KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...

18
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 158 TAHUN 2020 TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan ketentuan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian umum; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 208 Tahun 2015, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;

Transcript of KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK...

Page 1: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 158 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

dan ketentuan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan

usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian

umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana

perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian

umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan

Nomor KP 217 Tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia

(Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan

sarana perkeretaapian umum dan berdasarkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 208 Tahun

2015, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan

izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian

umum;

Page 2: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 2 -

Mengingat

c. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan

perpindahan penumpang melalui kereta api, perlu

penambahan lintas pelayanan yang berbeda pada izin

operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Api

Indonesia (Persero);

d. bahwa setelah dilakukan evaluasi izin operasi sarana

perkeretaapian umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

telah habis masa berlakunya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan

tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum

PT Kereta Api Indonesia (Persero);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Page 3: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 3 -

Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31

Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana

Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 560);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 217 Tahun

2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana

Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia

(Persero);

Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Nomor : KT. 101/11/6/KA-2020 tanggal 28 Februari 2020

perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Sarana

Perkeretaapian Umum.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN

OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA

API INDONESIA (PERSERO).

Memberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum

kepada :

a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia

(Persero)

Page 4: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 4 -

KEDUA

b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni

1999, dibuat dihadapan Notaris

Imas Fatimah, SH., Notaris di

Jakarta yang telah

mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana

dinyatakan dalam Keputusan

Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor C-

1717HT.01.01 Tahun 1999

tanggal 1 Oktober 1999.

Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27

Oktober 2018, dibuat di

hadapan Notaris Nining

Puspitaningtyas, S.H., M.H.,

Notaris di Bandung, yang

laporannya telah dicatat dalam

database sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia

sebagaimana dinyatakan dalam

suratnya Nomor AHU-0023373.

AH.01.02 Tahun 2018 Tahun

29 Oktober 2018.

c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan

Nomor 1 Bandung, Jawa Barat

40117.

d. NPWP : 01.000.016.4-093.000.

e. Direktur Utama : Didiek Hartantyo.

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum oleh PT Kereta

Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA meliputi lintas pelayanan sebagaimana

Page 5: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 5 -

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA akan menambah frekuensi

perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama dan

menambah lintas pelayanan, maka harus mendapat

persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA dapat menambah pengoperasian kereta

api pada lintas pelayanan yang berbeda setelah mendapat

persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berkewajiban :

a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perkeretaapian;

b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah

dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan

sertifikat uji pertama dan uji berkala;

c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana

perkeretaapian;

e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana

perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan di bidang perkeretaapian; dan

f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian

secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui

Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Page 6: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 6 -

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, dapat mengoperasikan kereta api untuk

kepentingan perjalanan khusus pada lintas pelayanan yang

belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, antara lain

untuk :

a. kepentingan perawatan/peralatan khusus;

b. pertolongan; atau

c. kepentingan kenegaraan tanpa terikat, sesuai ketentuan

peraturan perundang - undangan.

Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA diberikan sanksi pencabutan izin operasi

dengan mekanisme :

a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan

pencabutan izin operasi pada sebagian atau seluruh

lintas pelayanan, apabila melakukan pelanggaran

kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KELIMA atau dinyatakan pailit; atau

b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin

Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan

keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan

dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui

pai su.

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama

5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini

dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima)

tahun.

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

Page 7: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 7 -

KESEPULUH Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Aprii

2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Page 8: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 8 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 158 TAHUN 2020

TENTANG IZIN OPERASI SARANA

PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API

INDONESIA (PERSERO)

JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

A. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA DAN PERKOTAAN

1. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA

A. Angkutan Kereta Api Penumpang

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

1 BANDUNG (BD) - GAMBIR (GMR) Cikampek Argo Parahyangan 24

2 BANDUNG (BD) - MALANG (ML) Kertosono, Solo Balapan, Kroya Malabar 2

3 BANDUNG (BD) - SOLOBALAPAN (SLO) Kroya Lodaya, Plb Lodaya 8

Page 9: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 9 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

4 BANDUNG (BD) - SURABAYA GUBENG (SGU) Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan, Kroya

Argo wilis, Turangga Plb Turangga 6

5 BANDUNG (BD) - SURABAYA PASARTURI (SBI) Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek Harina 2

6 KETAPANG (KTG) - LEMPUYANGAN (LPN) Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Kertosono, Solo Balapan Sritanjung 2

7 KETAPANG (KTG) - MALANG KOTALAMA (MLK) Bangil Tawang alun 2

8 KETAPANG (KTG) - SURABAYA GUBENG (SGU) Bangil, Sidoarjo Mutiara timur, Probowangi 4

9 CIBATO (CB) - PURWAKARTA (PWK) - Cibatuan 2

10 CIREBON (CN) - GAMBIR (GMR) Cikampek Argo Cheribon 16

11 CILACAP (CP) - GAMBIR (GMR) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan Purwojaya, Plb Purwojaya 4

12 GAMBIR (GMR) - SEMARANG TAWANG (SMT) Cirebon Prujakan, Cikampek

Argo sindoro, Argo MuriaPlb Argo sindoro, Plb Argo Muria

8

13 GAMBIR (GMR) - SOLO BALAPAN (SLO) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Argo Lawu, Argo Dwipangga Argo Lawu Fak, Argo Dwipangga Fak

8

14 GAMBIR (GMR) - SURABAYA GUBENG (SGU)

Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan, Gundih, Brumbung, Tegal, Cirebon prujakan, Cikampek

Bangunkarta 2

Page 10: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 10 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

15 GAMBIR (GMR) - SURABAYA PASARTURI (SBI) Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Argo Anggrek, Sembrani, Plb Sembrani 8

16 GAMBIR (GMR) - TEGAL (TG) Cirebon Prujakan, Cikampek Argo Cheribon 5

17 GAMBIR (GMR) - YOGYAKARTA (YK) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek Taksaka, Plb Taksaka 8

18 GAMBIR (GMR) - MALANG (ML)

Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Kertosono, Solo Balapan, Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Bima 2

19 GAMBIR (GMR) - MALANG (ML)Kertosono, Solo Balapan, Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Gajayana, Plb Gajayana 4

20 JEMBER (JR) - PURWOKERTO (PWT) Bangil, Surabaya Gubeng, Kertosono, Solo Balapan, Kroya Logawa 2

21 KIARACONDONG (KAC) - KUTOARJO (KTA) Kroya Kutojaya Selatan, Plb Kutojaya Selatan 4

22KIARACONDONG (KAC) - SURABAYA GUBENG (SGU)

Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan, Kroya

Pasundan, Plb Pasundan 4

23 KUTOARJO (KTA) - PASARSENEN (PSE) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Sawunggalih, Kutojaya UtaraPlb Sawunggalih, Plb Kutojaya Utara

10

24 MALANG (ML) - YOGYAKARTA (YK) Kertosono, Solo Balapan Malioboro Ekspess 4

25 PASARSENEN (PSE) - LEMPUYANGAN (LPN) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Progo, Bogowonto, Gajahwong Plb Bogowonto

10

Page 11: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 11 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

26 PASARSENEN (PSE) - MALANG (ML)

Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya Pasarturi, Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Jayabaya 2

27 PASARSENEN (PSE) - SEMARANG PONCOL (SMC) Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

TawangJaya, Plb Tawangjaya 6

28 PASARSENEN (PSE) - SEMARANG TAWANG (SMT) Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Tawangjaya Premium, Plb Menoreh 4

29 PASARSENEN (PSE) - SOLO BALAPAN (SLO) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Senja Utama Solo, Mataram 4

30 PASARSENEN (PSE) - TEGAL (TG) Cirebon Prujakan Tegal Ekspress 2

31 PASARSENEN (PSE) - YOGYAKARTA (YK) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Fajar Utama Yk, Senja Utama Yk 4

32 PASARSENEN (PSE) - PURWOKERTO (PWT) Kroya, Banjar, Bandung, Cikampek Serayu 4

33 PASARSENEN (PSE) - PURWOSARI (PWS) Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Jakatingkir, Bengawan, Pws Tambahan 6

34 PASARSENEN (PSE) - SURABAYA GUBENG (SGU)Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan, Kroya, Prupuk, Cirebon Prujakan, Cikampek

Gayabaru Malam SelatanPlb Gayabaru Malam Sei.

4

35 PASARSENEN (PSE) - SURABAYA PASARTURI (SBI)

Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Gumarang, Kertajaya, Dharmawangsa Plb Kertajaya, Plb Dharmawangsa

12

Page 12: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 12 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

36 PASARSENEN (PSE) - MALANG (ML)Kertosono, Solo Balapan, Gundih, Bruumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Majapahit, Matarmaja, Plb Matarmaja 6

37PURWOKERTO (PWT) - SEMARANG TAWANG (SMT)

Prupuk, Tegal Kamandaka 3

38SEMARANG PONCOL (SMC) - SURABAYA PASARTURI (SBI)

Gambringan, Brumbung Maharani, Ambarawa 4

39 SURABAYA GUBENG (SGU) - YOGYAKARTA (YK) Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan Sancaka, Plb Sancaka 8

40 MADIUN (MN) - SURABAYA GUBENG (SGU) Kertosono - Tarik - Wonokromo Plb Penumpang 2

41 GAMBIR (GMR) - SURABAYA GUBENG (SGU)Cikampek, Cirebon Prujakan, Prupuk, Kroya, Solo Balapan, Kertosono, Wonokromo

Plb Penumpang 2

42 GAMBIR (GMR) - SURABAYA PASARTURI (SBI)

Cikampek, Cirebon Prujakan, Prupuk, Kroya, Solo Balapan, Kertosono, Wonokromo, Surabaya gubeng

Plb Penumpang 2

43 BANDUNG (BD) - SURABAYA PASARTURI (SBI) Wonokromo, Kertosono, Solo Balapan, Kroya Plb Penumpang 2

44 MEDAN (MDN) - RANTAU PRAPAT (RAP) Araskabu, Tebing Tinggi, Kisaran Sribilah utama 8

45 MEDAN (MDN) - SIANTAR (SIR) Araskabu, Tebing Tinggi Siantar Ekspress, Dolok Martimbang 4

46 MEDAN (MDN) - TANJUNG BALAI (TNB) Araskabu, Tebing Tinggi, Kisaran Putrì Deli, Tanjung Baiai 8

Page 13: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 13 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

47 KERTAPATI (KPT) - LUBUK LINGGAU (LLG) Prabumulih, Muara Enim Sindang Marga, Bukit Selero 4

48 KERTAPATI (KPT) - TANJUNG KARANG (TNK) Prabumulih Sriwijaya Ekspress, Raj abasa 4

B. ANGKUTAN KERETA API BARANG

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

1 ARJAWINANGUN (AWN) - BRAMBANAN (BBN)Cirebon Prujakan, Tegal, Brumbung, Gundih, Solo Balapan Bramaja Service 2

2ARJAWINANGUN (AWN) - SEMARANG PONCOL (SMC)

Cirebon Prujakan, Tegal Bramaja Service 2

3 ARJAWINANGUN (AWN) - PURWOKERTO (PWT) Cirebon Prujakan, Prupuk Arjapurwo Service 4

4 KETAPANG (KTG) - NAMBO (NMO)

Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya Pasarturi, Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek, Manggarai, Citayam

Ketapang Service 2

5 BRAMBANAN (BBN) - NAMBO (NMO)

Solo Balapan, Gundih, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek, Manggarai, Citayam

Bramnambo Service 4

Page 14: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 14 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

6 BENTENG (BET) - KAMPUNGBANDAN (KPB)Sidotopo, Surabaya Pasarturi, Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Banteng Cargo 2

7 BANGIL (BG) - MALANG KOTALAMA (MLK) - Bangkola Tanker 6

8 BENTENG (BET) - MADIUN (MN) Sidotopo, Wonokromo, Kertosono Mabet Tanker 6

9 BENTENG (BET) - MALANG KOTALAMA (MLK) Sidotopo, Wonokromo, Sidoarjo, Bangil Betmakola Tanker 6

10 BENTENG (BET) - KEDIRI (KD) - Betkediri Tanker 2

11 CILACAP (CP) - REWULU (RWL) Maos, Kroya Cilawalu Tanker 2

12CIREBON PRUJAKAN (CNP) - KARANGTALUN (KRL) Maos, Kroya, Prupuk Karacibon Service 4

13 GEDEBAGE (GDB) - TANJUNG PRIOK (TPK) Cikampek Gedepriuk Cargo 4

14 KALIMAS (KLM) - TANJUNG PRIOK (TPK)Surabaya Pasarturi, Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Limaspriuk Cargo 28

15KAMPUNGBANDAN (KPB) - SURABAYA PASARTURI (SBI)

Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek Parcel Utara 4

16 KARANGTALUN (KRL) - SOLO BALAPAN (SLO) Maos, Kroya Karsolo Service 6

17 KALIMAS (KLM) - KAMPUNGBANDAN (KPB)Surabaya Pasarturi, Gambringan, Brumbung, Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek

Limasdan Cargo 12

Page 15: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 15 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

18 MADIUN (MN) - REWULU (RWL) Solo Balapan Mawalo Tanker 4

19 KARANGTALUN (KRL) - LEMPUYANGAN (LPN) Maos, Kroya Kalem Service 2

20 MAOS (MA) - TEGAL (TG) Maos, Kroya, Prupuk Gamao Tanker 8

21 KAMPUNGBANDAN (KPB) - MALANG (ML)Cikampek, Cirebon Prujakan, Prupuk, Kroya, Solo Balapan, Kertosono

Parcel Tengah 2

22 NAMBO (NMO) - SEMARANGPONCOL (SMC) Tegal, Cirebon Prujakan, Cikampek, Manggarai, Citayam Bramnambo Service 2

23 BELAWAN (BLW) - PADANG HALABAN (PHA) Araskabu, Tebing Tinggi, Kisaran Pahabel CPO 2

24 BELAWAN (BLW) - PERLANAAN (PRA) Medan, Araskabu, Tebing Tinggi Pranabel CPO 2

25 BELAWAN (BLW) - RANTAU PRAPAT (RAP) Medan, Araskabu, Tebing Tinggi, Kisaran Ranpabel CPO 2 4

26 BELAWAN (BLW) - TEBING TINGGI (TBI) Medan, Araskabu Tebel CPO 2 2

27 DOLOK MERANGIR (DMR) - TEBING TINGGI (TBI) - Dolbing CPO 2

28 KISARAN (KIS) - BELAWAN (BLW) Medan, Araskabu, Tebing Tinggi Kisabel Cpo 2

29 KISARAN (KIS) - PULURAJA (PUR) - Purjakis CPO 2

30 KISARAN (KIS) - SEIBEJANGKAR (SBJ) - Siberkis CPO 2

31 LABUAN (LBU) - SIANTAR (SIR) Medan, Araskabu, Tebing Tinggi Sitarbu Ekspres 2

32 LABUAN (LBU) - KISARAN (KIS) Medan, Araskabu, Tebing Tinggi Kisarbu Ekspres 2

33 BUKITPUTUS (BKP) - INDARUNG (IDA) - Karangputiah 42

Page 16: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 16 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

34 KERTAPATI (KPT) - LAHAT (LT) Prabumulih, Muara Enim Lapati 2

35 KERTAPATI (KPT) - LUBUK LINGGAU (LLG) Prabumulih, Muara Enim Linggapati 2

36 KERTAPATI (KPT) - SUKACINTA (SCT) Prabumulih, Muara Enim Baracinta 16

37 KERTAPATI (KPT) - TANJUNGENIM BARU (TMB) Prabumulih, Muara Enim Barapati 26

38 KERTAPATI (KPT) - TIGAGAJAH (TJH) Prabumulih Tigapati 2

39 KERTAPATI (KPT) - TIGAGAJAH (TJH) Prabumulih Jahpati 4

40 MUARALAWAI (MLI) - SIMPANG (SIG) Prabumulih Barn Simpangmuara 12

41 NIRU (NRU) - TARAHAN (THN) Prabumulih Barn Nitahan 4

42 TANJUNG ENIM BARU (TMB) - TARAHAN (THN) Prabumulih Baru Baratarahan 46

43 TANJUNG ENIM BARU (TMB) - TIGAGAJAH (TJH) Prabumulih Baru Ninja 2

2. LINTAS PELAYANAN PERKOTAAN

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

1 BANDUNG (BD) - PADALARANG (PDL) -Ekonomi Lokal Bandung Raya 2

2 KETAPANG (KTG) - JEMBER (JR) - Pandanwangi 4

3 BLITAR (BL) - SURABAYA GUBENG (SGU) Malang, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo Penataran 1

Page 17: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 17 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

4 BLITAR (BL) - SURABAYA ROTA (SB) Malang, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo Penataran 7

5 BLITAR (BL) - SURABAYA ROTA (SB) Rertosono, Wonokromo Dhoho 8

6 BOGOR (BOO) - SURABUMI (SI) - Pangrango 12

7 BOJONEGORO (BJ) - SURABAYA PASARTURI JSBI]________________________________________________

- Ekonomi Lokal 2

8 CEPU (CU) - SEMARANG PONCOL (SMC) Gambringan, Brumbung Blora Jaya 2

9 CIANJUR (CJ) - RIARACONDONG (RAC) Padalarang Riansantang 2

10 CICALENGRA (CCL) - RIARACONDONG (RAC) -Ekonomi Lokal Bandung Raya 4

11 CICALENGRA (CCL) - PADALARANG (PDL) -Ekonomi Lokal Bandung Raya 29

12 RUTOARJO (RTA) - SOLOBALAPAN (SLO) - Prameks 7

13 RUTOARJO (RTA) - YOGYARARTA (YR) - Prameks 1

14 RERTOSONO (RTS) - SURABAYA ROTA (SB) Wonokromo Ekonomi lokal 4

15 LAMONGAN (LMG) - SURABAYA PASARTURI (SBI) - RRD Sulam 4

16 MALANG (ML) - SURABAYA GUBENG (SGU) Bangil, Sidoarjo Penataran, Songgoriti 3

17 MALANG (ML) - SURABAYA ROTA (SB) Bangil, Sidoarjo Tumapel 1

18 MOJORERTO (MR) - SIDOARJO (SDA) Tarik Jenggala 10

19 MOJORERTO (MR) - SIDOTOPO (SDT) Wonokromo, Surabaya Gubeng Jenggala 1

20 MOJORERTO (MR) - SURABAYA ROTA (SB) - Jenggala 1

21 NGROMBO (NBO) - SEMARANG PONCOL (SMC) - Redungsepur 4

Page 18: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK ...jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2020/KM_158_TAHUN...1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah

- 18 -

NO LINTAS PELAYANAN VIA NAMA KA FREKUENSI

22 PURWOSARI (PWS) - WONOGIRI (WNG) - Batara Kresna 4

23 SEMARANG PONCOL (SMC) - TEGAL (TG) - Kaligung, Plb Kaligung 10

24 SOLO BALAPAN (SLO) - YOGYAKARTA (YK) - Prameks 13

25 SIDOARJO (SDA) - SURABAYA PASARTURI (SBI) Wonokromo, Surabaya Gubeng Ekonomi lokal 4

26 BINJAI (BIJ) - MEDAN (MDN) - Sri Lelawangsa 24

27 KRUENGGEUKEUH (KRG) - KRUENGMANE (KRM) - Perintis 5

28 BUNGKAIH (BKH) - KRUENGGEUKEUH (KRG) - Perintis 2

29 BUNGKAIH (BKH) - KRUENGMANE (KRM) - Perintis 1

30 INDRALAYA (IDR) - KERTAPATI (KPT) - Kertalaya 2

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

DJI HERPRIARSONO