Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer

download Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer

of 36

  • date post

    14-Apr-2017
  • Category

    Education

  • view

    246
  • download

    2

Embed Size (px)

Transcript of Isu-Isu Hukum dan Konstitusi Kontemporer

PowerPoint Presentation

Konstitusi dan KonstitusionalismeM. Laica Marzuki

Gambaran UmumThe Constitution of The United States of America mendorong lahirnya constitutional states di beberapa kawasan dunia, termasuk negara-negara monarki, yang dikenal dengan penamaan: constitutional monarch. Dalam perkembangannya, beberapa constitutional state menyadari bahwa konstitusi negara-negara dimaksud kurang memuat pengaturan hal pembatasan penguasa dan pengakuan hak-hak sipil rakyat banyak di dalamnya.Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government.

KonstitusiKonstitusi atau Grondwet, Grundgesetz, Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara (constitutie is de hoogste wet). Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan pelbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.

Konstitusionalisme Memuat Esensi Pembatasan KekuasaanKonstitusionalisme mengatur agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, tidak boleh dijalankan atas dasar the ruling of the mob. UUD 1945 (redaksi lama) nyaris tidak mengindahkan paham konstitusionalisme, walaupun di dalamnya telah memberlakukan distribution of power di antara bidang-bidang kekuasaan negara.

Unsur-unsur yang perlu diadopsi dalam konstitusiSistem separation of power atau distribution of power yang disertai checks and balances; sistem kekuasaan peradilan yang merdeka dan mandiri, utamanya lebih memberdayakan peradilan adminstrasi;Pengakuan hak-hak sipil dan politik warga, utamanya yang berkaitan dengan pemilihan umum dan pemilukada;Pembatasan masa jabatan-jabatan publik dalam negara;Memberikan kewenangan pengaduan konstitusional (constitutional complaint) bagi Mahkamah Konstitusi.

UJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA KITA: MASALAH DAN TANTANGANMaruarar Siahaan

Gambaran UmumPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional, dimana kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara. Dengan demikian, terjadi pergeseran dari sistem supremasi parlemen menjadi sistem supremasi konstitusiTujuannya menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru

Gambaran UmumPerubahan tersebut melandasi dibentuknya MK.Salah satu kewenangan yang dimiliki MK yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara umum/lazim disebut judicial review. Putusan MK dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, adalah merupakan sebuah pendapat tertulis Hakim Konstitusi, yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dan Judicial ReviewFungsi judicial review ini juga semestinya dilihat dari pandangan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky yang menyatakan bahwa Staatsfundamentalnorm (norma dasar negara) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Permasalahan yang timbul adalah apabila norma atau undang-undang di bawah norma dasar bertentangan dengan staatsfundamentalnorm tersebut, sehingga harus dibentuk sebuah mekanisme tersendiri agar penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan.

Undang-Undang dalam Sistem Hukum IndonesiaTerdapat perbedaan undang-undang dilihat dari bentuk maupun isinya. Perbedaan jenis undang-undang tersebut sama sekali tidak disinggung baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU MK. Perbedaan undang-undang dalam arti formil dan dalam arti materiil didasarkan bukan hanya pada pembuatnya, melainkan dapat juga dilihat dari substansi atau materi muatan yang dikandung. Jimly Asshidiqie memberi gambaran perbedaan antara bentuk dan isi peraturan dimaksud yaitu: (i) ada peraturan yang berbentuk undang-undang tetapi materi yang diaturnya seharusnya cukup dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah saja; (ii) ada peraturan yang berbentuk Peraturan Presiden, namun isinya seharusnya berbentuk undang-undang.

Undang-Undang dalam Sistem Hukum IndonesiaPembedaan jenis undang-undang yang disinggung terdahulu, menunjukkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang dilihat dari bentuknya merupakan undang-undang namun dari segi substansi, sesungguhnya terdapat juga undang-undang yang lebih ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan, karena lebih merupakan rencana, pengaturan, dan kebijakan makro dalam perekonomian. Pengujian undang-undang yang demikian, memiliki implikasi yang berbeda, jika dibandingkan dengan undang-undang yang mengikat secara umum, yang meletakkan kewajiban, larangan, dan perintah secara langsung kepada seluruh rakyat.

Undang-Undang dalam Sistem Hukum Indonesiaundang-undang dalam konteks pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia (lama) yang menurut A. Hamid, S. A. ialah produk hukum yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dengan persetujuan DPR. Dengan adanya amendemen terhadap UUD 1945, rumusan tersebut sudah tidak tepat lagi, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang saat ini berada di tangan DPR, tidak lagi di tangan Presiden. TAP MPR yang masih berlaku karena memuat ketentuan yang mengikat umum dapat disamakan kedudukannya dengan undang-undang

Pengujian PerpuPasal 7 ayat (1) UU 10/2004 telah mendudukan Perpu sejajar dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Pada tataran peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan yang bukan merupakan Perpu, tetap masih tersisa persoalan uji konstitusionalitas yang timbul akibat disintegrasi dan diferensiasi wewenang pengujian yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda.

TantanganPerluasan akses keadilan konstitusional melalui kemungkinan pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang .Sebaliknya di negara-negara yang menganut kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan secara terintegrasi di satu tangan.Ruang lingkup akibat hukum putusan MK yang menyatakan satu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang lahir dari undang-undang yang diuji.

PROBLEMATIKA TUGAS KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIALTaufiqurrohman Syahuri

Gambaran UmumJabatan hakim di satu sisi merupakan jabatan yang sangat mulia, dan di sisi lain, jika tidak hati-hati, dapat merendahkan martabatnya karena banyak godaan yang siap menjerumuskannya. Putusan hakim diharapkan mengandung nilai ijtihad (baca: adil) dengan melalui peran Komisi Yudisial.

Unsur-Unsur Komisi YudisialKomisi Yudisial bersifat mandiri;berwenang mengusulkan calon hakim agung;menjaga kehormatan dan perilaku hakim;menegakkan kehormatan hakim

Tugas Komisi yudisialTugas pertama (mengusulkan Hakim Agung kepada DPR) tentu tidak begitu sulit. Berbeda dengan tugas kedua, yakni melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim; tentunya akan mengalami banyak kesulitan, terutama mengingat jumlah hakim se-Indonsia yang akan diawasi mencapai ribuan orang. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan tanpa menggunakan metode yang tepat, akan sulit untuk dapat berjalan secara efektif.

Tugas Pengawasan KYTugas pengawasan ini dibedakan menjadi dua, yakni menjaga dalam pengertian preventif dan menegakkan dalam arti represif. Fungsi menjaga sebagaimana disebut dalam Pasal 24B UUD 1945 belum banyak diterjemahkan dalam Undang-Undang KY. Fungsi menjaga melalui pendidikan dan latihan akan lebih efektif mencegah perilaku buruk hakim daripada fungsi menegakkan disiplin hakim.

WACANA CONSTITUTIONAL QUESTIONS DALAM SITUS MAHKAMAH: KONTEKS E-DELIBERATIVE DEMOCRACYAnom Surya Putra

Gambaran UmumKetersediaan informasi konstitusionalisme di situs (website) MK dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan hukum dan administrasi publik Tak heran, dalam masa komodifikasi informasi, opini publik terhadap putusan MK kian kompleks dan terkadang melesat jauh dari apa yang dimaksudkan oleh substansi putusan itu sendiri. Salah satu media elektronik mencatat putusan MK itu telah memenangkan judicial review yang diajukan mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan tidak berarti melepaskannya dari kasus Sisminbakum.

Gambaran UmumIlmu hukum harus bersedia mengembangkan tata hukum yang menjadi objek kajiannya tetap dalam konsepnya sebagai suatu sistem norma yang tak lagi berwatak positif yang sempit dan dimodelkan sebagai sistem perkaidahan yang tertutup, melainkan melakukan suatu sistem yang terbuka.Layanan forum constitutional questions dan constitutional complaint bermakna pula ketika dilihat dari titik-lontar (milestone) berupa perubahan (change).We live in a world where the only certainty is change (Roger Lovell).

CatatanAncamannya adalah sapuan gelombang dari para pengakses website yang bersekutu dengan struktur pasar (yang tidak efisien) guna mengajak warga negara menjadi pelaku cyberloafing.Cyberloafing adalah tindakan menggunakan akses internet organisasi selama jam kerja untuk tujuan pribadi. Tindakan ini telah meruntuhkan perusahaan AS hingga $3 juta setahun untuk setiap 1.000 staf dengan akses internet. Di sektor publik, ancaman perilaku cyberloafing mengganggu konsentrasi atas pelayanan-kolaboratif pada e-constitu