8/19/2019 infosheet kadi1 BARU

1/2

KOMITE ANTI DISKRIMINASI INDONESIA 

KADI Untuk Legislasi RUU Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Infosheet ini diterbitkan oleh

KADI bekerja sama denganYayasan TIFA

Tim Editor :Sri Endras Iswarini

Suma MihardjaTrisno Susanto S.

Wahyu Effendi

Alamat :Jl Mandala Raya 24 Tomang

Jakarta 11440Telp: 021 5673869, 5755 664

Fax: 021 5673869

E-mail :gandi_an@yahoo.com

RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:FAKTA DISKRIMINASI BUKAN HANYA RAS DAN ETNIS!

Saat ini Rancangan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE)

sedang dalam proses pembahasan di DPR. Namun demikian, sampai sekarang, masih ada

silang pendapat berkaitan dengan luas lingkup materi di dalamnya, apakah hanya akan

mengatur permasalahan tentang ras dan etnis saja, atau diperluas menjadi RUU Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi. Pendapat pertama menyatakan bahwa RUU PDRE hanya

meliputi ras dan etnis saja dan tidak menyentuh ranah-ranah lain, seperti agama dan

kepercayaan yang dianggap terlalu sensitif. Sementara pendapat kedua mendesakkan agar

lingkup materi RUU PDRE diperluas, mengingat kenyataan bahwa praktik-praktik 

diskriminasi terjadi dalam berbagai

bentuk dan dilatarbelakangi oleh banyak 

hal termasuk agama, suku, as, etnik,

kelompok, golongan, status sosial, status

ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan politik, orientasi seksual,kemampuan yang berbeda dan faktor-

faktor pembedaan lainnya.

Seperti kita ketahui bersama, RUU

PDRE lahir dari konteks sosio-historis

tertentu, yakni kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada Mei 1998 yang telah

menggelindingkan roda reformasi. Momentum historis pada saat itu memang menjadikan

kebutuhan RUU PDRE terasa urgen. Akan tetapi dalam perkembangan terakhir tampak 

 jelas bahwa praktik-praktik diskriminasi juga berlangsung dalam berbagai bentuk, aras,

dan ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada ras atau etnis. Menurut KADI (Komite

Anti Diskriminasi Indonesia), sudah saatnya tuntutan “politik kesetaraan” yang telah dijamin

secara konstitusional dalam UUD 1945 hasil amandemen harus dilaksanakan secarakonsekuen, sungguh-sungguh, dan menyeluruh.

Kebutuhan atas RUU Penghapusan Diskriminasi yang cakupannya lebih luas mendesak 

untuk diwujudkan karena kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi semakin banyak,

dengan bentuk dan cakupan yang berbeda-beda, sementara penanganan mau pun peraturan

perundang-undangan yang ada tidak mencukupi untuk menanganinya. Padahal kita

menyadari bahwa praktik-praktik diskriminasi telah menghancurkan kualitas hidup manusia

yang beradab, mengakibatkan stigmatisasi yang merendahkan, khususnya bagi kelompok-

kelompok marjinal dan rentan. Stigma tersebut tidak saja berdampak pada pembedaan

perlakuan, tapi juga pada tertutupnya akses sumber daya yang tersedia, menjadi pembenaran

atas perilaku kekerasan terhadap mereka. Perilaku kekerasan ini pada akhirnya melahirkan

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

 bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

 bersifat diskriminatif itu.

- Pasal 28 I (2) UUD 1945 -

Menurut KADI (Komite Anti

Diskriminasi Indonesia), sudah

saatnya tuntutan “politik

kesetaraan” yang telah dijamin

secara konstitusional dalam UUD1945 hasil amandemen harus

dilaksanakan secara konsekuen,

sungguh-sungguh, dan menyeluruh.

Komite Anti Diskriminasi Indone-sia atau yang disingkat KADI

merupakan Koalisi dari berbagailembaga/organisasi swadayamasyarakat yang mengadvokasi

legislasi RUU PenghapusanDiskriminasi Ras dan Etnis

(PDRE) yang dalampembahasan di Panitia Khusus(Pansus) DPR RI. Beberapa

LSM dan organisasikemasyarakatan yang tergabung

dalam KADI antara lain: AliansiPerempuan untuk Keterwakilan

Politik (APKP), Ardhanary Insti-

tute, Arus Pelangi, AliansiBhinneka Tunggal Ika (ANBTI),

BPKBB, Desantara, DKTI Indo-nesia, Forum Komunikasi

Kesatuan Bangsa (FKKB),Gerakan Perjuangan Anti

Diskriminasi (GANDI),Himpunan Wanita PenyandangCacat Indonesia (HWPCI), In-

donesian Conference on Reli-gion and Peace (ICRP), IHPCP,

Kapal Perempuan, KPA, LBHApik, LBH Jakarta, LBH Rakyat,

Lembaga Anti Diskriminasi Indo-nesia (LADI), Masyarakat DialogAntar Agama (MADIA),

Masyarakat Adat danKepercayaan, PEC, PPTM,

Persatuan Penyandang CacatIndonesia (PPCI), PPUA Penca,

Wahid Institute, Yayasan TIFA.

 Infosheet I/KADI/2007 

8/19/2019 infosheet kadi1 BARU

2/2

konflik-konflik sosial yang laten sehingga tidak saja

mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal maupun

terluka, namun juga hilangnya rasa aman dan saling

percaya, trauma mendalam pada para korban dan

komunitasnya serta rusak atau hilangnya harta benda

mereka. Lebih jauh, ini membuat hilangnya kepercayaan

warganegara terhadap Negara sebagai pelindung dan

pemberi rasa aman, sehingga mereka mencari rasa aman

dengan berbagai cara, termasuk meminta suaka politik padanegara lain. Langkah terakhir ini jelas akan merugikan citra

dan kepentingan negara kita yang telah terpilih menjadi

anggota Dewan HAM PBB.

Analisa yang dilakukan oleh tim kajian KADI

memperlihatkan bahwa RUU PDRE tidak mampu

memenuhi harapan untuk menjadi UU pokok yang

melindungi warga negara dari kebijakan dan praktik-praktik 

diskriminasi. Empat pertimbangan di bawah ini

memperlihatkan cacat funda-

mental tersebut:

· Pertimbangan historis:RUU PDRE merupakan

upaya yang lahir dari

konteks sosio - historis

tertentu, yaitu kekerasan

terhadap etnis Tionghoa

pada Mei 1998, sementara

 praktik - praktik diskrimi-

nasi yang ada  tidak 

terbatas pada ranah ras

dan etnis saja.

· Pertimbangan filosofis:

Landasan falsafah hidupmasyarakat Indonesia yang

dirumuskan dalam slogan

“Bhineka Tunggal Ika”

seharusnya dipahami sebagai proses dinamis yang selalu

memperhatikan baik kesatuan maupun kemajemukan.

Keduanya seperti dua sisi dari mata uang yang sama,

sebab jika kemajemukan dinafikan, maka yang ada

bukanlah persatuan, tetapi peleburan; sementara, tanpa

kesatuan, kemajemukan akan cerai berai dan karena itu,

tidak lagi bermakna sebagai kemajemukan. Perwujudan

kesatuan yang paling kokoh adalah sistem perundang-

undangan nasional yang tidak diskriminatif, melainkan

menaungi seluruh keragaman yang ada.

· Pertimbangan sosiologis: Persoalan dasar yang harus kita

hadapi sebagai masyarakat pasca-kolonial adalah warisan

kebijakan diskriminatif, stigmatisasi, dan viktimisasi yang

dilakukan sejak masa kolonial Belanda.Kebijakan

pemilahan penduduk pada masa kolonial telah

menciptakan “masyarakat plural” yang terpecah belah.

Proklamasi kemerdekaan adalah tekad dan semangat 

untuk menciptakan masyarakat, bangsa dan negara baru

 yang dilandasi oleh semangat anti-diskriminasi.

· Pertimbangan yuridis: Pasca Mei 1998 terbuka celah

yang lebar untuk menata-kembali kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat

Proklamasi. Reformasi konstitusi, melalui amandemen

UUD 1945, telah menjadikan pemerintahan

konstitusional demi kemashalatan seluruh warganya

sebagai aspirasi utama. Di sini, “politik kesetaraan”

yang sesuai dengan prinsip anti-diskriminasi menjadi

agenda utama.  Ratifikasi berbagai protokol HAM internasional, khususnya Kovenan Internasional

tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (melalui UU 

 No 11/2005) dan Kovenan Internasional tentang Hak 

Sipil dan Politik (melalui UU No 12/2005), mewajibkan

 pemeri nt ah un tuk me lakukan perubahan dan

 penyesuaian seluruh aturan perundang-undangan agar 

sejalan dengan prinsip-prinsip anti-diskriminasi yang

 juga merupakan perintah konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas, dan

melihat berbagai kasus-

kasus diskriminasi yang

ada, KADI menyimpulkan

bahwa sudah saatnya

tuntutan “politik 

kesetaraan” yang telah

dijamin secara

konstitusional dalam UUD

1945 dilaksanakan secara

konsekuen dan menyeluruh.

Konstitusi telah

mengamanatkan bahwa:

“setiap orang berhak bebasdari perlakuan yang

diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu” (pasal 28 I ayat 2 UUD 1945).

Untuk menjamin pelaksanaan amanat konstitusi itu, maka

RUU PDRE yang sekarang sedang dibahas oleh DPR

harus diperluas cakupannya, yakni sebagai RUU

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan tidak 

hanya terbatas pada ras dan etnis.

Menurut KADI, langkah tersebut merupakan jawabanterhadap tuntutan reformasi di seluruh bidang dan aspek 

kehidupan demi masa depan Indonesia yang lebih baik 

sebagai “rumah bersama” seluruh kelompok masyarakat.

Sebab di dalam konteks kemajemukan Indonesia, langkah

yang paling penting adalah bagaimana melindungi

perbedaan, karena pengakuan akan keberagaman berarti

mengakui bahwa setiap orang berbeda namun setara

kedudukannya sebagai manusia, apapun warna kulit, asal-

usul, etnis, keyakinan ideologis, kepercayaan, agama,

adat istiadat, maupun orientasi seksualnya. (TS/R/SM)

Menurut KADI, langkah tersebut merupakan

 jawaban terhadap tuntutan reformasi di

seluruh bidang dan aspek kehidupan demimasa depan Indonesia yang lebih baik sebagai

“rumah bersama” seluruh kelompok

masyarakat. Sebab di dalam konteks

kemajemukan Indonesia, langkah yang paling

penting adalah bagaimana melindungi

perbedaan, karena pengakuan akan

keberagaman berarti mengakui bahwa setiap

orang berbeda namun setara kedudukannya

sebagai manusia, apapun warna kulit, asal-

usul, etnis, keyakinan ideologis, kepercayaan,

agama, adat istiadat, maupun orientasi

seksualnya.

Infosheet I / KADI / 2007