KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN DI …

KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN

DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata II

Pada Jurusan Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana

Oleh :

ACHMAT IRMAWAN

R100160040

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

i

HALAMAN PERSETUJUAN



TAHUN 2020

NASKAH PUBLIKASI

OLEH :

ACHMAT IRMAWAN

R. 100160040

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.

ii

HALAMAN PENGESAHAN



TAHUN 2020

OLEH :

ACHMAT IRMAWAN

R. 100160040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Magister Pendidikan

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Senin,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.. (......................................)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.H. (......................................)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. (......................................)

(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur,

Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

1



Abstrak

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dimaknai sebagai Hak Penguasaan oleh negara terhadap aset

kekayaan alam. Pemerintah sebagai tangan kanan negara, baik dari tingkat pusat hingga daerah

melekat suatu hubungan keterlibatan langsung untuk mengelola hasil sumber daya alam.

Hubungan terseut mencakup mengatur, mengurus dan melakukan pengawasan. Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan perijinan pertambangan di Indonesia serta

mengkomparasikan hukum perijinan pertambangan di Indonesia dalam perspektif welfarestate.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dari data primer dan sekunder melalui studi

kepustakaan serta dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan

bahwa pengaturan perijinan tambang ada di Undang-Undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

(Minerba) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ada perbedaan

dalam kedua Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja

menunjukkan bahwa seluruh proses perizinan ada di tangan pemerintah pusat sementara peran

koordinasi berada di tangan pemerintah daerah. Sedangkan, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020

tentang Mineral dan Batubara justru menyerahkan wewenang tambahan kepada Pemerintah daerah

yakni berupa kewenangan dalam menentukan area pertambangan pra perizinan. Dalam hal ini

Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara lah yang lebih dominan dengan

teori Negara kesejahteraan (Welfare State), dimana konsep negara kesejahteraan (welfare state)

yang sebelumnya meletakkan tanggung jawab yang besar kepada negara atas persoalan masyarakat

dan pasar.

Kata Kunci: Hukum Perizinan, Pertambangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Abstract

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is interpreted as the

right of control by the state over natural assets. The government, as the right hand of the state,

from the central to regional levels, has a direct involvement in the management of natural

resources. this includes mining affairs which are concurrent affairs in terms of regulating,

managing scope and supervising scope. This study aims to describe the mining licensing

arrangements in Indonesia as well as to compare the mining licensing laws in Indonesia from the

perspective of self-regency. This research is a normative research. The types of data used are

primary and secondary data collected by literature study and analised qualitatively. The results of

research and discussion show that the mining licensing arrangement is in Law No.3 of 2020

concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining

(Minerba) and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and there are the difference in

these two laws, in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which shows that the entire

licensing process is in the hands of the central government while the role of coordination is in the

hands of local governments. Meanwhile, if Law number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal

actually assigns additional authority to the regional government, namely in the form of authority to

determine mining areas even before the permit is issued. So in this case Law No. 3 of 2020

concerning Mineral and Coal which is more dominant with the theory of the welfare state, where

the concept of a welfare state previously required the expansion of state responsibility into

community and market affairs.

Keywords: Licensing Law, Mining, Central Government, Local Government

2

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan luar biasa telah dicapai oleh kehidupan manusia dengan adanya

kemajuan peradaban pembangunan di bidang industri. Modernisasi telah membuat

manusia dapat menmecahkan persoalan kehiduan dengan lebih praktis.1 Manusia

modern yang kapitalistik dan eksploitatif mempunyai andil besar mendorong

manusia untuk lebih serakah terhadap lingkungan hidup. Sayangnya, manusia

senantiasa memiliki rasa tidak puas atas pencapaian materi yang telah diraih nya.

Merekapun mengetahui kebutuhan materi konsumtif tersebut dapat diperoleh dari

eksploitasi sumber daya alam yang ada.2

Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang berkaitan

dengan pengelolaan sumber daya mineral dijadikan pedoman dalam penyusunan

Undang-Undang Minerba yang baru yaitu Undang-Undang No 3 tahun 2020

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagaimana yang dinyatakan

dalam ayat 2. Hal demikian dikarenakan pada tubuh negara itulah tugas untuk

memberikan kemakmuran kepada rakyatnya diletakkan yang ditegaskan dalam

Pasal 3.

Penguasaan atau penyelenggaran Undang-Undang Minerba diamanahkan

kepada Pemerintah Pusat, meskipun selanjutnya untuk hal yang sederhana seperti

usaha perseorangan, perizinannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

Maksud kata penguasaan mengandung fungsi yang berat yaitu fungsi kebijakan,

pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Di samping itu,

pemerintah pun menentukan produksi dan distribusi serta harga Minerba baik

logam maupun bukan logam serta menentukan wilayah darat maupun laut. Hal

tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Menteri ESDM seagaimana tertulis pada

pasal 5.

1

Absori,t2014,t“HukumtPenyelesaiantSengketa: SebuahtModeltPenyelesaiantSengketa

Lingkungan HiduptdengantPerspektiftPartisipatif”, Surakarta: MuhammadiyahtUniversitytPress,

hlm. 1. 2 AbsoritdantNuniktNurhayati,t2017, KebijakantPerizinan, SengketatLingkungan Hidup

Dan KepentingantInvestasi, Jurisprudence,tVol. 7, hlm. 7

3

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus. Terhadap Undang-Undang

Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun

2020 tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyisipkan satu Pasal, yaitu

Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal 129, serta mengubah ketentuan Pasal

162.

Substansi dari Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi pengusahaan

batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara mendapatkan pelayanan khusus

atas keharusan penerimaan Negara. Pelaku usaha di sektor batubara yang

melakukan peningkatan nilai tambah batubara akan dibebaskan dari kewajiban

membayar royalti. Adapun substansi dari Pasal 162 adalah mengatur sanksi bagi

pihak-pihak yang mengusik aktivitas pertambangan dari pemegang izin usaha

pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan

rakyat (IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB).

Mengenai perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa di

tangan pemerintah pusatlah mekanisme perizinan diterbitkan sementara

pemerintah daerah (pemda) diberi peran koordinasi. Dalam hal ini, Undang-

Undang Minerba No. 3 tahun 2020 pada akhirnya justru menambah peran Pemda

khususnya dalam menentukan area pertambangan pra perizinan.

Munculnya tata aturan yang saling silang ini tentu menyebabkan kebingungan

bagi pemilik usaha dalam mengajukan perizinan. Bukannya memberikan

kemudahan, justru semakin memperumit proses yang ada. Padahal izin

merupakan wujud dispensasi atas suatu larangan sehingga tentunya sangat

dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha.3

Sementara itu, intervensionisme negara sebagai hal yang ideal dalam

perkembangan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan demi

terciptanya masyarakat yang sejahtera.4

Pemerintah dalam menyelenggarakan

kewenangan pemberian izin harus pula berkoordinasi secara vertikal dari baik

3 Adrian Sutedi, 2010, HukumtPerizinantDalamtSektortPelayanantPublik, Jakarta: Sinar

Grafika, hlm. 167. 4

JimlytAsshiddiqie,t2015,tGagasantKonstitusitSosial:tInstitusionalisasitdan

KonstistusionalisasitKehidupantSosial MasyarakattMadani, Jakarta:tPustaka LP3ES, hlm. 112.

4

pada tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam kerangka negara kesatuan

sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai Otonomi

daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keeradaan kewenangan Pemerintah dalam perizinan sesungguhnya

menimbulkan disparitas kewenangan secara yuridis karena pada Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dikatakan bahwasanya seluruh

proses penerbitan izin ada di tangan Pemerintah Pusat sementara pemerintah

daerah mengantungi peran koordinasi. Di sisi lain, di dalam Undang-Undang No.

3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tugas dan peran yang

lebih besar berada di tangan Pemerintah Daerah yakni berkaitan dengan

penentuan wilayah penambangan bahkan sebelum izin tersebut dikeluarkan. Maka

dalam tataran Undang-Undang ini menimbulkan persoalan hukum yang mencakup

penafsiran kewenangan perizinan dalam bidang penambangan Mineral dan

Batubara serta efek sosiologis yang ditimbulkan sebagai konsekuensi penerapan

peran terkait. Hal yang menarik adalah wilayah ditempatkannya usaha

pertambangan merupakan wilayah otoritas pemerintahan kabupaten/kota dengan

adanya otonomi di dalamnya.

Kemudian, hal ini menarik pula apabila dikaji dalam sudut pandang teori

Negara Kesejahteraan (Welfare State). Regulasi hukum perijinan pertambangan

yang sudah diatur di Indonesia dapat menjadi indikator pencapaian kesejahteraan

Rakyat Indonesia dan dikomparasikan antara Undang-Undang Nomor 3 tahun

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang No.

11 tahun 2011 tentang Cipta Kerja mana yang lebih dominan kepada teori Negara

Kesejahteraan (Welfare State).

Persoalan yang dianalisis dalam karya penelitian ini adalah Pertama,

Bagaimana pengaturan mengenai hukum perijinan pertambangan di Indonesia?.

Kedua, Bagaimana komparasi hukum perijinan pertambangan antara Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif

Welfare State?.

5

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan

doktrinal. Penelitian hukum normatif memberikan penekanan prosedur ilmiah

dalam menetapkan kebenaran atas dasar logika dan sisi normatif nya.5 Jenis dan

sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer yakni perundang-undangan

dan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian hukum yang relevan serta

jurnal hukum, artikel hukum dan makalah hukum. Bahan hukum penelitian ini

diperoleh melalui kajian pustaka dalam studi kepustakaan. Wujud Analisis bahan

hukum yang diadopsi oleh penulis setelah bahan hukum diperoleh selanjutnya

adalah mengkaji, mengolah dan menganalisa. Hasil yang diperoleh dari tahap

tersebut kemudian dinyatakan dalam suatu bentuk karya tulis menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan diperkuat dengan data-data kuantitatif yang

diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Hukum Perijinan Pertambangan di Indonesia

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar RI 1945 memberikan

landasan tentang rumusan penguasaan oleh Negara dalam mengelola sumber

daya alam di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut pertambangan atau

usaha dibidang tambang juga harus mendapat izin operasi. Berikut pengaturan

hukum perijinan Pertambangan di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara

Merujuk pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009

disebutkan ada beberapa jenis Izin yaitu dalam bentuk: (1) Izin

pertambangan Rakyat; (2) Izin Usaha Pertambangan; (3) Izin Usaha

Pertambangan Khusus.

5 JhonygIbrahim,g2006, TeorigdangMetodegPenelitiangHukumgNormatif,gMalang:

Bayumedia,ghlm. 47.

6

Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 UU No. 4 tahun 2009 mengatur

tentang Izin Usaha Pertambangan atau sering di sebut IUP, sedangkan

syarat-syarat izin usaha pertambangan diataur dalam Pasal 64 sampai

dengan Pasal 73 UU No. 4 tahun 2009 dan untuk Izin Usaha Pertambangan

Khusus di ataur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 85 UU No. 4 tahun

2009 apabila persyaratan untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus diatur

dalam Pasal 85 sampai dengan pasal 89 UU No. 4 tahun 2009. Salah satu

materi di dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara terdapat muatan materi tentang lelang yang berasal

dari wilayah potensi untuk bahan galian dengan menerapkan sistem

konsensi dengan jalur penetapan lelang, hal ini di lakukan untuk menekan

adanya mafia perizinan atau mafia pertambangan karena nantinya ada celah-

celah untuk oknum pejabat bertindak tidak sesuai hukum yang berlaku.6

Akan tetapi dengan terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah membuat Undang-undang No. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus di sesuaikan karena pada

UU No. 23 tahun 2004 telah mencabut kewenangan Pemerintah daerah

tingkat I untuk pengelolan Tambang, dan pengelolaan di kelola atau di urus

oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tingkat II sebagai tangan

panjangnya. Kewenangan tersebut dipertegas dengan bunyi Pasal 6

Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No. 4

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pemerintah lewat organnya menerbitkan Undang-undang Nomor 3

tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berkaitan dengan hal tersebut,

dapat kita cermati bunyi Pasal 173C UU No. 3 tahun 2020. Dalam pasal

6

Sudrajat, 2010,tTeoritdantPraktektPertambangantIndonesiatMenuruttHukum,

Yogyakarta: PustakatYustisia, thlm. t54.

7

Dalam rangka peralihan peran dilakukan dengan menghentikan

kewenangan sementara oleh Pemerintah Daerah Tingkat I karena penerbitan

izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UU No. 3

tahun 2020 ini diberlakukan yaitu pada tanggal 10 juni 2020.

Berkaitan dengan klausul Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara tata kelola pertambangan akan di akses

oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk hal sederhana seperti usaha

perseorangan perizinannya dapat di serahkan kepada Pemerindah Daerah

Tingkat I. Pemerintah akan menetapkan jumlah produksi, penjualan dan

harga mineral logam serta mineral bukan logam yang merupakan jenis

tertentu atau batubara, termasuk juga area izin usaha pertambangan batubara

dan logam yang ditetapkan oleh Menteri baik darat maupun lautan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

sektor batubara tercatat diberi perhatian khusus. Terhadap Undang-Undang

Mineral dan Batubara Nomor 4 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3

tahun 2020 tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyisipkan satu

Pasal, yaitu Pasal 128A. Pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian

perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara

dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Substansi dari Pasal 128A adalah memberikan insentif bagi

pengusahaan batubara. Dalam hal ini kegiatan usaha batubara diberikan

perlakuan khusus terhadap kewajiban penerimaan negara. Untuk pelaku

usaha di sektor batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara

akan dibebaskan dari kewajiban membayar royalti. Adapun substansi dari

Pasal 162 adalah mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengganggu

kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan

(IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat

(IPR), atau surat izin penambangan batuan (SIPB). Mengenai perizinan,

Undang-Undang Cipta Kerja yang mengindikasikan semua proses perizinan

8

nantinya akan berada di pemerintah pusat dan Pemda hanya mengantungi

peran koordinasi. Hal ini mengaju pada Pasal 129 ayat 5 Undang-undang

Cipta Kerja.

3.2. Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan antara Undang-Undang

No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif

Welfare State

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan

di bidang Minerba tidak lagi berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal ini

diperkuat melalui Pasal 173 B UU No 3 Tahun 2020. Namun demikian, masih

ada sedikit kewenangan bagi daerah antara lain: Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat

(1) dan Pasal 17 A ayat (3) dan 31A ayat (3). Jika dikomparasikan antara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang

memberikan kewenangan proses perizinan kepada pemerintah pusat

sedangkan Pemerintah Daerah (pemda) hanya memegang peran koordinasi

dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

yang justru memberikan peran yang lebih pada pemda dalam hal penentuan

area pertambangan pra perizinan maka hal tersebut menunjukkan perbedaan

dalam kedua Undang-Undang ini.

Menurut penulis, Pemerintah sebaiknya melakukan proses verifikasi,

pembinaan dan pengawasan. Dengan ditariknya kewenangan tersebut ke pusat,

nantinya dapat terjadi banyaknya antrian bagi para pihak yang melakukan

pengajuan permohonan izin. Dengan demikan pemerintah juga harus

menyediakan fasilitas derta sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga menjerat

oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan sanksi yang sesuai dengan

aturan yang berlaku. Hal tersebut menghindari adanya pola fikir untuk

mempersulit serta adanya nepotisme dalam memberikan izin. Hal ini

ditakutkan jika nantinya yang akan mendapatkan izin tambang hanyalah pihak

yang memiliki kedekatan pusat secara politik maupun finansial.

9

Hal ini tentu juga dapat mencederai prinsip desentralisasi yang telah

dipupuk bangsa Indonesia sejak lama. Asas desentralisasi yang

mengamanatkan kewenangan Kepala Daerah untuk mengurus daerahnya serta

bertujuan demokratisasi pemerintah daerah dengan melibatkan rakyat dalam

bertanggung jawab terhadap penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut

sekarang tidak tercermin di dalam substansi Undang-Undang Minerba yang

baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang memuat perihal Mineral

dan Batubara dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dengan

lebih mengedepankan kesan yang sentralistis dan terpusat. Ketentuan dari pasal

169A UU Minerba juga telah bersimpangan dengan pasal 18A UUD 1945, hal

ini bisa dilihat dengan diterapkan pasal 169A UU Minerba justru meletakkan

kewenangan yang terlalu luas kepada Menteri dalam mengeluarkan garansi

perpanjangan menjadi IUPK untuk pelaku usaha yang telah memiliki KK dan

PKP2B tanpa mengindahkan keikutsertaan Pemerintah Daerah yang

merupakan pemegang kekuasaan yang bersinggungan secara langsung dengan

lokasi atau area pertambangan. Sehingga, hal tersebut secara langsung telah

melenyapkan hak daerah untuk mengatur area kekuasaannya, terutama

padabidang ESDM sehingga Pasal ini dapat dikatakan bertentangan dengan

pasal 18A UUD RI 1945.

Isi dari pasal 169A UU Minerba juga secara langsung mengebiri intisari

dari Pasal 33 UUD 1945 dengan tidak adanya keberpihakan terhadap organ

Negara dalam hal ini BUMN untuk mendapatkan hak istimewa dalam IUPK.

Namun, subjek yang mengantungi KK dan PKP2B akan mendapatkan garansi

untuk melakukan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi

Kontrak/Perjanjian dengan tidak disyaratkan untuk melaksanakan berbagai

aturan yang disyaratkan dalam Pasal 75 UU Minerba.

Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan partisi cermin dari ideologi ekonomi

bangsa Indonesia karena di dalamnya mengatur tentang cabang-cabang

produksi Negara dan mengatur perekonomian yang menyangkut hajat hidup

orang banyak, yakni perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan

10

demokrasi ekonomi, serta melakukan pengaturan eksplorasi sumber daya alam

demimkepentingan rakyat.

Hal tersebut merupakan rumusan yang cukup baik untuk mencapai tujuan

bernegara yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun,

apabila melihat Undang-Undang Minerba yang baru dan Undang-Undang

Cipta Kerja ini, begitu bertolak belakang dengan rumusan Pasal 33 UUD 1945

karena pengelolaan Negara begitu minim. Sebagaimana disampaikan oleh

Roscoe Pound yang menyatakan ahwasanya hukum memiliki tugas sebagai

alat untuk menjalankan rekayasa sosial dalam rangka mendukung

kesejahteraan sosial. Hal tersebut seyogyanya mendorong dinamika yang

positif di dalam tubuh masyarakat. Pertimangan tersebut dijalankan

berdasarkan kebutuhan akan kepastian yang diinginkan masyarakat. Sehingga,

selain ketentuan normatif, salah satu indikator utama yang menjadi landasan

pemerintah dalam menerbitkan pertambangan adalah instrumen asas.

Hal ini sangat kontradiktif dengan teori Negara kesejahteraan (Welfare

State). Negara kesejahteraan menganut konsep birokratis yang memberikan

penekanan atas kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi

rakyatnya. Dalam hal ini negara berperan untuk mengelola pemerataan

kekayaan Negara sehinga terjadi pemerataan dan menghindari kesengsaraan

rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Negara ini meruntuhkan adanya

kesenjangan sosial khususnya di bidang ekonomi dan politik.

Maka dari itu, peran Negara menjadi sangat penting dan diharapkan tidak

mempersulit rakyat dengan birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Sebagai

bentuk konsekwensi atas perkembangan ruang lingkupnya, Negara

kesejahteraan selanjutnya mendapatkan sebutan sebagai intervensionist state.7

Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti lapangan atas kegagalan upaya negara

untuk menggapai cita-cita Negara Kesejahteraan.8

7

JimlytAsshiddiqie, HubungantAntartLembagatNegaratPascatPerubahantUUD 1945,

twww.jimly.com, ditaksesttanggalt24tNovembertPukult11:30tWIB. 8 Absoritdkk, 2018, tThetFormulationtoftWelfare Statet: tThetPerspektiftoftMaqasidtal-

Shari’aht IndonesiantHournaltoftIslamtandtMuslimtSocietiestVolt 8, No. t1 2018, tpp. t117-146,

hlm. t119.

11

Terkait Negara Kesejahteraan, sebenarnya UU Minerba yang lama sudah

cukup mengakomodir dengan Pasal 33 UUD 1945, artinya yang menjadi hal

penting dalam merumuskan produk Undang-Undang mengenai Negara

Kesejahteraan atas sumber daya alam adalah pasal 33 UUD 1945 harus

dijadikan pijakan paling mendasar bagi setiap produk hukum, terutama UU

Minerba, agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan sepenuhnya.

Tetapi, dalam hal ini Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral

dan Batubara lah yang lebih dominan dengan teori Negara kesejahteraan

(Welfare State), dimana rumusan negara kesejahteraan (welfare state)

meletakkan tanggungjawab yang besar kepada negara atas persoalan

masyarakat dan pasar. Pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang

Mineral dan Batubara memberikan peran yang lebih pada pemda, tidak hanya

sekedar peran koordinasi namun juga pada penentuan area pertambangan pra

perizinan.

Ketentuan dalam UU Cipta Kerja dirasa telah melakukan pelanggaran

hak konstitusi masyarakat adat khusunya sebagaimana dicantumkan di Pasal

18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD NRI 1945. Sementara itu, Undang-

Undang ini menyebabkan para pekerja masyarakat kota semakin berkurang

daya tawarnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Peraturan tentang perizinan tambang telah di atur melalui Undang-undang

Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal 173

C Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 adalah pencabutan wewenang

Pemerintah daerah tingkat I dalam hal izin pertambangan. Dengan di

cabutnya wewenang daerah sudah semestinya kemudian mekanisme kelola

usaha tambang menjadi wewenang dari Pemerintah pusat, hanya saja untuk

usaha-usah perorangan atau yang tidak terlalu kompleks tetap di serahkan

kepada pemerintah daerah, kemudian didalam paragraf 5 pasal 40 Undang-

12

undang Nomor 11 tahun 2020 di jelaskan bahwa setiap orang yang

mengajukan permohonan ijin berusaha harus mendaftarkan pada sistem

usaha online yang di kelola oleh pemerintah pusat.

2) Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan antara Undang-Undang Nomor

3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-

Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Welfare

State bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta

Kerja yang menunjukkan bahwa seluruh proses perizinan ada di tangan

pemerintah pusat sementara peran koordinasi berada di tangan pemerintah

daerah. Sedangkan, jika pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang

Mineral dan Batubara justru menyerahkan wewenang tambahan kepada

Pemerintah daerah yakni berupa kewenangan dalam menentukan area

pertambangan bahkan sebelum izin diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa

ada perbedaan mengenai dari kedua Undang-Undang ini, maka dalam hal ini

Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara lah yang

lebih dominan dengan teori Negara kesejahteraan (Welfare State) dengan

peran seluas – luasnya atas negara dalam mencapai kesejahteraan

masyarakatnya..

4.2 Saran

1) Mengembalikan peranan penting daerah untuk menentukan kebijakan

perizinan yang berada di wilayahnya dengan kontrol serta pengawasan dari

Pemerintah daerah tingkat II serta pemerintah Pusat. Hal serupa akan

menghindari kekacauan yang akan timbul akibat tata kelola yang salah

terhadap perizinan usaha tambang.

2) Membentuk tim independen untuk mengkaji setiap proses perizinan dengan

melibatkan seluruh steakholder yang ada terutama berkaitan dengan

persoalan analisi dampak ingkungan (amdal).

3) Pemerintah mempuyai peranan penting sebagai fasilitator, supervisior

maupun sebagai regulator yang diharapkan pola pertambangan di dasari

dengan semangat kebangsaan dan bersifat terbuka untuk kesejahteraan

rakyat.

13

DAFTAR PUSTAKA

Absori dkk,t2018,tThe Formulation oftWelfare State: The Perspektiftof Maqasid

al-Shari’ah, IndonesiantJournaltoftIslam andtMuslim SocietiestVol. 8, No.

1 2018, pp. 117-146.

Absori,t2014,t“HukumtPenyelesaian Sengketa: Sebuah Model Penyelesaian

Sengketa Lingkungan HiduptdengantPerspektif Partisipatif”, Surakarta:

Muhammadiyah UniversitytPress.

Absori dantNunik Nurhayati, 2017,tKebijakan Perizinan,tSengketa Lingkungan

Hidup DantKepentingan Investasi,tJurisprudence, Vol. 7.

Asshiddiqie,tJimly,t2015, GagasantKonstitusitSosial: Institusionalisasi dan

KonstistusionalisasitKehidupan SosialtMasyarakat Madani Jakarta:

Pustaka LP3ES.

Asshiddiqie,tJimly,tHubungan Antar Lembaga NegaratPasca Perubahan UUD

1945, www.jimly.com, ditakses tanggalt24 NovembertPukul 11:30 WIB.

Ibrahim,tJhony, 2006, Teoritdan MetodetPenelitian HukumtNormatif,tMalang:

Bayumedia.

Sudrajat,tNandang, 2010,tTeori dantPraktik PertambangantIndonesia Menurut

Hukum, Yogyakarta:tPustaka Yustisia.

Sutedi,tAdrian,t2010, HukumtPerizinan DalamtSektor PelayanantPublik, Jakarta:

SinartGrafika.

Undang-Undang DasartNegara Republik IndonesiatTahun 1945.

Undang-UndangtNomor 4 Tahun 2009ttentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

Undang-UndangtNomort3 Tahun 2020ttentangtPerubahan atas Undang-Undang

Nomor 4ttahun 2009 tentangtPertambangan Mineraltdan Batubara.

Undang-UndangtNomor 11 tahunt2020 tentangtCiptatKerja.

KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN DI …

Documents

Transcript of KOMPARASI HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN DI …