KOMPETENSI DASAR 4 - Heri Hartanto · 2017-05-29 · URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,...

49
KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR DASAR 4

Transcript of KOMPETENSI DASAR 4 - Heri Hartanto · 2017-05-29 · URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,...

KOMPETENSI KOMPETENSI

DASARDASAR 44DASARDASAR 44

DAFTAR BUKTI TULIS/SURATDAFTAR BUKTI TULIS/SURAT

PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 123/PDT.G/2010/PN.YK PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 123/PDT.G/2010/PN.YK

NO.NO. KODE KODE NAMA/JENIS NAMA/JENIS SURATSURAT

KEGUNAAN BUKTIKEGUNAAN BUKTI KETERANGANKETERANGAN

1.1. PP--0101 AKTA NIKAH AKTA NIKAH NO. NO. 123/I/AN/TGL. 123/I/AN/TGL. 2222--0606--0505

Untuk Untuk membuktikan telah membuktikan telah terjadi pernikahan terjadi pernikahan yang sah antara yang sah antara penggugat dengan penggugat dengan

1 Bendel1 Bendel

penggugat dengan penggugat dengan tergugattergugat

2.2. PP--0202 SURAT SURAT KETERANGAN KETERANGAN NO. 5/CVTV/05/ NO. 5/CVTV/05/ TGL. 11TGL. 11--0808--0303

Untuk Untuk membuktikan membuktikan bahwa sejak bahwa sejak tanggal 15 Januari tanggal 15 Januari 2000 penggugat 2000 penggugat telah bekerja di CV. telah bekerja di CV. Tiga ViaTiga Via

1 Lembar1 Lembar

K E S I M P U L A N

� Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugatberhak untuk mengajukan Kesimpulan atasjalannya persidangan.

� Kesimpulan Penggugat dan Tergugat diajukanbersama-sama.

� Kesimpulan Penggugat dan Tergugat diajukanbersama-sama.

� Kesimpulan tidak untuk ditanggapi pihak lawan

� Tujuannya membantu hakim dalammempertimbangkan mengabulkan/menolakgugatan/Permohonan yg diajukan dgnmenganalisa alat bukti yg telah diajukan.

FORMAT KESIMPULAN

� PENDAHULUAN

� URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,

TERMASUK REPLIK

� URAIAN TENTANG POKOK-POKOK JAWABAN TERMASUK

DUPLIKDUPLIK

� URAIAN TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI

PERSIDANGAN

� ANALISA YURIDIS TTG JAWAB JINAWAB DAN FAKTA YANG

TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

� PETITUM

� PENUTUP

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MEMPERSIAPKAN

KESIMPULAN

� MELIHAT DAN MENCERMATI KEMBALI FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN YG DALAM HAL INI MELIHAT LANGSUNG, MENCERMATI SERTA MEMERIKSA BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN LAWAN DENGAN CARA INSAGE/ACARA DI LUAR PERSIDANGAN DENGAN DIBANTU PANITERA PENGGANTI (PP) MELIHAT BERKAS PERSIDANGAN YANG ADA, DIUSAHAKAN PULA MELIHAT DAN MEMBACA CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SAKSIMELIHAT DAN MEMBACA CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SAKSI

� DARI ISI JAWAB JINAWAB DAN BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN DIPILIH DAN DIPILAH YANG MANA DIANTARANYA YANG DAPAT MENDUKUNG KEBENARAN ATAS DALIL YANG TELAH DIAJUKAN.

� MENYIAPKAN REFERENSI TENTANG DOKTRIN HUKUM, PENDAPAT AKADEMISI HUKUM TERKEMUKA, PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN SERTA YURISPRUDENSI UNTUK MENDUKUNG KEBENARANTENTANG DALIL YANG TELAH DIAJUKAN.

FORMAT PETITUM KESIMPULAN

� VERSI PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI :

P R I M A I R

1. MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

P R I M A I R

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT

UNTUK SELURUHNYA.

2. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH

BIAYA YG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN

DALAM REKONPENSI :

P R I M A I R :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK

SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN

GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI DINYATAKAN TIDAK GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI DINYATAKAN TIDAK

DAPAT DITERIMA.

2. MENGHUKUM PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK

MEMBAYAR SELURUH BIAYA YG TIMBUL DALAM PERKARA

INI.

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

SUBSIDAIR :

- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN

� VERSI TERGUGATDALAM EKSEPSI :

P R I M A I R :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT

UNTUK SELURUHNYA.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

P R I M A I R :

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI :

SUBSIDAIR :

DALAM REKONPENSI :

P R I M A I R :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT 1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK SELURUHNYA

2. MENGHUKUM TERGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI

SUBSIDAIR :

- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

P U T U S A NPengertian Putusan Hakim :

� Pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat ygdiberi wewenang untuk itu di dalam persidangan

dengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikandengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan

sengketa yang disengketa.

Beberapa Ketentuan Putusan

Hakim 1. Diucapkan atau dijatuhkan di dalam persidangan yg

terbuka untuk umum (Pasal 17 &18 UU No. 14/1970 Jo. UU No. 35/1999, Psl 20 UU No. 4/2004) meskipun perkaran diperiksa scr tertutup

2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-dasar putusan peraturan perundangan/hukum tdk tertulis yg dijadikan dasar untuk mengadili (psl. 23 UU 14/1970 Jo. UU 35/1999, psl. 25 (1) UU 4/2004)

3. Setiap bagian dari tuntutan/petitum harus diadili.

Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari yg

dituntut (psl. 178 (2) (3) HIR)

4. Harus mencantumkan jumlah biaya perkara yang

harus dibayar (psl. 183 HIR)harus dibayar (psl. 183 HIR)

5. Harus ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera (psl.

187 HIR, psl. 25 (2) UU 4/2004)

Macam-Macam Putusan Hakim

1. Putusan Sela : Praeparatoir, Interlocutoir,

Provisionil, insidentil

1. Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif,1. Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif,

Condemnatoir

PUTUSAN SELA

1. Preparatoir : putusan sbg persiapan putusan akhir,

tanpa mempunyai pengaruh pada pokok

perkara/putusan akhir.

Cth : penggabungan perkara, menolak saksi

1. Interlocutoir : putusan yg isinya memeintahkan

pembuktian, misalnya pemeriksaan saksi,

Pemeriksaan Setempat. Putusan ini mempengaruhi

putusan akhir

3. Provisionil : Putusan untuk menjawab tuntutan

provisi

4. Insidentil : putusan yg berhubungan dgn

peristiwa yg menghentikan prosedur pengadilanperistiwa yg menghentikan prosedur pengadilan

yg biasa.

cth : masuknya intervenient (voeging,

tussenkoms, vrijwaring)(kuasa insidentil)

SIFAT AMAR PUTUSAN AKHIR

1.Declaratoir

2.Konstitutif2.Konstitutif

3.Condemnatoir

PUTUSAN AKHIR

1. Declaratoir : putusan yg isinya bersifatmenerangkan/ menyatakan apa ygsah.tidak menimbulkan keadaansah.tidak menimbulkan keadaanhukum baru.

cth: menyatakan A adalah anak sahdr B dan C

2. Constitutif :

putusan yg meniadakan atau

menimbulkan suatu keadaan hukummenimbulkan suatu keadaan hukum

baru.

cth. Putusan cerai, hak asuh anak

3. Condemnatoir

Putusan yg bersifat menghukum

pihak yg kalah untuk memenuhipihak yg kalah untuk memenuhi

prestasi.

pelaksanaannya dapat dipaksakan

(eksekusi)

Kekuatan Putusan Hakim

1. Mengikat, tidak dapat diingkari (bidenkracht,

nebis in idem)

2. Pembuktian (bewijskracht)

3. Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)3. Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)

1. Mengikat, tidak dapat

diingkari (bidenkracht, nebis

in idem

� Pihak berperkara harus tunduk terhadap

Putusan pengadilan

� Putusan Pengadilan selalu dianggap benar� Putusan Pengadilan selalu dianggap benar

(Res Judicata pro veritate habetur)

� Pelaksanaanya dapat dipaksakan

� Tidak dapat diajukan lagi (pada pokok

perkara yg sama)

2. Kekuatan Pembuktian

(bewijskracht)

� Putusan Pengadilan dikategorikan sebagai

bukti otentik

� Menjadi bukti kebenaran tentang suatu� Menjadi bukti kebenaran tentang suatu

peristiwa yg termuat di dalamnya

3. Kekuatan Untuk

dilaksanakan (eksekutorian

force)� Pelaksanaanya dpt dipaksakan dengan alat-

alat negara

Putusan Pengadilan Agama tidak perlu� Putusan Pengadilan Agama tidak perlu

pengukuhan dari Pengadilan Neger

SISTIMATIKA PUTUSAN

1. KEPALA PUTUSAN

a) Judul : PUTUSAN

b) Nomor Putusan

c) Irah-irah : ”BISMILLAHIRROHMAANIROHHIM” ”BISMILLAHIRROHMAANIROHHIM”

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

2. IDENTITAS

3. DUDUK PERKARA

4. PERTIMBANGAN HUKUM

5. AMAR PUTUSAN

UPAYA HUKUM

UPAYA

BIASA

VERZET

BANDING

KASASIUPAYA

HUKUM

LUAR

BIASA

KASASI

PK

DERDEN

VERZET

VERZET

� Upaya hukum terhadap putusan Verstek

� Diajukan paling lambat 14 hari setelah

menerima pemberitahuan isi putusan, atau 8

hari setelah aanmaninghari setelah aanmaning

BANDING

� Pemeriksan ulangan terhadap putusan PA

� Kewenangan : Pengadilan Tinggi Agama

� Waktu Pengajuan :

� 14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau� 14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau

� 14 hari setelah ini putusan PA diberitahuan (bagi

pihak yang tidak hadir pd sidang Putusan)

� Yang mengajukan : Penggugat atau Tergugat /

kuasanya

� Cara Pengajuan :

� Pernyataan banding diajukan pd PTA melalui kepaniteraan PA

� Pemohon banding dikenakan � Pemohon banding dikenakan biaya

� Pemohon Banding DAPAT mengajukan Memori Banding

KASASI

� Pemeriksaan terakhir dan tertinggi oleh

MA terhadap penerapan hukum judex

factie

� Menjadi wewenang MA� Menjadi wewenang MA

� Waktu Pengajuan :

� 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan

Pengadilan Tinggi Agama

ALASAN KASASI

1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIM

MELAMPAUI BATAS WEWENANG

2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM

3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT

YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-

AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU

DENGAN BATALNYA PUTUSAN

CARA PENGAJUAN

� Pernyataan permohonan kasasi

dapat diajukan scr lisan/tertulis

� Pemohon kasasi dikenakan biaya� Pemohon kasasi dikenakan biaya

� Diajukan pd MA melalui Panitera

PA

WAKTU PENGAJUAN

� 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi

Putusan Banding (PTA)

� WAJIB mengajukan memori kasasi, paling

lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi

diajukan.

� Terlambat mengajukan Memori banding akan

mengakibatkan permohonan Kasasi gugur.

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

� Untuk melawan Putusan yg telah berkekuatan

hukum tetap / inkracht van gewijsde

� Terdiri Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan

Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder

Verzet.

� Upaya hukum luar biasa tidak menunda

pelaksanaan eksekusi

PENINJAUAN KEMBALI (PK)

� Menjadi kewenangan Mahkamah Agung

� Diajukan kepada MA melalui panitera PA

yg memeriksa di tingkat pertama

Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat / � Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat /

ahli warisnya (jika P/T telah meninggal)

CARA PENGAJUAN

� Panitera PAdalam 14 hari sejak diterimanyaPermohonan PK, wajib mengirim memori PK kpdpihak lawan.

� Pihak Lawan dapat mengajukan Kontra memoriPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanyaPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanyapemberitahuan PK dari PA.

� Penitera PA mengirim seluruh dokumen lengkapkepada MA.

� Jika diperlukan, MA dapat memerintahkan PA melakukan pemeriksaan tambahan

A. apabila putusan didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang

diketahui setelah perkaranya diputus atau

didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh

hakim pidana dinyatakan palsu;

ALASAN PK

hakim pidana dinyatakan palsu;

B. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-

surat bukti yang bersifat menentukan yang pada

waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

C. apabila telah dikabulkan suatu hal

yang tidak dituntut atau lebih dari

pada yang dituntut;

Lanjutan Alasan PK..

D. apabila mengenai sesuatu bagian

dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya;

E. apabila antara pihak-pihak yang sama

mengenai suatu soal yang sama, atas dasar

yang sama oleh Pengadilan yang sama atau

sama tingkatnya telah diberikan putusan yang

Lanjutan Alasan PK..

sama tingkatnya telah diberikan putusan yang

bertentangan satu dengan yang lain;

F. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang

nyata.

Waktu Mengajukan PK

� Pada prinsipnya PK diajukan dalam jangka

waktu 180 hari.

� SEJAK KAPAN?

� Untuk alasan yang tercantum pada huruf a,

sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat

atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh

kekuatan hukum tetap yang menyatakan

Waktu Pengajuan PK

kekuatan hukum tetap yang menyatakan

bukti-bukti tsb dinyatakan palsu.

Waktu Pengajuan PK…

� Untuk alasan yang tercantum pada

huruf b, sejak ditemukan surat-surat

bukti yang bersifat menentukan yang

pada waktu perkara perkara diperiksa pada waktu perkara perkara diperiksa

tidak dapat ditemukan.

Waktu Pengajuan PK…

� Untuk alasan yang tercantum pada

huruf c, d dan f, sejak putusan

memperoleh kekuatan hukum tetap

dan telah diberikan kepada pihak dan telah diberikan kepada pihak

yang berperkara.

Waktu Pengajuan PK…

� Untuk alasan yang tercantum pada

huruf e, sejak putusan yang terakhir

dan bertentangan itu memperoleh

kekuatan hukum tetap dan telah kekuatan hukum tetap dan telah

diberitahukan kepada para pihak

yang berperkara.

DERDEN VERZET

� Ada Pihak III yg merasa dirugikan dengan

(pelaksanaan) Putusan Hakim

� Pihak III mengajukan perlawanan pd PA

yg mengadili di tingkat pertama dgn yg mengadili di tingkat pertama dgn

mengajukan gugatan terhadap pihak2

ybs.

SYARAT DERDEN VERZET

� Pihak III memiliki kepentingan

langsung dgn objek sengketa dalam

putusan

� Pihak III dirugikan hak-haknya

dengan ada putusan tersebut.

Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR

� Perlawanan terhadap sita eksekutorial

� Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi /tersita

� Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik

� Perlawanan yang diajukan kepada ketua PA. Yang melaksanakan eksekusimelaksanakan eksekusi

� Adanya kewajiban dari ketua PA. Yang memeriksa/memutus perlawanan itu untukmelaporkan atas pemeriksaan/putusan perkaraperlawanan kepada ketua PA.yang memerintahkaneksekusi.

EKSEKUSI

� DASAR HUKUM

� HIR (Psl. 195-208, 225,200)

� UU No. 4/2004 (Psl. 33 (3))

� Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033)� Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033)

� UU No. 4 Prp./1960 : PUPN

� UU No. 4/1996 UUHT

� UU 42 / 1999 : FEO

� Vendu Reglement (stb. 1908)

SYARAT EKSEKUSI

�Putusan telah in krachts van gewejsde /

berkekuatan hukum tetap (kecuali UVB)

�Amar Putusan Hakim bersifat Condemnatoir

�Putusan tidak dilaksanakan scr suka rela

Ada permohonan eksekusi dari pihak yang �Ada permohonan eksekusi dari pihak yang

menang

�Ada tindakan paksa dari Pengadilan

�Dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita, atas

perintah dan dibawah pimpinan KPA

Ciri Amar Condemnatoir

� Menghukum atau memerintahkan menyerahkansuatu barang

� Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah dan bangunan

� Menghukum atau memerintahkan “melakukan” � Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan

� Menghukum atau memerintahkan“menghentikan” suatu pebuatan

� Menghukum atau memerintahkan melakukan“pembayaran” sejumlah uang.