Infrastruktur Kawasan Tertinggal
-
Upload
taufik-munajat-anwar -
Category
Documents
-
view
33 -
download
0
description
Transcript of Infrastruktur Kawasan Tertinggal
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
1
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
RINGKASAN EKSEKUTIF
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 seperti yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah
mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang
merata ke seluruh wilayah. Untuk itulah dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan
kewilayahan slah satunya akan dituangkan dalam arah pengembangan pulau-pulau besar,
pengembangan wilayah laut dan pengembangan kawasan/antar kawasan. Arahan
pengembangan kawasan/antar kawasan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu
upaya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah yang dapat dilakukan melalui :
(1) Pengambangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
(2) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana.
(3) Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
(4) Penataan dan pengelolaan pertanahan.
Pemerintah telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas dalam Program Aksi Pembangunan
Nasional 2010-2014, di mana dari 11 prioritas tersebut terdapat 8 (delapan) prioritas yang
terkait dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti yang tercantum dalam
Renstra Kementrian PU 2010 – 2014 yang meliputi :
(1) Prioritas pembangunan infrastruktur
(2) Prioritas bidang kesehatan
(3) Prioritas penanggulangan kemiskinan
(4) Prioritas ketahanan pangan
(5) Prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.
(6) Prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
2
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
(7) Prioritas bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
(8) Prioritas iklim investasi dan iklim usaha.
Terkait prioritas tersebut Kementrian PU melakukan dukungan terhadap peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan salah satunya
melalui program-program pembangunan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi
kesenjangan anatar wilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan
terpencil serta terisolir. Adapaun kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan penatan ruang yang terkait dengan prioritas ke-5 tersebut adalah “pembangunan
infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan
berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk
mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas
lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan
umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan
inklusif”.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN) disebutkan bahwa pada dasarnya kawasan tertinggal dapat ditetapkan
menjadi kawasan strategis nasional (dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi) dan hal
tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk dapat mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal. Selain itu dalam kebijakan RTRWN tersebut juga disebutkan bahwa
pengembangan kawasan tertinggal dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tingkat
perkembangan antar kawasan. Sedangkan strategi-strategi pengembangan kawasan
tertinggal yang ditetapkan di dalam RTRWN antara lain meliputi :
(1) Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan
(2) Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan puat
pertumbuhan wilayah.
(3) Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
(4) Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
(5) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan
ekonomi.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
3
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Indonesia memiliki lebih kurang 199 kabupaten (58 kabupaten di Pualau Sumatera, 123
kabupaten di Kawasan Timur Indonesia, dan 18 Kabupaten di Pulau Jawa) yang diidentifikasi
sebagai daerah tertinggal di mana 28 diantaranya berpotensi untuk dikembangkan menjadi
kabupaten yang maju. Untuk mendukung pengembangan daerah-daerah tertinggal tersebut
pemerintah melalui Kementrian Daerah Tertinggal telah melakukan beberapa program
sektoral yang salah satunya adalah Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus (P2DTK). Namun karena pembangunan harus dilakukan dengan prinsip
pengarusutamaan partisipasi masyarakat, maka Pemerintah melalui Kementrian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan Program Pemberdayaan Nasional
Pemberdayaan Masyarakata yang selanjutnya dikolaborasikan dengan Program P@DTK
sehingga dihasilkan program baru yaitu PNPM-DT. Progran PNPM Desa Tertinggal (PNPM-
DT) dimulai pada tahun 2008 yang mencakup 258 kecamatan dan 1.044 desa tertinggal.
Sementara itu, Program PNPM Perdesaan diterapkan pada 12.045 desa, kemudian PNPM
Perkotaan pada 1.528 kelurahan tertinggal dan PNPM Infrastruktur pedesaan diterapkan di
1.800 desa tertinggal.
Pulau Jawa merupakan pulau yang paling berkembang di Indonesia. Namun demikian masih
terdapat ketimpangan pembangunan antara wilayah utara (kawasan pantai utara Jawa) dan
wilayah selatan (Kawasan Pantai Selatan Jawa) Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai pulau
dengan penduduk terpadat di Indonesia memiliki 60 % penduduk miskin di perdesaan yang
tidak mempunyai akses ke Pusat Pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur terutama
infrastruktur jalan sebagai urat nadi berkembangnya suatu wilayah masih belum optimal
dilakukan. Untuk itu dirasakan perlu dilakukan suatu percepatan pembangunan
infrastruktur ke-PU-an guna mengentaskan kabupaten-kabupaten tertingal wilayah selatan
Pulau Jawa. Salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu koridor ekonomi wilayah
Indonesia dengan tiga konsep utama, yaitu :
(1) Meningkatkan konektivitas internal pulau-pulau;
(2) Meningkatkan konektivitas antar pulau; dan
(3) Meningkatkan konektivitas dengan negara-negara luar (asia dan internasional).
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
4
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Pada bidang pembangunan infrastruktur, diperlukan integrasi antarsektor dan antar jenjang
pemerintahan (pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) untuk
melayani pengembangan wilayah.
Kementrian PU telah mengakomodasi kegiatan pengembangan wilayah tertinggal
sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementrian. Sebagai contoh Direktorat
Jenderal Bina Marga akan melakukan kegiatan pembangunan/pelebaran jalan di kawasan
strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan dengan target total selama 5 tahun ke
depan yaitu 1.007 km. Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai kegiatan yang
mendukung pengembangan kawasan tertinggal seperti kegiatan penyediaan prasarana dan
sarana lingkungan permukiman pada desa-desa tertinggal (tahun 2010 sebanyak 1.500 desa
dan pada tahun 2014 sebanyak 8.803 desa).
Kegiatan pembangunan infrastruktur PU tersebut pada dasarnya perlu untuk dipadukan
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan permasalahan desa tertinggal.
Namun penanganan kawasan tertinggal, pengembangan desa potensial melalui agropolitan,
dan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baik skala kawasan maupun
perkotaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.
Sehingga diperlukan integrasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian PU, dan
pemerintah daerah mengenai rencana kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur
PU termasuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kawasan tertinggal di
wilayah selatan Pulau Jawa dalam sebuah dokumen yang dapat menjadi acuan dalam
perencanaan dan penganggaran tahunan.
1.2. Maksud Dan Tujuan
Maksud :
Maksud kegiatan Kajian Pembangunan Infrastruktur PU dalam Mendukung Pengembangan
Kawasan Tertinggal Di Pulau Jawa Bagian Selatan ini adalah sebagai acuan kebijakan dan
strategi bagi para pihak/pelaksana dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penatan ruang di kawasan-kawasan
tertinggal wilayah jawa bagian selatan.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
5
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Tujuan :
(1) Melakukan Kajian Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam mendukung
pengembangan kawasan tertinggal di Pulau Jawa Bagian Selatan;
(2) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat pemerinta pusat, daerah dan
pemangku kepentingan lainnya terhadap pembangunan infrastrktur pekerjaan umum
dan penataan ruang di kawasan tertinggal wilayah jawa bagian selatan yang sesuai
dengan rencana pembangunan di wilayahnya masing-masing.
1.3. Sasaran Dan Keluaran
Sasaran :
(1) Tersusunnya dokumen rencana kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur
Pekerjaan Umum dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal di Pulau Jawa
bagian Selatan;
(2) Buku Panduan Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam
Mendukung Pengembangan Kawasan Tertinggal di Pulau Jawa bagian Selatan, yang
disusun dalam format deskripsi dan dilengkapi dengan peta, tabel, grafik beserta foto-
foto;
(3) Rekomendasi program dan usulan lokasi pembangunan infrastuktur pekerjaan umum
dan penataan ruang di kawasan-kawasan tertinggal wilayah jawa bagian selatan.
Keluaran :
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Buku Panduan Program
Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Mendukung Pengembangan Kawasan
Tertinggal di Pulau Jawa bagian Selatan.
1.4. Lokasi Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Jawa dengan ketentuan sesuai dengan
wilayah/kabupaten Kawasan Tertinggal. Di dalam Keputusan Menteri Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
6
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Daerah Tertinggal telah dinyatakan daerah tertinggal di Pulau Jawa yaitu : Provinsi Jawa
Barat terdiri dari Garut dan Sukabumi; Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Rembang,
Banjarnegara, Wonogiri; Provinsi DI Yogyakarta terdiri dari Kulon Progo dan Gunung Kidul,
Provinsi Jawa Timur terdiri dari Sampang, Pacitan, Bangkalan, Pamekasan, Trenggalek,
Bondowoso, Madiun, Situbondo; dan Provinsi Banten terdiri dari Pandeglang dan Lebak.
Selanjutnya menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana
yang dicantumkan di dalam RPJMN 2010 – 2014 bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2005 –
2009) telah terentaskan 16 Kabupaten tertinggal yaitu dari 199 kabupaten tertinggal pada
tahun 2005 menjadi 183 kabupaten tertinggal pada tahun 2009. Untuk Pulau Jawa dari 17
Kabupaten tertinggal telah terentaskan sebanyak 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Rembang,
Banjarnegara, Wonogiri, Kulon Progo, Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek dan Madiun.
Sedangkan 9 (sembilan) Kabupaten yang belum terentaskan terdiri dari kabupaten Garut,
Sukabumi, Pandeglang, Lebak, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan
Situbondo. Adapun kabupaten yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang masih
tertinggal meliputi 6 (enam) kabupaten yaitu : Garut, Sukabumi, Pandeglang, Lebak,
Bondowoso, dan Situbondo.
2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KAWASAN TERTINGGAL
2.1. Kebijakan Pembangunan Kawasan Tertinggal Di Dalam RPJPN
Arahan Jangka Panjang Infrastruktur Bidang PU Dan Permukiman di dalam RPJPN 2025
terdiri dari Sasaran Pokok yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan
berkeadilan dengan Sasaran (a) Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh
wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,
termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia; (b) Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan
dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk
tingkat rumah tangga; (c) Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
7
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan
kota tanpa permukiman kumuh; (d) Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan.
Arahan Pembangunan meliputi : (1) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-
wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang
sinergis. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta
mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor,
antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan
investasi di daerah; (2) Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan
wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh
dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya
dengan daerah lain. Perlu pula dilakukan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan
wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu ‘sistem wilayah pengembangan
ekonomi.
Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus
pembangunan infrastruktur PU dan permukiman 2010–2014 ditetapkan salah satunya
adalah : Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan
antarkelompok masyarakat, dan antardaerah. Prioritas pembangunan ini diarahkan bagi
pemenuhan dan memperluas akses terhadap hak-hak dasar yang terkait bidang Pekerjaam
Umum dan permukiman seperti perumahan, air bersih, sanitasi, permukiman dan
lingkungan hidup yang layak, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang masih tertinggal, terpencil dan
kawasan perbatasan.
2.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam RPJMN 2010 - 2014
Sasaran‐sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal selama kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan (2010 – 2014) yang terdiri dari :
a. Meningkat rata‐rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen
pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014;
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
8
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
b. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010
sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan
c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh
peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7
menjadi 72,2 pada tahun 2014.
d. Berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2% per tahun;
Berdasarkan sasaran-sasaran pokok tersebut ditetapkan arah kebijakan pembangunan
daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal
dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya
manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian
dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara
lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang
sudah relatif lebih maju. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi
pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut :
Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal ditujukan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan pada
pengembangan daerah pusat pertumbuhan, pusat produksi, serta meningkatkan
pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dibutuhkan dukungan penguatan sentra
produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan pengembangan kawasan transmigrasi
yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun
sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain yang juga diperlukan dalam rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal, melalui dukungan
pengembangan dan pendayagunaan.
Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumberdaya lokal di daerah tertinggal diperlukan untuk meningkatkan perekonomian
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
9
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah
daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah
tertinggal. Di samping itu, penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama
antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka
mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.
Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah
tertinggal perlu didukung melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
khusus juga dibutuhkan untuk daerah tertinggal dan pulau‐pulau kecil terdepan (terluar)
melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak, pemberian insentif khusus terhadap
tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan pulau kecil terdepan
(terluar), serta pemberian Jamkesmas. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka
operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang
Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama dalam rangka percepatan
pembangunan daerah tertinggal.
Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal
berorientasi pada upaya mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan ini
tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, tetapi terutama
pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan hidup (lifeskill) melalui
lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan
ketrampilan ekonomi produktif. Untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik, diperlukan
keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui adanya pemberian insentif khusus terhadap
tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi
dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal.
Strategi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Dukungan
terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya melalui pembangunan pasar
tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
10
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Pengembangan sektor
transportasi keperintisan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal
dengan pusat‐pusat pertumbuhan, sehingga terjadi keterkaitan pembangunan antara
kawasan tertinggal dengan pusat pertumbuhan kawasan. Kegiatan tersebut merupakan
koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang
terdapat dalam Bidang Sarana dan Prasarana, dalam rangka percepatan pembangunan
daerah tertinggal.
2.3. Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Renstra Kementerian PU
Pembangunan kawasan tertinggal menjadi salah satu tujuan di dalam Renstra Kementrian
Pekerjaan Umum yaitu pada Tujuan ke-4 : Meningkatkan pembangunan kawasan strategis,
wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk
mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sasaran dari tujuan pembangunan tersebut adalah :
a. Meningkatnya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta
operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya,
serta terlindunginya kawasan sumber air.
b. Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta
operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
c. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor melalui pembangunan,
rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali
lahar/sedimen.
d. Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai.
e. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan
strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
f. Terselenggaranya penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana
(Sumatera Barat, dll).
g. Terselenggaranya pengembangan kawasan kawasan potensial di perdesaan.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
11
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
h. Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil
terluar.
i. Tersedianya Prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase
pada lokasi pasca bencana/konflik sosial.
j. Bertambahnya pilihan teknologi PU dan permukiman siap pakai untuk percepatan
kawasan strategis dan wilayah tertinggal.
k. Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk percepatan pembangunan kawasan
strategis dan wilayah tertinggal.
l. Bertambahnya NSPK untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah
tertinggal.
m. Terselenggaranya layanan teknis dalam percepatan pembangunan kawasan strategis
dan wilayah tertinggal.
Selanjutnya di dalam salah satu arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman juga dicantumkan bahwa : Pembangunan infrastruktur sesuai
dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan
strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah,
daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
Dalam Strategi Pengembangan Wilayah dan Dukungan Terhadap Lintas Sektor juga
dicantumkan strategi sebagai berikut : Dalam rangka integrasi dengan rencana
pengembangan sektor per pulau strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
permukiman untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis pulau, meliputi
(antara lain adalah) : (1) Pengembangan kawasan perbatasan dengan menerapkan prinsip-
prinsip prosperity dan security dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui
strategi pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dengan meningkatkan
akses ke negara tetangga; (2) Mendorong simpul-simpul utama pulau sebagai pusat/hub
ekonomi kawasan ke pasar internasional dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan
umum dan permukiman untuk pengembangan sistem transportasi wilayah mendukung
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
12
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
pusat-pusat ekonomi wilayah regional; dan Mengembangkan sentra pendukung ketahanan
pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk
pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal,
pulau-pulau kecil dan pengembangan kawasan agropolitan.
Selanjutnya di dalam Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air dicantumkan :
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada
pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah
tertinggal, dan wilayah strategis. Sedangkan dalam Kebijakan Penelitian dan Pengembangan
(Litbang) Teknologi dicantumkan : Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu
pelestarian fungsi lingkungan hidup, diarahkan pada unsur-unsur: (i) peningkatan cakupan
pelayanan prasarana dan sarana dasar; (ii) kualitas perencanaan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang; dan (iii) percepatan pembangunan wilayah-wilayan tertinggal serta
pulau-pulau terluar.
Target Program Strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 untuk daerah tertinggal
yaitu : (1) Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan
(yang terdepan dan terluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga
Badau, Simanggaris, dan Nunukan di Pulau Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta
memfasilitasi pembangunan jalan daerah untuk memberi akses transportasi di daerah
tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik; (2) Memberikan program-program terkait
mitigasi bencana untuk 15 kawasan; (3) Sebanyak 8.803 desa di daerah tertinggal beserta
102 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman;
(4) Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal; (5) Program
penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9956 kelurahan/desa; (6) Program air minum
untuk 4.650 desa dan sanitasi masyarakat untuk 220 kawasan; dan (7) program
pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.
Target Panjang jalan dan jembatan yang ditangani dan dibangun di kawasan strategis
(kawasan perbatasan, pulau terluar/terdepan) dan wilayah tertinggal yang meningkat
sepanjang 113 Km pada tahun 2010 dan 1.378 Km pada tahun 2014 yang berlokasi di
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
13
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Kawasan Strategis, Pulau terluar/terdepan, Kawasan perbatasan (Kalbar, Kaltim, NTT,
Papua) dan Wilayah tertinggal (Lintas Selatan P Jawa & Tersebar).
3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PULAU JAWA
BAGIAN SELATAN
3.1. Arah Kebijakan Pembangunan
Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal di pulau Jawa bagian selatan meliputi :
1) Terciptanya pembangunan daerah teringgal di pulau Jawa bagian selatan yang terpadu
antar sektor, antar tingkatan pemerintahan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
2) Terciptanya proses pembangunan yang menekankan pada prioritas penanganan sesuai
kebutuhan dan tingkat permaslahan masing-masing daerah tertinggal.
3) Terciptanya pola pembangunan daerah tertinggal berbasis pengembangan potensi
unggulan masing-masing wilayah.
3.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan
Kebijakan pembangunan derah tertingggal di bagian selatan pulau Jawa dirumuskan untuk
menjawab permasalahan, kebutuhan dan potensi daerah tertinggal. Secara umum kebijakan
di bagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan masing-masing strategi dan rencana tindak
pembangunan yang terdiri dari :
1) Pengembangan perangkat peraturan perundangan yang mendukung pembangunan
daerah tertinggal.
Pengambangan perangkat peraturan perundangan tidak dikhusukan untuk daerah
tertinggal di pulau Jawa bagian selatan tapi mencakup keseluruhan daerah tertinggal.
Strategi dalam upaya mengembangankan perangkat peraturan perundangan yang
mendukung pembangunan daerah tertinggal, antara lain :
a. Penguatan peran regulator dan penyebaran informasi peraturan perundangan
terkait pembanguan daerah tertinggal
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
14
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pembangunan bagi
pencapaian yang signifikan terhadap indikator ketertinggalan daerah.
Strategi tesebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut :
(1) Penyiapan naskah peraturan perundangan, kebijakan dan rencana strategis khusus
daerah tertinggal
(2) Review dan penyusunan NSPM pembangunan daerah tertinggal.
(3) Road Map Pembangunan daerah tertinggal di pulau jawa bagian selatan.
(4) Penyelenggaraan pelatihan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi
pembangunan bagi pencapaian indikator ketertinggalan daerah.
2) Peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal di pulau Jawa
bagian selatan.
Strategi dalam upaya peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah
tertinggal meliputi :
a. Pemenuhan kebutuhan air minum/air bersih dimaksudkan untuk meningkatan
cakupan pelayanan air minum/air bersih di daerah tertinggal, khusunya pada desa-
desa tertinggal
b. Pembangunan dan peningkatan aksesibiltas dimaksudkan untuk memperlancar arus
pergerakan barang dan jasa dari pusat pertumbuhan ke desa-desa tertnggal
c. Pengembangan jaringan irigasi dimaksudkan untuk memperluas areal irigasi dalam
rangka meningkatkan hasil pertanian masyarakat perdesaan.
d. Pengembangan lingkungan perumahan dan permukiman dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas lingkungan seperti sanitasi dan persampahan.
Strategi tesebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut :
(1) Pengembangan penyediaan air minum berbasis masyarakat melalui pemberdayaan
dan fasilitasi kepada masyarakat di daerah tertinggal.
(2) Fasilitas peningkatan kapasitas PDAM dalam penyediaan air minum di daerah
tertinggal.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
15
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
(3) Fasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan akses di desa tertinggal menuju pada
pusat pertumbuhan.
(4) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan.
(5) Fasilitasi pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi perdesaan.
(6) Fasilitasi integrasi jaringan irigasi dari jaringan primer, sekunder dan tersier.
3) Peningkatan dukungan bagi pengembangan potensi unggulan di daerah tertinggal.
Pengembangan potensi unggulan diarahkan pada pemenuhan prasarana dan sarana bagi
berkembangnya sejumlah kawasan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal.
Strategi dalam upaya peningkatan dukungan bagi pengembangan potensi unggulan di
daerah tertinggal meliputi :
a. Pengembangan kawasan pariwisata yang memiliki daya tarik regional dan nasional
dimaksudkan untuk menata kembali kawasan wisata agar memiliki daya tarik bagi
wisatawan.
b. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk menata kawasan yang
memiliki unggulan dalam bidang pertanian agar memudahkan akses distribusi sarana
produksi maupun hasil pertanian.
c. Pengembangan kawasan minapolitan dimaksudkan untuk menata kawasan nelayan
yang memiliki potensi hasil laut untuk memudahkan distribusi sarana maupun
pemasaran hasil-hasil tangkapan nelayan.
d. Pengembangan desa pusat pertumbuhan dimaksudkan untuk mengidentifikasi
potensi desa-desa yang menjadi pusat pertumbuhan bagi desa-desa tertinggal
disekitarnya.
Strategi tesebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut :
(1) Penataan kawasan wisata yang memiliki daya tarik regional dan nasional.
(2) Peningkatan jalan akses dari dan ke tujuan wisata yang memiliki daya tarik regional
dan nasional.
(3) Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang bagi kawasan agropolitan.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
16
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
(4) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana kawasan agropolitan
(5) Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang bagi kawasan minapolitan.
(6) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana kawasan minapolitan.
(7) Identifikasi desa-desa pusat pertumbuhan.
(8) Fasilitasi penataan dan dukungan sarana dan prasarna bagi desa-dasa pusat
pertumbuhan
4) Pemantapan pembangunan prasarana dan sarana
Pengembangan prasarana dan sarana diarahkan untuk memfasilitasi bergeraknya
kegiatan-kegiatan kawasan agraris dan perdagangan, baik yang berfungsi primer untuk
kepentingan pelayanan eksternal, maupun bagii yang berfungsi sekunder untuk
kepentingan pelayanan internal kawasan.
Upaya pengembangan prasarana dan sarana yang dilakukan di jalan seiring baik untuk
memfasilitasi kegiatan dengan fungsi primer maupun yang memfasilitasi kegiatan dengan
fungsi sekunder, harus berjalan dan berkembang seiring pula. sehubungan dengan
berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka pengembangan prasarana dan sarana
dilakukan dalam skala prioritas, dimana skala prioritas tersebut diatur berdasarkan
luasnya dampak pengembangan yang ditimbulkannya, baik untuk prasarana dan sarana
yang berfungsi primer maupun sekunder. Prioritas pertama pengembangan prasarana
dan sarana akan diberikan pada prasarana dan sarana yang merupakan unsur utama
pengembangan kawasan dan pengembangannya akan mampu menimbulkan dampak
pengembangan yang luas, seperti pengembangan prasarana jaringan jalan,
pengembangan prasarana kegiatan lintas batas, dan pengembangan prasarana kegiatan
ekonomi produktif, serta pengembangan prasarana kelistrikan, air bersih dan
perhubungan.
Prioritas kedua diberikan kepada prasarana dan sarana yang dapat mendorong suatu
kegiatan dalam kawasan untuk lebih berkembang produktif, termasuk prasarana dan
sarana yang memberikan pelayanan terhadap upaya pengembangan wilayah secara
keseluruhan.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dalam Mendukung
Pengembangan Kawasan Tertinggal
17
PT. MULTI KARADIGUNA JASA
Strategi dalam upaya pemantapan pembangunan prasarana dan sarana meliputi :
a. Pemerataan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di daerah tertinggal secara
proposional dengan mengacu pada prioritas.
b. Peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum bagi upaya
keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan wilayah.
Strategi tesebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut :
(1) Penyusunan road map khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum di
daerah tertinggal.
(2) Konservasi daerah aliran sungai dan wadah air di daerah tertinggal
(3) Peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan nasional
(4) Identifikasi kawasan-kawasan yang dapat dijadikan atau berpotensi menjadi kawasan
khusus kabupaten yang bernilai ekonomi.
(5) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan khusu yang bernilai ekonomi.