15Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

KAJIAN PEMANFKAJIAN PEMANFKAJIAN PEMANFKAJIAN PEMANFKAJIAN PEMANFAAAAAAAAAATTTTTAN RUAN RUAN RUAN RUAN RUANG KAWASANANG KAWASANANG KAWASANANG KAWASANANG KAWASANKARST CITKARST CITKARST CITKARST CITKARST CITAAAAATTTTTAH - RAJAH - RAJAH - RAJAH - RAJAH - RAJAMANDAMANDAMANDAMANDAMANDALALALALALA A A A A UNTUKUNTUKUNTUKUNTUKUNTUK

PERPERPERPERPERTTTTTAMBAMBAMBAMBAMBANGANGANGANGANGAN DAN DAN DAN DAN DAN INDUSTRI PENGOLAN INDUSTRI PENGOLAN INDUSTRI PENGOLAN INDUSTRI PENGOLAN INDUSTRI PENGOLAHANAHANAHANAHANAHANKAPUR KAPUR KAPUR KAPUR KAPUR DI KABDI KABDI KABDI KABDI KABUPUPUPUPUPAAAAATEN BANDUNG BARATEN BANDUNG BARATEN BANDUNG BARATEN BANDUNG BARATEN BANDUNG BARATTTTT,,,,,

JAWA BARAJAWA BARAJAWA BARAJAWA BARAJAWA BARATTTTT

Bambang YuniantoPusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung 40211Tlp. (022)6030483; Fax. (022)6003373;

Naskah masuk : 16 Januari 2009, revisi pertama : 18 Februari 2009, revisi kedua : 30 Maret 2009dan revisi terakhir : April 2009

SARI

Kawasan karst Citatah - Rajamandala terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Secarageohidrologi, sebagian besar kawasan tersebut merupakan daerah resapan air dengan akuifer produktif sedangpenyebaran luas, kecil penyebaran setempat, serta akuifer produktif setempat. Akibat pemanfaatan ruang untukpertambangan dan industri (pengolahan kapur) yang melebihi ruang yang ditetapkan, kawasan tersebutdikhawatirkan akan rusak dengan cepat. Gejala rusaknya kawasan tersebut, antara lain beberapa mata airhilang, perbukitan kapur yang tandus dan terjal serta sebagian telah musnah, situs Gua Pawon terancam, dantimbulnya konflik sosial masyarakat.

Akibat kekosongan dan kelemahan perda di tingkat kabupaten, Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006 tentang PengelolaanKawasan Lindung pun tidak cukup mampu membendung kerusakan kawasan ini.

Kaitan hal tersebut, kebijakan penataan ruang kawasan karst Citatah – Rajamandala yang memperhatikan asaskonservasi dan perlindungan lingkungan perlu dirumuskan kembali. Pemecahan permasalahan pertambangandilakukan dengan menetapkan kawasan pertambangan pada daerah yang aman dari fungsi karst tersebut (diluar karst klas I dan II), termasuk alokasi wilayah untuk pertambangan rakyat. Sedangkan permasalahan industri(pengolahan kapur) perlu ditertibkan sesuai zona industri dalam tata ruang.

Kata kunci: kawasan karst, tata ruang, kawasan pertambangan, zona industri, kawasan lindung

ABSTRACT

The area of Citatah – Rajamandala karst is located on Cipatat District, Bandung Barat Regency. According ofgeohidrology, most of the area are region of water absortion of the accuifer that consist medium productivityaquifer with wide spreading, small and productivity aquifer are locally spreading. Due to the spatial using formining and industry (Limestone preparation) which exced of the spatial be determined, the area is worried willbe damage fastly. Indication of area damaged, these are lost of some water spring, lost of a part of limestonehill, lost of Gua Pawon archaeological site, and potencial to create social conflict.

Due to emptiness and weakness of law on regency level, Jawa Barat Province regional law number 2 year 2002(Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002) about the protection of geological environment, and the re-gional law of Jawa Barat Province number 2 year 2006 (Perda Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006) about themanagement of protective region were not so effective dam up the area damage.

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2716

Based to this reason, the policy of spatial use of Citatah – Rajamandala karst area that consider of conservationprinciple and environmental protection must be reformulated. Solution problem in mining industry be held bymining determine the area on safe for karst fungtion (outside of I and II class karst), including alocation area ofsmall scale mining. Wereas, industrial problem (limestone industry) have to be arranged according to indus-trial zone on the spatial use.

Keywords: karst, area of karst, spatial use, mining area, industrial zone, protective area, conservation, environ-mental protection

Pawon, dan timbulnya benih-benih konflik sosialdi masyarakat.

Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2002 tentangPerlindungan Lingkungan Geologi, dan PerdaProvinsi Jabar No. 2 Tahun 2006 tentang PengelolaanKawasan Lindung pun tidak cukup mampumencegah kerusakan kawasan ini. Padahal pasal 62,huruf a Perda Provinsi Jabar No. 2 Tahun 2006menetapkan bahwa kawasan karst Citatah-Tagog Apudan Gua Pawon sebagai kawasan yang harusdilindungi, pasal 14 Perda Provinsi Jabar No. 2Tahun 2002 telah mengatur setiap perencanaanpengembangan wilayah pada kawasan yangditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi,Kawasan resapan air dan kawasan karst wajibmendapatkan pertimbangan geologi dari Dinasterkait. Sementara itu, sejak masih bergabung denganKabupaten Bandung (induk), Perda KabupatenBandung No. 12 Tahun 2001 tentang Tata Ruangpun juga tidak mampu menata dan mengamankankawasan tersebut.

Sangat beralasan, arahan yang disampaikan GubernurJawa Barat pada saat pelantikan Bupati BandungBarat. Bupati/ wakil bupati yang terpilih agarmemperhatikan masalah konservasi, mengingat dalamtata ruang Provinsi Jawa Barat posisi KabupatenBandung Barat termasuk dalam kawasan konservasiBandung Utara, yaitu sebagai kawasan resapan air.Namun, masalah tersebut bukan pekerjaan yangmudah bagi kabupaten yang baru berumur 2 tahun,dengan kondisi serba terbatas, baik dari segi sumberdaya manusia, anggaran maupun fasilitas kantor yangkurang memadai.

Maksud penulisan ini adalah menginventarisasipermasalahan mengenai pemanfaatan ruang KawasanKarst Citatah - Rajamandala sesuai kebijakan tataruang (terutama kebijakan perlindungan geologi) dankebijakan lain yang terkait baik di tingkat kabupatenmaupun provinsi, sebagai bahan masukan bagi

1. PENDAHULUAN

Kawasan karst Citatah - Rajamandala, masuk wilayahKecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.Sebelum Kabupaten Bandung Barat memisahkan diridari Kabupaten Bandung, kawasan karst Citatah -Rajamandala merupakan sumber pendapatan bagiKabupaten Bandung. Berbagai fasilitas publikdibangun di daerah ini, seperti; Pusdik Brigif TNIAD, Indonesia Power (Pembangkit Tenaga Listrik),Pilot Plan Pengolahan Mineral Puslitbang tekMIRA,dan TPA Sampah Sarimukti (BPS Kabupaten Bandung,2007).

Sebelum Kabupaten Bandung Barat menerbitkanperda sendiri, segala urusan pemerintahan masihmengacu kepada perda yang dihasilkan KabupatenBandung. Berdasar Perda Kabupaten Bandung No.12/ 2001 tentang Tata Ruang, diketahui bahwapemanfaatan ruang untuk pertambangan dan industri(termasuk di dalamnya industri pengolahan kapur)telah melebihi ruang yang diperuntukan. Sedangkanakibat diterbitkannya Peraturan Bupati Bandung No.8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati kepada Camat di LingkunganPemerintah Kabupaten Bandung, meliputi 25 bidang,termasuk bidang pertambangan dan energi, telahmenimbulkan banyak masalah karena pelimpahankewenangan tersebut melebihi kapasitas sebuahkecamatan. Selain pengelolaan pertambangan tidakberjalan dengan baik, kewenangan perizinan yangdiberikan kecamatan ini telah mempercepatkerusakan kawasan karst Citatah – Rajamandala,karena kurang memperhatikan asas konservasi dankelestarian lingkungan hidup. Di samping itu, akibatmeningkatnya permintaan pasar akan bahanbangunan kapur dan pasir, serta pasar komoditasmarmer yang meningkat telah memacu kegiatanpenambangan dan pengolahan kapur di kawasan ini.Gejala rusaknya kawasan tersebut, ditunjukkandengan hilangnya beberapa mata air, musnahnyabeberapa perbukitan kapur, terancamnya situs Gua

17Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

perbaikan kebijakan yang terkait denganpermasalahan tersebut.

2. METODOLOGI

Secara umum metodologi yang digunakan adalahpendekatan multidisiplin ilmu, denganmenggunakan berbagai parameter keilmuan dalammembahas permasalahan utama yang dikaji.Inventarisasi data melalui teknik observasi,wawancara berpanduan, dokumentasi, dan diskusi.Pengolahan data menggunakan teknik kategorisasi,kompilasi, dan tabelisasi. Analisis data dilakukansecara deskriptif analitis. Sedangkan dalammerekonstruksikan pemecahan permasalahan danmasukan bagi perbaikan kebijakan ditentukanberdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasionaldan berlandaskan kepada arah kebijakan tata ruangnasional.

Data yang mendukung penulisan ini berupa dataprimer maupun sekunder hasil survai lapangan. Dataprimer berupa hasil wawancara langsung denganberbagai pihak yang terkait dengan permasalahanpemanfaatan Kawasan Karst Citatah - Rajamandala,seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten BandungBarat, Bappeda Kabupaten Bandung Barat danKabupaten Bandung, Camat Cipatat, Kepala DesaGunung Masigit dan Citatah, LSM, serta wakil

masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.Sedangkan data sekunder berasal dari instansi terkait,baik di tingkat kabupaten (Bandung Barat danBandung) maupun Provinsi Jawa Barat, serta tingkatnasional.

3. KAWASAN KARST CITATAH –RAJAMANDALA DANPEMANFAATANNYA

a. Kondisi Kawasan Karst Citatah –Rajamandala

Kawasan karst Citatah – Rajamandala masuk dalamwilayah Kecamatan Cipatat (Gambar 1). Secarageografis, Kecamatan Cipatat merupakan pintugerbang Kabupaten Bandung Barat, dengan luaswilayah 10.320 ha berupa lahan sawah 1.794 hadan tanah darat 8.526 ha.

Berdasarkan data dari Kecamatan Cipatat, jumlahpenduduk sampai Juli 2008 berjumlah 114.647 jiwa,terdiri laki-laki 57.787 jiwa dan perempuan 56.860jiwa, dengan mata pencaharian sebagai petani11.274 orang, buruh tani 4.160 orang, buruh pabrik10.036 orang, TNI/POLRI 91 orang, dan PNS 412orang. Data penduduk yang bekerja sebagaipenambang tidak tercatat, namun sudah termasukdalam data buruh pabrik di atas (Kecamatan Cipatat,2007).

Sumber: Koesoemadinata (2000)

Gambar 1. Kawasan Karst Citatah–Rajamandala di Kecamatan Cipatat, Bandung Barat

Foto: R.P. Koesoemadinata (2000)

Gunung Masigit

Pasir Pawon

Pr. Pabeasan

Gunung Hawu

PT Marmer Citatah

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2718

Kecamatan Cipatat saat ini mengalamiperkembangan yang cukup pesat, karena didukungoleh infrastruktur perhubungan yang cukup memadai,lokasi wilayah yang dilalui jalan perlintasan dandekat dengan ibukota kabupaten, serta potensisumber daya alam yang cukup, seperti bahantambang, pertanian, perkebunan coklat, karet dantanaman keras lainnya.

Sumberdaya alam yang diusahakan di KecamatanCipatat antara lain; pertambangan bahan galianGolongan C berjumlah 36 usaha, industri besar 15usaha, dan industri kecil 50 usaha. Pertambangangalian Golongan C yang jumlahnya mencapai 36usaha adalah kegiatan pertambangan yang berizinbupati dan camat, meliputi bahan galian marmerdengan luas 88,87 ha, pasir 40,9 ha, kapur 9 ha,andesit 1 ha dan kuarsa 7,9 ha. Sedangkan industribesar yang berjumlah 15 usaha dan industri kecil 50usaha tidak diperoleh data yang rinci, tetapididalamnya sudah termasuk industri pengolahankapur yang berkembang pesat seiring dengan kegiatanpertambangan.

Di Kecamatan Cipatat terdapat obyek WisataCipanas, dan Situs/Purbakala Gua Pawon. Selain itu,di wilayah ini terdapat beberapa fasilitas pemerintahdan publik, antara lain; Pusdik Brigif TNI AD, Indo-nesia Power (Pembangkit Tenaga Listrik), Pilot PlanPengolahan Mineral Puslitbang tekMIRA, dan TPASampah Sarimukti yang menampung sampah dariKota Bandung, Kabupaten Bandung, KabupatenBandung Barat, dan Kota Cimahi.

Arahan pengembangan Kecamatan Cipatat, adalah:a) sebagai sentra tanaman keras dan palawija, sentraternak sapi dan domba serta sentra beras; b) bahangalian Golongan C perlu dibenahi dalam prosespenggalian, sehingga tidak merusak lingkungan; danc) pelayanan masyarakat yang berbatasan denganKabupaten Cianjur memerlukan perbaikan danpeningkatan sarana pelayanan kesehatan, pendidikanmaupun prasarana infrastruktur lainnya. Dalamkaitan permasalahan pertambangan bahan galianGolongan C di Kecamatan Cipatat termasukpermasalahan yang diagendakan, dan diperlukanadanya pembinaan, bimbingan, dan pengawasan daridinas teknis yang terkait di tingkat kabupaten(Kecamatan Cipatat, 2007).

b. Pemanfaatan Ruang untuk Pertambangandan Industri

Usaha pertambangan yang beroperasi di kawasankarst Citatah - Rajamandala, meliputi pertambangan

yang berizin bupati berupa Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP), izinCamat Cipatat, dan lainnya berupa PETI. Berdasarkandata Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BandungBarat tahun 2008, jumlah SIPD/ KP 15 perusahaan,sebagian warisan dari Kabupaten Bandung (Tabel 1),Izin Camat Cipatat 15 perusahaan (Tabel 2), danPETI 8 usaha. Namun, hasil survai lapangan jumlahPETI ini melebihi 8 usaha, terutama terdapat di DesaGunungmasigit dan Desa Citatah (Tabel 3). PETI disini, adalah penambangan tanpa izin maupun atassepengetahuan kepala desa setempat. Kegiatan PETIsudah sangat mengkhawatirkan bagi kelangsunganlingkungan hidup, dan masyarakat sekitar, karenasebagian menggunakan alat berat untuk mengupasdan membongkar tanah penutup yang sangatmembahayakan lingkungan dan keselamatanpenambang. Sebetulnya, untuk izin camat/ tambangrakyat, penggunaan alat berat dan bahan peledak tidakdiperbolehkan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Bandung Barat, sesuai pasal 20 ayat (1)disebutkan bahwa, sebelum Kabupaten BandungBarat menetapkan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati sebagai pelaksanaan UU, semua perda danPeraturan Bupati Bandung tetap berlaku dandilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten BandungBarat.

Untuk kegiatan pertambangan dengan izin camat,memang ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan BupatiBandung No. 8 Tahun 2004 tentang PelimpahanSebagian Kewenangan Bupati kepada Camat diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.Pelimpahan sebagian kewenangan ini meliputi 25bidang, termasuk bidang pertambangan dan energi.Pelimpahan sebagian kewenangan tersebutsebetulnya untuk “pertambangan rakyat”, bagimasyarakat setempat, bukan untuk pertambanganskala menengah, atau besar menggunakan alat beratdan peledakan.

Akibat kegiatan penambangan tidak terkendali,khususnya PETI telah menyebabkan kerusakankawasan karst Citatah – Rajamandala, sepertihilangnya sumber mata air, bukit-bukit kapur gundul,terjal dan sebagian rata dengan tanah, serta ancamanterhadap situs Gua Pawon (Gambar 2, 3, 4 dan 5).

Semakin maraknya kegiatan penambangan di daerahini, terutama untuk kapur, selain karena adanyakemudahan transportasi, juga sangat dipengaruhi olehbanyaknya industri pengolah kapur yang sebagianmerupakan penampung hasil tambang tanpa izin.

19Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

Industri pengolah kapur di sini sangat diuntungkan,sehingga cukup pesat perkembangannya. Hal inikarena mudahnya mendapatkan bahan baku kapursecara kontinyu, dengan harga murah dari sumberpenambang yang cukup banyak. Harga kapur didaerah ini cukup murah, karena jarak ke penjualdekat, biaya transportnya murah.

Industri pengolahan kapur, yang tidak punya lahanSIPD/ KP sangat tergantung pada hasil tambang yangberasal dari usaha PETI. Namun, para penambangtidak bisa lepas dari mereka, karena industri pengolahkapur dapat memainkan harga semaunya. Hal inidipengaruhi oleh banyaknya jumlah penambang yangingin menjual hasil tambangnya. Akibatnya, agar

Tabel 1. Perusahaan Tambang Berizin Bupati (SIPD) di Kecamatan Cipatat Per Juni 2008

No Nama Perusahaan Lokasi Bahan Luas No SIPD/KP Keterangan/Pengusaha Galian (ha) Tanggal. Masa Berlaku

1 PT. Bandung Marmer Kamp. Bojong Marmer 9.09 545/475-KP.P/KLH/2008 AktifJl. Raya Pamucatan No. 464 Honje 11 Juni 2008 s/d 28 Juli 2012Ciburuy Desa Citatah (4 Tahun)

2 PT. Bende Style Kamp. Tangguluh Marmer 14.24 545/02-KP.P/DLH/2004 AktifJl. Raya Cibubur No. 730 dan Lampegan 20 April 2004 s/d 20 April 2008Padalarang Desa Gunung Masigit (4 Tahun)

3 PT. Nyalindung I Kamp. Cipada Pasir 4.5 540/Kep.73-KLH/2008 Belum AktifJl. Raya Purwakarta Desa Nyalindung 3 April 2008 s/d 3 April 2013Padalarang (5 Tahun)

4 PT. Nyalindung II Kamp. Cibarengkok Pasir 14.2 540/Kep.73-KLH/2008 Belum AktifJl. Mangga No. 2 Bandung Desa Nyalindung 3 April 2008 s/d 3 April 2013

(5 Tahun)5 PT. Pumarin Blok Gunung Guha Marmer 24.9 545/08-KP.P/DLH/2008 Aktif

Jl. Mangga No. 2 Bandung Kelompok Gunung 3 April 2008 s/d 3 April 2018Kasur Desa Cipatat (10 Tahun)

6 PT. Pumarin Blok Gunung Guha Marmer 3 545/kep.67-KLH/2008 Belum AktifJl. Mangga No. 2 Bandung Kelompok Gunung 24 Maret 2008 s/d 24 Maret 2018

Kasur Desa Cipatat (10 thn)7 PT. Akarna Marindo Blok Gunung Guha Marmer 20 545/01-KP.P/DLH/2004 Aktif

Jl. Sirna galih No. 9 dan Blok Sanghiang 20 April 2004 s/d 0 April 2008Bandung Lawang Desa (4 Tahun)

Gng Masigit8 CV. Pangrango Kamp. Antalihin, Pasir 3 545/08-KP/DLH/2005, Aktif

Mandiri Desa Kertamukti 29 Desember 2005 s/d(Sadiman) 29 Desember 2008 (3 Tahun)

9 CV. Bintang Mas Blok Cijamelong Pasir 5 545/B.04-SIPD/distamn/2002, Tidak Aktif(H. Tayubi & Desa Gunung 9 Januari 2002 s/d 9 Januari 2007 (Masa berlakuHJ. Cusu Rosida Masigit (5 Tahun) ijin habis)Kp. Pojok No. 249 Cimahi

10 PT. Pusaka Marmer Blok Gunung Miyud Marmer 6.24 545/474-KP.P/2008 AktifIndoraya s/d 9 Juni 2013 (4 Tahun)Desa Citatah

11 H. Syarifudin KP. Cijamelong Pasir 5.2 545/01-KP.P/DLH/2004 AktifHeriyansah 5 Juni 2004 s/d 5 Juni 2006Desa Gunung Masigit (2 Tahun)

12 PT. Sumber Daya Alam KP. Cicosok Kuarsa 7.9 545/07-SIPD/ Distamb/2002 Tidak Aktif(H. Haryanto) Desa Citatah 9 Januari 2002 s/d 9 Januari 2007 (Bangkrut)

(5 Thn)13 Andrie Yohansha Blok Gunung Guha Marmer 8.4 545/03-KP.P/KLH/2008, Aktif

Blok Gn. Sanghiang, 14 Maret 2008 s/dDesa Citatah 16 Pebruari 2012 (4 Tahun)

14 H. Yanyan Kusdian Kp. Cikatomas Pasir 5 545/05-KP/DLH/2005, AktifDesa Citatah 28 Nopember 2005 s/d

28 Nopember 2010 (5 Tahun)15 CV. Abdi Nusantara Kp. Cibuntu/Cijawer, Marmer 3 545/06-KP/DLH/2005, Tidak Aktif

(Nugroho) Desa Citatah 28 Nopember 2005s/d 28 Nopember 2010 (5 Tahun)

Sumber Kantor LH Kabupaten Bandung Barat Per Juni 2008

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2720

Tabel 2. Perusahaan Tambang Berizin Camat di Kecamatan Cipatat Per Juni 2008

No. Pengusaha/ Lokasi Bahan Galian Luas Tgl Masa No. SIPDPerusahaan (Ha) Berlaku

1 Ading Blok Haurlega, Batu Brangkal 1 14 Maret 2008 545/17/P3DDs. GnMasigit (Batu Kapur)

2 Asep Tarman Blok Mumunggang, Batu Brangkal 1 14 Maret 2008 545/16/P3DDs. Ciatatah (Batu Kapur)

3 Deni Hendra Blok. Cibarengkok, Pasir 1 31 Maret 2008 545/20/P3DDs. Nyalindung

4 Asep Budi Blok Gunung Leit, Batu Gamping/ 1 1-April-08 545/22/P3DDs. Citatah batu Kapur

5 Deden Suharya Blok Cisadalah, Batu Gamping/ 1 31 Maret 2008 545/21/P3DDs. Gn Masigit Kapur

6 Dedi hidayat Kp. GnMasigit, Galian Batu 1 31 Maret 545/19/P3DDs. GnMasigit

7 Rendi A. Mochamad S Blok Lemahneundeut Bahan Galian Pasir 1 15-April-08 545/23/P3DKp Tonjong,Ds. Nyalindung

8 Osid Warid Blok Kp. Balekambang, Galian Pasir 1 28-April-08 545/25/P3DDs. Cirawamekar

9 Odang Sudrajat Blok Kp Karang Panganten, Galian Batu Kapur 1 24-April-08 545/24/P3DDs. GnMasigit

10 Drs. James Hartono Setio Blok Lampengan, Bahan Galian 1 6 Mei 2008 545/26/P3DDs. GnMasigit Batu Kapur

11 Oyet Blok Lampengan, Batu Kapur 1 4 Juni 2008 545/29/P3DDs. GnMasigit

12 Ikoh Blok Lampengan, Batu Kapur/ 1 4 Juni 2008 545/30/P3DDs. GnMasigit Batu Gamping

13 Engkos Kosaasih Blok Jerukmipis, Bahan Galian 1 6 Mei 2008 545/27/P3DDs. GnMasigit Batu Kapur

14 Rapendi Saryana Blok Tanggulun, Galian Hitam 1 7 Juli 2008 545/34/P3DDs. Citatah (Batu Andesit)

15 Elan Sumarna Blok Cibukur, Pasir 1 25 Juli 2008 545/33/P3DDs. GnMasigit

Sumber Kantor LH Kabupaten Bandung Barat Per Juni 2008

Tabel 3. PETI dan Perusahaan Tambang Berizin Camat di Kecamatan Cipatat, Lokasi Desa GunungMasigit dan Desa Citatah, Agustus 2008

Desa Koordinat Jenis Bahan IzinGunung Masigit Galian

1 Asep Suherman 107o 26’ 16.368” -6o 49’ 45.372” Kapur Camat2 Asep A / Husein 107o 26’ 7.332” -6o 49’ 41.232” Kapur Camat3 Redi Nursaid 107o 26’ 5.388” -6o 49’ 38.568” Kapur Camat4 Husein 107o 26’ 5.244” -6o 49’ 36.12” Kapur Camat5 Maman Mandra 107o 26’ 6.072” -6o 49’ 33.888” Kapur Camat6 Ading 107o 26’ 56.64” -6o 49’ 36.156” Kapur Camat7 Ading 107o 25’ 53.256” -6o 49’ 36.948” Kapur Camat8 Zakaria Jaya 107o 26’ 8.556” -6o 50’ 5.568” Kapur Camat9 Engkos Kosasih 107o 26’ 23.64” -6o 50’ 12.768” Kapur Camat10 Hj. Holiah 107o 26’ 22.596” -6o 50’ 19.896” Kapur Camat14 Ade Setiawan - - Pasir Tanpa izin (PETI)15 Ilan Sumarna - - Pasir Tanpa Izin (PETI)16 H. Nanang - - Kapur Tanpa izin (PETI)17 Dedy - - Kapur Tanpa Izin (PETI)18 Darman - - Kapur Tanpa izin (PETI)19 H. Abas - - Kapur Tanpa Izin (PETI)20 Nardi - - Kapur Tanpa izin (PETI)

21Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

Gambar 2. Sungai bawah tanah GuaSangiangtikoro kering karenabeberapa mata air mati, tinggal satudi Pasir Pawon

Gambar 3. Kerusakan lingkungan akibatpenambangan dengan peledakandan alat berat di Gunung Masigityang tidak terkendali

Tabel 3. Lanjutan ...

Desa Koordinat Jenis Bahan IzinGunung Masigit Galian

21 Alam - - Kapur Tanpa Izin (PETI)22 Deni Alansyah - - Kapur Tianpa izin (PETI)

Citatah1 Pa Ideng 107o 26’ 58.992” -6o 50’ 1.392” Kapur Camat2 Karmana 107o 25’ 49.8” -6o 49’ 36.912” Kapur Camat3 Iwan / Andi 107o 25’ 47.496” -6o 49’ 33.78” Kapur Desa (PETI)4 Endin 107o 25’ 49.404” -6o 49’ 32.016 Kapur Desa (PETI)5 Amin 107o 25’ 49.836” -6o 49’ 28.56” Kapur Tanpa Izin (PETI)6 Maman Mandra 107o 25’ 45.372” -6o 49’ 32.052” Kapur Tanpa Izin (PETI)7 Maman Mandra 107o 25’ 38.244” -6o 49’ 31.62” Kapur Tanpa Izin (PETI)8 Nandang 107o 25’ 35.364” -6o 49’ 36.732” Kapur Tanpa Izin (PETI)9 Atang 107o 25’ 34.5” -6o 49’ 38.46” Kapur Desa (PETI)10 Asep Bos 107o 25’ 32.124” -6o 49’ 39.576” Kapur Camat11 Ganjar 107o 25’ 31.908” -6o 49’ 38.748” Kapur Desa (PETI)12 Asep Bos 107o 25’ 33.492” -6o 49’ 39.972” Kapur Camat13 Paryat 107o 25’ 37.56” -6o 49’ 43.32” Kapur Desa (PETI)14 Karmana 107o 25’ 36.624” -6o 49’ 40.116” Kapur Camat15 Jahidin 107o 25’ 42.024” -6o 49’ 45.732” Kapur Desa (PETI)16 H. Yayan 107o 24’ 17.244” -6o 44’ 40.584” Pasir Tanpa Izin (PETI)17 H. Epep 107o 26’ 12.012” -6o 49’ 23.448” Pasir Tanpa Izin (PETI)18 Pasir Purabaya 107o 28’ 35.22” -6o 51’ 7.056” Pasir Tanpa Izin (PETI)

Sumber: Survei Tim Isu Pertambangan Puslitbang tekMIRA, Agustus 2008

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2722

harga mampu bersaing, para penambang berusahamenekan biaya operasi, dengan cara mengabaikankewajiban-kewajiban pajak dan iuran pertambanganserta tanpa melakukan reklamasi lahan bekastambang. Pada akhirnya, kegiatan pengolahan bahantambang secara tidak langsung mempunyai andilterhadap kerusakan lingkungan.

4. PERMASALAHAN PEMANFAATANRUANG DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang, pasal 1 dijelaskan bahwa, yangdimaksud penataan ruang adalah suatu sistem prosesperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, danpengendalian pemanfaatan ruang. Dalamperencanaan tata ruang ditempuh suatu proses untukmenentukan struktur ruang dan pola ruang yangmeliputi penyusunan dan penetapan rencana tataruang. Sedangkan, di dalam pemanfaatan ruangdilakukan upaya untuk mewujudkan struktur ruangdan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruangmelalui penyusunan dan pelaksanaan programbeserta pembiayaannya. Agar dapat memahamipersoalan mengenai pemanfaatan ruang kawasan karstCitatah – Rajamandala telah menyimpang, makaperlu dijelaskan di sini mengenai azas dan tujuandari penataan ruang itu sendiri. Dalam pasal 2 UURI No. 26 Tahun 2007 disebutkan, bahwa dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 1)keterpaduan; 2) keserasian, keselarasan, dankeseimbangan; 3) keberlanjutan; keberdayagunaandan keberhasilgunaan; 4) keterbukaan; 5)kebersamaan dan kemitraan; 6) pelindungankepentingan umum; 7) kepastian hukum dankeadilan; dan 8) akuntabilitas. Sedangkan, pasal 3menyebutkan, bahwa ‘penyelenggaraan penataanruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayahnasional yang aman, nyaman, produktif, danberkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara danKetahanan Nasional dengan: 1) terwujudnyakeharmonisan antara lingkungan alam danlingkungan buatan; 2) terwujudnya keterpaduandalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber dayamanusia; dan 3) terwujudnya pelindungan fungsiruang dan pencegahan dampak negatif terhadaplingkungan akibat pemanfaatan ruang. Berdasarkanasas dan tujuan dari kegiatan penataan ruang tersebut,terlihat ada yang ‘salah dalam pemanfaatan ruangkawasan tersebut untuk kegiatan pertambangan, yaitudiabaikannya kawasan karst yang harusnyadilindungi. Hal ini akan lebih jelas, kalau dilihatdari produk hukum daerah mengenai tata ruang, baikyang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat maupunKabupaten Bandung.

Menurut Perda Provinsi Jawa Barat No. No. 2/ 2002tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, pasal 1nomor 13 sampai 16, yang dimaksud Kawasan Karst

Gambar 4. Industri pengolah kapur denganlatar belakang tambang kapur diGunung Masigit

Gambar 5. Gua Pawon di Pasir Pawonterancam penambangan daribelakang dan samping GunungMasigit

23Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

adalah kawasan batuan karbonat (batuan gampingdan atau dolomit) yang memperlihatkan bentangalam karst, atau morfologi karst, yaitu bentang alambatuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangunkerucut dan menara, lembah dolina, gua, stalaktitdan stalakmit serta sungai bawah tanah. Kawasankarst dibagi 3 kelas, yaitu: 1) Kawasan Karst Kelas Imempunyai ciri-ciri: a. Berfungsi sebagaipenyimpanan air tanah secara permanen; b. Banyakjaringan aliran sungai bawah tanah; c. Banyak goayang mengandung speleotem, peninggalan sejarah,objek budaya dan objek wisata; d. Mempunyai nilaitinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 2)Kawasan Karst Kelas II mempunyai ciri-ciri: a.Berfungsi sebagai pengimbah air fisik yangpengambilan bahan bakunya bawah tanah; b. Banyakgoa dan jaringan aliran sungai bawah tanah yangsudah kering dan runtuh/rusak; c. Sebaran batuannyasangat terbatas tapi mengandung unsur-unsur ilmiahbernilai tinggi. 3) Kawasan Karst Kelas III tidak

memiliki ciri/kriteria seperti kawasan Karst Kelas Idan Kelas II, termasuk batuan karbonat yang masihdalam proses karsifikasi luar tingkat awal.

Sesuai terminologi di atas, pada kawasan karstCitatah - Rajamandala terdapat karst kelas I dan kelasII. Hal ini dikuatkan oleh Perda Provinsi Jawa BaratNo. 2 Tahun 2006 pasal 62, huruf a. Kawasan cagaralam geologi, yaitu: nomor 1) Cagar Alam GeologiGua Pawon, di Kabupaten Bandung, dan huruf b.Kawasan karst, yaitu: nomor 1) Citatah-Tagog Apu,di Kabupaten Bandung. Berarti sesuai perda di ataskawasan karst Citatah - Rajamandala harus mendapatperlindungan Lingkungan Geologi, yaitu upayamelindungi: a) keberadaan sifat serta jenis lingkungangeologi dari dampak kegiatan manusia/pembangunan; dan b) hasil pembangunan dari unsurlingkungan geologi yang membahayakan. Zonasi karstCitatah – Rajamandala dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Zonasi Karst Citatah – Rajamandala Kelas 1 dan 2

Sumber: Bramantyo (2008)

Pr. Pawon

Pr. Sangiangtikoro

Gunung Masigit

Pr. Bancana

Karangpanganten

Pr. Cikamuning

Gunung Hawu

Pr. Pabeasan G. Manik

G. Guha

G. Guha

Pr. Balukbuk

ZONASI KARST CITATAH-RAJAMANDALA Kelas 1 Kelas 2

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2724

Sesuai Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/ 2002, pasal14, setiap perencanaan pengembangan wilayah yangberada pada wilayah yang telah ditetapkan menjadiKawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan Airdan Kawasan Karst wajib mendapatkan pertimbangangeologi dari Dinas terkait. Mengenai upaya-upayakonservasi dan perlindungan dalam pendayagunaandiatur dalam pasal 15, ayat (1) Konservasidimaksudkan untuk melindungi unsur LingkunganGeologi yang dilaksanakan melalui penetapanwilayah yang secara geologis tertutup bagipengembangan wilayah; dan ayat (2) Pendayagunaandimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahanmelalui pemberian pertimbangan geologi terhadapsetiap pengembangan wilayah.

Mengacu pada perda di atas, patut dipertanyakankesesuaian pemanfaatan kawasan karst Citatah -Rajamandala saat ini? Faktanya, kawasan karstCitatah - Rajamandala saat ini penuh dengan kegiatanpenambangan dan industri pengolahan kapur. Bukit-bukit kapur menjadi tandus dan terjal, sebagian lagihampir rata dengan tanah. Situs Gua Pawon yangmenyimpan histori manusia purba Pawon mulaiterancam, digerogoti oleh kegiatan penambangan.

Dalam hal tata ruang di era otonomi daerah, yangkompeten adalah perda tata ruang di tingkatkabupaten/ kota, tanpa mengecilkan arti perda ditingkat provinsi (Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sedangdirevisi). Perda Kabupaten Bandung Barat yangmengatur tata ruang masih dalam proses kajian danpenyusunan, saat ini belum selesai. Mengacu padaUU No. 12/ 2007, tentang Pembentukan KabupatenBandung Barat di Provinsi Jawa Barat, pasal 20 ayat(1), sebelum Kabupaten Bandung Barat menetapkanPeraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaipelaksanaan UU ini, semua Perda dan PeraturanBupati Bandung tetap berlaku dan dilaksanakan olehPemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berarti, untukmemahami tata ruang kawasan karst Citatah-Rajamandala didasarkan Perda Kabupaten BandungNo. 12/ 2001 tentang Tata Ruang, masih dalamproses revisi. Pasal 31 ayat (1) kawasan pertambangandalam perda tersebut hanya dialokasikan diKecamatan Cipatat, dengan luas 62 ha atau 0,02%dari luas toal Kabupaten Bandung saat itu, sebelumpemekaran Kabupaten Bandung Barat.

Namun, luas izin pertambangan yang dikeluarkanoleh bupati (SIPD/ KP, termasuk izin dari KabupatenBandung yang statusnya aktif maupun belum aktif)serta Kecamatan Cipatat jauh melampaui angka

tersebut, mencapai 124,37 ha (data 2008 dari KantorLH Kabupaten Bandung Barat). Luas pertambanganini belum termasuk lahan yang diusahakan PETI,meskipun kurang dari 1.000 m2, tapi jumlahnya lebihdari 15 usaha. Jadi, pemanfaatan ruang untukkawasan pertambangan sudah melebihi ambangbatas, telah mengabaikan beberapa asas dan tujuanpenataan ruang itu sendiri, sehingga membahayakankelestarian kawasan karst Citatah - Rajamandala, sertasitus Gua Pawon.

Kaitan pemanfaatan ruang untuk industri, diaturdalam pasal 31 ayat (2) huruf b perda tersebut. ZonaIndustri tidak diarahkan ke kawasan karst Citatah -Rajamandala, tetapi dari 10 zona industri terdapatZona Padalarang yang dekat dengan kawasan tersebut.Meskipun tidak sebanyak di Padalarang, namunindustri pengolahan kapur di wilayah Cipatat cukupbanyak. Dengan demikian, sama saja denganpemanfaatan ruang pertambangan, banyaknyapengolahan kapur di kawasan ini menunjukkan telahterjadi penyimpangan terhadap tata ruang untuk ZonaIndustri.

Selanjutnya, pemanfaatan ruang tersebut harus peduliterhadap lingkungan hidup. UU No. 23/ 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 18 ayat(1), mengatur kewajiban setiap usaha memilikiAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)untuk memperoleh izin. Sedangkan, Permen ESDMNo. 18/ 2008 tentang Reklamasi dan PenutupanTambang, pasal 24, ayat (1) dan ayat (3), diaturkewajiban perusahaan menempatkan JaminanReklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi.

Kewajiban di atas tentu sudah dipenuhi oleh usahapenambangan dan pengolahan kapur, karena izinnyatelah diterbitkan dinas teknis yang berwenang.Tinggal pelaksanaan di lapangan, sudah sesuaidokumen lingkungan atau belum. Selain itu, patutdiperhatikan pengembangan masyarakat sekitar(Community Development) sebagai tanggung jawabsosial korporat (Corporate Social Responsibility/CSR). Hal ini krusial, kalau diabaikan maka akantimbul konflik sosial antara perusahaan - masyarakatsekitar, yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Pelanggaran terhadap beberapa peraturan yang terkaitdengan tata ruang dan lingkungan pertambangan diatas, sanksi dan dendanya cukup bervariasi, mulaiyang ringan sampai yang berat. Bagi pelanggar PerdaProvinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2002, sanksipidananya kurungan paling lama 3 bulan atau denda

25Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

paling besar Rp. 5.000.000,00, dan pelanggar PerdaProvinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2006, sanksinyadiancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulanatau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00,meskipun pelakunya dapat diancam pidana yanglebih tinggi dari sanksi perda tersebut. Sedangkanpelanggaran UU No. 23 Tahun 2007, ancamanpidana penjaranya paling lama 10 tahun sampaidengan 15 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp750.000.000,00.Untuk pelanggaran UU RI No. 26 Tahun 2007,sanksi pidana penjaranya paling lama 3 tahun sampai15 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00, sampai Rp. 5.000.000.000,00.Semuanya tinggal bagaimana peraturan tersebutdiberlakukan dan ditegakkan agar kawasan tersebutdapat dikelola dengan benar.

Perlu disampaikan di sini, bagaimana hak masyarakatterhadap pelaksanaan peraturan tata ruang, dan sejauhmana peran mereka? Dalam UU RI No. 26 Tahun2007, pasal 60 cukup jelas kalau masyarakat berhakuntuk tahu rencana tata ruang, berhak menikmatipertambahan nilai ruang sebagai akibat penataanruang, berhak memperoleh penggantian yang layakatas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatanpembangunan sesuai dengan rencana tata ruang,berhak mengajukan keberatan kepada pejabatberwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuaidengan rencana tata ruang di wilayahnya, berhakmengajukan tuntutan pembatalan izin danpenghentian pembangunan yang tidak sesuai denganrencana tata ruang kepada pejabat berwenang, danberhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadapemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatanpembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang menimbulkan kerugian. Hak-hak masyarakatdi atas dapat diapresiasikan dalam pelaksanaanperaturan tata ruang di daerahnya, begitu jugamasyarakat yang berada di kawasan karst Citatah –Rajamandala.

Untuk peran dunia usaha, masyarakat dan forummasyarakat terhadap pelaksanaan peraturan kawasanlindung diatur dalam Perda Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2006. Pada pasal 81, peran dunia usahaantara lain; a. memberikan kontribusi terhadappemulihan kawasan lindung; b. bermitra usahadengan masyarakat setempat dalam pengelolaankawasan lindung; c. meningkatkan nilai ekonomisdari keberadaan kawasan lindung yang berfungsiekologis; d. memperhatikan ambang batas, dayadukung dan daya lenting lingkungan. Mengenai peranmasyarakat diatur dalam pasal 82, yaitu: a. menjadi

pelaku di lapangan untuk upaya pemulihan kawasanlindung yang kritis di daerahnya; b. menjaga danmelestarikan kawasan lindung di daerahnya; c.memelihara kawasan lindung di daerahnya; d.merumuskan, menentukan dan mengaktualisasikannilai-nilai yang hidup di masyarakat; e.meningkatkan nilai ekonomis dari keberadaankawasan lindung yang berfungsi ekologis; f. berperanaktif dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasanlindung yang ingin memanfaatkan kekayaan kawasanlindung bagi kepentingannya; g. berperan aktif dalammengawasi para pendatang baik pengusaha maupunmasyarakat yang berusaha di bidang kehutanan,perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan danpertambangan agar kegiatannya tetap mematuhiketentuan mengenai pengelolaan kawasan lindung.Yang penting di sini, bagaimana peran dunia usahadapat direalisasikan, dan peran aktif masyarakat untukikut mengawasi pemanfaatan kekayaan kawasanlindung tersebut dapat tercipta, sehinggapemanfaatan kawasan karst Citatah – Rajamandalasesuai dengan peruntukan dan memperhatikan asaskonservasi maupun lingkungan hidup.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1) Kawasan karst Citatah - Rajamandala diKecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barattelah ditetapkan sebagai kawasan perlindungangeologi, terutama pada karst klas I dan II (PerdaProvinsi Jabar No. 2 Tahun 2006, pasal 62, hurufa). Mengenai pengembangan terhadap kawasantersebut juga telah diatur dalam Perda ProvinsiJabar No. 2 Tahun 2002. Tetapi akibatkekosongan perda tata ruang dan pertambangan,serta efek dari pelimpahan sebagian kewenanganperizinan pertambangan kepada kecamatantelah menyebabkan permasalahan dalampemanfaatan ruang kawasan karst Citatah –Rajamandala.

2) Kegiatan penambangan (pasir, batu, kapur, danmarmer) serta pengolahan kapur yang tidakterkendali telah menyebabkan kerusakan padakawasan tersebut. Gejala kerusakan kawasankarst Citatah – Rajamandala terjadi akibatpenyimpangan dalam pemanfaatan ruang,antara lain; hilangnya sebagian sumber mataair, bukit-bukit kapur rusak, dan munculnyakonflik dalam masyarakat.

Jurnal Bahan Galian Industri Vol. 5 No. 13, April 2009 : 15 - 2726

3) Penyimpangan dalam pemanfaatan ruangkawasan karst Citatah – Rajamandala untukpertambangan dan industri pengolahan kapurdiperlukan revisi terhadap Perda Tata RuangKabupaten Bandung No. 1 Tahun 2001 sebagaipedoman bagi Pemda Kabupaten BandungBarat. Wilayah pertambangan harusdialokasikan pada daerah yang aman darikawasan karst yang sudah ditetapkan sebagaikawasan perlindungan geologi (di luar karst klasI dan II), dan perlu disiapkan lahan untukpertambangan rakyat.

4) Kegiatan pengolahan kapur perlu ditertibkan,dan diupayakan agar dekat dengan lokasipenambangan sehingga masalah lingkungandapat diminimalkan.

5) Berhubung permasalahan ini sangat kompleksdan melibatkan banyak stakeholders, makadalam penanganannya diperlukan keterlibatansemua pihak yang terkait, tidak cukup di tingkatkabupaten tetapi juga sampai ke tingkat ProvinsiJawa Barat.

5.2. Saran

1) Re-lokasi penambangan ke tempat yang sesuaiperlu kajian zonasi pertambangan. Dalam re-lokasi penambangan harus dialokasikan jugalahan pertambangan rakyat.

2) Industri pengolahan kapur, yang menyebabkanpenambangan semakin tidak terkendali danterjadi eksploitasi terhadap PETI (sebagian besarrakyat), diharuskan memiliki lahan SIPD/KPsendiri. Dengan KP/SIPD sendiri, industripengolahan kapur tersebut punya tanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan, meskipunlahannya sebagian dimitrakan kepada rakyat.

3) Penanganan kawasan karst Citatah -Rajamandala butuh tim yang handal,beranggotakan dari berbagai disiplin ilmu.Dalam proses implementasinya harus didukungsemua pihak yang terkait. Permasalahan ini tidakcukup diserahkan kepada Pemda KabupatenBandung Barat, tetapi juga Kabupaten Bandung(induk) dan Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang No. 12/ 2007, tentangPembentukan Kabupaten Bandung Barat diProvinsi Jawa Barat.

______, Undang-Undang No. 26/ 2007, tentangPenataan Ruang.

______, Peraturan Pemerintah No. 26/ 2008 tentangTata Ruang Nasional.

______, 2001. Peraturan Daerah Kabupaten BandungNo. 21 Tahun 2001 tentang Tata Ruang,Bandung.

_______, 2002. Perda Provinsi Jawa Barat No. 2Tahun 2002 tentang Perlindungan LingkunganGeologi.

_______, 2003. Perda Provinsi Jawa Barat No. 2/ 2003tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

_______, 2004. Peraturan Bupati Bandung No. 8Tahun 2004 tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati kepada Camat diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

_______, 2004. Keputusan Bupati KabupatenBandung Nomor 8 Tahun 2004 tentangPelimpahan Sebagian KewenanganPertambangan kepada Kecamatan.

_______, 2006. Perda Provinsi Jawa Barat No. 2Tahun 2006 tentang Pengelolaan KawasanLindung.

Bappeda Kabupaten Bandung, 2001. PetaPemanfaatan Ruang di Kabupaten BandungTahun 2001, Bandung.

Bappeda Kabupaten Bandung, 2001. PetaPemanfaatan Ruang Kecamatan Cipatat Tahun2001, Bandung.

BPS Kabupaten Bandung, 2007. Kabupaten BandungDalam Angka Tahun 2007, Bandung.

BPS Kabupaten Bandung, 2007. PDRB KabupatenBandung Barat per Kecamatan tahun 2006/2007, Bandung.

27Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Citatah - Rajamandala untuk Pemanfaatan ... Bambang Yunianto

Bramantyo, B., 2008. Menyelamatkan Gua Pawondan Perbukitan Karst Citatah – Rajamandala,Bahan Audensi di Kabupaten Bandung Barat 7Agustus 2008, Bandung.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat,2008. Rekapitulasi Surat Izin PertambanganDaerah (Izin Bupati) di Kabupaten BandungBarat Tahun 2008.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat,2008. Rekapitulasi Surat Izin PertambanganDaerah (Izin Camat) di Kabupaten BandungBarat Tahun 2008.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat,2008. Rekapitulasi Pertambangan Tanpa Izin diKabupaten Bandung Barat Tahun 2008.

Kecamatan Cipatat, 2007. Kecamatan Cipatat DalamAngka 2007.