KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/452/2016

TENTANG

PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG

TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembahasan Rancangan

Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan di

Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dibentuk Panitia Kerja

di lingkungan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Kesehatan tentang Panitia Kerja Pemerintah

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Kekarantinaan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199);

- 2 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 966);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA

KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-

UNDANG TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Panitia Kerja di lingkungan Pemerintah

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Kekarantinaan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Panitia

Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

bertugas:

a. mempersiapkan bahan dan memberikan masukan kepada

pimpinan Panitia Kerja Pemerintah pada pembahasan di

Dewan Perwakilan Rakyat;

b. menyempurnakan bahan-bahan masukan dan tanggapan

yang diperlukan dalam mendukung proses pembahasan;

dan

c. mempersiapkan dukungan substansi sesuai kesepakatan

pembahasan menurut tugas dan fungsi masing-masing.

- 3 - KETIGA : Panitia Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia

Kerja dibebankan pada anggaran belanja Kementerian

Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2016

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

- 4 - LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/452/2016

TENTANG

PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG

KEKARANTINAAN KESEHATAN

PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan

Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen

Kementerian Kesehatan

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Anggota : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

- 5 - 9. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan

11. Dr. Muhammad Sapta Murti, S.H., M.A., M.Kn., Deputi

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Kementerian Sekretariat Negara

12. Hanung Cahyono, S.H., L.L.M., Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian

Sekretariat Negara

13. Hayu Sihwati Lestari, S.H., M.H., Kepala Bidang

Kesejahteraan Sosial, Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian

Sekretariat Negara

14. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Direktur

Jenderal Peraturan Perundang-undangan,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

15. Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum., Direktur Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia

16. Markus Hardjanto, S.H., M.H., Kasubdit Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan I Bidang SDM,

Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

17. Dr. Roberia, S.H., M.H., Kasubdit Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan I Bidang Politik dan

Pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

18. Ir. Nugroho Indrio, Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi

dan Lingkungan, Kementerian Perhubungan

19. Sri Lestari Rahayu, S.H., L.L.M., Kepala Biro Hukum,

Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

- 6 - 20. Brenhard, Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha

Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian

Perhubungan

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum

dan Organisasi, Setjen Kementerian Kesehatan

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Sekretariat

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK