kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... ·...

11

Transcript of kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... ·...

Page 1: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 2: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 3: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 4: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 5: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 6: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 7: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 8: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 9: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 10: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal
Page 11: kek.go.idkek.go.id/assets/images/mapfile/Peraturan-Menteri-Perdagangan-No-51-Tahun-2018... · Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan ketentuan Pasal

KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR - quantumbook.id · KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR SMK/MAK Kelas X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72 Ketentuan

KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR - quantumbook.id · KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR SMK/MAK Kelas X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72 Ketentuan

Lumajangkab...Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undan gNo. 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Lumajangkab...Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undan gNo. 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 - ISI Padangpanjang...Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 - ISI Padangpanjang...Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1 PENGERTIAN INFORMASI DAN ... · Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang - Undang No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan Informasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1 PENGERTIAN INFORMASI DAN ... · Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang - Undang No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan Informasi

SKRIPSI EFEKTIVITAS PENGAWASAN KAWASAN HUTAN … · kawasan hutan Laposo Niniconang tidak hanya berpijak pada ketentuan UU No 41 ... Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

SKRIPSI EFEKTIVITAS PENGAWASAN KAWASAN HUTAN … · kawasan hutan Laposo Niniconang tidak hanya berpijak pada ketentuan UU No 41 ... Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

TIN JAU AN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA ...repository.unair.ac.id/12027/2/FULLTEXT-5.pdfKecelakaan Kerja No. 33 tahun 1947', Undang-undang. Ho. 14. tuliun 1969 tentang ketentuan-ketentuan

TIN JAU AN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA ...repository.unair.ac.id/12027/2/FULLTEXT-5.pdfKecelakaan Kerja No. 33 tahun 1947', Undang-undang. Ho. 14. tuliun 1969 tentang ketentuan-ketentuan

Undang-Undang No.8 Tahun 2004

Undang-Undang No.8 Tahun 2004

Welcome to repository.uir.ac.id - repository.uir.ac.idrepository.uir.ac.id/1578/1/buku_Buku Hukum dan Teori dalam Realit… · ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Welcome to repository.uir.ac.id - repository.uir.ac.idrepository.uir.ac.id/1578/1/buku_Buku Hukum dan Teori dalam Realit… · ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014

Undang Undang Desa No.6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

PENGANTAR - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › LAPORAN TAHUN 2015 FIX.pdfTahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang - Undang No. 5 tahun

PENGANTAR - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › LAPORAN TAHUN 2015 FIX.pdfTahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang - Undang No. 5 tahun

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA · 1. Dasar hukum dari Keputusan Bersama ini adalah ketentuan dalam pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang memberikan wewenang yang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA · 1. Dasar hukum dari Keputusan Bersama ini adalah ketentuan dalam pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang memberikan wewenang yang

UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA … · 2014-09-12 · formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia ... Ketentuan mengenai susunan organisasi,

UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA … · 2014-09-12 · formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia ... Ketentuan mengenai susunan organisasi,

MAKNA FASILITAS UMUM DALAM PENGADAAN TANAH ...4 objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini”. Kedua, ganti rugi yang berpotensi

MAKNA FASILITAS UMUM DALAM PENGADAAN TANAH ...4 objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini”. Kedua, ganti rugi yang berpotensi

Katalog Undang-undang Tahun 1945-2015

Katalog Undang-undang Tahun 1945-2015

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN · 2018. 4. 9. · Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN · 2018. 4. 9. · Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

Undang Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

Undang Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG …€¦ · ADOBE PDF KETERANGAN 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. ... 2. Pendapatan dirinci

OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. ... 2. Pendapatan dirinci

Undang-Undang No.32 Tahun 2009

Undang-Undang No.32 Tahun 2009