002

Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003

HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993

R. Herlambang Perdana, Penindasan atas nama Otonomi, Pustaka Pelajar-LBH

Surabaya, Yogyakarta, 2001

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media,

2003

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

PROPAGASI

A. Latihan dan Diskusi (Analisa Kasus dalam Paper dan Presentasi) 1. Bentuk Negara yang Ideal bagi Indonesia (Sukarno dan Supomo v.s. M. Hatta

dan M. Yamin)

2. Konsekuensi Pilihan Bentuk Negara terhadap Pemerintahan Daerah

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Teori Residu

4. Perbedaan Implementasi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

di Daerah

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. Jelaskan perbedaan urusan dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah !

2. Jelaskan mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah

of 52


Pusat ! 3. Beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum

Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Apa yang saudara ketahui tentang hal

tersebut? Jelaskan dan berikan contoh ! 4. Diantara konsep otonomi daerah adalah terdiri dari : pemberdayaan daerah,

pemberdayaan SDM dan SDA, kompetisi antar daerah, peran serta masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya!

C. QUIZ (evaluasi) – essay (written test) dan/atau lisan

D. PROYEK

(Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Asal Mula, Teori, · PDF fileImanuel Kant, dll): (berangkat dari...

Documents

Transcript of HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Asal Mula, Teori, · PDF fileImanuel Kant, dll): (berangkat dari...