INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI...

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA

1. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b.Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)



2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

a. Banding b. Kasasi c . Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding

Kepaniteraan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis


c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat dilihat secara online melalui website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi

Majelis Hakim/ Panitera


b. Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi


c. Persentase perkara yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata

Perbandingan jumlah proses perkara zitting plaatz / Prodeo yang terdaftar, dengan perkara zitting plaatz / Prodeo yang sudah didaftarkan


d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo

Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi

5. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



6. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat



b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.



c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan



NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASECAPAIAN

1. PeningkatanPenyelesaianperkara

a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan1. Pidana2. Perdata

100%100%

100%100%

100%100%

b. Persentase perkara yangdiselesaikan1. Pidana2. Perdata

88%80%

82.49%78.13%

93.74%97.66%

c. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan1. Pidana2. Perdata

100%100%

100%100%

100%100%

2. Akseptabilitasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum1. Pidana2. Perdata

92%80%

90.37%70.48%

98.22%88.10%

3. Efektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara

a. Persentase berkas yangdiajukan dan disampaikansecara lengkap1. Pidana2. Perdata

100%100%

100%100%

100%100%

b. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis1. Pidana2. Perdata

100%100%

100%100%

100%100%

c. Terpenuhinya rasio majelishakim terhadap jumlahperkara

1 : 150 1:204 136%

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASECAPAIAN

4. Aksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(access tojustice)

Persentase amar putusanperkara banding yang dapatdiakses secara on line melaluiwebsite dan direktori putusanMA RI oleh masyarakat dalamwaktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus

100% 100% 100%

Persentase jumlah perkarayang diputus dandipublikasikan pada websitedan direktori putusan MA RI.

100% 100% 100%

Persentase perkara bandingyang telah diproses pada SIPP/ CTS MA RIPidanaPerdata

72%65%

70.48%63.39%

97.82%97.52%

5. PeningkatanKualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

100% 0% 0%

b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.

100% 0% 0%

6. PeningkatanKualitas SDM

a. Persentase pegawaiyang lulus diklat teknisyudisial dan non teknisyudisial.

100% 100% 100%

b. Persentase pejabat /pegawai yang lulusmengikuti fit andproper test dalamrangka promosi.

100% 100% 100%

-

PENGADITAN NEGERI TANGERANGJtn T.H.p Taruna

l!.,!$ Tangeranq..T{R. finr} s5,{1s7. Faks. (021} s'zt{iSrebeite : *mr.pil*nrywang.flo.io dmin : i*_aoii,iaig6r;oo..o.uTAHGERANG - 15118

KEPUTUSAN KETUA BANGAULAI\T I\TEGERI TAI\IGERANGNOMOR t W29,tJ 4t !v. A ISK/Iff. tL.tLfiIhotf

^&.ff.tY5.E *-8fr&EC RFffiFAffi

&JB-****€mee,a*er.E =*EEffis#EF6# B

TEN?ANG

PENETAPAI{ INDIKATOR KINI,RJA UTAMAPENGADII"AN TTEGERI TANGERANG TAI{I'N 2OT5

KETUA PENGADILANT NEGERT TANGMRANG: l. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 3 dan pasar 4Peratural*^ y:qt" Negara_ fenOayagpnaan Aparatur Negara

Nomor: pER/g/r,{.pAN/5/2007 tentang f"oo*un u*r* penetapanlndikator Kinerjn ukma (IKui Insanli pemerintah;

2. Bahx'a d:nq3 tfakhirnya masa Rencana pembangunan Jangka*fenengah (R'JM] Tahun z'r*-za* dan dimurainya n n*i*Fembangunii JrryE Menengah (RF.IM) fafrun iOrS{019, makaPengadilan,Negeri lrserone selaku_satua' t *4* di linglunganPerad,an umum l*ahtamah agung R.I. perru ileninjuu

*t"*6uiiatau mereviu darann rangka penyempurnaan Indikator ri--*-Utama $KU).

: I' undang-undang Nomor 3 Tahun 200g tentang perubahan Keduaa'tas undang-undang Nomor 14 Tahun r*rs ieniang MahkamahAgung;

2. undang-undang Nomor 4g rahun r00g tentang perubahan Keduaatas undang-undang Nomor 2 Tahun rqgdtentang perad*anUmum;

3' undang-undang Nomcr 4g Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman;4' Peraturan pemerinah Nomor g rahun 2006 tentang peraporan

Keuangan dan Kineqia Instansi pemerintah;5' Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 201f tentang RencanaFembangunan Jangka Menengeh Nasionat?ahun ior s_zor g,6' Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Fungsi, Struktur Organisasi, a* i"," ["f;.

.-"*'"7 Psnaturen

|a{r$m*H $s*na No- 7 Takun 2015 tenrang *rganisasidan Tata Kerja Kepaniteiaaiaan Kesekrekriatan peradilan8' peratur*n presiden Nomor 13 Tahun 20a5 tentang$ekretariat Mahkamah Agung;I' Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang KepaniteraanMahkamah Agung;10. Peraturan y:S.li Negara pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : pER/9 U.paNi:fZOOZ" tEnane fJal*un UmumPenetapan Indikator Kinerja.

&ffi*me6xex.&sffi€&kmse

&€*ss**ae6x&emxe

w$f,ffi'g..effie

Br"glwkg -i &.ffiHk B".s B-.r *&.

€ -FE:trg.E'iE- *-a atr&,.g: a aqFl-E

t2l

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :

W29.Ui 4 /1ulSK/KP. 1 0. i 0/t/20 t 6 Tentang Review Penetapan IndikatorKinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANGTENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGANILAN NEGtrRI

"ANGERANG TAIIUN 2*I5;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, mett)ru$un dokumenpenetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas ki*erja serte

mel*kukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen

Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 harus memperhatikan dan berpedoman

kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir-;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan, dengau ketentuan

apabila di kemudian h*ri terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya.

SALINAI{ Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

l. Ketsa Pengadilan Negeri Tangerang;2. lVakil Kefua Pengadilan Negeri Tangerang;3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tangerang;4. Seluruh Fejabat Tekris dan Pejabat Struktural di liagkungan Pengadilan Negeri

Tangerang.

t "3

it'r=teR i+Er -* *q r{ ilJ A E-b4 E+& F..

Eh{"+C } bd E ; Eremffi#rffi$Effi6eE*-E 255 r r* gES +-Eet6e b?6*F H# &miga&EffiE"E ffi#$"*%

E&,&H NMGS:R& K S"N#ELREN#

P-1ffir-F,w

tr&TE& E dldft{hS €'ts { &S*E*€ ry g f}{hryl. E.A"e c E- -FEI1FEJ "S S- dc S- "'tr{Fq=E -H. €to g q-sE$&

-

PENGADILAN NEGERI TANGERANG*s-^ oP &s trq tr**"**"--.**e *ff*&*" Sffi4"48 trffiftSdffiT #*a$,ea" SSe*,$E ffiffi*H$*tffi

"qsiiB e ffi,f" B#g$$dl#S#g€ffi" $qSEH,qBSd={6$#*"es--B€.sii5 B'"EGB'Lffi*q#esrs+*sq.&*iFd*u+&dffia*#* + fl#,

" ffi ffimm*$ ; ffi#B;#ffi#ffiffitrffiffiffiffiffi#&mm.mw-*#'wekg*t*:ffi-ffiffP*$$

wffi. ee#ffiffi & &ffiffi & ffi@ 4 ffig iEB, ffits€ *Be #d#' ffiB €ttuBffi re ffi E {% 6 B -ffit6 P--F'@#B%E&ry€8ffi6 @%F &#ea&ffiffi#H#

KETUTUSAN KETUA PENGABILAI{ NSGERT TANGBRANGNOMOR : Y[29.U41 P ISI(KP.10.101I12016

&'ffi*xx&ffieefuffiffiffi

TENTANG

REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADII,AIq NNGBRI TANGERAF{G TAIIUN 2015

KETUA PENG.&DILAN NEGEAI TANGERANG'

: l. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presider

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disus*n Indikatar

Kinerja sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja;

2. Bahwa optirnalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMN) Tahun 2*15-2*19 ya'lg tertuang dalam

Rencana Strategis Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri

Tangerang selaku satuan kerja di lingkungaa Peradilan Umum

Matrkamah Agung R.l. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam

rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1. Undang-Undffry Nomor 3 Tah*n 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung;

2. Undang-UndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Ferubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUrnurn;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20A9 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

4" Perat*tan Pemedntah Namor 8 Tahun 2006 terrtang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ..

5. Peraturan Presiden Ncrnor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol l-ZAW;'6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kcrja.

7 Peraturan lvlahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

B. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tenkngSekretariat Mahkamah Agung;

9. Pemturan Presiden Nomor 14 Tahu& 2005 teniang Kepaniter&anMahkamah Agu*g;

10" Peraturan Menteri Negara Feadayagunaaa Aparatur Negara

Nornor : PERI9 M.PANIS/2007 tentang Pedoman UmumPenetapan Indikator Kinerja.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tent*ng Petunjuk Teknis

Perianiian Kineriq Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

i? .E-@EAturp,&4@@iAg:-v €,'3

a,v)

&)

,*)

4a)

&4o:

4)

"t)&.{0

I.D)

@a)

&&,1r)

&4a&&&-E'

&n)38

qm-3)

ffimmap*r&a*a*€kmm

ffiewe€mg*kmca

EBR?H$'E'- A fuiB ,gs ,Hks.q R i&tY.H.fe

ffiffiffiK;&

B-rB5rWlH.S-q AgsH!.HgdwM

Kffiffi&€tr.&Y

t2l

Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review lndikator Kinerja Utama(IKU) Tahun 2015 disinkronisasikan dengan Rencana Strategis(Renstrai Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019, tanggal12 Januari 2016 bertempat di Tangerang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PSNGADILAN NEGERI TANGERANGTENTANG RAVTU PENETAPAF{ INDIKATOR KTNERJAUTAMA TENGAI}ILAN NEGEAI TAI{CERANG TAHITFT 2015;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini menrpak&n acu{m kinerja yang digunakan oleh Pengadilan

Negeri Tangerang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,

menyampaikan Rencana Kinerja daa Anggaran, menyusun dakumen

Perjanjian Kinerja menyusulr L*pcran Kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen Rencana Strategis

Pengadilan Nsgeri Tangerang 201 5-?0 1 9;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadapp*ncapaian kinerja daa disampaikan kepada Malrkarnah Agung R.Isesuai dengan waktu yang ditetapkan;

Dalam rangka iebih meningkatkan sfeltifrtas pelaksanaan keputusan ini,Hakim Pengarvas Bidang diberika& f*gas untuk:

a. Meiakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalamrangka meyakinkan keandalan infsrrnasi ya{$ disajikan dalam

laporan akuntabi titas kinerj a;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepadaKetua Pengadilan Negeri Tangerang;

Keputusen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanapabila di kemudian ha$ terdapat kekelir*an akan diperbaikisebagaimana mestinya.

ffiic*ampkare diE3rr.{"; *r:ca*.r,ruic #4qr64 +*+*rF4*+eAA

ffi-mwag#B-ffiffieffi-gt gB €ffi AS ff *?EseBEflse*'FS* B #*

.&-.t \-F HP.g& enawE 6- H e-E- -h- -E-5

Kffi"B-4}& A-ffi ffiffi€#ffiffi$ w.Affi#ffi

S-eff"BruAru ffi*g>*x9a*smse €sa"i dEse-E??gleikmm k*pm*$s YtBt. :

.d . rg*akiser Fir*mgr,aw*ts E$ir+smrpffi Ei*qi# k-*a,t#ffi{i{Emra Fi*g*ri 't-mmg#rffiEi"H ;

iTE dB o o . ,- ?-B -- l: E -- -.- ?- T - -- -- ,-i -{''---*f*, c*#iBtEE#trt*- iu#EE#aataEEeei? i q #ffi#r"g "E ffiE E&l#fl'ffi

'fl}&;.

3. Smkrm€mrls F*mgm#}}mxa N*g*x"i Y*reg*r*s?#.

""&ftt*raETtkiglt

K,K"fuK" i$swffiffiwrw@ ffi

d & d Eum*dffi& s tr" q$$Fffi &

Pft-

i11te

€E

ffidudBF{B

ffiff&

-& -s-

3Y.esffisewffiws

*-l .*\, .d ,t

E"Fq.FR -ffi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI...

Documents

Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI...