KEMENTERIANP E K E R J A A N U M U M KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 24 /KPTS/SJ/2012NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT NASIONAL HABITAT INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa Sekretariat Nasional Habitat telah dibentukberdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PKS/M/2008, Nomor 9/SKB/M/2008;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen Indonesia sesuai Agenda Habitat II dan sebagai anggota Governing Council UN Habitat serta anggota The Asia Pacific

\ Ministerial Conference on Housing and Urban Development(APMCHUD) perlu menyelenggarakan program habitat, dan upaya keijasama habitat baik secara nasional maupun internasional agar tercapainya tujuan pembangunan habitat manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan permukiman perkotaan dan pedesaan yang lebih baik diantaranya dengan menyelenggarakan fasilitas peningkatan kapasitas daerah kabupaten /kota serta koordinasi program pembangunan;

c. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang- undangan dan perubahan struktur organisasi kementerian serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Nasional Habitat dalam penyelenggaraan program dan kerjasama habitat, perlu mengubah Keputusan Bersama Menteri Pekeijaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat;

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Habitat;

: 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaProgram Jangka Menengah 2010-2014;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 92 Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 100/M Tahun 2010;5. Keputusan Presiden Nomor 168/M Tahun 2010;6. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNP-PP);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor494/PRT/M/2005 tentang Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP-Kota);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor13/PERMEN/M/2011 tentang Rencana Strategi Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2009-2014;

: Agenda penyelenggaraan kerjasama Internasional untuk gerakan habitat, seperti peringatan nasional hari Habitat Dunia, keikutsertaan dalam sidang Goveming Council UN Habitat, The Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) dan The World Urban Forum (Forum Perkotaan Dunia) yang diselenggarakan dua tahun sekali berselang seling dengan pelaksanaan sidang Governing Council, serta persiapan menuju Konferensi Habitat III pada Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT NASIONAL HABITAT INDONESIA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATNOMOR : 24 /KPTS/SJ/2012NOMOR : 08 TAHUN 2012TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT NASIONAL

HABITAT INDONESIA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL HABITAT

I. TIM PENGARAH

1. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

2. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Deputi Bidang Penataan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup

4. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri

5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,

Kementerian Kesehatan7. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

\

9. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, KementerianNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional

10. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

11. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, KementerianNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional

12. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

13. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat

14. Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat

15. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat16. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian

Pekeijaan Umum

17. Staf Ahli Menteri Bidang Peran serta Masyarakat dan Pemberdayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekeijaan Umum

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

a. Ketua Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

d. Anggota

II. TIM PELAKSANA

a. Ketua : Sekretaris Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

b. Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat

c. Wakil Ketua II : Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

d. Wakil Ketua III : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri

Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Perkotaan dan Perdesaan

: Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kedeputian BidangPengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggota : 1. Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal BinaPembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

2. Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat;

4. Kepala Pusat Kajian Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.

Kelompok Kerja (POKJA I) Koordinator

Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (POKJA II) Koordinator : Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Anggota : 1. Asisten Deputi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan,Kedeputian Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan dan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;

6. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat.

Kelompok Kerja Bidang Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dalam rangka Pencapaian Millennium Development Goals/MDGs (POKJA III)

Koordinator : Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal

AnggotaCipta Kaiya, Kementerian Pekerjaan Umum

: 1. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;

3. Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Kedeputian Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;

4. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

Kelompok Kerja Bidang Pembiayaan Perumahan Berkelanjutan (POKJA IV) Koordinator : Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan, Kedeputian

Anggota

'V

Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat

: 1. Asisten Deputi Urusan Perumahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Asisten Deputi Urusan Perumahan dan Permukiman, Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

3. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri;

4. Direktur Kemiskinan, Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Asisten Deputi Evaluasi Pembiayaan, Kedeputian Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat.

Kelompok Kerja Bidang Pengembangan Perkotaan dengan Fokus pada Bencana Alam (POKJA V)Koordinator : Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang,

Kementerian Pekerjaan UmumAnggota : 1. Direktur Penataan Ruang Nasional Direktorat Jenderal

Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum

2. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan, Kedeputian Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;

3. Asisten Deputi Perjanjian Internasional, Kedeputian Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;

4. Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Formal, Kedeputian Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat.

W

V * /

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Membentuk Sekretariat Nasional Habitat Indonesia yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

: Susunan keanggotaan Sekretariat Nasional Habitat Indonesia terdiri atas :1. Tim Pengarah:

a. Ketua/Wakil Ketuab. Sekretarisc. Anggotayang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait.

2. Tim Pelaksana:a. Ketua/Wakil Ketuab. Anggotayang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait.

: Tugas dan Tanggungjawab Sekretariat Nasional Habitat Indonesia:1. Tim Pengarah:

a. Memberikan arahan untuk penyelenggaraan tugas- tugas Sekretariat Nasional Habitat Indonesia sesuai dengan hasil koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam kerjasama dan program Habitat;

b. Memberikan pertimbangan dan penetapan agenda penyelenggaraan Habitat secara nasional maupun internasional;

c. Mengorganisasikan pelaksanaan peringatan Hari Habitat Dunia di Indonesia;

d. Melaksanakan tugas penyelenggaraan Habitat dalam kegiatan-kegiatan internasional dan dalam negeri terkait agenda Habitat dibantu oleh Tim Narasumber/Kelompok Pakar.

2. Tim Pelaksana:a. Menyusun rencana keija, program, dan kegiatan

penyelenggaraan Gerakan Habitat Internasional serta mengkoordinasi program dan kegiatan Habitat Nasional;

b. Menyelenggarakan kegiatan Agenda Habitat yang meliputi:1) Peringatan Nasional Hari Habitat Dunia yang

dilaksanakan setiap tahun pada Senin pertama bulan Oktober baik berupa pencanangan gerakan Habitat, peresmian hasil pembangunan, pertemuan (diskusi), lomba, pengusulan anugerah (award), pameran, maupun dialog interaktif;

2) Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional yang berkaitan dengan Habitat antara lain Konferensi Habitat Dunia, Sidang Goveming Council UN Habitat, Asia-Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Deuelopment (APMCHUD), dan World Urban Forum;

KEEMPAT

3) Pemanfaatan forum internasional non habitat yang perlu dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Habitat Nasional baik melalui forum APEC, ASEAN, dan World International Forum lainnya;

4) Pendampingan (fasilitasi) penyelenggaraan Habitat dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk penyelenggaraan program pembangunan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan.

c. Menyiapkan dokumentasi dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan khususnya terkait dengan penyelenggaraan Habitat serta penyiapan laporan tahunan Habitat Indonesia;

d. Melakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) penyelenggaraan Habitat Nasional dan Internasional;

e. Memberikan dukungan administrasi dan logistik;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs);

g. Menjalin kerjasama dengan Regional Center for Community Empowerment on Housing and Urban Development (RC CEHUD), sesuai Solo Declaration sebagai hasil dari Asia-Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) III 2010;

h. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua/TimPelaksana dapat menunjuk Pelaksana Harian Kelompok Keija antara lain bidang Perencanaan dan Pengelolaan Perkotaan dan Perdesaan, Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi dalam Rangka Pencapaian MDGs, Pembiayaan Perumahan Berkelanjutan,Pengembangan Perkotaan dengan Fokus pada Bencana Alam dan staf pendukung Sekretariat;

: Untuk membantu pelaksanaan tugas penyelenggaraan Habitat dalam kegiatan-kegiatan internasional dan dalam negeri terkait agenda Habitat, Ketua Tim Pengarah Sekretariat Nasional Habitat Indonesia dapat membentuk Tim Narasumber/Kelompok Pakar.

Tim Narasumber/Kelompok Pakar bertugas:a. Memberikan pertimbangan kepada Tim Pengarah dan Tim

Pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan dankerjasama Habitat Nasional dan Internasional;

b. Memberikan usulan penghargaan seperti (Habitat Scroll of „ Honours dan Dubai Award for Best Practices in Improving

the Living Environment) kepada Tim Pengarah;

KELIMA

'I .•

KEENAM

KETUJUH.I •

c. Memberikan masukan konsep, good practic.es maupun kajian pembangunan permukiman perkotaan dan pedesaan, penyelenggaraan Habitat dalam kegiatan- kegiatan internasional dan dalam negeri terkait agenda Habitat.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Nasional Habitat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Keputusan Bersama ini ditetapkan sebagai turunan dari Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3/PKS/M/2008 dan Nomor 9/SKB/M/2008 tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Habitat.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 A A U S fu.S 2Z> vz

Tembusan disampaikan kepada Yth.:1. Menteri Pekerjaan Umum;2. Menteri Perumahan Rakyat;3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;6 . Menteri Luar Negeri;7. Menteri Dalam Negeri;8. Menteri Keuangan;9. Menteri Kesehatan;10. Menteri Sosial;11. Yang bersangkutan untuk melaksanakannya