KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

(Skripsi)

Oleh: Muhamad Amin Tohari

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2019

ABSTRAK

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KETNAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Oleh

Muhamad Amin Tohari

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kedudukan

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakejaan (BPJSTK) sebagai badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah

berkenaan tentang sejarah jaminan sosial, tugas, fungsi, dan wewenang BPJSTK

sebagai badan penyelenggara jaminan sosial serta faktor penghambat BPJSTK

dalam mengimplementasikan setelah adanya undang-undang Nomor. 24 Tahun

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengambilan data, dan pengumpulan

data melalui metode yuridis normatif dan yuridis deskriptif. Dimana data yang

diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dengan mencari informasi berdasarkan

dokumen-dokumen atau stydi dokumen. Analisis yang dilakukan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui Empat BUMN Persero penye-

lenggara program jaminan sosial PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT

JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) bertransformasi menjadi

BPJS. PT ASKES (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT

JAMSOSTEK akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. UU BPJS

belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN

(Persero). Sampai saat ini, BPJSTK memberikan perlindungan pada program

jaminan sosial, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Adapun Faktor yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 24 tahun

2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Pengetahuan dan

Pendidikan, Kemiskinan dan Ekonomi, Kelembagaan, dan Urbanisasi.

Kata Kunci : Jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan,

ABSTRACT

STATUS OF THE EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ORGANIZING

AFTER THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 24 OF 2011 ABOUT

THE SOCIAL SECURITY AGENCY

By

Muhamad Amin Tohari

The writing of this thesis was motivated by the author's interest in the position of

the social security organizing body (BPJSTK) as the organizing body of labor

social security after the implementataion of Law Number 24 of 2011. In writing

this thesis the problem was concerning the history of social security, the task ,

functions, and authority of BPJSTK as the social security organizer and inhibiting

factors of BPJSTK after the implementation of law Number. 24 of 2011

concerning the Social Security Organizing Agency

The research method was done by taking data, and collecting data through

normative and descriptive juridical methods. The data was obtained from library

research and found out the information based on documents. The data Analysis

was conducted descriptively.

Based on the results of the study, it was known that the four BUMN organizers of

the social security program of PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT

JAMSOSTEK (Persero), and PT TASPEN (Persero) transformed into BPJS. PT

ASKES (Persero) will transform into BPJS Health and PT JAMSOSTEK will

transform into BPJS Employment. The BPJS Law did not yet regulate the

transformation mechanism of PT ASABRI (Persero) and PT TASPEN (Persero).

To date, the BPJSTK provides protection for social security programs, which

include the Work Accident Insurance Program (JKK), Death Insurance (JKM),

Old Age Insurance (JHT) and Pension Insurance (JP). The factors that hamper

the Manpower Social Security Organizing Agency in implementing law number

24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency are Knowledge and

Education, Poverty and Economics, Institutions, and Urbanization.

Keywords: Social security, Employment Social Security Organizing Agency,

KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Oleh: MUHAMAD AMIN TOHARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administerasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Lengkap Muhamad Amin Tohari.

Dilahirkan di Braja Indah , pada tanggal 05 Agustus

1996 . Penulis merupakan anak pertama dari dua

bersaudara dari pasangan Bapak Bonari dan Ibu

Rasimi.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri II Braja Indah yang

diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI Braja

Indah yang kemudian pindah dan dilanjutkan ke (SMP) Integral Minhajuth Thullab

kemudian diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan pada

Sekolah Menengah Atas (SMA) Minhajutthullab pada tahun 2014. Penulis terdaftar

sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN

pada tahun 2014. .

Selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di

beberapa organisai kampus yaitu, FOSSI FH (Forum Silaturahmi dan Studi Islam

Fakultas Hukum ) sebagai Wakil Kepala Bidang Kaderisasi pada tahun 2015-2016.

HIMA HAN (Himpunan Mahasiswa Hukum Administerasi Negara) Sebagai

Anggota Bidang Informasi Dan Komunikasi pada tahun 2016-2017. BEM U

(Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung) sebagai Anggota Korps Muda

Bem (KMB X) tahun 2014-2015. KOPMA (Koperasi Mahasiawa) sebagai Ketua

Unit Kreatifitas Anggota Bidang Teknologi tahun 2015-2016. Paguyuban Beasiswa

Karya Salemba Empat Universitas Lampung (KSE UNILA) sebagai ketua

paguyuban pada tahun 2015-2016, dan tercatat sebagai penerima beasiswa KSE

dari tahun 2015-2018.

Pada tahun 2016 penulis terpilih sebagai delegasi Paguyuban Karya Salemba Empat

Universitas Lampung Untuk mengikuti kegiatan BPJS Leadership Camp I di Bogor,

Jawa Barat. Kemudian BPJS Leadership Camp II di Salatiga, Jawa Tengah dan

BPJS Leadership Camp III di Malang Jawa Timur Pada tahun 2017. Pada tahun

2017 penulis juga terpilih sebagai delegasi Paguyuban Karya Salemba Empat

Universitas lampung dalam acara National KSE Community Submit di Diy

Yogyakarta dan juga PGN Leadership Camp di Diy Yogyakarta. Pada tahun 2017

penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Batin

Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten lampung Tengah.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Ibu Rasimi dan Bapak Bonari

yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagian, pengorbanan,

motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah

kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku

SANWACANA

Asalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Agung, dan

menjadikan apapun yang ada dibumi dan dilangit atas kehendak-Nya. Shalawat

teriring salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW,

sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelematkan pada

hambanya diyaumil akhir nanti, amin.

Sebuah pengantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang telah memberikan

inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tulisan sederhana tentang

" Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial " sehingga penulis pada akhirnya mampu

menyelesaikan dan merasakan keberhasilan yang membuat dirinya kini merasa

bangga dan bahagia. Seberapapun kalimat yang ditulis ini takkan mampu mewakili

ungkapan haru yang sebenarnya, namun tak ada cara lain selain mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lampung

2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

3. Bapak Dr. Tisnanta, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi

semangat dan dukungan untuk tidak putus asa. Trimakasih atas bimbingan

arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses

penyusunan skripsi ini.

4. Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar

memberikan arahan, tenaga, waktu, masukan dan bimbinganya selama

menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum. selaku Pembahas 1 yang senantiasa

memberikan waktun, saran dan kritikan untuk penulis dalam proses

penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Fathoni, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang memberikan masukan-

masukan, kritikan dan saran yang sangat membantu penulis dalam

memeperbaiki skripsi ini. .

7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang

telah memberikan nasehat, membimbing dan membantu penulis dalam

proses perkuliahan.

8. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas

ilmu-ilmu yang sudah diberikan, sungguh Bapak/Ibu adalah “pahlawan

tanpa tanda jasa”.

9. Ayahanda Bonari dan Ibunda Rasimi tercinta, orang yang paling hebat

didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan

doa, bantuan, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan semangat di setiap

langkah pejalanan penulis dalam menuntut ilmu, sekaligus orang yang

banyak mengetahui keluh kesahku pada saat menyusun skripsi ini.

9. Terimakasih kepada kekasihku Iyha Mubina Ma’sum wanita hebat kekasih,

motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu

memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan

adalah hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk berusaha lebih

baik dan bekerja lebih keras.

10. Trima Kasih untuk saudara kandungku, yang selalu menghadirkan

keceriaan, yang selalu memberi dukungan atas apa yang akan saya ambil,

dan saya bangga di lahirkan bersama kalian di Rahim yang sama.

11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Riyadi Ramadhani

Lil Alamin, Rado widi Nugraha, Supri Sugiarto, S.H, Ridwansyah, Joko

Santoso, S.H, Ridho Indra C, S.H, Mukti Ky Jangkung, S.H, Sondika

Ragani, S.H, Nur Setiawan S.H, Riansah Atsar S.H. Tetuko Nadigo S.H,

Kesatria Dirgantara S.H, dan lainya yang tidak bisa saya tulis satu persatu.

Terima kasih sudah menjadi teman sekaligus keluarga selama menjalani

Perkuliahan di fakultas hukum.

12. Teman-teman kontrakan yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri,

Riyadi, Andika Apriyanto, Oki Catur Riawan, Alvin Agus Prasetyo, Imam

Safe’i S.Pd, Bagus Michael, Ade nugroho, Imam Fathoni Prayoga S.H.

Trimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan dalam mengejar gelar

sarjana, tanpa mengeluh dengan sifat dan perbuatanku. Dan semangat untuk

skripsinya, aku tau skripsi itu berat tapi aku yakin kamu kuat. Semangat.

13. Keluarga besar penerima beasiswa Karya Salemba Empat Universitas

Lampung (KSE UNILA), Kak Rio, Kak Wahyu, kak Yoseph,Kak Riko, Kak

Nanang, Kak Febri, Kak Ma’ruf, Mbak Ria, Mbak Amel, Mbak Dila,

Riyadi, Asep Rama, Imam, Ade Prabowo, Silfi, Vera, Ade Fadilah, Azizah,

Andika, Oki, Ardita, Bella, Kiki, Inara, Feri Timakasih atas segala

pengalaman, dukungan dan kebersamaan selama ini. Pendiri Yayasan Karya

Salemba Empat Nusantara yang telah memberikan dana bulanan selama dua

setengah tahun.

14. Keluarga besar IKAM LAMTIM, terimakasih telah memberikan

pengalaman dan kesempatan untuk bersama-sama membuat ide dan

gagasan untuk kemajuan daerah asal kita tercinta, semoga silaturahmi selalu

terjaga di antara kita semua.

15. Keluarga KKN Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan

Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah,. Trimakasih atas segala

pengalaman, kekonyolan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada

penulis sehingga kita tetap bersilaturahmi hingga saat ini.

16. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan

satu persatu, Trimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada

Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa

studi ini adalah awal untuk menampaki tanggal tangga kehidupan berikutnya.

Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita

semua. Amin.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Penulis

Muhamad Amin Tohari

DAFTAR ISI

ABSTRAK HALAMAN PERDDETUJUAN HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN RIWAYAT HIDUP MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN SANWACANA DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 8 1.3 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 9 1.4 Tujuan Penelitian ............................................................................... 9 1.5 Kegunaan Penelitian .......................................................................... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kedudukan ....................................................................................... 11 2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ................................................ 12 2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ............................... 13 2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan...... ................. 15

2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.................... 17 2.4.3 Prosedur Pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja .................. 17 2.4.4 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan .......................................... 18

2.5 Hukum Ketenagakerjaan .................................................................... 23 2.6 Hak dan Kewajiban Pekerja ............................................................... 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian .................................................. 29

3.1.1 Jenis Penelitian ......................................................................... 29 3.1.2 Tipe Penelitian ......................................................................... 29

3.2. Pendekatan Masalah .......................................................................... 30 3.3. Data Dan Sumber Data ...................................................................... 30 3.4. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 31

3.4.1 Metode Pengolahan Data .......................................................... 32 3.5. Analisis Data .................................................................................... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Bagi Pererja/Buruh ................. 34

4.1.1 Tahap Permulaan ..................................................................... 34 4.1.2 Masa Sebelum Asuransi Sosial ................................................. 35

4.2 Sejarah Pengaturan Jaminan Sosial Di Indonesia ................................ 40

4.2.1 Sebelum Kemerdekaan Indonesia ............................................. 40 4.2.2 Sesudah Kemerdekaan Indonesia .............................................. 43

4.2.2.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 ....................... 45 4.2.2.2 Peraturan Menteri Perburuhan

Nomor 3 Tahun 1964 .................................................... 49 4.2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ................ 52 4.2.2.4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 ......................... 57 4.2.2.5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ....................... 60

4.3 Program Bpjs Ketenagakerjaan ........................................................... 64 4.3.1 Jaminan Kecelakaan Kerja ........................................................ 64

4.3.1.1 Iuran Dan Jaminan Kecelakaan Kerja .......................... 69 4.3.2 Jaminan Hari Tua ..................................................................... 74

4.3.2.1 Kepesertaan ................................................................. 75 4.3.2.2 Besarnya Iuran ............................................................. 76 4.3.2.3 Besarnya Jaminan Hari Tua ......................................... 76

4.3.3 Jaminan Kematian ................................................................... 81 4.3.3.1 Bentuk Jaminan Kematian ........................................... 82 4.3.3.2 Besarnya Iuran Dan Jaminan ........................................ 83

4.3.4. Jaminan Pensiun ..................................................................... 85 4.3.4.1 Iuran Program Jaminan Pensiun ................................... 86 4.3.4.2 Manfaat Program Jaminan Pensiun .............................. 87

4.4 Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak,Dan Kewajiban ................................ 89 4.4.1 Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan ............................................................ 89 4.4.2 Tugas Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan ........................................................... 90 4.4.3 Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan ........................................................... 91 4.4.4 Hak Dan Kewajiban Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ............................................... 92 4.5 Hambatan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan ..................................................................... 94 4.5.1 Pengetahuan Dan Pendidikan ................................................... 94 4.5.2 Kemiskinan Ekonomi .............................................................. 96 4.5.3 Kelembagaan ........................................................................... 98 4.5.4 Urbanisasi Dan Pengangguran .................................................. 98

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan……………………………………………..…….………100 5.2 Saran…………………………………………………………….……101

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD 1945

yaitu “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial …”. Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial

tentu sangat berkaitan dengan sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia.

Rumusan dasar ideologi welfare state tadi “memajukan kesejahteraan umum” dan

sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kemudian

dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia untuk

dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang

didalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang

kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta

sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan

flatform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Sehingga, sejatinya

Indonesia adalah negara yang menganut faham “Negara Kesejahteraan (welfare

state) dengan model “Negara Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare

state) yang dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme

2

Kesejahteraan atau welfare pluralism.

Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan

masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial (sosial security), meskipun

dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut

Mubyarto, Kedua Pasal tersebut merupakan suatu hubungan kausalitas yang

menjadi dasar disahkannya UUD 1945 oleh para pendiri negara, karena baik

buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya

Kesejahteraan Sosial.

Sejak berdirinya negara Indonesia, belum ada pendekatan yang jelas terhadap

model kesejahteraan/keadilan sosial apa yang akan dianut. Dalam rapat Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia dua hari paska proklamasi kemerdekaan, para

pendiri bangsa memaknai konsep kesejahteraan/keadilan sosial antara lain melalui

pendirian Departemen Kemakmuran yang salah satunya bertugas untuk mengurusi

makanan dan keperluan rakyat, dan Departemen Sosial untuk mengurusi fakir

miskin.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan

kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat

bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara

modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat

yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas The risk of unemployment,

accident, ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely

3

through welfare provisions of the state.1 Selanjutnya C.A. Kulp dan John W,

resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang

berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus2

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok

resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah

karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh

seluruh atau sebagaian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis.

Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro

individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.3

Perkembangan terakhir tentang kebijakan pemerintah menyangkut kesejah-

teraan/keadilan sosial menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat ke arah bentuk

welfare state. Pada tahun 2009 pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11

tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan untuk memastikan bahwa

kebutuhan dasar orang-orang miskin, yatim piatu dan manula yang terlantar, orang

dengan penyakit kronis atau cacat yang mengalami ketidakmampuan sosial

ekonomi, dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi

kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai (Pasal 9 ayat (1) ayat (2)). Premi

untuk asuransi kesejahteraan sosial akan dibayarkan oleh pemerintah (Pasal 10 ayat

(1) ayat (2)).4

1 Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State “Sosiological Introduction, California: Standford University Press, 1992, hlm. 126. 2 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7. 3 Ibid.hlm. 7 4 Undang – Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial

4

Sebelumnya, DPR telah mengundangkan Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional dimana pemerintah akan mengadakan lima program

jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima program tersebut adalah

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun, dan

asuransi jiwa (Pasal 18).5dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian di perbarui dengan Nomor

40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, dan yang terbaru pemerintah

mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tetang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial.

Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada pekerjaan dan sumbangan

wajib yang diberikan peserta kepenyelenggara program (Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial). Meskipun demikian, selama ini sisi program, pemerintah akan

membayar premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan mereka yang

tidak mampu membayar premi, misalnya karena diberhentikan dari pekerjaan atau

cacat permanen dari kecelakaan kerja (Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal

21 ayat (1) ayat (2) ayat (3)).6

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), telah membentuk dua

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu : BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan. Yang dimana BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu Badan

5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 6 Ibid

5

Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi

seluruh pekerja yang ada di Negara Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja

di Negara Indonesia paling singkat 6 ( enam ) bulan di Negara Indonesia.

BPJS Kesehatan merupakan suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk di Negara

Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6

(enam) bulan di Negara Indonesia. Adanya 4 (empat) Badan Usaha Milik Negara

(selanjutnya disebut (BUMN) Persero penyelenggara jaminan sosial antara lain :

PT ASKES (Persero) dengan program Jaminan Kesehatan (JK) seluruh kelompok

rakyat; PT JAMSOSTEK (Persero) menyelenggarakan program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), PT ASABRI (Persero) menyelenggarakan program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP),

dan Jaminan Kematian (JKM) untuk TNI/Polri, Janda/Duda TNI/Polri. dan PT

TASPEN ( Persero ) Taspen menyelenggarakan program Jaminan Pensiun (JP)

seluruh kelompok rakyat;. akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS). 7

Undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 24

Tahun 2011 telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk bertransformasi menjadi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PTJAMSOSTEK

(Persero) akan bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011Tentang BPJS

7 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

6

belum mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN

(Persero) dan pengaturannya lebih kePeraturan Pemerintah.

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh para pekerja baik dari segi pengupahan

serta minimnya jaminan kesejahteraan tenaga kerja dan kehidupan yang layak maka

disinalah harus ada peran pihak ketiga, pihak ketiga yang menanggung segala biaya

yang ditimbulkan jika tenaga kerja mengalami hal demikian. Pihak ketiga yang

dimaksud adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengakomodasi

kepentingan pengusaha dan kebutuhan tenaga kerja. Pelaksanaan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaandi Indonesia secara umum meliputi

penyelengaraan Program-Program JAMSOSTEK. Penyelengaraan Program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1992, Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia berbasis

kepesertaan, yang dapat dibedakan atas kepesertaan pekerja sektor swasta, pegawai

negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri.

Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan tenaga kerja, undang-undang mengatur penyelenggaraan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai perwujutan dan

pertanggungan sosial. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada

hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian

7

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti atau

seluruh penghasilan yang hilang. 8

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah terbit pada tahun 2011. Adalah harapan

kita, setelah itu kita bisa mewujudkan apa yang terkandung didalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011, agar setiap warga negara Indonesia memperoleh

perlindungan sosial yang layak, sejak lahir hingga meninggal dunia. Hal ini juga

untuk mewujudkan amanat konstitusi, mewujudkan masyarakat yang sejahtera

yang berkeadilan sosial. Suatu hal yang bahkan perlu dipertimbangkan langkah

percepatan untuk mewujudkan undang-undang tersebut, mengingat ketertinggalan

Indonesia dalam penye-lenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,

dibanding negara-negara lainnya dan Program Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan berupa produk jasa, dimaksudkan untuk melindungi resiko

sosial tenaga kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja.

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bandan Penye-

lenggara Jaminan Sosial pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi

pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dikatakan suatu

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau keadaan yang dialami oleh

8 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

8

tenaga kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia, jaminan pensiun

dan juga pengembalian kerja jika pekerja mengalami cacat.

Pada dasarnya Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

merupakan sistem asuransi sosial, karena penyelenggaraan didasarkan pada sistem

pendanaan penuh (fully funded system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi

kerja dan pekerja. Dalam hal ini pemerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi

terhadap penyelengaraan sistem asuransi sosial, atau paling tidak pemerintah terikat

untuk menutup kerugian bagi badan penyelengara apabila mengalami defisit. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditunjuk sebagai satu-satunya

badan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang badan penyelenga jaminan sosial, bertekad Menjadi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertatakelola Baik serta

Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji

permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah/skripsi dengan judul,

:“Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Setelah

Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penye-

lenggaraan Jaminan Sosial”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi

rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

9

1. Bagaimana kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-

tenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penye-

lenggara Jaminan Sosial?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-

undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan

sistem jaminan sosial yang ada di indonesia khususnya terhadap jaminan sosial

teanagakerja dan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja .

1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaansetelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan

undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan

Sosial.

10

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

1) Sebagai Bahan Informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan

pertimbangan penelitian lanjutan

2) Memperkaya khasanah perpustakaan

b) Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau instansi terkait dalam memberikan

perlindungan terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota

Bandar Lampung.

2) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat (pelaku usaha) mengenai perlindungan

terhadap pekerja yang bekerja di perusahan-perusahaan di Kota Bandar

Lampung.

3) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

11

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan

2.1.1 Pengertian Kedudukan

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewaajiban-kewajiban

dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinya. Ditinjau dari

sudut tertentu, kedudukan adalah posisi seorang atau kelompok sosial bahkan

organisasi dan komunitas Sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok

itu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan tertentu melalui cara tertentu pul.

Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu pertama, kedudukan yang secara otomatis,

yang disebut acribe status. Kedudukan ini didapat pada saat dia dilahirkan atau

sesudahnya tanpa si individu bersangkutan berusaha untuk memperolehnya.

Melalui pengakuan masyarakat, seseorang secara otomatis memperoleh kedudukan

tertentu seperti golongan umur, jenis kelamin, dewasa, dan lain-lain. Kedua,

kedudukan yang diperoleh dari hasil usaha atau minimal setelah ia menjatuhkan

pilihan nya. Kedudukan yang tergolong macam ini adalah misalnya dokter,

pengacara, guru, dan sebagainya.

12

Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia (KBBI) kedudukan adalah pertukaran

tempat dua atom dalam suatu molekul, keadaan yg sebenarnya, status (keadaan atau

tingkatan orang, badan atau negara, dsb)

Menurut Koentjaningrat dalam suatu institusi, individu-individu yang

menjalankanya selalu menenpati kedudukan-kedudukan tertentu. Kedudukan

dalam sebuah institusi berkenaan dengan tujuan, fungsi, dan kewenangan sebuah

istitusi tersebut di bentuk.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2.2.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk

untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan

sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi

jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga

jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap.

Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015

giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

13

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk

dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS

menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang

sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara

baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.9

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan

2.3.1 Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan

badan hukum publik yang menyelenggarakan progam jaminan kesehatan nasiona

BPJS Kesehatan ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ) adalah badan

hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas

sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) bagi seluruh rakyat

Indonesia.

BPJS Kesehatan sendiri sebelumnya bernama Askes ( Asuransi Kesehatan ) yang

dikelola oleh PT Askes Indonesia ( Persero ). Perubahan nama ini sejak tanggal 1

januari 2014 sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Sejak BPJS Kesehatan beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan

nasional, terjadi pengalihan program-program pelayanan kesehatan perorangan

9 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm. 7

14

kepada BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 terjadi pengalihan program sebagai

berikut:10

1. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan

kesehatan masyarakat (Jamkesmas);

2. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Re-

publik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan ke-sehatan

bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan

kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

3. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pe-

meliharaan kesehatan.

2.3.2 Tujuan Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia

khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesahatan nasional. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang

selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa, “BPJS

Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.” Jaminan

kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.11

10 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm. 9 11 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014, hlm.20

15

1. Pasal 2 Undang-Undang BPJS, disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem

jaminan sosial nasional berdasarkan asas: (1) kemanusiaan, (2) manfaat, dan (3)

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-

Undang BPJS, menerangkan:Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah

asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

2. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional

menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

3. Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

adalah asas yang bersifat adil.

Pasal 3 Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya

pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jamainan Sosial yang

dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang

agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia

2.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjan

2.4.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerja an)

merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk

mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan

16

mekanisme asuransi sosial Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang

asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek

(Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga

kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari2014.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada

Presiden dan berfungsi memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di

Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di

Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa

jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam

bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek

(Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga

Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS

Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi paling lambat

1 Januari 2015 menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program

jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi

peserta.

17

2.4.2 Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial

c. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan

setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam

Penyelenggaraan Jaminan Sosial

d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan

Program Jaminan Sosial

e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan12

2.4.3 Posedur Pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengusaha harus menyampaikan formulir Jamsostek kepada Badan Penyelenggara

selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak formulir

pendaftaran dan pembayaran iuran pertama diterima, menerbitkan dan

menyampaikan kepada pengusaha

1. Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda

kepesertaan perusahaan

2. Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan

12 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 207.

18

dalam program jaminan sosial tenaga kerja

Pengusaha menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerja kartu peserta

program jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu paling lambat 7 hari sejak

diterima dari Badan Penyelenggara

Pengusaha wajib melaporkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu paling

lambat 7 hari sejak terjadinya perubahan mengenai perubahan:

a) Alamat perusahaan

b) Kepemilikan perusahaan

c) Jenis atau bidang usaha

d) Jumlah tenaga kerja dan keluarganya dan

e) Besarnya upah setiap tenaga kerja.13

2.4.4 Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi dalam :

A. Peserta penerima upah (PU), yaitu Setiap orang yang bekerja dengan menerima

gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja terdiri dari:14

1. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana Pasal

5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan

Program Jaminan Sosial, meliputi:

Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pejabat Negara,

13 R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang “Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja” 14 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 214.

19

Pegawai Swasta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI,

Peserta Didik POLRI. Untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja

penyelenggara negara pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan

persyaratan sebagai berikut:

Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pejabat Negara,

Pegawai Swasta, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Prajurit Siswa TNI,

Peserta Didik POLRI. Untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja

penyelenggara negara pendaftaran dilakukan oleh pemberi kerja dengan

persyaratan sebagai berikut:

1.) Asli dan salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

2.) Asli dan salinan NPWP Perusahaan

3.) Slip gaji masing-masing pekerja

4.) Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing pekerja

5.) Salinan KK (Kartu Keluarga) masing-masing pekerja

2. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain

penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang diatur dalam

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan

Program Jaminan Sosial, terdiri atas:

1.) Usaha Besar

Adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam

20

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk usaha besar diwajibkan mengikuti 4 program yang ada dalam BPJS

Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

2.) Usaha Menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Untuk usaha menengah diwajibkan mengikuti 4 program yang ada dalam BPJS

Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

3.) Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Untuk usaha kecil hanya diwajibkan mengikuti 3 program saja yaitu Jaminan Hari

Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

21

4.) Usaha Mikro Adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha

perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk usaha mikro hanya diwajibkan mengikuti 2 program yaitu Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) saja.

B. Peserta bukan penerima upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau

usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja

atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan

kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, Pedagang

Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain.15

Untuk pekerja mandiri atau perorangan yang ingin menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan maka dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS

Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah / kelompok / Mitra / Payment Point

(Aggregator / Perbankan) yang telah melakukan ikatan kerja sama dengan BPJS

Ketenagakerjaan.

Jenis program BPJS Ketenagakerjaan pada peserta mandiri/diluar hubungan kerja:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja

yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi,

penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat

15 https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html, di akses pada 29 oktober 2019

22

tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya

pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap

b. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala

c. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor,

beserta hasil pengembangannya

Persyaratan untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta perorangan

adalah sebagai berikut:

• Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan)

• Mengisi formulir F1 BPU untuk pendaftaran wadah/Kelompok/Mitra Baru.

• Menghubungi:

o Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat

o Wadah

o Mitra/Payment Point(Aggregator/Perbankan) yang bekerjasama dengan BPJS

Ketenagakerjaan.

Pembayaran iuran dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui

Wadah/Mitra/Payment Point/Aggregator/Perbankan) selama bulanan/3 bulan/6

bulan/1 tahun sekaligus

C. Jasa Konstruksi (JAKON)

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,

layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan

pekerjaan konstruksi

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain

penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang

23

bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas,

borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Adapun proyek - proyek tersebut

meliputi :

• Proyek-proyek APBD

• Proyek-proyek atas Dana Internasional

• Proyek-proyek APBN

• Proyek-proyek swasta

Untuk Menjadi Peserta, maka :

• Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa

Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat

sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan

• Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK)

atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

2.5 Hukum Ketenagakerjaan 2.5.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan atau perburuhan merupakan bagian dari hukum pada

umumnya. Sebagai bagian dari hukum pada umumnya atau memberikan batasan

pengertian hukum ketenagakerjaan atau perburuhan tidak terlepas dari pengertian

hukum pada umumnya. Berbicara tentang batasan hukum, para ahli saat ini belum

ada menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum.

24

Hal ini dikarenakan hukum memiliki bentuk dan cakupan yang sangat luas. Bentuk

dan cakupan yang luas ini menjadikan hukum dapat diartikan dari berbagai sudut

pandang yang berbeda-beda.16

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah keseluruhan

kumpulan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang

mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/pimpinan

orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut

paut dengan hubungan kerja tersebut.17

Imam Soepomo sendiri memberikan pengertian hukum perburuhan (Kete-

nagakerjaan) adalah himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak

tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain

dengan menerima upah. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat

aturan dan norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan

industrial antara pekerja atau buruh.

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang

berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh

dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian hukum perburuhan

diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu:

a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis

b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau

majikan

16 Lalu Husni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.20 17 Abdul Khakim, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.4

25

c. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah

sebagai balas jasa

d. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit,

haid, hamil, melahirkan, keberadaanorganisasi pekerja atau buruh dan

sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada

satu Pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum Ketenagakerjaan atau

Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan

disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasarkan uraian

diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah serangkaian

peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan tenaga kerja

baik sebelum kerja (pre employment), pada saat kerja (during employment) dan

sesudah kerja (post employment).

2.6 Hak Dan Kewajiban Pekereja Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

atau imbalan dalam bentuk lain sebagai hasil dari pekerjaanya. Setiap pekerja

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi meliputi:18

1.Hak Pekerja

1.) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

pengidupan yang layak bagi kemanusiaan tanpa membedakan jenis kelamin,

18 Dr.Suratman Sh. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok . 2019. Hlm 140..

26

suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga

kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para

penyandang cacat.

2.) Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuannya melalui pelatihan kerja.

3.) Setiap pekerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh

serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya

kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan

keterampilan kerja.

4.) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari

pengusaha.

5.) Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti

6.) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

1 Keselamatan dan kesehatan kerja

2 Moral dan kesusilaan

3 Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta moral agama.

7.) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota

serikat pekerja

8.) Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha

melakukan perbuatan:

1 Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh

27

2 Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan

3 Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan

berturut-turut atau lebih

4 Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh

5 Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang

diperjanjikan

6 Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan

dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak

dicantumkan didalam perjanjian kerja

2.Kewajiban Pekerja

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan

oleh seseorang karena kedudukan atau statusnya. Adapun kewajiban dari pekerja

adalah sebagai beriku

a. Wajib melakukan prestasi/pekerjaan bagi pengusaha

b. Wajib mematuhi peraturan perusahaan

c. Wajib mematuhi perjanjian kerja

d. Wajib mematuhi perjanjian kerja bersama

e. Wajib menjaga rahasia perusahaan

f. Wajib mematuhi peraturan pengusaha.19

Adapun kewajiban pekerja lainnya tercantum dalam ketentuan Pasal 62 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu kewajiban

19Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.54

28

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya (pengusaha) sebesar upah pekerja

sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja apabila mengakhiri

hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam

perjanjian kerja waktu tertentu20.

20 Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.59

29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN DAN TIPE PENELITIAN

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut

juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatif karena tidak

mengkaji pelaksaan atau implementasi hukum.21

Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang Undang Nomor 11 Tahun

2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ysng digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu

penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memeperoleh gambaran

21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,Hlm102.

30

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.22 Penelitian ini diharapkan mampu

memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai Kedudukan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3.2 Pendekatan Masalah

Pedekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan

Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif23 yaitu pendekatan dengan cara

menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan

masalah yang akan diteliti. Pendeketan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan

berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur

yang erat hubungan dengan masalah yang akan diteliti

3.3 Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka

penelitian ini menggunakan sumber kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mrnguapulakan dari

berbagasi sumber bacaan yang berhubungan dengan maslah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari :24

9.) Bahan hukum primer, yaitu peraturan Perundang-undangan meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial;

22 Ibid, hlm 50. 23 Soerjonomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 27 24 Ibid, hlm 82.

31

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;

c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional Undang;

e. Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

f. Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan

sosial.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-

buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

dalam penelitian ini.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok-pokok

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bukan merupakan bahan hukum yang signifikan

dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan,

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-

artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data Data yang digunakaan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan

melalui car acara sebagai berikut:

32

1. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari

berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundang-

undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli yang berkaitan dengan

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahuio oleh pihak tertentu. Studi

dokumen dilakukan dengan mengkaji Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 dan

undang undang yang terkait dengan Undang undang di atas.

3.4.1 Metode Pengolahan Data Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data,

pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data

sehingga siap pakai untuk dianalisis25. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah

cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;

b) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-

kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang

akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan

penelitian yang dilakukan.

25 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2008, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 72

33

c) Rekontuksi data (reconstruction), yaitu menyusun ulang data secara teratur,

berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan untuk

menjawab pokok bahasan yang diteliti.

d) Sistematis data (systematizing), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan

data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara

sistemastis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.5 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya adalah melakukan analisi data secara

Analisis deskriptif.26 yaitu analisis dengan mendeskripsikan atau mengambarkan

data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dngan

cara sistematis,sehingga memiliki arti dan dapat di rangkum guna pembahasan pada

bab-bab selanjutnya.

26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105

34

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang BPJS membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Empat BUMN Persero penyelenggara

program jaminan sosial PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Persero), PT

JAMSOSTEK (Persero), dan PT TASPEN (Persero) bertransformasi menjadi

BPJS. Undang-Undang BPJS telah menetapkan PT ASKES (Persero) untuk

bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK akan

bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang BPJS belum

mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN

(Persero) dan mendelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah.

Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang SJSN. Seluruh Pasal Undang-Undang

Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN

untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.

35

2. Faktor yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ke-

tenagakerjaan dalam mengimplementasikan undang-undang nomor 24 tahun 2011

tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Pendidikan

2. Kemiskinan dan Ekonomi

3. Kelembagaan

4. Urbanisasi dan Pengangguran

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya maka beberap saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. BPJS ketenagakerjaan segera mendesak pemerintah untuk menerbitkan undang

undang BPJS yang mengatur mekanisme transformasi PT ASABRI (Persero) dan

PT TASPEN (Persero).

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosiasl Ketenagakerjaan sudah melakukan

program programnya dengan baik, namun adanya faktor penghambat dalam proses

implementasi undang undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Adapun saran

yang dapat diberikan yaitu: 1) pihak BPJS ketenagakerjaan perlu adanya sosialisasi

lebih intens kepada para tenaga kerja agar mrnjadi peserta asuransi sebagi

penunjang kesejahteraan untuk para tenaga kerja. 2). pada tahap awal pemerintah

perlu menyuntikkan dana lewat APBN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS), sebagai pelaksanaan sistem iuran, yang merupakan program

pancingan untuk dapat diikuti dengan cara menabung oleh tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdul Khakim, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman, Muslan, 2006, Ketidakpatuhan Tenaga Kerja Indonesia, Universitas

Muhammadiyah Malang, Malang.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hokum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika ,Jakarta .

Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung. Jakarta.

Balai Pustaka, 2005 Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Edisi Ketiga, Jakarta.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

Dahwilani, Dani Muhammad, 2004 ,tanggapan pekerja terhadap pelayanan sosial di

perusahaan, jurnal ilmu kesejahteraan sosial vol. 3 No. 2.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Shoihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan,

Sinar Grafika, Jakarta.

Gawani Kartasapoetra, dkk,Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Bina

Askari, Jakarta,1986.

H. Asikin zainal, S.H., S.U. (Ed.) dkk. 2010 Dasar Dasar Hukum Perburuhan, PT

Rajagrafindo Persada, Jakarta.

H. Zaen Asyadie, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia,

Prenadamia Grup, Jakarta, 2019.

Kertonegoro Sentanoe, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia,Cet, I., Mutiara,

Jakarta.

Kertonegoro, Sentanoe (1998), Sistem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Tenaga Kerja – Isu Privatisasi Jaminan Sosial, Yayasan Tenaga Kerja

Indonesia, Jakarta.

Lalu Husni, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mulyana, Deden, 2000, Handout : Manajemen Resiko dan Asuransi,FE Unsil, Tasikmalaya.

Muhammad Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muharam, Hidayat. 2006. Panduan Memahami Hukum KetenagaKerjaan Serta

Pelaksanaanya di Indonesia, Penerbit PT citra aditya Bakti, bandung.

Moh. Syaufi Syamsuddin, “Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja

Wanita”,Informasi Hukum, dikutip dari Chandra TD 2017

Payaman j. Simanjuntak, 2004 reformasi sitem pengupahan nasional, Informasi Hukum, ,

dikutip Tua Hasihonal Hutabarat, jakarta.

Purwoko Bambang, 2001, penyelenggaraan jaminan sosial, Jamsostek, Jakarta.

Purwoko Bambang, Jaminan sosial dan Sistem penyelenggaraannya, Meganet Dutatama,

Jakarta.

Purba, R. (1992). Memahami Asuransi Di Indonesia. : PT. Pustaka BinamanPressindo,

Jakarta.

Rukminto Adi, Isbandi. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

(PengantarPada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan) Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Indonesia, jakarta.

Sandjun H. Manulung, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. I, Rineka Cipta,

Jakarta,2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, Rineka Cipta, Jakarta.

Suriaatmadja, S. (1995). “Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan”.Makalah

Pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8 -11 Oktober 1995. Yogyakarta, hal

Suratman Sh. 2019. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia. Rajawali Pers. Depok .

Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS

Ketenagakerjaan.Visi Media, Jakarta ,2014.

Vladimir Rys. 2011. Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar.

PT Pustaka Alvabet,

Wijayanti Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar

Grafika , Jakarta.

Waluyo Bambang, 2008, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

II. Skripsi

Chandra Td Kedudukan PT. Jamsostek Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga

Kerja Setelah Adanya UU No.40 Tahun 2004,Universitas Sumatera Utara, tahun 2017

Armila Ernisa Zulfa, Analisis Kinerja Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang

Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal, Skripi Undip.

Tahun 2017

Muhammmad Yusran Saad, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs), Ketenagakerjaan Universitas Hasanuddin

Makassar,2016.

III. Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 1947 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan

Sosial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 jo. Pasal 1 ayat (5) Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk

Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan

Pelayanan Jaminan Sosial tenaga Kerja.

II. Webite :

http://arti-definisi-pengertian.info/makna-kedudukan/ diakses 13 november 2018

https://kbbi.web.id/kedudukan

https://id.wikipedia.org/wiki/kedidukan

http/zainuddion.blogspot.com/2009/proses-hukum-terhadap-kasus-jamsostek.html diakses 13

november

https://katadata.co.id/berita/2018/02/15/baru-244-perusahaan-yang-ikut-program-bpjs-

ketenagakerjaan,diakses pada 22 maret 2019

http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25. diakses 5 oktober

2019 www.kemdikbud.go.id diakses 7 september 2019

https://www.infogsbi.or.id/2011/12/ di akses 18 september 2019

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html, di akses

pada 29 oktober 2019