Kontrak tahun Jamak (Multi Years Contract)

Ir. Ferdinand Pakpahan, ME

Jafung Teknik Pengairan Utama IV/D

Jakarta, April 2015

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Maksud

3. Tujuan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Kontrak Tahun Jamak

2. Pengertian Hukum Kontrak

3. Hukum Kontrak Konstruksi

B. Bentuk, Azaz dan Syarat Sahnya Kontrak

1. Bentuk Kontrak

2. Azaz Dalam Kontrak

3. Syarat Sahnya Kontrak

C. Pasal-Pasal Dalam Perjanjian

1. Prestasi (Performance) dan

Keterlambatan pembayaran (Payment Delayed)

2. Penyesuaian Harga (Price Adjusment)

3. Pemutusan Kontrak (Contract Termination)

4. Klaim dalam kontrak (Contract Claim)

BAB III METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

2. Sumber Data

3. Cara Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dokumen Kontrak

B. PEMBAHASAN

1) Justifikasi Hukum atas Prestasi (Performance)

dan Keterlambatan (Delayed)

2) Justifikasi Hukum atas Penyesuaian Harga (Price

Adjusment)

3) Justifikasi Hukum atas Pemutusan Kontrak

(Contract Termination)

4) Justifikasi Hukum atas Klaim kontrak (Contract

Claim)

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

Kontrak tahun jamak (multiyears Contract) sangat penting

untuk dipahami didalam kegiatan perjanjian kerja konstruksi

yang memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan (lebih

dari 1 (satu) tahun anggaran). Adanya perbedaan antara

peraturan sebelumnya yaitu Keppres 80 tahun 2003 (sudah tidak

diberlakukan lagi) dan FIDIC 2007 serta peraturan baru yaitu

Peraturan Presiden 54 tahun 2010 sebagai pengganti Keppres 80

tahun 2003 mengakibatkan perlunya diketahui hal-hal yang

berdampak terutama terhadap nilai kontrak akibat perubahan

waktu dan lainnya sehingga untuk kontrak yang diberlakukan

saat ini tidak akan menjadi masalah bagi penyelenggara

kontrak.

3 Ir. Ferdinand Pakpahan, M.E. JafungTeknik Pengairan Utama IV/D

Latar Belakang

• Pekerjaan konstruksi yang semakin tahun semakin

berkembang di Indonesia, dapat kita lihat pada tahun ’70

an dimana konstruksi bangunan baik itu gedung-gedung,

jalan raya dan sumber daya air sangatlah terbatas tetapi

kini mengalami suatu kemajuan yang besar.

• Kegiatan konstruksi semakin memerlukan peraturan /

aturan yang semakin kompleks terutama untuk mencegah

terjadinya perselisihan antara pengguna jasa dengan

penyedia jasa. Peraturan yang ada senantiasa berubah

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dimana

perubahan ini juga mempertimbangkan hukum kontrak

internasional dan kondisi dalam negeri.


Maksud

• Untuk mengetahui dan memahami kontrak tahun jamak

(multiyears contract) yang berlaku saat ini berdasarkan

peraturan yang ada dan menerapkan kontrak tahun jamak

untuk peraturan yang berlaku saat ini dan

membandingkannya dengan FIDIC terjemahan 10 November

2007.

Tujuan

• Agar didalam penerapan kontrak tahun jamak (multiyears

contract) tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan

permasalahan terhadap penyedia jasa ataupun pengguna

jasa.


A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Kontrak Tahun Jamak :

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) adalah adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang anggarannya melebihi satu tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari dua belas bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah.

2. Pengertian Hukum Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht.

Lawrence M. Friedman

mengartikan hukum kontrak adalah :

Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu." (Lawrence M. Friedman, 2001:196)


3. Hukum Kontrak Konstruksi

1). Kontrak Tahun Jamak menurut Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 pasal 52 ayat 2 dan 3 adalah : “Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

a. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan tertentu dan

c. Pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

d. Dikecualikan dari ketentuan, untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

2). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


B. Bentuk, Azaz dan Syarat Sahnya Kontrak 1. Bentuk Kontrak

Kontrak konstruksi terdiri dari : 1) Kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya

Fixed Lump Sum Price Unit Price

2) Kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee) Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee)

3) Kontrak berdasarkan aspek cara pembayaran Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment) Cara Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment) Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa

(Contractor’s Full Pre-financed)


4) Kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas

Kontrak Konvensional

Kontrak Spesialis

Kontrak Rancang Bangun (Design Construction/Built,

Turn-key)

Kontrak Engineering, Procurement dan Construction

(EPC)

Kontrak BOT/BLT

Swakelola (Force Account)


2. Azaz Dalam Kontrak 1) Azaz Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

2) Azaz Konsensualisme (concensualism) .

3) Azaz Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

4) Azaz Itikad Baik (good faith)

5) Azaz Kepribadian (personality)

3. Syarat Sahnya Kontrak

Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.). Disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

3) Suatu hal tertentu, dan

4) Suatu sebab yang halal.


C. Pasal-Pasal Dalam Perjanjian 1.Prestasi (Performance) dan Keterlambatan Pembayaran (Payment

Delayed) Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat pengaturan tentang prestasi dari tiap kontrak pada pasal 88 dan pasal 89 . dan didalam FIDIC 2007 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang prestasi pada pasal 13 dan pasal 14.

2. Penyesuaian Harga (Price Adjustment Price)

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat pengaturan tentang penyesuaian harga dari tiap kontrak pada pasal 92 dan di dalam FIDIC 2007 pada pasal 13 dan pasal 20.

3. Pemutusan Kontrak (Contract Termination)

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat pengaturan tentang pemutusan kontrak pada pasal 93 oleh PPK secara sepihak dan FIDIC pada pasal 15 dan pasal 16.


4. Klaim dalam Kontrak (Contract Claim)

Didalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tidak jelas tertulis

tentang adanya klaim baik dari pengguna jasa maupun penyedia

jasa. Hanya ada pada pasal 87 tentang perubahan kontrak PPK

bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan

kontrak sedangkan pada FIDIC di pasal 20.1

Penyelesaian perselisihan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat

pengaturan tentang penyelesaian perselisihan kontrak pada pasal

94 yaitu:

1) Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu menyelesaikannya

melalui musyawarah untuk mufakat.

2) Jika tidak tercapai maka melalui arbitrase atau melalui

pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


1.Sifat Penelitian Berdasarkan sifat masalahnya penelitian ini adalah penelitian deskriptif: Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak ada suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.


a. Tujuan : Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta tertentu. Didalam tulisan ini di ambil sebahagian masalah utama dari Perpres 54 tahun 2010 dan FIDIC 2007 mengenai ; Prestasi (Performance) dan Keterlambatan Pembayaran (Payment Delayed), Penyesuaian Harga (Price Adjustment Price), Pemutusan Kontrak (Contract Termination) dan Klaim dalam Kontrak (Contract Claim).

b. Ciri-ciri : Tidak perlu mencari hubungan, menguji hipotesa, dan membuat ramalan.

c. Langkah-langkah Pokok :

• Perumusan masalah. • Menentukan jenis informasi yang diperlukan. • Menentukan prosedur pengumpulan data. • Menentukan prosedur pengolahan data. • Menarik kesimpulan penelitian.


2. Sumber Data Sebagai sumber data dalam tinjauan ini adalah:

• Peraturan Presiden RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

• FIDIC tahun 2007 tentang Persyaratan kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi.

3. Cara Penelitian • Mengidentifikasi dan Memilih Masalah yang Akan Diteliti

• Merumuskan dan Mengadakan Pembatasan Masalah

• Melakukan Kajian Pustaka

• Membuat Asumsi atau Anggapan-Anggapan

• Menentukan Instrumen

• Teknik Pengumpulan Data

• Analisi Data

• Menarik Kesimpulan atau Generalisasi


A. Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Kontrak Penelitian yang dilakukan terhadap kontrak yang mana penulis telah mengalami langsung selama turut aktip dalam kegiatan proyek-proyek, baik itu kontrak tahun tunggal, kontrak tahun jamak maupun kontrak multiyears yang bersumber dana dari rupiah murni atau pinjaman luar negeri.

Penelitian juga telah dilaksanakan pada saat penulis berperan sebagai nara sumber dalam kegiatan pelatihan beberapakali untuk pejabat proyek, dimana kegiatan penyampaian materi kontrak tahun jamak dan hal-hal yang dapat merubah harga kontrak mendapati bahwa para peserta pada umumnya kurang menguasai materi pasal-pasal tentang hak dan kewajiban baik itu pengguna jasa atau penyedia jasa karena adanya perbedaan tentang implementasi dari adanya klaim maupun penyesuaian harga kontrak berdasarkan kepada Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa dan FIDIC 2007 tentang Persyaratan kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi.


B. PEMBAHASAN 1. Justifikasi Hukum atas Prestasi (Performance) dan

Keterlambatan Pembayaran (Payment Delayed).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat pengaturan tentang prestasi dari tiap kontrak pada pasal 88 dan pasal 89 sebagai berikut:

1) Pemberian uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa

2) Untuk kontrak tahun jamak adalah nilai paling kecil diantara 2 (dua) pilihan:

• 20% dari nilai kontrak tahun pertama atau

• 15% dari nilai kontrak.

3) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara

proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

• Pembayaran bulanan.

• Pembayaran berdasarkan termin pekerjaan.

• Pembayaran sekaligus setelah selesai pekerjaan.


Didalam FIDIC ada beberapa persyaratan pada pasal 14 yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) Persyaratan uang muka berdasarkan pasal yang tertera didalam

kontrak

2) Pembayaran uang muka dibayar setelah pengguna jasa menerima:

• Jaminan pelaksanaan

• Jaminan uang muka

3) Kontraktor harus memperpanjang jaminan jika pengembalian uang muka belum lunas sampai dengan 28 hari sebelum berakhirnya masa jaminan tersebut.

4) Pengembalian uang muka dilakukan secara proporsional.

5) Pembayaran uang muka 42 hari setelah penerbitan surat persetujuan atau 21 hari setelah menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.

6) Berita acara pembayaran dilakukan 65 hari setelah enjineer menerima pernyataan tagihan.


Dari kondisi di atas maka pengguna jasa dan penyedia jasa

haruslah mencantumkan persyaratan diatas dengan jelas

didalam kontrak, sehingga tidak terjadi keadaan yang akan

menimbulkan kesalah pahaman didalam melaksanakan kontrak.

Didalam Perpres 54 tahun 2010 tidak jelas tentang adanya

keterlambatan pembayaran tetapi dalam FIDIC tercantum

bahwa kontraktor berhak atas biaya bunga uang jika pengguna

jasa tidak membayar dalam 56 hari setelah disahkannya Berita

acara pembayaran oleh enjineer.

Untuk keterlambatan yang terjadi maka penyedia jasa akan

dikenakan biaya bunga uang menurut bunga tahunan 3% lebih

tinggi dari bunga Bank sentral di negara dengan mata uang

pembayaran.


2. Justifikasi Hukum Atas Penyesuaian Harga (Price Adjusment)


pengaturan tentang penyesuaian harga dari tiap kontrak pada

pasal 92 sebagai berikut:

1) Diberlakukan bagi kontrak tahun jamak berbentuk kontrak

harga satuan.

2) Tidak diberlakukan terhadap kontrak tahun tunggal dan

kontrak lump sum serta pekerjaan dengan harga satuan

timpang.

3) Diberlakukan mulai bulan Ke 13 (ketiga belas) sejak

pelaksanaan pekerjaan.

4) Diberlakukan bagi semua mata pembayaran, kecuali komponen

keuntungan dan biaya operasional.


5) Diberlakukan sesuai dengan jadwal awal/addendum kontrak

6) Untuk barang dari luar negeri, menggunakan index dari Negara

asal barang tersebut.

7) Untuk pekerjaan baru dengan harga satuan baru, penyesuaian

harga berlaku sejak addendum kontrak tersebut.

8) Kontrak terlambat pelaksaannya akibat kesalahan penyedia

barang/jasa, penyesuaian harga berdasarkan indeks harga

terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi

pekerjaan.


Sesuai dengan FIDIC 2007 terdapat pengaturan tentang penyesuaian

harga (price adjustment) dari tiap kontrak pada pasal 13 sebagai berikut:

1) Nilai kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkan akibat

penambahan atau pengurangan biaya akibat perubahan hukum.

2) Mata uang local dan asing harus tertuang lengkap dalam kontrak.

Jika tidak tercantum maka penyesuaian biaya tidak dapat

direalisasikan.

3) Jumlah yang dibayarkan untuk Penyesuaian harga disesuaikan dengan

kenaikan atau penurunan upah buruh, barang dan komponen lain

dalam pekerjaan.

4) Mata uang indeks bukanlah mata uang pembayaran terkait,setiap

indeks harus di koversikan kedalam mata uang pembayaran terkait

pada kurs jual.

Dari kondisi diatas maka penyesuaian harga adalah merupakan suatu

kompensasi terhadap terjadinya suatu perubahan harga terhadap buruh,

barang dan komponen lain dimana penyesuaian ini akan mengakibatkan

berjalannya proyek dengan normal terhadap harga di lapangan.


3. Justifikasi atas Pemutusan Kontrak (Contract Termination)


pengaturan tentang pemutusan kontrak pada pasal 93 oleh PPK

secara sepihak apabila:

1) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan

penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak.

2) Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak tepat waktu sesuai kesepakatan.

3) Penyedia jasa terbukti melakukan KKN oleh instansi yang

berwewenang.

4) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan

KKNdan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh

instansi yang berwenang.


Sesuai dengan FIDIC 2007 terdapat pengaturan tentang pemutusan

kontrak (contract termination) pada pasal 15 Pemutusan oleh

pengguna jasa dan pada pasal 16 penghentian dan pemutusan oleh

kontraktor sebagai berikut:

1) Pemutusan oleh Pengguna Jasa (Pasal 15):

• Gagal memberikan Jaminan Pelaksanaan atau pemberitahuan

memperbaiki kegagalan dalam waktu yang ditetapkan.

• Mengabaikan pekerjaan untuk tidak melanjutkan kewajiban

menurut kontrak.

• Tanpa alasan yang jelas gagal untuk melanjutkan pekerjaan dan

perbaikan pekerjaan.

• Meng sub-kontrakkan seluruh pekerjaan atau mengalihkan

kontrak tanpa kesepakatan yang disyaratkan.

• Jatuh pailit atas putusan pengadilan.

• Terlibat dan terbukti KKN.


2) Penghentian dan Pemutusan oleh Kontraktor

• Jika pengguna jasa gagal untuk mensahkan Penerbitan Berita Acara Pembayaran dan gagal untuk membayar maka kontrak dapat dihentikan oleh kontraktor.

• Pemutusan oleh kontraktor jika tidak menerima bukti dalam waktu 42 hari tentang hak kontraktor untuk menghentikan pekerjaan.

• Pengguna jasa gagal menerbitkan Berita Acara Pembayaran dalam waktu 56 hari setelah menerima laporan tagihan.

• Kontraktor tidak menerima jumlah yangmenjadi haknya dalam batas waktu 42 hari setelah terbitnya BA Pembayaran.

• Pengguna jasa gagal dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak.

• Pengguna jasa gagal memenuhi perjanjian kontrak atau penunjukan.

• Penghentian yang berkepanjangan mengakibatkan kerugian bagi penyedia jasa.

• Pengguna jasa pailit sesuai keputusan pengadilan.


4. Justifikasi Hukum atas Klaim Kontrak (Contract Claim)

Didalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tidak jelas tertulis tentang adanya klaim baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa. Hanya ada pada pasal 87 tentang perubahan kontrak. PPK bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:

1) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yg tercantum dalam Kontrak;

2) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

3) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

4) Mengubah jadwal pelaksanaan.

Didalam FIDIC 2007 terdapat pasal yang tertulis tentang Klaim yang tertera pada pasal 20 yang meliputi:

1) Klaim atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan pengguna jasa

2) Klaim atas pembayaran tambahan pekerjaan dengan data pendukung yang lengkap.


Penyelesaian Klaim Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terdapat pengaturan tentang penyelesaian perselisihan kontrak pada pasal 94 yaitu:

1) Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

2) Jika tidak tercapai maka melalui arbitrase atau melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan FIDIC 2007 terdapat ketentuan pengaturan tentang penyelesaian perselisihan kontrak pada pasal 20 yaitu:

1) Para pihak akan menunjuk Dewan Sengketa yang terdiri dari satu atau tiga orang yang memiliki pengalaman professional.

2) Dilakukan secara musyawarah untuk mufakat jika Dewan Sengketa tidak dapat menyelesaikan perselisihan.

3) Jika Musyawarah gagal dalam member keputusannya dalam jangka 84 hari, maka penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui Arbitrase.


1. Kontrak Tahun Jamak sangat diperlukan untuk diketahui oleh pengguna jasa dan penyedia jasa terutama setelah terbitnya Perpres 54 tahun 2010 sebagai pengganti Keppres 80 tahun 2003 dan FIDIC 2007 sebagai aturan internasional agar tidak terjadi sengketa dan temuan dalam pemeriksaan.

2. Justifikasi Hukum atas Prestasi (Performance) dan Keterlambatan Pembayaran (Payment Delayed) terdapat perbedaan antara Perpres 54 tahun 2010 dengan FIDIC 2007 yaitu terdapat hak dari penyedia jasa untuk klaim tentang bunga uang jika pembayaran terlambat dalam 56 hari setelah disahkannya Berita acara pembayaran oleh enjineer.

3. Justifikasi Hukum Atas Penyesuaian Harga (Price Adjusment) terdapat uraian yang jelas dalam Perpres 54 tahun 2010 bahwa penyesuaian harga diberlakukan sejak bulan ke 13 sedangkan dalam FIDIC 2007 hanya tercantum akibat penyesuaian hukum.


4. Justifikasi atas Pemutusan Kontrak (Contract Termination) terdapat uraian yang jelas pemutusan kontrak pada Perpres 54 tahun 2010 jika keterlambatan melebihi 5% dari kontrak dan yang lainnya hampir sama terutama kesalahan akibat tidak melaksanakan tanggungjawab sesuai kontrak.

5. Justifikasi Hukum atas Klaim Kontrak (Contract Claim) didalam Perpres 54 tahun 2010 hanya ada tentang penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan dan waktu sedangkan di FIDIC tahun 2007 jelas ada kata Klaim tetapi pada prinsipnya yang di klaim adalah sama yaitu waktu dan materi. Untuk penyelesaian sengketa pada Perpres 54 tahun 2010 penyelesaiannya adalah melalui musyawarah dan jika tidak berhasil melalui Arbitrase serta jika gagal lagi melalui Pengadilan sedangkan FIDIC tahun 2007 penyelesaian perselisihan melalui Dewan Sengketa terdiri dari satu atau tiga orang yang dinyatakan dalam data kontrak, musyawarah, arbitrase.


DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tetang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. FIDIC tahun 2007 tentang Persyaratan Kontrak untuk

Pelaksanaan Konstruksi


Kontrak tahun Jamak (Multi Years Contract)

Documents

Transcript of Kontrak tahun Jamak (Multi Years Contract)