JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan...

6

Transcript of JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan...

Page 1: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk
Page 2: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk
Page 3: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk
Page 4: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk
Page 5: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk
Page 6: JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bahwa untuk

Teknik Perundang -Undangan Kls B.pdf

Teknik Perundang -Undangan Kls B.pdf

JDIH BP2MI · kat kerja dengan maksud mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan. Pæa1 5 l. Sampai dimana jaminan yang dite- tapkan dalam Konpensi

JDIH BP2MI · kat kerja dengan maksud mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan. Pæa1 5 l. Sampai dimana jaminan yang dite- tapkan dalam Konpensi

JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

JDIH BP2MI · 2019. 11. 18. · Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

Ilmu Perundang-undangan

Ilmu Perundang-undangan

Perundang-undangan Sosial

Perundang-undangan Sosial

hirarki perundang-undangan_

hirarki perundang-undangan_

Perundang-undangan nasional, 1953.pdf

Perundang-undangan nasional, 1953.pdf

JDIH BP2MI · 2019. 11. 7. · (whistleblowing system) pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan badan nasional penempatan dan perlindijngan tenaga kerja indonesia no. kedudukan

JDIH BP2MI · 2019. 11. 7. · (whistleblowing system) pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan badan nasional penempatan dan perlindijngan tenaga kerja indonesia no. kedudukan

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

peraturan perundang-undangan

peraturan perundang-undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

4. proses pembuatan perundang undangan

laporan sistematisasi peraturan perundang-undangan

laporan sistematisasi peraturan perundang-undangan

PM 69 Tahun 2015 - JDIH | Kementerian Perhubunganjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_69_Tahun_2015.pdf · PM 69 Tahun 2015 - JDIH | Kementerian Perhubungan

PM 69 Tahun 2015 - JDIH | Kementerian Perhubunganjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_69_Tahun_2015.pdf · PM 69 Tahun 2015 - JDIH | Kementerian Perhubungan

JDIH BP2MI · 2019. 11. 7. · Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nor-nor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sister-n Penanganan Pengaduan (Whistleblower

JDIH BP2MI · 2019. 11. 7. · Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nor-nor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sister-n Penanganan Pengaduan (Whistleblower

JDIH | Kementerian Perhubungan

JDIH | Kementerian Perhubungan

JDIH | Mahkamah Konstitusi

JDIH | Mahkamah Konstitusi

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …jdih.bappenas.go.id/data/inventaridokumen/Daftar Inventarisasi... · daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan keputusan

2. Perundang Undangan SPAM

2. Perundang Undangan SPAM

Analisis Sistematika Teknik Penyusunan Perundang

Analisis Sistematika Teknik Penyusunan Perundang

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...