7/29/2019 Karut Marut Demokrasi

1/4

Karut marut demokrasi

Oleh mochtar naim

Almarhum Harry J Benda, profesor ilmu politik di Yale University, ketika saya menjadi peserta

mahasiswa-peserta dalam kuliahnya tentang Sejarah Perpolitikan di Indonesia, di universitastersebut pada penghujung 1950-an, secara datar mengatakan bahwa di Indonesia pada dasarnya

tidak ada dan tidak dikenal yang namanya demokrasi seperti yang dikenal di dunia barat.

Di Indonesia, sejak semula sampai era kolonial dan era pra kemerdekaan, malah tak ada dan tak

dikenal yang namanya hak asasi manusia dengan segala ranting dan ranggas parafernalianya dalam

sistem dan struktur pemerintahan, kemasyarakatan, dan kebudayaan mereka. Yang ada ialah

feodalisme yang bersifat absolut, etatik, sentripetal, nepotik, bahkan despotik:kekayaan negara yang

kaya raya ini hanya dikuasai dan dinikmati oleh kelompok kecil triumvirat , yaitu kerja sama

himpunan penguasa politik sipil dan militer yang pribumi, yang berkolaborasi dengan penguasa

ekonomi, industri, dan perdagangan yang konglomerat nonpri dan kapitalis imperialis multinasional.

Di Jawa, yang sejak dulu juga telah jadi pusat jala dari jaringan politik dan budaya yang menguasai

Nusantara ini, yang namanya ratu atau raja itu, simbol-simbol feodalisme dengan segala embel-

embelnya itu bahkan dicantumkan dalam julukan gelar kebesaran dari rajanya yang tidak hanya

mencerminkan kekuasaan yang absolut dalam urusan mundane-keduniaan hamengku buwono,

tetapi juga sakral-keagamaan sayyidin panoto gomo, yang karenanya juga menguasai seluruh

kekayaan bumi dan dan alam serta sekalian rakyatnya yang statusnya adalah sebagai abdi atau

hamba sahaya raja.

Hubungan antara abdi dan raja adalah hubungan hierarkis-vertikal dan top-down, sementara

kepuasan tertinggi dari seseorang abdi adalah kalau dia dapat mencium kaki ratu, kiasan ataupun

nyata bagi sebuah pengabdian.

Pola M dan J

Di luar Jawa yang budayanya berpola M (Melayu)-sementara Jawa berpola J (Jawa)-, relatif

mengenal demokrasi tetapi tidak secara individual egosentrik seperti di Barat, tetapi komunal-

kolektif-sentrifugal. Karena itu, hak asasi manusia tidak juga dikenal secara individual egosentrik,

tetapi komunal-kolektif sentrifugal. Arti harfiah rakyat itu sendiri tidak individual-egosentrik, tetapi

komunal-kolektif-sentrifugal itu.

Sifat ideal raja, meskipun berkuasa, adalah raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.

Jadinya, populis, tidak absolut. Yang diutamakan adalah rightnan benar, bukan mightnan kuat,

kekuasaan karena right is might. Dalam demokrasi di Barat dan dalam demokrasi di dunia

perpolitikan di Indonesia yang mencontoh ke Barat sekarang ini might is right. Ujung-ujungnya

semua ditentukan kekuasaan yang dapat dibeli dengan uang. Budaya material pada gilirannya juga

menganakkan watak yang permisif dan koruptif sehingga nyaris tak ada yang tak mungkin.

Varian budaya M kebetulan memadu secara sintetis antara budaya adat yang sifatnya lokal dan

regional, di samping komunal-kolektif-sentrifugal, dengan unsur syariah dari teologi Islam dengan

adagium ABS-SBK adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Varian budaya M mnempatkan

7/29/2019 Karut Marut Demokrasi

2/4

adat di bawah supremasi syarak juga dengan patokan adagium : yang baik dari mana pun datangnya

dipakai, yang buruk dari manapun pula datangnya dibuang.

Budaya M yang sintetik-universal ini juga dipakai di seluruh dunia Melayu yang mencakup Malaysia

di Semenanjung; Patani di Siam; Serawak, Brunei, dan Sabah di Borneo; dan Moro dii Filipina. Di

Indonesia sendiri kajian budaya M terimpit oleh varian budaya J karena kalah dalam persaingan

hegemoni dan kalah kuat.

Varian Budaya J di Jawa, kendati secara etnografis adalah juga etnik Melayu, orientasi budayanya

adalah sinkretik, bukan sintetik seperti di kawasan budaya M di luar Jawa itu. Dalam varian budaya J,

adagium yang berlaku adalah sadaya agami sami kemawon, semua agama sama baik dan sama

benarnya. Demikian juga unsur budaya lainnya yang diperlakukan sebagai sama dan setara. Karena

itu, silahkan pilih dan tak masalah kalau kawin-mawin antaragama dalam satu trah atau keluarga

yang sama.

Secara bernegara, karena semua agama diakui sebagai setara, maka aspirasi kelompok Islam,kendati mayoritas, dan Islam sendiri mengharuskan umatnya melaksanakan syariat Islam secara

bermasyarakat dan bernegara. Demi kesatuan dan persatuan bangsa, tidak boleh mendirikan negara

Islam atau menjadikan syariat untuk juga berlaku secara bernegara walau hanya khusus untuk umat

Islam (ingat nasib Jakarta Charter). Yang muncul dan mendapat tempat di lingkungan penguasa

adalah kelompok liberal multikultural yang menolak konsep negara Islam dan menyatakan Pancasila

adalah final.

Citra sinkretisme

Citra sinkretisme budaya J inilah yang jadi tipe ideal sekaligus idealisme kenegaraan yang terpantul

dalam filosofi NKRI: Pancasila, yang memang berada di bawah atmosfer naungan budaya J atau

Kejawen. Kendati sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tak hanya Islam sebagai

agama yang murni berketuhanan Yang Maha Esa yang diakui negara, tapi semua agama.

Pada zaman Orde Lama, yang menolak adanya Tuhan pun, seperti komunisme yang ateis, dibolehkan

dan diberi hak dan peluang yang sama untuk eksis dan berkegiatan seperti yang lain. Sederhana

alasannya: presiden pada waktu itu tak mau menunggang kuda berkaki tiga. Yang keempatnya

adalah PKI dengan komunismenya itu.

Walau pada masa persiapan dan awal kemerdekaan aspirasi budaya M yang relatif demokratis cukup

santer dan menjiwai demokrasi yang diperjuangkan di awal kemerdekaan, begitu sistem politik di

NKRI ini berpindah tangan pada era orde lama ke tangan proklamatorpendiri Republik itu sendiri,

untuk menjadi presiden seumur hidup dengan kekuasaan absolut tak terbatas, jadi Pemimpin Besar

Revolusi, Bapak Bangsa, dan seterusnyamaka demokrasi seperti yang dicita-citakan itu pun sirna,

hablur, dan meleleh.

Yang terjadi, penjungkirbalikkan demokrasi yang masih berupa bibit muda yang dicangkokkan dari

luar itu. Pada zaman orde lama dibabat dan sistem kekuasaan dikembalikan ke cara semula yang

diwarisi dari nenek moyan yang feodal-etatik-sentripetal-sinkretik dan nepotik itu.

Kendati istilah teknis-yuridis-formal yang dipakai tetap sama seperti yang dipakai di negarademokrasi maju dan modern, baik di bidang eksekutif, legislatif,yudikatif, dan alat kelengkapan

7/29/2019 Karut Marut Demokrasi

3/4

formal kenegaraan lainnya, hanya botolnya yang baru. Anggur tua tadi dimasukkan ke dalam botol

baru sehingga yang tua sudah kadaluwarsa dan tidak lagi terpakai dimana-mana, itu yang terpakai

dan berlanjut di NKRI ini.

Ada yang sudah berubah?

Kecuali istilah dan jargon yang dipakai baru itu, adakah secara fundamental yang sudah berubah di

NKRI, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya dari perjalanan sejarah bangsa dan tanah air

yang sudah panjang ke belakang itu?

Jawabnya, secara teknis tentu saja ada. Kita termasuk suku bangsa di dunia ini yang ikut menikmati

kecanggihan sains dan teknologi sehingga kita ikut menikmati manfaat kemajuan sains dan teknologi

yang luar biasa itu. Namun, kitakah atau mereka yang membikinnya? Kita ternyata hanyalah suku

bangsa yang lebih suka membeli barang jadi daripada membikin sendiri. Kita lebih suka menerima

daripada memberi. Dan kita adalah pangsa pasar yang besar dengan 240-an juta penduduk, tetapi

kita pula yang lebih suka membeli barang jadi daripada membikin sendiri.

Mungkin karena faktor geografis, karena iklim atau zona khatulistiwa yang tongkat ditanam pun bisa

tumbuh subur, unsur budaya malas dan segan berjerih payah ada di sana. Dengan tanahnya yang

subur, udaranya yang berawan, dan langitnya yang suka menurunkan hujan, dengan iklim tropis,

Indonesia telah menjadi incaran dunia kapitalis Barat dan Timur untuk menguasainya dari sekian

abad yang lalu sampai hari ini.

Dengan menguasai ekonomi sekaligus sumber daya alamnya, dari hulu sampai ke muara, di darat,

laut , dan udara, penguasaan politik ,sosial, dan budaya menjadi menurun.itu yang persis para

kapitalis-imperialis mancanegara lakukan. Dari dulu sejak zaman para penjajah dari BaratPortugis,

Spanyol, Inggris, Belandadan secara tak langsung juga Amerika, Jepang, Korea, China sekarang

lakukan.malah, Indonesia sekarang ini telah masuk ke dalam kawasan emporium ekonomi China,

yang dari sono semua dikendalikan.

Pertanyaannya, sekali lagi, apa yang telah berubah? Yang jelas kita tetap jadi objek, bukan subjek.

Kita dikendalikan, bukan mengendalikan. Kita diatur, bukan mengatur diri sendiri. Kemerdekaan kita

karenanya adalah kemerdekaan semu. Kelihatannnya merdeka, tapi tidak atau belum merdeka

walau sudah 67 tahun merdeka. Boleh dikatakan di semua bidang kehidupan! Demokrasi yang kita

bangga-banggakan itu adalah juga demokrasi semu,pseudo democracy. Kelihatannya seperti kita

yang mengelola sendiri, sementara kita dikelolakan atau dikendalikan. Makanya, pemilu yang juga

kita lakukan setiap kali sebagai syarat berdemokrasi kita hanya membuang duit yang hasil bersihnya

kembali ke tangan kelompok triumvirat tadi.

Yang rakyat? Hanya datang sebentar ke kotak suara, membawa jari bertinta pulang, dan lalu

mengulangnya kembali sekali lima tahun. Selebihnya tinggal urusan mereka para wakil rakyat yang

terhormat yang lolos terpilih dan bermain demokrasi seperti yang diinginkan oleh kelompok

triumvirat yang bekerja sama menjalankan roda kendali negara ini di semua bidang kegiatan dan

kehidupan.

Yang rakyat? Tetaplah tinggal jadi rakyat yang dikendalikan dan hidup seperti sediakala yang dibalut

kemiskinan dan keterbelakangan seperti selama ini. Dengan ukuran perhitungan Bank Dunia bahwa

mereka yang tergolong ke dalam penduduk miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 2

7/29/2019 Karut Marut Demokrasi

4/4

Dollar AS (Rp20.000) per hari, maka lebih dari separuh penduduk Indonesia yang 240-an juta itu

masih tergolong ke dalam penduduk miskin. Statistik kemiskinan di Asia Tenggara menunjukkan

bahwa rakyat Indonesia tergolong ke dalam kelompok penduduk yang termiskin.

Demokrasi yang artinya adalah kekuasaan di tangan rakyat, tetapi yang terjadi adalah bahwa

kekuasaan itu ada di tangan kelompok triumvirat yang bekerja sama secara hangat dan saling

menguntungkan. Dan mereka itu, sekali lagi, adalah : (1) para penguasa negara, sipil maupun

miliiter, di pusat sampai ke daerah, yang etnik pribumi; (2) para konglomerat China yang merupakan

0,8 persen penduduk tetapi menguasai 80 % kekayaan nasional, yang menguasai jalur ekonomi dari

hulu sampai ke muara, di darat, laut, dan udara; (3) para kapitalis multunasional yang menguasai

sumber daya alam Indonesia yang tersembunyi di bawah permukaan bumi persada dan di atasnya.

Ketiga kelompok triumvirat yang bekerja sama secara erat dan mesra inilah yang menggelindingkan

ekonomi Indonesia dan yang memungkinkan yang lain-lain juga berjalan.

Yang rakyat? Yang rakyat menunggu godot yang tak kunjung keluar dari persembunyiannya untukterhindar dari malapetaka berkepanjangan yang tidak diinginkan.

Diketik ulang dari artikel kompas, Jumat 30 November 2012