DASAR PEMIKIRANNilai-nilai perjuangan keraton Kadariyah, perlu digali, dikembangkan dan ditanamkan untuk gererasi yang akan datang dalam rangka mempertebal wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRITUJUAN Untuk mengetahui peranan keraton Pontianak dalam politik mewujudkan NKRI Untuk mengetahui nilai-nilai kejuangan di keraton Pontianak yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang Untuk mengetahui seberapa jauh nilai kejuangan pada pewaris kearajaanPERANAN KERATON PONTIANAK DALAM PERJUANGAN1. Terbentuknya Kerajaan PontianakUnsur utama terbentuknya Kerajaan Pontianak berwal dari kedatangan Al-Habib Husin yang masih berusia 22 tahun dari Kota Trim, Hadramaut, Arab Selatan. Kedatangan beliau telah memberi arti penting dalam sejarah, nukan hanya pendirian Kerajaan Pontianak tetapi juga hubungannya dengan Kerajaan Matan dan Mempawah. Memahami terbentuknya Kerajaan Pontianak kembali pada riwayat pendirinya Sultan Syarif Abduurahman, putra Al-Habib Husin dari perkawinannya dengan Putri Nyai Tua, seorang dayang Kerajaan Matan dari keturunan Dayak yang telah memeluk agama Islam.Di wilayah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak inilah Syarif Abdurrahman mendirikan pemukiman dan dikembangkannya menjadi pusat kedudukan Kerajaan Pontianak. Menurut Veth bahwa tanggal 7 januari 1772 di wilayah inilah Syarif Abdurrahman dan pengikutnya serta dibantu oleh orang-orang Dayak membuka hutan dengan mendirikan pemukiman baru, membangun sebuah surau (masjid Jami sekarang) dan selanjutnya mendirikan sebuah bangunan besar sebagai tempat tinggal (Keraton Kadriah sekarang) dengan bahan sederhana terbuat dari bambu dan daun ilalang.Pada tanggal 8 Syaban 1192 H dilakukan upacara terbentuknya Kerajaan Pontianak dengan mengangkat Syarif Abdurrahman sebagai Sultan. Upacara tersebut dihadiri oleh para Sultan/ Panembahan di Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam proses upacara penobatan dilakukan oleh Yang Dipertuan Haji Raja Muda dari Riau atas nama seluruh rakyat mengangkat Pangeran Syarif Abdurrahman Nuralam dengan gelar Maulana Sultan Syarif Abdurrahman di Kerajaan Pontiana.2. Periode Penjajahan BelandaKerajaan Pontianak yang strategis perdagangan tidak luput dari incaran Belanda untuk menguasainya. Menghadapi situasi baru akan kekuasaan VOC yanag besar dan kuat di Kalimantan Barat maka Sultan Syarif Abdurrahman mengakui supremasi VOC pada 5 Juli 1779 dengan mengakui kontrak politik yang diikuti oleh konsesi-kosesi untuk memperoleh monopoli perdagangan dan politik.Campur tangan VOC dalam soal internal kerajaan membawa Pontianak terlibat dalam pertikaian politik dan ekonomi antar kerajaan di Kalimantan Barat. Konsep kekuasaan Sultan di lingkungan kerajaan Pontianak menunjukan pribadi Sultan adalah sakral dan penuh kharisma yang mendapat legitimasi untuk menjalankan kekuasaan dan kepemimpinannya dalam menduduki tahta kerajaan.Ketika Sultan Pontianak bertahta, ada upaya penataan pemukiman sebagai cerminan dari kedekatakan hubungan antara pedagang dan Sultan sebagai bentuk jaminan keamanan. Kebijakan penetapan pemukiman kelompok etnis yang berbeda adalah merupakan strategi pengelolaan untuk mencegah pertikan atau konflik antar etnis.

3. Periode Pergerakan NasionalDalam kebijakan politik pemerintah Belanda terkenal dengan sistem sentralisasi yang ekstrem, birokrasi kaku dan otokrasi yang mutlak, sejumlah pegawai Belanda ditempatkan pada unit pemerintahan dari berbagai tingkatan yaitu karesidenan sampai distrik. Kedudukan Sultan di tampuk pimpinan pribumi masih tetap memerintah di kerajaannya, namun tetap didampingi residen dan asisten residen sebagai penasehat Sultan Pontianak dan wakil pemerintah Belanda. Saat ini diperintah oleh Sultan Syarif Muhammad Alkadri (1895). Memasuki abad 20 Kerajaan Pontianak diperintah oleh Sultan Syarif Muhammad Alkadri, pada masa ini peranan sultan mengalami masa krisis kekuasaan akibat perjanjian masa lalu dengan Belanda. Keputusan Gubernur Jenderal Belanda 1912 antara lain bahwa pemerintah Belanda menentukan personil pegawai kerajaan dan mulai diberlakukan hukum pidana dan perdata. Keputusan tersebut mendapat kecaman dari pihak kerabat kerajaan.Walaupun ada tekanan Belanda, namun pengaruh pergerakan nasional telah memberi arti bagi peranan Sultan dalam perkembangan politik, sosial dan ekonomi Pontianak. Untuk mempererat hubungan dengan kerajaan luar Sultan sering melakukan kunjungan ke berbagai kerajaan di Jawa. Sultan mengadakan berbagai perubahan di lingkungan keraton dan penduduk Pontianak, serta tahun 1923 mengadakan perbaikan bangunan-bangunan milik kerajaan termasuk keraton Kadriah.4. Periode Penjajahan JepangPada tahun 1941 ketika Jepang mulai melakukan penyerbuan ke Pontianak untuk melumpuhkan kekuatan militer Belanda. Munculnya berbagai penyerangan dalam kota menyebabkan pihak KNIL mengalami kepanikan, bahkan mereka tidak melakukan tindakan untuk membalas penyerbuan. Dalam kondisi tidak menentu pihak Belanda menawarkan kepada Sultan Syarif Muhammad Alkadri untuk menyelamatkan dirinya: .....Sebelum Jepang menguasai Kota Pontianak, pihak pemerintah Belanda menawarkan kepada Sultan Pontianak untuk mengungsi ke Australia dengan menggunakan pesawat yang telah disediakan, namun tawaran itu ditolak keras oleh Sultan dan menginginkan untuk menetap di Pontianak bersama dengan rakyatnya...Peran Sultan dibatasi kewenangannya karena sebelumnya dianggap dekat dengan Belanda dan pada tahun ini terjadi pembunuhan dan penangkapan terhadap keluarga kerajaan Pontianak. Tragedi penangkapan dan pembunuhan skala besar oleh militer Jepang juga dialami oleh Sultan Syarif Muhammad Alkadri beserta putra-putra dan keluarganya (31 jiwa) 5. Periode 1945-1949Pada periode ini terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap sultan dan keluarga sultan Pontianak yang menyebabkan kekosongan kepemimpinan, yang akhirnya ditunjuk Sultan Syarif Thaha Alkadri yang masih berumur 18 tahun. Sultan Thaha Alkadri dikenal sangat mendukung pemerintahan RI dengan menaikkan bendera merah putih di tiang istana kesultanan dan mendukung pembentukan PPRI dan beberapa beberapa keluarga istana kesultanan ikut menjadi anggota PPRI. Karena dipandang masih terlalu muda maka akhirnya pada tahun 1945 pemerintah Belanda mengeluarkan pengumuman bertujuan untuk mengangkat Syarif Hamid Alkadri sebagai Sultan Pontianak yang selanjutnya dikenal sebagai Sultan Hamid II.Langkah-langkah yang penting yang diperankan Sultan Hamid II dalam persiapan Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan selanjutnya melahirkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Sultan Hamid II juga berperan dalam melaksanakan perubahan dan pengaturan pemerintahan baru di Pontianak. Melalui Surat Keputusan No 24 Tahun 1946 diatur perubahan dalam bentuk pemerintahan Pontianak dengan menunjuk pejabat atau dewan pejabat dan dewan kota. Pada kahirnya pada tanggal 1 Oktober 1946 Kerajaan Pontianak mengangkat Syahkota Pontianak pertama R. Soepardan. Peran Sultan Hamid II sangat besar dalam peralihan sistem pemerintahan di kota Pontianak dan yang sangat penting walaupun masih belum diakui pemerintah Sultan Hamid II adalah pencipta lambang negara Republik Indonesia, Burung Garuda Pancasila.NILAI-NILAI PERJUANGAN DI KERATON KADRIAH PONTIANAKNilai-nilai perjuangan yang dapat kami temukan di keraton Kadriah antara lain sebagai berikut:1. Semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan2. Semangat untuk memiliki kerajaan yang berdaulat3. Semangat ingin mensejahterakan masyarakat Kalimaatan Barat4. Semangat cinta tanah air dan jiwa kerakyatan5. Semangat untuk mempersatukan bangsa dan negara Indonesia6. Semangat untuk mempertahankan budaya lokal sebagai salah satu unsur budaya nasional7. Semangat rela berkorban untuk melepaskan kekuasaan

NILAI-NILAI PERJUANGAN YANG ADA DI KERATON SAAT ININilai-nilai perjuangan yang dapat kami temukan saat ini:1. Keraton masih diakui oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai pusat rujukan adat dan budaya Melayu seperti perkawinan, khaul kesultanan, peringatan hari besar Islam maupun ulang tahun Kota Pontianak, dll2. Dengan segala keterbatasan keraton masih mempertahankan eksistensi sebagai kerajaan Melayu3. Kerabat keraton Kadariyah belum membuka diri dengan lingkungannya sesuai kemajuan jaman (pendidikan, hubungan sosial, ekonomi, dll)

SIMPULANYang dapat kami simpulkan dari pembahsan kami diatas adalah sebagai berikut:1. Banyak Sultan Kadariyah yang terlibat langsung dalam proses pendirian NKRI2. Banyak nilai-nilai kejuangan dari keraton Kadariyah yang perlu digali dan dikembangkan serta ditanamkan kepada generasi mendatang untuk mempertahankan NKRI3. Semangat juang yang ada pada keturunan dan kerabat terlihat mulai menurunSARANSaran yang dapat kami sumbangkan untuk mempertahan nilai-nilai kejuangan yang ada di keraton Kadariyah adalah sebagai berikut:1. Adanya upaya pemerintah daerah baik propinsi maupun kota Pontianak untuk memeperjuangkan pejuang pendiri kota Pontianak untuk diakui sebagai pahlawan nasional dan daerah sebagai landasan hukum.2. Pemerintah daerah harus menjadi mediator aktif terhadap perbedaan pendapat yang akan mempengaruhi kelangsungan kerajaan Kadariyah3. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjadikan keraton Kadariyah sebagai salah satu sumber inspirasi nilai-nilai kejuangan untuk generasi akan datangSUMBER BACAAN1. Pemkot Pontianak, Sejarah Pemerintah Kota Pontianak Dari Masa ke Masa, 20042. Hasil Studi Lapangan ke Keraton Kadariyah Pontianak, 20153. Wawancara dengan Nara Sumber, Sultan Syarif Abubakar Alkadri, 20151