Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019 · 2020-01-07 · di lingkungan Kementerian Hukum dan...

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM” dapat disusun dengan baik.

Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu menyusun sebuah pedoman di bidang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tujuan agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga mekanisme pelaksanaan penilaian dan penyampaian data dukung oleh para pelaksana di satuan kerja menjadi seragam dan tertib administrasi.

Dalam pedoman ini, juga diatur lebih jelas para penanggungjawab maupun pelaksana yang akan melakukan evaluasi dan penilaian yang susunannya disesuaikan dengan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Harapannya kedepan, semoga pedoman ini dapat meningkatkan indeks pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sesuai target yang telah ditetapkan.

Bagian Reformasi Birokrasi

Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-20.OT.03.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

1

Lampiran Keputusan Menteri tentang Pedoman Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4

BAB I - PENDAHULUAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Dasar Hukum 6

C. Maksud dan Tujuan 7

D. Ruang Lingkup 7

E. Pengertian Umum 7

BAB II – PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 9

A. Pengungkit (Proses) 10

B. Hasil 23

BAB III - TATA CARA DAN MEKANISME PMPRB 24

A. Sistem Penilaian Mandiri 24

B. Satuan Kerja yang Dinilai 24

C. Pelaksana PMPRB dan Tugasnya 25

D. Langkah-langkah Teknis Penilaian 26

E. Lembar Kerja Penilaian 36

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri 36

G. Petunjuk Penggunaan Aplikasi PMPRB Online 37

BAB IV PENUTUP 42

Lampiran Lembar Kerja Penilaian PMPRB 43

Lampiran Contoh SK Tim Asesor 92

Mengingat…

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-20.OT.03.02 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, serta peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dipandang

perlu untuk menyusun pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;

b bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal, dan disampaikan

secara resmi oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa jangka waktu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birorkasi dilakukan sampai Tahun 2025, dan untuk ketentuan

lebih lanjut menunggu keputusan dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

PEDOMAN PMPRB

2

MEMUTUSKAN…

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KESATU

: Menetapkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan acuan dalam melaksanakan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan instrumen bagi Pelaksana Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dalam melakukan penilaian mandiri

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2019


REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PEDOMAN PMPRB

4

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI

PERLAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I PENDAHULUAN

5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi, dalam Pasal 3 ayat (3) diatur bahwa

“ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi

masing-masing”.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, Kementerian Hukum dan

HAM memandang perlu menyusun sebuah pedoman dengan tujuan agar

dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mekanisme pelaksanaan

penilaiaan dan penyampaian data dukung oleh para pelaksana di satuan

kerja menjadi seragam dan tertib administrasi.

Dalam pedoman ini, juga diatur lebih jelas para

penanggungjawab maupun pelaksana yang akan melakukan evaluasi

dan penilaian yang susunannya disesuaikan dengan struktur organisasi

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan reformasi

birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan

arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan

evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil

pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga

dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana

aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi

periode atau tahun berikutnya.

PEDOMAN PMPRB

6

Program evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan

HAM telah menginjak tahun ke 4 (empat) sejak 2016, dalam perspektif

project/program, pelaksanaan reformasi birokrasi sudah mulai

menghasilkan banyak perubahan yang hasilnya dapat dirasakan oleh

para stakeholder maupun internal Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

telah meletakkan pondasi pembangunan reformasi birokrasi yang kuat

diseluruh Kementerian/Lembaga sebagai basis pengembangan

kapasitas institusi ke depan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi

Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 576);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : M.HH-

20.OT.03.02 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang

Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB I PENDAHULUAN

7

C. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman PMPRB dimaksudkan untuk memberi panduan bagi

asesor dalam:

a. Memahami tujuan PMPRB dan penetapan ruang lingkup

PMPRB;

b. Memahami strategi penilaian dan mekanisme yang digunakan

dalam penilaian mandiri;

c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh

dalam proses penilaian;

d. Menyusun rencana aksi dan tindak lanjut atas hasil penilaian

mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM periode berikutnya;

e. Memahami proses pengolahan data dan penyusunan laporan

hasil penilaian mandiri; dan

f. Memahami mekanisme pelaporan.

2. Adapun tujuan penyusunan pedoman PMPRB, adalah untuk:

a. Sebagai pedoman yang dapat memandu dalam melakukan

PMPRB di Kementerian Hukum dan HAM;

b. Adanya keseragaman dokumen dalam pemenuhan data

dukung yang akan dinilai dan dievaluasi; dan

c. Pelaksana reformasi birokrasi lebih terarah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian meliputi:

1. Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM; dan

2. Penilaian terhadap hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan

sampai dengan akhir penilaian internal.

E. Pengertian Umum

1. Agen perubahan (Agent of Change) adalah individu/kelompok yang

terlibat dalam merencanakan perubahan dan

mengimplementasikan-nya;

2. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi

PEDOMAN PMPRB

8

pegawainya, proses bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan

dengan pemerintahan;

3. Harmonisasi adalah keserasian antara peraturan perundang-

undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang

berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun

horizontal (perundangundangan yang sederajat). Keserasian

tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu

dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan

yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan

memperjelas;

4. Kegiatan utama adalah kegiatan yang berhubungan langsung

dengan tugas fungsi organisasi;

5. Lembar Kerja Penilaian (LKP) adalah lembar isian/jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

6. Konsensus adalah proses untuk menghasilkan atau menjadikan

kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama;

7. Role model adalah individu yang bisa dijadikan contoh dalam

prestasi kerjanya, pola fikirnya (Mind Set) dan budaya kerjanya

(Culture Set) dalam proses perubahan;

8. Asesor adalah Pejabat/Pegawai yang melakukan penilaian mandiri

pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerja;

9. Satuan kerja adalah Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan

HAM;

10. Sekretariat Jenderal adalah pembina pelaksana Reformasi Birokrasi

di Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan

pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan hasil penilaian

Reformasi Birokrasi; dan

11. Evaluator adalah Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaannya

melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri reformasi birokrasi

di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB II PMPRB

9

BAB II

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sistem PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini, disusun atas

dasar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Sistem ini dapat digambarkan sebagai berikut:

PEDOMAN PMPRB

10

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit

(proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator

yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai

indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian

upaya yang berdampak pada pencapain sasaran.

A. Pengungkit (Proses)

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk megubah secara sistematis

dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta

pola pikir dan budaya kerja individu atau satuan kerja di dalamnya

menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Refomasi

Birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi

pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi;

b. Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi

pemerintah; dan

c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian prgram ini

digunakan indikator-indikator:

a. Tim Reformasi Birokrasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi

apakah :

1) Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk;

2) Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai

rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi; dan

3) Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitorng dan

evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah

ditindaklanjuti.

b. Road Map Reformasi Birokrasi

1) Road Map telah disusun dan diformalkan;

2) Road Map telah mencangkup 8 area perubahan;

3) Road Map telah mencangkup “quick win”;

4) Penyusunan road map telah melibatkan seluruh unit

organisasi; dan

5) Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada

anggota organisasi.

BAB II PMPRB

11

c. Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi

Pengukuran inidikator ini dilakukan dengan melihat kondisi

apakah:

1) PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik;

2) Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing

satuan kerja;

3) Telah dilakukan pelatihan cukup bagi tim asesor sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

4) Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh asesor sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

5) Para asesor mencapai konsensus atas pengisian lembar

kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB Kementerian;

6) Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap lembar

asesor sebelum menyusun lemabr kerja Kementerian; dan

7) Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) telah dikomunikasikan.

d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Pegukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi

apakah:

1) Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan

berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;

2) Terdapat media komunikasi secara reguler untuk

mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang

dan akan dilakukan; dan

3) Terdapat upaya untuk menggerakan organisasi dalam

melakukan perubahan melalui pembentukan Agent of

Change atau Role Model.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang

undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hukum dan HAM; dan

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang–

undangan Kementerian Hukum dan HAM.

PEDOMAN PMPRB

12

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini

digunakan indikator-indikator :

a. Harmonisasi


apakah:

1) Telah dilakukan indentifikasi ketentuan/peraturan yang tidak

harmonis/tidak sinkron;

2) Telah dilakukan analisis ketentuan/peraturan yang tidak

harmonis/tidak sinkron;

3) Telah dilakukan pemetaan ketentuan/peraturan yang tidak

harmonis/tidak sinkron; dan

4) Telah dilakukan revisi ketentuan/peraturan yang tidak

harmonis/tidak sinkron.

b. Sistem pengendalian dalam penyusunan ketentuan/peraturan


apakah:

1) Adanya sistem pengendalian penyusunan

ketentuan/peraturan;

2) Sistem pengendalian penyusunan ketentuan/peraturan

mensyaratkan adanya rapat koordinasi;


mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/policy paper;


mensyaratkan adanya paraf koordinasi; dan


mensyaratkan adanya evaluasi.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Hukum dan HAM

secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas

masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat

ukuran (Right Sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini

adalah:

a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi satuan kerja; dan

b. Meningkatnya kapasitas satuan kerja dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi.

BAB II PMPRB

13



a. Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi


apakah:

1) Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai

ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;

2) Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi;

3) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan

duplikasi fungsi;

4) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan

organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam

satu kelompok;


adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang

atasan;

6) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian

struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;

7) Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi

dengan mandat;


tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; dan

9) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan

struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan

lingkungan strategis.

b. Penataan


apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan

perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

PEDOMAN PMPRB

14

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Kementerian

Hukum dan HAM;

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen

pemerintahan di Kementerian Hukum dan HAM;

c. Meningkatnya kinerja di Kementerian Hukum dan HAM; dan

d. Kualitas pengelolaan arsip, pengukuran indikator ini dilakukan

dengan melihat kondisi apakah penataan arsip pada

Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan Peraturan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.



a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan

utama.


apakah:

1) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas

dan fungsi;

2) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur

operasional tetap (SOP);

3) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan

4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi

dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi

dan efektifitas birokrasi.

b. E-Government


apakah:

1) Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di

satuan kerja;

2) Sudah dilakukan pengembangan e-government di satuan

kerja dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal:

intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem

database SDM, dll);

3) Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

(misal: website untuk penyediaan informasi kepada

masyarakat, sistem pengaduan); dan

4) Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam

BAB II PMPRB

15

tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan

perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll).

c. Keterbukaan informasi publik


apakah:

1) Ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi

publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh

publik dan mekanisme penyampaian);

2) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan

3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kementerian Hukum

dan HAM yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi

aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji

dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin

dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

aparatur;

c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM; dan

e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.



a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

organisasi.


apakah :

1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan;

2) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan;

3) Rencana distribusi pegawai telah disusun dan diformalkan;

4) Proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun telah disusun dan

diformalkan; dan

5) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama

satuan kerja telah dihitung dan diformalkan.

PEDOMAN PMPRB

16

b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan

bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).


apakah:

1) Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas

kepada masyarakat;

2) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti

(online);

3) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif;

4) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan

bebeas KKN; dan

5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi


apakah:

1) Telah ada standar kompetensi jabatan;

2) Telah dilakukan asessment jabatan;

3) Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;

4) Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan

dukungan anggaran yang mencukupi;

5) Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis

kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan

pengembangan kompetesi; dan

6) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan

pegawai berbasis kompetensi secara berkala.

d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka


apakah:

1) Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan;

2) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah

dilaksanakan;

3) Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan objektif;

4) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang

independen; dan

5) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.

BAB II PMPRB

17

e. Penetapan kinerja individu


apakah:

1) Terdapat penetapan kinerja individu;

2) Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi;

3) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu di level atasnya;

4) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik;

5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian

kinerja individu;

6) Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pengembangan karir individu; dan

7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian tunjangan kinerja.

f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai


apakah:

1) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah

ditetapkan;

2) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah

diimplementasikan;

3) Adanya monitoring evaluasi atas pelaksanaan aturan

disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai; dan

4) Adanya pemberian sanksi (punishment) dan imbalan

(reward).

g. Pelaksanaan evaluasi jabatan


apakah:

1) Informasi faktor jabatan telah disusun;

2) Peta jabatan telah ditetapkan; dan

3) Kelas jabatan telah ditetapkan.

h. Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)


apakah:

1) Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai

kebutuhan;

2) Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai;

3) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan; dan

PEDOMAN PMPRB

18

4) Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai

pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

6. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM. Target yang ingin dicapai melalui

program ini adalah:

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

negara oleh satuan kerja;

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada

satuan kerja;

c. Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja; dan

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada satuan

kerja.



a. Gratifikasi


apakah:

1) Telah terdapat kebijakan internal penanganan gratifikasi;

2) Telah dilakukan public campaign;

3) Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan;

4) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan

gratifikasi;

5) Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah

ditindaklanjuti; dan

6) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

b. Penerapan SPIP


apakah:

1) Telah terdapat peraturan internal Kementerian Hukum dan

HAM tentang SPIP;

2) Telah dibangun lingkungan pengendalian;

BAB II PMPRB

19

3) Telah dilakukan penilaian risiko oleh satuan kerja;

4) Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang telah diidentifikasi;

5) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada

seluruh pihak terkait;

6) Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern; dan

7) Level maturitas SPI.

c. Pengaduan masyarakat


apakah:

1) Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat;

2) Penanganan pengaduan masyarakat telah

diimplementasikan;

3) Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti;

4) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat;

5) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

telah itindaklanjuti; dan

6) Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.

d. Whistle-Blowing System (WBS)


apakah:

1) Telah terdapat whistle-blowing system;

2) Whistle-blowing system telah disosialisasikan;

3) Whistle-blowing system telah dimplementasikan;

4) Telah dilakukan evaluasi atas whistle-blowing system; dan

5) Hasil evaluasi atas whistle-blowing system telah

ditindaklanjuti.

e. Penanganan benturan kepentingan


apakah:

1) Telah terdapat penanganan benturan kepentingan;

2) Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan;

3) Penganan benturan kepentingan telah diimplementasikan;

4) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan

kepentingan; dan

5) Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah

ditindaklanjuti.

PEDOMAN PMPRB

20

f. Pembangunan zona integritas


apakah:

1) Telah dilakukan pencanangan zona integritas;

2) Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi

zona integritas;

3) Telah dilakukan pembangunan zona integritas;

4) Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah

ditentukan; dan

5) Telah terdapat satuan kerja yang ditetapkan sebagai

“menuju WBK/WBBM”.

g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)


apakah:

1) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan;

2) APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas

dan kuantitas;

3) APIP didukung dengan anggaran yang memadai;

4) APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko; dan

5) Indeks Internal Audit Capability Model (IACM).

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabiitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Target yang

ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya kinerja satuan kerja; dan

b. Meningkatnya akuntabilitas satuan kerja.


digunakan indikator-indikator.

a. Keterlibatan pimpinan


apakah:

1) Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat

penyusunan rencana strategis;

2) Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat

penyusunan penetapan kerja; dan

3) Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara

berkala.

BAB II PMPRB

21

b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja


apakah:

1) Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja;

2) Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun;

3) Sistem pengukuran kinerja telah dirancang berbasis

elektronik;

4) Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit;

dan

5) Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada satuan

kerja;

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh

standardisasi pelayanan internasional satuan kerja; dan

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggara pelayanan publik oleh masing-masing satuan

kerja.



a. Standar pelayanan


apakah:

1) Terdapat kebijakan standar pelayanan;

2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan;

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;

4) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan; dan

5) Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.

PEDOMAN PMPRB

22

b. Budaya pelayanan prima


apakah:

1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya

penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik,

estetika, capacity building, pelayanan prima);

2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui

berbagai media;

3) Telah terdapat sistem reward/punishment bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai standar;

4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan

5) Terdapat inovasi pelayanan.

c. Pengelolaan pengaduan


apakah:

1) Terdapat media pengaduan layanan;

2) Terdapat SOP pengaduan pelayanan;

3) Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan;

4) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan

5) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan.

d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan


apakah:

1) Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara

terbuka; dan

3) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

masyarakat.

e. Pemanfaatan teknologi informasi


apakah:

1) Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam

pemberian layanan;

2) Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan

pelayanan; dan

3) Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

BAB II PMPRB

23

B. Hasil

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 mencakup tiga aspek yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

diukur melalui:

a. Nilai akuntabilitas kinerja; dan

b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal).

2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

diukur dengan menggunakan ukuran:

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan

b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan

instansi pemerintah.

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat.

Sasaran terwujudnya peningkatan kuliatas pelayanan publik kepada

masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei

eksternal).

Sehingga variabel-variabel tersebut diatas akan menjadi instrumen

dalam pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Tim Survei.

PEDOMAN PMPRB

24

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME


A. Sistem Penilaian Mandiri

Penilaian reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

dilakukan terhadap 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan

komponen hasil. Sistem yang digunakan untuk melakukan penilaian

pada komponen pengungkit dengan cara menilai setiap komponen

dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penilaian komponen hasil hanya

dilakukan pada tingkat Kementerian dengan komponen penilaiaan

berupa nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei

internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, dan nilai persepsi

kualitas pelayanan (survei eksternal).

Sistem penilaian tersebut diatas menggunakan indikator yang

tertuang dalam Lembar Kerja Penilaian (LKP) reformasi birokrasi. Nilai

akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan

konsensus tim asesor.

B. Satuan Kerja yang Dinilai

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian

Hukum dan HAM didasarkan pada hasil penilaian masing-masing satuan

kerja. Oleh karena itu, perlu menetapkan satuan kerja yang dinilai

sebagai berikut:

NO SATUAN KERJA YANG DINILAI

1. Pusat Unit Eselon I

2. Wilayah Kantor Wilayah

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PMPRB

25

C. Pelaksana PMPRB dan Tugasnya

PELAKSANA

PMPRB TUGAS

INSPEKTUR

JENDERAL

a. Mendapatkan ID/username dan kata sandi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi.

b. Memperbaharui data profil.

c. Membuat akun satuan kerja dan menyerahkan pada masing-

masing satuan kerja.

d. Memverifikasi hasil penilaian satuan kerja. Hasil verifikasi

menjadi dasar penilaian level Kementerian.

e. Melakukan panel internal

f. Mengkoordinasikan penilaian (komponen pengungkit dan

komponen hasil) serta menginput data hasil PMPRB

Kementerian ke dalam Aplikasi PMPRB Online.

g. Mengirimkan hasil penilaian PMPRB Kementerian kepada

Sekretaris Jenderal.

SEKRETARIS

JENDERAL

a. Mendapatkan ID/username dan kata sandi dari Kementerian


b. Memperbaharui data profil.

c. Menerima data tim asesor seluruh satuan kerja.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan survei.

e. Memantau dan memeriksa hasil penilaian PMPRB

Kementerian yang telah dikirim Inspektorat Jenderal

f. Melakukan pleno hasil penilaian Inpektorat Jenderal.

g. Mensubmit hasil PMPRB Kementerian kepada Kementerian


h. Menyusun dan memonitoring rencana aksi dan tindak lanjut

evaluasi reformasi birorkasi Kementerian.

PIMPINAN

SATUAN

KERJA YANG

DINILAI

a. Menunjuk dan menetapkan asesor.

b. Menerima akun dan kata sandi satuan kerja.

c. Memberikan dukungan terhadap asesor dalam melakukan

penilaian.

d. Memimpin pelaksanaan pembahasan hasil penilaian asesor.

e. Memberikan persetujuan hasil penilaian asesor.

f. Melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut evaluasi

reformasi birorkasi.

ASESOR

a. Melaksanakan penilaian komponen pengungkit PMPRB

satuan kerja ke dalam Aplikasi PMPRB Online.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan survei IPK dan IKM.

PEDOMAN PMPRB

26

D. Langkah-langkah Teknis Penilaian

1. Menunjuk dan Menetapkan Asesor

Aspek yang sangat penting dalam penerapan PMPRB adalah tersedianya

asesor yang akan melakukan penilaian atas seluruh komponen

pengungkit. Asesor ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja (yang akan

dinilai) karena yang bersangkutan akan melakukan penilaian mandiri

terhadap satuan kerjanya. Jumlah asesor dapat menyeseuaikan

berdasarkan jumlah pejabat struktural pada masing-masing satuan kerja


27

sepanjang ada yang bertanggung jawab di 8 (delapan) area perubahan

pelaksanaan reformasi birokrasi. Pimpinan satuan kerja dapat

membentuk tim yang akan membantu asesor dalam melakukan

penilaiannya.

Penetapan asesor dilakukan dalam bentuk keputusan pimpinan satuan

kerja. Adapun susunan tim asesor terdiri dari sebagai berikut:

a. Unit Eselon I

1) Pengarah/Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal/ Inspektur

Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala

Badan

2) Koordinator : Kepala Biro Perencanaan/ Sekretaris

Unit Eselon I

3) Pembantu Koordinator : Kepala Biro/ Inspektur Wilayah/

Direktur/ Kepala Pusat

4) Asesor : Pejabat Administrator

b. Kantor Wilayah

1) Pengarah/Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah

2) Koordinator : Kepala Divisi Administrasi

3) Pembantu Koordinator : Kepala Divisi Pemasyarakatan;

Kepala Divisi Imigrasi; dan

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan

HAM

4) Asesor : Pejabat Administrator

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setingkat Eselon II

1) Pengarah/Penanggung Jawab : Kepala UPT

2) Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha

3) Pembantu Koordinator : Kepala Bidang

4) Asesor : Kepala Bidang

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setingkat Eselon III


2) Koordinator : Kepala Subbag TU

3) Pembantu Koordinator : Kepala Seksi/Kepala Urusan

4) Asesor : Kepala Sub Seksi/Kepala Urusan

PEDOMAN PMPRB

28

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Setingkat Eselon IV


2) Koordinator : Kepala Urusan TU

3) Pembantu Koordinator : Kepala Sub Seksi/ Kepala Urusan

4) Asesor : Kepala Sub Seksi/ Kepala Urusan

Tugas asesor adalah sebagai berikut:

a. Memberikan penilaian dengan melakukan hal-hal berikut:

1) Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan;

2) Memberikan nilai sesuai aturan;

3) Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai

konsensus dalam hal penilaian;

4) Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal;

5) Menyusun dan mendokumentasikan seluruh data dukung

dalam bentuk softcopy maupun hardcopy sesuai dengan

LKP.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan survei IPK dan IKM; dan

c. Menyampaikan laporan PMPRB sebagai bahan untuk pelaksanaan

panel dengan Inspektorat Jenderal.

2. Sekretaris Jenderal Menerima Data Tim Asesor Satuan Kerja

Pimpinan satuan kerja menetapkan tim asesor satuan kerjanya dan

menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai data dukung

evaluasi reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Mendaptkan ID/Username dan Kata Sandi dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birorkasi melalui Admin MENPANRB akan memberikan ID/username

dan kata sandi kepada Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal

untuk dapat masuk ke dalam Aplikasi PMPRB Online.

4. Memperbaharui Data Profil

Setelah masuk aplikasi untuk pertama kali, Inspektur Jenderal dan

Sekretaris Jenderal diharuskan untuk memperbaharui data profil

sebelum membuat akun satuan kerja dan melakukan penilaian.


29

5. Inspektorat Jenderal Membuat Akun Satuan Kerja

Inspektur Jenderal membuat akun satuan kerja dan diserahkan

kepada masing-masing satuan kerja. Beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam pembuatan akun satuan kerja adalah sebagai

berikut:

a. Membuat format standar kode satuan kerja; dan

b. Menerima data pimpinan satuan kerja yang akan akan dijadikan

“Profil Pengguna” yang terdiri dari:

1) Nama Pejabat

2) Unit Kerja

3) Email

4) Nomor Telepon/Handphone

6. Pimpinan Satuan Kerja Menerima ID/Username dan Kata

Sandi Satuan Kerja

Setelah Inspektur Jenderal membuat akun satuan kerja, pimpinan

satuan kerja yang akan dinilai menerima akun dan kata sandi. Akun

yang diberikan berfungsi untuk melakukan submit hasil PMPRB

satuan kerja yang telah dinilai oleh asesor.

7. Asesor Melaksanakan Penilaian Komponen Pengungkit

Pada langkah ini asesor menjadi pelaku utama untuk memberikan

penilaian mandiri terhadap satuan kerjanya. Agar proses penilaian

dapat dilakukan secara baik, asesor harus mengetahui terlebih

dahulu apa yang harus dinilai dan bagaimana melakukan

penilaiannya.

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:

a. Asesor menyiapkan Lembar Kerja Penilaian (LKP)

Sebelum melakukan penilaian langsung melalui online, asesor

harus melakukan penilaian secara offline dengan menggunakan

kertas kerja terlebih dahulu. LKP merupakan alat bantu asesor dalam

menguraikan proses penilaian yang dilakukan oleh asesor atas

dasar bukti-bukti yang relevan, sintesis kondisi objektif satuan

kerjanya saat ini, hal yang sudah baik, dan hal yang perlu

diperbaiki/harus dilaksanakan.

PEDOMAN PMPRB

30

b. Asesor melakukan penilaian pada LKP

1) Dalam melakukan penilaian, asesor hanya menilai

Komponen Pengungkit saja. Dalam LKP terdapat tiga

variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii)

indikator.

2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan

alokasi nilai sebagai berikut:

3) Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan

dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator

pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan-

pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau

a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-

pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak.

Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-

pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang

menggunakan skala ordinal.

4) Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan

jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.

5) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun

“a/b/c/d/e”, Asesor harus menggunakan professional

judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang

mempengaruhi pada setiap indikator.

c. Asesor menginput data hasil PMPRB satuan kerja ke dalam

Aplikasi PMPRB Online.

NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Komponen

Pengungkit

60% a. Manajemen perubahan (5%)

b. Penataan peraturan perundang-

undangan (5%)

c. Penataan dan penguatan organisasi

(6%)

d. Penataan tatalaksana (5%)

e. Penataan sistem manajemen SDM

(15%)

f. Penguatan Akuntabilitas (6%)

g. Penguatan pengawasan (12%)

h. Peningkatan kualitas pelayanan

publik (6%)

Total 60%


31

8. Asesor Mengkoordinasikan Pelaksanaan Survei IPK dan IKM

Satuan Kerja

Selain melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit, asesor

juga bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan survei IPK dan

IKM pada setiap masing-masing satuan kerjanya nya.

9. Inspektur Jenderal Memverifikasi Hasil Penilaian Satuan Kerja

Melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian satuan kerja yang

dilakukan oleh asesor, dan hasil verifikasi menjadi dasar untuk

penilaian di level Kementerian. Verifikasi dilakukan oleh evaluator,

setelah verifikasi dilakukan Inspektorat Jenderal menyelenggarakan

panel yang dihadiri oleh para asesor satuan kerja. Panel dilakukan

untuk beberapa hal antara lain:

a. Memeriksa kembali kelengkapan seluruh hasil penilaian serta

bukti-bukti yang diperlukan;

b. Memperoleh gambaran sementara dan final dari penilaian

kementerian;

c. Menjadi ajang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan

pemahaman; dan

d. Memperoleh kesepakatan.

10. Inspektur Jenderal Mengkoordinasikan Penilaian serta

Menginput Data Hasil PMPRB Kementerian

Inspektur Jenderal bertugas untuk mengkoordinasikan penilaian dan

menginput data hasil PMPRB tingkat Kementerian ke dalam aplikasi

PMPRB Online. Penilaian PMPRB level Kementerian dilakukan oleh Tim

PMPRB Kementerian yang merupakan penggabungan dari seluruh

Unit Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengarah/Penanggung Jawab : Menteri

2) Koordinator : Inspektorat Jenderal

3) Pembantu Koordinator : Sekretaris Jenderal

4) Ketua Tim Asesor : Staff Ahli Reformasi Birokrasi

5) Asesor : Para Ses Direktorat Jenderal/Inspektorat

Jenderal/Badan/Kepala Biro

PEDOMAN PMPRB

32

Berikut hal-hal yang dilakukan Tim PMPRB Kementerian dalam

menilai PMPRB Kementerian:

a. Tim melakukan penilaian pada LKP dengan 3 variabel yaitu: (i)

komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator. Setiap

komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai

sebagai berikut:

b. Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi

kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan

sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan-pernyataan akan

dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban

ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung

dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c

diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-

pernyataan yang menggunakan skala ordinal.

c. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan

jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.

d. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun

“a/b/c/d/e”, tim harus menggunakan professional judgement-

nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi

pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja

penilaian mandiri.

e. Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi

kedalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan

sub-komponen tersebut. Adapun setiap pertanyaan-pernyataan

NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

1 Komponen

Pengungkit

60% a. Manajemen perubahan (5%)

b. Penataan peraturan perundang- undangan

(5%)

c. Penataan dan penguatan organisasi (6%)

d. Penataan tatalaksana (5%)

e. Penataan sistem manajemen SDM (15%)

f. Penguatan Akuntabilitas (6%)

g. Penguatan pengawasan (12%)

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik

(6%)

2 Komponen Hasil 40% a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%)

b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%)

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas (10%)

Total 100%


33

akan dijawab dengan angka nominal. Penilaian terhadap

komponen hasil dilakukan oleh tim menggunakan data-data

hasil survei yang dilakukan sebelumnya oleh Tim Survei.

Adapun indikator pemenuhan sub komponen hasil tersebut

diatas antara lain sebagai berikut:

1) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

a) Nilai Akuntabilitas Kinerja

b) Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)

2) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

a) Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)

b) Opini BPK

3) Kualitas Pelayanan Publik

a) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

f. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan

akan dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan

pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu

angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian

Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10

(sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan

tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga)

pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut

adalah: (3/10) x 10 = 3;

2) Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang

memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub

indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui

nilai rata-rata;

3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh

nilai sub-komponen yang ada asehingga ditemukan suatu

angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0

s.d. 100.

g. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan

akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan

dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing

komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-

komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat

pelaksanaan reformasi birokrasi Kementeian Hukum dan HAM,

dengan kategori sebagai berikut:

PEDOMAN PMPRB

34

NO KATEGORI NILAI

INTERPRESTASI ANGKA

1 AA >90-100 Istimewa

2 A >80-90 Memuaskan

3 BB >70-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik, perlu sedikit perbaikan

5 CC >50-60 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang

tidak mendasar

6 C >30-50 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan &

perubahan yang sangat mendasar

7 D >0-30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan &

perubahan yang sangat mendasar

11. Sekretaris Jenderal Mengkoordinasikan Pelaksanaan Survei

Sekretaris Jenderal mengkooridnasikan pelaksanaan survei di

Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh setiap Unit Eselon

I. Survei digunakan untuk mendukung kelengkapan data penilaian

komponen hasil sebagai berikut:

a. Survei Internal, dilakukan untuk mengukur Nilai Kapasitas

Organisasi.

b. Survei Eksternal, dilakukan untuk mengukur:

1) Nilai Persepsi Korupsi yang akan menghasilkan Indeks

Persepsi Korupsi (IPK); dan

2) NIlai Persepsi Kualitas Pelayanan yang akan menghasilkan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

12. Inspektur Jenderal Mengirimkan Hasil Penilaian PMPRB

Kementerian Kepada Sekretaris Jenderal

Setelah Tim PMPRB Kementerian melakukan penilaian PMPRB

Kementerian, maka didapatkan nilai akhir (Indeks RB Unevaluated)

yang selanjutnya disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada

Sekretaris Jenderal.


35

13. Sekretaris Jenderal Memantau dan Memeriksa Hasil Penilaian

PMPRB Kementerian

Sekretaris Jenderal memantau dan memeriksa terhadap Indeks RB

Unevaluated yang telah dikirim oleh Inspektur Jenderal. Apabila ada

kekurangan atau perlu perbaikan dalam penialaian tersebut,

Sekretaris Jenderal akan mengirimkan kembali hasil penilaian

tersebut kepada Inspektur Jenderal untuk diperbaiki.

Apabila nilai akhir yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal sudah

sesuai dengan kondisi instansi maka akan dilanjutkan pada rapat

pleno.

14. Sekretaris Jenderal Melakukan Pleno Hasil Penilaian

Inspektorat Jenderal

Rapat pleno dilakukan oleh seluruh Unit Eselon I untuk mengambil

keputusan bersama mengenai Indeks RB Kementerian.

15. Sekretaris Jenderal Mensubmit Hasil PMPRB Kementerian

Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birorkasi

Sekretaris Jenderal mensubmit hasil PMPRB Kementerian kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birorkasi melalui Aplikasi PMPRB Online sesuai jadwal yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (surat tertulis). Hasil yang telah disubmit akan

segera diperiksa dan dievaluasi oleh Tim Evaluator dari Kementerian

PANRB.

16. Menyusun dan Memonitoring Pelaksanaan Rencana Aksi dan

Tindak Lanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

Sekretaris Jenderal dengan melibatkan seluruh Unit Eselon I

menyusun Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) atas evaluasi yang

diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birorkasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di

Kementerian Hukum dan HAM.

PEDOMAN PMPRB

36

RATL disusun dengan alasan sebagai berikut:

a. Sebagai upaya perbaikan secara terus-menerus dalam

pelaksanaan reformasi birokasi;

b. Memberikan informasi penting bagi pimpinan agar tidak

melakukan kesalahan yang sama di masa depan.

Dalam rangka implementasi RATL, Sekretaris Jenderal memonitoring

jalannya pelaksanaan RATL di seluruh satuan kerja.

17. Melaksanakan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) Hasil

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pimpinan Satuan Kerja melaksanakan RATL yang telah disusun oleh

Sekretaris Jenderal dan memastikan telah berjalan dengan baik.

E. Lembar Kerja Penilaian (LKP)

Dalam pelaksanaan PMPRB, kegiatan pengumpulan data mengacu pada

Lembar Kerja Penilaian (LKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Lembar Kerja Penilaian PMPRB yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

F. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pengorganisasian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

satuan kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan. Hasil penilaian

mandiri dilaporkan oleh masing-masing pimpinan satuan kerja kepada

Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan penilaian mandiri oleh satuan kerja dilakukan sebelum

Sekretaris Jenderal mensubmit hasil PMPRB Kementerian kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


37

G. Petunjuk Penggunaan Aplikasi PMPRB Online

Dalam aplikasi PMPRB Online, terdapat 4 tahapan penginputan yang

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:

a. Tahap 0 : Penilaian masih diinput oleh Satuan Kerja;

b. Tahap 1 : Penilaian sedang diolah Inspektorat Jenderal;

c. Tahap 2 : Penilaian telah dikirim ke Sekretariat Jenderal;

d. Tahap 3 : Penilaian telah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi untuk dievaluasi.

Berikut adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi PMPRB Online:

a. Masuk Aplikasi

Untuk memasuki aplikasi PMPRB Online, gunakan ID pengguna dan

kata sandi yang didapatkan dari Admin MENPAN RB.

PEDOMAN PMPRB

38

b. Halaman Beranda Aplikasi PMPRB Online

Setelah melalui proses login aplikasi, anda akan melihat informasi

singkat hasil evaluasi PMPRB. Jika belum melakukan pengisian

evaluasi, anda bisa melakukan pengisian evaluasi dengan mengklik

menu "PENILAIAN" disamping kiri atau tombol "INPUT EVALUASI"

dibagian bawah informasi hasil evaluasi PMPRB.

Khusus untuk satuan kerja yang dinilai dan akan melakukan

penginputan data dukung (Tahap 0) dan telah memperoleh User Id

dari Inspektorat Jenderal, dengan tampilan Beranda sebagaimana

dibawah, dan alur selanjutnya mengikuti petunjuk atau menu yang

tersedia dalam Aplikasi PMPRB Online.


39

c. Menu Penilaian

Pada halaman penilaian, akan muncul dua tombol yang terdiri diri:

"INPUT PENILAIAN" untuk mengisi penilaian pelaksanaan reformasi

birokrasi, dan tombol "Lihat Nilai PMPRB" untuk melihat hasil

penginputan dari penilaian yang telah diinput sebelumnya.

Pada saat memilih menu "INPUT PENILAIAN", akan muncul 2 (dua)

menu untuk pemilihan katagori penilaian, yaitu "Proses" dan "Hasil".

d. Penilaian Proses

Setelah membuka halaman yang berisi pertanyaan untuk Penilaian

Proses. Anda akan menemui beberapa tombol untuk 8 Area

Penilaian. Anda diharuskan untuk menjawab pertanyaan disetiap

area dengan memilih jawaban kemudian mengisi form pendukung

dengan diakhiri mengklik tombol "SIMPAN" dibagian bawah setiap

area.

PEDOMAN PMPRB

40

e. Penilaian Hasil

Sama seperti pada tampilan halaman Penilaian Proses. Halaman ini

berisi 3 (tiga) Area pertanyaan untuk Penilaian Hasil. Setiap

pertanyaan wajib diisi dengan mengklik tombol simpan.

f. Daftar Penilaian

Setelah mengisi penilaian evaluasi PMPRB, akan

muncul preview penilaian dengan nilainya yang telah anda inputkan

sebelumnya. Pada opsi penilaian, terdapat 4 (empat) menu :

1) Penilaian Lengkap, untuk melihat detail pengisian evaluasi

PMPRB.

2) Penilaian Komponen, untuk melihat hasil pengisian evaluasi

PMPRB yang dilengkapi dengan grafik

3) Input/Perbaiki, untuk mengubah jawaban pengisian evaluasi

PMPRB.

4) Kirim Penilaian, untuk mengirim hasil pengisian evaluasi PMPRB ke

Sekretaris Jenderal untuk ditindak-lanjuti.


41

g. Penilaian Lengkap

Seluruh hasil pengisian PMPRB ditampilkan dalam bentuk tabel

lengkap beserta soal dan jawaban yang telah diisi.

h. Penilaian Komponen

Hasil pengisian PMPRB ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik

diagram.

PEDOMAN PMPRB

42

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM ini ditetapkan sebagai acuan dalam

pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya Indeks Reformasi

Birokrasi (Indeks RB) Kementerian Hukum dan HAM.


REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

43

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA PENILAIAN PMPRB

PEDOMAN PMPRB

44

PEDOMAN LEMBAR KERJA PENILAIAN (LKP) PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN

Penilaian Penjelasan Data Dukung Penanggung

Jawab Dokumen Dikirim oleh

Eselon I dan Kanwil Keterangan Timeline

A PROSES (60)

I MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

1 Tim Reformasi Birokrasi (1)

a Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk

a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi

b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi

c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

- Dokumen Kegiatan Rapat Pembentukan Tim RB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembentukan Tim RB

- SK Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi - DRH Pegawai yang masuk dalam Tim

Setjen - Biro Perencanaan

B03

b Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Tim RB: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Tim RB

- Matriks Rencana Kerja Tahunan RB


B12

LAMPIRAN LKP KEMENTERIAN

45

c Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan dievaluasi

- Dokumen Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Rencana Kerja RB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut Rencana Kerja RB


B06 dan B12

2 Road Map Reformasi Birokrasi (1)

a Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan

Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

- Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Rapat Penyusunan Road Map (Lampiran laporan: Road Map RB)

- Rencana Kerja Tahunan RB


B03

b Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada




B03

c Road Map telah mencakup "quick win" a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat

b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat

c. Belum ada quick win




B03

PEDOMAN PMPRB

46

d Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map

b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map

c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map

d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map




B03

e Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map

- Dokumen Kegiatan Rapat Sosialisasi/ Internalisasi Road Map :

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialisasi/Internalisasi Road Map


B06

3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)

a PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

- Dokumen Perencanaan PMPRB: a. Jadwal Waktu (Timeline) Kegiatan PMPRB b. Dukungan Anggaran Kegiatan (RKAKL Sub RB) c. Personil (SK Tim RB)

- Matriks Rencana Kerja Tahunan RB


- Dokumen Perencanaan PMPRB:

a. Jadwal Waktu (Timeline) Kegiatan PMPRB b. Dukungan Anggaran Kegiatan (RKAKL Sub RB) c. Personil (SK Tim RB)

B03


47

b Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

- Dokumen Kegiatan Sosialisasi PMPRB: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialisasi PMPRB


- Dokumen Kegiatan Sosialisasi PMPRB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialisasi PMPRB

B06

c Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB

a. Seluruh Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan

b. Sebagian besar Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan

c. Sebagian kecil Tim Asesor PMPRB telah mendapatkan pelatihan

d. Seluruh Tim Asesor PMPRB belum mendapatkan pelatihan

- Dokumen Kegiatan Pelatihan Asesor PMPRB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelatihan Asesor PMPRB

BPSDM B12

d Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.

b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.

c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain

d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.

- SK Penetapan Tim Asesor PMPRB Setjen - Biro Perencanaan

B03

PEDOMAN PMPRB

48

e Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?

a. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi

b. Koordinator asesor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi

c. Koordinator asesor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi

- Surat Pernyataan telah Direviu oleh Itjen - Laporan Hasil Evaluasi PMPRB - Berita Acara Penilaian dan LKP PMPRB

Setjen - Biro Perencanaan dan

Itjen

B12

f Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas

b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;

c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor

- Dokumen Kegiatan Rapat Pembahasan LKP:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembahasan LKP


B12

g Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan

c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

- Dokumen Kegiatan Rapat Hasil Reviu Koordinator Asesor:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Hasil Reviu Koordinator Asesor

- Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut


B12

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)

a Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Dokumen Kegiatan Keterlibatan Pimpinan:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi

- Laporan Keterlibatan Pimpinan (Apel Pagi Sore, Pemnyusunan RKAKL, Penysunan Renstra, Sosialisasi, FGD)


Pada kegiatan Apel, Surat Undangan tidak diwajibkan.

B06 dan B12


49

b Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala

b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait

c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai

d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu

e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Capture Konten pelaksanaan RB di Website Kemenkumham, Media Sosial - Dokumentasi Media Sosialisasi Cetak (Poster, dll) yang berisikan tentang RB


- Capture Konten pelaksanaan RB di Media Sosial - Dokumentasi Media Sosialisasi Cetak (Poster, dll) yang berisikan tentang RB

B12

c Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan

b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi

c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan

d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

- SK Pembentukan Agen Perubahan / Role Model - Dokumen Kegiatan Rapat Pembentukan Agen Perubahan:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembentukan Agen Perubahan

- Rencana Kerja Agen Perubahan tahunan


B03

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)

1 Harmonisasi (2,5)

a Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

- Matriks Identifikasi Peraturan Perundang-undangan (Berisi Peraturan yang Berlaku, yang Tidak Berlaku, Harus Direvisi, akan Dicabut, dll) - Draft / Usulan Revisi Peraturan Perundang-undangan

Setjen - Biro Perencanaan,

Ditjen PP dan BPHN

B12

PEDOMAN PMPRB

50

b Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis

b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

- Peraturan Perundang-undangan yang Telah Direvisi / Disahkan


Ditjen PP dan BPHN

B12

2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan (2,5)

a Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan

b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan

c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan

d. Belum ada persyaratan tersebut

- Naskah Akademis /Kajian /Policy Paper sebelum Pembuatan Peraturan - Dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi

- Draft Peraturan yang Disetujui (Paraf Koordinasi)


Ditjen PP dan BPHN

B12

b Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala

b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala

c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

- Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Sesuai dengan Pedoman


Ditjen PP dan BPHN

B12


51

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)

1 Evaluasi (3)

a Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi

b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi

c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi

- Laporan Evaluasi Kelembagaan - Surat Usulan Perubahan ORTA


- Surat Usulan Perubahan ORTA Unit Kerja apabila mengusulkan

B12

b Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi

c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi

- Laporan Evaluasi Kelembagaan - Dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Koordinasi Kelembagaan


B12

c Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja

- Laporan Evaluasi Kelembagaan - Dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Koordinasi Kelembagaan


B12

d Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja

- Laporan Evaluasi Kelembagaan Setjen - Biro Perencanaan

B12

PEDOMAN PMPRB

52

e Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja

- Laporan Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan - Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM - Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah - Peta Jabatan


B12

f Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja

- Dokumen Kegiatan Telaahan Kesesuaian Struktur dengan Kinerja Organisasi: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Dokumen Telaahan

- Laporan Evaluasi Kesesuaian Struktur dengan Kinerja Organisasi


B12

g Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada unit kerja


B12

h Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain


B12

i Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis


B12


53

2 Penataan (3)

a Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi

- Surat Usulan Perubahan ORTA - Dokumen Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan ORTA: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembahasan Perubahan ORTA


- Surat Usulan Perubahan ORTA Unit Kerja apabila mengusulkan

B12

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)

1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap

(SOP) kegiatan utama (1,5)

a Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

- Permenpan RB No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah - Permenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM - Dokumen Proses Bisnis


- Dokumen Proses Bisnis Level 2

B12

b Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP

b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP

c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP

d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

- Dokumen SOP - Dokumen Proses Bisnis



B12

PEDOMAN PMPRB

54

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

- Laporan Penerapan SOP - Capture Aplikasi SOP (e-sop.kemenkumham.go.id) - Katalog, Leaflet, dll yang menggambarkan SOP


B12

d Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti

b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti

c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP

d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional

- Dokumen Kegiatan Rapat Evaluasi Probis dan SOP: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Evaluasi Proses Bisnis dan SOP


B12

e Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang

a. Seluruh tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis

b. Sebagian besar tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis

c. Sebagian kecil tugas dan fungsi telah dipetakan dalam Peta proses bisnis

d. Belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

- Dokumen Proses Bisnis



B12

2 E-Government (2)

a Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

- Dokumen Grand Design Teknologi Informasi - SK Tim Grand Design Teknologi Informasi

Setjen - Pusdatin

B03


55

b Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi

b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi

c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi

d. Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

- Dokumen Revisi Grand Design TI Kemenkumham - Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi (SISUMAKER, E-SOP, E-Performance, SIMPEG, Email Pegawai, LPSE, Website Kemenkumham)

Setjen - Pusdatin

B12

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

a Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik

- SK PPID - SOP Penyampaian Informasi terhadap Publik - Permenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik - Pemenkumham No M.HH-R66 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjen PAS, Kanwil dan UPT Pas

Setjen - Biro Humas,

Hukum dan Kerja Sama

- SK PPID B03

b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

- Dokumen Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Per Semester : a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi

Setjen - Biro Humas,

Hukum dan Kerja Sama

B06 dan B12

4 Kualitas Pengelolaan Arsip

a Hasil Pengawasan Kearsipan Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 38/2015)

- Dokumen Hasil Pengawasan Kerasipan Setjen - Biro Umum

B12

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)

a Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai

-Dokumen Redistribusi Pegawai Setjen - Biro Kepegawaian

B12

PEDOMAN PMPRB

56

b Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun

- Proyeksi PNS BUP (Batas Usia Pensiun) 5 Tahun ke Depan

Setjen - Biro Kepegawaian

B06

c Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi

b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi

c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi

d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan

- Surat Sekjen hal Permintaan Formasi Jabatan - Surat Usulan Kebutuhan Formasi Jabatan dan Matriks Formasi Jabatan - Proyeksi PNS BUP (Batas Usia Pensiun) 5 Tahun ke Depan


B06

d Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja

a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi

c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) - Proyeksi PNS BUP (Batas Usia Pensiun) 5 Tahun ke Depan


B12

2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)

a Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)

b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor)

c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

- Capture Pengumuman Catar dan CASN di Media Cetak atau Elektronik - Pedoman Penerimaan Catar dan CASN


- Capture Pengumuman Catar dan CASN di Media Cetak atau Elektronik

B03

b Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.

- Capture website pendaftaran, pengumuman hasil dan pengumuman penerimaan


B09


57

c Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.

- Persyaratan penerimaan CASN Kumham dan Catar - Capture Layanan Konsultasi dan Informasi Penerimaan Pegawai


B12

d Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Capture Pengumuman CASN dan Catar di website dan media sosial - Dokumen Kegiatan Rapat koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal terkait proses seleksi: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi


B12

e Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah

- Capture Pengumuman CASN dan Catar di website dan media sosial


B09

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)

a Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan

- Standar Kompetensi Jabatan (Manajerial, Teknis dan Kultural) - PERMENKUMHAM No 17 Thn 2012 ttg Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern


B12

b Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai

b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai

c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai

d. Belum dilakukan assessment pegawai

- Surat Usulan Assesment Pegawai - Dokumen Kegiatan Asessment Pegawai: a. Surat Pemanggilan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Assesment Pegawai

Setjen - Biro Kepegawaian dan

BPSDM

B06

c Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi

b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi

c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi

d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

- RKAKL Diklat Teknis dan Diklat Fungsional - Disbursement Plan - Rencana Diklat dalam 1 Tahun - HCDP (Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi)


dan BPSDM

B03

PEDOMAN PMPRB

58

d Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi: a. Surat Pemanggilan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Lampiran : Sertifikat)

- Modul Pola Jenis dan Jenjang Teknis - Pedoman Penyelenggaraan Diklat pada Kanwil

BPSDM B12

e.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Dokumen Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Per Semester: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monev Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Per Semester (Lampiran: Surat Tugas/ SK Tim)

BPSDM B12

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)

a Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan

- Dokumen Pengumuman tentang Seleksi Terbuka - Capture Pengumuman tentang Seleksi Terbuka di Website Kemenkumham (www.kemenkumham.go.id)


B12

b Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional

b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas

c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama

d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama: a. Surat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi) d. Laporan Pelaksanaan (Lampiran: SK Pansel)

- Capture Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Website Kemenkumham (www.kemenkumham.go.id)


B12

http://www.kemenkumham.go.id/

http://www.kemenkumham.go.id/


59

c Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama: a. Surat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi) d. Laporan Pelaksanaan (Lampiran : SK Pansel)

- Capture Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Website Kemenkumham (www.kemenkumham.go.id)


B12

d Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen

- Dokumen Kegiatan Assessment Calon Pansel: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Assessment

- Dokumen Kegiatan Pembentukan Pansel: a. Surat Permintaan Menjadi Anggota Tim b. Undangan c. Daftar Hadir d. Notula dan Dokumentasi

- SK Penunjukan Tim Penguji/ Narasumber, Narasumber Pendamping dan Tim Pendamping


B12

e Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb

- Capture Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama


B12

5 Penetapan kinerja individu (2)

a Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Dokumen Kegiatan Rapat Tim Penilai Kinerja (Baperjakat): a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) Lampiran Laporan (Surat Usulan Promosi/ Mutasi, DRH dan DRP) - Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja


B12

PEDOMAN PMPRB

60

b.

Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai

c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai

d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

- Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KU.01.01-121 hal Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal - Capture Tunjangan Kinerja melalui SIMPEG (Eselon I-V, JFU/JFT) - Capture Jurnal Harian yang telah dinilai (Eselon I-V, JFU/JFT)


- Capture Tunjangan Kinerja melalui SIMPEG (Eselon I-V, JFU/ JFT) - Capture Jurnal Harian yang telah dinilai (Eselon I-V, JFU/JFT)

B12

6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)

a Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan

ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku

- Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkumham - Permenkumham Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Adminstratif Bagi Pegawai di lingkungan Kemenkumham - Permenkumham Nomor: M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi - Permenkumham Nomor: M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan - Peraturan Inspektur Jenderal Kemenkumham Nomor: ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kemenkumham - SK Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Nomor: AHU-03.OT.03.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Ditjen AHU Kemenkumham - Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual Nomor: HKI.01-OT.03.01 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Ditjen HKI


B03


61

b Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala

b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala

c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

- Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Per Semester: a. Surat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku


B06 dan B12

c Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi

b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi

c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi

d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi

- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (Tingkat Sedang dan Tingkat Berat) - SK Pemberian Penghargaan Pegawai - Dokumentasi Pemberian Penghargaan Pegawai


- Surat Keputusan Hukuman Disiplin (Tingkat Sedang dan Tingkat Berat) - SK Pemberian Penghargaan Pegawai - Dokumentasi Pemberian Penghargaan Pegawai

B12

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)

a Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan

- Dokumen Informasi Faktor Jabatan Setjen - Biro Perencanaan

B12

b.

Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan

b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan

d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan

- Peta Jabatan Seluruh Unit Eselon I - Peta Jabatan Kantor Wilayah


B12

c.

Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan

b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan

c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan

d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan

- Permenkumham No 15 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan - Permenkumham Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM


B12

PEDOMAN PMPRB

62

d Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ

a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM

b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM

c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ

d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ

e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan

- Dokumen Evaluasi Jabatan Setjen - Biro Perencanaan

B12

8 Sistem Informasi Kepegawaian (1)

a Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan

Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan

- Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Kemenkumham - Buku Panduan SIMPEG NEW (Pegawai) - Buku Panduan SIMPEG NEW (Pengelola) - Capture Aplikasi SIMPEG Versi Web dan Mobile


B12

b Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian

c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

- Capture Pemutakhiran APLIKASI SIMPEG Setjen - Biro Kepegawaian

B12


63

c Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

- Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Kemenkumham - Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KU.01.01-121 hal Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal - Data Open Bidding - Data Assesment Pegawai - Capture Perhitungan Tunjangan Kinerja


B12

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)

1 Keterlibatan pimpinan (2)

a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

- Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Renstra: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Penyusunan Renstra

- Surat Perintah Penyusunan Renstra - Dokumen Renstra


B12

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Penetapan Kinerja: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Penetapan Kinerja

- Perjanjian Kinerja


B03

c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala

- Dokumen Kegiatan Rapat Pemantauan Capaian Kinerja: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pemantauan Capaian Kinerja

- Capture Aplikasi Target Kinerja, Smart, dan IKPA Per Triwulan


B03, B06, B09 dan B12

PEDOMAN PMPRB

64

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)

a Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

- Usulan Diklat Akuntabilitas Kinerja - Dokumen Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Workshop/Sosialiasi/DLL):

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja

- Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja


B09

b Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM


B12

c Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi

b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi

c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi

d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

- Capture Aplikasi e-performance dan Tarja Setjen - Biro Perencanaan

B12

d Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi

b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi

c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi

d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi

- Capture Aplikasi e-performance dan Tarja Setjen - Biro Perencanaan

- Capture Aplikasi e-performance dan Tarja

B12


65

VII PENGUATAN PENGAWASAN (12)

1 Gratifikasi (1,5)

a Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi

- Permenkumham No 58 Th 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Kepmenkumham M.HH-01.HM.01.05 Th 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Itjen B03

b Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign

- SE Setjen No. SEK-21.UM.01.01 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Pemberian Pelayanan dan Fasilitas kepada Pejabat di lingkungan Kemenkumham - Laporan Public Campaign Per Triwulan (Sosialiasi/Apel/Rapat/DLL)

Itjen B03, B06, B09 dan B12

c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi

- SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi - Dokumen Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan

Itjen - SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi

B03, B06, B09 dan B12

d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

- Dokumen Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi


e Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut - Dokumen Kegiatan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi


PEDOMAN PMPRB

66

f Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. E/03/M.PAN/01/2005

- Rekapitulasi Penyampaian E-LHKPN Setjen - Biro Kepegawaian

B06

a. Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga

- Eselon I/II

- Lainnya

b. Jumlah yang sudah melaporkan

2 Penerapan SPIP (1,5)

a Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP

Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

- Permenkumham No. M.HA.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham - Permenkumham No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkumham No. M.HA.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham - Permenkumham No. 05 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko - Surat Keputusan tentang Satgas SPIP - Surat Keputusan Penyelenggara Manajemen Risiko


- Surat Keputusan tentang Satgas SPIP - Surat Keputusan Penyelenggara Manajemen Risiko

B03

b Maturitas SPIP Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4/2016)

- Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP

Itjen B12

3 Pengaduan Masyarakat (2)

a Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan

- Permenkumham No 57 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Permenkumham No 25 Th 2012 ttg Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkumham - SK Unit Layanan Pengaduan

Setjen - Biro Humas, Hukum

dan Kerja Sama

- SK Unit Layanan Pengaduan

B03


67

4 Whistle-Blowing System (1,5)

a Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System

- Permenkumham No 57 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Permenkumham No 25 Th 2012 ttg Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkumham -. SOP WBS - SK Tim Pengelola Pengaduan WBS

Itjen - SK Tim Pengelolaan Pengaduan WBS

B03

b Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi

b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi

c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi

d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi WBS:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi WBS

Itjen B12

c Whistle Blowing System telah diimplementasikan Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan

- Laporan Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan - Capture Aplikasi WBS

Itjen - Laporan Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan - Capture Aplikasi WBS

B03, B06, B09 dan B12

d Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan

Itjen - Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

e Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti

- Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan

Itjen - Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penanganan WBS Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

PEDOMAN PMPRB

68

5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)

a Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan

Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

- Permenkumham No 38 Th 2015 ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan - SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan


- SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan

B03

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5)

a Telah dilakukan pencanangan zona integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan

- SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM - Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas - Komitmen bersama Satker menuju WBK/WBBM


- SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

B03

b Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan

- Surat Usulan Satker yang diajukan menuju WBK/WBBM


B03

c Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan

a. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala

c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM


- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker

B12

d Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM

b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

- SK Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM - Surat Pengajuan Unit Berpredikat WBK/WBBM kepada Menpan RB


B06

7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)

a Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan

a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

- Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen

Itjen B12


69

b APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

- Analisis Kebutuhan Formasi Auditor - Data Kompetensi Auditor (Diklat, Sertifikasi)

Itjen B12

c APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran

b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran

c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran

d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

- Postur Anggaran - RKA K/L

Itjen B12

d APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko

b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko

c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko

d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko

- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Kegiatan Rapat Penyusunan PKPT: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi

Itjen B12

e Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16/2015)

- Indeks Kapabilitas APIP Hasil Penilaian BPKP

Itjen B12

VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)

1 Standar Pelayanan (1)

a Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan

- Standar Pelayanan pada Satuan Kerja dilingkungan Kemenkumham


B03

PEDOMAN PMPRB

70

2 Budaya Pelayanan Prima (1)

a Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

- Kegiatan Sosialisasi Penerapan Budaya Prima (Apel Pagi dan Sore/Coffee Morning/Rapat Koordinasi/ dll):

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialiasi



B12

b Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

- Capture Informasi Layanan Online di Website, Media Sosial Lain (Media Elektronik) - Foto, Pamflet, dll tentang informasi layanan (non Elektronik)


B03

c Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

- Surat Edaran tentang reward/punishment dalam pelaksanaan pelayanan prima


B12


71

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

- Capture Pengembangan Sistem Aplikasi (SISUMAKER, E-SOP, E-Performance, SIMPEG, Email Pegawai, LPSE, SIMKIM, SDP, AHU Online, KI Online, Website Kemenkumham)


B03

e Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan

- Dokumen yang menjelaskan/ menunjukkan bahwa terdapat inovasi terhadap layanan yang membawa manfaat bagi penerima layanan.


B12

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5)

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

a Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

- Grand Design TI - Laporan Rencana Inovasi Penerapan TI

Setjen - Pusdatn B03

b Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

- Capture Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan (SISUMAKER, E-SOP, E-Performance, SIMPEG, Email Pegawai, LPSE, SIMKIM, SDP, AHU Online, KI Online, Website Kemenkumham)

Setjen - Pusdatn B03

c Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus

c. Belum dilakukan perbaikan

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Per Semester:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan tindak lanjut monev per semester

Setjen - Pusdatn B06 dan B12

PEDOMAN PMPRB

72

PEDOMAN LEMBAR KERJA PENILAIAN (LKP) PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ESELON I DAN KANTOR WILAYAH

Penilaian Penjelasan Data Dukung Catatan/

Keterangan Timeline

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)

1. Tim Reformasi Birokrasi (1)

a Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk

a. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal

b. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi namun tanpa ketetapan formal

c. Belum terdapat penanggung jawab Reformasi Birokrasi

- Dokumen Kegiatan Rapat Pembentukan Tim RB: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembentukan Tim RB - SK Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi - DRH Pegawai yang masuk dalam Tim

B03

b Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Tim RB: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Tim RB - Matriks Rencana Kerja Tahunan RB

B12

LAMPIRAN LKP ESELON I DAN KANWIL

73

c Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti





- Dokumen Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut Rencana Kerja RB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut Rencana Kerja RB

B06 dan B12

2. Road Map Reformasi Birokrasi (1)

a Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan

Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan - Road Map Reformasi Birokrasi - Matriks Rencana Kerja Tahunan RB

B03

e Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja

b. Sebagian besar anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja

c. Sebagian kecil anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja

d. Seluruh anggota unit kerja belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Sosialisasi/ Internalisasi Road Map/ Rencana Kerja:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialisasi/Internalisasi Road Map

B06

g Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map

a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map

b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map

c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab

- Dokumen Kegiatan Rapat Pembentukan Tim RB:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembentukan Tim RB

B03

3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)

d Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.

b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.

c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain

d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.

- SK Penetapan Tim Asesor PMPRB B03

PEDOMAN PMPRB

74

f Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas

b. Tidak seluruh koordinator asesor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;

c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator asesor

- Dokumen Kegiatan Rapat pembahasan LKP:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembahasan LKP

B12

g Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan

b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan

c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

- Dokumen Kegiatan Rapat Hasil Reviu Koordinator Asesor:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Hasil Reviu Koordinator Asesor

- Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut

B12

h Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.





- Laporan Monev RKT Tahun sebelumnya B06 dan B12

4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)

a Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

a. Seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

b. Sebagian besar pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

c. Sebagian kecil pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

d. Seluruh jajaran pimpinan unit belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Dokumen Kegiatan Keterlibatan Pimpinan: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi - Laporan Keterlibatan Pimpinan (Apel Pagi Sore, Penyusunan RKAKL, Penysunan Renstra, Sosialisasi, FGD)


B06 dan B12

c Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

a. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja

b. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja

c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan

d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

- SK Pembentukan Agen Perubahan / Role Model - Dokumen Kegiatan Rapat Pembentukan Agen Perubahan: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pembentukan Agen Perubahan - Rencana Kerja Agen Perubahan tahunan

B03


75

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)

1. Harmonisasi (2,5)

a Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan dirivu/dihapus

c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan direvisi/dihapus

- Matriks Identifikasi Peraturan Perundang-undangan (Berisi Peraturan yang Berlaku, yang Tidak Berlaku, Harus Direvisi, akan Dicabut, dll) - Draft / Usulan Revisi Peraturan Perundang-undangan

Data dukung diperoleh dari Setjen – Biro Perencanaan, Ditjen PP dan BPHN

B12

b Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis

b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

- Peraturan Perundang-undangan yang Telah Direvisi / Disahkan

Data dukung diperoleh dari Setjen - Biro Perencanaan, Ditjen PP dan BPHN

B12

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan (2,5)

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)

1. Evaluasi (3)

f Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan seluruh fungsi unit kerja

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan sebagian fungsi unit kerja

c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan unit kerja

- Dokumen Kegiatan Telaahan Kesesuaian Struktur dengan Kinerja Organisasi: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Dokumen Telaahan - Laporan Evaluasi Kesesuaian Struktur dengan Kinerja Organisasi

B12

k Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi Ya/Tidak - Laporan evaluasi kelembagaan atas usulan evaluasi keseuaian struktur satuan kerja

Data dukung diperoleh dari Biro Perencanaan

B12

2. Penataan (3)

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)

1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

b Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

- Dokumen SOP - Dokumen Proses Bisnis Level 2

Dokumen proses bisnis Level 2 Kantor Wilayah data dukung diperoleh dari Biro Perencanaan

B12

PEDOMAN PMPRB

76

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan

- Laporan Penerapan SOP - Capture Aplikasi SOP (e-sop.kemenkumham.go.id) - Katalog, Leaflet, dll yang menggambarkan SOP

B12

d Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti

b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti

c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP

d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional

- Dokumen Kegiatan Rapat Evaluasi Probis dan SOP :

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Evaluasi Proses Bisnis dan SOP

B12

2 E-Government (2)

c Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)




d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

- Capture Informasi Layanan Online (AHU, Imigrasi, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual) - Capture Aplikasi Pengaduan WBS dan E-Lapor

B03

d Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)




d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

- Capture Aplikasi Layanan Online (AHU, Imigrasi, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual) - LPSE - SIMFONI - E-Book Balitbangham - E-Hak Cipta, E-Merk Ditjen KI - Self Service, PB/CMB/Remisi Online

B12

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

b Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

- Permenkumham tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik - Capture Website Unit Es.I/Kanwil/Satker dan Media Sosial lainnya.

B03

c Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala

c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

- Dokumen Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Per Semester: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi

B06 dan B12

4 Kualitas Pengelolaan Arsip


77

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)

a Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan

b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan

c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan

d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) - Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) - Peta Jabatan

B12

b Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi

c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi

d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

- Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan Matriks Kebutuhan Pegawai - Proyeksi PNS BUP (Batas Usia Pensiun) 5 Tahun ke Depan

B06

e Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan

b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan

c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan

d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) - Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) - Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

B12

g Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja

a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi

c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

- Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) - Proyeksi PNS BUP (Batas Usia Pensiun) 5 Tahun ke Depan

B12

2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)

c Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai

b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai

d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

- Surat Usulan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi - Dokumen Analisis Kebutuhan Kompetensi - Capture kompetensi di Aplikasi SIMPEG

Dokumen Analisis Kebutuhan Kompetensi diperoleh dari Biro Kepegawaian

B12

PEDOMAN PMPRB

78

e Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi:

a. Surat Pemanggilan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Lampiran : Sertifikat)

- Modul Pola Jenis dan Jenjang Teknis pada Eselon I terkait - Pedoman Penyelenggaraan Diklat pada Kanwil

Data dukung diperoleh dari BPSDM

B12

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)

5 Penetapan kinerja individu (2)

a Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai

c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai

d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan

- Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Capture SKP pada SIMPEG NEW (Sampling Eselon I-V dan JFU/JFT) - Lembar SKP (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT)

B12

b Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

- Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-22.UM.01.01 Tahun 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil - Capture SKP dan PPKP pada SIMPEG NEW (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) - Lembar Penilaian SKP dan PPKP (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT)

B12

c Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

- Permenkumham Nomor: M.HH-18.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-22.UM.01.01 Tahun 2016tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil - Lembar SKP atasan langsung (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT)

B12


79

d Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

- Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor: SEK.2.KU.01.01-121 hal Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal - Capture Jurnal Harian yang telah dinilai (Sampling) - Capture SKP dan PPKP pada SIMPEG NEW (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT) - Lembar Penilaian SKP dan PPKP (Sampling Setiap Eselon I-V dan JFU/JFT)

SKP dan PPKP dikirim pada B12

B03, B06, B09 dan B12

e Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak

berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pegawai Per Semester: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi

B06 dan B12

f Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian besar pegawai

c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian kecil pegawai

d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM - Dokumen Kegiatan Rapat Tim Penilai Kinerja (Baperjakat):

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) Lampiran Laporan (Surat Usulan Promosi/ Mutasi, DRH dan DRP pegawai yang dinilai)

- Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja

B12

PEDOMAN PMPRB

80

6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)

b Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi

c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi

d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

- SK tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku - Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sidang Kode Etik:

a. Surat Pemanggilan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Sidang Kode Etik (Lampiran Laporan: Surat Penyataan Pegawai yang Melanggar Kode Etik)

- SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (Sampling) - Sampling Daftar hadir dan Dokumentasi kegiatan apel pagi dan apel sore

SK Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Pelaksanaan Sidang dan SK Penjatuhan Hukdis dibuat jika terjadi pelanggaran.

B12

c Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala

b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala

c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

- Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/ Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Per Semester:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku

B06 dan B12

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)

d Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja

b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat

c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi

- Permenkumham tentang SKJ - Dokumen Hasil Uji Kompetensi

Data dukung diperoleh dari Biro Kepegawaian (SKJ) dan BPSDM (Hasil Uji Kompetensi)

B12

e Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM

b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM

c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ

d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan

- Dokumen Evaluasi Jabatan

B12


81

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1)

b Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian - Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Kemenkumham - Buku Panduan SIMPEG NEW (Pegawai) - Buku Panduan SIMPEG NEW (Pengelola) - Capture Aplikasi SIMPEG Versi Web dan Mobile

B12

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)

1. Keterlibatan pimpinan (2)

a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

- Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Renstra:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Penyusunan Renstra

- Surat Perintah penyusunan Renstra - Dokumen Renstra

Kanwil belum melakukan penyusunan Renstra. Maka data dukung yang dilampirkan oleh Kanwil cukup Dokumen Renstra Kementerian.

B12

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Penetapan Kinerja:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Penetapan Kinerja

- Perjanjian Kinerja

B03

c Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala

- Dokumen Kegiatan Rapat Pemantauan Capaian Kinerja:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pemantauan Capaian Kinerja per Trwulan

- Capture Aplikasi Target Kinerja, Smart, dan IKPA Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

d Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah

a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah

b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah

c. Pimpinan unit kerja menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah

d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada

- Dokumen Rencana Strategis

B06

PEDOMAN PMPRB

82

e Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan disetiap tahun

a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses

penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan c. Pimpinan unit kerja menandatangani dokumen perencanaan kinerja

tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada

- Perjanjian Kinerja - Target Kinerja - Dokumen Kegiatan Rapat Laporan Strategi Pencapaian Target Kinerja : a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi - Disbursement Plan dan Laporan Realisasi

B06 dan B12

f Pimpinan unit kerja memantau tindak lanjut pencapaian kinerja secara berkala

a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala

b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara

berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Capaian Kinerja : a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut - Matriks Rencana Aksi Capaian Kinerja

B03, B06, B09 dan B12

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)

a Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

- Usulan Diklat Akuntabilitas Kinerja - Dokumen Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Workshop/Sosialiasi/DLL):

a. Undangan/Surat Panggilan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja

- Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

B09

e Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

- Capture Aplikasi e-performance per Bulan

B03, B06, B09 dan B12

g Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

a. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan

b. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik yang disediakan oleh pusat

c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja

- Capture Penginputan Aplikasi e-performance dan Tarja per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12


83

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12)

1 Gratifikasi (1,5)

b Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign

- SE Setjen No. SEK-21.UM.01.01 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Pemberian Pelayanan dan Fasilitas kepada Pejabat di lingkungan Kemenkumham - Capture Public Campaign Per Triwulan (Sosialiasi/Apel/Rapat/DLL)

B03, B06, B09 dan B12

c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi - SK Unit Pengendalian Gratifikasi - Dokumen Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi - Dokumen Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

B03, B06, B09 dan B12

e Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut - Dokumen Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

B03, B06, B09 dan B12

f Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005

- Rekapitulasi Penyampaian E-LHKPN B06


- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga

- Eselon I/II

- Lainnya


PEDOMAN PMPRB

84

g Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015

- Rekapitulasi Penyampaian E-LHKASN B06


- Jumlah Eselon III

- Jumlah Eselon IV

- Jumlah Fungsional Golongan IV


2 Penerapan SPIP (1,5)

b Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian

- Permenkumham No. M.HA.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham - Permenkumham No. 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkumham No. M.HA.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham - Permenkumham No. 05 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko - Surat Keputusan tentang Satgas SPIP - Surat Keputusan Penyelenggara Manajemen Risiko - Laporan Kegiatan Pengendalian (Apel/Workshop/Rapat/Sosialisasi/DLL)

B12

c Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko

- Daftar Risiko - Peta Risiko

B12

d Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

- Rencana Aksi Penanganan Risiko

B12


85

e SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait

c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait

d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

- Dokumen Kegiatan Pengendalian (Apel/Rapat/ Sosialisasi/DLL): a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Kegiatan Pengendalian


B12

f Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara

berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

- Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP Per Semester:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP per Semester

B06 dan B12

l Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI

b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI

c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI

- Dokumen Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP Per Semester:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP per Semester

B06 dan B12

3 Pengaduan Masyarakat (2)

b Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat

b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat

c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat

d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat

- SK Unit Layanan Pengaduan - Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

c Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti

- Laporan Penanganan Pengaduan Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

d Penanganan Pengaduan Masyarakat Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan

- Rekapitulasi Penanganan Pengaduan B12

a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

PEDOMAN PMPRB

86

e Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala

c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi

- Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

f Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

- Dokumen Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Pengaduan Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

4 Whistle-Blowing System (1,5)

b Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja b. WBS hanya disosialisasikan kepada sebagian pegawai di unit kerja c. WBS belum disosialisasikan

- Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi WBS: a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi WBS

B12

5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)

b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi

b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi

d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi

- Dokumen Kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan (Apel/Rapat) :

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Benturan Kepentingan


B12

c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan - Laporan Penanganan Benturan Kepentingan - Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

B12


87

d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala

c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi

- Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Per Triwulan

B03, B06, B09 dan B12

e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti

- Dokumen Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Per Triwulan:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

B03, B06, B09 dan B12

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5)

c Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif

b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas

- SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM - Dokumen pencanangan pembangunan Zona Integritas - Usulan Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM - Pelaksanaan Pembangunan Zona Iintegritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM (Lampiran:LKE WBK/WBBM)

- Laporan Pendampingan dan Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker

B12

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)

1. Standar Pelayanan (1)

a Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan

- Standar Pelayanan pada Satuan Kerja di lingkungan Kemenkumham

B03

PEDOMAN PMPRB

88

b Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis

pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis

pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan

- Capture Maklumat Pelayanan yang telah dipublikasikan melalui Website, Media Sosial

B03

c Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan

b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan

d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

- SOP Standar Pelayanan Publik - Screen Capture website (www.e-sop.kemenkumham.go.id)

B03

d Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders

b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders

c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

- Dokumen Kegiatan Riviu Standar Pelayanan Per Semester: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Riviu Standar Pelayanan - Dokumen Standar Pelayanan Perbaikan Hasil Reviu

B06 dan B12

e Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

- Dokumen Kegiatan Riviu SOP Per Semester:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Riviu Standar Pelayanan- SOP Perbaikan Hasil Reviu (Jika yang ada perbaikan)

B06 dan B12

2. Budaya Pelayanan Prima (1)

a Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

- Dokumen Kegiatan Sosialisasi Penerapan Budaya Prima (Apel Pagi dan Sore/Coffee Morning/ Rapat Koordinasi/ dll) a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Sosialiasi


B12

http://www.e-sop.kemenkumham.go.id/


89

b Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)

c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

- Capture Informasi Layanan Online di Website, Media Sosial Lain (Media Elektronik) - Foto, Pamflet, dll tentang informasi layanan (non Elektronik)

B03

c Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan

b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan

c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

- Surat Edaran tentang reward/punishment dalam pelaksanaan pelayanan prima

B12

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

- Capture Pengembangan Sistem Aplikasi (SISUMAKER, E-SOP, E-Performance, SIMPEG, Email Pegawai, LPSE, SIMKIM, SDP, AHU Online, KI Online, Website Kemenkumham)

B03

e Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan

- Dokumen yang menjelaskan/ menunjukkan bahwa terdapat inovasi terhadap layanan yang membawa manfaat bagi penerima layanan.

B12

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5)

a Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka

- Capture media pengaduan pelayanan (Website, Media Sosial, Spanduk, Pamflet, Brosur, dsb)

B03

b Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

- SOP Pengaduan terhadap Pelayanan

B03

c Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan - SK Unit Layanan Pengaduan

B03

PEDOMAN PMPRB

90

d Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan

d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut

- Rekapitulasi dan Capture Pengaduan Pelayanan - Langkah-langkah Penanganan Pengaduan Pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan. (Matriks)

B06 dan B12

e Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanjut - Rekapitulasi dan Capture Pengaduan Pelayanan - Langkah-langkah Penanganan Pengaduan Pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan. (Matriks)

B06 dan B12

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)

a Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala

b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

- Capture saat pengisian survei

B12

b Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survei dengan mudah

- Capture hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi e-rb

B12

c Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan

masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan

masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Sruvey Kepuasan Masyarakat: a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan Tindak Lanut - Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

B12


91

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)

a Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan

- Grand Design TI - Laporan Rencana Inovasi Penerapan TI

Data Dukung didapat dari Pusdatin

B12

b Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

- Capture Penerapan Teknologi Informasi dalam Pelayanan (SISUMAKER, E-SOP, E-Performance, SIMPEG, Email Pegawai, LPSE, SIMKIM, SDP, AHU Online, KI Online, Website Kemenkumham)

B12

c Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan

- Dokumen Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Per Semester:

a. Undangan Rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi d. Laporan tindak lanjut monev per semester

B06 dan B12

PEDOMAN PMPRB

92

LAMPIRAN

CONTOH SK TIM ASESOR

LAMPIRAN CONTOH SK TIM ASESOR

93

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKJEN/DIRJEN/KABADAN/KAKANWIL/KA.UPT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

(SATUAN KERJA)

TAHUN ....

SEKJEN/DIRJEN/KABADAN/KAKANWIL/KA.UPT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan yang

baik, serta untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

negara, diperlukan langkah-langkah strategis guna

pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi

sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan

nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan SEKJEN/

DIRJEN/ KABADAN/ KAKANWIL/ KA.UPT tentang

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT Tahun

.... .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011

PEDOMAN PMPRB

94

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;



tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;



tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKJEN/DIRJEN/KABADAN/KAKANWIL/KA.UPT

TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI SETJEN/DITJEN/BADAN/KANWIL/

UPT TAHUN ....

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT Tahun ....,

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT Tahun .... terdiri dari

Penanggung Jawab, Koordinator, Pembantu Koordinator,

Asesor, dan Pembantu Asesor.

KETIGA : Penanggung Jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT bertugas:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan penilaian

pelaksanaan Reformasi Birokrasi;


95

2. Mengendalikan penyelenggaraan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT agar sesuai dengan tujuan,

kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun

KEEMPAT : Koordinator Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT bertugas:

1. Memantau profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

2. Memantau rekapitulasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;

3. Mengkoordinir Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

oleh Asesor;

4. Merekapitulasi penilaian eksternal;

5. Memantau hasil penilaian eksternal;

6. Melihat isian rencana aksi;

7. Melihat kemajuan penilaian mandiri;

8. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara

berkala atas penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pada Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT.

KELIMA

: Pembantu Koordinator Tim Asesor Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/

UPT bertugas:

1. Membantu dan/atau mewakili Koordinator dalam

pelaksanaan tugasnya;

2. Membuat persiapan pelaksanaan kegiatan Tim Asesor

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT;

3. Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Asesor Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator

Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT.

KEENAM : Asesor Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT bertugas dan

bertanggung jawab antara lain:

1. Membuat kertas kerja penilaian;

2. Memimpin para Staf Pembantu Asesor dalam pemberian

penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT pada

komponen pengungkit dan hasil;

PEDOMAN PMPRB

96

3. Melakukan penilaian Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT di

bawah koordinasi Inspektorat;

4. Membuat rencana perbaikan terhadap komponen yang

disarankan Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan rencana

aksinya sesuai standar/format

yang diberikan.

KETUJUH : Pembantu Asesor Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT bertugas dan

bertanggung jawab antara lain:

1. Menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan penilaian

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Satuan Kerja pada komponen pengungkit dan hasil;

2. Memberikan masukan kepada Asesor pada saat melakukan

penilaian Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT dipimpin

Koordinator;

3. Membantu Asesor menyiapkan draf rencanaperbaikan

terhadap komponen yang disarankan Tim Penilai dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan rencana aksinya sesuai

standar/format yang diberikan.

KEDELAPAN : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Setjen/Ditjen/Badan/Kanwil/UPT dalam melaksanakan tugasnya

harus bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani, dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .................

Pada tanggal .................

SEKJEN/DIRJEN/KABADAN/ KAKANWIL/KA.UPT,

.............................................

NIP.


97

LAMPIRAN :

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM ASESOR


SETJEN/DITJEN/BADAN/KANWIL/UPT TAHUN ......

1. Penanggung Jawab :

2. Koordinator :

3. Pembantu Koordinator :

4. Asesor :

NO. POKJA ASESOR PEMBANTU ASESOR

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Perundang-Undangan

3. Penataan dan Penguatan Organisaasi

4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

6. Penguatan Pengawasan

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di .................

Pada tanggal .................

SEKJEN/DIRJEN/KABADAN/ KAKANWIL/KA.UPT,

.............................................

NIP.

PEDOMAN PMPRB

98

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019 · 2020-01-07 · di lingkungan Kementerian Hukum dan...

Documents

Transcript of Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2019 · 2020-01-07 · di lingkungan Kementerian Hukum dan...