Ikhtisar RPJMN 2015-2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019

http://slidepdf.com/reader/full/ikhtisar-rpjmn-2015-2019 1/123

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Medan, 24 Januari 2015

Oleh:

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas

RINGKASAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


OUTLINE PAPARAN

Slide - 2

I. PENGANTAR

II. ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


I. PENGANTAR



Slide - 3

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJMN

1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangkapanjang, jangka menengah, dan tahunan; Presiden sebagai penanggungjawabPerencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 17/2007 (RPJPN 2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:RPJMN I 2005-2009

RPJMN II 2010-2014RPJMN III 2015-2019RPJMN IV 2020-2024

3. PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):

Pasal 17:

(1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RPJM Nasional menjadi RPJM Nasional

dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; danb. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas

pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalamRPJM Nasional

Slide - 4

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


RANCANGAN AKHIR RPJMN 2015-2019

•

Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional

– Buku II : Agenda Pembangunan Bidang

– Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah

• Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunanbeserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)

• Telah dibahas oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders)pembangunan, yaitu kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, perguruantinggi, partai politik, organisasi profesi, para ahli di berbagai bidang, danorganisasi masyarakat sipil, antara lain dalam forum:

– Musrenbang Regional – Musrenbang Nasional (18 Desember 2014)

– Trilateral Meeting Bappenas-K/L-Kemenkeu (23-31 Desember 2014)

• Persetujuan Presiden dalam Sidang Kabinet ditindaklanjuti dengan penetapanRPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden (Perpres)

Slide - 5

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dg mengamankan

SD maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.

Masyarakat maju,

berkeimbangan

dan demokratis

berlandaskan

negara hukum.

Politik LN bebas

aktif dan

memperkuat jati

diri sebagai

negara maritim

Kualitas hidup

manusian Indonesia

yg tinggi, maju dan

sejahtera

Bangsa berdaya

saing

Indonesia menjadi negara

maritim yg mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional

Masyarakat yg

berkepribadian

dalam

kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan

menghadirkan

kembali negara

untuk melindungi

segenap bangsa

dan memberi rasa

aman pada seluruh

WN

Akan membuat

Pemerintah tidak

absen dg

memba-ngun

tata kelola Pem.

yg bersih,

efektif, demo-

kratis dan

terpercaya

Akan membangun

Indonesia dari

pinggiran dg

memperkuat

daerah-daerah dan

desa dlm kerangka

Negara Kesatuan

Akan menolak

Negara lemah

dengan

melalukan

reformasi sistem

penegakan

hukum yang

bebas korupsi,

bermartabat dan

terpercaya.

Akan mening-katkan

kuali-tas hidup

manusia Indonesia

melalui: Indonesia

Pintar, Indonesia

Sehat, Indonesia

Kerja dan Indonesia

Sejahtera

Akan mening-

katkan

produktivitas

rakyat dan daya

saing di pasar

internasional

Akan

mewujudkan

kemandirian

ekonomi dg

menggerak-kan

sektor-sektor

strategis

ekonomi

domestik

Akan

melakuka

n revolusi

karakter

bangsa

Akan memper-

teguh Kebhi-

nekaan dan

memperkuat

restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK

(12 program aksi-115 prioritas utama)

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI

(16 program aksi)

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG

KEBUDAYAAN (3 program aksi)

1.Membangun

wibawa politik

LN dan

mereposisi

peran

Indonesia

dalam isu-isu

global (4)

2.Menguatkansistem

pertahanan

negara (4)

3.Membangun

politik

keamanan dan

ketertiban

masyarakat (8)

4.Mewujudkan

profesionalitas

intelijen negara

(7)

5. Membangun

keterbukaan

informasi dan

komunikasi

publik (7)

6.Mereformasi

sistem dan

kelembagaan

demokrasi (6)7.Memperkuat

politik

desentralisasi

dan otda (11)

8.Mendedikasikan

diri untuk

memberdayakan

desa (8)

9. Melindungi dan

memajukan hak-

hak masyarakat

adat (6)

10. Pemberda-

yaan Perempuan

dalam politik dan

pembangunan

(7)11. Mewujudkan

sistem dan

penegakan

hukum yang

berkeadilan (42)

12. Menjalankan

reformasi

birokrasi dan

pelayanan publik

(5)

1.Dedikasikanpembangunan kualitas

SDM2.Membangun ke-

daulatan pangan

berbasis agribisniskerakyatan

3.Mendedikasikan

program u/ mem-

bangun daulat energiberbasis kepentingannas.

4.Untuk pengua-saan

SDA melalui 7 langkah& mem-bangun

regulasi mewajibkanCSR &/atau saham u/masyarakat lokal/

sekitar tambang,penguatan kapa-sitaspengusaha nasional

(trmsuk penambangrakyat) dlm penge-

lolaan tambangberkelanjutan.

5. Membangun

pemberdayaa

n buruh

6.Membangun

sektor

keuangan

berbasis

nasional

7.Penguataninvestasi

domestik

8.Membangun

penguatan

kapasitas

fiskal negara

9.Membangun

infrastruktur

10. Membangun

ekonomi maritim

11. Penguatan

sektor

kehutanan

12. Membangun

tata ruang dan

lingkungan

berkelanjutan13.Membangun

perimbangan

pembangunan

kawasan

14.Membangun

karakter dan

potensi wisata

15.Mengembangk

an kapasitas

perdagangan

nasional

16.Pengembanga

n industri

manufaktur

1. Berkomitmen

mewujudkan

pendidikan sbg

pembentuk

karakter bangsa

2. Akan

memperteguh

kebhinekaan

Indonesia dan

memperkuat

restorasi

sosial

3. Akan

memban

gun jiwa

bangsa

melalui

pemberd

ayaan

pemuda

dan olahraga

Slide - 6

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


MENUJU INDONESIA

YANG JAUH LEBIH BAIK

1. Mengejar peningkatan daya saing

2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui

pembangunan mental

3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di

sektor maritim dan kelautan

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah

6. Memulihkan kerusakan lingkungan7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 7

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


II. STRATEGI PEMBANGUNAN



Slide - 8

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN

& KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan

Penegakan Hukum

Keamanan dan

KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok

Pendapatan

Antarwilayah: (1)

Desa, (2) Pinggiran,(3) Luar Jawa, (4)

Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &

Ketenagalistrikan

Kemaritiman danKelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;

2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakanketimpangan yang makin melebar;

3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaanpelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.

4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dankeseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

Slide - 9

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


III. SASARAN PEMBANGUNAN



Slide - 10

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN MAKRO



Slide - 11

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014*

(Baseline) 2019Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat 1 0,55 Meningkat

Indeks Gini 0,41 0,36

Meningkatnya presentase penduduk yang

menjadi peserta jaminan kesehatan melalui

SJSN Bidang Kesehatan

51,8%

(Oktober 2014)

Min. 95%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan

Pekerja formal

Pekerja informal 29,5 juta

1,3 juta

62,4 juta

3,5 juta

*Perkiraan

Slide - 12

1. SASARAN MAKRO(1)

1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman masyarakat

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014*(Baseline) 2019

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8,0 %

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000

43.403

41.163

72.217

Inflasi 8,4% 3,5%

Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 7,0-8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 4,0-5,0%

*Perkiraan

Slide - 13

1. SASARAN MAKRO(2)

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan

November 2014

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN EKONOMI MAKRO (1)

Perkiraan

2014

Proyeksi Jangka Menengah

2015 2016 2017 2018 2019

Perkiraan Besaran-besaran Pokok

Pertumbuhan PDB (%)

5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8,0

PDB per Kapita (ribu Rp)

43.403

47.804

52.686

58.489

64.721

72.217

Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)

8,4 5,0 4,0 4,0 3,5 3,5

Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)11.900 12.200 12.150 12.100 12.050 12.000

Pengangguran dan Kemiskinan (%)

Tingkat Pengangguran

5,9 5,5-5,8 5,2-5,5 5,0-5,3 4,6-5,1 4,0-5,0

Tingkat Kemiskinan

10,96**) 9,5-10,5 9,0-10,0 8,5-9,5 7,5-8,5 7,0-8,0

*)Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015

**) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SEKTOR-SEKTOR PRODUKSI Perkiraan

2014

Proyeksi Jangka Menengah Rata-Rata

2015-2019 2015

2016

2017

2018

2019

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 4,5

Pertambangan dan Penggalian 1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,0

Industri Pengolahan 4,7

6,1

6,9

7,4

8,1

8,6

7,4

Pengadaan Listrik dan Gas, dan air bersih 5,0

5,6

6,3

7,2

7,9

8,7

7,1

Pengadaan Air 4,2

5,3

6,2

6,7

7,2

7,7

6,6

Konstruksi 6,0 6,4 6,8 7,3 7,5 7,8 7,2

Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi 4,5

4,9

7,3

7,9

8,0

8,4

7,3

Transportasi dan Pergudangan 6,9

8,1

8,7

9,3

9,7

10,3

9,2

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 5,1

5,7

6,3

7,2

7,8

8,6

7,1

Informasi dan Komunikasi 9,1

9,7

10,6

11,6

12,3

13,4

11,5

Jasa Keuangan 8,2

8,8

9,2

9,6

10,0

10,4

9,6

Real Estate 6,3

6,8

7,4

7,9

8,5

9,0

7,9

Jasa Perusahaan

8,7

9,1

9,2

9,4

9,5

9,6

9,4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

0,6

1,4

2,6

3,7

4,8

6,0

3,7

Jasa Pendidikan 7,3

8,8

9,4

10,1

10,7

11,4

10,1

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,6

6,9

8,1

9,0

10,0

11,0

9,0

Jasa lainnya 6,1

6,7

7,0

7,3

7,7

7,9

7,3

SASARAN EKONOMI MAKRO (2)

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Peta IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Slide - 16

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


TINGKAT KEMISKINAN

DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TAHUN 2014

Slide - 17

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DANMASYARAKAT



Slide - 18

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014

(Baseline) 2019

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Rata-rata Laju Pertumbuhan

Penduduk

1,49%/tahun

(2000-2010)

1,19%/tahun

(2010-2020)

Angka kelahiran total (Total

Fertility Rate/TFR)

2,6 (2012) 2,3

Angka prevalensi Pemakaian

kontrasepsi (CPR) suatu cara

(all methods)

62% (2012) 66%

Slide - 19

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan

Kependudukan

1.Penguatan dan pemaduan kebijakanpelayanan KB dan kesehatanreproduksi

2.Peningkatan jumlah dan penguatankapasitas tenaga lapangan KB, tenaga

kesehatan pelayanan KB, danpenguatan lembaga di tingkatmasyarakat

3.Peningkatan pelayanan KB denganpenggunaan metode kontrasepsijangka panjang

Kependudukan & KB

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014

(Baseline) 2019

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk usia

diatas 15 tahun

8,1 (tahun) 8,8 (tahun)

Rata-rata angka melek aksara

penduduk usia di atas 15 tahun

94,1% 96,1 (%)

Prodi perguruan tinggi minimal

berakreditasi B

50,4% 68,4 (%)

Persentase SD/MI berakreditasi

minimal B

68,7% 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi

minimal B

62,5% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi

minimal B

73,5% 84,6%

Pesentase Kompetensi Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

48,2% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20%

penduduk termiskin dan 20%

penduduk terkaya

0,85

(2012)

0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20%

penduduk termiskin dan 20%

penduduk terkaya

0,53

(2012)

0,60

Slide - 20


Arah Kebijakan

Pendidikan

1.Melanjutkan upaya untuk memenuhihak seluruh penduduk mendapatkanlayanan pendidikan dasar berkualitas

2.Meningkatkan akses PendidikanMenengah yang berkualitas

3.Memperkuat peran swasta dalammenyediakan layanan pendidikanmenengah yang berkualitas

4.Meningkatkan relevansi pendidikankejuruan dengan kebutuhan dunia

kerja5.Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihanketerampilan

6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Pendidikan

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


No Indikator 2014

(Baseline)2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346

(SDKI 2012)

306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak

balita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak

baduta (persen) 32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) <0,5

3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4

4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun

(persen) 15,4(2013) 15,4

5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) 5,4

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1

puskesmas terakreditasi 0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80

persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis

tenaga kesehatan 1.015 5.600

Slide - 21


Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses PelayananKesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan LanjutUsia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan GiziMasyarakat

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakitdan Penyehatan Lingkungan

4. Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) BidangKesehatan

5. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Dasar yang Berkualitas

6. Meningkatan Akses PelayananKesehatan Rujukan yang Berkualitas

7. Meningkatkan Ketersediaan,Penyebaran, dan Mutu Sumber DayaManusia Kesehatan

8. Meningkatkan Ketersediaan,Keterjangkauan, Pemerataan, danKualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Meningkatkan Pengawasan Obat danMakanan

Pembangunan Kesehatan

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


No Indikator2014

(Baseline)2019

1 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 69,6 (2013) Meningkat

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 70,5 (2013) Meningkat

2 Perlindungan Anak

Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Anak laki-

laki: 38,62

persen;

Anak perem-

puan: 20,48

persen

(2013)

Menurun

Slide - 22


Arah Kebijakan

1. Memperkuat sistem perlindungananak dan perempuan dari berbagaitindak kekerasan, termasuk tindakpidana perdagangan orang (TPPO),

dengan melakukan berbagai upayapencegahan dan penindakan;

2. Meningkatkan kapasitaskelembagaan perlindungan anakdan perempuan dari berbagaitindak kekerasan dan perlakuansalah lainnya

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


No Indikator 2014

(Baseline)2019

1Indeks gotong royong (mengukur

keperca-yaan kepada lingkungan tempat

tinggal, ke-mudahan mendapatkanpertolongan, aksi kolektif masyarakat

dalam membantu masyarakat yang

membutuhkan dan kegiatan bakti sosial,

serta jejaring sosial)

0,55 (2012) Meningkat

2Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi

masyarakat dalam menerima kegiatan

agama dan suku lain di lingkungan tempat

tinggal)

0,49 (2012)

Meningkat

3Indeks rasa aman (mengukur rasa aman

yang dirasakan masyarakat di lingkungan

tempat tinggal)

0,61 (2012) Meningkat

4Jumlah konflik sosial (per tahun)

164 (2013)

Menurun


Arah Kebijakan

1. Memperkuat pendidikan

kebhinekaan dan menciptakan

ruang-ruang dialog antar warga

2. Membangun kembali modal sosial

dalam rangka memperkukuh karakter

dan jati diri bangsa

3. Meningkatkan Peran Kelembagaan

Sosial4. Meningkatkan kepatuhan terhadap

hukum dan penghormatan terhadap

lembaga penegakan hukum

5. Meningkatkan pemahaman,

penghayatan, pengamalan dan

pengembangan nilai-nilai

keagamaan,

6. Meningkatkan kerukunan umat

beragama

7. Meningkatkan pembudayaan

kesetiakawanan sosial dalam

penyelenggaraan perlindungan sosial

Pembangunan Masyarakat

Slide - 23

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Slide - 24

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


REVOLUSI MENTAL

Slide - 25

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

119.2 147.5 179.4 205.1 237.6

2.13

2.32

1.97

1.45 1.49

0

50

100

150

200

250

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

SP 1971 SP 1980 SP 1990 SP 2000 SP 2010

J u m l a h P e n d u d u k ( j u t a j i w a )

P e r t u m b u h a n P e n d u d u k ( % )

Ju ml ah Pen du duk (jut a j iwa ) Per tum buh an Pen dud uk (%)

Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Indonesia, 1971-2010

Piramida Penduduk Indonesia, 2010

0.37

0.76

0.91

1.04

1.10

1.17

1.171.24

1.28

1.34

1.41

1.49

1.67

1.79

1.85

1.90

1.95

1.99

2.07

2.08

2.15

2.26

2.36

2.472.56

2.68

2.78

2.80

3.14

3.58

3.71

3.81

4.95

5.39

0 1 2 3 4 5 6

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

DI Yogyakarta

Sumatera Utara

NTB

Sulawesi SelatanLampung

Sulawesi Utara

Sumatera Barat

DKI Jakarta

INDONESIA

Bengkulu

Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Jawa Barat

Sulawesi Tengah

Kalimantan Selatan

NTT

Sulawesi Tenggara

Bali

Gorontalo

Aceh

Maluku UtaraJambi

Sulawesi Barat

Banten

Maluku

Bangka Belitung

Riau

Papua Barat

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Papua

Laju Pertumbuhan Penduduk 2000-2010

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

P a p u a

N T T

M a l u k u

P

a p u a B a r a t

K e p u

l a u a n R i a u

S u l a

w e s i B a r a t

S u m a t e r a B a r a t

A c e h

S u l a w

e s i S e l a t a n

S u m a

t e r a U t a r a

M a

l u k u U t a r a

S u l a w e s i T e n g g a r a

D K I J a k a r t a

R i a u

N T B

D I Y o g y a k a r t a

K a l i m a n t a n T i m u r

S u l a w

e s i T e n g a h

B a n t e n

B a l i

J a w a T e n g a h

J a w a T i m u r

J a w a B a r a t

G o r o n t a l o

S u m a t e

r a S e l a t a n

B a n g k a B e l i t u n g

L a m p u n g

J a m b i

S u l a

w e s i U t a r a

K a l i m a

n t a n B a r a t

K a l i m a n t a n S e l a t a n

B e n g k u l u

K a l i m a n t a n T e n g a h

Kab/Kota terendah

Rata-rata Provinsi

Kab/Kota Tertinggi

Laju

pertumbuhan

penduduk di

beberapa

daerah masihsangat tinggi

Angka prevalensi

pemakaian

kontrasepsi (CPR)di berbagai daerah

masing sangat

rendah

Kesenjangan CPR antardaerah, 2012

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan,

dengan laju yang meningkat dalam 10 tahun terakhir

14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

PerempuanLaki-laki

(dalam juta)

Jumlah Penduduk

2010

• Rasio jenis

kelamin:

101,4

•

Rasioketergan-

tungan:

50,4

• Penduduk

perdesaan:

50,2%

Slide - 26

KESEHATAN IBU DAN ANAK

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


KESEHATAN IBU DAN ANAK

Angka Kematian Ibu (AKI)dan Angka KematianBayi (AKB) masih cukuptinggi walaupun dalambeberapa dekadeterakhir AKI dan AKBtelah mengalamipenurunan.

DISPARITASMASIH LEBAR

AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019

57

46

35 34

32 24

0

10

20

30

40

50

60

1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019

SDKI Target RPJMN 2019

K e m a t i a n B a y i

P e r 1

. 0 0 0 K e

l a h i r a n H i d u p

AKB Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019

390

334 307

228

359306

050

100150200

250300350400450

1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019

K e m a t i a n I b u

P e r 1 0 0

. 0 0 0 K e

l a h i r a n H i d u p

SDKI Target RPJMN 2019

Persalinan diFasilitas Kesehatan (%)

Cakupan ImunisasiDasar Lengkap (%)

Tertinggi

Nasional

Terendah

MALUKU

DIY

PAPUA

DIY

Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak rumah sakityang belum memenuhi standar ketenagaan.

89 8881

91

5651 48

56

0

20

40

60

80

100

Sp. Penyakit

Dalam

Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik

Ginekologi

Kelas C

Kelas D

Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter Spesialis

pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011

Sumber: Riskesdas, 2013

Sumber:Risfaskes, 2011

Kesinambungan pelayanan belum terjaga:

Sebagian pelayanan kesehatan ibu dan anak cakupannya

masih rendah

61,9

37,1

83,5

70,4

10,2

58,9

38,0

71,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pemakaian

Kontrasepsi*

Anemia ibu

hamil WUS

Pemeriksaan

Kehamilan

(K4)

Persalinan di

Faskes

Bayi berat

badan lahir

rendah

Imunisasi

dasar

lengkap

ASI Esklusif 6

bulan

Kunjungan

Neonatus

(KN1)

Sumber: Riskesdas 2013 dan *) SDKI 2012

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (%)

Slide - 27

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


RS Rujukan

Regional: 51

RSUD: 119

RS RujukanRegional: 21

RSUD: 46

RS Rujukan

Regional: 29

RSUD: 68 RS Rujukan

Regional: 22

RSUD: 53

RS Rujukan

Regional: 14

RSUD: 33RS Rujukan

Regional: 47

RSUD: 111

Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Untuk Mendukung Percepatan

Penurunan AKI dan AKB serta Pemenuhan Supply Side JKN, 2015-2019

RS Pratama: 13

RS Pratama: 55

Strategi 2015-2019:

1. Penguatan sistem rumah sakit rujukan nasional (14 RS)

2. Penguatan sistem rumah sakit rujukan regional (184 RS)

3. Penguatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (430 RS)

4. Pembangunan RS Pratama di DTPK (68 RS)

RS Rujukan Nasional

Slide - 28

I d i h d i b b d kit it k di i

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


1990 2000 2010

Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, yaitu kondisi

penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak

menular semakin meningkat

Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif)

2013

Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun

2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis

diatas

TB

• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)

DBD

• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk

• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)

Malaria

• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk

• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)

Filariasis• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)

Merokok pada penduduk

- usia < 18 tahun (7,2 %)

- usia > 15 tahun (36,3%)

Penduduk Kurang

Aktivitas Fisik (26,1 %

penduduk)

Penduduk > 10 tahun

Kurang Konsumsi Buahdan Sayur (93,5%)

F

a k t o r R e s i k o

P

e r i l a k u P T M

Ranking Beban Penyakit

Penyakit Menular Penyakit Tidak Menular

Penyakit Beban

Penyakit

Penyakit Beban

Penyakit

Tuberculose (2) 7,6% Stroke (1) 8,0%

Diare (3) 4,0% Jantung Iskemik (4) 3,8%

Infeksi

Pernapasan (5)

3,7% Diabetes (6) 3,5

Slide - 29

STATUS GIZI DI INDONESIA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019



Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi : masalah gizi kurang dan gizi lebih masih tinggi

19,6

37,2

12,1

11,9

Gizi

Kurang

Pendek

Kurus

Gemuk

STUNTING MENURUT PENGELUARAN

STATUS GIZI BALITA STATUS GIZI BALITA 2005 - 2013

Sumber : Riskesdas, 2013

48,442,4 38,5

32,3 29

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5BAYI DENGAN BERAT BADAN LAHIR

RENDAH (BBLR)

Disparitas Prevalensi

Tertinggi Sulteng : 16,9%

Terendah Sumut : 7,2%

Nasional 10,2%

ANEMIA PADA IBU HAMIL

38%bayi usia kurang dari 6 bulan

mendapat ASI eksklusif

ASI EKSKLUSIF

Sebanyak

Ibu hamil mengalami anemia

37,1%

12,2 14 11,9

2007 2010 2013

BALITA OVERWEIGHT (GEMUK)DEWASA OBESE (GEMUK)

19,7

32,9

Laki-laki Perempuan

Slide - 30


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019



Sumber: Riskesdas 2013

>4030-3920-29<20

BALITA STUNTING (PENDEK): Terjadi pada hampir seluruh wilayah

Slide - 31

R L S k l h d A k M l k H f

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


• Variasi rata-rata lama

sekolah penduduk

usia 15 tahun ke atas

masih cukup lebar.

• Masih cukup banyak

daerah yang rata-rata

lama sekolahnya

masih dibawah 6

tahun.

• Akan tetapi,

kesenjangan masih

terlihat di beberapaprovinsi

0

2

4

6

8

10

12

14

P a p

u a

N T B

K a l b

a r

N T T

S u l b

a r

J a t i m

J a t e n g

G o r o n t

a l o

B a

b e l

K a l s e l

L a m p u

n g

S u m

s e l

J a m

b i

S u l s e l

K a l t e

n g

S u l t e

n g

J a b

a r

S u l t r a

B

a l i

B e n g k

u l u

B a n t e n

M a

l u t

S u m

b a r

R

i a u

A c e h

K a l t i m

S u m

u t

S u

l u t

M a l u

k u

Y o g y

a k a

P a b

a r

K e

p r i

J a k a

r t a

Terendah Rata-rata Tertinggi

Rata-rata Buta Huruf Penduduk Berusia 15 tahun ke atas

di Kabupaten/Kota Setiap Provinsi, 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Maximum

Mean

Minimum

Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf

• Proporsi buta aksara

penduduk berusia 15

tahun ke atas

mengalami

penurunan signifikan,

dari 5,3% (2009)

menjadi 4,4% (2011)

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Per Provinsi, 2012

Slide - 32

K j P i i i P didik

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

P a p u a

S

u l a w e s i B a r a t

G o r o n t a l o

K e p u

l a u a n B a n g k a

S u l a w e s i T e n g a h

K a l i m a n t a n B a r a t

K a l i m a n t a n S e l a t

K a l i m

a n t a n T e n g a

R i a u

S u l a w e s i S e l a t a n

S u l a

w e s i T e n g g a r

J a w a B a r a t

S

u l a w e s i U t a r a

S u m

a t e r a S e l a t a n

N u s

a T e n g g a r a T i

J a w a T e n g a h

L a m p u n g

S u

m a t e r a B a r a t

J a m b i

S u

m a t e r a U t a r a

M a l u k u U t a r a

B a n t e n

N u s a T e n g g a r a B a

P a p u a B a r a t

J a w a T i m u r

B e n g k u l u

D K I J a k a r t a

A c e h

M a l u k u

K e p u l a u a n R i a u

B a l i

K a l i m a n t a n T i m u r

D I Y o g y a k a r t a

Angka terendah tk kab/kota Rata-rata tk provinsi Angka tertinggi tk kab/kota

Disparitas akses pendidikan dasar sudah semakin kecil

baik antar daerah maupun antar kelompok sosial-

ekonomi. Namun masih perlu upaya besar untuk

menjamin semua anak usia 7-15 tahun untuk mengikutipendidikan yang berkualitas.

62.5

77.7

93.3

Papua Barat

Papua

NTT

Kalteng

Kalbar

Kalsel

Gorontalo

Sulteng

Sulbar

Sumsel

Banten

Jabar

Lampung

Kep. Babel

Malut

Kaltim

Sulsel

INDONESIAJateng

Bengkulu

Jambi

Sulut

Maluku

Sultra

NTB

Sumut

Riau

Jatim

Aceh

Kep. Riau

SumbarBali

DIY

DKI Jakarta

APM SMP/MTs per Provinsi, 2011

APS penduduk usia 7-15tahun

menurut kelompok pengeluaran keluarga, 2012.

APS 13-15 tahun antar provinsi dan kab/kota

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan

9

5 . 9

8 1

9 7 . 9

8 8 .

8 9 8 . 6

9 2

. 3 9 8 . 9

9

3 . 9 9

9 . 4

9

4 . 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90100

7-12 Tahun 13-15 Tahun

Kuintil-1 (termiskin)

Kuintil-2

Kuintil-3

Kuintil-4

Kuintil-5 (terkaya)

1

Slide - 33

K j P ti i i P didik

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


APK SM per Provinsi, 2012

Persentase Kecamatan yang Memiliki SMP/MTs atau SMA/SMK/MA

(negeri dan/atau swasta)

Perkembangan APS Penduduk Usia 16-18 tahun menurut pengeluaran keluarga

Kesenjangan Partisipasi Pendidikan

59,68

78,50

108,45

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Kalimantan BaratPapua Barat

Nusa Tenggara Timur

Lampung

Kalimantan Selatan

Sulawesi Tengah

Papua

Jawa Barat

Jawa Tengah

Gorontalo

Banten

Kalimantan Tengah

Kepulauan Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Indonesia

Sumatera Barat

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Barat

Jawa Timur

Sumatera Utara

Kalimantan Timur

Kepulauan Bangka Belitung

Sulawesi Barat

Riau

Bengkulu

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

Maluku

AcehMaluku Utara

DKI Jakarta

DI Yogyakarta

Bali

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

J A K A R T A

R I A U

B A L I

B A N T E N

Y O

G Y A K A R T A

N T B

J A T I M

S U M S E L

M A L U K U

L A M P U N G

K A L T I M

A C E H

J A M B I

J A B A R

J A T E N G

M A L U T

S U M U T

B A B E L

K A L B

K A L T E N G

K A L S E L

S U L T R A

S U L S E L

S U L B A R

G

O R O N T A L O

S U L T E N G

K E P R I

S U L U T

S U M B A R

B E N G K U L U

N T T

P A B A R

P A P U A

Ada SMP/MTs Ada SMA/SMK/MA

Tahun 2011: dari 6.637 kecamatan: 1.735 kec. belum memiliki satuan pendidikan

menengah negeri

935 kec. tidak memiliki satuan pendidikan baik

negeri maupun swasta.

Kesenjangan partisipasi pendidikan menengah semakin mengecil, tetapi masih

membutuhkan perhatian besar untuk terus diturunkan

2 7 .

6

2 9 .

9

2 8 .

7

4 2 . 9

3 6 .

8

4 1 . 0

4 3 .

4

5 5 . 2

4 6 .

2

5 0 .

4

5 2 .

4 6 3

. 6

5 5 .

9

6 1 .

4

6 2

. 4

6 8 .

4

7 2 .

0

7 3 .

0

7 2 .

7

7 5 . 3

0

20

40

60

80

100

2000 2006 2009 2012

Kuintil-1 Kuintil-2 Kuintil-3 Kuintil-4 Kuintil-5

2

Slide - 34

K lit G

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Kualifikasi Guru per Provinsi, 2012 Tren Sertifikasi Guru

Kualitas Guru

21,15

25,64

26,39

26,92

29,03

31,48

31,63

34,40

36,76

38,95

39,72

39,83

42,59

43,25

43,60

43,73

43,93

44,03

46,4147,09

47,99

49,89

50,16

50,89

50,89

51,24

51,63

52,51

54,69

54,7958,46

65,05

68,71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

DKI

BALI

JATIM

YOGYA

JABAR

BANTEN

SULSEL

JATENG

BENGKULU

N T B

SUMBAR

KALTIM

SUMUT

RIAU

KEPRI

SULBAR

KALTENG

KALSEL

SUMSELGORONTALO

LAMPUNG

N A D

IRJABAR

SULUT

SULTRA

SULTENG

BABEL

JAMBI

PAPUA

KALBARMALUT

MALUKU

N T T

<S1 ≥ S1

Sumber: NUPTK 2012

Sumber: Kemdikbud

• Masih banyak guru yang belum memenuhi

persyaratan kualifikasi akademik minimal

sebagaimana diamanatkan UU Guru dan Dosen

• 1,5 juta guru yang tersertifikasi (55% dari seluruh

jumlah guru)

Slide - 35

Indeks Pembangunan Masyarakat

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indeks Pembangunan Masyarakat

0.49

0.50

0.52

0.52

0.53

0.53

0.53

0.54

0.54

0.54

0.54

0.55

0.550.55

0.55

0.55

0.55

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

0.57

0.57

0.58

0.58

0.580.59

0.59

0.59

0.59

0.59

0.60

0.63

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

Jawa Barat

Banten

DKI Jakarta

Sumatera Barat

Jawa Tengah

NAD

Papua

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

NTB

Sulawesi Selatan

Bangka belitungSumatera Selatan

Jambi

INDONESIA

Jawa Timur

Bengkulu

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sumatera Utara

Riau

Lampung

Sulawesi Tenggara

Papua Barat

Bali

Kalimantan Barat Maluku

Sulawesi Tengah

DI Yogyakarta

Kalimantan Tengah

NTT

Maluku Utara

Sulawesi Utara

Sumber: dihitung menggunakan data Susenas Modul Sosial Budaya 2012

Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012

0.61

0.55

0.56

0.47

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

Indeks Tingkat

Kepercayaan

Indeks Tolong

Menolong

Indeks Aksi

Kolektif

Indeks JejaringSosial

0.55

0.49

0.61

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80

Indeks Gotong

Royong

Indeks

Toleransi

Indeks

Rasa Aman

Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat, 2012

Indeks Pembangunan Masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur:

1. Indeks gotong-royong (mengukur modal sosial kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan

mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan

bakti sosial, serta jejaring sosial)

2. Indeks toleransi (mengukur kohesi sosial toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain

di lingkungan tempat tinggal)

3. Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)

Dimensi Indeks Gotong Royong, 2012

0.52

0.46

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Toleransi

antar-suku

Toleransi

antar-pemeluk

agama

Indeks Toleransi, 2012

Slide - 36

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN



Slide - 37

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


INDIKATOR2014

(baseline)

2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

- Padi (Juta Ton) 70,6 82,0

- Jagung (Juta Ton) 19,13 24,1

- Kedelai (Juta Ton) 0,92 2,6

- Gula (Juta Ton) 2,6 3,8

- Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1

- Produksi perikanan (juta ton) 12,4 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi

air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air

tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak

(ribu ha) 189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

Slide - 38

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan(menahan konversi sawah) dan perluasan sawahbaru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasipenyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desaberdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk

perikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat

terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dgfasilitas pasca panen; pengendalian impor melaluipemberantasan mafia impor; (ii) penguatancadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi

pangan dan gizi masyarakat : (i) konsumsiprotein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan

pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolahiklim dan asuransi pertanian.

CACATAN:

Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele

fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, dagingsapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga.

Kedaulatan Pangan

* Kumulatif 5 tahun

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


BAPPENAS : KOORDINASI

PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

KEDAULATAN

PANGAN

Pembukaan1 juta lahansawah baru

Reforma agraria9 juta Ha Perbaikan dan

pemb. Jaringanirigasi,

bendungan,pasar, dan

sarprastransportasi

Stop konversilahan produktif

Pemulihankualitas

kesuburanlahan; 1000

Desa MandiriBenih Gudang dgn

fasilitaspengolahanpasca panen

di sentraproduksi;

Pendirian bankpertanian &

UMKM

Peningkatankemampuan

petaniPemb.

Agribisniskerakyatan

Pengendalianimpor pangan

Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;

Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda

Kemendag;

Kemen Pertanian

Kemen Pertanian;

Kemen Perindustrian;

Pemda

Bank Indonesia;

Kemen Koperasi

Kemen Pertanian;

Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pertanian;

KLH/BPLH

Pemda (BUMDes- Dana Desa)

Pemda;

Kemen Agraria & TTR

Kemen PU;

Kementan

Kemendag;

Pemda

KEDAULATAN PANGAN

Slide - 39

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SEBARAN PRODUKSI BAHAN PANGAN POKOK

Komoditi Target 2019

Padi 20.075.415

Jagung 5.808.034

Kedelai 190.587

Daging 162.972

Gula 1.589.780


Padi 41.891.800

Jagung 11.938.815

Kedelai 1.288.455

Daging 439.060

Gula 2.089.547


Padi 5.947.947

Jagung 459.506

Kedelai 21.933

Daging 42.246

Gula -


Padi 9.345.196

Jagung 3.866.099

Kedelai 152.373

Daging 48.270

Gula 120.673


Padi 473.235

Jagung 65.405

Kedelai 14.487

Daging 10.950

Gula -

Slide - 40

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


TARGET PEMBERIAN HAK KELOLA HUTAN KEPADA MASYARAKAT

TAHUN 2015 – 2019

Indikator 2015 2016 2017 2018 2018

Luas hutan yang

dikelola

masyarakat*)

2.540.000 5.080.000 7.620.000 10.160.000 12.700.000

Jumlah DAS

yang akan

ditangani

5 7 10 12 15

Sumber: Trilateral Meeting, (BAPPENAS, Kemenkeu, Kementerian

Lingkun gan Hidup dan Kehu tanan) 23 – 24 Desember 2014

Catatan:* Dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR),Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan (Ha)

Slide - 41

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DAS yang akan dipulihkan dalam tahun 2015-2019

1. DAS Citarum

2. DAS Ciliwung3. DAS Cisadane

4. DAS Serayu

5. DAS Solo

6. DAS BrantasDAS Moyo

1. DAS Asahan Toba

2. DAS Siak

3. DAS Musi

4. DAS Way

Sekampung

5. DAS Way Seputih

DAS

Kapuas

1. DAS

Jeneberang

2. DAS Saddang

Slide - 42

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


LOKASI PEMBANGUNAN 49 WADUKWADUK KEUREUTO, RUKOH,

TIRO, JAMBO AYE (NAD)

WADUK LOGUNG, JLANTAH,

MATENGGENG (JATENG)

WADUK TELAGAWAJA,

LAMBUK (BALI)

WADUK KARIAN,

SINDANGHEULA

(BANTEN)

WADUK BENER,

KARANGTALUN (DIY)

WADUK CIAWI, SUKAMAHI,

CIPANAS, LEUWIKERIS,SADAWARNA, SANTOSA,

SUKAHURIP (JABAR)

WADUK SEMANTOK, WADUK

BAGONG, WADUK LESTI,

WADUK WONODADI (JATIM)

WADUK TAPIN (KALSEL)

ESTUARI SEI

GONG,

DOMPAK,

BUSUNG (KEPRI)

WADUK

SUKOHARJO,

SEGALAMINDER,

WAY SEKAMPUNG,

SUKARAJA III

(LAMPUNG)

WADUK BINTANG BANO,

TANJU DAN MILA, MUJUR

(NTB)

WADUK RAKNAMO,

KOLHUA, ROTIKLOD,

NAPUNGGETE (NTT)

WADUK

LOMPATAN

HARIMAU (RIAU) WADUK KARALOE,

PASELORENG,

PAMUKULU, JENELATA,

NIPA-NIPA (SULSEL)

WADUK LOLAK, KUWIL

(SULUT)

WADUK SEPAKU SEMOI,

MARANGKAYU, TERITIP

(KALTIM)

WADUK LASONGI

(SULTRA)

WADUK LAUSIMEME

(SUMUT)

Slide - 43

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


INDIKATOR

2014

(baseline) 2019*

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 421 400

Penggunaan DN (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118

Jaringan gas kota (sambungan

rumah) 200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 1

Slide - 44

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gasdan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,pengembangan gas non konvensional (shale gas danCBM).

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan OperasionalEnergi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii)pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang

untuk SD energi.3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan

dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yangtepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorongpenggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)

pengembangan insentif dan mekanisme pendanaanutk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) auditenergi; (iii) peningkatan peran perusahaan layananenergi (ESCO).

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebihtransparan dan tepat sasaran

7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA(kelistrikan)

* Dengan badan usaha


Kedaulatan Energi

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


KEDAULATAN ENERGI

Slide - 45


PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

KEDAULATAN

ENERGI

Pembangunankilang migas

Tata kelola ygefektif & efisienindustri migasdan energi (a.l

kontrakpembelian

minyak jangkamenengah)

PercepatanPembangunan

Pembangkit listrik

dan peningkatanPenggunaan Batubara dan Gas utkproduksi Listrik

Realokasisubsidi BBM ke

biofuel

Pengembanganenergi baru &

terbarukan

Iklim investasimigas ygkondusif

PengalihanTransportasi

berbasis BBMke gas

(percepatan

PembangunanSPBG)

Sistem fiskal yg

flexibel

Peningkatanproduksi minyak

bumimemperpanjangu

sia sumur2 tuadan Pengendalian

impor minyak

Kemen ESDM;

Kemen Perhubungan

Kemen Perindustrian

Kemen ESDM;

Kemen BUMN

Kemen ESDM;

Kemen BUMN;

SKK Migas

Pertamina, PLN, PGN

Kemen ESDM;

Kemen BUMN;PLN; PGN

Kemen ESDM;

Kemen Keuangan

Kemen BUMN

Kementan

Kemen ESDM;

Kemen BUMN; Kemen Ristek

Kemen Keuangan;

Kemen ESDM;

Kemen BUMN

Kemen ESDM;Kemen BUMN;

Kemendag;

Pertamina

Kemen ESDM;

Kemen Keuangan;

Pemda

Peningkatankapasitas

tangki/minyakmentah, BBM,

dan LPGKemen ESDM;

Pertamina

Rencana Pembangunan Infrastruktur Migas

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Rencana Pembangunan Infrastruktur Migas

Jaringan Pipa Gas

Gresik – Semarang (267 Km)

Jaringan Pipa Gas

Arun – Belawan – KIM – KEK Medan

(480 Km)

Jaringan Pipa Gas

Muara Karang – Muara Tawar –

Tegal Gede (70 Km)

Jaringan Pipa Gas

Porong – Grati (56 Km)

Jaringan Pipa Gas

Duri – Dumai (132,4 Km)

Jaringan Pipa Gas

Muara Bekasi – Muara Tawar –

Muara Karang (44 Km)

Jaringan Pipa Gas

Kalija I Kepodang – TambakLorok (207 Km)

Jaringan Pipa Gas

Gundih – Semarang (140 Km)

Jaringan Pipa Gas

Pemping – Batam (13,5 Km)

ReceivingTerminal

Arun

LNG Donggi –

Senoro dan

LNG South

Sulawesi

Receiving

Terminal

BantenFSRU Jawa

Tengah

LNG

Masela

LNG

TangguhTrain - 3

Sumber : BPH Migas dan KESDM, diolah oleh Bappenas 2014

Kilang

Minyak

Bontang

Slide - 46

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI

YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

WILAYAHPenduduk

(1.000)

Rumah

Tangga

(1.000)

Pelanggan KWh JualRasio

Elektrifkasi

(%)

kWh

jual/kapitaRT

(1.000)

Persen

terhadap

Indonesia

KWh

(1.000)

Persen

terhadap

Indonesia

SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75

JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74

SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85

MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46

LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00

JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50

INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44

Slide - 47

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


INDIKATOR

2014

(BASELINE) 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/deposit

pulau-pulau kecil ke PBB13.466

17.466

(Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antar

negara 1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan 52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untuk

menunjang tol laut -- 24

Pengembangan pelabuhan

penyeberangan

210 270

Pembangunan kapal perintis 50 unit 104 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 24 unit

Peningkatan luas kawasan konservasi

laut 15,7 juta ha 20 juta haSlide - 48

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landaskontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan

pulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan

Pelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi

multimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antara

transportasi yang berorientasi nasional dengan

transportasi yang berorientasi lokal dan

kewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,

daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan

laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta

penguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan

serta masyarakat pesisir


Maritim dan Kelautan

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PEMBANGUNAN KEMARITIMAN


PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

KEMARITIMAN

Peningkatankapasitas dan

pemberian akses

terhadap sumbermodal, sarana

produksi,infrastruktur,teknologi dan

pasar

Pembangunan100 sentra

perikanan sbgtempat

pelelangan ikanterpadu dan

pembangunan 24pelabuhanstrategis

Pemberantasanillegal,

unregulateddan unreported

fishing (IIU)

Mengurangiintensitas

penangkapan dikawasan

underfishing

sesuai bataskelestarian

Penguatankeamanan laut,

daerahperbatasan dan

pengamanan

SDA dan ZEE

Peningkatan luaskawasan konservasi

perairan berkelanjutan(17 juta ha) dan

penambahan kawasankonservasi 700 ha dan

rehab. Kerusakanlingkungan pesisir &

laut

Penerapan best

aqua-culture practices untuk

komoditas-komoditasunggulan

Mendesain tata

ruang wilayahpesisir dan lautan

yg mendukungkinerja

pembangunanmaritim dan

perikanan

Peningkatanproduksi

perikanan duakali lipat (40-50

juta ton pertahun pada thn

2019

Kemen KP;

Kemen Ristek DIKTI

Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;

Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda

Kemen KP; Kemen Hub

Kemen BUMN;

Pemda

Kemen KP;POLRI;

Kemen Hukum HAM;

Pemda

Kemen KP;

Pemda

Kemen Han

Kemen KP;

Kemen Dagri;

KemenLu.

Kemen KP;

Kemen Agraria & TTR;

Pemda

Kemen KP

Kemen KP;

Kemen LH & Hut;

Pemda

Slide - 49

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


WILAYAH LAUT INDONESIA

No Perairan Luas (km2)

1 Perairan Kepulauan 2,95 juta

2 Territorial 0,3 juta

3 ZEE Indonesia 2,55 juta

Total 5,8 juta

Luas Laut Indonesia

Slide - 50

WILAYAH PENANGKAPAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DAN POTENSI PERIKANAN DI INDONESIA(satuan dalam 1.000 ton/tahun)

WPP Selat Malaka

dan Laut Andaman

276,1

WPPSamudera Hindia A

(Barat Sumateradan Selat Sunda)

565,1

WPPSamudera Hindia B

(Selatan Jawa -Laut Timor Barat)

491,7

WPPSelat Karimata,

Laut Natuna, danLaut Cina Selatan

1.059

WPP Laut Jawa

836,6

WPPSelat Makassar, TelukBone, Laut Flores, dan

Laut Bali

929,7WPP

Teluk Tolo

dan Laut Banda

278,0

WPPLaut Aru, Laut Arafuradan Timur Laut Timor

855,6

WPPTeluk Cenderawasih

dan Samudera Pasifik

299,2

WPPLaut Sulawesi dan Utara

Pulau Halmahera

333,7

WPP Teluk Tomini, LautMaluku, Laut Halmahera,

Laut Seram,dan Teluk Berau;

595,5

Slide - 51

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 45/2011 tentang Estimasi Potensi SDI di WPP (total sebesar

6,52 juta ton/tahun)Slide - 52

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


NAD

PPI:170

Sumut

PPS:1

PPN:2

PPI:34

Riau

PPI:17

Jambi

PPI:8

Kepri

PPI:19

Sumbar

PPS:1

PPI:27

Bengkulu

PPI:41

Babel

PPN:2

PPI:16

Lampung

PPI:20

Sumsel

PPI:7

Banten

PPN:2

PPI:38

DKI

PPS:1

PPI:6

Jabar

PPN:3

PPI:73

Bali

PPN:2

PPI:11

Jatim

PPN:4

PPI:99

DIY

PPI:23

Jateng

PPI:86

NTT

PPI:24

NTB

PPI:31

Papua

PPI:14

Papua Barat

PPI:12

Malut

PPN:2

PPI:16

Maluku

PPN:3

PPI:23

Kalsel

PPI:9

Kalteng

PPI:9

KalbarPPN:2

PPI:63

Kaltim

PPI:13

Sulut

PPS:1

PPI:28

Gorontalo

PPN:1

PPI:24

Sulteng

PPI:43

Sultra

PPS:1

PPI:29Sulsel

PPN:0

PPI:52

Sulbar

PPI:10

SEBARAN PELABUHAN PERIKANAN (total)

Kaltara

PPI:3

Ket:

• PPS : Pelabuhan Perikanan Samudra

• PPN : Pelabuhan Perikanan Nusantara• PPI: Pangkalan Pendaratan Ikan

Slide - 53

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


NAD

SUPM Ladong

Sumbar

SUPM

Pariaman

Lampung

SUPM kota

Agung DKI

STP Jakarta

Jatim

AP SidoarjoJateng

SUPM Tegal

NTT

SUPM Kupang

Papua Barat

AP Sorong; SUPM

Sorong

Maluku

SUPM

Waiheru

KalbarSUPM

Pontianak

Sulut

AP Bitung

Sulsel

SUPM Bone

SEBARAN SEKOLAH PERIKANAN

Ket:

• STP : Sekolah Tinggi Perikanan (PUSAT)

• AP : Akademi Perikanan (PUSAT)• SUPM : Sekolah Usaha Perikanan Menengah (PEMDA)

Slide - 54

SEBARAN BALAI DAN LOKA PENELITIAN DAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Sumbar

LPSDKP Bungus

(KerentananPesisir)

DKI

P3SDLP (SD laut & pesisir); BBRP2B

Jakarta (bioteknologi perikanan);

BBRSE (sosial ekonomi perikanan)

BALI

BBPPBL Gondol (Budidaya

Laut); BPOL Perancak

(Observasi Laut)

Sulsel

BPPAP Maros

(budidaya air payau)

PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(UPT PUSAT)

JABAR

BBAT Bogor (budidaya air tawar); BPPIH Depok

(ikan Hias); BPPI Sukamandi (pemuliaan Ikan);

BP2KSI Jatiluhur (konservasi SD ikan)

Sumsel

BRPPU Palembang

(Perairan Umum)

Sultra

LPTK Wakatobi

(Teknologi Kelautan)

Slide - 55

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PETA SEBARAN BALAI/UPT PERIKANAN BUDIDAYA

Slide - 56

TOL LAUT DALAM MENDUKUNG POROS MARITIM

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DUNIA

Keterangan ProgramNilai

(Rp.Milyar)Keterangan

24 Pelabuhan Strategis 243,696 Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya

Short sea shipping 7,500 Kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon

Fasilitas kargo umum dan bulk 40,615 Rencana induk pelabuhan nasionalPengembangan pelabuhan non-

komersil198,100 1.481 pelabuhan

Pengembangan pelabuhan komersil

lainnya41,500 83 pelabuhan

Transportasi multimoda untuk

mencapai pelabuhan50,000 Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir.

Revitalisasi industri galangan kapal 10,800 12 galangan kapal

Kapal untuk 5 tahun ke depan 101,740 Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat

Kapal patroli 6,048 Kapal patrol dari Kelas IA s/d V

Total 699,999

Slide - 57

Pengembangan Transportasi Penyeberangan

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


g g p y g

(Komplemen Konsep Tol Laut)

Arah kebijakan pengembangantransportasi penyeberangan 2015-

2019:

• Penyelesaian dan penguatan jalurlintas Sabuk Utara, Sabuk Tengahdan Sabuk Selatan serta porospenghubung.

• Terobosan regulasi termasuk

kebijakan pengadaan kapal olehpemerintah dan pembentukanOtorita PelabuhanPenyeberangan.

Program Strategis dan Target:

• Pembangunan pelabuhan penyeberangan

di 60 lokasi• Pembangunan kapal penyeberangan

(terutama perintis) 50 unit• Pemisahan operator dan regulator

(pembentukan Otorita Pelabuhan)• Pembangunan kapal untuk mengatasi

bottleneck pada lintas utama termasuklintas Merak -Bakauheni (melalui PMN padaBUMN)

KoridorPenyeberangan

Kondisi Saat ini dan Rencana PembangunanKeb.Biaya

Sabuk Utara Terdapat lintas yang belum terhubung yaitu: Tj.

Pinang –

Sintete, akan diselesaikan pada 2017-2019

Rp. 40 T

SabukTengah

Terdapat lintas yang belum terhubung: Wahai – Fak Fak, akan diselesaikan pada akhir tahun2014. Akan dilakukan peningkatan layanan(pelabuhan dan kapal)

SabukSelatan

Telah terhubung sejak tahun 2013, akandilakukan peningkatan layanan (pelabuhan

dan kapal)Slide - 58

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


INDIKATOR 2014(Baseline)

2019

Pariwisata

Kontribusi terhadap PDB

Nasional

4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara

(Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara

(Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

Industri

Sasaran Pertumbuhan:

Industri (%) 4,7 8.6

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industri

skala menengah dan besar- 9.000 unit*

Slide - 59

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara dan

mendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan

daya tarik daerah tujuan wisata sehingga

berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan

partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan daya

saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap

destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:

membangun sumber daya manusia pariwisata serta

organisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau

Jawa

6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah

paling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai

Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)


Pariwisata dan Industri

* Kumulatif 5 tahun

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA

Slide - 60


PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNANKARAKTER

DAN POTENSIPARIWISATA

Percepatan

PembangunanAkses

Transportasi PercepatanPembangunan

Akses Informasidan Komunikasi

PeningkatanInfrastruktur

PengembanganBudaya Lokal

PercepatanPengembangan

danPengelolaan

KawasanPariwisata(intersullar

tourism)

PeningkatanKualitas SDMMasyarakat

Lokal /SekitarObjek Wisata

PengembanganEkonomi KreatifBerbasis padaEco-tourism

Keterlibatan

MasyarakatLokal dalamPengelolaan

LokasiPariwisata

KebijakanAnggaran

PembangunanPariwisata

PeningkatanJumlah Investor

Nasional

Kemen Pariwisata;Pemda

Kemen Pariwisata; Kemen PU;

Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda

Kemen Pariwisata;

Kemen Kominfo;

Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen BUMN;

Pemda

Kemen Pariwisata;

Kemen Budaya Dikdasmen;

Pemda

Kemen Pariwisata;Kemen Keuangan;

Pemda

Kemen Pariwisata;

Pemda

Kemen Koperasi &UKM;

Kemen Pariwisata;

Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Pemda;

Kemen Pariwisata;Kemen Budaya Dikdasmen;

Pemda

POTENSI WISATA ALAM

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


POTENSI WISATA ALAM

Slide - 61

POTENSI WISATA MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibition)

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Hasil Pemetaan 16 Destinasi MICE - Ditjen PDP, Kemenparekraf, 2013

( g, , , )

Slide - 62

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


POTENSI WISATA BAHARI

Slide - 63

3 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator2014

(Baseline)2019

Ketahanan Air

Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det

Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk

Ketersedian air irigasi yang bersumber

dari waduk

11% 20%

Terselesaikannya status DAS lintas

negara

0 19 DAS (kumulatif)

Berkurangnya luasan lahan kritis melaluirehabilitasi dalam KPH

500.000 ha 5,5 juta ha(kumulatif)

Pulihnya kesehatan 5 DAS Prioritas (DAS

Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS

Bengawan Solo, dan DAS Brantas) dan

10 DAS prioritas lainnya sampai dengan

tahun 2019

0 15 DAS

Terjaganya / meningkatnya jumlah mata

air di 5 DAS prioritas dan 10 DAS

prioritas lainnya sampai dengan 2019

melalui konser-vasi sumber daya air

0 15 DAS

Kapasitas/Daya tampung 15,8 miliar m3 19 miliar m3

Pengembangan dan pengelolaan

Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah,

pompa, rawa, dan tambak)

9,136 Juta Ha 10 Juta Ha

Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian

Struktural dan Non Struktural Banjir

5-25 tahun 10-100 tahun

Slide - 64

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemeliharaan dan pemulihan sumberdaya air dan

ekosistemnya.

2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air

untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat

3. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan

sosial dan ekonomi produktif

4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam

mengurangi risiko daya rusak air termasuk

perubahan iklim

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam

pengelolaan sumber daya air yang terpadu,

efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk

peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses

terhadap data dan informasi


Ketahanan Air

*) Kumulatif 5 Tahun

3 SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator2014

(Baseline)2019

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Rasio elektrifikasi 81,5% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh

Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38.431 Ha 0 ha

Kekurangan tempat tinggal (backlog)

berdasarkan perspektif menghuni

7,6 juta 5 juta

Akses Air Minum Layak 70 % 100%

Akses Sanitasi Layak 60,9 % 100%

Kondisi mantap jalan nasional 94 % 98 %

Pengembangan jalan nasional 38.570 km 45.592 km

Pembangunan jalan baru * 1.202 km 2.650 km

Pengembangan jalan tol * 807 km 1.000 km

panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km

Pengembangan pelabuhan 278 450

Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari

Jumlah bandara 237 252

On-time Performance penerbangan 75% 95 %

Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100%

Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 275

Pangsa Pasar Angkutan Umum

Perkotaan

23% 32%

Lingkungan

• Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% ~ 26%

• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5

• Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha** 750 ribu ha*** Slide - 65

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang

dilakukan di tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, dan masyarakat

2. Mempercepat pembangunan transportasi dengan

penguatan industri nasional untuk mendukung

Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas

nasional dalam kerangka mendukung kerjasama

regional dan global.3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan

Kota.

4. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi

radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.

5. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband

termasuk di daerah perbatasan negara.

6. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.

7. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukandalam Bauran Energi

8. Meningkatkan Aksesibilitas Energi


Infrastuktur Dasar dan Konektivitas

*) Kumulatif 5 Tahun

**) Dalam dan luar kawasan

***) Dalam kawasan

RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW

dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen

2014

LISTRIK 35.000 MW 2015-2019

Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7

GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen

Kebutuhan Investasi :

PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun

2019

Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun

Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi

krisis listrik

Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui :

Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada

tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi

PT. PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai

kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran

bauran energi)

Peningkatan injeksi PMN Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna

dibawah 60 KWh) per bulan

Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck)

investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b)

Percepatan persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d)

mempermudah perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP

yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi

penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan

hukum bagi pelaksana proyek.

Pertumbuhan Ekonomi6-7 persen

Oleh PLN: Pembangkit: 16,4 GW ( berikut Transmisi 50ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms)

Oleh Swasta: Pembangkit 18,7 GW (berikut transmisi

360 kms)

843 1.200

Konsumsi Listrik per kapita (kWh)

Slide - 66

RENCANA PEMBANGUNAN HYDRO POWER

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


RENCANA PEMBANGUNAN HYDRO POWER

3

ACEH:

5.062 MW

SUMUT:3.808 MW

SUMSEL, JAMBI,

BENGKULU & LAMPUNG:

3.102 MW

JABAR:

2.861 MW

JATENG:

813 MW

SUMBAR & RIAU:

3.607 MW

JATIM:

525 MWBALI NUSRA:

624 MW

KALBAR:

4.737 MW

KALSELTENGTIM:

16.844 MW

SULUTTENG:

3.967 MW

SULSELRA:

6.340 MW

MALUKU:

430 MW

PAPUA:

22.371 MW

Hydro Power Potential Map(Potential: 75.000 MW, Plan to developed 12,900 MW up to 2027)

RUPTL 2015 – 2024 : Hydro : 9,1 GW

Sumber : RUPTL dan Musrenbangnas 2014Slide - 67

LOKASI RENCANA PLTU MULUT TAMBANG DI INDONESIA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


LOKASI RENCANA PLTU MULUT TAMBANG DI INDONESIA

TAHUN 2015-2019 (HANYA DI SUMATERA)

Sumber : Data diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM dan Musrenbangnas 2014

Slide - 68

Rencana Pembangunan PLTA dan PLTM

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


(2015-2019)

Sumber : diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM, dan Musrenbangnas 2014 Slide - 69

LOKASI 33 PEMBANGUNAN PLTA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DALAM PEMBANGUNAN 49 WADUK

• Duminanga, 1 Mw,Sawangan,

12 Mw (Sulut)

• Wampu, 45 Mw,-Asahan III

(FTP 2), 174 Mw, Hasang (FTP

2, 40 Mw, Simonggo-2, 86

MW, Batang Toru (Tapsel),

510 Mw, Masang-2, 55 Mw

(Sumut)

• Merangin, 350Mw(Jambi)

• Simpang Aur (FTP2), 23

Mw, Ketahun-3, 61 Mw

(Bengkulu)

• Semangka (FTP2), 56

Mw(Lampung)

• Kusan, 65 Mw(Kalsel)

•

Peusangan 1 –

2, 88 Mw,Peusangan-4, 400 Mw (NAD)

• Konawe, 50 Mw,

Watunohu 1, 20 Mw

(Sultra)

• Karama Peaking (Unsolicited) 150

Mw, Karama Baseload

(Unsolicited), 300 Mw (Sulbar)

• Bontobatu (FTP2), 110

Mw, Malea, 90 Mw

(Sulsel) • Isal 3 , 4 Mw, Nua (Masohi), 6

Mw, Wai Tala 13.5 Mw, Wai Tala

40.5 Mw, Isal, 6 Mw, PLTA

Tersebar Maluku , 18.5

Mw(Maluku)

• PLTA Tersebar Maluku Utara,

4.5 Mw, (Malut)

• Orya 2, 10 Mw,

Kalibumi-2, 5 Mw,

Mariarotu II 1.3 Mw,

Baliem, 10 Mw,

Kalibumi III Cascade, 5

Mw, Baliem, 40 Mw,

Tatui, 4 Mw, Amai, 1.4

Mw (Papua)

• Warsamson, 46,5

Mw(Papua Barat)

• Brang Beh 1, 8 Mw,

Brang Beh 2, 4.1 Mw

NTB)

• Maubesi ,1 Mw,

Kudungawa, 2 Mw,

Ubungawu III, 0.2 Mw

(NTT)

Slide - 70

RENCANA PENGUSAHAAN JALAN TOL

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


1

97

2

3

10

4

8

11

JALAN TOL PRIORITAS

No.

Nama Ruas Medan-Kualanamu-Lubuk

Pakam-TebingTinggi *)

Medan-Binjai Pekanbaru-Kandis-Dumai

Palembang-Indralaya

Kayuagung-Palembang-

Betung **)

Bakauheni-Terbanggi

Besar

Serpong-Balaraja *) Pasirkoja-Soreang

Cileunyi-Sumedang-

Dawuan

Pandaan-Malang

Manado-Bitung

Panjang (km) 61,8 15,80 135,00 22,00 111,65 150,00 30,00 10,57 58,50 37,62 39,00

Biaya

Investasi

(Rp. Milyar)

6,277 2,295 17,347 2,313 13.298 17.389 5.177 1.786 10.033 2.968 2,166

Biaya Tanah

(Rp. Milyar)

441 116 974 156 410 1,033 1.751 696 1.295 294 365

Status Pengadaan

tanah (81,36%)

& tahappelelangan

Persiapan

pengadaan

tanah

Pengadaan

tanah

(7,72%)

Pengadaan

Tanah

(13,89%)

Persiapan

Pengadaan

tanah

Persiapan

pengadaan

tanah

Pengadaan tanah

(Seksi I Serpong-

Legok 10 kmsudah bebas)&

persiapan

Pengadaan

tanah

(38,11%)

Pengadaan

tanah

(28,58%) &konstruksi

Pengadaan

tanah

(14,90%)

Pengadaan

tanah oleh

Pemda(33%)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

5

11

*) dalam proses tender**) proyek prakarsa

6

6

RENCANA PENGUSAHAAN JALAN TOL

Slide - 71

RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


2015 - 2019

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2014

Slide - 72

RENCANA PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DAN PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO

Sumber: Hasil Koordinasi Kementerian PPN dan Kemenhub, 2014

Slide - 73

TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK

Slide - 74

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019



KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Slide - 75


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR JAWA

Kebutuhan penanganan infrastruktur untukmendukung 13 Kawasan Industri sebesarRp.55,444.8 Triliun

SUMATERA1. Kuala Tanjung - Sumut2. Seimangke – Sumut3. Tanggamus - Lampung

KALIMANTAN4. Batulicin – Kalsel5. Ketapang - Kalbar6. Landak - Kalbar;7. Jorong - Kalsel

SULAWESI7. Palu – Sulteng8. Morowali - Sulteng9. Bantaeng - Sulsel10. Bitung – Sulut11. Konawe – Sultra

PROYEK STRATEGIS

Pelabuhan: Pembangunan Pel.Kualatanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung,

Makassar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera

Tol: Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung

Jalan: Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan

Susumuk-Bintuni

Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado – Bitung, Sei Mangke –

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan

Elektrifikasi Manggarai –Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api .

Listrik: Pembangunan pembangkit listrik (PLTU Kualatanjung, Asahan 3,Pangkalan Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2

Kupang, PLTU Ketapang (FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU

Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA Konawe, PLTA/MH Morowali,Bantaeng dan PLTGU Tangguh.

Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan,

Halu Oleo Kendari. Sam Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin Noor-

Banjarmasin

SEKTOR INVESTASI

Bandara 8,200.00

Jalan 8,079.74

Kereta Api 10,085,00

Ketenagalistrikan 10,477.06

Pelabuhan 17,664.00

Sumber Daya AIR 939.00

Total 55,444,80

MALUKU12. Buli, Halmahera

Timur-MaluT

PAPUA13. Teluk Bintuni,Papua Barat

Slide - 76

PELAKSANAAN TERPADU

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PELAKSANAAN TERPADU

MELALUI BADAN USAHA STRATEGIS

•Peningkatan Economic of Scale misalnya: regionalisasi PDAM

•Peningkatan Economic of Scope misalnya: regionalisasi PLN

•Penugasan BUMN atau Badan UsahaStratejik untuk pembangunaninfrastruktur yang bersifat kritis ataustrategis

•Penerapan tariff/subsidi yang cost-

reflective

ketenagalistrikan, air minum/sanitasi,jalan tol

Penegasan peran pembuat kebijakan,regulator, operator, dan PJPK (badan

pelaksana) termasuk kemungkinan untukdesentralisasi fungsi contracting agency

Restrukturisasi Sektor

SektorPotensial

Penegasan Peran Institusi

Slide - 77

Perkiraan Kebutuhan Tanah

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Pembangunan Infrastruktur

No Jenis Kegiatan

Luas Kebutuhan Tanah (Ha)

TotalPemerintah KPS

1. Persampahan dan Air Limbah - 76 76

2. Air Minum - 13 13

3. Energi dan Kelistrikan - 206 206

4. Kereta Api - 9.532 9.5325. Jalan Tol - 5.054 50.054

6. Bandara - 637 637

7. Pelabuhan - 122 122

8. Bendungan 54.037 - 54.037

9. Kota Baru Publik 10.000 - 10.000

Total 64.037 76.677

Sumber : Bappenas 2014

Catatan: KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta

Slide - 78


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN PEMBANGUNANDIMENSI PEMERATAAN


Slide - 79

4. SASARAN PEMBANGUNAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 80

DIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR

2014

(Baseline) 2019

Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

Tingkat Kemiskinan (%) 10,96%*) 7,0% - 8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4,0 % - 5,0 %

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi

produktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin

o Kepesertaan JaminanKesehatan

86%

100%

o Akses Pangan Bernutrisi60% 100%

o Akses Terhadap LayananKeuangan

4,12% *)

25%

o Kepemilikan akte lahir

(2013) 64,6% 77,4%

o Akses air bersih 55,7% 100%

o Akses sanitasi layak 20,24% 100%

o Akses penerangan 52,3% 100%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial

yang komprehensif;

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat

kurang mampu dan rentan;

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan

bagi masyarakat miskin melalui penyaluran

tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Agenda ini perlu didukung oleh basis data

perencanaan yang handal dalam satu sistem

informasi yang terpadu yang menjadi forum

pertukaran data dan informasi bagi seluruh

pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,

serta penguatan kapasitas aparat pemerintah ditingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan

dan penganggaran yang lebih berpihak pada

masyarakat miskin.


DIMENSI PEMERATAAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 81

DIMENSI PEMERATAAN

INDIKATOR 2014(Baseline)

2019

Peningkatan daya saing tenaga kerja

Penyediaan lapangan kerja (2015-

2019) -- 10 juta

(rata-rata 2 juta

per tahun)

Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%

Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta

Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta

Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja

Jumlah pelatihan

Jumlah sertifikasi 1.921.283*

576.887* 2.170.377**

863.819**

Jumlah tenaga kerja keahlian

menengah yang kompeten

30,0% 42,0%

Kinerja lembaga pelatihan milik

negara menjadi berbasis kompetensi 5,0% 25,0%

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan kualitas SDM;

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan

skema pembiayaan;

3. Meningkatkan nilai tambah produk dan

jangkauan pemasaran;4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;

5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,

dan perlindungan usaha;

6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan

menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

7. Meningkatkan akses terhadap layananpendidikan dan pelatihan keterampilan.

* 2011-2014 ** 2015-2019

SEBARAN 100 KABUPATEN/KOTA

DENGAN INDEKS KESEJAHTERAAN WILAYAH

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


DENGAN INDEKS KESEJAHTERAAN WILAYAH

(IKW) TERENDAH

Slide - 82

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KERJA

MELALUI REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


MELALUI REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

Slide - 83

PENINGKATAN JANGKAUAN

PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF & SEJAHTERA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF & SEJAHTERA

84 dari 284

SUMATERA

Bantuan Tunai

Bersyarat

: 516.337 KSM

Asistensi

Disabilitas Berat

: 5.802 Jiwa

Kelompok Usaha

Bersama

Perdesaan

: 11.370 KK

Kelompok Usaha

Bersama

Perkotaan

: 9250 KK

JAWA

Bantuan Tunai Bersyarat : 1.701.661 KSM

Asistensi Disabilitas Berat : 8.527 Jiwa

Kelompok Usaha Bersama

Perdesaan

: 14.840 KK


Perkotaan

: 10.800 KK

BALI - NUSA TENGGARA

Bantuan Tunai Bersyarat : 239.661 KSM

Asistensi Disabilitas Berat : 3.091 Jiwa


Perdesaan

: 4.480 KK


Perkotaan

: 1.960 KK

PAPUA

Bantuan Tunai Bersyarat : 12.080 KSM

Asistensi Disabilitas Berat : 232 Jiwa

Kelompok Usaha

Bersama Perdesaan

: 600 KK

Kelompok Usaha

Bersama Perkotaan

: 500 KK

MALUKU

Bantuan Tunai

Bersyarat

: 32.285 KSM

Asistensi DisabilitasBerat

: 384 Jiwa

Kelompok Usaha

Bersama Perdesaan

: 1.270 KK

Kelompok Usaha

Bersama Perkotaan

: 300 KK

SULAWESI

Bantuan Tunai

Bersyarat

: 207.530 KSM

Asistensi

Disabilitas Berat

: 2.374 Jiwa

Kelompok Usaha

Bersama

Perdesaan

: 7.860 KK

Kelompok Usaha

Bersama

Perkotaan

: 6.790 KK

KALIMANTAN

Bantuan Tunai

Bersyarat

: 88.219 KSM

Asistensi Disabilitas

Berat

: 1.658 Jiwa

Kelompok Usaha

Bersama Perdesaan

: 2.290 KK

Kelompok Usaha

Bersama Perkotaan

: 2.300 KK

Keterangan: KSM: Keluarga Sangat Miskin; KK: Kepala Keluarga

TARGET NASIONAL 2015-2019

Bantuan Tunai Bersyarat : 3.000.000 KSM

Asistensi Disabilitas Berat : 24.000 JiwaKelompok Usaha Bersama

Perdesaan

: 111.090 KK


Perkotaan

: 53.300 KK

Slide - 84

PENINGKATAN DAYA SAING UMKM & KOPERASI

MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS &

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS &

NILAI TAMBAH

Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi olehusaha mikro yang memiliki aset dan produktivitasrendah.

Jumlah usaha kecil dan menengah yang rendahmenyebabkan kurangnya industri pendukungsehingga mempengaruhi kapasitas perekonomianuntuk tumbuh lebih tinggi.

Perlu akselerasi peningkatan produktivitas UMKM danpeningkatan nilai tambah, khusus di sektor-sektoryang didominasi UMKM (pertanian, perikanan danperdagangan) dan di luar Jawa.

Dukungan lainnya: peningkatan akses ke pembiayaan,penerapan teknologi dan standar produk, fasilitasipemasaran, penguatan koperasi dan kemitraanberbasis rantai nilai/pasok, serta peningkatan

kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Sebaran UMKM manufaktur (2012):

Sebagian besar di Jawa

Perlu percepatan penumbuhan dan penguatan UMKM

industri pendukung di luar JawaSlide - 85


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN PEMBANGUNANKEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH


Slide - 86


KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH ( )

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Sasaran Pokok Baseline

2014

Sasaran

2019

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019

o Sumatera 23,8 24,6

o Jawa 58,0 55,1

o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6

o Kalimantan 8,7 9,6

o Sulawesi 4,8 5,2

o Maluku - Papua 2,2 2,9

Slide - 87

KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)

Keterangan :

Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019

Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.

Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

STATUS RTRW PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


STATUS RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Status Prov Kab Kota

Perda sudah ditetapkan 26 317 81

Belum Selesai 8 81 12

Jumlah total 34 398 93

Status penyelesaian (%) 76.5% 79.6% 87.1%

Slide - 88

PROVINSI YANG BELUM MENETAPKAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


• Pulau Sumatera • Pulau Kalimantan

PERDA RTRWP

No Prov

1 Sumatera Utara

2 Riau

3 Sumatera Selatan

No Prov

4 Kalimantan Barat

5 Kalimantan Tengah

6 Kalimantan Selatan

7 Kalimantan Timur

8 Kalimantan Utara

Slide - 89

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH2015 2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

2015-2019

Wilayah Jawa-Bali

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan ekonomi 5,7 6,5 7,1 7,4 7,8

Kemiskinan 9 8,5 7,6 6,7 5,2Pengangguran 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5

Wilayah Kalimantan

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan ekonomi 5 5,9 6,1 6,9 7,6

Kemiskinan 5,7 5,4 4,8 4,2 3,3

Pengangguran 4,5 4,4 4,2 4 3,8

Wilayah Sulawesi

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019


Kemiskinan 9,6 9,1 8,1 7,1 5,6

Pengangguran 4,9 4,7 4,5 4,3 4

Wilayah Maluku

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019Pertumbuhan ekonomi 6,5 6,9 7,8 8 8,2

Kemiskinan 12,8 12,1 10,7 9,3 7,3

Pengangguran 5,9 5,7 5,4 5,2 4,9

Wilayah Jawa-Bali

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019


Kemiskinan 9 8,5 7,6 6,7 5,2

Pengangguran 6,3 6,1 5,9 5,7 5,5

Wilayah Nusa Tenggara

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019


Kemiskinan 16 15,1 13,4 11,7 9,2

Pengangguran 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1

Wilayah Papua

Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan ekonomi 11,7 13,2 16 17,2 17,3

Kemiskinan 26,9 25,3 22,3 19,4 15,1

Pengangguran 3,7 3,5 3,4 3,2 3

Wilayah

PERAN PDRB WILAYAH (%)

TAHUN 2013

PERAN PDRB WILAYAH (%)

TAHUN 2019

SUMATERA 23,8 24,6

JAWA 58 55,1KALIMANTAN 8,7 9,6

SULAWESI 4,8 5,2

BALI NUSTRA 2,5 2,6

MALUKU PAPUA 2,2 2,9

Slide - 90

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

2015 2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


2,5

4,5

6,5

8,5

10,5

12,5

14,5

16,5

18,5

2015 2016 2017 2018 2019

P e r t u m

b u

h a n E k

o n o m i

( % )

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER WILAYAH

TAHUN 2015-2019

Sumatera

Jawa-Bali

Nusa Tenggara

Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

2015-2019

Slide - 91

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN WILAYAH 2015-2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019

K e m i s

k i n a n

( % )

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH

TAHUN 2015-2019

Sumatera

Jawa-Bali

Nusa Tenggara

Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

Slide - 92

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH 2015-2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2015 2016 2017 2018 2019

P e n g a n g g u r a n

( % )

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH TAHUN 2015-2019

Sumatera

Jawa-Bali

Nusa Tenggara

Kalimantan

Sulawesi

Maluku

Papua

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH 2015-2019

Slide - 93

PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah

kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN :

Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:

pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahanhasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggiuntuk diterapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:

penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembagalitbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;

penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park ;

sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 94

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK

M j B B d S i

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Menuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

BPPT

National Science and Techno Park

Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

Science Park

PROVINSI/

KELOMPOK

PROVINSI

KABUPATEN/

KOTA

TIM PENGARAH:

Menteri PPN/Bappenas;

Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

Science Park Science Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Techno

Park

Slide - 95

GERAKAN SADAR PENGOLAHAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Pondok Pusaka Techno Park , Kabupaten Kaur, Bengkulu

Slide - 96


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 97Pondok Pusaka Techno Park , Kabupaten Kaur, Bengkulu


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 98Pondok Pusaka Techno Park , Kabupaten Kaur, Bengkulu

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM

PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 99

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil

atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)

(p )(Atas dasar Harga Berlaku)

PULAU 1987 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PERAN PDRB WILAYAH 2013 DAN PERKIRAAN 2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


23,8

58

8,7

4,8 2,5 2,2

PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2013

SUMATERA

JAWA

KALIMANTAN

SULAWESI

BALI NUSTRA

MALUKU

PAPUA

24,6

55,1

9,65,2 2,6 2,9

PERAN PDRB WILAYAH (%) TAHUN 2019

SUMATERA

JAWA

KALIMANTAN

SULAWESI

BALI NUSTRA

MALUKU

PAPUA

Keterangan:

Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8 % tahun 2015-2019

Perhitungan proyeksi masih menggunakan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000

Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahunn dasar

2010Slide - 100

PDRB MENURUT PROVINSI (2011)

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PDRB MENURUT PROVINSI (2011)

Slide - 101

POTRET KESENJANGAN ANTARWILAYAH

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


J

Slide - 102

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)

MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008 2013

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumatera

Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35

Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36

Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37

Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36

Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35

Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31

Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39

Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36

Jawa-Bali

DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41

Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39

DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44

Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36

Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40

Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36

Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35

Kalimantan

Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37

SulawesiSulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42

Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44

Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41

Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43

Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35

Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43

Maluku Papua

Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37

Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32

Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43

INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS

Catatan : Berdasarkan Susenas Maret

(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia Slide - 103

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI

MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013

< 0,35

Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31

Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32

Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34

0,35 - 0,40

Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35

Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35

Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35

Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35

Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35

Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36

Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36

Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36

Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36

Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36

Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36

Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37

Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37

Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37

Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38

Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39

Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39

Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40

Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40

Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40

> 0,40

Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41

Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41

Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42

DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43

Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43

Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43

Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43

DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44

Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44

Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

Slide - 104



7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014

(Baseline)

2019

Pembangunan Perdesaan

Penurunan desa tertinggal

(sampai dengan 5,000 desa)

-- Sampai dengan

5.000 desa

tertingal

Peningkatan desa mandiri

(paling sedikit 2,000 desa)

-- Sampai dengan

2.000 desa

mandiri

Pengembangan Kawasan Perbatasan

o Pengembangan Pusat

Ekonomi Perbatasan (Pusat

Kegiatan Strategis

Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi

prioritas) 10 (187 lokasi

priorias)

o Peningkatan keamanan dan

kesejahteraan masyarakat

perbatasan

12 pulau-pulau

kecil terluar

berpenduduk

92 pulau kecil

terluar/terdepan

Slide - 105

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Perdesaan

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai

dengan kondisi geografis Desa

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat Desa

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan

Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial

Budaya Masyarakat Desa4. Penguatan Pemerintahan Desa

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang

Kawasan Perdesaan

6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan

untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan

batas wilayah negara

2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

PETA RENCANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PERBATASAN PAPUA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PERBATASAN PAPUA

Slide - 106


PERBATASAN MALUKU

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PERBATASAN MALUKU

Slide - 107


PERBATASAN NUSA TENGGARA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PERBATASAN NUSA TENGGARA

Slide - 108


PERBATASAN SULAWESI

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


PERBATASAN SULAWESI

Slide - 109


PERBATASAN KALIMANTAN

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 110


PERBATASAN SUMATERA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 111



7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014

(Baseline) 2019

Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9

DOB) 42

o Kabupaten terentaskan 70 80

o Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah

tertinggal

7,1% * 7,35%

o Persentase penduduk

miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5%

o Indeks Pembangunan

Manuasia (IPM) di daerah

tertinggal 68,46 71,5

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

o Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) di Luar Jawa 7 14

o Kawasan Industri n.a. 13

o Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan

Bebas (KPBPB) 4 4

* rata-rata 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal

2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk

pelayanan publik dasar

3. Peningkatan aksesibilitas daerah

4. Pembangunan Tekno Park

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di

Luar Jawa

1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan

SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)

menciptakan kesempatan kerja baru, terutama

industri manufaktur, industri pangan, industri

maritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunankonektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan Iptek

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal

Slide - 112

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 113


PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI

PELAKSANAAN

MEMBANGUNINDONESIA DARI

PINGGIRANDENGAN

MEMPERKUATDAERAH-DAERAH

DAN DESA

PembangunanKawasan

Perbatasan

PembangunanDesa danKawasan

Perdesaan

PengembanganTata Kelola

Pemerintahan

Daerah danOtonomiDaerah

PenataanDaerah

Otonomi Baru

Penguranganoverhead cost

(biaya rutin)untuk

dialokasikanbagi pelayanan

publik

PembangunanDaerah

Tertinggal danPulau-Pulau

Terpencil

Kemen Keuangan;

Kemendagri;

KementerianSektor & Lembaga

Pemda

Kemen Keuangan;

Kemendagri;

DPR & DPRD;

Pemda

Kemen Keuangan;

Kemendagri;

Pemda

Kemen Desa, PDT &

Transmigrasi;

Kemen Keuangan;

Kemendagri;

Pemda;

Desa

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

Kemendagri;

Kemen PU & Pera;

BNPP

Pemda

Kemen Desa, PDT &

Transmigrasi;

Kemendagri;

Kemen PU & Pera;

Pemda



7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014

(Baseline) 2019

Pembangunan Kawasan Perkotaan

o Pembangunan Metropolitan di

Luar Jawa sebagai PKN dan

Pusat Investasi

2 2 + 5 (usulan

baru)

o Optimalisasi 20 kota otonomi

berukuran sedang di Luar Jawa

sebagai PKN/PKW dan

penyangga urbanisasi di Luar

Jawa

43 kota

belum

optimal

perannya

20 dioptimalkan

perannya

o Penguatan 39 pusat

pertumbuhan sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW)

--

39

pusat

pertumbuhanyang diperkuat

o Pembangunan 10 Kota Baru

Publik--

10Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa

sebagai PKN dan pusat investasi;

2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran

sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan

penyangga urbanisasi di Luar Jawa;

3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagaipusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan

wilayah dari 132 pusat pertumbuhan

berstatus PKW.

Slide - 114

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

DI LUAR JAWA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 115

BAPPENAS :

KOORDINASIPERENCANAAN

MENKO : KOORDINASIPELAKSANAAN

Industrialiasi diluar jawa

* Penyediaan

lahankawasanindustri

* SDA

konektivitas

Insentif fiskaldan non fiskal

ikim investasiPTSP

* Perdabermasalah

Penyediaan TenagaTerampil (BLK,

SMK, Politeknik)

Mensosialisasikan

mentalKewirausahaan

Science danTechno Park

• Kemen Dik-Nas

• Kemen Tenaga Kerja

• BKPM

• BKPD – Pemda

• Kemendagri

• Kemen Keuangan

• Kemen

Perindustrian

• Kemen PU/Pera

• Kemen

Perhubungan

• Kemen ESDM

• Kemen Perindustrian

• Kemen Agraria dan TTR

• Pemerintah Daerah

• Kemen Ristek-Dikti

• Kemen Pertanian

• Kemen Perikanan

•

BPPT• Pemda

SEBARAN 14 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS

WILAYAH LUAR JAWA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 116

Kawasan Industri

Teluk Bintuni

Industri Migas dan Pupuk

Kawasan Industri

Teluk Bitung

Industri Agro dan Logistik

Kawasan Industri

Morowali

Industri Smelter Ferronikel,

Stainless steel , dan

downstream stainless steel

Kawasan Industri Palu

Industri Rotan, Karet,Kakao (agro) dan Smelter

Kawasan Industri

Konawe

Industri Smelter Ferronikel,

Stainless steel , dan


Kawasan Industri Buli

Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel , dan


Kawasan Industri

Bantaeng

Industri Smelter Ferronikel,Stainless steel , dan


Kawasan Industri

Batu Licin

Industri Besi Baja

Kawasan Industri Landak

Industri Karet, CPO

Kawasan Industri Ketapang

Industri Alumina

Kawasan Industri

Kuala Tanjung

Industri Aluminium , CPO

Kawasan Industri Tanggamus

Industri Maritim dan

Logistik

Kawasan Industri Sei

Mangkei

Industri Pengolahan CPO

Kawasan Industri

Jorong

Hilirisasi Sumber Daya

Mineral (Bauksit),

Kelapa Sawit

SEBARAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

YANG SUDAH ADA

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Pariwisata

Industri pengolahan

Kelapa Sawit

Industri pengolahan karet

Pupuk & aneka industri

Logistik

Pariwisata

KEK SEI MANGKEI

Kabupaten Simalungun,

Sumut

KEK TANJUNG LESUNG

Kab. Pandeglang, Banten

Industri Pengolahan Karet

Industri Pengolahan Sawit

Industri Petrokimia

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, SumateraSelatan

KEK MANDALIKA

Kab. Lombok Tengah, NTB

KEK PALU

Kota Palu, Sulawesi Tengah

Industri Manufaktur

Industri Agro berbasis kakao,

karet, rumput laut, rotan

Industri pengolahan Nikel, Biji

Besi, Emas

Logistik

KEK MOROTAI

Kab. Pulau Morotai,

Maluku Utara

Pariwisata Industri pengolahan

perikanan Bisnis & logistik

KEK BITUNG

Kota Bitung, Sulawesi Utara

Industri Pengolahan Perikanan

Industri agro berbasis kelapa

dan tanaman obat

Aneka industri

Logistik

KEK Maloy Batuta Trans

Kalmantan (MBTK)

Kabupaten Kutai Timur,Kaltim

Industri Kelapa Sawit

Logistik

Pariwisata

Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 117

SEBARAN LOKASI KEK 2009–

2014

DAN INDIKASI LOKASI KEK 2014 – 2019

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Slide - 118



7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


SASARAN PEMBANGUNAN

SEKTOR POLHUHANKAM

Slide - 119

2014

6. SASARAN POLHUKHANKAM

7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator2014

(Baseline)2019

POLITIK & DEMOKRASI

Tingkat Partisipasi Politik Pemilu73,21% 77,5%

Indeks Demokrasi Indonesia 63,7 75

PENEGAKAN HUKUM

Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 50

Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kualitas Pelayanan Publik

- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9

- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,5

Persentase Instansi Pemerintah dengan Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)

- Kementerian/Lembaga 67% 75%

- Provinsi NA 60%

- Kabupaten/Kota NA 45%

Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L 74 % 95 %

Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas

Kinerjanya Baik (Skor B)

- Kementerian/Lembaga 60,24% 85%

- Provinsi 30,30% 75%

- Kabupaten/Kota 2,38% 50% Slide - 120


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator2014

(Baseline) 2019

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Kuangan Daerah

- Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota 42 persen 35 persen

- Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total

pendapatan

5,89 persen 11 persen

- Rata-rata pajak retribusi Prov terhadap totalpendapatan

33,60 persen 40 persen

- Rata-rata belanja modal Kab/Kota 19,87 persen 30 persen

- Rata-rata belanja modal Prov 16,22 persen 30 persen

- Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota 42 persen 35 persen

- Rata-rata presentase belanja pegawai Prov 15 persen 13 persen

- Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota 72,20 persen 70 persen

- Rata-rata ketergantungan dana transfer Prov 53,85 persen 50 persen

- Rata-rata nasional WTP Pemda Prov 52 persen 85 persen

- Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten 18 persen 60 persen

- Rata-rata nasional WTP Pemda Kota 33 persen 65 persen

Slide - 121


7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


Indikator 2014(Baseline)

2019

Kinerja Kelembagaan

- PTSP Kondisi Mantap 35,50 persen 55 persen

- Perda bermasalah 350 perda 50 perda

- Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru

Rata-rata kinerja maksimal

Rata-rata kinerja minimal

52,85 persen

23,83 persen

70 persen

48 persen- Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yg ideal

(sesuai PP 41) sampel 299 daerah

45 persen 70 persen

- Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota) 75 persen 90 persen

Kinerja Aparatur

- Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 43,30 persen 50 persen

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- Tingkat Pemenuhan MEF (Tiga Tahap) Tahap I Tahap II- Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10% 20%

- Laju Peningkatan Prefalensi Penyalahgunaan Narkoba 0,08% 0,05%

Slide - 122



7/18/2019 Ikhtisar RPJMN 2015-2019


TERIM K SIH

Ikhtisar RPJMN 2015-2019

Documents

Transcript of Ikhtisar RPJMN 2015-2019