KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

OUTLINE

1. REGULASI TERKAIT P3D

2. PERKEMBANGAN P3D

3. REGULASI DAN TINDAK

LANJUT PASCA P3D


REPUBLIK INDONESIA

REGULASI TERKAIT P3D


REPUBLIK INDONESIA

MANDAT PENGALIHAN URUSAN (P3D)

Pasal 404Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta

dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan

Daerah Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini di Undangkan

Periode Oktober 2015 - Oktober 2016

1 sub urusan

beralih dari prov ke

kab/kota

telah beralih 13 sub urusan yang beralih antartingkatan susunan pemerintahan

8 sub urusan

beralih dari

kab/kota ke prov

5 sub urusan

beralih dari daerah

ke Pusat

sub bidang metrologi legal

pada 34 Provinsi

bidang pendidikan

menengah, pengawas,

tenaga kerja, kehutanan,

ketenagalistrikan, geologi di

seluruh kab/kota kec

Papua dan Papua Barat

PKB/PLKB, Inspektur

Tambang & Migas,

Pengelola Tipe A &

Jembatan Timbang,

Penyuluh Perikanan

Nasional & Pengelola Balai

Pengembangan Kegiatan

Belajar di seluruh

Indonesia• Sebagaian besar daerah telah melakukan proses

serah terima khususnya personel sesuai Perka

BKN, karena menyangkut pengalokasian belanja

pegawai untuk Tahun Anggaran 2017

• Kepala BKN (Pusat dan Regional) telah memproses

SK Mutasi pengalihan personel

Perkiraan Kebutuhan

anggaran untuk

22.519 orang sebesar

Rp. 3 - 3,6 T

SKEMA PENGALIHAN URUSAN (P3D)

5


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN

No. Sub Urusan PP No. 38 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2014

1 Pengelolaan Pendidikan Menengah Kab/Kota Provinsi

2Pengelolaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

(BPKB)Provinsi Pusat

3 Pengelolaan Terminal Tipe A dan Tipe BTerminal Tipe A dan B di

Kab/Kota

Terminal A di Pusat

Terminal B di Provinsi

4Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan

NegaraProvinsi Dan Kab/Kota Provinsi

5Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan

Hutan ProduksiProvinsi Dan Kab/Kota Provinsi

6 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Provinsi Dan Kab/Kota Provinsi

7 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Provinsi Dan Kab/Kota Provinsi

8Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang

dan PengawasanProvinsi Kab/Kota

9Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan

KB (PKB/PLKB)Kab/Kota Pusat

10 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Kab/Kota Provinsi


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN

No. Sub Urusan PP No. 38 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2014

11 Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan NasionalPusat, Provinsi Dan

Kab/KotaPusat

12

Penyediaan Dana Untuk Kelompok Masyarakat Tidak

Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga

Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan

Perdesaan Serta Sub Urusan ESDM Lainnya Yang

Beralih Kewenangan

Kab/Kota Pusat dan Provinsi

13

Rehabilitasi sosial NAPZA, dan Bukan/ Tidak Termasuk

Bekas Korban Penyalahgunaan NAPZA, Orang Dengan

HIV/AIDS Yang Memerlukan Rehabilitasi Pada Panti

Kab/Kota/Pusat Provinsi

14

Penetapan Lokasi Dan Pengoperasian Atau Penutupan

Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor

(UPPKB/Jembatan Timbang)

Provinsi Pusat


REPUBLIK INDONESIA

TINJUT PASAL 404 UU 23/20141. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2 Oktober 2014 )

2. SE Mendagri Nomor 120/253/SJ Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Setelah DitetapkaN UU.23/Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(16 Januari 2015 )

3. SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan PelaksanaanPengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (16 Oktober 2015)

4. Surat Mendagri Nomor 120/6942/SJ Tahun 2015 tentang Percepatan PelaksanaanUrusan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (16 Desember2015)

5. Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri NO. 188/232/Bangda tentang PercepatanPengalihan P3D Urusan Pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014 (21 Januari 2016)

6. SE Mendagri Nomor 100/1743/SJ Tahun 2016 tentang Percepatan PenyelesaianInventarisasi P3D Sebagai Akibat Pengalihan Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (11 Mei 2016)

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ TAHUN 2016 tentang TindaklanjutPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


REPUBLIK INDONESIA

1. PERKA BKN No. 48 Tahun 2015 (Personil Ketenagakerjaan)

2. PERKA BKN No. 1 Tahun 2016 (Personil Pendidikan)

3. PERKA BKN No. 2 Tahun 2016 (Personil Kehutanan)

4. PERKA BKN No. 6 Tahun 2016 (Personil PKB dan PLKB)

5. PERKA BKN No. 7 Tahun 2016 (Personil Kelautan dan Perikanan)

6. PERKA BKN No. 8 Tahun 2016 (Personil Perhubungan)

7. PERKA BKN No. 9 Tahun 2016 (Personil Perdagangan)

8. PERKA BKN No. 10 Tahun 2016 (Personil ESDM)

9. PERKA BKN No. 19 Tahun 2016 (Personil BPKB)

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TERKAIT PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN

PENGALIHAN P3D


REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN PROSES P3D 2016

TERMINAL TIPE A DAN JEMBATAN TIMBANG (PERHUBUNGAN)

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI PUSAT

1.Dari 143 terminal tipe A, sudah diserahterimakan sebanyak

97 terminal melalui BAST yang ditandatangani oleh

pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan.

2.Dari 141 UPPKB/jembatan timbang, sudah

diserahterimakan sebanyak 126 UPPKB/jembatan timbang.

3.Personel Terminal Tipe A dan UPPKB yang sudah

diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejumlah

2.705 orang dari total 3.072 orang PNS yang beralih status.


REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN PROSES P3D

TERMINAL TIPE B (PERHUBUNGAN)

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

1. Informasi dari Kementerian Perhubungan terdapat 325 terminal tipe B yang

tersebar di 27 provinsi.

2. 2 provinsi telah melakukan serah terima yang ditandatangani dalam BAST

personil dan aset dari kab/kota ke provinsi yaitu:

a. Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 terminal tipe B di 5 kab/kota

dengan jumlah personil PNS sebanyak 30 orang.

b. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 24 terminal dari total 45 terminal tipe B

dengan jumlah personil 170 orang dari 17 kab/kota.


REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN PROSES P3D

KENDALA YANG DIHADAPI PEMDA PROVINSI/KAB/KOTA

1. Data dukung P3D yang masih belum lengkap

2. Proses pengalihan masih dilakukan dan masih dalam tahap

pembahasan internal Pemda

3. Kendala status kepemilikan lahan yang masih belum jelas

4. Tanah yang masih dalam proses sengketa hukum

5. Sebagian besar provinsi masih melakukan identifikasi terhadap

penetapan status dan fungsi terminal tipe B yang ada di kab/kota

6. Pengoperasian Terminal dan UPPKB yang telah diserahkan belum

dapat dioperasionalkan secara lancar dengan kendala teknis seperti

proses pengalihan pegawai, proses administrasi pembiayaan

pengelolaan, dan kendala lainnya.


REPUBLIK INDONESIA

• Terminal dan UPPKB yang tidak diserahterimakan maka tidakdapat dipergunakan sesuai dengan fungsi pelayananyang semestinya dan harus disesuaikan dengan kewenangandaerah.

• Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah terhadappenetapan lokasi terminal baru dengan trayek AKAP ataumemindahkan terminal ke lokasi terminal A yang terdekat jikaTerminal tidak di serahterimakan.

• Personil yang bertugas di terminal danUPPKB agar segera diserahterimakan ke KementerianPerhubungan sesuai dengan Perka BKN.

KONSEKUENSI TIDAK TERLAKSANA P3D:


REPUBLIK INDONESIA

TINDAK LANJUT PASCA P3D


REPUBLIK INDONESIA

KETERKAITAN KELEMBAGAAN-PERENCANAAN-PENGANGGARAN


REPUBLIK INDONESIA

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3 Ayat (3)

URUSAN YANG TELAH DIALIHKAN, TERMASUK URUSAN PERHUBUNGAN, HARUS DIKELOLA DAN DITUANGKAN

DALAM PORGAM DAN KEGIATAN OLEH LEVEL PEMERINTAHAN YANG

MENERIMA PENGALIHAN

PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TAHUN 2017

DITINDAKLANJUTI DALAM APBD


REPUBLIK INDONESIA

• Terminal dan UPPKB yang tidak diserahterimakan maka tidakdapat dipergunakan sesuai dengan fungsi pelayananyang semestinya dan harus disesuaikan dengan kewenangandaerah.

• Kementerian Perhubungan segera mengambil langkah terhadappenetapan lokasi terminal baru dengan trayek AKAP ataumemindahkan terminal ke lokasi terminal A yang terdekat jikaTerminal tidak di serahterimakan.

• Personil yang bertugas di terminal danUPPKB agar segera diserahterimakan ke KementerianPerhubungan sesuai dengan Perka BKN.

PERENCANAAN


REPUBLIK INDONESIA

Perlu dilakukan penegasan regulasi dan kebijakan serta langkah-langkah dalam upayamencapai tujuan dari pengalihan urusan tersebut semata-mata hanya untukmeningkatkan pelayanan publik menjadi lebih optimal.1. Reformasi dan sinergitas regulasi (regulation reform) dalam menjalankan Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan pedoman untuk mewujudkanpelayanan publik.

2. Reformasi karakter SDM (character reform) dengan melakukan pembinaan danmonitoring penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Reformasi tata kelola (management reform) sebagai perbaikan dalam menjalankanStandar Operasional Prosedur (SOP), serta dalam menciptakan inovasi danterobosan baru di masa mendatang guna mengubah potret penyelenggaraanpelayanan publik kepada masyarakat.

4. Reformasi kelembagaan (organization reform) dalam upaya mengubah sistemkelembagaan dan memperkuat koordinasi antar stakeholder terkait PemerintahPusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasca Pengalihan P3D

2020

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Documents

Transcript of KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA