Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian

8/10/2019 Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian

1/22

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Keterkaitan Rencana Tata RuangWilayah dan Pengembangan Kawasan

Pertanian

Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Makassar, November 2014 Slide - 1


2/22

Kerangka Pembahasan

1 Penataan Ruang

2 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

3 Implementasi LP2B dalam RTRW

4 Prosedur Realokasi Ruang untuk LCP2B

6

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7 Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian

8 Penutup

Slide - 2


3/22

Penataan Ruang

Pasal 1 (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 1 (11) UUPR

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penatan ruangmelalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 1 (16) UUPR

Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 3


4/22

Perencanaan Tata Ruang

suatu proses untukmenentukan struktur ruang

dan pola ruang yang meliputipenyusunan dan penetapanRencana Tata Ruang (RTR)

Pemanfaatan Ruang

upaya untuk mewujudkan strukturruang dan pola ruang sesuai denganRTR melalui penyusunan dan

pelaksanaan program besertapembiayaannya upaya untukmewujudkan struktur ruang danpola ruang sesuai dengan RTRmelalui penyusunan danpelaksanaan program besertapembiayaannya

Pengendalian PemanfaatanRuang

upaya untuk mewujudkantertib tata ruang

4

Penyusunan dan Penetapan

PP Rencana Tata Ruang WilayahNasional (RTRWN)

Perpres RTR Pulau/Kepulauan

Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional(KSN)

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi

Perda RTRW Kabupaten/Kota

Perda Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)

Kegiatan yang dilakukan

Melaksanakan program pemanfaatanruang beserta pembiayaannya yangsesuai dengan Indikasi ProgramPemanfaatan Ruang RTR

Peraturan zonasi

Perizinan

Insentif disinsentif

Pengenaan Sanksi

(sumber: UU 26/2007)

Pelaksanaan Penataan Ruang


5/22

5

Perencanaan Tata Ruang

Struktur Ruang

Susunan pusat-pusat

permukiman dan sistemjaringan prasarana dansarana yang berfungsisebagai pendukungkegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secarahierarkis memilikihubungan fungsional

Pola Ruang

Distribusi peruntukan

ruang dalam suatu wilayahyang meliputi peruntukanruang untuk fungsi lindungdan peruntukan ruanguntuk fungsi budi daya.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)


6/22

kawasan peruntukan hutanproduksi,

kawasan hutan rakyat

kawasan peruntukanpertanian

kawasan peruntukanperkebunan

kawasan peruntukanperikanan

kawasan peruntukanpertambangan

kawasan peruntukan industri

kawasan peruntukanpariwisata

kawasan peruntukanpermukiman

kawasan peruntukan lainnya

Kawasan Budi Daya

pertanian lahan basah

pertanian lahan kering

hortikultura

Kawasan Peruntukan

Pertanian

Kawasan Budi Daya

6


7/22

Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memilikihamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan

fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional

LP2B

bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secarakonsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan

kedaulatan pangan nasional

LCP2B

lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannyatetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanpada masa yang akan datang

UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Slide - 7


8/22

Penetapan KP2B

PP No. 26 Tahun 2008 tentangRTRWN ditetapkan sebelum UU No.

41 Tahun 2009 tentang PLP2Bsehingga Integrasi KP2B kedalam

RTRWN dilakukan pada proses revisiPP No. 26/2008 pada tahun 2014.

Penetapan KP2B merupakanbagian dari Rencana Tata Ruang

(RTR)

Penetapan KP2B Nasional diaturdalam PP mengenai RTRWN

Penetapan KP2B provinsi diatur

dalam Perda RTRW Provinsi Penetapan KP2B Kab/Kota

diatur dalam Perda RTRWKab/Kota



9/22

RTR Pulau

1 : 500.000

Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional

(RTRWN)

1 : 1.000.000

RTR Kawasan

Strategis Nasional

1 : 50.000

RTRW Kabupaten

1 : 50.000

RTRW Provinsi

1 : 100.000

Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah

PP No. 26/2008

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN)

Perpres No. 13/2012

RTR Pulau Sumatera

Perda No. 1 Tahun 2010

RTRW Provinsi Lampung

Perpres No. 87/2011

RTR Kawasan Batam,

Bintan, Karimun


RTRW Provinsi Bengkulu

9


RTR Kabupaten PesisirSelatan, Sumatera Barat

RTRW Kota

1 : 25.000


RTR Kota Medan, SumateraUtara

Ditetapkan Dengan Perda Provinsi

Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden

Ditetapkan Dengan Perda Kabupaten/Kota


10/22

Integrasi LP2B

Dari 396 Perda RTRW Kab/Kotayang telah ditetapkan, hinggaOktober 2014 baru 176 Perda

RTRW Kab/Kota yangmengakomodir LP2B.

Integrasi LP2B kedalam RTRWdijelaskan pada Pasal 75 UU

41/2009

RTRW Kab/Kota yang belummenetapkan KP2B, LP2B dan LCP2Bdisesuaikan paling lama dalam waktu 2(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku,sedangkan RTRW Kab/Kota sudahditetapkan, penetapan KP2B, LP2B danLCP2B dilakukan oleh bupati/walikotasampai diadakan perubahan atas PerdaRTRW Kab/Kota.

Slide - 10


11/22

Implementasi LP2B dalam RTRW

No Uraian Jumlah

(Perda)

1 Jumlah Perda RTRW (Kab/Kota) yang harus

ditetapkan

491

2 Jumlah Perda RTRW yang sudah ditetapkan 396

3 Jumlah Perda RTRW yang didalamnya

menetapkan LP2B

176

4 Jumlah Perda RTRW yang tidak menetapkanLP2B

206

5 Jumlah Perda RTRW yang akan terbit 14

6 Jumlah Perda RTRW yang belum ditetapkan 95

Sumber: Kementerian Pertanian, 2014 Slide - 11


12/22

Implementasi LP2B dalam RTRW (2)

No Uraian Jumlah (juta

ha)

1 Total LP2B yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW (lahan

sawah dan lahan kering)

5,3

2 LP2B yang berasal dari lahan kering 2

3 Luas Lahan sawah pada 160 Kab/kota yang sudah

menetapkan LP2B

4,1

4 Lahan sawah yang akan dialihfungsikan pada Kab/Kota yang

sudah menetapkan LP2B

0,8

5 Luas sawah yang akan dialihfungsikan pada Kab/Kota yangtidak menetapkan LP2B 2,5

6 Potensi alih fungsi lahan sawah pada pada Kab/Kota yang

tidak menetapkan LP2B

1,5

Potensi dan Ancaman Alih Fungsi Lahan Sawah 4,8

Sumber: Kementerian Pertanian, 2014 Slide - 12


13/22

Perubahan peruntukan kawasanhutan adalah perubahan kawasanhutan menjadi bukan kawasan hutan.

Perubahan fungsi kawasan hutanadalah perubahan sebagian atau

seluruh fungsi hutan dalam satu ataubeberapa kelompok hutan menjadifungsi kawasan hutan yang lain.

Perubahan peruntukan kawasanhutan dapat dilakukan:

secara parsialmelalui tukarmenukar kawasan hutan atau

pelepasan kawasan hutan. untuk wilayah provinsi

berdasarkan usulan gubernurkepada Menteri Kehutanan yangdiintegrasikan dalam revisi RTRWProvinsi.

Tata Cara Perubahan Kawasan

Hutan

Penggunaan kawasan hutan dilakukanberdasarkan izin pinjam pakai kawasanhutan yang terdiri dari

izin pinjam pakai kawasan hutandengan kompensasi lahan

izin pinjam pakai kawasan hutandengan kompensasi membayarPenerimaan Negara Bukan PajakPenggunaan Kawasan Hutan danmelakukan penanaman dalam rangka

rehabilitasi Daerah Aliran Sungan (DAS)

izin pinjam pakai kawasan hutan tanpakompensasi ahan atau tanpakompensasi membayar PenerimaanNegara Bukan Pajak PenggunaanKawasan Hutan dan tanpa melakukanpenanaman dalam rangka rehabilitasi

DAS

Izin pinjam pakai kawasan hutan olehMenteri Kehutanan berdasarkanpermohonan menteri atau pejabatsetingkat menteri; gubernur;bupati/walikota; pimpinan badan usaha;atau ketua yayasan.

Izin penggunaan kawasan hutanProsedur Realokasi Ruanguntuk LCP2B

13PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan hutan

PP 10/2010 tentang Tata Cara PerubahanPeruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan


14/22

Rekomendasi Realokasi Ruang

Slide - 14

Ketentuan dalam PP 10/2010 dan PP 24/2010 dapatdigunakan untuk realokasi ruang dari Kawasan Hutanmenjadi KP2B

Diperlukan prosedur untuk perubahan peruntukan danfungsi hutan yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan

pangan nasional. Bila untuk mencapai target nasional,beban pelepasan kawasan hutan sebaiknya tidak berada diPemerintah Daerah


15/22

Peraturan Zonasi

Perizinan

PemberianInsentif

Pemberian Disinsentif

Pengenaan Sanksi

ketentuan tentang hal-hal yang boleh dan tidak bolehdilaksanakan di setiap zona peruntukan yangditetapkan dalam rencana tata ruang;

Kegiatan yang diizinkan harus dikelola denganpersyaratan yang ketat dimaksudkan untuk menseleksi

jenis kegiatan.

Misalnya dengan keringanan pajak / bantuan lainnyapada pemanfaatan ruang yang melebihi StandarPelayanan Minimum (SPM)

Misalnya dengan pengurangan insentif bagipemanfaatan ruang yang mengembalikan pada batasSPM

Rencana tata ruang harus ditetapkan secara konsistenkarenanya diperlukan pengenaan sanksi bagipelanggaran dalam pemanfaatan ruang

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Slide - 15


16/22

16

Izin Pemanfaatan Ruang

16

Izin pemanfaatan ruang dikeluarkan/

diputuskan oleh Kepala Daerah.

Izin Pemanfaatan Ruang terdiri dari:

a. Izin Prinsip, diberikan berdasarkanRTRW Kabupaten/Kota;

b. Izin Lokasi, diberikan berdasarkan

RTRW Kabupaten/Kota;

c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah,

diberikan berdasarkan izin lokasi; dand. Izin Mendirikan Bangunan, diberikan

berdasarkan RDTR dan peraturan

zonasi.

PP No.15 /2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang


17/22

Sejak lahirnya UUPApada tahun 1960.Menurut data yang ada,terdapat sekitar 85 juta

bidang tanah diIndonesia.

Dari jumlah tersebut,sekitar 38.662.620bidang tanah yang

sudah terdaftar (45,49persen) dan sisanya atausekitar 46.337.380(54,51 %) bidang tanahbelum terdaftar.

KondisiPendaftaran Tanahdi Indonesia

Kepastian hukum atas tanahrendah

Buruk bagi pertumbuhan

ekonomi Meningkatnya konflik

pertanahan

Menghambat prosesperencanaan pembangunanyang tepat

Dampak rendahnyajumlah tanah yangterdaftar

Sertifikasi Tanah

17


18/22

Diberikan kepada para petani sebagai bagian dariupaya pemerintah dalam rangka:

mengurangi ketimpangan penguasaan dankepemilikan tanah/lahan pertanian

mengurangi kemiskinan dan pengangguran

mengurangi sengketa dan konflik pertanahan/lahan optimalisasi pemanfaatan tanah/lahan yang belum

memiliki hak atas tanah.

Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian



19/22

Penutup

Perlunya percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota danRencana Detail Tata Ruang yang mengakomodir LP2B untuk mengurangiancaman alih fungsi lahan sawah

Peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif sertapengenaan sanksi harus secara sistemik dan konsisten diterapkan dalamupaya pengendalian pemanfaatan ruang yang mengancam alih fungsi lahansawah

Perlu mengoptimalkan Program Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian di daerah

untuk memberikan akses kepada petani. Sertifikat yang diterbitkan perludilengkapi dengan fungsi LP2B untuk menurunkan potensi alih fungsi.

Perlu Pedoman Insentif dalam Pelaksanaan LP2B dan Realokasi Ruang LCP2B



20/22

TERIMA KASIHWWW.BKPRN.ORG

WWW.SCRIBD.COM/TATA RUANG DAN PERTANAHAN

HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/BKPRN

HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/D/FORUM/TATA-RUANG-DAN-PERTANAHANTANAHAIR.INDONESIA.GO.ID (INA GEOPORTAL)

Slide - 20


21/22

Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang

No. UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA

1 Tidak mentaati rencana tata ruang; dan mengakibatkan

perubahan fungsi ruang.

penjara paling lama 3

tahun dan denda paling

banyak Rp. 500 juta

2 Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan

fungsi ruang; dan mengakibatkan kerugian terhadap hartabenda/rusaknya barang.


tahun dan denda palingbanyak Rp. 1, 5 miliar

3 Tidak mentaati rencana tata ruang; mengakibatkan perubahan

fungsi ruang; danMengakibatkan Kematian orang


tahun dan denda paling

banyak Rp. 5 miliar

4 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang.

Pidana penjara paling

lama 3 tahun dan dendapaling banyak Rp. 500

juta

5 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang; dan mengakibatkan

perubahan fungsi ruang;

Pidana penjara paling

lama 5 tahun dan denda

paling banyak Rp. 1 miliar



22/22

Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang (2)

No. UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA

6 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

dan Mengakibatkan kerugian thd harta

benda/kerusakan barang.

Pidana penjara paling lama 5 tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.5 miliar

7 Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izinpemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

dan Mengakibatkan kematian orang

Pidana penjara paling lama 15 tahun dandenda paling banyak Rp. 5 M miliar

8 Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang.


denda paling banyak Rp. 500 juta

9 Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakansebagai milik umum


denda paling banyak Rp. 100 juta

10 Pejabat pemerintah penerbit izin; danMenerbitkan

izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pidana penjara paling lama 5 tahun &

denda paling banyak Rp. 500 jt

Dapat dikenai pidana tambahan berupa

pemberhentian tidak hormat dari

jabatannya.UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) Slide - 22

Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian

Documents

Transcript of Keterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Pengembangan Kawasan Pertanian