KOMPETENSI DASAR 4 - Heri Hartanto · 2017-05-29 · URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,...
Transcript of KOMPETENSI DASAR 4 - Heri Hartanto · 2017-05-29 · URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,...
DAFTAR BUKTI TULIS/SURATDAFTAR BUKTI TULIS/SURAT
PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 123/PDT.G/2010/PN.YK PENGGUGAT DALAM PERKARA PERDATA NO. 123/PDT.G/2010/PN.YK
NO.NO. KODE KODE NAMA/JENIS NAMA/JENIS SURATSURAT
KEGUNAAN BUKTIKEGUNAAN BUKTI KETERANGANKETERANGAN
1.1. PP--0101 AKTA NIKAH AKTA NIKAH NO. NO. 123/I/AN/TGL. 123/I/AN/TGL. 2222--0606--0505
Untuk Untuk membuktikan telah membuktikan telah terjadi pernikahan terjadi pernikahan yang sah antara yang sah antara penggugat dengan penggugat dengan
1 Bendel1 Bendel
penggugat dengan penggugat dengan tergugattergugat
2.2. PP--0202 SURAT SURAT KETERANGAN KETERANGAN NO. 5/CVTV/05/ NO. 5/CVTV/05/ TGL. 11TGL. 11--0808--0303
Untuk Untuk membuktikan membuktikan bahwa sejak bahwa sejak tanggal 15 Januari tanggal 15 Januari 2000 penggugat 2000 penggugat telah bekerja di CV. telah bekerja di CV. Tiga ViaTiga Via
1 Lembar1 Lembar
K E S I M P U L A N
� Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugatberhak untuk mengajukan Kesimpulan atasjalannya persidangan.
� Kesimpulan Penggugat dan Tergugat diajukanbersama-sama.
� Kesimpulan Penggugat dan Tergugat diajukanbersama-sama.
� Kesimpulan tidak untuk ditanggapi pihak lawan
� Tujuannya membantu hakim dalammempertimbangkan mengabulkan/menolakgugatan/Permohonan yg diajukan dgnmenganalisa alat bukti yg telah diajukan.
FORMAT KESIMPULAN
� PENDAHULUAN
� URAIAN TENTANG POKOK-POKOK GUGATAN PENGGUGAT,
TERMASUK REPLIK
� URAIAN TENTANG POKOK-POKOK JAWABAN TERMASUK
DUPLIKDUPLIK
� URAIAN TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI
PERSIDANGAN
� ANALISA YURIDIS TTG JAWAB JINAWAB DAN FAKTA YANG
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN
� PETITUM
� PENUTUP
HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN DALAM MEMPERSIAPKAN
KESIMPULAN
� MELIHAT DAN MENCERMATI KEMBALI FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN YG DALAM HAL INI MELIHAT LANGSUNG, MENCERMATI SERTA MEMERIKSA BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN LAWAN DENGAN CARA INSAGE/ACARA DI LUAR PERSIDANGAN DENGAN DIBANTU PANITERA PENGGANTI (PP) MELIHAT BERKAS PERSIDANGAN YANG ADA, DIUSAHAKAN PULA MELIHAT DAN MEMBACA CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SAKSIMELIHAT DAN MEMBACA CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SAKSI
� DARI ISI JAWAB JINAWAB DAN BUKTI-BUKTI YANG TELAH DIAJUKAN DIPILIH DAN DIPILAH YANG MANA DIANTARANYA YANG DAPAT MENDUKUNG KEBENARAN ATAS DALIL YANG TELAH DIAJUKAN.
� MENYIAPKAN REFERENSI TENTANG DOKTRIN HUKUM, PENDAPAT AKADEMISI HUKUM TERKEMUKA, PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN SERTA YURISPRUDENSI UNTUK MENDUKUNG KEBENARANTENTANG DALIL YANG TELAH DIAJUKAN.
FORMAT PETITUM KESIMPULAN
� VERSI PENGGUGAT
DALAM EKSEPSI :
P R I M A I R
1. MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA
DALAM POKOK PERKARA :
DALAM KONPENSI :
P R I M A I R
1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT
UNTUK SELURUHNYA.
2. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH
BIAYA YG TIMBUL DALAM PERKARA INI.
LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN
DALAM REKONPENSI :
P R I M A I R :
1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK
SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN
GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI DINYATAKAN TIDAK GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI DINYATAKAN TIDAK
DAPAT DITERIMA.
2. MENGHUKUM PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK
MEMBAYAR SELURUH BIAYA YG TIMBUL DALAM PERKARA
INI.
DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI
SUBSIDAIR :
- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.
LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN
� VERSI TERGUGATDALAM EKSEPSI :
P R I M A I R :
1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT
UNTUK SELURUHNYA.
DALAM POKOK PERKARA :
DALAM KONPENSI :
P R I M A I R :
1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.
LANJUTAN FORMAT PETITUM KESIMPULAN
DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI :
SUBSIDAIR :
DALAM REKONPENSI :
P R I M A I R :
1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT 1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI UNTUK SELURUHNYA
2. MENGHUKUM TERGUGAT REKONPENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.
DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI
SUBSIDAIR :
- MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA
P U T U S A NPengertian Putusan Hakim :
� Pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat ygdiberi wewenang untuk itu di dalam persidangan
dengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikandengan tujuan untuk mengakhiri/ menyelesaikan
sengketa yang disengketa.
Beberapa Ketentuan Putusan
Hakim 1. Diucapkan atau dijatuhkan di dalam persidangan yg
terbuka untuk umum (Pasal 17 &18 UU No. 14/1970 Jo. UU No. 35/1999, Psl 20 UU No. 4/2004) meskipun perkaran diperiksa scr tertutup
2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan/dasar-dasar putusan peraturan perundangan/hukum tdk tertulis yg dijadikan dasar untuk mengadili (psl. 23 UU 14/1970 Jo. UU 35/1999, psl. 25 (1) UU 4/2004)
3. Setiap bagian dari tuntutan/petitum harus diadili.
Hakim dilarang memberikan putusan lebih dari yg
dituntut (psl. 178 (2) (3) HIR)
4. Harus mencantumkan jumlah biaya perkara yang
harus dibayar (psl. 183 HIR)harus dibayar (psl. 183 HIR)
5. Harus ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera (psl.
187 HIR, psl. 25 (2) UU 4/2004)
Macam-Macam Putusan Hakim
1. Putusan Sela : Praeparatoir, Interlocutoir,
Provisionil, insidentil
1. Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif,1. Putusan Akhir : Declaratoir, Constitutif,
Condemnatoir
PUTUSAN SELA
1. Preparatoir : putusan sbg persiapan putusan akhir,
tanpa mempunyai pengaruh pada pokok
perkara/putusan akhir.
Cth : penggabungan perkara, menolak saksi
1. Interlocutoir : putusan yg isinya memeintahkan
pembuktian, misalnya pemeriksaan saksi,
Pemeriksaan Setempat. Putusan ini mempengaruhi
putusan akhir
3. Provisionil : Putusan untuk menjawab tuntutan
provisi
4. Insidentil : putusan yg berhubungan dgn
peristiwa yg menghentikan prosedur pengadilanperistiwa yg menghentikan prosedur pengadilan
yg biasa.
cth : masuknya intervenient (voeging,
tussenkoms, vrijwaring)(kuasa insidentil)
PUTUSAN AKHIR
1. Declaratoir : putusan yg isinya bersifatmenerangkan/ menyatakan apa ygsah.tidak menimbulkan keadaansah.tidak menimbulkan keadaanhukum baru.
cth: menyatakan A adalah anak sahdr B dan C
2. Constitutif :
putusan yg meniadakan atau
menimbulkan suatu keadaan hukummenimbulkan suatu keadaan hukum
baru.
cth. Putusan cerai, hak asuh anak
3. Condemnatoir
Putusan yg bersifat menghukum
pihak yg kalah untuk memenuhipihak yg kalah untuk memenuhi
prestasi.
pelaksanaannya dapat dipaksakan
(eksekusi)
Kekuatan Putusan Hakim
1. Mengikat, tidak dapat diingkari (bidenkracht,
nebis in idem)
2. Pembuktian (bewijskracht)
3. Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)3. Untuk dilaksanakan (eksekutorian force)
1. Mengikat, tidak dapat
diingkari (bidenkracht, nebis
in idem
� Pihak berperkara harus tunduk terhadap
Putusan pengadilan
� Putusan Pengadilan selalu dianggap benar� Putusan Pengadilan selalu dianggap benar
(Res Judicata pro veritate habetur)
� Pelaksanaanya dapat dipaksakan
� Tidak dapat diajukan lagi (pada pokok
perkara yg sama)
2. Kekuatan Pembuktian
(bewijskracht)
� Putusan Pengadilan dikategorikan sebagai
bukti otentik
� Menjadi bukti kebenaran tentang suatu� Menjadi bukti kebenaran tentang suatu
peristiwa yg termuat di dalamnya
3. Kekuatan Untuk
dilaksanakan (eksekutorian
force)� Pelaksanaanya dpt dipaksakan dengan alat-
alat negara
Putusan Pengadilan Agama tidak perlu� Putusan Pengadilan Agama tidak perlu
pengukuhan dari Pengadilan Neger
SISTIMATIKA PUTUSAN
1. KEPALA PUTUSAN
a) Judul : PUTUSAN
b) Nomor Putusan
c) Irah-irah : ”BISMILLAHIRROHMAANIROHHIM” ”BISMILLAHIRROHMAANIROHHIM”
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. IDENTITAS
3. DUDUK PERKARA
4. PERTIMBANGAN HUKUM
5. AMAR PUTUSAN
VERZET
� Upaya hukum terhadap putusan Verstek
� Diajukan paling lambat 14 hari setelah
menerima pemberitahuan isi putusan, atau 8
hari setelah aanmaninghari setelah aanmaning
BANDING
� Pemeriksan ulangan terhadap putusan PA
� Kewenangan : Pengadilan Tinggi Agama
� Waktu Pengajuan :
� 14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau� 14 hari setelah putusan dijatuhkan, atau
� 14 hari setelah ini putusan PA diberitahuan (bagi
pihak yang tidak hadir pd sidang Putusan)
� Yang mengajukan : Penggugat atau Tergugat /
kuasanya
� Cara Pengajuan :
� Pernyataan banding diajukan pd PTA melalui kepaniteraan PA
� Pemohon banding dikenakan � Pemohon banding dikenakan biaya
� Pemohon Banding DAPAT mengajukan Memori Banding
KASASI
� Pemeriksaan terakhir dan tertinggi oleh
MA terhadap penerapan hukum judex
factie
� Menjadi wewenang MA� Menjadi wewenang MA
� Waktu Pengajuan :
� 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan
Pengadilan Tinggi Agama
ALASAN KASASI
1. HAKIM TIDAK BERWENANG / HAKIM
MELAMPAUI BATAS WEWENANG
2. HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM
3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT3. HAKIM LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT
YANG DIWAJIBKAN OLEH PERAT PER-UU-
AN YG MENGANCAM KELALAIAN ITU
DENGAN BATALNYA PUTUSAN
CARA PENGAJUAN
� Pernyataan permohonan kasasi
dapat diajukan scr lisan/tertulis
� Pemohon kasasi dikenakan biaya� Pemohon kasasi dikenakan biaya
� Diajukan pd MA melalui Panitera
PA
WAKTU PENGAJUAN
� 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan isi
Putusan Banding (PTA)
� WAJIB mengajukan memori kasasi, paling
lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi lambat 14 hari setelah pernyataan kasasi
diajukan.
� Terlambat mengajukan Memori banding akan
mengakibatkan permohonan Kasasi gugur.
UPAYA HUKUM LUAR BIASA
� Untuk melawan Putusan yg telah berkekuatan
hukum tetap / inkracht van gewijsde
� Terdiri Upaya Hukum Peninjauan Kembali dan
Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder Upaya Hukum Perlawanan Pihak III/ Derder
Verzet.
� Upaya hukum luar biasa tidak menunda
pelaksanaan eksekusi
PENINJAUAN KEMBALI (PK)
� Menjadi kewenangan Mahkamah Agung
� Diajukan kepada MA melalui panitera PA
yg memeriksa di tingkat pertama
Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat / � Yg dpt mengajukan Penggugat/Tergugat /
ahli warisnya (jika P/T telah meninggal)
CARA PENGAJUAN
� Panitera PAdalam 14 hari sejak diterimanyaPermohonan PK, wajib mengirim memori PK kpdpihak lawan.
� Pihak Lawan dapat mengajukan Kontra memoriPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanyaPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanyapemberitahuan PK dari PA.
� Penitera PA mengirim seluruh dokumen lengkapkepada MA.
� Jika diperlukan, MA dapat memerintahkan PA melakukan pemeriksaan tambahan
A. apabila putusan didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
diketahui setelah perkaranya diputus atau
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh
hakim pidana dinyatakan palsu;
ALASAN PK
hakim pidana dinyatakan palsu;
B. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-
surat bukti yang bersifat menentukan yang pada
waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
C. apabila telah dikabulkan suatu hal
yang tidak dituntut atau lebih dari
pada yang dituntut;
Lanjutan Alasan PK..
D. apabila mengenai sesuatu bagian
dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
E. apabila antara pihak-pihak yang sama
mengenai suatu soal yang sama, atas dasar
yang sama oleh Pengadilan yang sama atau
sama tingkatnya telah diberikan putusan yang
Lanjutan Alasan PK..
sama tingkatnya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lain;
F. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang
nyata.
� Untuk alasan yang tercantum pada huruf a,
sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat
atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh
kekuatan hukum tetap yang menyatakan
Waktu Pengajuan PK
kekuatan hukum tetap yang menyatakan
bukti-bukti tsb dinyatakan palsu.
Waktu Pengajuan PK…
� Untuk alasan yang tercantum pada
huruf b, sejak ditemukan surat-surat
bukti yang bersifat menentukan yang
pada waktu perkara perkara diperiksa pada waktu perkara perkara diperiksa
tidak dapat ditemukan.
Waktu Pengajuan PK…
� Untuk alasan yang tercantum pada
huruf c, d dan f, sejak putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap
dan telah diberikan kepada pihak dan telah diberikan kepada pihak
yang berperkara.
Waktu Pengajuan PK…
� Untuk alasan yang tercantum pada
huruf e, sejak putusan yang terakhir
dan bertentangan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap dan telah kekuatan hukum tetap dan telah
diberitahukan kepada para pihak
yang berperkara.
DERDEN VERZET
� Ada Pihak III yg merasa dirugikan dengan
(pelaksanaan) Putusan Hakim
� Pihak III mengajukan perlawanan pd PA
yg mengadili di tingkat pertama dgn yg mengadili di tingkat pertama dgn
mengajukan gugatan terhadap pihak2
ybs.
SYARAT DERDEN VERZET
� Pihak III memiliki kepentingan
langsung dgn objek sengketa dalam
putusan
� Pihak III dirugikan hak-haknya
dengan ada putusan tersebut.
Pasal 195 ayat 6 dan 7 HIR
� Perlawanan terhadap sita eksekutorial
� Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi /tersita
� Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik
� Perlawanan yang diajukan kepada ketua PA. Yang melaksanakan eksekusimelaksanakan eksekusi
� Adanya kewajiban dari ketua PA. Yang memeriksa/memutus perlawanan itu untukmelaporkan atas pemeriksaan/putusan perkaraperlawanan kepada ketua PA.yang memerintahkaneksekusi.
EKSEKUSI
� DASAR HUKUM
� HIR (Psl. 195-208, 225,200)
� UU No. 4/2004 (Psl. 33 (3))
� Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033)� Rechts Vordering (Rv.) (Psl. 1033)
� UU No. 4 Prp./1960 : PUPN
� UU No. 4/1996 UUHT
� UU 42 / 1999 : FEO
� Vendu Reglement (stb. 1908)
SYARAT EKSEKUSI
�Putusan telah in krachts van gewejsde /
berkekuatan hukum tetap (kecuali UVB)
�Amar Putusan Hakim bersifat Condemnatoir
�Putusan tidak dilaksanakan scr suka rela
Ada permohonan eksekusi dari pihak yang �Ada permohonan eksekusi dari pihak yang
menang
�Ada tindakan paksa dari Pengadilan
�Dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita, atas
perintah dan dibawah pimpinan KPA
Ciri Amar Condemnatoir
� Menghukum atau memerintahkan menyerahkansuatu barang
� Menghukum atau memerintahkan “Pengosongan” sebidang tanah dan bangunan
� Menghukum atau memerintahkan “melakukan” � Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan
� Menghukum atau memerintahkan“menghentikan” suatu pebuatan
� Menghukum atau memerintahkan melakukan“pembayaran” sejumlah uang.