i

KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada

stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang

mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari

anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci

pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab

pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu,

informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam

rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) Tahun 2013

adalah Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014 dan Target Kinerja

Setditjen P2HP Tahun 2013 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula

pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

Setditjen P2HP.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi

harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemicu

peningkatan kinerja bagi organisasi Setditjen P2HP.

Jakarta, 10 Maret 2014

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dr. Ir. Syafril Fauzi, M.Sc

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP)

Tahun 2013 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

kinerja (performance results) Setditjen P2HP selama tahun 2013, dikaitkan dengan

Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada

Rencana Strategis Setditjen P2HP Tahun 2010-2014.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2013, Setditjen

P2HP melakukan pengukuran terhadap kegiatan pengembangan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bidang P2HP untuk mencapai tujuan

strategis meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

di lingkungan Ditjen P2HP.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis

Setditjen P2HP yang telah ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara

Sekretaris Ditjen P2HP dengan Direktur Jenderal P2HP terdiri dari 15 sasaran

strategis dan 41 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional, yang ditunjukkan

dengan Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup

DJP2HP sebesar 56,96%;

2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses, yang

didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Ditjen P2HP berbasis

teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen

P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen

P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5);

3. Terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen P2HP, yang

didukung dengan pencapaian 100% tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP,

tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP, kecukupan pengungkapan BAS

dalam Laporan Keuangan Ditjen P2HP, pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP

yang ditindaklanjuti oleh Ditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di

Ditjen P2HP (Nilai AKIP A, atau 78,80, yang terdiri dari a) Nilai Perencanaan

iii

Kinerja=31,98; b) Nilai Pengukuran Kinerja=16,31; c) Nilai Pelaporan

Kinerja=13,43; d) Nilai Evaluasi Program=3,54; dan e) Nilai Pencapaian

Kinerja=17,8), Nilai integritas Ditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif anti korupsi

Ditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP

sebesar 79,2;

4. Terkelolanya anggaran Ditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan

peningkatan persentase penyerapan DIPA Ditjen P2HP dari 95,79% pada tahun

2012 menjadi 96,99% pada tahun 2013;

5. Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai Ditjen P2HP sesuai

kebutuhan, yang dibuktikan dengan pencapaian 60% pegawai yang kompeten

dan profesional sesuai kebutuhan;

6. Terintegrasinya data dan informasi P2HP, yang didukung dengan penyediaan

data dan statistik P2HP yang terintegrasi di 33 Provinsi, terfasilitasinya

pemberitaan kegiatan Ditjen P2HP di media informasi dan komunikasi DJP2HP

yang valid, handal dan mudah diakses sebanyak 300 kali, pencapaian 100%

informasi manajemen kepegawaian Ditjen P2HP yang terintegrasi, dan

pencapaian 100% data surat dan arsip Ditjen P2HP yang tertib;

7. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat,

yang ditunjukkan dengan pencapaian 75% dokumen peraturan perundang-

undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat, dan pencapaian 100%

dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat;

8. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif, yang

didukung dengan tersedianya 5 rekomendasi penataan dan pengembangan

organisasi dan tatalaksana Ditjen P2HP yang efektif;

9. Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan Ditjen P2HP yang

berkualitas dan tepat waktu, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100%

dokumen perencanaan dan pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat

waktu, dan pencapaian 60% implementasi kerjasama bidang P2HP;

10. Terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dan BMN Ditjen P2HP yang

akuntabel, yang ditunjukkan dengan pencapaian 100% pengelolaan keuangan

dan BMN Ditjen P2HP yang transparan dan akuntabel;

iv

11. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal, yang ditunjukkan dengan

pencapaian 100% kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar,

pencapaian 100% ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal, dan

pencapaian 100% ketepatan waktu penyampaian LK;

12. Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional, yang

ditunjukkan dengan indeks kesenjangan kompetensi Pejabat Eselon II dan III

lingkup Setditjen P2HP sebesar 56,96%;

13. Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses,

yang didukung dengan penilaian positif pengguna layanan Setditjen P2HP

berbasis teknologi informasi (website) (Service Level Agreement (SLA) lingkup

Setditjen P2HP 91,23% dan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi

Setditjen P2HP (nilai 4,37, skala likert 1-5);

14. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP, yang

didukung dengan pencapaian 94,98% rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti

oleh Setditjen P2HP, tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP

(Nilai AKIP A, atau 78,80), Nilai integritas Setditjen P2HP = 7,12, Nilai Inisiatif

anti korupsi Setditjen P2HP = 8,0005, Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB)

Setditjen P2HP sebesar 79,2;

15. Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal, yang dibuktikan dengan

peningkatan persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP pada tahun 2013

sebesar 97,35%.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas

kinerja tahun 2013, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Setditjen P2HP telah

berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari seluruh

komponen Setditjen P2HP dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan

harapan untuk dapat memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada

masyarakat dan unit kerja lingkup Ditjen P2HP.

v

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ........................................................................................ i

Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................... ii

Daftar Isi .. ................................................................................................. v

Daftar Tabel .............................................................................................. ix

Daftar Gambar .......................................................................................... x

I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 2

1.3 Tugas dan Fungsi ................................................................................. 2

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia ........................................................ 3

1.5 Sistematika Penyajian .......................................................................... 4

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................................... 6

2.1 Rencana Strategis ................................................................................. 6

2.1.1 Visi ............................................................................................ 6

2.1.2 Misi ............................................................................................ 6

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................... 7

2.1.4 Kebijakan .................................................................................. 8

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 8

III. Akuntabilitas Kinerja ........................................................................ 13

3.1 Prestasi Kinerja .................................................................................... 13

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja .............................................................. 17

3.2.1 Tersedianya SDM P2HP yang Kompeten dan Profesional ..... 17

1. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III

lingkup Ditjen P2HP ..................................................... 17

3.2.2 Tersedianya Informasi P2HP yang Valid, Handal dan Mudah

Diakses .................................................................................... 19

2. Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen P2HP .. 19

3. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen

P2HP .............................................................................. 20

vi

3.2.3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Ditjen

P2HP ....................................................................................... 21

4. Tingkat Ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP ............. 22

5. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP ........... 23

6. Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP 23

7. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan

Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti

dibanding Total Rekomendasi di Ditjen P2HP ........... 24

8. Nilai Perencanaan Kinerja Ditjen P2HP ...................... 25

9. Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen P2HP ....................... 25

10. Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen P2HP ........................... 26

11. Nilai Evaluasi Program Ditjen P2HP ............................ 26

12. Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen P2HP ......................... 27

13. Nilai Integritas Ditjen P2HP ........................................ 27

14. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP ...................... 28

15. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP 30

3.2.4 Terkelolanya Anggaran Ditjen P2HP secara Optimal .......... 33

16. Persentase Penyerapan DIPA Ditjen P2HP ................. 33

3.2.5 Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Ditjen

P2HP sesuai Kebutuhan ......................................................... 38

17. Persentase Pegawai yang Kompeten dan Profesional sesuai

Kebutuhan ..................................................................... 39

3.2.6 Terintegrasinya Data dan Informasi P2HP ........................... 39

18. Data dan Statistik P2HP yang Terintegrasi ................. 39

19. Media Informasi dan Komunikasi Ditjen P2HP yang Valid,

Handal dan Mudah Diakses ......................................... 41

20. Persentase Informasi Manajemen Kepegawaian Ditjen

P2HP yang Terintegrasi ................................................ 41

21. Persentase Data Surat dan Arsip Ditjen P2HP yang Tertib

........................................................................................ 42

vii

3.2.7 Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Bidang P2HP

sesuai Mandat ........................................................................ 42

22. Persentase Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

Bidang P2HP yang Ditetapkan sesuai Mandat ............ 43

23. Persentase Dokumen Kebijakan Bidang P2HP yang

Ditetapkan sesuai Mandat ............................................ 43

3.2.8 Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana DJP2HP yang Efektif

................................................................................................. 43

24. Rekomendasi Penataan dan Pengembangan Organisasi dan

Tata Laksana Ditjen P2HP yang Efektif ....................... 44

3.2.9 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kerjasama dan Pelaporan

Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu ................. 44

25. Persentase Dokumen Perencanaan Ditjen P2HP yang

Berkualitas dan Tepat Waktu ....................................... 45

26. Persentase Dokumen Pelaporan Ditjen P2HP yang

Berkualitas dan Tepat Waktu ....................................... 45

27. Persentase Implementasi Kerjasama Bidang P2HP .... 46

3.2.10 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN

Ditjen P2HP yang Akuntabel ................................................. 47

28. Persentase Pengelolaan Keuangan Ditjen P2HP yang

Transparan dan Akuntabel ........................................... 47

29. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel

........................................................................................ 48

3.2.11 Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran yang Optimal ..... 48

30. Persentase Kesesuaian Rencana Belanja dengan Bagan

Akun Standar ................................................................ 48

31. Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan B/J

sesuai Jadwal ................................................................. 49

32. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Keuangan ....................................................................... 49

viii

3.2.12 Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang Kompeten dan

Profesional .............................................................................. 50

33. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III

lingkup Setditjen P2HP ................................................ 50

3.2.13 Tersedianya Informasi Setditjen P2HP yang Valid, Handal dan

Mudah Diakses ....................................................................... 51

34. Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP 52

35. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi

Setditjen P2HP .............................................................. 53

3.2.14 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di

Setditjen P2HP ........................................................................ 54

36. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan

Eksternal Pemerintah (APIEP) yang Ditindaklanjuti

dibanding Total Rekomendasi di Setditjen P2HP ....... 54

37. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Setditjen P2HP

........................................................................................ 55

38. Nilai Integritas Setditjen P2HP .................................... 56

39. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen P2HP ................. 57

40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP

........................................................................................ 58

3.2.15 Terkelolanya Anggaran Setditjen P2HP secara Optimal ..... 58

41. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP ............. 58

IV. Penutup ............................................................................................. 63

4.1 Permasalahan ....................................................................................... 65

4.2 Tindak Lanjut ....................................................................................... 66

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............................. 9

Tabel 2.2. Perubahan Penetapan Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ......... 10

Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 ............. 14

Tabel 3.2. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP .

21

Tabel 3.3. Rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti di Ditjen P2HP Tahun

2013 ................................................................................................... 24

Tabel 3.4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP, 2011–2013 ...................... 28

Tabel 3.5. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen P2HP Tahun 2013 .... 32

Tabel 3.6. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 .......... 34

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 .................................. 35

Tabel 3.8. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut

Kewenangan .................................................................................... 36

Tabel 3.9. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Kegiatan

36

Tabel 3.10. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber

Pembiayaan ..................................................................................... 37

Tabel 3.11. Nilai AKIP Ditjen P2HP ................................................................... 56

Tabel 3.12. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP, 2010-2013 .............. 59

Tabel 3.13. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 ...................... 61

Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Output 61

Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber

Pembiayaan ..................................................................................... 61

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Setditjen P2HP .............................................. 3

Gambar 2.1. Peta Strategi Setditjen P2HP .......................................................... 12

Gambar 3.1. Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategis Setditjen P2HP Thn 2013 . 14

Gambar 3.2. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 ............................. 34

Gambar 3.3. Perkembangan Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 . 37

Gambar 3.4. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP, 2010-2013 ......................... 60

Gambar 3.5. Perkembangan Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 62