KATA PENGANTAR - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/merauke full.pdf · (bebas...
Transcript of KATA PENGANTAR - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/merauke full.pdf · (bebas...
i
KATA PENGANTAR
Rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun
2015 - 2019 dengan baik dan lancar.
Penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 yang telah kami buat merupakan gambaran
singkat terhadap seluruh kegiatan baik administrasi maupun operasional yang telah
yang telah kami laksanakan selama Tahun 2015 - 2019.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 yang kami susun jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan dalam
penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019.
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh staf Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke sebagai tim penyusun dan semua pihak yang telah
memberikan kontribusinya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Rencana Strategis Operasional dengan baik dan lancar.
Merauke, Januari 2015 Kepala SKP Kelas I Merauke, Muhammad Musdar, S.IP., MM NIP. 19620907 198303 1 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... iii
1 Pendahuluan ................................................................................. 1
2 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3
2.1 Maksud ........................................................................................... 3
2.2 Tujuan ............................................................................................. 3
3 Profil Unit Pelaksana Teknis 4
3.1 Kabupaten Merauke ........................................................................ 5
3.2 Kabupaten Boven Digoel ................................................................ 6
3.3 Kabupaten Mappi ............................................................................ 7
4 Permasalahan ................................................................................. 11
4.1 Operasional ..................................................................................... 12
4.2 Non Operasional ............................................................................. 13
5 Analisa SWOT : Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses),
Peluang (Oppurtunities), dan Tantangan (Threats) .............................
14
5.1 Kekuatan (Strengths) ...................................................................... 14
5.2 Kelemahan (Weaknesses) ............................................................. 15
5.3 Peluang (Oppurtunities) .................................................................. 17
5.4 Tantangan (Threats) ....................................................................... 17
6 Rencana Kerja 2015 - 2019 ............................................................ 18
6.1 Penguatan Kelembagaan ............................................................... 18
6.2 Penguatan SDM .............................................................................. 22
6.3 Pengembangan Infrastruktur / Sarana / Prasarana ........................ 23
iii
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
Lampiran : 3 Pilar Karantina Pertanian yang Mendukung Kegiatan Pembangunan
Selama Lima Tahun ke Depan ....................................................................
27
1
RENCANA STRATEGIS OPERASIONAL STASIUN KARANTINA PERTANIAN
TAHUN 2015-2019
1. PENDAHULUAN
Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-
2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019)
akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture
for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak
transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek
demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola
pembangunan.
Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan
cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar
guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan
mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan
paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis
Kementerian Pertanian adalah :(1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan
pangan ; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan subtitusi impor;
(3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4)
peningkatan kesejahteraan petani.
Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu
factor strategis yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan perwujudan
kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu sebagai salah satu unit eselon I di
Kementerian Pertanian sekaligus sebagai pengemban amanah Undang-Undang
No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dalam rangka
strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan
dan tumbuhan dalam perkembangan perencanan dan strategi pembangunan
2
nasional Badan Karantina Pertanian memegang peran besar dan strategis dalam
mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi
gangguan terhadap ketahanan pangan.
Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu
factor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan
kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan
tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan
nilai tambah dan daya saing.
Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut
mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian tak
terkecuali Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke yang merupakan salah
satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karatina Pertanian yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/08
tanggal 3 April 2008 Tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Karantina Pertanian” .
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sebagai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian didaerah yang
mendukung pembangunan pertanian dan berperan serta memberikan
dukungan pada sub sektor tanaman pangan, Hortikultura dan Pekebunan,
serta bidang Peternakan dalam upaya untuk meningkatkan produksi guna
memantapkan ketahanan pangan dan melalui pencegahan masuk dan
tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) ke dan didalam wilayah Negara
Republik Indonesia, khususnya diwilayah Kabupaten Merauke, serta
mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui program
3
sertifikasi kesehatan Tanaman dan Hewan yang akan diekspor dan/atau
diantar pulaukan.
Dalam hal program ketahanan pangan Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Merauke berperan membantu upaya peningkatan produktifitas melalui
perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman Hama Penyakit Hewan
Karantina ( HPHK ) dan Organisme Penggaggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat karantina berperan aktif mendorong
pelaksanaan tugas dan fungsi karantina, lebih lanjut peran karantina semakin
strategis dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian khususnya hewan
dan produk hewan serta komoditas tumbuhan dalam kegiatan ekspor pada era
pasar bebas sekarang ini.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Operasional Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Merauke Tahun 2015 - 2019 ini adalah sebagai
berikut:
2.1. Maksud
a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Staf Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan;
b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk
menetapkan suatu kebijakan/program.
2.2. Tujuan
a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan
skala prioritas pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke dalam
upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan
Karantina Pertanian;
4
b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke;
c. Sebagai bahan dalam rangka evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN);
d. Penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke selama kurun waktu 5 (lima)
tahun anggaran.
3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke adalah salah satu unit
pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Pertanian yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/08
tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Karantina Pertanian.
Berdasarkan Permentan No. 44 /Permentan/OT.140/3/2014 tanggal 22
Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina 2014 menetapkan 3 ( tiga) tempat pemasukan yaitu
Bandara Mopah, Pelabuhan Laut Merauke, dan Pos Lintas Batas Sota (RI-PNG);
4 (empat) tempat pengeluaran yaitu Bandara Mopah,Pelabuhan Laut Merauke,
Asiki (Boven Digeol), dan Pos Lintas Batas Sota (RI-PNG); serta 5 (empat)
tempat pemasukan dan pengeluaran antar area meliputi Bandara Mopah,
Pelabuhan Laut Merauke, Kantor Pos Merauke, Asiki (Kab. Boven Digoel), dan
Bade (Kab. Mappi).
Sampai dengan tahun 2014 wilayah kerja yang efektif melaksanakan
kegiatan operasional ada 4 (empat) wilker yaitu wilker pelabuhan laut Merauke,
Bandara Mopah Merauke, wilker Pos Lintas Batas Sota dan Kantor Pos
5
Merauke, sementara untuk tempat pemasukan dan pengeluaran Asiki (kab.
Boven Digeol) dan Bade (kab. Mappi) belum ditetapkan sebagai wilayah kerja
karena keterbatasan sumberdaya manusia dan jarak tempuh yang sangat jauh,
sarana transfortasi yang hanya dapat ditempuh dengan pesawat, dan kapal laut
sehingga penetapan petugas di wilker dengan pemberdayaan SDM yang sangat
terbatas sangat tidak memungkinkan dan membutuhkan biaya atau anggaran
yang sangat tinggi.
Pada tataran operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
dengan wilayah layanan tiga kabupaten di provinsi papua yakni kabupaten
Merauke, Boven Digoel dan kabupaten Mappi memiliki kekayanaan
keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan yang spesifik.
Berikut disajikan profil wilayah administrative layanan Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke sebagai berikut :
3.1. Kabupaten Merauke
Secara geografis terletak antara 137o-141o Bujur Timur dan 5o-9o Lintang
Selatan dengan luas mencapai hingga 46.791,63 km2 atau 14,67 % dari
keseluruhan wilayah provinsi Papua atau kabupaten terluas di provinsi
Papua dan kabupaten lainnya di Indonesia.
Kabupaten Merauke dibatasi oleh daratan dan lautan, secara geografis
disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boven Digoel dan Mappi,
sebelah timur dengan Negara Papua New Guine disebelah selatan dan
barat dengan laut arafuru. Jika ditinjau menurut kelas ketinggian kabupaten
Merauke merupakan wilayah dataran rendah 0-60 dpl.
Potensi wilayah adalah merupakan sentra pengembangan tanaman
pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kabupaten
Merauke adalah merupakan wilayah yang masih bebas dari beberapa
6
HPHK dan OPTK yang endemik di wilayah lain seperti bebas dari Rabies
(bebas hystoris) , Penyakit layu pembuluh pada tanaman kelapa sawit
(Fusarium oxysporum) yang sudah endemis di Papua New Guinie (PNG)
dan HPHK dan OPTK A2 lainnya.
Kabupaten Merauke adalah penghasil tanaman padi terbesar di provinsi
papua. Pada tahun 2012 produksi padi mencapai 144.946,82 ton dan
selama lima tahun ini produksi terus meningkat dan tahun 2015 kabupaten
merauke mendapat perhatian khusus dari Presiden RI melalui program
Upaya Khusus Percepatan Swasembada Padi,Jagung dan Kedele (UPSUS
Pajale) dengan menggelontorkan dana 42 M untuk pencetakan sawah oleh
TNI – AD.
Sektor lainnya yang sangat potensial adalah Peternakan, Data BPS tahun
2012 tercatat ada 47.976 ekor ternak yang didominasi oleh ternak sapi
sebesar 69,94 %.
3.2. Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Boven Digoel terletak diantara 4o 98’-7o10’ Lintang Selatan dan
139o90’ – 141o Bujur Timur. Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan
Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang di sebelah
utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke, di
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan di sebelah timur
berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Luas wilayah Kabupaten
Boven Digoel mencapai 27.108,29 km2. Seluruh wilayah Kabupaten
Boven Digoel merupakan daerah yang tidak termasuk daerah pesisir dan
juga daerah pegunungan, melainkan daerah yang berbukit-bukit di lokasi
hamparan dengan kemiringan antara 0 sampai 15 derajat dengan potensi
wilayah didominasi oleh sector kehutanan dan perkebunan, tersebar di 20
(dua puluh) distrik.
7
3.3. Kabupaten Mappi Kabupaten Mappi secara geografis terletak antara 139o20’ – 141o BT dan 6o
28’- 6o 4’ LS dan memiliki luas wilayah 23.178,44 km2 dengan Kepi
sebagai ibukota kabupaten. Wilayahnya berbatasan dengan kabupaten
Asmat disebelah utara; kabupaten Merauke disebelah selatan; laut Arafura
dan kabupaten Asmat disebelah Barat; dan kabupaten Boven Digoel
disebelah Timur.
Komoditi unggulan kabupaten Mappi yaitu sektor pertanian dan jasa yang
tersebar di 137 Desa dan 15 Kecamatan. Komoditi unggulan sektor
pertanian terdiri dari subsector perkebunan dengan komoditi kakao, kelapa,
cengkeh dan jambu mente; subsector tanaman pangan berupa komoditi
jagung dan ubi kayu; subsector jasa pariwisata yaitu wisata alam dan
budaya.
Sebagai sarana penunjang perekonomian, di wilayah ini tersedia 3 bandar
udara domestik dan pelabuhan sungai yang disinggahi kapal domestik dan
ekspor.
Wilayah layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke berbatasan
langsung dengan Negara Papua New Guinie (PNG) yakni kabupaten
Merauke dan kabupaten Boven Digoel.
Secara fisik, kondisi wilayah perbatasan ini bergunung-gunung dan sulit
diditembus dengan sarana transfortasi biasa atau kendaraan roda-4, kondisi
masyarakat di wilayah perbatasan sebagian besar masih miskin dengan
kesejahteraan rendah, tertinggal dan kurang mendapat perhatian dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan secara umum tidak jauh berbeda
dengan kondisi masyarakat di Papua New Guinie.
Wilayah perbatasan papua memiliki sumberdaya alam yang sangat
besar, yakni berupa hutan konversi, hutang lindung dan taman nasional, terdapat
8
sumber daya air yang cukup besar berupa sungai-sungai, serta kaya dengan
kandungan mineral dan logam seperti tembaga dan emas.
Vegetasi tanaman dan karakteristik sumber daya alam yang ada
diperbatasan relatif serupa antara kedua Negara, kecuali telah dilaporkan
penyakit lethal yellowing pada tanaman kelapa sawit sudah endemis di Negara
PNG dan merupakan media pembawa OPTK kategori A1.
Wilayah layanan SKP Kelas I Merauke relative sangat jauh hanya dapat
dijankau dengan moda transfortasi tertentu yaitu kendaraan roda-4 double
garden, kapal laut dan pesawat udara tipe ATR dengan schedule yang tidak
terjadual karena cuaca yang ekstrim. Wilayah terjauh adalah kabupaten Mappi
dan sekitarnya yang yang memiliki akses transfortasi laut dengan UPT lain
seperti BBKP Surabaya dan SKP Kelas I Ambon seperti Saumlaki - Maluku
Tenggara
Capaian kinerja operasional dalam rangka pencegahan OPTK/HPHK dan
pengawasan keamanan hayati Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
tahun 2014 meliputi pelayanan pemeriksaan terhadap komoditas pertanian
(hewan dan tumbuhan) atas pemasukan (impor), pengeluaran (ekspor) dan antar
area (domestik masuk/domestik keluar).
Berdasarkan data operasional frekuensi kegiatan tindakan karantina
pertanian tahun 2014 didominasi oleh tindakan pemeriksaan karantina antar
area untuk komoditas Hewan, Bahan Asal Hewan, Hasil Bahan Asal Hewan,
Benda Lain maupun Tanaman Hidup dan Benih, Hasil Tanaman Hidup Bukan
Benih, Hasil Tanaman Mati yang Telah Diolah/Tidak Diolah yaitu Domestik
Keluar 2.255 kali, Domestik Masuk 705 kali, Ekspor dan Impor NIHIL untuk
komoditas hewan dan Domestik Keluar 1.307 kali,Domestik Masuk 428 kali,
Impor NIHIL dan Ekspor 76 kali untuk komoditas tumbuhan.
9
Terkait dengan kegiatan operasional di wilayah kerja Sota (Pos Lintas
Batas) antara RI-PNG belum dapat dilaksanakan, karena media pembawa
masih merupakan barang tentengan yang bersifat barter komoditi untuk
keperluan konsumsi masyarakat setempat dan sangat tradisional. Untuk
sementara Petugas Karantina hanya melakukan pencatatan jenis komoditi,
jumlah dan frekuensi yang dibawa oleh pelintas batas baik dari PNG ke
Indonesia dan sebaliknya.
Aktifitas pelintas batas tidak didukung infrastruktur kedua belah pihak
meskipun pihak Republik Indonesia sudah melengkapi kantor Samsat, CIQS (
custom, Imigration, Quaratine dan Security) namun di pihak Papua New Guine
tidak dilengkapi sama sekali atau masih hutan dengan sarana jalan stapak yang
hanya dapat dilewati dengan sepeda ontel atau sepeda motor. Adapun komoditi
yang di bawa pelintas batas seperti beras, daging rusa, buah pinang dengan
skala kecil untuk konsumsi.
Sebagai gambaran, berikut dalam bentuk grafik frekuensi kegiatan
tindakan karantina hewan/tumbuhan atas impor, ekspor, domestik masuk dan
domestik keluar tahun anggaran 2014 pada gambar 1.
Gambar 3. Trend PelaksanaanTindakanKarantinaBerdasarkanFrekuensi 2014
0
500
1000
1500
2000
2500
I E DM DK
tumbuhan
hewan
10
Masih adanya tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak dijaga di
wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke di barengi dengan
meningkatnya frekuensi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK serta didukung
dengan moda transportasi yang beragam dan frekuensi kedatangan dan
keberangkatan yang relatif tinggi, merupakan peluang besar masuk dan
tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu diperlukan
peningkatan pengawasan dan pemeriksaan lalulintas media pembawa HPHK
dan OPTK.
Ancaman terhadap penyakit rabies masih menjadi perhatian yang besar
dari SKP Kelas I Merauke dan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke
mengingat banyaknya tempat pemasukan dan pengeluaran yang belum terjaga
oleh petugas karantina. Untuk lebih mempertegas peraturan tentang lalu lintas
Hewan Penular Rabies (HPR) maka telah disyahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang
Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke wilayah Kabupaten Merauke.
Peraturan ini merupakan dukungan dari Pemda Merauke dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina dalam upaya mempertahankan
Kabupaten Merauke bebas dari penyakit Rabies.
Sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Merauke tahun 2014 melaksanakan
kegiatan/program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati.
Indikator kinerja utama program adalah sebagai berikut :
a. Efektifitas pengendalian risiko masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan;
b. Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu;
c. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.
11
Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di Indonesia,
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke senantiasa melakukan
pembenahan secara internal maupun eksternal seperti kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka optimalisasi tupoksi. Adapun jenis kegiatan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan
keamanan hayati meliputi :
a. Sertifikasi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewan;
b. Sertifikasi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;
c. Pemantauan penyebaran dan Koleksi HPHK/OPTK
d. Pengawasan dan penindakan serta koordinasi pelayanan
e. Operasional perkantoran.
Terkait dengan HPHK dan OPTK, wilayah layanan Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke masih bebas dari beberapa HPHK dan OPTK yang
saat ini dilaporkan sudah endemis di daerah lain dalam Wilayah Republik
Indonesia, seperti : (1) HPHK Rabies, papua masih bebas historis sementara
Saumlaki (Provinsi Maluku) merupakan wilayah endemis rabies; (2) Wilayah
layanan SKP Kelas I Merauke masih bebas dari AI (flu burung) sementara
kebutuhan DOC untuk pengembangan peternakan sangat banyak dengan
daerah asal Makassar dan Jaya Pura;(3) Provinsi Papua masih bebas dari
penyakit darah pada tanaman pisang sementara Merauke adalah sentra
pengembangan tanaman pisang metode kultur jaringan yang diimportasi dari
Jakarta.
4. PERMASALAHAN
Sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di wilayah,
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke tidak terlepas dari beberapa
permasalahan yang bisa menjadi hambatan dalam memberikan dukungan
terhadap pencapaian visi dan misi Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut :
12
4.1. Operasional Wilayah layanan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke yang
terdiri dari kabupaten Merauke, Boven Digoel dan kabupaten Mappi
masih bebas dari beberapa HPHK dan OPTK yang strategis seperti
Rabies, AI, dan Penyakit Darah pada tanaman pisang dll.
Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah layanan yang
hanya dapat dijangkau melalui pesawat udara dengan schedule yang
tidak tetap.
Banyaknya tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak
ditetapkan di sepanjang garis batas antar Negara (RI-PNG) dan
sepanjang sungai Digoel yang disinggahi kapal dari Surabaya,
Makassar dan Propinsi Maluku.
Sertifikasi terhadap pemasukan media pembawa HPHK dan OPTK
dari PNG tidak dapat ditindaklanjuti dengan pelepasan karena tidak
dilengkapi dengan sertifikat Negara asal yang dibawa oleh pelintas
batas tradisonal;
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke belum memiliki petugas
pengambil contoh yang tersertifikasi;
Alokasi anggaran untuk pemantauan HPHK dan OPTK tidak dapat
diestimasi karena wilayah layanan pemantauan hanya dapat dilalui
dengan pesawat udara yang tidak terjadual;
Penempatan petugas di wilayah kerja Bade belum dapat dilaksanakan
karena keterbatasan SDM;
Pelabuhan Asiki sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran antar
area sesuai dengan permentan nomor: 44/Permentan/OT.140/3/2014
dipandang tidak tepat karena pelabuhan Asiki adalah pelabuhan
perusahaan (PT.Korindo Abadi) sehingga Permentan tersebut perlu
direvisi;
Adanya Perda yang mengatur tentang lalu lintas media pembawa
HPHK yang tidak sinergi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
1992 sehingga terkesan Perda mengalahkan Undang-Undang.
13
Koordinasi dengan instansi terkait masih perlu di tingkatkan yakni, TNI,
Polri, Dinas Peternakan,Dinas Pertanian, KSDA, Badan Nasional
Pengelola Perbatasan;
Laboratorium SKP Kelas I Merauke belum terakreditasi sesuai ISO-
17025/2008
4.2. Non Operasional Pembangunan kantor di Bade belum dapat dilaksanakan, sementara
tanah sudah ada dan merupakan asset SKP Kelas I Merauke;
Jaringan internet kurang mendukung sehingga implementasi sistem
informasi E-Plaq dan E-Qvet tidak optimal;
Daya terpasang PLN (listrik) mash masih kurang sehingga operasional
laboratorium tidak dapat di maksimalkan;
Kantor wilker Pelabuhan Laut Merauke statusnya pinjam pakai milik
PT. Pelindo sehingga tidak memungkinkan untuk penerapan SPP
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik;
Bangunan kantor Wilker Bandara Mopah diatas tanah Bandara
Mopah perlu di Renovasi;
Jumlah SDM masih kurang;
Masih ada petugas yang rangkap jabatan (fungsional mengerjakan
BMN);
Kompetensi SDM terkait teknis maupun non teknis masih perlu
ditingkatkan dengan cara magang, in house training dll;
Kendaraan khusus operasional (double gardan) tidak ada sehingga
kegiatan untuk mengawasan karantina ditempat yang tidak ditetapkan
tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
Genset kapasitas besar belum ada;
Alat Laboratorium belum memadai termasuk alat laboratorium untuk uji
cepat di wilayah kerja;
14
5. Analisa SWOT : Kekuatan ( Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Oppurtunities), dan Tantangan (Threats). 5.1. Kekuatan (Strenghts)
Karantina merupakan salah satu dari 3 unsur teknis (CIQ)
berdasarkan ketentuan international (Annex IX) bertanggung jawab dan
mempunyai kewenangan ditempat pemasukan dan pengeluaran suatu
Negara;
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Permentan, Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Merauke mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan
keamanan hayati;
Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/3/14
menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran yang merupakan
tanggung jawab Badan Karantina Pertanian/ Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke;
Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam
operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan
Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklat/ Juknis dan
Manual
Badan Karantina Pertanian memiliki MoU dengan Kepolisian RI Nomor
Badan Karantina Pertanian memiliki MoU Tentara Nasional Angkatan
Darat : No.6450/HK.230/L/07/2015 No.Kerma/12/VII/2015
Sudah memperoleh Sertifikat SNI-ISO 9001/2008 ruang lingkup Jasa
Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan
Memiliki SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan
dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari Tenaga
Fungsional Karantina Hewan (Medik Veteriner dan Paramedik
Veteriner), Tenaga Fungsional Karantina Tumbuhan (Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhn – POPT), Penyidik, Polsus, dan
Intelejen karantina, Tenaga Administrasi;
15
Kompetensi SDM Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
semakin meningkat;
Memiliki sarana dan prasarana operasional pokok di wilayah kerja yang
mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan
pelayanan karantina;
Komitmen pimpinan dan pegawai SKP Kelas I Merauke untuk
meningkatkan kualitas pelayanan public semakin baik;
Semakin membaiknya mutu sarana dan prasarana untuk peningkatan
kualitas pelayanan public kepada masyarakat;dan
Telah dlaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan public.
5.2. Kelemahan (Weaknesses) Kebijakan teknis operasional yang merupakan tindak lanjut amanah PP
Nomor 82/2000 yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan
ada 10 Pasal sedangkan PP Nomor 14/2002 ada yang belum
ditindaklanjuti dalam bentuk Permentan ada 4 Pasal;
Proses revis UU Nomor 16/1992, pengamatan fungsi terkait keamanan
hayati, tentang pengawasan dan penindakan, penambahan sanksi
masih belum selesai;
Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu
dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan
akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan
Sistem Informasi Tingkat Pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan
dan manajemen Internal;
Data dan pelaporan tingkat UPT - pusat - UPT untuk proses
pengambilan sistem keputusan belum terinteggrasi;
Kemampuan analiasa resiko dibidang karantina hewan masih lemah
dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan
sistem perkarantinaan;
16
Kelembagaan karanntina masih memerlukan penyesuaian terhadap
strategi perlinndungan sumberdaya hayati dan keamanan pangan;
Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem
pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi;dan
Akreditasi laboratorium SNI ISO 17025/2008 masih tahan persiapan TA
2016;
Distribusi pegawai belum memperhitungkan analisis beban kerja;
Perbandingan antara MV dan Paramedik Veteriner serta POPT
terampil dan POPT Ahli tidak proporsional;
Kualias kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan
mengikuti meningkatnya beban kerja operasional dan jumlah wilayah
kerja;
SDM pada umumnya dari luar papua (Jawa, Sulawesi) sehingga selalu
berusaha untuk pindah tugas (mutasi);
Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal;
Bangunan kantor wilker pelabuhan laut Merauke statusnya bangunan
pinjam pakai milik PT. Pelindo;
Bangunan wilker Bandara status tanah pinjam pakai dari Pihak Bandara
Mopah;
Bangunan wilker Bade baru akan dibangun tahun 2016;
Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan
pemanfaatannya karena jaringan internet yang kurang mendukung
terutama di wilker sota dan Bade;
Sarana kantor/meubelair masih kurang akibat kebakaran gedung kantor
pada tgl 6 September 2013;
Penataan halaman kantor masih perlu pembenahan;
Set Generator Listrik kapasitas tinggi belum ada sehingga kalau mati
lampu mengganggu kinerja;
Sarana gedung laboratorium masih dalam gedung UPT Induk; dan
Sarana/alat lab. masih perlu ditingkatkan dari segi kuantitas;
17
Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang
telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal
penerapannya;dan
Alokasi anggaran operasional SKP Kelas I Merauke masih terbatas
5.3. Peluang (Oppurtunities)
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar
negeri;
Kerjasama dengan Universitas Musamus Merauke dalam rangka
pertukaran data hasil penelitian terkait data penyakit hewan maupun
tumbuhan dan pemanfaatan sarana laboratorium kedua belah pihak;
Pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas reptil/satwa liar
berdampak penting pada lingkungan dan kelestarian sumber daya
alam hayati
Pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa produk hewan
berdampak pada kesehatan hewan dan keamanan pangan masyarakat;
Pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa DOC berdampak
pada pengembangan sektor peternakan.
Pemeriksaan terhadap media pembawa ekspor (phytosanitary
certificate) memberikan jaminan bahwa mp yang dikirim bebas OPT
dan dalam rangka akselarasi ekspor;
Pengawasan lalu lintas media pembawa gaharu berdampak penting
pada lingkungan dan kelestarian sumber daya alam hayati;dan
Kerjasama dan koordinasi dengan dinas Peternakan, dinas Pertanian,
TNI-AD TN-AU, TNI-AL, BKSDA, PT. Pelindo, PT. Pos Indonesia,
Bandara Mopah, dan Kantor Otorita Bandara sangat baik.
5.4. Tantangan (Threats)
Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata
mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas;
18
Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknoloi pengolahan pangan
Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai Negara;
Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK.
Adanya oknum petugas yang membawa media pembawa satwa liar/
TSL sekedar untuk dipelihara sendiri;dan
Tidak adanya konsistensi kerjasama dan koordinasi instansi terkait
6. RENCANA KERJA 2015-2019
6.1. Penguatan kelembagaan Kelembagaan diidentikkan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai
panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk
mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama
lain.
Kelembagaan institusional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
berupa Struktur Organisasi, Ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil
Negara merupakan kerangka kelembagaan yang berdasarkan hirarki
organisasi memberikan dukungan dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Badan Karantina
Karantina Pertanian.
Terkecuali penguatan kelembagaan terkait struktur organisasi adalah
kewenangan pusat (Badan Karantina Pertanian) yang mana organisasi
Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke sejak tahun
2008 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, dipimpin oleh Kepala Stasiun
dengan perangkat organisasi sebagai berikut :
Kepala Urusan Tata Usaha;
Kepala Subseksi Pelayanan Operasional;dan
19
Kelompok Jabatan Fungsional Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan.
Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan penguatan
kelembagaan adalah sebagai berikut :
a. Menerapkan Budaya Kerja (culture set) Organisasi yang memiliki budaya kerja kuat akan memperoleh hasil
yang lebih baik, hal ini dikarenakan pada pegawainya telah mengetahui
dan memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana
cara menyelesaikan pekerjaan tersebut, tentunya tidak terlepas dari
nilai budaya kerja pegawai Kementerian Pertanian yang meliputi :
Komitmen; Keteladanan, Profesionalisme; Integritas; dan Disiplin (
Permentan Nomor : 20/Permentan/OT.140/4/2015)
Dalam rangka konsistensi dari penerapan budaya kerja ini Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Merauke melalui pimpinan akan selalu
mengingatkan dan selalu merefresh kembali dalam moment tertentu
seperti pada acara apel,upacara, rapat staf terkait nilai budaya kerja
dan melakukan monitoring dengan metode Indeks Penerapan Nilai
Budaya Kerja (IPNBK) yang dilakukan secara periodik (2015-2019)
b. Implementasi terhadap Standar Pelayanan Publik. Kegiatan lainnya adalah penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
berdasakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan PermenPAN-RB
No. 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Penetapan
dan Penerapan Standard Pelayanan.
Bentuk kegiatannya adalah 1) melakukan renovasi terhadap kantor
pelayanan di wilker Bandara, Wilker Sota, Wilker Bade, dan Kantor
Induk; 2) Secara bertahap akan melengkapi semua fasilitas/komponen
indikator pelayanan; dan 3) Menyelenggarakan Public Hearing apabila
diperlukan.
20
Kegiatan ini akan dilakukan tahun 2015 – 2019 sebagai bentuk
pertanggung jawaban atas Komitmen Kesanggupan yang
ditandatangani oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Merauke di hadapan Kepala Badan Karantina Pertanian disaksikan
oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 19 Nopember 2014
di Jakarta.
c. Penerapan Sistem Pelayanan ISO 9001:2008 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke merupakan salah satu
Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Karantina Pertanian dengan
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan operasional
perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan
hayati hewani dan nabati.
Untuk mendukung tupoksi dan mewujudkan visi misi organisasi,
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke telah mengambil suatu
langkah strategis dengan upaya persiapan menerapkan ISO
9001:2008.
Terkait dengan kegiatan ini, rencana kerja Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Merauke 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tahun 2015 kegiatan persiapan dan penyusunan dokumen mutu,
In-house training SMM/Magang, audit internal dll;
Tahun 2016 Audit Surveilance SMM, kalibrasi alat, in house
training/ magang dan kalibrasi alat dll;
Tahun 2017, Audit perpanjangan sertifikasi, in house
training/magang dll;
Tahun 2018, Audit surveillance SMM, kalibrasi alat, in house
training/magang dll;
Tahun 2019 Audit Perpanjangan sertiikasi, in house
training/magang dll.
d. Akreditasi Laboratorium SNI-ISO 17025:2008
21
Upaya lain dalam rangka peningkatan kelembagaan adalah
meningkatkan kepercayaan stake holder terhadap pemeriksaan
karantina pertanian dan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium
menuju pada Good Laboratory Practice.
Oleh karena itu, maka salah satu rencana kerja Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Merauke adalah kegiatan persipan Akreditasi
laboratorium SNI-ISO 17025:2008. Kegiatan ini dijadual secara
terperinci dengan tahapan sebagai berikut:
Tahun 2016, Persiapan Akreditasi berupa penyusunan Dokumen
Mutu, kegiatan in house training dan magang dalam rangka
peningkatan kompetensi SDM, mengikuti uji Profisiensi
laboratorium, validas metode,kalibrasi, pemutakhiran dokumen,
preassesment dll.
Tahun 2017, Persiapan Akreditasi berupa finalisasi/internalisasi
dokumen mutu, in house training/magang, kalibrasi, Assesment
oleh KAN dll.
Tahun 2018, Laboratorium SKP Kelas I Merauke sudah ter
Akreditasi SNI-ISO 17025:2008, in house training/magang uji
profisiens dalam rangka improvement dalam rangka penambahan
ruang lingkup pengujian
Tahun 2019, Penambahan ruang lingkup pengujian, assessment
oleh KAN, In house training/magang dll.
e. Sosialisasi Karantina Pertanian Rencana kerja lainnya yang tidak terlepas penguatan kelembagaan
adalah sosialisasi dengan subtansi pengenalan karantina pada
masyarakat usia dini, prosedur dan peraturan perundang-undangan
bagi pengguna jasa karantina, masyarakat, pers pada umumnya.
Kegiatan dilaksanakan secara periodik selama 2015-2019 yang
dikemas dengan metode tatap muka ceramah dan diskusi, dialog,
rangkaian kegiatan bulan bakti yang dilaksanakan setiap tanggal 8 Juni
22
– 8 Juli tahun berkenaan dan pameran yang sifatnya tentative
mengikuti event yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.
f. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal Dalam menyelesaikan permasalahan operasonal dibidang
perkarantinaan dibutuhkan suatu koordinasi yang intensif antar instansi
terkait baik lingkup SKPD teknis bidang pertanian, unsur pertahanan
keamanan, penegakan hukum dan stake holder terkait dengan
penyelenggaraan operasional karantina pertanian seperti PT.Pelindo,
Bandara, Kantor Otorita Bandara, Kantor Pos dll.
Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) paket dalam setahun dengan
perencanaan sebagai berikut :
Rapat koordinasi instansi terkait dalam rangka menyelesaikan
permasalahan karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran.
Rapat koordinasi terkait dengan implementasi perjanjian
kerjasama Barantan dengan Angkatan Darat dalam rangka
pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK dan OPTK di
perbatasan antar Negara (RI-PNG).
6.2. Penguatan SDM Esensi penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi
adalah sangat penting, terlebih dengan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Merauke yang secara geografis memiliki wilayah layanan yang sangat luas
dengan sumber daya manusia yang relative sangat terbatas.
Upaya penguatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan
peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas.
Tahun 2015 – 2019 kegiatan yang akan dilakukan adalah mengusulkan ke
Badan Karantina Pertania untuk penambahan pegawai sehingga jumlah
pegawai terpenuhi sesuai kebutuhan.
23
Kegiatan lainnya penguatan SDM terkait kualtas atau kompetensi adalah
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke akan melakukan kegiatan
magang, in house training, mengikuti workshop, sosialisasi di bidang teknis
maupun non teknis (administrasi). Kegiatan ini juga akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun.
6.3. Pengembangan Infrastruktur/sarana/prasarana
Terkait dengan kegiatan pengembangan infrastruktur, ada beberapa
kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap 2015 – 2019 sebagai
berikut :
a) Kendaraan Bermotor. Tahun 2015 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 untuk
wilker Bandara Mopah;
Tahun 2016 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan
spesifikasi khusus untuk wilker Sota, Bade dan Pelabuhan Laut
Merauke;
Tahun 2017 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-4 dengan
spesifikasi double gardan untuk kegiatan operasional dan
pemantauan HPHK/OPTK;
Tahun 2018 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan
asumsi akan menggantikan kendaraan yang sudah tua ( akan
dihapus dalam BMN);
Tahun 2019 akan melakukan pengadaan kendaraan roda-2 dengan
asumsi akan menggantikan kendaraan yang sudah tua ( akan
dihapus dalam BMN).
b) Alat Pengolah Data Adalah suatu keniscayaan bahwa pengadaan alat pengolah data ini
sangat penting diera digital dan komputerisasi seperti yang terjadi saat
24
ini, sehingga untuk pengadaan alat pengolah data akan dilakukan setiap
tahun 2015 sampai dengan 2019.
Alasannya bahwa tuntutan era komputerisasi menyebabkan semua
kegiatan dikelola dengan bebagai aplikasi baik terkait teknis maupun
non teknis (keuangan dan kepegawaian sehingga memerlukan alat
pengolah data yang up date dari sisi spesifikasi yang sesuai dengan
aplikasi dan sistem informasi yang akan dipergunakan.
c) Alat Laboratorium Tahun 2013 adalah tahun yang naas bagi Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Merauke yakni peristiwa kebakaran yang menghanguskan
gedung kantor, laboratorium, alat laboratorium dan dokumen penting
lainnya.
Tahun 2014, gedung kantor sudah dibangun berikut ruang laboratorium
didalamnya.
Oleh karena itu, terkait dengan kegiatan pengujian laboratorium sejak
tahun 2014 sudah mulai melakukan pengadaan alat laboratorium
seadanya dengan kondisi APBN berjalan.
Rencana kegiatan tahun 2015 – 2019, kegiatan yang dilakukan adalah
secara bertahap akan menyelenggarakan pengadaan alat laboratorium
yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan pengujian yang senantiasa
dilakukan selama ini.
d) Pengadaan Meubelair Sama halnya dengan kondisi alat laboratorium dan pengolah data,
terkait dengan pengadaan Meubelair juga diadakan secara bertahap,
sebagai berikut :
Tahun 2015 pegadaan meubelair menggantikan meubelair yang
terbakar;
Tahun 2016 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair
seperti meja rapat, lemari arsip dan meja kerja staf;
25
Tahun 2017 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair
seperti meja/ kursi pejabat structural dan fungsional dan meja
pelayanan khususnya di wilker;
Tahun 2018 pengadaan lanjutan melengkapi keperluan meubelair
kebutuhan wilker Bandara, pelabuhan laut, sota dan bade;
Tahun 2019, pengadaan lanjutan untuk mengganti meja yang sudah
dilakaukan penghapusan.
e) Sarana dan prasarana lainnya. Kegiatan ini terdiri pengadaan sarana fasilitas perkantoran, dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun dengan tahapan berdasarkan skala prioritas,
sebagai berikut :
Tahun 2015, pengadaan AC untuk keperluan bangunan gedung
kantor UPT yang baru;
Tahun 2016, pengadaan AC untuk kantor wilker dan melengkapi
kekurangan AC untuk ruangannya;
Tahun 2017, pengadaan Generator Set dengan kapasitas besar
untuk keperluan laboratarium dan antisipasi daya terpasang PLN
yang selalu padam;
Tahun 2018, pengadaan AC untuk Wilker Sota, Bade dan Generator
Set untuk wilker Bade.
f) Gedung dan Bangunan
Sarana dan prasarana lainnya yang sanga penting adalah gendung dan
bangunan kantor. Bahwa sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang
terjadi pada gedung induk UPT di Jl. Peternakan Mopah Lama Merauke
tahun 2013, maka pada tahun anggaran 2014 telah bangun kantor SKP
Kelas I Merauke yang terletak di tempat yang sama.
Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kantor yang dilaksanakan
pada tahun 2015 – 2019 meliputi :
26
Tahun 2015
o Pembutan pagar pada areal atau parsil tanah di Distrik Bade
Tahun 2016
o Pembangunan gedung kantor pelayanan di Wilker Bade
o Pembanguan rumah jaga di Merauke tahun
o Pembangunan garasi dan papan nama kantor induk SKP Kelas
I Merauke
o Pembangunan lanjutan pagar pada areal atau parsil tanah di
Bade
Tahun 2017
o Rehabilitasi bangunan gudang
o Pembangunan Incenerator di Bade
o Pembangunan/rehabilitasi laboratorium
o Pemasangan paving bock halaman kantor
Tahun 2018
o Rehabilitasi kantor pelayanan di Bandara Mopah
o Pembangunan gudang penahanan hewan
o Pembangunan halaman kantor wilker Sota
o Pengadaan tanah untuk pembangunan kantor wilker
pelabuhan laut Merauke
Tahun 2019
o Pembangunan rumah jaga di Sota
o Pembangunan rumah jaga di Bade
o Pembangunan halaman kantor wilker Bade
o Pengadaan tanah untuk pembangunan Instalasi Karantina
Hewan
27
Lampiran : 3 Pilar Karantina Pertanian yang Mendukung Kegiatan Pembangunan Selama Lima Tahun ke Depan.
No 3 Pilar Karantina Pertanian Tahun
I II III IV V
1. Penguatan Kelembagaan 8 Paket 10 Paket 9 Paket 9 Paket 9 Paket
2. Penguatan SDM 42 OP 65 OP 72 OP 73 OP 73 OP
3. Pengembangan Infrastruktur / Sarana / Prasarana 118 Unit 3 Paket 100 M
1 Paket 20 M
144 M2
42 Unit 2 Paket 620 M2
30 Unit 49 M2
33 Unit 45 M2