kapbah aceh besar

Rencana Aksi Kecamatan - Lhoong

SINCLAIR KNIGHT MERZ


Daftar Isi1. Pendahuluan1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 Ringkasan Laporan dan Tujuan Gambaran Proses Perencanaan Kecamatan Perencanaan dalam Lingkungan yang Terkena Tsunami Rencana Aksi Kecamatan Implementasi Rencana Basis Legal Asumsi-Asumsi Proses Perencanaan Bagaimana Menggunakan Rencana? Siapa yang Dapat Menggunakan Rencana? Keterkaitan dengan Struktur Perencanaan Desa Ekonomi dan Keuangan Kebutuhan Pandangan Daerah Karakteristik Fisik Lingkungan Ruang Lingkup Mata Pencaharian Kebutuhan Kerjasama Lintas Sektor dan Penggabungan Program Kebijakan Umum Masalah Kebijakan/ Pendekatan Rasional Prioritas Program Pilihan Program Ringkasan Program Deskripsi Program Proposal Proyek Pendahuluan Kebijakan Umum Isu / Masalah Kebijakan / Pendekatan Rasional Prioritas Program Pilihan-Pilihan Program Ringkasan Program Komponen-Komponen ETESP Perikanan dan Pertanian Deskripsi Program Proposal Proyek Pengantar Gambaran Lokasi Kebijakan Umum Program/Pendekatan Rasional Prioritas Program

11 1 1 3 5 5 5 5 6 6 7 7

2.

Pertimbangan Daerah2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

99 9 11 12 13

3.

Rehabilitasi Infrastruktur3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

1515 15 15 16 16 18 18 19 23

4.

Rehabilitasi Mata Pencaharian4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

3131 31 31 31 32 32 33 33 33 34 37

5.

Pengelolaan Lingkungan5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

4343 43 43 44 44 45


i


5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3

Pilihan-Pilihan Program Ringkasan Program Deskripsi Program Proposal Proyek TOR 29 Studi Rehabilitasi Tambak Berbasis Masyarakat

45 45 46 48

6.

Ringkasan dan Kesimpulan6.1

5119

LampiranAppendix AA.1 A.2 A.3 A.4

Panduan Pengelolaan Limbah Padat di Daerah PedesaanPendahuluan Tujuan Pendekatan Pengelolaan Limbah Padat Tingkat Pembusukan

Appendix B Appendix C Appendix D Appendix EE.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8

Proyek-Proyek yang Diidentifikasi dan Didanai oleh BRR Wilayah (Ringkasan) SPAR Kabupaten Aceh Besar Social Issues ToRTOR 1 Studi Hubungan dan Peningkatan Kapasitas Pertanian TOR 12 Studi Potensi Konstruksi Kapal Ikan TOR 11 Peningkatan Kapasitas di Bidang Perikanan TOR 21 Penilaian Kemungkinan di Bidang Pariwisata dan Wisatawan TOR 17 Pelatihan Pengembangan Usaha kecil dan Menengah TOR 8 Peningkatan Kapasitas Pendidikan TOR 13 Studi Peningkatan Kapasitas di Sektor Kesehatan TOR 30 Pengembangan Kebijakan dan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pantai

Appendix F

Peta-Peta / Maps

(Peta-peta dilampirkan di belakang laporan)

Rencana Aksi Kecamatan LhoongLihat setelah laporan bahasa Inggris (Indonesian version)


ii


List of AbbreviationsADB AMDAL ARRIS AUSAID BAKOSURTANAL BANGDES BAPEDAL BAPEDALDA BAPPEDA BAPPENAS BGR BPN BPS BRR BRR/ RO CAP CIDA CIFOR COFISH COREMAP DANIDA DEPDAGRI DKP DPR DPRD EIA EIS EMP EPM ERM ESRI ETESP EU FAO FAR FFI GAM GFI GIS GOI or GoI GTZ HHW IA ICZM IEE INGO IUCN JICA KAP Asian Development Bank Analisis dampak Lingkungan (Environmental Impact Analysis) JICA established Aceh Reconstruction and Rehabilitation Information System Australian Agency for International Development Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan (National Coordinating Agency for Surveys and Mapping) Directorat Jenderal Pembanguanan Village Planning Unit (Ministry of Home Affairs) Badan Pengendali dampak Lingkungan (Agency for Environmental Impact Management) Badan Pengenddalian Dampak Lingkungan Daerah (Provincial Agency for Environmental Impact Management) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Provincial Planning Agency) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (National Planning Agency) Germany Board of Geological Survey Badan Pertanahan Nasional (National Land Agency) Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehabilitation and Reconstruction Agency) BRR Regional Office Community Action Plan Canadian International Development Agency Center for International Forestry Research Coastal Community Development and Fisheries Resources Management (ADB) Project Coral Reef Rehabilitation and Management (ADB & WB) Project Danish Bilateral Aid Agency Ministry for Home Affairs Departemen Kelautan dan Perikanan (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) Dewan Perwakilan Rakyat (Parliament) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Local Parliament) Environmental Impact Assessment Environmental Impact Statement Environmental Management Plan Environmental Protection Measures Environmental Risk Management The manufacturer of ArcInfo and ArcView GIS software Earthquake and Tsunami Emergency Support (ADB) Project European Union Food and Agriculture Organization of the United Nations Field Assessment Report Flora and Fauna Indonesia Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement) Government Financial Institution Geographic Information System Government of Indonesia German International Development Agency Household Hazardous Waste Implementing Agency Integrated Coastal Zone Management Initial Environmental Examination International NGO International Union for the Conservation of Nature Japan International Cooperation Agency Kecamatan Action Plan


iii


KDP KLH LAPAN LHU LREP MAPFRAME MCRMP MREP MRF MSWMB NAD NGO PDAM PLN PMO POKJA PPIU PU RALAS RRP RTRW SCTTRSPAN 2005 SERD SKM SPAR SPEM SWM SWMB SWMP TOR TS UKL UNDP UNEP UN-HIC UNICEF UN-IMS UN-OPS UNOSAT UPL USAID WRI WWF YIPD YLI or LIF

Kecamatan Development Program Ministry of State for Environment Lembaga Antarilesa dan Penerbangan Nasional (National Aerospace and Aviation Association) Local Government Unit Land Resource Evaluation and Planning (ADB) Project A spreadsheet form of the latest statistics from BPS Marine and Coastal Resources Management (ADB) Project Marine Resources Evaluation (ADB) Project Materials Recovery Facility Municipal Solid Waste Management Board Province of Nanggroe Aceh Darussalam Non-Government Organization Perusahaan Daerah Air Minum (Local Government Water Company) Perusahaan Listrik Negara (Power Company) Project Management Office Government Working Group Project Planning and Implementation Units Pekerjaan Umum(Ministry of Public Works) Reconstruction of Aceh Land Administration System ADB Report and Recommendations to the President Rencana Tata Ruang Wilayah (Regional Spatial Plan) Steering Committee & Technical Team for the Review of Spatial Planning for NAD & Nias 2005 South East Asia Regional Department Sinclair Knight Merz Sub Project Appraisal Report Spatial Planning and Environmental Management component of ETESP Solid Waste Management Solid Waste Management Board Solid Waste Management Plan Terms of Reference Waste Transfer Station Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Management Efforts) United Nations Development Program United Nations Environment Program United Nations Humanitarian Information Center (same as UN-IMS) United Nations Children Fund United Nations Information Management Service United Nations Office for Project Services United Nations Office for Outer Space Affairs Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Environmental Monitoring Efforts) United States Agency for International Development World Resource Institute World Wildlife Fund Yayasan Inovasi Pereriintahan Daerah (Centre for Local Governance Innovation) Yayasan Leuser International


iv


1.1.1

PendahuluanRingkasan Laporan dan Tujuan

1.1.1 Gambaran Rencana Aksi Kecamatan [RAK] mengidentifikasi proyek-proyek dan program-program yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pasca tsunami. RAK dipersiapkan bersama masyarakat dan stakeholder dari Kecamatan dan Kabupaten serta Kantor Wilayah BRR dalam memulai perencanaan di tingkat Kecamatan. Dalam proyek ini, pembangunan infrastruktur menyediakan dasar bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Kecamatan sebagai fase pertama dari program 2 fase. Fase I mengidentifikasi kebutuhan akan rehabilitasi infrastruktur penting dari Kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan ketersediaan tenaga kerja yang lebih luas. Beberapa proyek dan program yang diidentifikasi pada fase I dapat dilanjutkan untuk perancangan detil dan implementasi segera melalui kantor wilayah BRR yang bertanggung jawab atas suatu Kabupaten, tetapi mungkin memerlukan studi lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan. Fase II akan mendorong kerangka kerja rencana daerah dari program yang telah diidentifikasi pada fase I dimana perencanaan program mata pencaharian dan lingkungan akan dikembangkan. Seiring berjalannya waktu, proyek-proyek dan program-program fase I dan II akan dikombinasikan dan terus menerus diperbaharui sebagai basis penyusunan kebijakan perencanaan untuk Kecamatan ke depan. Dokumen ini memberikan garis besar proses perencanaan dan penataan institusional Kecamatan saat ini [Bagian 1] dan menggambarkan keadaan daerah untuk perencanaan saat ini dan masa yang akan datang [Bagian 2]. Bagian dan daftar tabel berikut memberikan informasi tentang proyekproyek yang berhasil diidentifikasi dalam bidang infrastruktur, mata pencaharian serta lingkungan. Bagian ini juga memuat hasil detil dari analisis, survei lapangan dan berbagai diskusi. Proyek yang diidentifikasi pada Bagian 3, 4, dan 5 berhubungan langsung dengan analisis masalah yang tercantum dalam dokumen terpisah Kecamatan Lhoong Field Assessment Report (Laporan Peninjauan Lapangan). Laporan berisi serangkaian materi-materi dasar yang mendukung proposal dalam rencana aksi. Bagian 6 menyimpulkan program yang telah diusulkan. Lihat juga Peta: LH Bas/1 di Appendix F. 1.1.2 Proses Perencanaan Kecamatan Diagram berikut (lihat Figur 1) menyediakan panduan untuk konsultasi lapangan dalam pelaksanaan proses. Diagram berikut juga membantu penyusunan proyek pilihan serta pihak-pihak terkait dalam pengembangan Rencana Aksi Kecamatan.


1


Figur 1 Tahap Perencanaan Aksi KecamatanSINCLAIR KNIGHT MERZ 2


Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan yang beragam. Dengan menggunakan peta sebelum dan sesudah tsunami, infrastruktur yang hilang dan gambaran kondisi lingkungan berhasil diidentifikasi. Pengkajian terhadap data sekunder yang ada telah dilakukan. Diskusi dan konsultasi dengan sejumlah staff Kecamatan dan Kabupaten serta NGO juga telah dilaksanakan. Proses dimaksudkan untuk menghindari isu-isu di tingkat desa dengan berfokus pada hubungan fungsional dan sosial antar desa. Konsultasi masyarakat diadakan dan melibatkan Camat dan Kepala Desa dari desa yang terkena tsunami serta beberapa tokoh penting masyarakat lainnya. Kuesioner-kuesioner singkat menyangkut isu penting dan permasalahan lainnya telah didistribusikan [tercantum dalam Laporan Peninjauan Lapangan] dan isu ini telah didiskusikan dalam konsultasi masyarakat. Konsultasi ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci dan menyusun prioritas. Selanjutnya didiskusikan dengan Camat, staff Kabupaten dan Kantor Wilayah BRR, serta tokoh-tokoh penting lainnya. Sebuah kelompok kerja pemerintah [POKJA] telah dibentuk untuk menyediakan informasi pada Tim Lapangan tentang kondisi lokal dan mengkonsultasikan isu-isu penting. 1.1.3 Perencanaan dalam Lingkungan yang Terkena Tsunami Tim lapangan SP/EM telah mempertimbangkan daerah-daerah dataran pantai yang rentan terhadap kerusakan lingkungan untuk pembangunan pemukiman, infrastruktur, dll. Sensitivitas area lingkungan telah diidentifikasi dalam peta sensitivitas untuk tiap Kabupaten yang juga merupakan hasil dari program SP/EM. Peta-peta ini dicetak telah diproduksi dalam bentuk atlas (Environmental Sensitivity Mapping) / Pemetaan Lingkungan sebagai data tambahan untuk membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selama proses konsultasi berlangsung, tim SP/EM menemukan bahwa adalah sulit untuk memperkenalkan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap potensi tsunami di masa yang akan datang. Ada suatu keyakinan politis dimana masyarakat lokal tidak boleh dihadapkan pada trauma-trauma lainnya seperti menempatkan masyarakat pada lokasi-lokasi pemukiman baru yang jauh dari lokasi tsunami. Tenggang waktu penggunaan lahan merupakan alasan utama, dan BAPPENAS telah merekomendasikan dalam dokumen Master Plan mereka berdasarkan Ketetapan Presiden tentang aplikasi zona-zona penyangga. Dalam merespon kondisi-kondisi kritis tersebut, bagaimana pun BRR menetapkan dan mengizinkan masyarakat untuk kembali ke tanah pribadi milik mereka masing-masing untuk dibangun kembali. Hasilnya, banyak perumahan yang dibangun terlalu dekat dengan garis pantai atau daerah-daerah yang berpotensi terkena arus pasang tinggi. Walaupun pendekatan yang dilakukan tim SP/EM telah dilaksanakan (jika memungkinkan) yaitu zona penahan antara dataran pantai dan daerah pemukiman, namun perencanaan saat ini pada dasarnya bersifat jangka pendek dan berdasarkan permintaan dari BRR untuk mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah pembangunan dewasa ini. Ada beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai pertimbangkan terhadap masalah ini:


3


Tidak ada pengaturan pemukiman yang mempertimbangkan dampak dari 13 m gelombang tsunami, mengingat daerah Aceh terbentang di sepanjang kawasan pantai yang rentan; Perencanaan yang matang untuk menyelesaikan masalah ini akan mengesampingkan rencana pembangunan lain di Banda Aceh, Baitussalam dan Pekan Bada karena ketiga area ini terletak di daerah rawan banjir di Sungai Krueng Aceh. Pemukiman-pemukiman yang sangat padat di Aceh dapat menjadi daerah yang kurang aman seperti Banda Aceh, Baitussalam dan Peukan Bada dimana lahan alternatif jumlahnya terbatas. Dampak dari efek tsunami berhubungan dengan keadaan topografi dan jarak antara garis pantai dengan epicentre dari gempa bumi. Daerah penahan yang tepat akan menciptakan suatu kombinasi jarak dan juga sudut kemiringan dari garis pantai; pada topografi area pantai yang lebih datar, jarak penurunan dipertimbangkan dengan lebih kritis. Sebuah analisis sistem lahan merupakan langkah awal penting dalam menentukan daerah penahan yang relevan, namun luas lahan yang ditentukan akan sangat subjektif. Daerah garis pantai, terutama kawasan pantai barat masih akan terus mengalami perubahan. Survei udara saat ini telah mengidentifikasi proses erosi dan pertumbuhan yang terjadi dalam pengerjaan. Saran yang didapat dari ahli geomorfologi bervariasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan (equilibrium), namun sudah disepakati bahwa garis pantai akan menjadi daerah yang memiliki aktivitas tinggi dalam waktu ke depan. Sebuah Studi Pertahanan Daerah Pantai yang didanai oleh Pemerintah Belanda bermaksud memberikan pemahaman lebih jauh tentang masalah ini dan sedang dilakukan di kawasan pantai Aceh dan akan menghasilkan peta daerah-daerah yang berpotensi terkena gempa bumi dan tsunami (flood risk maps). Peta-peta ini akan selesai pada bulan Oktober 2006. Oleh karena itu sangat sulit untuk membuat keputusan mengenai lokasi infrastruktur. Walau bagaimanapun masyarakat perlu membangun kembali kehidupan mereka dimana keputusan harus diambil untuk menempatkan kembali masyarakat. Beberapa program pembangunan pemukiman telah diusulkan diluar daerah yang tidak terkena dampak tsunami. Kebutuhan pembangunan mungkin berubah di masa yang akan datang jika ada penekanan terhadap perencanaan jangka panjang dibandingkan dengan pembangunan jangka pendek yang dilakukan saat ini. BAPPENAS memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan mungkin memerlukan verifikasi formal terhadap zona-zona berbahaya dan daerah-daerah di belakangnya di masa mendatang. Perencanaan tata ruang jangka panjang dapat digunakan memulai suatu proses perencanaan yang akan mendorong pembangunan pemukiman masa depan di lokasi-lokasi yang lebih aman. Program kerja SP/EM yang terdapat dalam RAK memuat analisis kesenjangan tentang kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi segera terhadap masyarakat yang tinggal di hunian sementara, namun tidak melibatkan perencanaan tata ruang formal. Namun demikian RAK dapat digunakan sebagai dasar pendekatan perencanaan tata ruang dalam konteks kegiatan perencanaan daerah. Permasalahan ini akan dibicarakan pada Bagian 2.


4


1.1.4 Rencana Aksi Kecamatan Rencana Aksi Kecamatan [RAK] adalah sebuah dokumen perencanaan untuk menyusun target prioritas dalam pembangunan kembali infrastruktur di Kecamatan. Di dalamnya terdapat proyekproyek/ sub-program yang dipilih dan diusulkan oleh masyarakat dan dikaji oleh para konsultan bekerjasama dengan ahli-ahli lokal dengan pertimbangan lingkungan dan kebutuhan akan mata pencaharian. RAK menggambarkan secara langsung permasalahan, kebutuhan dan prioritas yang disampaikan oleh masyarakat. Rekomendasi dikoordinasikan dengan BRR, Kabupatan, para donor dan NGO yang bekerja di Kecamatan, dan beserta unsur Proyek Bantuan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami [ETESP] yang didanai ADB. Sebuah sumber pendanaan yang memungkinkan diusulkan untuk mendanai program-program pilihan dan harus dipertimbangkan untuk koordinasi kegiatan saat ini dan masa yang akan datang di tingkat Kecamatan. Program dan proyek lain yang direncanakan kemudian oleh Kecamatan, Kabupaten dan BRR akan dimasukkan sebagai tambahan dalam RAK. RAK akan diperbaharui dan dikoordinasikan dengan semua donor dan NGO yang terlibat dalam program pembangunan kembali Kecamatan yang komperehensif. Seiring dengan berjalannya waktu, RAK dapat digunakan untuk menyusun kebijakan perencanaan yang dikembangkan dibawah program perencanaan tata ruang daerah, dan menggabungkan program infrastruktur dengan lingkungan dan mata pencaharian. 1.2 Implementasi Rencana

1.2.1 Basis Legal Dalam struktur umum instansi pemerintah saat ini, Kecamatan berada diantara tingkatan Kabupaten dan Desa dan berfungsi murni administrasi. Kecamatan tidak mempunyai fungsi perencanaan atau implementasi. Bencana alam tsunami menyebabkan kerusakan umumnya pada kawasan pantai Kecamatan-Kecamatan di sepanjang pantai barat dan timur NAD. Dalam penataan struktur BRR yang baru tingkat kecamatan mempunyai peluang untuk membuat perencanaan strategis untuk mendukung tugas-tugas administrasi yang dibutuhkan setelah bencana tsunami. Nota kesepahaman sudah didiskusikan dengan BRR, Kabupaten dan Camat untuk memberikan legal basis bagi perencanaan. 1.2.2 Asumsi-Asumsi Proses Perencanaan RAK akan digunakan bersamaan dengan Program Pengembangan Kabupaten. Pemerintah tingkat Kecamatan akan mengalami penguatan melalui pemberdayaan sesuai dengan struktur BRR yang baru yang memungkinkan BRR mengalokasikan proyek-proyek maupun melaksanakan implementasinya.


5


Dalam waktu singkat, dana akan mengalir dari Pemerintah Pusat ke BRR kemudian ke Perencanaan Proyek dan Unit Implementasi (PPUI) di tingkat kecamatan. Akan ada keseimbangan yang lebih baik untuk infrastruktur yang lebih besar yang dalam keadaan normal tidak ditujukan untuk tingkat Desa. RAK akan memadukan pendekatan top down dengan pendekatan bottom up dimana usulan-usulan rencana aksi masyarakat yang difokuskan pada forum Kecamatan dalam alokasi dana berdasarkan usulan dari tiap Desa. Kelemahan pendekatan bottom up di masa lalu adalah masalah operasi dan pemeliharaan seperti halnya sebagian besar program-program di Indonesia dan kurang dipertimbangkannya isu infrastruktur besar. 1.2.3 Bagaimana Menggunakan Rencana? Rencana dapat menjadi dasar bagi BRR untuk membuat keputusan investasi yang mencakup lebih dari satu desa. Rencana dapat membantu pembuatan keputusan tentang berapa banyak anggaran yang akan diterima tiap sektor infrastruktur setiap tahun. Rencana akan dapat digunakan untuk memutuskan bagian mana dari Kecamatan yang memerlukan sumber daya lebih banyak untuk mengembangkan sektor yang berbeda. Rencana dapat digunakan untuk menstimulasi sektor swasta di Kecamatan. Rencana dapat digunakan untuk memutuskan bahwa Pembangunan, Lokasi atau Ijin bangunan sebaiknya diberikan kepada developer atau individu. Rencana dapat digunakan untuk memutuskan bagaimana menyeimbangkan tujuan jangka panjang dengan sasaran jangka pendek. Rencana dapat digunakan untuk melindungi area-area khusus Rencana dapat digunakan untuk memutuskan apakah dampak lingkungan dan social dari pembangunan begitu parah. Forum desa mungkin juga mengalokasikan dana, barang-barang kolektif dan umum yang lebih besar dan mendukung usulan-usulan untuk menarik lebih banyak sektor swasta. Rencana Kecamatan dapat meningkatkan nilai tambah dengan mengevaluasi proposal menggunakan pendekatan RAK. Forum perlu menyepakati apa yang akan digabungkan antara sumber daya untuk menjadi infrastruktur yang lebih besar dibanding usulan tiap desa. 1.2.4 Siapa yang Dapat Menggunakan Rencana? BRR dapat menggunakan rencana untuk mengalokasikan sumberdaya manusia dan keuangan BRR dapat menggunakan rencana untuk koordinasi DPR dapat mengambil keputusan untuk anggaran Kabupaten BUPATI dapat memberikan nasihat tentang perencanaan dan alokasi sumberdaya kepada DPR


6


BAPPEDA dapat mengambil keputusan tentang pembangunan dan pemberian izin-izin. BAPEDALDA dapat mengambil keputusan tentang dampak sosial dan lingkungan dari suatu pembangunan CAMAT menyediakan data administratif dan dukungan untuk BUPATI GEUCHIK dapat mengkoordinasikan infrastruktur yang melibatkan lebih dari satu desa. FORUM DESA menyediakan dasar untuk keputusan dalam pendanaan proyek khusus antar desa. 1.2.5 Keterkaitan dengan Struktur Perencanaan Desa Implementasi program rehabilitasi juga tergantung program-program penunjang lainnya di tingkat desa. Diantaranya termasuk keberhasilan pemantapan hak-hak kepemilikan, pembangunan kembali rumah-rumah dan masyarakat, dan perlindungan kepemilikan dan hak-hak atas lahan pada kawasan yang terkena tsunami. Program-program ini dikerjakan melalui proyek RALAS dan dikembangkan melalui program pemetaan desa. Program perencanaan desa yang intensif sedang dilaksanakan untuk daerah terkena tsunami melalui program ekstensif BRR dengan beberapa donor kunci dan LSM yang ditujukan untuk perumahan dan isu infrastruktur tingkat I yang spesifik untuk tingkat desa. Di luar kawasan desa RAK akan menyediakan rencana relokasi masyarakat melalui proses pemukiman kembali masyarakat dan mekanisme ke depan untuk meningkatkan kesiapan lokal dan penghindaran diri bila terjadi gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya di masa depan. Desain untuk rute evakuasi desa akan dilakukan melalui Studi Pertahanan Daerah Pantai. 1.3 Ekonomi dan Keuangan Ada suatu asumsi dasar bahwa semua proyek yang diidentifikasi di daerah tsunami akan didanai oleh BRR. Daerah-daerah yang tidak terkena dampak tsunami juga akan dibantu melalui program membangun kembali dengan lebih baik. Asumsi ini telah digunakan oleh para konsultan dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebagai awal dari program perpanjangan ETESP paket 6, proyek-proyek harus dipaketkan agar mudah dimasukkan dalam sistem pendanaan BRR. Hal ini sudah dilakukan, dan satu paket proyek untuk tiga Kecamatan di Aceh Besar yang meliputi rehabilitasi infrastruktur, mata pencaharian dan lingkungan telah di usulkan ke BRR. Diskusi yang diikuti dengan demonstrasi menunjukkan bahwa asumsi pendanaan dasar dirasa tidak tepat. Ada beberapa alasan dalam hal ini. Pertama, BRR tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai semua proyek. Kedua, BRR telah mengidentifikasi pendanaan sektor-sektor yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan, pengendalian


7


banjir, dan pengelolaan lingkungan lokal. Ketiga, terdapat asumsi bahwa pemerintah daerah akan mendanai beberapa bagian pekerjaan. Keempat, realisasi pendanaan dari BRR dan Bank Dunia sedang berjalan dan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pendanaan meningkat dengan pesat, sebagai hasil dari peningkatan harga minyak dunia dan perubahan dalam pembagian saham di pemerintahan pusat. Kelima, pemerintah daerah sepertinya belum menyadari tanggung jawab mereka sepenuhnya. Pada akhirnya BRR menyadari bahwa kemampuan mereka terletak pada arah pendanaan strategi namun tidak memiliki staff yang dapat membuat keputusan yang dibutuhkan untuk perencanaan detil di tingkat Kecamatan. Untuk mengatasi masalah ini, BRR telah membentuk Sekretariat Bersama untuk mendiskusikan kemampuan dan kebutuhan pendanaan bersama pemerintah daerah. Alokasi sumber pendanaan yang terdapat dalam tabel RAK belum dimasukkan dalam hasil diskusi karena hal ini belum diputuskan bersama. BRR juga diminta untuk melanjutkan sejumlah paket proyek di tingkat Kabupaten. Paket-paket yang disusun dalam program RAK telah diajukan oleh BRR daerah dalam Cost Estimates for Identified Projects/ Perkiraan Dana Proyek. Paket-paket ini akan digunakan secepatnya untuk membantu BRR dalam mengalokasikan dana anggaran 2007 melalui kantor wilayah BRR. Ringkasan estimasi biaya untuk proyek yang teridentifikasi, lihat Appendix B. Karena proyek hanya difokuskan pada infrastruktur, maka tidak semua proyek-proyek yang diidentifikasi dalam sektor mata pencaharian dan lingkungan telah mendapat pendanaan.


8


2.

Pertimbangan Daerah

2.1 Kebutuhan Pandangan Daerah Proses konsultasi di tingkat kecamatan mempunyai arti penting dalam mengidentifikasi isu-isu lokal dalam skala luas. Pada saat yang sama dipelajari bahwa isu-isu lokal sebenarnya merupakan pengulanganan permasalahan yang terjadi dari satu kecamatan hingga kecamatan lainnya. Namun yang menjadi poin penting adalah mengambil pandangan daerah secara lebih luas terhadap kegiatan ini. Suatu pendekatan yang hanya murni dari kecamatan mungkin tidak sepenuhnya benar dan tidak dapat memberikan nilai lebih dari segi pemasaran. Oleh karena itu perlu dilihat aspek regional dari geografi fisik, lingkungan dan kegiatan mata pencaharian. Pendekatan yang terintegrasi serta melibatkan pandangan lokal, daerah dan provinsi akan membuat Pembangunan menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan suatu solusi tepat-guna maka diperlukan keterlibatan unsur-unsur kecamatan, kabupaten dan provinsi. Perlu diketahui juga, jika masyarakat tidak menerapkan perubahan struktur jangka panjang, mereka akan kembali pada kondisi semula yaitu praktik-praktik ekonomi tingkat rendah sehingga tidak dapat membebaskan mereka dari situasi kemiskinan. Program mata pencaharian harus melihat pada jenis-jenis produksi, perbandingan keuntungan, skala ekonomi dan rasionalisasi pasar untuk meningkatkan usaha kabupaten dan kecamatan bahkan provinsi yang akan menguntungkan para produsen, pelaksana, dan konsumen. Program infrastruktur harus menerapkan standar-standar lingkungan fisik provinsi dan nasional dalam memenuhi kebutuhan area yang luas, kriteria kesinambungan dan efisisensi tenaga. Dari sudut pandang lingkungan, sebuah program daerah yang terintegrasi harus melibatkan pengelolaan batas air daerah pantai, serta perencanaan drainase dan irigasi. Kesemuanya ini akan bermanfaat dalam pendekatan sistem lahan ekologi dan regional. 2.2 Karakteristik Fisik Karakteristik fisik dataran daerah pantai dan sistem ekologi perbukitan akan membantu perencanaan rehabilitasi. Daerah kawasan pantai Barat Aceh terdiri dari Dataran Pantai Barat dan Daerah Perbukitan Sumatra. Secara umum, dataran pantai barat diklasifikasikan dalam empat daerah pantai yang berbeda, tiap jenis memiliki material, umur, kemiringan tanah, karakteristik tanah dan sistem dataran alluvial yang berbeda, tak ketinggalan estuaria dan delta. Figur 2 dibawah mengidentifikasi lokasi empat jenis garis pantai yang berbeda. RAK ini termasuk dalam kategori ketiga, bagian Barat Bukit Barisan di daerah dataran tinggi hingga daerah dataran rendah termasuk Leupung, Jaya, Sampoiniet, Setia Bakti dan Krueng Sabee Krueng Sabee juga terletak di Teluk Meulaboh. Daerah ini ditandai dengan adanya penonjolan lapisan Bukit Barisan


9


yang tersusun dari berbagai materi dasar: batuan kapur, bukit dan pegunungan (di dekat daerah Leupung) dan dataran berbatu yang terletak di daerah terpencil (berasal dari endapan vulkanik lama) di dekat daerah Calang. Diantara daerah perbukitan ini, bukit kecil dan pegunungan diselingi dengan dataran alluvial di dasar lembah membentuk sistem sungai yang berkelok-kelok. Area dataran pantai cukup luas, terdiri dari hamparan dataran pantai sempit dan drainase dengan tanah berpasir yang terletak diantara bukit. Potensi pertanian di daerah ini masih rendah bila dibandingkan dengan dataran alluvial dan laut yang terletak di pantai utara Aceh.

Figur 2 Peta Geologis


10


Dampak yang ditimbulkan oleh tsunami sangat berat di daerah ini, namun agak berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena karakteristik wilayahnya. Kerusakan paling parah terjadi pada saat gelombang tsunami kembali ke laut, menyebabkan terbentuknya selokan dan badanbadan air yang terbuka. Sebagian besar lahan yang dapat ditanami mengalami kerusakan dan timbunan pasir memenuhi tambak serta area persawahan. Selokan-selokan dan badan air yang terbentuk memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di daerah yang dapat ditanami. Lahan yang masih dapat ditanami disepanjang pantai dipisahkan oleh bukit-bukit terjal, namun kualitas tanah semakin memburuk akibat tsunami. Tanah lapisan atas dan bahan organik terkikis, selokan-selokan besar terbentuk dan di beberapa tempat terdapat timbunan pasir. Air laut yang terkurung di beberapa tempat karena sapuan ombak dan endapan, menyebabkan beberapa tanaman buah-buahan musnah. Beberapa area yang masih dapat ditanami terdapat di beberapa lokasi baru (di daerah Mata Ie), namun masih belum ditanami. Sebelum area ini kembali produktif, rehabilitasi infrastruktur harus diselesaikan terlebih dahulu. 2.3 Lingkungan Pemetaan lingkungan yang sensitif dan pengkajian lapangan terhadap lingkungan terrestrial dan kelautan menunjukkan bahwa beberapa area masih alami dan belum terganggu. Walaupun kerusakan terparah diakibatkan oleh tsunami namun lingkungan fisik memang telah mengalami penurunan sebelum tsunami. Singkatnya, area studi merupakan sistem yang dimodifikasi tinggi dan beberapa penggunaan lahan (lihat Peta: Map LH EnC/2 di Appendix F) serta praktik-praktik eksploitasi sumber daya tidak dapat berlangsung lama. Kebijakan-kebijakan, komitmen institusional, dan pemahaman masyarakat terhadap isu dan alternatif-alternatif dalam pertanian perlu dikembangkan untuk mencapai standar dalam pengelolaan lingkungan. Situasi saat ini juga dapat ditingkatkan dengan cara membantu penerapan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan pelaksanaan hukum-hukum yang berkaitan. Perencanaan lingkungan dengan menggunakan modifikasi lansekap merupakan suatu tantangan, terutama bila skala kerusakan juga diikut sertakan, seperti: Penandaan perencanaan tata ruang dan ekologi yang disetujui atau diabaikan. Kesulitan dalam mendapatkan persetujuan indikator-indikator dan proses monitoring; Hambatan dalam upaya menempatkan kembali mata pencaharian, sehingga dapat menghalangi tujuan-tujuan perencanaan jangka panjang; Keterbatasan kapasitas, sumberdaya dan komitmen politis; Sejumlah masalah yang berhasil diselesaikan menimbulkan permasalahan lain yang perlu dipecahkan segera; dan Mengatasi kesenjangan dalam pemahaman masalah-masalah diatas pada tingkat institusi dan masyarakat.


11


Pada saat ini diperlukan pendidikan dalam bidang lingkungan untuk jangka panjang, bersamaan dengan pengembangan kapasitas institusi dan alokasi sumber daya. Masyarakat dan pemerintah daerah harus dapat melihat dengan jelas manfaat dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 2.4 Ruang Lingkup Mata Pencaharian Selama proses pengembangan RAK sejumlah konsultasi telah dilaksanakan bersama para stakeholders dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan dan kabupaten, serta sejumlah stakeholder non pemerintah lainnya. Konsultasi yang dilakukan memberikan beberapa manfaat mulai dari pengumpulan informasi murni hingga penghitungan bangunan serta mengesahkan hasil perencanaan. Selain kebutuhan utama seperti perumahan dan penyediaan air serta perbaikan infrastruktur kunci yang rusak akibat tsunami, masalah yang kelihatan jelas di kecamatan adalah mata pencaharian. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat telah atau sedang dipenuhi oleh sejumlah NGO, beberapa pengerjaan rehabilitasi dan perbaikan yang dilakukan oleh NGO dan agensi lain perlahanlahan akan berakhir. Pada saat itu masyarakat akan melanjutkan kembali pola aktivitas mata pencaharian sebelumnya atau mulai meningkatkan dan memperbaharui mata pencaharian. Ada perbedaan prioritas antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, namun secara keseluruhan masyarakat berhasil mengidentifikasi kebutuhan utama mereka yaitu rehabilitasi area persawahan, diikuti dengan rehabilitasi industri perikanan dan peremajaan beberapa industri karet yang membutuhkan perhatian. Observasi lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan bahwa sebagian besar area persawahan masih belum digunakan. Di beberapa daerah telah dilakukan usaha pengeringan dan pembersihan dari puing dan endapan tsunami namun beberapa daerah luas lainnya masih belum dilakukan. Hal ni perlu dilakukan sebelum penyemaian bibit tanaman. Rehabilitasi area ini dirasakan sangat penting sehingga berbagai upaya seperti pemindahan endapan dan reruntuhan dari sawah, perbaikan drainase dan akses jalan telah dimasukkan dalam penyusunan RAK. Aktivitas memancing, baik yang dilakukan di daerah pantai maupun lepas pantai memberikan pemasukan tambahan bagi sebagian besar masyarakat; dan bagi beberapa desa yang terletak di tepi pantai, kegiatan ini merupakan sumber utama mata pencaharian mereka. Gelombang tsunami telah banyak menelan korban jiwa dan harta benda. Penempatan kembali beberapa industri menjadi sulit dikarenakan adanya perubahan pada lingkungan yang menyebabkan sungai-sungai tidak dapat mengalir menuju estuaria sebelumnya. Rehabilitasi industri secara menyeluruh mungkin menghabiskan banyak waktu sehingga pengaturan lingkungan alam dalam tahun kedepan tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, penghasilan tambahan dapat diusahakan dalam waktu singkat dengan penyediaan perahu nelayan, jaring ikan, fasilitas pasar dan tempat pendaratan kapal ikan, serta pembersihan daerah estuaria.


12


Demikian pula halnya dengan penyediaan hewan ternak dapat memberikan pemasukan tambahan dan meningkatkan mata pencaharian. Sebagian besar penduduk memiliki pengalaman sebelumnya dalam memelihara ternak, bantuan hewan pengganti yang diberikan akan sangat berarti bagi mereka dan ongkosnya relatif murah. Kesempatan mata pencaharian lainnya seperti peremajaan industri karet, penanaman kembali tanaman kelapa di sepanjang perbatasan pasir pantai, permulihan area rawa/paya di belakang batas pasir untuk area tambak atau produksi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan pengembangan usaha kecil mungkin memerlukan waktu agar dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu, kegiatan ini dirasakan bukan prioritas utama pada saat sekarang. Perbaikan produktivitas pertanian sebagai sumber mata pencaharian dasar tergantung pada faktorfaktor yang dapat membantu menjelaskan kesenjangan dalam produktivitas pertanian Sebelum tsunami, pertanian di Aceh berada pada tingkatan rendah. Diperlukan waktu yang lama untuk merubah situasi ini dan meyakinkan bahwa perubahan tidak akan menimbulkan permasalahan sosial. Ledakan ekonomi yang terjadi karena masuknya donor asing menawarkan kesempatan pada para petani untuk memberikan tenaga mereka dan menciptakan keamanan pangan yang efisien. Terdapat hubungan erat antara pengerjaan infrastruktur yang cepat dengan kemampuan petani untuk memulai menggarap lahannya kembali. Saat tsunami melanda, sebagian petani hilang dan meninggal dimana sebelumnya pekerjaan bertani dilakukan oleh para wanita. Mekanisasi dan rasionalisasi pengelolaan pertanian mungkin merupakan bagian solusi. Sebagian besar program rehabilitasi mata pencaharian berfokus pada pemulihan hasil produksi sebelumnya dan bukan pada produksi yang memiliki nilai tambah. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah Membangun Kembali dengan Lebih Baik, penekanan lebih diutamakan pada mutu fisik lahan untuk perencanaan dasar jangka panjang dan memperkenalkan pilihan-pilihan yang lebih baik. Analisis kemampuan tanah berhubungan dengan pergantian jenis produksi akan menawarkan pilihan dan kesempatan yang lebih menguntungkan bagi petani. 2.5 Kebutuhan Kerjasama Lintas Sektor dan Penggabungan Program Pada Bagian 3, 4 dan 5 RAK merekomendasikan proposal kegiatan yang dikelompokkan menjadi tiga bidang kerja: infrastruktur, mata pencaharian, dan lingkungan. Namun pengelompokan ini tidak ditujukan untuk menyembunyikan pokok-pokok yang mendasari rehabilitasi mata pencaharian maupun ciri dari penggabungan proposal ini. Pengembangan mata pencaharian dianggap penting, dan pelaksanaan infrastruktur serta lingkungan harus dapat mendukung tujuan


13


ini. Namun demikian, perbedaan antar sektor tidak selalu jelas dan kelihatan sulit untuk membedakan rangkaian urutan program. Dengan demikian perlu pemahaman atas rekomendasi-rekomendasi secara penuh untuk mencapai tujuan utama, dan memahami setiap kegiatan yang dilaksanakan (atau tidak) pada satu sektor mungkin memberikan dampak pada sektor atau lokasi lainnya.


14


3.

Rehabilitasi Infrastruktur

Merujuk pada Peta LH Inf/3 pada bagian belakang Laporan 3.1 Kebijakan Umum

3.1.1 Masalah Efektif dan efisiennya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Lhoong bergantung pada penyelesaian infrastruktur utama dan unsur-unsur yang berkaitan; seperti jalan dan jembatan, drainase, pintu-pintu air, irigasi dan drainase pertanian, pengelolaan limbah padat, listrik dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. 3.1.2 Kebijakan/ Pendekatan Sehubungan dengan arahan dari BRR, proses perencanaan ADB/ SPEM berfokus pada kesenjangan infrastruktur yang terdapat di luar kawasan pemukiman di setiap Desa. Proses Perencanaan Desa sedang dikerjakan oleh Konsultan dan / atau NGO berhasil mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan di daerah pemukiman desa. Infrastruktur yang direncanakan ADB/SPEM termasuk: Infrastruktur Pertahanan: Pertahanan daerah pantai, pengembangan strategi rute evakuasi Infrastruktur Mata Pencaharian: Drainase & irigasi sawah, perbaikan fasilitas dermaga ikan untuk memperbesar pasar ikan dan kesempatan bekerja bagi nelayan Infrastruktur Jalan: Peningkatan semua jaringan sekunder dan tersier sebelumnya yang menghubungkan desa-desa, serta akses jalan penghubung menuju lokasi perumahan diluar daerah pembangunan desa Drainase: Sistem drainase akan dibangun di kedua sisi jalan yang akan diperbaharui. Jalanjalan primer juga akan dilengkapi dengan drainase di sisi jalan, sesuai dengan lebar dan topografinya sedangkan jalan-jalan sekunder dan tersier akan tetap dibiarkan. Semua drainase limbah cair dan limpasan air hujan dari area pemukiman dikumpulkan pada saluran di jalan utama dan akan diarahkan ke saluran drainase sawah terdekat di lokasi yang tepat untuk mengurangi pencemaran langsung terhadap sungai. Infrastruktur Pendukung: Jaringan air bersih (saluran pipa utama, penampung air ukuran kecil, fasilitas pengolahan kecil), listrik (jaringan transmisi utama ), limbah padat (reruntuhan tsunami diluar daerah pemukiman) Infrastruktur Masyarakat: Fasilitas masyarakat yang mungkin terdapat di dalam maupun diluar daerah pemukiman di tiap desa Pembangunan semua jalan, jembatan, dan drainase mesti dilakukan sesuai dengan spesifikasi dari Dinas P.U. yang saat ini juga digunakan di Jakarta.


15


Semua program kerja berikutnya akan dilakukan dan dikonsultasikan bersama dengan para stakeholder termasuk NGO yang telah dan bertanggung jawab atas pembangunan perumahan di setiap tingkat desa. Pekerja dalam pelaksanaan infrastruktur akan diprioritaskan bagi masyarakat dari Kecamatan Lhoong. 3.1.3 Rasional

Perencanaan Infrastruktur yang Tidak Memadai Hingga saat ini, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur lebih diutamakan pada pembangunan kebutuhan perumahan, sementara infrastruktur penting lainnya kurang diperhatikan. Saat program pembangunan dilakukan secara terpisah, muncul keterbatasan dalam perencanaan infrastruktur dan koordinasi. Detail desain infrastruktur diperlukan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan setelah pembangunan desa dengan keadaan sebelumya. Jika infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, suplai air dan sanitasi tidak direncanakan untuk diselesaikan oleh NGO/Kontraktor yang ditunjuk, maka BRR harus diberitahu tentang tambahan kebutuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Tahap-Tahap Pelaksanaan beberapa infrastruktur mungkin dilakukan secara bertahap (3 atau 4 tahap), sebagai contoh: Sebuah koordinasi program yang hati-hati perlu disetujui bersama dengan NGO dan kontraktor yang menjalankan program, terutama yang berhubungan dengan jalan dan drainase. Peningkatan dan pengaspalan jalan perlu diselesaikan disaat perumahan dan sarana pendukungnya selesai dikerjakan di tiap desa. Penyediaan suplai air dilakukan secara bertahap, kantung-kantung air yang dapat diisi kembali tetap difungsikan dalam jangka pendek hingga pipa utama dari sumber air dipasang dan pada akhirnya keran-keran umum tersedia di semua daerah perumahan. 3.1.4 Prioritas Program Prioritas program untuk Kecamatan Lhoong terdiri atas beberapa komponen berikut: Lahan dan infrastruktur untuk daerah pemukiman Dua desa (Meunasah Pasi dan Meunasah Lhok) rusak parah diterjang Tsunami. Penduduk yang masih tersisa ditempatkan di daerah Pudeng. Berbagai upaya telah dilakukan seperti pembelian lahan seluas 4.5 ha, akses jalan baru, penyediaan drainase di sepanjang akses jalan dan jalan serta di daerah pedesaan dengan kapasitas yang cukup untuk menampung semua limbah cair dan limpasan air hujan.


16


Tanggul Penahan Pantai Informasi mengenai kebutuhan untuk menghentikan atau mengurangi investasi dalam pembangunan tanggul pengaman pantai di lepas pantai Pesisir Barat dapat dilakukan setelah menunggu Studi Pertahanan Pantai yang didanai Pemerintah Belanda selesai dilakukan. Irigasi dan drainase Persiapan desain dan pelaksanaan rehabilitasi bendungan dan saluran irigasi kecil (100 ha) yang berdekatan dengan Sungai Pudeng di sebelah selatan kecamatan. Diperlukan koordinasi bersama NGO mengenai kebutuhan saluran drainase yang dibangun setidaknya di kedua sisi jalan internal, jalan raya dan area pemukiman. Pengelolaan limbah cair dan limpasan air hujan ini dapat mengurangi ancaman banjir di area perumahan dan daerah dataran rendah lainnya. Jalan dan drainase Sebuah program telah dikembangkan untuk memperbaiki dan merehabilitasi jalan-jalan sekunder dan tersier diluar daerah pembangunan di setiap desa. Ada suatu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan BRR yaitu mekanisme penyediaan dana tambahan untuk biaya operasional dan pemeliharaan jalan-jalan baru dan jalan sebelumnya di daerah yang terkena dampak tsunami. NGO-NGO akan memperbaiki akses jalan yang ada sebelumnya termasuk semua saluran drainase baru maupun saluran lama. Selain itu juga dilakukan perbaikan dan pembangunan kembali jembatan yang ada sebelumnya pada jalan sekunder dan tersier bila dibutuhkan, sesuai dengan yang tertera pada peta infrastruktur. Suplai Air Dalam komponen ini diasumsikan : Tidak ada sumur bor atau sumur galian yang tersedia saat ini karena salinitas air tanah yang tinggi. Sumber air melalui pemipaan yang berasal dari mata air di bukit-bukit yang berdekatan akan disediakan di semua desa. Diperlukan sebuah aksi untuk penyediaan suplai air bersih melalui sistem pemipaan hingga ke keran-keran umum di daerah pemukiman di sekitar Pudeng dari sumber mata air sisi bukit yang sesuai.


17


3.2

Pilihan Program

3.2.1 Ringkasan Program Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami menawarkan kesempatan untuk mengoptimalkan dan memperbaiki inftrastruktur sesuai dengan standar yang ada melalui koordinasi dengan para stakeholder. Perbaikan infrastruktur ini penting untuk meyakinkan bahwa kebutuhan masyarakat telah dipenuhi dan tingkat pelayanan minimal sesuai dengan standar yang telah direncanakan sebelum tsunami dengan persetujuan pemerintah kabupaten. Pengembangan pilihan-pilihan program infrastruktur telah dilakukan berhubungan dengan pengembangan proposal rehabilitasi lingkungan dan mata pencaharian. Ketiganya saling berkaitan dan pengerjaan berhubungan, pembangunan infrastruktur berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat dan kondisi lingkungan kecamatan. Usulan program infrastruktur ditujukan pada kebutuhan-kebutuhan penting kecamatan dan program-program terkait yang saat ini tidak diusulkan oleh NGO maupun agensi manapun. Program ini menggambarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didapat dari kajian singkat, konsultasi, survey rumah tangga dan pengumpulan data.


18


3.2.2

Deskripsi Program

JALAN DAN JEMBATAN INFRASTRUKTUR 1 PEMBANGUNAN JALAN RAYA NASIONAL PESISIR BARAT Pasca tsunami beberapa bagian jalan raya hancur total di kecamatan ini. USAID telah membangun bagian jalan yang hancur untuk sementara untuk membuka kembali akses. USAID akan segera memulai pembangunan permanen jalan raya pesisir barat mulai dari Glee Breuk - Menasah Pudeng menuju Kabupaten Aceh Jaya dan Meunasah Krueng Kala hingga melewati persimpangan jalan. Nilai potensi mendatang: Membuka jalan pesisir barat sebagai satu-satunya akses bagi kegiatan komersial. INFRASTRUKTUR 2 PEMBANGUNAN JEMBATAN MENUJU JALAN RAYA PESISIR BARAT 10 jembatan yang terdapat di kecamatan ini rusak berat dan hancur total. Kesemua jembatan ini akan dibangun kembali dalam waktu dekat untuk menggantikan jembatan sementara yang digunakan pada saat ini. Pengerjaan konstruksi ini akan dilakukan oleh USAID. Nilai potensi mendatang: Sebagai jalan utama dan satu-satunya menuju PesisirBarat Aceh dan dapat menjadi akses jalan komersial. INFRASTRUKTUR 3 JALAN SEKUNDER MENUJU AREA PERUMAHAN Semua jalan menuju daerah perumahan yang telah dibangun, rusak akibat tsunami atau lalu lintas konstruksi. Karena sebagian besar pembangunan perumahan telah selesai kecuali di Meunasah Pudeng, jalan-jalan ini membutuhkan perbaikan dan pembaharuan dengan pengaspalan yang sesuai. Nilai potensi mendatang: Memperbaiki waktu tempuh, potensi jalur evakuasi dan hubungan antar desa. INFRASTRUKTUR 4 AKSES JALAN DARI DAERAH PENDARATAN IKAN MENUJU JALAN RAYA UTAMA Terdapat tiga tempat pendaratan ikan yang telah dibangun untuk mendukung aktivitas perikanan. Tempat-tempat ini membutuhkan akses jalan beraspal menuju pasar-pasar ikan terdekat. Nilai potensi mendatang: Meningkatkan kegiatan perdagangan dan tenaga kerja. INFRASTRUKTUR 5 AKSES JALAN DARI JALAN RAYA PESISIR BARAT MENUJU BAROH KRUENG KALA Akses jalan di daerah ini hancur total akibat tsunami dan sebagian telah dibangun oleh USAID untuk mempermudah akses menuju desa. Jalan ini perlu direnovasi yang dilengkapi dengan drainase dan pengaspalan. Nilai potensi mendatang: Memperbaiki akses untuk kepentingan domestik dan pariwisata serta pendatang asing dan lokal yang mengunjungi air terjun dan membangkitkan pembangunan pasar di dekat air terjun.


19


INFRASTRUKTUR 6 PEMBANGUNAN JALAN BARU YANG DIUSULKAN OLEH MASYARAKAT Berdasarkan hasil konsultasi masyarakat yang dilakukan di daerah ini, ada permintaan untuk membangun kembali jalan ini sebagai jalur evakuasi alternatif untuk Tunong Krueng Kala. Sebuah studi detil perlu di lakukan jika proposal ini mempunyai nilai. Nilai potensi mendatang: Belum ditentukan. IRIGASI DAN DRAINASE INFRASTRUKTUR 7 BENDUNGAN SUNGAI LAMSUJEN, SALURAN IRIGASI DAN RENOVASI SAWAH Sebelum tsunami bendungan dan irigasi ini sebagian sedang dibangun dan sebagian dari fasilitas ini rusak akibat tsunami. Saat ini, Sektor Irigasi dan Pertanian ADB telah menyelesaikan desain dan saat ini meminta penawaran untuk pembangunan saluran irigasi, dan lain-lain untuk mempermudah pengoperasian sistem. Nilai potensi mendatang: Memperbaharui area sawah yang telah ada dan merubah tanaman tahunan tadah hujan menjadi dua kali panen per tahun sebagai keuntungan ekonomi yang nyata. INFRASTRUKTUR 8 BENDUNGAN SUNGAI GEUNTEUT DAN IRIGASI Saat ini desain dan pembangunan irigasi ini sedang dipersiapkan oleh Sektor Irigasi dan Pertanian ADB, dan pelaksanaannya dianjurkan untuk dibangun dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Bagian drainase USAID juga membangun beberapa saluran drainase di daerah ini. Nilai potensi mendatang: Memperbaiki status sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi dengan dua kali produksi tanaman per tahun. INFRASTRUKTUR 9 REHABILITASI SAWAH IRIGASI DI TUNONG KRUENG KALA. Sawah ini rusak akibat tsunami dan sistem irigasi yang ada tidak berfungsi. Saat ini sawah hanya ditanami tanaman tadah hujan. Sebuah pendekatan perlu dilakukan bagi sektor Irigasi dan Pertanian ADB untuk melakukan studi kelayakan. Nilai potensi mendatang: Memperbaiki status sawah menjadi dua kali panen per tahun. INFRASTRUKTUR 10 SAWAH IRIGASI DI MEUNASAH PUDENG. Sebelum tsunami daerah ini mempunyai sistem irigasi di area persawahan. Kerusakan akibat tsunami di daerah ini patut diperhitungkan dan drainase serta saluran irigasi yang ada mengalami kerusakan. Pilihan yang ada adalah pendekatan ADB - ETESP untuk melakukan renovasi dan memperbaiki status sawah menjadi sawah irigasi. Nilai potensi mendatang: Mengembalikan sawah menjadi dua kali produksi per tahun.


20


PELABUHAN PENDARATAN IKAN INFRASTRUKTUR 11 DAERAH PENDARATAN IKAN DI SANEY, BIRIEK DAN CUNDIEN. Daerah-daerah ini hampir selesai dibangun sebagai fasilitas penyimpanan, bangunan untuk perbaikan telah didirikan. Beberapa tepi dermaga memerlukan penguatan. Triangle (sebuah NGO) sedang mempersiapkan pemasangan bronjong. Ada permintaan untuk membangun fasilitas pembuatan es di tiap daerah dari ketiga tempat ini. Nilai potensi mendatang: Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya INFRASTRUKTUR 12 PENGERUKAN SALURAN DARI TEMPAT PENDARATAN IKAN MENUJU LAUT. Nelayan lokal di daerah Saney, Cundien, mengajukan permintaan untuk membuka kembali akses menuju laut dari tempat pendaratan ikan. Pengerjaan ini mungkin tidak terlalu berarti jika daerah-daerah yang telah dikeruk secara berangsur-angsur mengalami pendangkalan karena masuknya pasir. Oleh karena itu diusulkan agar pengerjaan ini dilakukan setelah studi perlindungan pantai selesai dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nilai potensi mendatang: Belum dievaluasi, tetapi hasil tangkapan ikan akan meningkat dengan adanya akses yang lebih baik. PENYEDIAAN ARUS LISTRIK INFRASTRUKTUR 13 JARINGAN ARUS LISTRIK UNTUK SEMUA DESA Kabel listrik utama menuju Kecamatan saat ini sedang dipasang oleh PLN di sepanjang lintasan Jalan Raya Pantai Barat. Sebagian besar daerah perumahan saat ini telah dialiri listrik kecuali daerah Meunasah Pudeng. Ada kebutuhan mendesak untuk penyambungan arus listrik ke perumahan dan akan diselesaikan oleh PLN dalam bulan Juni 2006. PLN memperkirakan arus yang tersedia cukup untuk mengaliri semua perumahan. Para pelanggan lama tidak dikenakan biaya pemasangan, namun pelanggan baru harus membayar biaya pemasangan. Nilai potensi mendatang : Pembaharuan semua properti dengan penyediaan listrik baru. INFRASTRUKTUR 14 PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR. Sebuah unit pembangkit tenaga listrik telah dipasang di Tunong Krueng Kala dengan menggunakan air terjun sebagai pembangkit listrik. Pemasangan ini dilakukan oleh NGO. Sistem pengoperasian dan pemeliharaan untuk masa yang akan datang belum disetujui namun telah diusulkan agar dilakukan oleh masyarakat dengan pelatihan yang sesuai dan sistem pemungutan biaya dari pengguna listrik. Nilai potensi mendatang : Penggunaan sumber daya alam sebagai pengganti sistem arus listrik pusat yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber pembangkit listrik.


21


PENYEDIAAN AIR INFRASTRUKTUR 15 KEBUTUHAN PENYAMBUNGAN PIPA LOKAL KE PERUMAHAN-PERUMAHAN INDIVIDU Pemasangan pipa untuk suplai air telah dilakukan oleh para NGO di sebagian besar daerah pedesaan kecuali Paroy dan Tunong Krueng Kala yang mempunyai suplai air sendiri. Sebuah desain sistem jaringan dari jaringan suplai air utama hingga ke rumah-rumah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu koordinasi dengan PDAM Aceh Besar diusulkan sebagai solusi yang mungkin dilakukan. Nilai potensi mendatang : Untuk menyediakan suplai air bersih ke semua perumahan. LIMBAH PADAT INFRASTRUKTUR 16 PEMBERSIHAN LIMBAH PADAT DARI DAERAH PEDESAAN Tsunami meninggalkan limbah padat di 24 desa yang terkena dan limbah-limbah ini masih harus dibersihkan. UNDP mempunyai program dalam pembersihan semua limbah ini, namun tidak meliputi kecamatan ini. Nilai potensi mendatang : Menyediakan akses yang lebih baik di daerah yang terkena tsunami, dan mengembalikan kondisi aktivitas lahan seperti sebelum tsunami di daerah yang masih memungkinkan. INFRASTRUKTUR 17 PEMBUSUKAN (DEKOMPOSTING) SAMPAH RUMAH TANGGA Pengkomposan bahan-bahan yang tepat dan pemisahan bahan yang dapat didaur ulang akan dicoba sebagai proyek percontohan (pilot project) di Lamsujen. Jika hal ini berhasil dilakukan maka diharapkan desa-desa lain akan terdorong untuk memulai hal yang sama. Nilai potensi mendatang : Bahan yang dikomposkan dapat digunakan untuk pertanian dan barang-barang yang dapat didaur ulang menciptakan nilai tersendiri. PERTAHANAN DAERAH PANTAI INFRASTRUKTUR 18 PEMBANGUNAN TANGGUL PENAHAN PANTAI DI SEPANJANG PANTAI PASANG SURUT Saat ini, tanggul penahan pantai yang terbuat dari batu telah dibangun di sepanjang pantai di Baroh Blang Mee. Kebutuhan akan tanggul ini tidak begitu jelas dan apakah tanggul dapat digunakan sebagai penahan atau tidak. Oleh karena itu pembangunan semua tanggul ini diusulkan untuk dilakukan setelah studi pertahanan pantai yang didanai Pemerintah Belanda selesai dan laporan persiapan pertama dimasukkan dalam waktu enam bulan. Nilai potensi mendatang : Tidak dapat dipastikan pada saat ini


22


3.2.3

Proposal ProyekPenerima Manfaat Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Estimasi Biaya Rp. (M) Pengkajian Lingkungan Status Program

ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Referensi

JALAN DAN JEMBATAN LH/ INF.1 Pembangunan Jalan Raya Nasional Pantai Barat menuju Glee Breuk Menasah Pudeng hingga Kabupaten Aceh Jaya dan Meunasah Krueng Kala hingga melewati persimpangan Dari Glee Breuk menuju Menasah Pudeng Meunasah Pudeng hingga Kabupaten Aceh Jaya Meunasah Krueng Kala hingga bagian persimpangan Sebagian besar jalan provinsi dalam kondisi rusak sehingga menghambat pergerakan barang dan manusia Masyarakat Glee Breuk dan Menasah Pudeng Masyarakat Menasah Pudeng dan Kabupaten Aceh Jaya Masyarakat Menasah Krueng Kala Panjang jalan: 6,4 km, Lebar jalan: 7 m USAID USAID USAID budget 1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia) Akan dibangun oleh USAID


23


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan

Estimasi Biaya Rp. (M) USAID Budget

Pengkajian Lingkungan

Status Program

Referensi

LH/ INF.2

Pembangunn kembali jembatan yang rusak akibat tsunami

Meunasah Pudeng (5 jembatan) Meunasah Krueng Kala (2 jembatan) Meunasah Lhok Meunasah Ketapang (2 jembatan)

Banyak jembatan hancur akibat gempa dan tsunami sehingga menghambat transportasi logistik untuk pembangunan

Akses yang lebih baik dari Banda Aceh menuju Pantai Barat Aceh

Meunasah Pudeng: Jembatan 1 (20 m) Jembatan 2 (10 m) Jembatan 3 (20 m) Jembatan 4 (20 m) Jembatan 5 (20 m) Meunasah Krueng Kala Jembatan 1 (50 m) Jembatan 2 (20 m) Meunasah Lhok: Jembatan 1 (30 m) Meunasah Ketapang Jembatan 1 (50 m) Jembatan 2 (20 m)

1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia)

Akan dibangun oleh USAID


24


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat


Estimasi Biaya Rp. (M) Belum diperkirakan


Status Program

Referensi

LH/ INF. 3

Perbaikan dan pengaspalan jalan menuju area perumahan

Paroy Seungko Mulat menuju Menasah Krueng Kala Baroh Blang Mee menuju Baroh Geunteut, Teungoh Blang Mee Utamong Gapuy Meunasah Pudeng Meunasah Cot Meunasah Ketapang menuju Umong Seuribeu Lamgeuriheu Baroh Blang Mee menuju Baroh Geunteut Tunong Krueng Kala Jantang

Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak sehingga menghambat pergerakan masyarakat

Semua desa yang telah disebutkan

400 m 3500 m

3500 m


Dibutuhkan perencanaan lanjut dari Dinas Kimpraswil dan BRR

1500 m 1300 m 2200 m 1400 m 3600 m 3200 m

2200 m 1000 m

750 m 800 m


25


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat BRR

Estimasi Biaya Rp. (M) 900 300


Status Program

Referensi

LH/ INF.4

Jalan sekunder dari tempat pendaratan ikan di daerah pantai

Biriek Cundien Saney

Jalan lama dalam kondisi rusak sehingga menghambat pergerakan barang dan manusia Jalan yang rusak menghambat akses masyarakat ke air terjun dan komoditas pertanian Mengurangi jarak dan rute evakuasi usulan

Masyarakat secara umum

1200 m 400 m

1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia) 1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia) 1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia)

Diperlukan koordinasi untuk dimasukkan dalam pendanaan 2007 Diperlukan koordinasi untuk dimasukkan dalam pendanaan 2007 Diperlukan koordinasi untuk dimasukkan dalam pendanaan 2007

LH/ INF.5

Pembangunan Jalan Raya Nasional di Pantai Barat menuju Daerah Air Terjun

Meunasah Krueng Kala menuju Baroh Krueng Kala

Masyarakat secara umum

2200 m

Masyarakat BRR

1,650

LH/ INF.6

Usulan Masyarakat bagi pembangunan jalan baru

Teungoh Geunteut

Masyarakat Teungoh Geunteut

3200 m

Masyarakat BRR

3,200


26


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat


Estimasi Biaya Rp. (M)


Status Program

Referensi

IRIGASI DAN DRAINASE LH/ INF.7 Kajian singkat pembangunan bendungan dan saluran irigasi di Sungai Lamsujen Lamsujen dan daerah sekitarnya Sawah lama adalah sawah tadah hujan namun dapat dirubah menjadi sawah irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian Sebelumnya bendungan tidak berfungsi karena adanya pembangunan sistem irigasi baru, sehingga meyebabkan kekeringan sawah Sawah lama adalah sawah tadah hujan namun dapat dirubah menjadi sawah irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian Masyarakat Lamsujen dan daerah sekitarnya 500 Ha BRR ADB Belum diperkirakan 1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia) Program dilaksanaan oleh ADBETESP Irigasi

LH/ INF.8

Identifikasi singkat bagi pembangunan bendungan dan saluran irigasi di Sungai Geunteut

Teungoh Geunteut, Baroh Blang Mee, Baroh Geunteut, Umong Seuribe

Masyarakat Teungoh Geunteut, Baroh Blang Mee, Baroh Geunteut, Umong Seuribe

150 Ha

BRR ADB

Belum diperkirakan


Pelaksanaan program oleh ADB-ETESP Irigasi

LH/ INF.9

Rehabilitasi Irigasi Tunong Krueng Kala dari Sungai Krueng Kala

Tunong Krueng Kala

Masyarakat desa Tunong Krueng Kala

40 Ha

Masyarakat BRR atau ADB

500


Studi kelayakan diajukan ke ADB


27


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat BRR atau ADB

Estimasi Biaya Rp. (M) 1500


Status Program

Referensi

LH/ INF.10

Investigasi/pem eriksaan, desain dan pembangunan kembali bendungan dan saluran irigasi Sungai Pudeng untuk daerah Pudeng dan sekitarnya

Meunasah Pudeng

Limpahan air di desa Pudeng dan Pasie serta area sawah bila sungai meluap

Masyarakat Meunasah Pudeng, Pasie dan Lhok

100 ha


Diperlukan koordinasi dengan ADB-ETESP Irigasi

PELABUHAN PENDARATAN IKAN LH/ INF.11 Pembangunan tempat pendaratan ikan pasca tsunami Pengerukan kanal dari tempat pendaratan ikan menuju laut Saney, Biriek dan Cundien Kapal boat tidak dapat mendarat dengan aman Adanya pengendapan (sedimentasi) di daerah kanal Nelayan di desa Saney, Biriek dan Cundien Nelayan desa Saney dan Cundien 300 m2 NGO World Vision dan Triangle NGO World Vision dan Triangle Belum diperkirakan 50 Tidak diperlukan Pembangunan selesai dilakukan Koordinasi antara ADBETESP Perikanan dan Dinas Perikanan

LH/ INF.12

Saney dan Cundien

Kedalaman 1,5 m, panjang 500 m, luas 4 m di tiap lokasi

1 Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia) mungkin diperlukan

PENYEDIAAN ARUS LISTRIK LH/ INF.13 Identifikasi cepat jaringan listrik Semua desa Terbatasnya listrik di seluruh kecamatan Semua masyarakat Tidak diketahui PLN Belum diperkirakan Tidak diperlukan Akan diselesaikan Juni 2006


28


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Coca cola, Ibeka & Yayasan Nurani Dunia

Estimasi Biaya Rp. (M) Belum diperkirakan


Status Program

Referensi

LH/ INF.14

Pengelolaan pembangkit listrik tenaga air skala kecil

Sumber air terjun di Tunong Krueng Kala

Terbatasnya suplai arus listrik di Tunong Krueng Kala

200 rumah tangga di Tunong Krueng Kala

82 kwh

Tidak diperlukan

Telah dibangun, namun harus diatur bagaimana sistem pengoperasian dan pengelolaannya

PENYEDIAAN AIR LH/ INF.15 Sistem jaringan pemipaan dari reservoir atau keran umum menuju perumahan Semua desa kecuali Paroy dan Tunong Krueng Kala Pemipaan menuju ke perumahan belum didistribusikan ke seluruh desa Salinitas air sumur bor masih tinggi di daerah-daerah yang terkena tsunami Semua masyarakat desa 2312 rumah tangga Masyarakat BRR Belum diperkirakan Tidak diperlukan Studi kelayakan diperlukan untuk mengkaji sistem jaringan distribusi untuk perumahan dan berkoordinasi dengan PDAM Aceh Besar


29


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat




Status Program

Referensi

LIMBAH PADAT LH/ INF.16 Pembersihan limbah tsunami dari semua desa Pengkomposan individual dan daur ulang 24 desa yang terkena tsunami Sebagian besar daerah masih ditutupi oleh reruntuhan tsunami Limbah padat yang berasal dari rumah tangga dan pasar bertebaran dimana-mana Semua warga desa Masyarakat umum Masyarakat BRR N/A Tidak diperlukan Program sedang dilakukan

LH/ INF.17

Semua desa

Para petani

Masyarakat umum

Masyarakat NGO/BRR/ Agriculture Agency

N/A

Tidak diperlukan

Proyek Percontohan (pilot project) di desa Lamsujen

PERLINDUNGAN DAERAH PANTAI LH/ INF.18 Pembangunan tanggul pengaman pantai Baroh Blang Mee Tanggul pengaman pantai diperlukan untuk perlindungan terhadap arus pasang tinggi Masyarakat desa Baroh Blang Mee 500 m BRR BRR BRR budget EIA/AMDAL telah selesai dilakukan. Pembangunan telah dilakukan namun konsultasi masih diperlukan antara BRR dan Pemerintah Belanda


30


4.

Rehabilitasi Mata Pencaharian

Lihat Peta LH Liv/4 di halaman belakang laporan. 4.1 Pendahuluan Proyek Mata Pencaharian dan Lingkungan merupakan aspek penting untuk pertimbangan proyek Infrastuktur berskala lebih besar. Proyek-proyek Rehabilitasi Mata Pencaharian (Bagian 4) dan Pengelolaan Lingkungan (Bagian 5) memiliki pengaruh penting terhadap proyek-proyek Infrastruktur yang terdapat pada Bagian 3. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kombinasi pengaruh dari proyek-proyek yang diidentifikasi dalam tiga sektor saat melaksanakan proyek di salah satu sektor. Perencanaan rehabilitasi pasca tsunami menawarkan suatu kesempatan untuk memfasilitasi mata pencaharian dimana masyarakat sebelumnya telah bekerja dan diperlukan kelanjutan dari pekerjaan ini. Suatu mata pencaharian yang baik dapat merubah masyarakat, baik kapasitas maupun tujuan hidup mereka, termasuk makanan, pendapatan dan aset. Aset harus mencakup serangkaian sumberdaya untuk keberlangsungan mata pencaharian, termasuk manusia, alam, keuangan, modal fisik dan sosial. Mata pencaharian yang berkesinambungan mengupayakan pilihan, kesempatan dan keberagaman mata pencaharian. Sebuah mata pencaharian akan bertahan lama jika dipelihara atau terdapat penambahan aset-aset fisik dan alam lokal serta global. Sebuah mata pencaharian juga dapat bertahan jika mampu beradaptasi dan pulih dari tekanan dan hambatan, serta mampu menyediakan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Struktur-struktur dan proses-proses yang tepat penting untuk memulihkan dan memperbaiki mata pencaharian. Termasuk institusi, organisasi baik umum dan pribadi yang menciptakan kebijakan dan perundang-undangan yang tepat untuk perbaikan mata pencaharian. 4.2 Kebijakan Umum

4.2.1 Isu / Masalah Keluarga yang terkena dampak tsunami mempunyai kebutuhan dasar untuk terciptanya atau diperbaikinya mata pencaharian yang berkesinambungan. 4.2.2 Kebijakan / Pendekatan Identifikasi kebutuhan-kebutuhan kebijakan Perlu suatu dialog untuk mengklarifikasi hubungan institusional antara Kantor Regional BRR dengan tiap pemerintah lokal untuk pendanaan dan pengelolaan menyeluruh terhadap program-program di sektor mata pencaharian.


31


Perlu adanya suatu koordinasi yang erat antara program-program matapencaharian untuk individual yang dilakukan oleh agensi-agensi pelaksana dan koordinasi untuk menghindari duplikasi dan kesenjangan. Perlu pengembangan strategi jalan keluar dan mekanisme pengalihan tugas antara NGO yang saat ini mendukung kegiatan mata pencaharian dengan pemerintah yang berwenang yang akan mengurangi keterlibatannya secara berangsur-angsur di kecamatan. Usulan Kebijakan Mata pencaharian merupakan kunci bagi pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemulihan ke kondisi sebelum tsunami mungkin merupakan tujuan awal dari program mata pencaharian, namun setiap usaha akan dilakukan untuk membangun kembali mata pencaharian yang lebih baik. Semua lokasi pemukiman dan perumahan baru akan mempertimbangkan peluang bagi mata pencaharian yang berkesinambungan bagi penduduk. 4.2.3 Rasional Pertimbangan rasional dari penyediaan mata pencaharian yang berkesinambungan bagi rumahrumah tangga adalah untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dalam jangka panjang melalui pengembangan ekonomi dan sosial, yang direfleksikan dalam peningkatan indikator-indikator sosial seperti aset rumah tangga, kesehatan, umur panjang, dapat membaca dan menulis, serta kondisi lingkungan yang terjaga secara berkelanjutan. Indikator-indikator ini memberikan input yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan mata pencaharian. 4.2.4 Prioritas Program Dibutuhkan kesepakatan dan komitmen dari Dinas Kabupaten dalam melakukan perannya untuk mendukung: - Pelaksanaan program-program mata pencaharian saat ini dan masa yang akan datang, atau - Mendukung pelaksanaan kegiatan agensi-agensi, kelompok kecil, perusahaan pribadi, dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan program dan proyek. Pengembangan kapasitas dibutuhkan untuk mendukung peran (lihat diatas) yang dipilih oleh Dinas Kabupaten. Klarifikasi dan persetujuan dibutuhkan dalam mekanisme pendanaan melalui BRR untuk mengamankan anggaran rutin serta untuk mendukung peran yang dipilih oleh Dinas Kabupaten. Dibutuhkan persetujuan material dan peralatan apa saja yang diperlukan untuk mendukung peran yang dipilih oleh Dinas Kabupaten.


32


Dibutuhkan asistensi dari Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas institusional Kecamatan dan aparat-aparat desa dalam pemulihan dan perbaikan mata pencaharian. Sektor-sektor yang perlu didukung di Kabupaten adalah: 4.3 Pengembangan kembali area sawah Pengembangan kembali kebun Pengembangan kembali perikanan laut Pengembangan usaha kecil dan menengah Pengembangan kapasitas bidang pendidikan Pengembangan kapasitas bidang kesehatan Pilihan-Pilihan Program

4.3.1 Ringkasan Program Kegiatan mata pencaharian dikategorikan sebagai Infrastruktur Ekonomi atau Infrastruktur Sosial. Program mata pencaharian usulan termasuk lima komponen dengan 25 kegiatan dijabarkan dalam tabel program. Delapan dari kegiatan ini sedang dilakukan dan beberapa diantaranya selesai dikerjakan. Lima kegiatan yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam pendanaan 2007, dan membutuhkan pendanaan dan perencanaan implementasi. Delapan kegiatan yang direkomendasikan membutuhkan perencanaan program atau studi lebih lanjut; lingkup pekerjaan yang diusulkan terdapat pada Appendix E. 4.3.2 Komponen-Komponen ETESP Perikanan dan Pertanian Komponen-komponen ETESP Perikanan dan Pertanian telah mempersiapkan Laporan Penilaian Sub Proyek / Sub Project Appraisal Reports [SPARs] untuk tiap Kabupaten dan Kecamatan yang mengidentifikasi hasil proyek kunci di desa [lihat Appendix C untuk Kabupaten ini]. Proyekproyek ini akan dilaksanakan dalam periode 2006 hingga 2008, walaupun sejauh ini pendanaan telah dipersiapkan hingga 2007. Proyek-proyek yang diidentifikasi dibawah komponen Perikanan dan Pertanian yang juga berhasil diidentifikasi oleh Tim SP/EM akan dijabarkan pada Appendix B. Langkah selanjutnya adalah mengkoordinasikan proyek-proyek yang terdapat dalam dokumen KAP diikuti dengan review dan verifikasi antara BRR dan Kementerian terkait.


33


4.3.3

Deskripsi Program

AKTIVITAS INFRASTRUKTUR/ EKONOMI MATA PENCAHARIAN 1 - REHABILITASI SAWAH Kegiatan yang direkomendasikan adalah merehabilitasi sekitar 55 hektar area sawah di desa Glee Breuk, Kareung, Gapuy, dan Paroy. Tujuan dari program adalah memulihkan kapasitas produksi sawah padi melalui: 1) pembersihan reruntuhan besar dan pasir/sedimen, pendataran; 2) pemasangan kawat berduri di sekitar sawah dan membuat pos dari semen / logam untuk mencegah babi liar dan hewan ternak memakan tanaman; dan 3) penyediaan input seperti bibit, peralatan pertanian, dan pupuk untuk mendorong petani memulai kembali aktivitas mereka. Kegiatan ini diusulkan untuk dikoordinasikan melalui Dinas Pertanian dengan melibatkan masyarakat. Nilai potensi mendatang: Meningkatkan produksi padi untuk konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pendapatan. MATA PENCAHARIAN 2 PERBAIKAN KEBUN Kegiatan ini akan memperbaiki pekarangan di sekitar rumah dengan cara: 1) pembersihan kebun dari reruntuhan dan endapan; 2) penyediaan pagar dengan kawat berduri dan pos tradisional; dan 3) penyediaan input, seperti bibit padi, pupuk, dan bibit pohon. Kegiatan ini akan meliputi rehabilitasi 200 hektar kebun yang rusak sedang atau parah di 13 desa, termasuk Paroy, Biriek, Seungko Mulat, Baroh Krueng Kala, Meunasah Krueng Kala, Tengoh Geunteut, Umong Seuribee, Lam Geuriheu, Lamkuta Blangmee, Utamong, Mon Mata, Meunasah Cot, dan Glee Breuk. Sebagai tambahan 100 hektar lainnya direncanakan untuk direhabilitasi oleh Dinas Perkebunan. Program ini diusulkan agar dikoordinasikan melalui Dinas Perkebunan dan melibatkan masyarakat. Nilai potensi mendatang: Peningkatan produksi kebun untuk konsumsi rumah tangga, bahan-bahan pembanguna, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. MATA PENCAHARIAN 3 - PENYEDIAAN HEWAN TERNAK Kegiatan ini menggantikan hewan ternak yang hilang akibat tsunami. Program akan menargetkan tiga desa di masing-masing mukim, totalnya 12 desa dari 4 mukim dengan area kebun yang luas dan potensi peternakan sangat besar. Hewan-hewan akan didistribusikan dalam 12 kelompok peternakan di desa-desa. Tiap peternakan terdiri dari 30 rumah tangga, dan tiap rumah tangga aka diberikan 20 unggas, 2 hewan pemamah biak kecil (mis. kambing, domba) dan 1 hewan pemamah biak besar (mis. sapi, kerbau). Selain itu, penyediaan ini juga diikuti dengan pembangunan kandang bagi hewan. Kegiatan ini akan dikoordinasikan melalui Dinas Peternakan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nilai potensi mendatang: Untuk meningkatkan keamanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pendapatan bagi rumah tangga di pedesaan. MATA PENCAHARIAN 4 PELATIHAN BIDANG PERTANIAN Kebanyakan petani dan masyarakat desa yang terlibat dalam aktifitas pertanian tidak mempunyai pengetahuan baru tentang teknologi. Masalahnya bukan kekurangan informasi dan materi, tetapi pada upaya koordinasi dan hubungan dengan petugas penyuluh lapangan dalam pelatihan pertanian. Sebagai contoh ETESP Pertanian telah mempersiapkan pedoman latihan yang sesuai dengan urutan musim pertanian. Aktivitas ini dapat dilaksanakan oleh BPP/Petugas Penyuluh Lapangan atau Dinas Pertanian dan Peternakan. TOR tentang Pengembangan Pelatihan Pertanian dan hubungannya dapat ditemukan di Appendix E. Nilai potensi mendatang: Akan meningkatkan kapasitas petani dalam produksi hasil sawah melalui peningkatan teknologi pertanian, dan meningkatkan kualitas usaha dan pengetahuan tentang pemasaran.


34


MATA PENCAHARIAN 5 - PENYEDIAAN KAPAL BESAR DAN PERALATAN UNTUK PERIKANAN LAUT Daerah sepanjang Pantai Sumatera menawarkan persediaan ikan yang melimpah, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Tsunami telah menghancurkan banyak armada kapal, yang terdiri dari kapal kecil dan besar. Banyak agensi memberi masukan untuk menyediakan kembali kapal kecil ukuran 8 meter. Dan perhatian sedikit diberikan pada rekonstruksi kapal besar (18 - 20 meter ) tujuan program pembuatan kapal untuk peningkatan industri perikanan di daerah pantai, termasuk pembuatan kapal berukuran kecil dan konstruksi kapal baru dengan ukuran besar. Kerangka Acuan untuk Penyediaan Kapal Besar dan Peralatan untuk Perikanan dapat ditemukan pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Program ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. MATA PENCAHARIAN 6 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN Para nelayan telah meminta training tentang teknik-teknik penangkapan ikan yang baru seperti pemetaan, GPS, dan alat pencari ikan. Aktifitas yang disarankan ini adalah mengusulkan suatu training mengenai penilaian kebutuhan dan training ini harus diberikan kepada nelayan dalam hal konservasi dan perbaikan teknik yang akan menurunkan biaya panen dan memperbaiki konservasi. Kerangka Acuan ini dapat dilihat pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Untuk meningkatkan hasil tangkapan yang mendukung dan mengurangi biaya produksi. MATA PENCAHARIAN 7 PEMBANGUNAN KEMBALI TAMBAK Areal tambak di Kecamatan Lhoong menyebar di desa Pasie, Pudeng, Saney, Meunasah Krueng Kala, Biriek, and Cundien, dimana saat ini belum ada yang rehabilitasi. Sejauh ini belum ada proposal rehabilitasi yang dipersiapkan oleh masyarakat, sehingga TOR ini diharapkan menjadi fasilitas sebagai proposal yang diajukan oleh masyarakat. Kerangka Acuan (TOR) dapat dilihat pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Untuk mengembangkan sektor perikanan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. MATA PENCAHARIAN 8 REKREASI DAN PARIWISATA Lhoong dikenal dengan keindahan alamnya, gua-gua batu, air terjun, panorama pegunungan, pantai yang indah. Kondisi ini merupakan modal untuk mengembangkan daerah Lhoong sebagai kawasan wisata, pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Namun saat ini, tempat-tempat wisata terutama wilayah pantai telah rusak akibat tsunami, sementara untuk kawasan wisata dataran tinggi belum dikembangkan. Sejauh ini belum ada ajuan atau proposal dari masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata, sehingga Kerangka Acuan (TOR) ini menjadi fasilitas sebagai proposal yang diajukan oleh masyarakat. Kerangka Acuan pengembangakan sektor rekreasi dan pariwisata dapat dilihat pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Penduduk Lhoong akan mempunyai dukungan mata pencaharian yang terkait dengan bidang pariwisata dan rekreasi. MATA PENCAHARIAN 9 PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Respon dari kondisi setelah tsunami telah membawa pada permintaan barang dan jasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seperti halnya perubahan ekonomi di tingkat regional dan nasional. Banyak masyarakat tertarik pada bidang distribusi barang dan pasar dengan usaha pribadi kecil dan menengah .Tapi belum bisa diwujudkan karena kurangnya modal dan kurangnya pengetahuan tentang pasar. Kerangka Acuan (TOR) dapat dilihat pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Untuk memperbaiki pendapatan masyarakat.


35


INFRASTRUKTUR SOSIAL MATA PENCAHARIAN 10 REKONSTRUKSI FASILITAS PENDIDIKAN Kegiatan yang direkomendasikan ini bertujuan untuk mendanai pembangunan taman kanak-kanak di desa Blangmee dan Seungko Mulat. Berdasarkan informasi dari laporan Dinas kesehatan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan, tidak ada NGO atau institusi lain yang terlibat dalam pembangunan kedua TK ini. Nilai potensi mendatang: Untuk meningkatkan mutu pendidikan anak melalui pembangunan fasilitas TK yang permanen. MATA PENCAHARIAN 11 MEMBANGUN KAPASITAS DI BIDANG PENDIDIKAN Kebanyakan guru membutuhkan pelatihan keterampilan lebih lanjut. Program Pengembangan Kapasitas di Bidang Pendidikan ini mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi penghalang bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kecamatan merupakan bagian dari sistem pendidikan dalam struktur provinsi maupun diatasnya, oleh karena itu study ini direkomendasikan untuk tingkat provinsi. Kerangka Acuan dalam bidang ini dapat dilihat pada Appendix E. Nilai potensi mendatang: Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru. MATA PENCAHARIAN 12 REKONSTRUKSI FASILITAS KESEHATAN Kegiatan yang direkomendasikan ini bertujuan untuk mendanai pembangunan Puskesmas pembantu di Mukim Blangmee yang mencakup 6 desa. Sebelum tsunami, keenam desa ini hanya memiliki satu poliklinik bidan desa (Polindes). Masyarakat membutuhkan sebuah bangunan permanen. Peralatan medis yang sesuai dan staff kesehatan perlu disediakan oleh Dinas Kesehatan. Nilai potensi mendatang: Untuk menyediakan layanan medis yang permanen dan berkesinambungan bagi masyarakat desa Mukim Blangmee. MATA PENCAHARIAN 13 MEMBANGUN KAPASITAS DI BIDANG KESEHATAN Aktifitas yang direkomendasikan akan mensurvei dan menginventaris kapasitas di sektor kesehatan. Ada kebutuhan untuk mendukung pembangunaan berkelanjutan, aksesibilitas, dan sistem pelayan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kerangka Acuan dapat dilihat pada Appendix E, dan direkomendasikan untuk tingkat provinsi. Nilai potensi mendatang: Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di kecamatan.


36


4.3.4

Proposal ProyekPenerima Manfaat Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Estimasi Biaya Rp. (M) Pengkajian Lingkungan Status Program

ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Referensi

Kegiatan Ekonomi / Infrastruktur LH/ LIV.1 Rehabilitasi area sawah dan persiapan untuk penanaman kembali Glee Breuk, Kareung, Gapuy, Paroy Village Timbunan sedimen (endapan) dan reruntuhan tsunami Kurangnya input; mis. Bibit dan pupuk Lahan kering yang ada kurang difungsikan karena kurangnya input, seperti: a) Bibit Bibit pohon Peralatan Pupuk Pemagaran Para petani 200 ha area kebun mengalami kerusakan sedang hingga parah Masyarakat/ Pemerintah lokal BRR / ADBETESP (Pertanian) / Dinas Perkebunan 1700 Tidak diperlukan Para petani di 4 desa 55 ha Masyarakat BRR / ADBETESP (Pertanian) 300 Tidak diperlukan Direkomendasikan dalam pendanaan 2007 Diskusi dengan Dinas Pertanian dan BRR Direkomendasikan dalam pendanaan 2007 Diskusi dengan Dinas Pertanian dan BRR Investigasi dibutuhkan untuk menentukan penerima manfaat dan lokasi yang tepat

LH/ LIV.2

Usulan peremajaan / perbaikan kebun

Daerah yang terkena tsunami; 13 desa


37


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat BRR / ADBETESP (Pertanian) / Dinas Peternakan dan Hewan

Estimasi Biaya Rp. (M) 1400


Status Program

Referensi

LH/ LIV.3

Penyediaan hewan ternak

3 desa per mukim

Sebagian besar hewan ternak hilang. Kurangya input produksi untuk memulai usaha mereka. Kurangnya sumber pendapatan

12 kelompok peternak (30 rumah tangga/ kelompok)

20 unggas per rumah tangga 2 hewan kecil per rumah tangga 1 hewan besar per rumah tangga

Tidak diperlukan

LH/ LIV.4

Pelatihan pertanian

semua desa (28)

Tingkat kemampuan petani padi dan kebun yang rendah Pengetahuan tentang pemasaran dan usaha/bisnis masih rendah

Kelompok petani di semua desa

Badan Penyuluh Pertanian BRR / ADBETESP (Perikanan) / Dinas Perikanan dan Kelautan

Belum ditentukan

Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia)

Direkomenda sikan dalam pendanaan 2007 Diskusi dengan Dinas Pertanian dan BRR Investigasi dibutuhkan untuk menentukan penerima manfaatdan lokasi yang tepat Diperlukan studi kelayakan Fase II

Lihat tor 1 di Appendix E


38


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat BRR / ADBETESP (Perikanan) / Dinas Perikanan dan Kelautan

Estimasi Biaya Rp. (M) Belum ditentukan


Status Program

Referensi

LH/ LIV.5

Penyediaan kapal besar dan peralatan untuk perikanan laut

Cundien, Biriek, dan Saney

Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap rekonstruksi kapal besar karena mundurnya industri perikanan di pantai timur Sumatra Rendahnya pengetahuan dalam pemasaran dan bisnis / usaha

Koperasi nelayan

Diperlukan studi kelayakan Fase II


LH/ LIV.6

Pengembanga n kapasitas nelayan

Cundien, Biriek, dan Saney

Nelayan di Kecamatan Lhoong

Pelatihan diberikan untuk 160 nelayan

Masyarakat / ADB ETESP SP/EM BRR / Dinas Perikanan dan Kelautan / NGO / ADB ETESP Perikanan

Belum ditentukan




39


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat / ADB ETESP SP/EM BRR / Dinas Perikanan dan Kelautan / ADB ETESP (perikanan)



Status Program

Referensi

LH/ LIV.7

Rehabilitasi Tambak

Pasie, Pudeng, Saney, Meunasah Krueng Kala, Biriek, Cundien

Daerah tambak masih ditutupi dengan reruntuhan tsunami dan endapan terutama di daerah Pasie dan Pudeng (65% area tambak yang terdapat di kedua desa) Daerah wisata pantai rusak akibat tsunami. Potensi pariwisata di pegunungan belum dikembangkan Sektor usaha kecil / menengah kurang berkembang, baik dalam hal pelayanan maupun barang

Petani tambak

40 ha



LH/ LIV.8

Rekreasi dan pariwisata

Paroy, Meunasah Krueng Kala, Meunasah Lhok

Masyarakat di Kecamatan Lhoong

4 daerah wisata

Masyarakat / Pemerintah Lokal Donor, BRR, Pribadi

Belum ditentukan

Pengkajian Lingkungan Awal / IEE (ADB) dan UKL/UPL (Pemerintah Indonesia)



LH/ LIV.9

Pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah

Kecamatan Lhoong

Masyarakat di Kecamatan Lhoong

Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) / BRR / NGO

Belum ditentukan

Tidak diperlukan




40


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat




Status Program

Referensi

Pendidikan LH/ LIV.10 Pembangunan Taman KanakKanak (TK) Blangmee dan Seungko Mulat Ketiadaan TK permanen. Semua masyarakat 2 unit di 2 desa Masyarakat / ADB-ETESP SP/EM BRR/ UNICEF / Dinas Pendidikan 200 Direkomenda sikan dalam pendanaan 2007 Perlu didiskusikan dengan Dinas Pendidikan dan BRR Diperlukan studi kelayakan Fase II

LH/ LIV.11

Pengembangan kapasitas bidang pendidikan

Semua sekolah

Dana dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan guru

Murid-murid di semua sekolah

Masyarakat / pemangku kebijakan pendidikan di Lhoong UNICEF / BRR / Dinas Pendidikan / NGO

Belum ditentukan


Kesehatan LH/ LIV.12 Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Mukim Blangmee Kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat Semua masyarakat 1 unit (sesuai dengan persyaratan standar) ADB-ETESP SP/EM / Masyarakat BRR / Donor / Dinas Kesehatan (Health Office) 200 Direkomenda sikan dalam pendanaan 2007 Diskusi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan dan BRR


41


ID

Proyek

Lokasi

Permasalahan

Penerima Manfaat

Diusulkan oleh Luas/ Unit Alternatif Sumber Pendanaan Masyarakat BRR / Donor / NGO / Unicef / Dinas Kesehatan



Status Program

Referensi

LH/ LIV.13

Pengembangan kapasitas bidang Kesehatan

Semua desa

Kurangnya dana untuk pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam bidang administrasi, manajemen dan kemampuan klinikal staff

Staff kesehatan di semua tingkatan




42


5.

Pengelolaan Lingkungan

Lihat Peta: LH EnM/5 di Appendix E. 5.1 Pengantar Hubungan internal antara (i) rehabilitasi mata pencaharian, berhubungan dengan pemukiman (ii) infrastruktur dan (iii) lingkungan sangat jelas. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dampak dari proyek-proyek di tiga sektor saat mengidentifikasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek di tiap kategori. 5.1.1 Gambaran Lokasi Kecamatan Lhoong berjarak 50 km dari Banda Aceh dan memiliki garis panta

kapbah aceh besar

Documents

Transcript of kapbah aceh besar