KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK DALAM …

KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK DALAM

DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 - 2018

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

AZMI IBRAHIM

11141130000101

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2020

iv

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang keterlibatan masyarakat domestik

Indonesia dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 – 2018. Sebagai aktor

utama dalam diplomasi publik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia (Kemlu RI) menanggapi isu-isu penting yang muncul saat itu, yaitu isu

agama, isu terorisme, dan isu separatisme. Tanggapan tersebut terlihat dalam

diplomasi publik Indonesia Dialog Lintas Agama (DLA) 2015 dan pendekatan ke

masyarakat negara-negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) pada 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang akan

menggunakan teknik pengumpulan data melalui internet dan buku-buku dalam

perpustakaan FISIP UIN Jakarta. Penelitian ini akan menggunakan konsep

kepentingan nasional, konsep diplomasi publik, dan konsep globalisasi, untuk

menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu mengapa Kemlu RI

memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015

- 2018. Sebelum mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini, penelitian

ini akan membahas tentang hubungan antara kepentingan nasional, diplomasi

publik, dan globalisasi.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal

penting yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam

diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Pertama, Alokasi dana direktorat

diplomasi publik Kemlu RI yang terus meningkat dari tahun 2015 - 2018. Alokasi

dana yang terus meningkat ini mempermudah direktorat diplomasi publik Kemlu

RI untuk memanfaatkan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat domestik

dalam melakukan praktik diplomasi publik Indonesia. Kedua, isu-isu penting

dalam dunia internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu terorisme, dan

isu separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang kuat terkait

isu-isu ini, sehingga, Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat domestik yang

memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik Indonesia

pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya internet),

masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan

masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini, sehingga mereka

memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publiknya.

Kata Kunci: Masyarakat Domestik, Keterlibatan, Kepentingan Nasional,

Diplomasi Publik, Globalisasi, Kemlu RI, Indonesia.

v

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat serta karunia yang

diberikan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini sebagai syarat kelulusan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis

haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya

hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa begitu

banyak pihak yang mendukung, memberikan motivasi dan arahan sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak hanya itu, saran, kritik

serta masukan yang diterima selalu menjadi penyemangat bagi penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada pihak-pihak yang selama ini selalu ada untuk penulis. Pihak-pihak tersebut

antara lain :

1. Irfan R. Hutagalung, dosen pembimbing skripsi penulis yang telah sangat

berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini.

2. Ahmad Al Fajri, Ketua Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Staf tata usaha FISIP UIN Jakarta atas bantuannya untuk menyiapkan

segala dokumen yang diperlukan oleh penulis.

vi

4. A. Fachruddin Hasan, mantan Staff Divisi Informasi dan Diplomasi Publik

Kemlu RI selaku narasumber dalam skripsi ini.

5. Teman-teman selama masa perkuliahan ; Ade Rahman Hakim, M. Aziz

Fikri, Ibnu Fadhillah, Abdurrahman Rabbani, M. Rizki (Kibul), Ahmad

Bayhaqi, Vina Fatwa Fachriana, Rullysef Mifta, Bella Amelya, Allyn

Phita, Veriska Widya, dan Rifda Shifa Nadia.

6. Teman-teman tim futsal (BFC).

7. Teman-teman HI 2014 serta HIMAHI 2017.

8. Fauzan Al Ayyubi, teman dekat penulis di luar kampus.

9. Diah Rahmi Winatra, orang terdekat penulis.

10. Orang tua dan keluarga penulis.

Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam skripsi ini.

Oleh karena itu, saran serta masukan dapat disampaikan melalui e-mail

penulis [email protected]. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan

memberikan wawasan baru bagi para pembacanya.

Jakarta, 27 Januari 2020

Azmi Ibrahim

mailto:[email protected]

vii

DAFTAR ISI

ABSTRAK..............................................................................................................iv

KATA PENGANTAR.............................................................................................v

DAFTAR SINGKATAN........................................................................................ix

DAFTAR TABEL....................................................................................................x

DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pernyataan Masalah...................................................................1

1.2 Pertanyaan Penelitian.................................................................5

1.3 Tujuan Penelitian.......................................................................5

1.4 Manfaat Penelitian.....................................................................6

1.5 Tinjauan Pustaka.......................................................................6

1.6 Kerangka Konseptual...............................................................10

1.6.1 Kepentingan Nasional.................................................11

1.6.2 Diplomasi Publik.........................................................12

1.6.3 Globalisasi...................................................................15

1.7 Metode Penelitian.....................................................................16

1.8 Sistematika Penulisan...............................................................17

BAB II DIPLOMASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN NASIONAL

2.1 Kepentingan Nasional dan Perkembangan Diplomasi.............20

2.2 Diplomasi Publik Lama dan Diplomasi Publik Baru...............24

2.2.1 Diplomasi Publik Lama...............................................25

2.2.2 Diplomasi Publik Baru................................................26

BAB III PRAKTIK-PRAKTIK DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

PADA 2015 - 2018

3.1 Diplomasi Publik Indonesia.....................................................29

3.2 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2015: Dialog Lintas

Agama (DLA)..........................................................................30

viii

3.3 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2016: International

Training on Coconut Product Development............................32

3.4 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2017: 12th

Indonesian Film

Festival in Melbourne..............................................................33

3.5 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2018: Pendekatan ke

Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia Spearhead Group

(MSG)......................................................................................34

3.6 Praktik Diplomasi Publik Indonesia 2018: The Indonesia

Channel................................................................................... 37

BAB IV ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK

DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 -

2018

4.1 Pengertian Masyarakat Domestik............................................40

4.2 Kepentingan Nasional Indonesia, Diplomasi Publik Indonesia,

dan Globalisasi.........................................................................40

4.3 Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi

Publik Indonesia pada 2015 – 2018.........................................45

4.3.1 Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Dialog

Lintas Agama 2015......................................................45

4.3.2 Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Pendekatan

ke Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia

Spearhead Group (MSG)............................................47

4.4 Hambatan dalam Praktik Diplomasi Publik Indonesia............50

4.5 Kesimpulan Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam

Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 - 2018........................51

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.............................................................................52

5.2. Kritik dan Saran......................................................................54

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................xii

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

DAFTAR SINGKATAN

AS Amerika Serikat

ASEAN Association of Southeast Asia Nations

DLA Dialog Lintas Agama

FFI Festival Film Indonesia

ITCPD International Training on Coconut Product Development

Kemlu RI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

MoU Memorandum of Understanding

MSG Melanesian Spearhead Group

OPM Organisasi Papua Merdeka

RI Republik Indonesia

TIC The Indonesia Channel

UUD Undang-Undang Dasar

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy........13

Tabel 2.1 The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy........26

Tabel 4.1 Karakteristik Dominan Diplomasi Publik Baru.............................43

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan A. Fachruddin Hasan, mantan Staff Divisi

Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI...................................xv

Lampiran 2 Alokasi Dana Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 – 2018...........................xix

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pernyataan Masalah

Terorisme merupakan salah satu isu yang penting dan berpengaruh dalam

hubungan internasional.1 Yoram Schweitzer

2 mengatakan, bahwa selama 2015, telah

terjadi 452 serangan bom bunuh diri di dunia. Yoram juga mengatakan, bahwa 450

dari 452 serangan bom bunuh diri tersebut merupakan perbuatan Muslim Extremists.3

Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas masyarakat yang beragama Islam

tentunya perlu menanggapi isu terorisme ini sehingga tidak memengaruhi citra baik

Indonesia dalam dunia internasional. Sebagai aktor utama dalam diplomasi publik

Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan

bahwa penting untuk menanggapi isu terorisme dan sensitivitas agama yang terjadi

pada 2015 ini.4

Kemlu RI juga menanggapi salah satu isu penting dalam hubungan

internasional yaitu isu separatisme di Nduga, Papua, yang terjadi pada 2018.

1 Gonda Yumitro, 2011, Terrorism, Islam, and International Politics, dalam “Jurnal Studi Hubungan

Internasional”, Vol. 1, No. 2, ISSN 2087-8494, hlm. 169. 2 Catatan: Yoram Schweitzer adalah ketua program Terrorism and Low Intensity Conflict di Tel Aviv

University’s Institute for National Security Studies. 3 Avi Issacharoff, 2016, 450 of 452 Suicide Attacks in 2015 were by Muslim Extremists, study shows,

The Times of Israel, diakses dari https://www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-by-muslim-extremists-study-shows/ pada 20 Januari 2020. 4 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja

Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.

https://www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-by-muslim-extremists-study-shows/


2

Tanggapan Kemlu RI terhadap isu ini muncul karena perasaan khawatir mereka

terkait citra baik Indonesia di pandangan negara-negara di dunia internasional

khususnya yang termasuk dalam Melanesia Spearhead Group (MSG). Hal ini

dimulai ketika Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku membunuh sejumlah

pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua. Tujuan mereka melakukan hal tersebut

adalah menutut referendum untuk memutuskan masa depan Papua.5

Isu terorisme dan isu separatisme yang terjadi pada tahun 2015 dan 2018 ini

menjadi pembahasan penting dalam diplomasi publik Indonesia. Hal ini terjadi karena

Kemlu RI sebagai aktor utama dalam diplomasi publik Indonesia memanfaatkan

masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia saat itu. Dalam penelitian ini,

yang dimaksud dengan masyarakat domestik adalah masyarakat yang berada di dalam

negeri (Indonesia).

Kedua praktik diplomasi publik tersebut seakan mengingatkan term 'diplomasi

publik baru' yang beberapa tahun terakhir ini dibahas oleh salah satu ahli Ilmu

Diplomasi yaitu Nicholas J. Cull.6 Cull mendefinisikan diplomasi publik baru dengan

cara membandingkannya dengan diplomasi publik yang ia sebut 'diplomasi publik

lama'. Definisi publik lama menurut Cull adalah suatu usaha aktor internasional untuk

5 Ayomi Amindoni, 2018, Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari

Indonesia, apa dan siapa mereka?, BBC News Indonesia, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20 Januari 2020. 6 Pernyataan ini muncul dari: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los

Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502

http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf

3

mengatur lingkungan internasional melalui hubungannya atau keterlibatannya dengan

masyarakat asing (foreign public).7

Sedangkan, diplomasi publik baru adalah

diplomasi publik lama yang memiliki perbedaan karakteristik dominan.

Term diplomasi publik lama yang digunakan Cull dalam bukunya, merupakan

term diplomasi publik lama dari Edmund Gullion, dekan dari Fletcher School of Law

and Diplomacy di Tufts University. Gullion merupakan orang pertama yang

menggunakan term diplomasi publik dengan definisi yang modern.8Menurutnya,

diplomasi publik adalah hal yang berkaitan dengan sikap publik dalam eksekusi

praktik politik luar negeri.9

Pendapat Cull mengenai karakteristik dominan yang berbeda dalam diplomasi

publik lama dan baru ini kemudian diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan

oleh Wang Jisi10

yang dapat dilihat di dalam artikel Moon's Public Diplomacy karya

Lee Seong-Hyon, yaitu: 11

"a government which doesn't have a good image in its own

people's eyes cannot have a good image abroad either".

7 Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press,

http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 8 Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of

Southern California: USC Public Diplomacy. 9 Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of

Southern California: USC Public Diplomacy. 10

A Prominent Chinese Scholar for International Relations, lihat: http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi. 11

Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019.


http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi

http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html

4

Artinya, suatu pemerintahan tidak akan mendapatkan kesan yang baik dari

masyarakat luar negaranya jika tidak dapat mendapatkan kesan yang baik dari

masyarakatnya sendiri. Pernyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan baru

tentang perlukah lingkup diplomasi publik Indonesia diperluas sampai ke masyarakat

dalam negeri (masyarakat domestik) seperti apa yang Cull bahas.12

Perubahan lingkup diplomasi publik ini menarik, karena hal ini mencakup

masa depan diplomasi publik dalam mendapatkan tujuan dari diplomasi itu sendiri.

Menurut S. L. Roy, diplomasi merupakan alat untuk mendapatkan tujuan politik luar

negeri suatu negara. Artinya, evolusi diplomasi publik yang dibahas oleh Cull, Wang

Jisi, dan Lee Seong-Hyon ini akan memengaruhi peran diplomasi publik dalam

mendapatkan kepentingan nasional suatu negara melalui soft power.13

Soft power yang dimaksud di atas adalah seperti apa yang Joseph Nye katakan

yang kemudian dikutip oleh Lee Seong-Hyon, yaitu:

"soft power is associated with intangible assets such as an

attractive personality, culture, political values and institutions".

12

Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019. 13

S. L. Roy, 1984, Diplomacy, New Delhi: Sterling, hlm. 5.


5

Hal ini kemudian dapat menjelaskan hubungan soft power dan diplomasi publik, yang

menurut Lee Seong-Hyon, diplomasi publik adalah suatu kemampuan untuk

membentuk persepsi melalui atraksi.14

Seperti apa yang sudah dibahas di atas, penelitian ini akan mencoba untuk

melakukan analisis tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik

dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Penelitian ini akan

menggunakan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional yang akan

dijelaskan lebih lanjut untuk mendapakatan hasil analisis tersebut.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dari apa yang telah dibahas dalam pernyataan masalah di atas, muncul

pertanyaan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: Mengapa Kemlu RI

memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 -

2018?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memberikan pengetahuan tentang diplomasi publik lama menurut Edmund

Gullion, dan diplomasi publik baru menurut Nicholas J. Cull.

2. Mengetahui alasan yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat

domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018.

14

Lee Seong-Hyon, 2017, Moon's Public Diplomacy.

6

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan sumber data dalam pengembangan

Ilmu Hubungan Internasional.

2. Penelitian ini dapat dapat menjadi acuan para pemelajar Ilmu Hubungan

Internasional untuk terus melakukan analisis terhadap isu-isu penting dalam

Ilmu Hubungan Internasional di masa mereka. Sehingga, mereka akan

mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan para Ilmuwan Hubungan

Internasional dalam praktiknya di Dunia Internasional.

1.5. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tinjauan pustaka yang dapat membantu penelitian ini untuk

mendapatkan informasi tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik

dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Hal ini merupakan upaya untuk

mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini

mencoba untuk merujuk kepada beberapa buku ataupun penelitian terkait pernyataan

masalah yang ada. Dengan adanya beberapa rujukan tersebut, penelitian ini dapat

memberikan kontribusi baru maupun melengkapi penelitian yang telah dipublikasikan

sebelumnya, serta membantu pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.

Tinjauan pertama penelitian ini adalah skripsi dari Agung Imam Zulhatta,

salah satu mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Padang,

7

yang berjudul Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia

yang dipublikasikan pada 2018 lalu. Dalam skripsinya, Agung membahas tentang

bagaimana Indonesia menanggapi status travel warning yang dikeluarkan pemerintah

Australia dengan menciptakan citra positif melalui praktik diplomasi publik

Wonderful Indonesia.15

Zulhatta memulai skripsinya dengan membahas munculnya status travel

warning yang dikeluarkan pemerintah Australia terhadap Indonesia. Hal ini terjadi

karena banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia kala itu. Kemudian,

Zulhatta memperlihatkan respons Indonesia untuk membangun kembali citra positif

sehingga dapat memperkecil dampak dari travel warning tersebut.16

Zulhatta menggunakan metode penelitian deskriptif yang memperlihatkan

upaya-upaya Indonesia dalam Wonderful Indonesia. Konsep yang digunakan dalam

skripsi tersebut adalah konsep diplomasi publik dari Nicholas J. Cull, yang kemudian

terbagi dalam lima aktivitas, yaitu: Listening, Advocacy, Cultural Diplomacy,

Exchange Diplomacy, dan International Broadcasting.17

Skripsi karya Zulhatta ini memiliki beberapa persamaan yang menjadikan

penelitian ini merujuk skripsi tersebut. Persamaan mencakup masalah ide munculnya

15

Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2. 16

Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2. 17

Agung Imam Zulhatta, 2018, Diplomasi Publik Indonesia ke Australia Melalui Wonderful Indonesia, Universitas Andalas: Padang, hlm. 2.

8

penulisan. Jika skripsi Agung ingin menunjukkan respons Kemlu RI dalam

menanggapi travel warning dari pemerintah Australia terkait isu terorisme, penelitian

ini akan memperlihatkan respons Kemlu RI dalam menanggapi isu terorisme dan

separatisme pada 2015 - 2018. Perbedaan konsep diplomasi publik dalam skripsi

Agung dengan penelitian ini adalah Agung menggunakan 5 aktivitas diplomasi publik

yang dikemukakan oleh Nicholas J. Cull, sedangkan penelitian ini akan menggunakan

karakteristik dominan dalam diplomasi publik baru menurut Nicholas J. Cull.

Tinjauan kedua adalah buku Public Diplomacy: Lessons from the Past karya

Nicholas J. Cull yang dipublikasikan pada 2009. Cull membahas tentang definisi-

definisi diplomasi publik di masa lalu dan saat ini. Cull juga memaparkan tentang

bagaimana evolusi yang terjadi dalam diplomasi publik, serta memberikan informasi-

informasi tentang diplomasi publik yang berhasil dan diplomasi publik yang gagal.

Seperti apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, Cull

membandingkan bagaimana perbedaan karakteristik dominan dari diplomasi publik

yang lama dengan diplomasi publik yang baru. Lebih jauh lagi, Cull menjelaskan

bagaimana proses re-branding Switzerland yang merupakan salah satu contoh

diplomasi publik yang sukses, dan memberikan peringatan-peringatan dari kasus

gagalnya diplomasi publik yang ia jadikan salah satu bab di bukunya tersebut, yaitu

kasus the United States ‘shared values’ campaign of 2001/2002.18

18

Cull, 2009. hlm. 28-43.

9

Perbedaan dari penelitian ini dengan buku Cull adalah penelitian ini akan

membahas alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi

publik Indonesia pada 2015 - 2018, dengan cara melihat praktik diplomasi publik

yang terjadi di Indonesia. Perbedaan ini jelas terlihat juga karena Cull tidak

membahas diplomasi publik yang ada di Indonesia dan mengaitkannya dengan

konsepnya tersebut.

Tinjauan ketiga merupakan skripsi dari Adina Dwirezanti yang berjudul

Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean Wave dalam

Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010 yang dipublikasikan pada 12 Januari

2012. Dalam skripsi ini, Dwirezanti memaparkan tentang bagaimana Korean Wave

menjadi salah satu contoh diplomasi publik Korea Selatan.19

Dwirezanti menggunakan konsep diplomasi publik, konsep diplomasi

kebudayaan, dan konsep Pop-Culture untuk menjelaskan bagaimana peran dari

praktik diplomasi Korean Wave dalam diplomasi publik Korea Selatan pada 2005-

2010. Dwirezanti membatasi penelitiannya dalam periode 2005-2010 karena praktik

diplomasi Korean Wave mulai digunakan Korea Selatan pada 2005.

Perbedaan skripsi Dwirezanti dan penelitian ini yaitu terdapat pada perbedaan

negara yang diteliti. Skripsi Dwirezanti membahas tentang bagaimana peran

19

Adina Dwirezanti, 2012, Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010, Depok: Universitas Indonesia. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285083-S-Adina%20Dwirezanti.pdf diakses pada 1 September 2019 pukul 21:25.

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20285083-S-Adina%20Dwirezanti.pdf

10

masyarakat dalam praktik diplomasi Korean Wave di Korea Selatan, sedangkan

penelitian ini fokus pada peran masyarakat dari praktik diplomasi publik di Indonesia.

Skripsi Dwirezanti cocok sebagai tinjauan pustaka karena Korean Wave tersebut

merupakan salah satu contoh diplomasi publik yang sukses karena dukungan dari

masyarakat di Korea Selatan.

1.6. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep yang telah dipelajari dalam

Ilmu Hubungan Internasional untuk mengetahui alasan Kemlu RI memanfaatkan

masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Beberapa

konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional

dari Jack C. Plano dan Roy Olton, konsep diplomasi publik baru dari Nicholas J.

Cull, dan konsep globalisasi dari Aisha Shahzad, Robert Jackson dan George

Sorensen. Konsep-konsep dalam hubungan internasional ini akan menjawab

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

1.6.1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam buku The International Relations Dictionary karya Jack C. Plano dan

Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting yang

dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik

11

luar negeri.20

Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti akan

merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar

negeri dan kegiatan diplomasi publik.

Plano dan Olton mencantumkan idenya tentang kepentingan nasional dalam

The International Relations Dictionary, yaitu unsur-unsur dalam kepentingan

nasional suatu negara meliputi kebutuhan negara yang paling vital, antara lain: 21

1. Pertahanan diri (self preservations)

2. Kemandirian (independence)

3. Integritas teritorial (territorial integrity)

4. Keamanan militer (military security)

5. Kemakmuran ekonomi (economic well-being)

Dalam penelitian ini, kepentingan nasional Indonesia adalah seperti yang telah

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:

"... melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

20

Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio. 21

Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio.

12

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...".22

Kutipan di atas kemudian menjadi acuan utama dalam membuat suatu kebijakan luar

negeri ataupun kegiatan diplomasi publik Indonesia.

1.6.2. Konsep Diplomasi Publik

Cull mendefinisikan diplomasi publik baru dengan cara membandingkannya

dengan diplomasi publik yang ia sebut 'diplomasi publik lama'. Definisi publik lama

menurut Cull adalah suatu usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan

internasional melalui hubungannya atau keterlibatannya dengan masyarakat asing

(foreign public).23

Sedangkan, diplomasi publik baru adalah diplomasi publik lama

yang memiliki perbedaan karakteristik dominan. Perbedaan karakteristik dominan

tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1. di bawah ini:24

22

Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia 23

Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12. 24

Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 12.



13

Tabel 1.1. The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy

Dominant

Characteristics Old Public Diplomacy New Public Diplomacy

Identity of

international actor State State and non-state

Technology

environtment

Short wave radio, print

newspaper, land-line

telephones

Satellite, internet, real-time

news, mobile phones

Media environment Clear line between domestic

and international news sphere

Blurring of domestic and

international news sphere

Source of approach

Outgrowth of political

advocacy theory and

propaganda theory

Outgrowth of corporate

branding theory and network

theory

Terminology 'International image',

'prestige' 'Soft power', 'nation brand'

Structure of role Top down, actor to foreign

people

Horizontal, facilitated by

actor

Nature of role Targeted messaging Relationship-building

Overall aim The management of the

international environment

The management of the

international environment Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past.

Tabel tersebut menjelaskan bagaimana Cull membandingkan karakteristik

dominan dari diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru. Identitas aktor

internasional bertambah karena peran organisasi bukan pemerintah yang menonjol

dalam diplomasi publik. Mekanisme yang digunakan aktor-aktor internasional

tersebut berubah sesuai perkembangan teknologi saat ini, yaitu berita siaran langsung

dan penggunaan internet. Mekanisme yang berubah ini kemudian mempersulit

pembedaan berita-berita nasional dan berita-berita internasional. Pendekatan yang

digunakan dalam diplomasi publik ini berubah, dari propaganda menjadi pendekatan

14

national branding dan network communication. Pendekatan yang berubah tersebut

kemudian mengubah term-term yang digunakan dalam diplomasi publik, yaitu dari

‘international image’ dan ‘prestige’ menjadi ‘soft power’ dan ‘nation brand’.

Struktur dalam diplomasi publik juga berubah, yang dulunya top-down dari aktor

internasional langsung kepada masyarakat internasional karena efek dari Perang

Dingin, sekarang menjadi horizontal, yaitu aktor internasional akan memberikan

fasilitas kepada masyarakat domestik sehingga mereka bisa melakukan interaksi

people to people kepada masyarakat internasional. Struktur yang berubah tersebut

juga mengubah sifat peran dari diplomasi publik, dari targeted messaging menjadi

relationship building. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah tujuan utamanya,

yaitu mengatur lingkungan internasional sehingga sesuai dengan keinginan aktor

internasional.25

Dalam penelitian ini, karakteristik dominan dalam konsep diplomasi publik

baru dari Cull akan membantu dalam menjelaskan tentang alasan Kemlu RI

memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 -

2018.

25



15

1.6.3. Konsep Globalisasi

Menurut Aisha Shahzad26

, globalisasi adalah proses perluasan segal aspek

kehidupan, termasuk aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hubungan sosial.

Dampak globalisasi mulai terlihat setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika

Serikat dan Uni Soviet pada 1991.27

Globalisasi memperlihatkan kemudahan akses

internet, interaksi masyarakat melalui telepon genggam, dan juga kemudahan izin

untuk berpergian ke negara lain.28

Menurut Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to

International Relations, globalisasi merupakan suatu penyebaran dan intensifikasi

yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti hubungan ekonomi, sosial,

budaya, dan lintas batas internasional.29

Akses komunikasi lintas batas negara (internet) yang dibahas dalam konsep

globalisasi ini akan menjadi salah satu kekuatan dari masyarakat domestik. Oleh

karena itu, penelitian ini akan menggunakan konsep globalisasi ini untuk mengetahui

mengapa Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik

Indonesia pada 2015 - 2018.

26

Aisha Shahzad adalah dosen Hubungan Internasional di Lahore College for Women University di Pakistan. 27

Aisha Shahzad, 2006, “What is Globalization Historical Background”, dalam Jadavpur Journal of International Relations, Vol. 10, No. 1, hlm. 204. 28


Robert Jackson & George Sorensen, 1999, Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.

16

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif, yaitu upaya untuk memaparkan fenomena yang terjadi terhadap objek yang

diteliti, yang meliputi perilaku, motivasi, tindakan, maupun persepsi.30

Metode

kualitatif ini menghasilkan data atau informasi yang diuraikan dalam bentuk deskripsi

kata-kata.31

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena keinginan untuk

melakukan analisis tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik

dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 – 2018 yang hasilnya nanti akan

disajikan dalam bentuk penjabaran yang deskriptif analitis.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa artikel-artikel dalam

jurnal hubungan internasional, website the korea times, the times of israel,

kemlu.go.id, dan buku-buku seperti buku Nicholas J. Cull, Public Diplomacy:

Lessons from the Pasts. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber tersebut untuk

membangun suatu argumen yang valid dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini tersusun setelah mengunjungi Perpustakan

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetapi, akses internet merupakan sumber

utama untuk mengumpulkan data yang terdapat dalam penelitian ini.

30

Lexy J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rosda Karya, hlm. 69. 31

Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982, Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon Inc, hlm. 53.

17

Penelitian ini juga akan melakukan wawancara melalui E-mail dengan

narasumber dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Achmad Fachruddin

Hasan, mantan anggota Divisi Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI yang telah

memiliki pengetahuan mengenai hal yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu alasan

Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia

pada 2015 - 2018.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibuat untuk mempermudah pembaca

memahami hal-hal penting yang terbagi di dalam penelitian ini. Dengan adanya

penjabaran sistematika penulisan ini, pembaca diharapkan dapat melihat bagaimana

ide-ide utama penelitian ini dijabarkan dengan singkat.

1.8.1. Bab I (Pendahuluan)

Bab ini menguraikan hal-hal penting dalam penelitian ini. Penelitan ini akan

memaparkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, tinjauan

pustaka, kerangka konseptual, metode-metode yang digunakan, dan sistematika

penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

18

1.8.2. Bab II (Kepentingan Nasional, Diplomasi Publik Lama, dan Diplomasi

Publik Baru)

Bab ini akan mencoba menguraikan beberapa pemahaman-pemahaman dari

para Ilmuwan Hubungan Internasional tentang diplomasi publik. Pemahaman-

pemahaman tersebut meliputi hal-hal yang perlu diketahui terkait diplomasi dan

diplomasi publik, termasuk perkembangannya (diplomasi publik lama dan diplomasi

publik baru). Bab ini juga akan menjabarkan pentingnya diplomasi publik bagi aktor-

aktor internasional untuk mendapatkan kepentingan mereka.

1.8.3. Bab III (Praktik-Praktik Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 - 2018)

Bagian ini akan mengelaborasi tentang praktik-praktik diplomasi publik

Indonesia pada 2015 - 2018. Sehingga setelah melakukan elaborasi tentang praktik

diplomasi publik yang dilakukan Indonesia pada 2015 - 2018, penelitian ini akan

melakukan analisis yang akan dilakukan pada bab setelah ini yaitu Bab IV.

1.8.4. Bab IV (Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi

Publik Indonesia pada 2015 - 2018)

Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, yaitu melakukan

analisis dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Dalam bab ini,

penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dalam Ilmu Hubungan

19

Internasional. Beberapa konsep tersebut antara lain: konsep kepentingan nasional,

konsep diplomasi publik, dan konsep globalisasi.

1.8.5. Bab V (Penutup)

Bab ini merupakan kesimpulan, kritik, saran, dan jawaban dari pertanyaan

penelitian dalam penelitian ini. Jawaban tersebut merupakan hasil analisis yang telah

disimpulkan di dalam bab IV penelitian ini dengan menggunakan konsep-konsep

yang telah dipaparkan dalam kerangka teori dalam penelitian ini seperti apa yang

telah disampaikan dalam penjelasan sistematika penulisan bab IV di atas.

20

BAB II

KEPENTINGAN NASIONAL, DIPLOMASI PUBLIK LAMA, DAN

DIPLOMASI PUBLIK BARU

Bagian ini akan menyajikan bagaimana diplomasi publik menjadi salah satu

alat bagi aktor-aktor internasional untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Bab

ini juga akan membahas mengenai bagaimana diplomasi dan diplomasi publik

berkembang di dunia internasional dengan sedikit menjabarkan sejarah singkat dari

diplomasi publik dalam dunia internasional. Tidak hanya itu, bagian ini akan diakhiri

oleh perbedaan diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru dalam hubungan

internasional.

2.1. Kepentingan Nasional dan Perkembangan Diplomasi

Dalam buku The International Relations Dictionary karya Jack C. Plano dan

Roy Olton, kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting yang

dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik

luar negeri.32

Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti akan

merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar

negeri dan kegiatan diplomasi.

32


21

Diplomasi dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh

aktor internasional untuk mengatur suatu lingkungan internasional melalui

interaksinya dengan aktor internasional lain.33

Artinya diplomasi merupakan

mekanisme yang digunakan aktor internasional untuk mendapatkan kepentingannya

di lingkungan internasional. Aktor-aktor internasional saat ini adalah: negara,

perusahaan multi-nasional, organisasi bukan pemerintah, organisasi internasional, dan

juga organisasi teroris.34

Perkembangan diplomasi paling kuno dapat dilihat pada abad ke-4 S.M.

Kautilya (seorang pemikir dari Kerajaan Maurya di India Kuno) menulis sebuah buku

yang berjudul Arthasastra.35

Arthasastra berisi tentang tindakan-tindakan yang

dilakukan untuk mencapai naya (keuntungan). Dalam Arthasastra, diplomasi

dikatakan sebagai cara halus dan licik untuk memaksa pihak lain agar mau memenuhi

kepentingan nasional (dalam hal ini kepentingan Kerajaan Maurya).36

Terdapat empat tujuan diplomasi yang dikemukakan oleh Kautilya dalam

buku tersebut, antara lain: acquisition (perolehan), preservation (pemeliharaan),

augmentation (penambahan), dan proper distribution (pembagian yang adil).

33



David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge 36

David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge



22

Keempat tujuan tersebut merupakan pemikiran Kautilya tentang alasan diplomasi

perlu dilakukan oleh Kerajaan Maurya di India Kuno.37

Untuk memenuhi empat tujuan diplomasi tersebut, Kautilya memaparkan

empat strategi yang dapat bisa dilakukan. Keempat strategi tersebut antara lain: sama

(negosiasi), dana (pemberian hadiah), bheda (ancaman/pemecahan), dan danda

(intervensi militer/kekerasan).

Sama merupakan tahapan terpenting dan paling awal yang harus dilakukan

untuk mendapatkan kepentingan nasional. Jika sama belum berhasil, maka

selanjutnya negara (Kerajaan Maurya) harus memberikan dana, yaitu pemberian

hadiah kepada pihak yang telah menolak negosiasi, dengan tujuan untuk

memperbesar peluang keberhasilan negosiasi. Lalu menurut Kautilya, jika sama dan

dana belum berhasil juga, maka Kautilya menyarankan untuk melakukan bheda,

yaitu melakukan pemecahan aliansi pihak lawan sehingga pihak lawan melemah, atau

bisa juga menggunakan ancaman agar tingkat keberhasilan negosiasi semakin

meningkat. Jika ketiga strategi tersebut belum membuahkan hasil untuk mendapatkan

kepentingan nasional mereka, maka Kautilya menyarankan untuk menggunakan

strategi danda, yaitu menggunakan kekerasan atau intervensi militer kepada pihak

lawan yang menolak negosiasi tersebut.38

37

David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge 38

David Scott, 2011, Handbook of India’s International Relations, New York: Routledge

23

Perkembangan diplomasi juga dapat dilihat ketika awal kemunculan Islam,

yaitu setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Kepala Negara di Madinah. Tujuan

utama diplomasi dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW adalah untuk

mencari cara penyelesaian damai dari masalah-masalah internasional dan

menciptakan hubungan yang harmoni anatara negara-negara yang beragam. Nabi

Muhammad SAW telah mencapai tujuan ini dengan metode diplomasi yang telah

dipelajari dengan baik, yaitu melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrasi.39

Pada abad ke 20 saat Amerika Serikat (AS) muncul sebagai kekuatan baru

dalam dunia internasional, perkembangan diplomasi mengalami perubahan. Menurut

Henry Kissinger dalam bukunya Diplomacy, Pemikiran-pemikiran AS saat itu telah

memengaruhi diplomasi secara signifikan. Hal ini terjadi sejak AS memasuki arena

politik internasional pada 1917, yaitu saat kekuatan AS telah meningkat pesat dan

memiliki keyakinan yang tinggi dalam memegang kebenaran dan nilai-nilai.40

Pengaruh AS terhadap perkembangan diplomasi saat itu sangat besar.

Pengaruh ini dapat terlihat dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellog-

Briand, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bukunya, Henry Kissinger

mengatakan bahwa keyakinan kuat AS yang ditegaskan saat itu adalah: AS memiliki

sistem pemerintahan yang paling baik di dunia, dan semua umat manusia dapat

39

Afzal Iqbal, 1965, The Prophet's Diplomacy, Delhi: Idarah-I Adabiyat-i Delli, hlm. 103. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 9 - 10. 40

Henry Kissinger, Diplomacy, New York: Simon and Schuster, hlm. 18. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5-6.

24

mencapai perdamaian dan kemakmuran dengan cara meninggalkan diplomasi

tradisional dan mengadopsi referensi AS untuk menerapkan hukum internasional dan

demokrasi.41

Diplomasi yang telah berkembang ini kemudian memunculkan term diplomasi

publik lama, yaitu usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan internasional

melalui interaksinya dengan masyarakat internasional.42

Konsep diplomasi publik ini

kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab 2.2. di bawah ini.

2.2. Diplomasi Publik Lama dan Diplomasi Publik Baru

Diplomasi publik memiliki banyak definisi, penelitian ini menggunakan

definisi dari salah satu Ilmuwan Hubungan Internasional yaitu Nicholas J. Cull. Oleh

karena itu, subbab ini akan memaparkan pemikiran-pemikiran Cull tentang diplomasi

publik lama dan diplomasi publik baru sehingga dapat menjadi acuan untuk

memahami praktik-praktik diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018 dalam bab

III penelitian ini.

41

Henry Kissinger, Diplomacy, New York: Simon & Schuster, hlm. 18. dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, cetakan pertama, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 5-6. 42



25

2.2.1. Diplomasi Publik Lama

Edmund Gullion, dekan dari Fletcher School of Law and Diplomacy di Tufts

University merupakan orang pertama yang menggunakan term diplomasi publik

dengan definisi yang modern.43

Menurutnya, diplomasi publik adalah hal yang

berkaitan dengan sikap publik dalam eksekusi praktik politik luar negeri.44

Gullion juga mengatakan bahwa diplomasi publik lama meliputi dimensi

hubungan internasional yang melewati diplomasi tradisional. 45

Hal ini terlihat dalam

buku Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past. Dalam buku

tersebut, Cull, membahas definisi dari diplomasi dan diplomasi publik lama.

Diplomasi adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh aktor internasional untuk

mengatur suatu lingkungan internasional melalui interaksinya dengan aktor

internasional lain. Sedangkan diplomasi publik lama adalah usaha aktor internasional

untuk mengatur lingkungan internasional melalui interaksinya dengan masyarakat

internasional.46

43

Nicholas J. Cull, 2006, ‘Public Diplomacy’ Before Gullion: The Evolution of a Pharase, University of Southern California: USC Public Diplomacy. 44





26

2.2.2. Diplomasi Publik Baru

Dalam pemikirannya, Cull melihat bahwa perkembangan diplomasi publik

saat ini mengalami perubahan karakteristik dominan dari diplomasi publik lama

seperti apa yang Edmund Gullion. Hal ini membuat Cull membagi diplomasi publik

menjadi dua jenis, yaitu diplomasi publik lama dan diplomasi publik baru.47

Pembagian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1. The Old Public Diplomacy and The New Public Diplomacy

Dominant

Characteristics Old Public Diplomacy New Public Diplomacy

Identity of

international actor State State and non-state

Technology

environtment

Short wave radio, print

newspaper, land-line

telephones

Satellite, internet, real-time

news, mobile phones

Media environment Clear line between domestic

and international news sphere

Blurring of domestic and

international news sphere

Source of approach

Outgrowth of political

advocacy theory and

propaganda theory

Outgrowth of corporate

branding theory and network

theory

Terminology 'International image',

'prestige' 'Soft power', 'nation brand'

Structure of role Top down, actor to foreign

people

Horizontal, facilitated by

actor

Nature of role Targeted messaging Relationship-building

Overall aim The management of the

international environment

The management of the

international environment Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past.

47



27

Dari tabel di atas, terlihat bahwa definisi diplomasi publik baru adalah

diplomasi publik lama yang memiliki beberapa pergeseran karakterisik dominan di

dalamnya. Beberapa aspek tersebut antara lain adalah identitas aktor, terminologi,

struktur peran, peran secara alami, dan tujuan keseluruhannya. Identitas aktor dalam

diplomasi publik lama adalah negara, sedangkan dalam diplomasi publik baru,

identitas aktornya adalah negara dan non-negara.48

Beberapa terminologi yang ada di dalam diplomasi publik lama dan baru juga

berbeda. Dalam diplomasi publik lama international image dan prestige menjadi

term-term yang sering digunakan, sedangkan diplomasi publik baru lebih mengenal

term-term seperti soft power dan nation brand. Struktur peran tidak lagi dari top-

down negara ke masyarakat asing, namun horizontal, yaitu masyarakat domestik ke

masyarakat asing yang difasilitasi oleh aktor. Sifat alami dari diplomasi publik lama

adalah targeted messaging, sedangkan sifat alami dari diplomasi publik baru adalah

relationship-building.49

Menurut Jan Melissen, definisi diplomasi publik saat ini adalah instrumen

untuk mengubah situasi dunia internasional seperti apa yang negara inginkan.

Menurutnya, saat ini praktik diplomasi di dunia internasional tidak hanya

48





28

menghadapi masalah perubahan hubungan yang terjadi antar negara, akan tetapi juga

menghadapi perubahan yang terjadi dalam level bukan negara.50

Melissen juga mengatakan bahwa saat ini praktik diplomasi memiliki makna

yang baru. Dalam diplomasi publik yang lama, negara adalah aktor satu-satunya.

Namun saat ini organisasi-organisasi internasional yang bukan negara, maupun

masyarakat domestik suatu negara dapat menjadi aktor diplomasi publik karena

pertukaran informasi yang mudah didapatkan saat ini.51

Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi merupakan

hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk

memanfaatkan globalisasi untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Contoh

aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang dibahas dalam penelitian ini

adalah negara (Kemlu RI), organisasi internasional, dan organisasi bukan pemerintah.

Setelah memahami hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional,

diplomasi publik, dan globalisasi, penelitian ini akan membahas praktik-praktik

diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Praktik-praktik ini merupakan respons

dari Kemlu RI terhadap isu-isu terorisme, separatisme, dan isu-isu lain yang terjadi

pada 2015 - 2018.

50

Jan Melissen, 2005, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 23-24 51

Jan Melissen, 2005, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 23-24

29

BAB III

PRAKTIK-PRAKTIK DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA

PADA 2015 - 2018

Bab dua telah menjelaskan definisi kepentingan nasional, diplomasi publik

lama dan diplomasi publik baru, dan globalisasi dalam penelitian ini. Dalam bab ini,

penelitian akan membahas respons Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik

Indonesia dalam menanggapi isu-isu terorisme, separatisme dan isu-isu lain pada

2015 - 2018.

3.1. Diplomasi Publik Indonesia

Diplomasi publik Indonesia merupakan salah satu instrumen yang Indonesia

gunakan untuk mendapatkan apa yang didambakan oleh Politik Luar Negeri

Indonesia. Perumusan politik luar negeri ini tentunya memiliki dasar dari

kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia sendiri telah

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:52


tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

52

Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia.

30

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial, ..."

Dari kepentingan nasional Indonesia di atas, Kementerian Luar Negeri

Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan dalam Buku II Informasi Kerja: Laporan

Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015 bahwa tujuan utama diplomasi publik

Indonesia saat ini adalah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat dalam

negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, ekonomi yang progresif, masyarakat

yang pluralis dan toleran, dan juga Islam yang moderat dan keragaman budaya53

merupakan tujuan utama dalam diplomasi publik Indonesia.

3.2. Diplomasi Publik Indonesia 2015: Dialog Lintas Agama (DLA)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa

sensitivitas radikalisasi agama di dunia internasional merupakan salah satu isu

terorisme yang menjadi perhatian utama dalam diplomasi publik Indonesia pada

2015. Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik Indonesia menanggapi hal ini

dengan kegiatan diplomasi publik Dialog Lintas Agama (DLA) 2015 yang dilakukan

dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Austria, dan Serbia.54

53

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 70. 54

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015, hlm. 71.

31

Kemlu RI melakukan DLA sehingga dapat menanggapi sensitivitas isu

radikalisme agama dan kebebasan berekspresi yang saat itu banyak terjadi, sekaligus

menjadi media yang efektif untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk

menyebarkan nilai-nilai Islam yang pluralis dan toleran.55

Sensitivitas isu

radikalisme ini juga dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri

Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Denmark,

Kristian Jensen pada 22 Oktober 2015.56

Pelaksanaan DLA tersebut telah menghasilkan kesepakatan yang jelas.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain: penandatanganan Memorandum of

Understanding (MoU) kerja sama pendidikan antar perguruan tinggi, institusi

keagamaan, pertukaran mahasiswa dan dosen, sekaligus imam ataupun guru agama,

dan juga workshop-workshop dengan tema yang berkaitan dengan isu-isu radikalisme

agama dan kebebasan berekspresi.57

55


Hanna Azarya Samosir, 2015, Menlu Indonesia-Denmark Bahas Dialog Antar-Agama, CNN Indonesia, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151022130552-106-86599/menlu-indonesia-denmark-bahas-dialog-antar-agama pada 1 September 2019. 57


https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151022130552-106-86599/menlu-indonesia-denmark-bahas-dialog-antar-agama


32

3.3. Diplomasi Publik Indonesia 2016: International Training on

Coconut Product Development

Sesuai dengan Kepentingan Nasional Indonesia yang tertera dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang di dalamnya dikatakan bahwa pentingnya

memajukan kesejahteraan umum. Salah satu praktik diplomasi publik Indonesia pada

2016 adalah International Training on Coconut Product Development (ITCPD).

Kegiatan ITCPD ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada

masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional (di sekitar Asia Pasifik).58

Kegiatan ini dihadiri oleh delegasi dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik,

seperti Fiji, Kamboja, Kepulauan Marshall, Myanmar, Nauru, Palau, Papua Nugini,

Samoa, dan Kepulauan Solomon. Tidak hanya itu, terdapat beberapa delegasi dari

Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.59

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini diundang karena memiliki jenis tanaman

kelapa seperti di Indonesia.60

58

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019. 59

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019. 60

Tanti Yulianingsih, 2016, Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan ‘Harkat’ Kelapa, Liputan 6, diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019.

https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx


https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa

33

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI 2016,

Esti Andayani, ITCPD ini diselenggarakan di Manado, Indonesia, karena terdapat

balai penelitian produk kelapa (Palmae Research Institute). Kegiatan ini berlangsung

selama delapan hari, dari 27 Mei 2016 sampai 3 Juni 2016.61

Kemlu RI mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena banyak

para peserta pelatihan yang mengatakan bahwa sebagian besar produk kelapa belum

dikembangkan secara maksimal. Poin-poin penting dalam kegiatan ini yaitu

memberikan pengetahuan kepada para partisipan tentang beberapa cara mengolah

dan menjual produk-produk dari kelapa. Kegiatan ini merupakan hal yang penting

dilakukan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik

yang pada dasarnya memiliki produksi produk-produk kelapa yang melimpah.62

3.4. Diplomasi Publik Indonesia 2017: 12th

Indonesian Film Festival

in Melbourne (12th

IFF Melbourne)

Pada 2017, kegiatan 12th

Indonesian Film Festival (IFF) Melbourne menjadi

salah satu sorotan dalam diplomasi publik Indonesia. Kegiatan IFF Melbourne ini

pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. IFF adalah perayaan perfilman

61

Tanti Yulianingsih, 2016, Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan ‘Harkat’ Kelapa, Liputan 6, diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019. 62

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia Shares Best Practices for Coconut Processing with Asia Pacific Countries, diakses dari https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-asia-pacific.aspx pada 1 September 2019.

https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa


34

Indonesia yang paling menonjol dan populer di Australia. IFF dikelola oleh

organisasi tanpa profit (IFF Inc.), yang memiliki visi untuk mempromosikan

kesadaran lokal tentang keanekaragaman budaya Indonesia dan memajukan paparan

perfilman Indonesia di Pasar Internasional.63

IFF juga memiliki beberapa misi,

yaitu:64

1. Memelihara hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan komunitas

di Australia, dengan menggunakan film-film Indonesia.

2. Mendorong agar terbentuknya dialog antara para Film Maker Indonesia,

komunitas perfilman lokal (di Australia), dan para penonton festival supaya

para penonton mengetahui aspek-aspek Sosial dan Budaya Indonesia yang

lebih luas.

3. Memberikan kesempatan untuk para masyarakat lokal merasakan pengalaman

dan pengetahuan yang lebih dalam tentang Budaya Indonesia melalui film-

film yang ditayangkan.

4. Mempromosikan pembelajaran Bahasa Indonesia melalui media perfilman.

Dalam kegiatan ini, IFF Inc. dapat dikatakan sebagai salah satu aktor non-

negara dalam diplomasi publik Indonesia, pemerintah (dalam hal ini Kemlu RI) ikut

menjadi fasilitator kegiatan ini. Hal ini juga merupakan salah satu praktik nyata

63

Indonesian Film Festival Australia, Who Are We, diakses dari https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019. 64

Indonesian Film Festival Australia, Who Are We, diakses dari https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019.

https://iffaustralia.com/about-us/


35

tentang struktur peran dari diplomasi publik baru, yaitu struktur secara horizontal,

(dari masyarakat dalam negeri ke masyarakat luar negeri) yang difasilitasi oleh

negara.

3.5. Diplomasi Publik Indonesia 2018: Pendekatan ke Masyarakat Negara-

Negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG)

Pada 2018, diplomasi publik Indonesia lebih berfokus pada politik, yaitu

ingin mendapatkan citra baik dari negara-negara yang pro dengan Organisasi Papua

Merdeka (OPM). Hal ini terjadi karena pada 2018 isu-isu tentang gerakan

separatisme OPM di Indonesia menjadi isu yang sangat dilirik oleh pemerintah.65

Hal ini dimulai ketika OPM mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek

jembatan di Nduga, Papua. Tujuan mereka melakukan hal tersebut adalah menutut

referendum untuk memutuskan masa depan Papua.66

Kemlu RI menanggapi hal ini

dengan kegiatan diplomasi publik yang menggunakan pendekatan ke masyarakat

negara-negara dalam MSG.67

65

Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran. 66

Ayomi Amindoni, 2018, Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?, BBC News Indonesia, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20 Januari 2020. 67

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018, Laporan Kinerja Tahun 2018, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses dari https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg%3D%3D pada 20 Januari 2020.


https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg%3D%3D

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9MS0pfS2VtZW5sdV8yMDE4LnBkZg%3D%3D

36

Dalam menghadapi tantangan ini, Kemlu RI menggunakan pendekatan

people to people, yaitu pendekatan yang menggunakan interaksi antara individu

dengan individu lainnya untuk menjelaskan suatu hal. Pendekatan ini mereka

gunakan tidak hanya untuk melakukan diplomasi publik dalam lingkup sosial-budaya

saja, melainkan juga dalam lingkup politik seperti pada isu ini.68

Pendekatan ini didukung melalui diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat

Melanesia di tanah air seperti menyediakan scholarship-program, short-course, visit

program, dan lain sebagainya. Peserta dari negara-negara tersebut kemudian akan

menjadi para "Duta" Indonesia yang akan menyebarkan persepsi positif yang besar

pengaruhnya karena mereka sesama Ras Melanesia, sehingga opini-opini mereka

lebih dapat diterima oleh negara-negara yang pro dengan OPM.69

Dalam praktik ini, terlihat peranan pemerintah sebagai aktor dalam diplomasi

publik memberikan fasilitasi dengan menggunakan aktor lain, yaitu masyarakat Ras

Melanesia yang ada di Indonesia untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar

negeri (masyarakat di negara-negara yang membela OPM) sehingga terjadinya

pertukaran opini positif. Hal ini merupakan salah satu contoh dari konsep yang telah

dibahas dalam bab dua penelitian ini tentang diplomasi publik baru.

68


Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran.

37

3.6. Diplomasi Publik Indonesia 2018: The Indonesia Channel

Pada 2018, diplomasi publik Indonesia tidak hanya berfokus pada isu-isu

politik saja. Kemlu RI telah mengembangkan program yang berfokus pada isu sosial-

budaya. Program ini dinamakan The Indonesia Channel (TIC). Saluran Televisi

Indonesia yang memakai Bahasa Inggris ini pertama kali diluncurkan pada Juni

2014, yang pada 2018 telah sangat berkembang dan menjadi salah satu pemanfaatan

dalam diplomasi publik Indonesia di kala itu.70

TIC sendiri adalah salah satu operasi yang didanai oleh pemerintah, yang di

dalamnya terdiri dari tim penyiaran program-program internasional yang bertujuan

untuk memperlihatkan sebuah gambaran tentang Indonesia secara menarik dan tanpa

kendala bahasa kepada masyarakat dunia karena Bahasa Inggris merupakan bahasa

internasional yang paling sering digunakan.71

Program-progam dalam TIC ini penuh dengan berbagai macam aspek sosial

dan budaya sehingga masyarakat internasional dapat melihat keragaman yang ada di

Indonesia. Beberapa contoh program dalam TIC ini antara lain:72

70

The Indonesia Channel, About us and Our Story, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/about pada 1 September 2019. 71

The Indonesia Channel, About us and Our Story, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/about pada 1 September 2019. 72

The Indonesia Channel, Programs, diakses dari http://www.theindonesiachannel.com/program pada 1 September 2019.

http://www.theindonesiachannel.com/about

http://www.theindonesiachannel.com/about

http://www.theindonesiachannel.com/program

38

1. Berita: Today's Indonesia, berisi tentang berita sehari-hari yang sedang

menjadi bahan perbincangan di Indonesia, mulai dari berita bisnis sampai

berita cuaca. ASEAN Today's, berisi tentang berita-berita seputar ASEAN.

2. Perjalanan: The Best of Bali, berisi tentang pemandangan-pemandangan dan

tempat-tempat di Bali yang direkomendasikan oleh Pemerintah Indonesia dan

juga warga-warga lokal.

3. Hiburan: Passion for Fashion, berisi tentang desain-desain pakaian dalam

dunia mode dan juga perkembangan pasar-pasar menggunakan mode asal

Indonesia.

4. Perfilman: Berbagai macam film-film Indonesia yang mengangkat cerita-

cerita rakyat dan juga isu-isu yang ada dalam sosial-budaya di Indonesia juga

menjadi tontonan menarik yang dapat dilihat oleh masyarakat Dunia agar

lebih mengenal Indonesia.

5. Periklanan: Macam-macam iklan yang terdapat dalam TIC ini memiliki

banyak aspek-aspek yang memperlihatkan keindahan suasana dan

pemandangan-pemandangan di wilayah Indonesia.

Program TIC ini kembali menjadi salah satu contoh diplomasi publik baru,

yaitu pemerintah sebagai salah satu aktor diplomasi publik memfasilitasi organisasi

non-pemerintah (Tim Penyiaran Internasional dalam TIC). Program ini juga menjadi

salah satu contoh diplomasi publik baru setelah semakin majunya teknologi dalam

era globalisasi saat ini.

39

Setelah membahas berbagai macam praktik-praktik diplomasi publik

Indonesia pada 2015 - 2018, penelitian ini akan membahas analisis tentang alasan

Kemlu RI memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia

pada 2015 - 2018. Penelitian ini akan memaparkan analisis tersebut dalam bab

selanjutnya dalam penelitian ini yaitu bab IV.

40

BAB IV

ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK

DALAM DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA PADA 2015 - 2018

Pada bab ini, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap praktik-praktik

diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018 yang telah dibahas dalam bab

sebelumnya. Dalam melakukan analisis tersebut, penelitian ini akan menggunakan

beberapa konsep dalam kerangka konseptual penelitian ini.

4.1. Pengertian Masyarakat Domestik

Masyarakat domestik dalam penelitian ini mengacu pada kata domestik dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan atau

mengenai permasalahan dalam negeri. Artinya, istilah domestik mencakup segala

sesuatu dalam ruang lingkup dalam negeri.73

Dalam penelitian ini, yang dimaksud

dengan masyarakat domestik artinya masyarakat yang berada di dalam negeri

(Indonesia).

4.2. Kepentingan Nasional Indonesia, Diplomasi Publik Indonesia, Globalisasi

Kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang harus dibahas ketika

membicarakan diplomasi publik Indonesia. Hal ini terjadi karena tujuan utama dari

73

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020, diakses dari https://kbbi.web.id/domestik pada 20 Januari 2020.

https://kbbi.web.id/domestik

41

diplomasi publik adalah untuk mendapatkan kepentingan nasional dengan cara

mengatur lingkungan internasional melalui interaksi dengan masyarakat

internasional.

Seperti apa yang telah dibahas dalam kerangka konseptual dalam bab satu

penelitian ini, dalam The International Relations Dictionary, Plano dan Olton

menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan dasar sekaligus faktor penting

yang dapat menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan

politik luar negeri.74

Artinya, setiap kementerian luar negeri di suatu negara pasti

akan merujuk pada kepentingan nasional negaranya sebelum membuat kebijakan luar

negeri dan kegiatan diplomasi publik.

Plano dan Olton mencantumkan idenya tentang kepentingan nasional dalam

The International Relations Dictionary, yaitu unsur-unsur dalam kepentingan

nasional suatu negara meliputi kebutuhan negara yang paling vital, antara lain: 75

1. Pertahanan diri (self preservations)

2. Kemandirian (independence)

3. Integritas teritorial (territorial integrity)

4. Keamanan militer (military security)

5. Kemakmuran ekonomi (economic well-being)

74

Jack C. Plano, dan Roy Olton, 1982, The International Relations Dictionary, Michigan University: ABC-Clio. 75


42

Dari kelima unsur dalam kepentingan nasional di atas, penelitian ini

menganggap bahwa kepentingan nasional Indonesia telah tercantum dalam

pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi:76


tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial, ..."

Dari kepentingan nasional Indonesia di atas, Kementerian Luar Negeri Indonesia

(Kemlu RI) mengumumkan dalam Buku II Informasi Kerja: Laporan Kinerja

Kementerian Luar Negeri 2015 bahwa tujuan utama diplomasi publik Indonesia saat

ini adalah untuk mendapatkan citra baik dari masyarakat domestik maupun

internasional, memiliki masyarakat yang plural dan toleran, dan juga memiliki

keragaman budaya yang memukau.77

Konsep diplomasi publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep

diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull, yaitu usaha aktor internasional untuk

mengatur lingkungan internasional melalui interaksinya dengan masyarakat

76

Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia. 77


43

internasional.78

Karakteristik dominan dari diplomasi publik ini dapat dilihat dalam

tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1. Karakteristik Dominan Diplomasi Publik Baru

Dominant Characteristics New Public Diplomacy

Identity of international

actor

State and non-state

Technology environtment Satellite, internet, real-time news, mobile phones

Media environment Blurring of domestic and international news sphere

Source of approach

Outgrowth of corporate branding theory and network

theory

Terminology 'Soft power', 'nation brand'

Structure of role Horizontal, facilitated by actor

Nature of role Relationship-building

Overall aim The management of the international environment

Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the past.

Setelah membahas hubungan kepentingan nasional dan diplomasi publik, penelitian

ini akan memaparkan konsep globalisasi yang akan penelitian ini gunakan.

78



44

Menurut Aisha Shahzad79

, globalisasi adalah proses perluasan segal aspek

kehidupan, termasuk aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek hubungan sosial.

Dampak globalisasi mulai terlihat setelah berakhirnya Perang Dingin antara Amerika

Serikat dan Uni Soviet pada 1991.80

Globalisasi memperlihatkan kemudahan akses

internet, interaksi masyarakat melalui telepon genggam, dan juga kemudahan izin

untuk berpergian ke negara lain.81

Menurut Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to

International Relations, globalisasi merupakan suatu penyebaran dan intensifikasi

yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti hubungan ekonomi, sosial,

budaya, dan lintas batas internasional.82

Pada era saat ini, perkembangan globalisasi semakin meluas (contohnya akses

internet yang semakin mudah) sehingga mempermudah masyarakat domestik untuk

berinteraksi dengan masyarakat internasional. Interaksi antara masyarakat domestik

Indonesia dengan masyarakat internasional ini merupakan salah satu usaha

masyarakat domestik untuk mengubah pandangan, menyesuaikan opini, dan juga

79

Aisha Shahzad adalah dosen Hubungan Internasional di Lahore College for Women University di Pakistan. 80



Robert Jackson & George Sorensen, 1999, Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press.

45

mengubah tingkah laku masyarakat internasional agar sesuai dengan yang Indonesia

inginkan.

Artinya, Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi

merupakan hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk

memanfaatkan akses komunikasi lintas batas melalui globalisasi (internet) untuk

mencapai kepentingan nasional negaranya (pembukaan UUD 1945 alinea 4). Contoh

aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang dibahas dalam penelitian ini

adalah negara (Kemlu RI), organisasi bukan pemerintah (IFF Inc).

4.3. Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam Diplomasi Publik

Indonesia pada 2015 - 2018

Subbab ini akan membahas tentang alasan Kemlu RI memanfaatkan

masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Praktik-

praktik tersebut adalah beberapa praktik diplomasi publik Indonesia yang menjadi

sorotan dalam isu terorisme dan separatisme dalam bab tiga penelitian ini.

4.3.1. Keterlibatan Masyarakat Domestik Indonesia dalam Dialog Lintas

Agama pada 2015

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan

bahwa sensitivitas radikalisasi agama di dunia internasional merupakan salah satu

isu terorisme yang menjadi perhatian utama dalam diplomasi publik Indonesia

46

pada 2015. Kemlu RI sebagai aktor utama diplomasi publik Indonesia

menanggapi hal ini dengan kegiatan diplomasi publik Dialog Lintas Agama

(DLA) 2015 yang dilakukan dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman,

Austria, dan Serbia.83

Kemlu RI melakukan praktik diplomasi publik DLA sehingga dapat

menanggapi sensitivitas isu radikalisme agama dan kebebasan berekspresi yang

saat itu banyak terjadi, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menunjukkan

komitmen Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang pluralis dan

toleran.84

Peran masyarakat domestik dalam kegiatan ini sesuai dengan konsep

diplomasi publik yang telah dibahas. Struktur peran dalam kegiatan ini adalah secara

horizontal (dari masyarakat domestik ke masyarakat internasional) dan difasilitasi

oleh negara. Peran alami dari kegiatan ini adalah relationship-building agar terhindar

dari sensitivitas isu radikalisme agama dan kebebasan berekspresi.

Hal ini terjadi karena mudahnya akses para tokoh-tokoh masyarakat domestik

(contoh masyarakat domestik dari pandangan Islam antara lain adalah Din

Syamsuddin dan Prof. Dr. Azyumardi Azra) untuk diberangkatkan dan dipertemukan

dengan tokoh-tokoh masyarakat internasional dalam kegiatan ini. Setelah akses

83



47

masyarakat domestik dipermudah, kemudian masyarakat domestik akan melakukan

interaksi dengan masyarakat internasional untuk berusaha mengubah pandangan,

menyesuaikan opini, dan mengubah tingkah laku masyarakat internasional sehingga

akan sesuai dengan tujuan diadakannya praktik diplomasi ini, yaitu untuk

mendapatkan citra baik dari masyarakat domestik maupun internasional, menangkal

isu terorisme dan radikalisme agama.

Keterlibatan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik DLA ini

penting karena Kemlu RI tidak memiliki kompetensi untuk membahas masalah

agama dalam forum internasional. Oleh karena itu, Kemlu RI mengundang

masyarakat domestik yang memiliki kompetensi dalam isu-isu agama sehingga dapat

berinteraksi dan mengubah opini dan tingkah laku masyarakat internasional seperti

apa yang diinginkan oleh Indonesia.

4.3.2. Keterlibatan Masyarakat Domestik Indonesia dalam Pendekatan ke

Masyarakat Negara-Negara dalam Melanesia Spearhead Group (MSG)

pada 2018

Pada 2018, diplomasi publik Indonesia lebih berfokus pada politik, yaitu ingin

mendapatkan citra positif dari masyarakat negara-negara dalam MSG, yaitu negara-

negara yang memiliki Ras Melanesia di sekitar Asia-Pasifik. Hal ini terjadi karena

48

pada 2018 isu-isu tentang gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) di

Indonesia menjadi isu yang menjadi sorotan dalam negara-negara MSG.85

Dalam menghadapi tantangan ini, Kemlu RI menggunakan pendekatan people

to people, yaitu pendekatan yang menggunakan interaksi antara individu dengan

individu lainnya untuk menjelaskan suatu hal. Pendekatan ini mereka gunakan tidak

hanya untuk melakukan diplomasi publik dalam lingkup sosial-budaya saja,

melainkan juga dalam lingkup politik seperti pada isu ini.86

Peranan masyarakat domestik Indonesia (dalam praktik ini masyarakat

Indonesia yang merupakan Ras Melanesia) dalam pendekatan ke masyarakat negara-

negara MSG ini adalah penting. Pihak Kemlu RI memberikan banyak fasilitas kepada

masyarakat domestik Indonesia dalam scholarship-program, short-course, visit

program, dan lain sebagainya. Setelah menerima fasilitas-fasilitas tersebut,

masyarakat domestik Indonesia yang telah menjadi 'duta' dari Indonesia itu

menyebarkan opini positif kepada negara-negara yang pro dengan OPM. Pengaruh

dari para 'duta' ini besar karena mereka memiliki kesamaan ras, yaitu Ras Melanesia

sehingga opini-opini mereka lebih mudah diterima.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa konsep diplomasi publik, dan

konsep globalisasi, merupakan konsep-konsep yang tepat untuk melihat praktik

diplomasi publik ini. Melalui konsep diplomasi publik, dapat dilihat bahwa Kemlu RI

85


Hasil wawancara dengan Narasumber penelitian ini, lihat di lampiran.

49

merupakan aktor utama sekaligus fasilitator dalam praktik diplomasi publik ini

dengan menggunakan pendekatan horizontal masyarakat Indonesia yang memiliki

Ras Melanesia agar melakukan interaksi ke masyarakat yang memiliki Ras Melanesia

di kawasan Asia Pasifik.

Mudahnya akses internet dalam era globalisasi membuat interaksi menjadi

lebih mudah, tidak harus pergi ke sana, namun bisa melalui situs-situs sosial media.

Interaksi mereka kemudian dapat menyesuaikan opini dan mengubah tingkah laku

masyarakat Ras Melanesia di kawasan Asia Pasifik, sehingga sesuai dengan

kepentingan nasional Indonesia.

Keterlibatan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik pendekatan

ke masyarakat negara-negara yang pro dengan OPM ini penting, karena masyarakat

Ras Melanesia yang di berada di Indonesia menjadi salah satu masyarakat yang

mampu melakukan pendekatan ke masyarakat Ras Melanesia di negara-negara yang

dengan OPM. Jika Kemlu RI yang melakukan pendekatan dengan masyarakat Ras

Melanesia di negara-negara yang pro OPM, maka sulit untuk mendapatkan simpati

mereka. Tetapi kalau masyarakat domestik Indonesia yang memiliki Ras Melanesia

melakukan pendekatan kepada masyarakat Ras Melanesia di negara-negara yang pro

dengan OPM, maka interaksi dan simpati akan menjadi lebih mudah.

50

4.4. Hambatan dalam Praktik Diplomasi Publik Indonesia

Salah satu hambatan yang dominan dalam diplomasi publik Indonesia yang

memanfaatkan masyarakat domestik adalah adanya overlapping interest. Overlapping

interest adalah kondisi saat kepentingan suatu masyarakat berbeda dengan

kepentingan negaranya. Menurut Cull, salah satu cara untuk mengatasi hambatan ini

adalah perlunya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Rasa percaya ini bisa

didapatkan pemerintah suatu negara dengan melakukan interaksi dengan

masyarakatnya.87

Hal ini memperkuat pernyataan Wang Jisi 88

yang dapat dilihat dalam artikel

Moon’s Public Diplomacy karya Lee Seong-Hyon, yaitu: 89

"a government which doesn't have a good image in its own

people's eyes cannot have a good image abroad either".

Artinya, suatu pemerintahan tidak akan mendapatkan kesan yang baik dari

masyarakat luar negaranya jika tidak dapat mendapatkan kesan yang baik dari

masyarakatnya sendiri. Kemudian ini memunculkan suatu perdebatan dalam studi

Ilmu Hubungan Internasional. Perdebatan yang muncul yaitu, tentang perlunya studi

87

Nicholas J. Cull, 2009, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Los Angeles: Figueroa Press, http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf, diakses pada 1 September 2019, hlm. 14-17. 88

A Prominent Chinese Scholar for International Relations, lihat: http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi. 89

Lee Seong-Hyon, 13 Juni 2017, Moon's Public Diplomacy, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2017/06/674_231144.html pada 1 September 2019.


http://www.chinafile.com/contributors/wang-jisi


51

tentang interaksi antara negara dengan masyarakat domestik dalam studi Ilmu

Hubungan internasional.

4.5. Kesimpulan Analisis Keterlibatan Masyarakat Domestik dalam

Diplomasi Publik Indonesia pada 2015 – 2018

Terdapat tiga hal penting yang menyebabkan Kemlu RI memanfaatkan

masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018. Pertama,

Alokasi dana direktorat diplomasi publik Kemlu RI yang terus meningkat dari tahun

2015 - 2018. Alokasi dana yang terus meningkat ini mempermudah direktorat

diplomasi publik Kemlu RI untuk memanfaatkan dan memberikan fasilitas kepada

masyarakat domestik dalam melakukan praktik diplomasi publik Indonesia.90

Kedua,

isu-isu penting dalam dunia internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu

terorisme, dan isu separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang

kuat terkait isu-isu ini, sehingga Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat

domestik yang memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik

Indonesia pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya

internet), masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan

masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini, sehingga mereka

memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi publiknya.

90

Lihat Lampiran II dalam penelitian ini.

52

BAB V

PENTUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini akan dibahas dengan cara melihat tujuan

penelitian ini dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian ini

akan memaparkan kesimpulan penelitian dengan cara numbering list seperti yang

akan terlihat di bawah ini.

1. Diplomasi dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh

aktor internasional untuk mengatur suatu lingkungan internasional melalui

interaksinya dengan aktor internasional lain.91

Diplomasi publik lama adalah

usaha aktor internasional untuk mengatur lingkungan internasional melalui

interaksinya dengan masyarakat internasional.92

Sedangkan diplomasi publik

baru adalah diplomasi publik lama yang memiliki karakteristik dominan yang

berbeda.

2. Hubungan kepentingan nasional, diplomasi publik, dan globalisasi merupakan

hubungan yang terjadi saat aktor-aktor diplomasi publik berusaha untuk

91





53

memanfaatkan akses komunikasi lintas batas melalui globalisasi (internet)

untuk mencapai kepentingan nasional negaranya (pembukaan UUD 1945

alinea 4). Contoh aktor-aktor internasional dalam diplomasi publik yang

dibahas dalam penelitian ini adalah negara (Kemlu RI), organisasi bukan

pemerintah (IFF Inc).

3. Hambatan yang mungkin memengaruhi masyarakat domestik dalam praktik

diplomasi publik Indonesia adalah masalah overlapping interests, yaitu

kepentingan masyarakat domestik yang tidak sejalan dengan kepentingan

nasional negaranya sehingga Kemlu RI sulit untuk mengundang /

mengikutsertakan masyarakat domestik dalam praktik diplomasi publik

Indonesia.

4. Terdapat tiga hal penting tentang mengapa Kemlu RI memanfaatkan

masyarakat domestik dalam diplomasi publik Indonesia pada 2015 - 2018.

Pertama, Alokasi dana direktorat diplomasi publik Kemlu RI yang terus

meningkat dari tahun 2015 - 2018. Alokasi dana yang terus meningkat ini

mempermudah direktorat diplomasi publik Kemlu RI untuk memanfaatkan

dan memberikan fasilitas kepada masyarakat domestik dalam melakukan

praktik diplomasi publik Indonesia.93

Kedua, isu-isu penting dalam dunia

internasional pada 2015 - 2018 adalah isu agama, isu terorisme, dan isu

separatisme. Artinya, Kemlu RI tidak memiliki kompetensi yang kuat terkait

isu-isu ini, sehingga Kemlu RI membutuhkan bantuan masyarakat domestik

93

Lihat Lampiran II dalam penelitian ini.

54

yang memiliki kompetensi dalam isu-isu ini dalam praktik diplomasi publik

Indonesia pada 2015 - 2018. Ketiga, dengan dampak globalisasi (munculnya

internet), masyarakat domestik dapat dengan mudah melakukan interaksi

dengan masyarakat internasional. Kemlu RI melihat potensi dari hal ini,

sehingga mereka memanfaatkan masyarakat domestik dalam diplomasi

publiknya.

5.1. Kritik dan Saran

1. Masyarakat domestik Indonesia seharusnya lebih aktif dalam mempromosikan

nilai-nilai sosial-budaya yang ada di Indonesia. Padahal, akses internet sudah

sangat mudah didapatkan, sehingga masyarakat Indonesia bisa dengan mudah

melakukan interaksi dengan masyarakat internasional melalui media-media

sosial maupun platform-platform yang menyebarkan informasi.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat domestik Indonesia dalam diplomasi publik

Indonesia. Kemlu RI seharusnya terus melakukan sosialisasi tentang

pentingnya partisipasi masyarakat dalam diplomasi publik Indonesia.

3. Masalah overlapping interest atau situasi saat kepentingan masyarakat

domestik berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia dapat diatasi

dengan cara mendapatkan kepercayaan masyarakat dan terus melakukan

interaksi dengan masyarakat. Penting juga untuk terus melakukan koordinasi

dan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan

55

Kementerian Dalam Negeri Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan

tersebut, sehingga masyarakat memiliki kepentingan yang sama dengan

negara. Atau, paling tidak masyarakat mau membantu Indonesia untuk

melakukan praktik diplomasi publiknya.

xii

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen. 1982. Qualitative Research for

Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and

Bacon Inc.

Cull, Nicholas J. 2006. „Public Diplomacy‟ Before Gullion: The Evolution of a

Pharase. University of Southern California: USC Public Diplomacy.

Djelantik, Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori dan Praktik. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Introduction to International

Relations, Oxford: Oxford University Press.

Moeleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda Karya.

Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1982. The International Relations Dictionary.

Michigan University: ABC-Clio.

Roy, S. L. 1984. Diplomacy. New Delhi: Sterling

Scott, David. 2011. Handbook of India‟s International Relations. New York :

Routledge.

Dokumen / Laporan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. “Buku II Informasi Kerja

Kementerian Luar Negeri”.

E-Book

Cull, Nicholas J. Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles:

Figueroa Press, 2009.


diakses pada 1 September 2019.

Jurnal

Shahzad, Aisha. 2006. “What is Globalization Historical Background”. Dalam

Jadavpur Journal of International Relations. Vol. 10, No. 1.


xiii

Yumitro, Gonda. 2011. “Terrorism, Islam, and International Politics”. Dalam

Jurnal Studi Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2, ISSN 2087-8494.

Situs Artikel Resmi

Indonesian Film Festival. “Who Are We” diakses dari

https://iffaustralia.com/about-us/ pada 1 September 2019.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. ”Indonesia Shares Best Practices

for Coconut Processing with Asia Pacific Countries” diakses dari

https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/indonesia-coconut-processing-

asia-pacific.aspx pada 1 September 2019.

The Indonesia Channel.”Programs” diakses dari

http://www.theindonesiachannel.com/program pada 1 September 2019.

Situs Berita Online

Amindoni, Ayomi. 2018. Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan

Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?. BBC News Indonesia

diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46539502 pada 20

Januari 2020.

Arisandy, Yuni. “Dubes: Diplomasi Publik terhadap Australia Dikoordinasi

Kemlu” diakses dari http://www.antaranews.com/berita/662688/dubes-

diplomasi-publik-terhadap-australia-dikoordinasi-kemlu pada tanggal 23

Juli 2019.

Hyon, Lee Seong. “Moon's Public Diplomacy” diakses dari


pada 1 September 2019.

Issacharoff, Avi. 2016, 450 of 452 Suicide Attacks in 2015 were by Muslim

Extremists, study shows, The Times of Israel, diakses dari

https://www.timesofisrael.com/450-of-452-suicide-attacks-in-2015-were-

by-muslim-extremists-study-shows/ pada 20 Januari 2020.

Samosir, Hanna Azarya. “Menlu Indonesia-Denmark Bahas Dialog Antar-Agama”

diakses dari

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151022130552-106-

86599/menlu-indonesia-denmark-bahas-dialog-antar-agama pada 1

September 2019.




http://www.theindonesiachannel.com/program


http://www.antaranews.com/berita/662688/dubes-diplomasi-publik-terhadap-australia-dikoordinasi-kemlu

http://www.antaranews.com/berita/662688/dubes-diplomasi-publik-terhadap-australia-dikoordinasi-kemlu






xiv

Tuwo, Andreas Gerry. “Cara Unik Kemlu Jalankan Diplomasi Publik” diakses dari

https://www.liputan6.com/global/read/2139169/cara-unik-kemlu-jalankan-

diplomasi-publik pada 1 September 2019.

Yulianingsih, Tanti. “Kemlu Bantu 13 Negara Naikkan „Harkat‟ Kelapa” diakses

dari https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-

negara-naikkan-harkat-kelapa pada 1 September 2019.

Skripsi

Dwirezanti, Adina. 2012. Skripsi. Budaya Populer Sebagai Alat Diplomasi Publik:

Analisa Peran Korean Wave dalam Diplomasi Publik Korea Periode

2005-2010. Depok: Universitas Indonesia.

Zulhatta, Agung Imam. 2018. Skripsi. Diplomasi Publik Indonesia ke Australia

Melalui Wonderful Indonesia. Padang: Universitas Andalas.

Wawancara

Wawancara Personal dengan A. Fachruddin Hasan, Mantan Staf Direktorat

Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia via e-mail pada tanggal 6 Februari 2019.

https://www.liputan6.com/global/read/2139169/cara-unik-kemlu-jalankan-diplomasi-publik

https://www.liputan6.com/global/read/2139169/cara-unik-kemlu-jalankan-diplomasi-publik

https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa%20pada%201%20September%202019

https://www.liputan6.com/global/read/2520199/kemlu-bantu-13-negara-naikkan-harkat-kelapa%20pada%201%20September%202019

xv

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan A. Fachruddin Hasan, Konsuler KBRI Kuwait melalui alamat

e-mail [email protected] pada tanggal 6 Februari 2019.

Catatan :

Q : Penulis

N : Narasumber

Q :

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat,

Bapak A. Fachruddin Hasan,

Konsuler KBRI Kuwait.

Saya Azmi Ibrahim, Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional di

Universitas UIN Jakarta. Saya sedang menyusun tugas akhir, dan

memerlukan sumber utama untuk wawancara perihal Signifikansi

Masyarakat Domestik dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018.

Semoga Bapak Fachruddin berkenan memberikan beberapa tanggapan

maupun jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berikut

ini:

mailto:[email protected]

xvi

1. Apakah Masyarakat Domestik ikut mengambil peran dan dapat dikatakan

signifikan dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018? Jika benar,

mohon untuk dapat menjabarkan hal tersebut.

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam

memfasilitasi aktor-aktor dalam Diplomasi Publik Indonesia (Diplomat,

Non-Governmental Organizations, ataupun Masyarakat Domestik), dan

bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai bahwa suatu

Diplomasi Publik yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan

Diplomasi Publik yang Sukses?

Terima Kasih.

N:

Waalaikumsalam Wr Wb,

Berikut masukan saya:

1. Apakah Masyarakat Domestik ikut mengambil peran dan dapat dikatakan

signifikan dalam Diplomasi Publik Indonesia pada 2014-2018? Jika benar,

mohon untuk dapat menjabarkan hal tersebut.

Jawaban:

Seperti periode lainnya, masyarakat domestik memiliki peran signifikan pada

periode 2014 – 2018 diplomasi publik kita. Pendekatan people-to-people contact

xvii

sering menjadi senjata pamungkas kita dalam melakukan diplomasi tidak saja di

lingkup sosial-budaya dan ekonomi, tapi juga politik.

Sebagai contoh, dalam upaya penggalangan opini positif terkait isu Papua di

negara-negara Pasifik, pendekatan ke negara-negara pro Organisasi Papua

Merdeka sangat terbantu melalui diplomasi masyarakat Melanesia di tanah air.

Melalui berbagai program kebudayaan seperti beasiswa, shortcourse, visit

program dsb, peserta dari negara-negara dimaksud memperoleh persepsi positif

yang banyak dipengaruhi oleh peran masyarakat lokal khususnya dari sesama ras

Melanesia. Peserta tersebut selanjutnya akan menjadi “Duta-duta” Indonesia di

negaranya masing-masing untuk kepentingan penggalangan opini positif.

2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam

memfasilitasi aktor-aktor dalam Diplomasi Publik Indonesia (Diplomat,

Non-Governmental Organizations, ataupun Masyarakat Domestik), dan

bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai bahwa suatu

Diplomasi Publik yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dapat dikatakan

Diplomasi Publik yang Sukses?

Jawaban:

Secara singkat, diplomasi publik dalam diplomasi luar negeri dapat dikatakan

sukses jika tujuannya (yaitu mempengaruhi publik asing dengan segala aspeknya)

tercapai. Hierarkinya adalah: meningkatnya kedekatan/keakraban dengan publik

asing, meningkatnya apresiasi publik asing, partisipasi publik asing, dan terakhir:

mempengaruhi opini publik asing.

Dalam kaitannya, pemerintah telah melakukan upaya-upaya penggalangan opini

publik melalui program-program peningkatan people-to-people contact, di

antaranya dengan memfasilitasi dan melibatkan aktor-aktor pelaku diplomasi

publik dari berbagai kalangan pada berbagai kegiatan inbound maupun outbound.

Kementerian Luar Negeri c.q. Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik sendiri

memiliki beberapa kegiatan rutin dalam memfasilitasi tujuan tersebut seperti

Journalist Visit Program, beasiswa dalam skema pledge South West Pacific

Dialogue (SWPD) seperti program darmasiswa dll, Beasiswa Seni Budaya

Indonesia, Indonesia Channel, berbagai promosi budaya, Bali Democracy Forum

for Youth, Interfaith Dialogue, dsb.

xviii

Regards,

A. Fachruddin Hasan

Head of Consular Section (Consul)

The Embassy of the Republic of Indonesia

Kuwait

xix

Lampiran II

Alokasi Dana Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia Tahun 2015 – 2018 (RP Juta Rupiah)1

Program Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Unit

Organisasi

Pelaksana

Penguatan Citra Positif

Indonesia Melalui

Peningkatan Peran

Diplomasi Publik

20,200 22,220 24,442 26,887 Direktorat

Diplomasi

Publik

1 Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia diakses melalui

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRm pada 24 Januari 2020. Hlm. 73.

https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tlbWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9SZW5jYW5hJTIwU3RyYXRlZ2lzJTIwS2VtbHUlMjAyMDE1LTIwMTkucGRm



2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6,251,765 6,876,942 7,564,636 8,321,099 9,153,209

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh 50,422 55,465 61,011 67,112 73,823

Indikator Kinerja:Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

89% 90% 92% 94% 95%

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

4,485,216 4,933,738 5,427,111 5,969,822 6,566,805

Indikator Kinerja: 1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

78 80 81 83 85

2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia 25 35 45 55 65

3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 23 30 38 50 60

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

26,615 29,277 32,204 35,425 38,967

Indikator Kinerja: Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

70% 72.4% 75% 77.3% 79.4%

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik 25,474 28,021 30,824 33,906 37,296

Indikator Kinerja: Hasil evaluasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB Baik Baik Amat Baik Amat Baik Amat Baik

Kebijakan luar negeri yang berkualitas 8,177 8,995 9,894 10,884 11,972

Indikator Kinerja: Persentase rekomendasi yang diimplementasikan 70% 70% 70% 70% 70%

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat 49,622 54,584 60,043 66,047 72,652

Indikator Kinerja: Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

39% 54.43% 66.29% 81.89% 97.50%

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 17,442 19,186 21,105 23,215 25,537

Indikator Kinerja:Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima

90% 92% 93% 94% 95%

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat 100,210 110,231 121,254 133,380 146,717

Indikator Kinerja:Indeks peran Indonesia

88% 89% 90% 90% 91%

Diplomasi ekonomi yang kuat 30,974 34,071 37,478 41,226 45,349

Indikator Kinerja:Indeks diplomasi ekonomi

67% 72% 79% 85% 92%

Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima 81 89 98 108 119

Indikator Kinerja:Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora 58% 60.7% 65.1% 70% 74.8%

Monitoring hasil diplomasi yang efektif 33,769 37,145 40,860 44,946 49,441

Indikator Kinerja:Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10% 10% 10% 10% 10%

Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional,

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan

Eropa, Ditjen. Multilateral, Ditjen. Informasi dan Diplomasi

Publik, Sekretariat Jenderal, Perwakilan RI

Ditjen. Protokol dan Konsuler, Perwakilan RI

Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Hukum dan Perjanjian

Internasional, Ditjen. Asia Pasifik

dan Afrika, Ditjen. Amerika dan Eropa, Ditjen. Multilateral,

Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik, Sekretariat Jenderal

LAMPIRAN 1MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019

PROGRAM/KEGIATANSASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

TARGET ALOKASI (Rp juta rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA

K/L-N-B-NS-BS

2

7

8

9

Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik,

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika,

Ditjen. Amerika dan Eropa,

Ditjen. Multilateral. Perwakilan RI

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika

dan Eropa, Perwakilan RI

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika

dan Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral,

Perwakilan RI

Ditjen. Protokol dan Konsuler

10

11

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1

3

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional,

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen. Amerika dan

Eropa, Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Ditjen. Multilateral, Perwakilan

RI

Ditjen. Kerja Sama ASEAN, Perwakilan RI

Ditjen. Informasi dan Diplomasi Publik,

Ditjen. Asia Pasifik dan Afrika,

Ditjen. Amerika dan Eropa,

Ditjen. Multilateral, Perwakilan RI

4

5

6

58

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

TARGET ALOKASI (Rp juta rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA

K/L-N-B-NS-BS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2 Indeks penguatan diplomasi perlindungan 8,7 9,2 9,8 10,5 11,0

3 Indeks penyelesaian kasus WNI/BHI di Luar Negeri 37,7 40,1 42,6 45,3 47,8

3,100 3,410 3,751 4,126 4,539

Sasaran Kegiatan:Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan1. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan protap yang berlaku 95% 96% 97% 98% 98%

2 Persentase tingkat pemahaman atas Keprotokolan 100% 100% 100% 100% 100%

3 Persentase jumlah dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu 95% 96% 97% 98% 98%

29,500 32,450 35,695 39,264 43,190

Sasaran Kegiatan:Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat 1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

100% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase Penyelesaian Laporan Sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100%

4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 70 71 72 73 74

5 Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya 100% 100% 100% 100% 100%

6 Persentase penyelesaian ucapan selamat dan simpati dari dan kepada Presiden, Wapres/Menlu sesuai SOP

100% 100% 100% 100% 100%

66,468 73,115 80,426 88,469 97,316

Sasaran Program:Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional1 Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia

90% 90% 90% 90% 90%

2 Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia

90% 90% 90% 90% 90%

3 Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

75% 77% 79% 80% 80%

4 Persentase respon positif terhadap pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia

75% 77% 79% 80% 80%

20,200 22,220 24,442 26,887 29,575

Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik

1. Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap aset-aset diplomasi publik Indonesia

90% 90% 90% 90% 90%

2. Persentase kehadiran konstituen domestik/internasional dan negara sahabat dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia

90% 90% 90% 90% 90%

5,578 6,136 6,749 7,424 8,167

Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media1. Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia

90% 90% 90% 90% 90%

2. Persentase partisipasi publik dalam media digital (situs portal dan media sosial) Kemlu 60% 60% 60% 60% 60%

3. Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan pengelolaannya 90% 90% 90% 90% 90%

2,737 3,010 3,311 3,643 4,007

Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik1. Jumlah rekomendasi dalam rangka peningkatan standar pengamanan perwakilan RI 12

Rekomendasi12

Rekomendasi12

Rekomendasi12

Rekomendasi12

Rekomendasi

2. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan perwakilan asing dan kegiatan internasional di Indonesia

6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi 6 Rekomendasi

3. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan yang diterima dalam setiap pertemuan koordinasi dengan instansi terkait

58 Rekomendasi

58 Rekomendasi

58 Rekomendasi

58 Rekomendasi

58 Rekomendasi

8,302 9,132 10,045 11,049 12,154

Sasaran Kegiatan:Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas1. Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

75% 75% 75% 75% 75%

2. Jumlah kegiatan penguatan/promosi/perluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan kerjasama teknik selatan-selatan dan triangular

6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan

29,651 32,616 35,878 39,466 43,412 Setditjen IDP

Sasaran Kegiatan:Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 95% 95% 95% 95% 95%

Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas

Dit. Kerja Sama Teknik

Kegiatan:Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pelayanan Keprotokolan

Dit. Protokol

Kegiatan:Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan dukungan manajemen dan teknis administrasi serta kualitas prasarana sarana dan kelembagaan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Setditjen Protokol dan Konsuler

Program: Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Ditjen IDP

Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik

Dit. DiplomasiPublik

Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media

Dit. Infomed

Kegiatan:Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang keamanan informasi, personalia dan kerja sama keamanan diplomatik

Dit. Keamanan Diplomatik

Kegiatan:Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik

65

KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK DALAM …

Documents

Transcript of KETERLIBATAN MASYARAKAT DOMESTIK DALAM …