KPDT D5 on Diskusi Regional KTI 2011 @ Mataram 181011

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN PULAU TERPENCIL RAWAN BENCANA PERBATASAN PULAU TERPENCIL RAWAN BENCANA PERBATASAN, PULAU TERPENCIL, RAWAN BENCANA PERBATASAN, PULAU TERPENCIL, RAWAN BENCANA DAN KONFLIK, MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KONFLIK, MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADUSTRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU

TUPOKSI KEMENTERIAN PDT

PERPRES NO. 47 Tahun 2009

• Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 47, disebutkan bahwa KPDT merupakan salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan

47 9

salah satu dari sebelas Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah.

• Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 TentangKementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya

UU Nomor 39 Tahun 2008

Kementerian Negara menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPDT menyelenggarakan fungsi:a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;) p j g y ;c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

2

PRINSIP DAN STRATEGI PERCEPATAN PDT

Pemerataan

Keadilan

Pemihakan

PemberdayaanPemberdayaan

Percepatan

Kemitraan

Pembangunan Berkelanjutan

3

1) Peningkatan Kualitas Sumber daya ManusiaP i k t K it K i h M k t

KERANGKA STRATEGIS PERCEPATAN PDT

a. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakatb. Penguatan Kapasitas Ketrampilan Dan Manajerialc. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinand. Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Pemenuhan Kecukupan Nutrisi

P i k t K lit P didik M k te. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

2) Optimalisasi potensi wilayah daerah tertinggala. Pengembangan 'SATU‐PRUKAB', pemilihan satu produk unggulan untuk satu kabupaten

sekaligus menjadi unggulan kawasan (PRUKAS) dalam rangka pengembangan produkg j gg ( ) g p g g punggulan nasional (PRUNAS)

b. Peningkatan alokasi investasi pemerintahc. Penguatan peran investasi swastad. Pengembangan jaringan Corporate Social Responsibility (CSR)g g j g p p y ( )

3) Pengembangan infrastruktur daerah tertinggala. Peningkatan kualitas akses dan jaringan daerah terisolir dan terluarb. Pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan produksi antar wilayah

P b i f t kt l dc. Pengembangan infrastruktur layanan dasard. Pengembangan infrastruktur informatika dan komunikasie. Penataan dan pengelolaan lahan

4) Penguatan modal sosial dan lingkungan hidupa. Penguatan kapasitas kelembagaan birokrasib. Penguatan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi masyarakatc. Pengelolaan keberlanjutan lingkungan hidup

4

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005TERTINGGAL DALAM RPJPN 2005--20252025MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah‐wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata‐rantai proses industri dan distribusi.

3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah‐wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah‐wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

4. Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetanggal

5

PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU II (2009-2014)

1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2 Pendidikan2 Pendidikan

3 Kesehatan

4 Penanggulangan Kemiskinangg g

5 Ketahanan Pangan

6 Infrastruktur11 Prioritas Nasional7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8 Energi

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik

11 K b d K i i d I i T k l i11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

6

DEFINISI & KRITERIA DAERAH TERTINGGAL DEFINISI & KRITERIA DAERAH TERTINGGAL

DEFINISI :

Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurangberkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional

KRITERIA KETERTINGGALAN

berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

(1) Perekonomian Masyarakat (Prosentase Penduduk Miskin)

(2) Sumberdaya Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja)

(3) Prasarana dan Sarana (Infrastruktur : Transportasi, Listrik, Telepon, Pasar, Bank)

(4) Kemampuan Keuangan Daerah (Celah Fiskal)

(5) Aksesibilitas (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah)(5) Aksesibilitas (Jarak dan Tingkat Kesulitan Daerah)

(6) Karakteristik Daerah (Bencana, Konflik, Perbatasan)

7

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN DANTERTINGGAL DI PERBATASAN DAN PULAU TERPENCIL

Arah Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dalam RPJPN 2005-2025

UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yanglebih merata dan berkeadilan, maka pengembangan kawasan perbatasandiarahkan sebagai berikut:

“Wilayah‐wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakanpembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadioutward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitasekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunanyang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, jugadiperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagipengembangan pulaupulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dariperhatian”perhatian”

9

Pembangunan Perbatasan dalam Prioritas Nasional dan Bidang RPJMN 2010-2014

BUKU 1 Prioritas Nasional BUKU 2 Prioritas Bidang

11 Prioritas Nasional:11 Bidang :

1 Kebijakan pengarusutamaan dan lintas 11 Prioritas Nasional:1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan

1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang

2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama

3. Ekonomi4 Ilmu pengetahuan dan teknologi5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha8. Energi9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10. Daerah Tertinggal Terdepan Terluar &

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi5. Sarana dan prasarana6. PolitikSub bidang : politik dalam negeri dan

komunikasiPrioritas sub bidang : pelembagaan10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &

Pasca-konflik11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi

Teknologi

Prioritas Lainnya :

Prioritas sub bidang : pelembagaandemokrasi

7. Pertahanan dan keamanan8. Hukum dan aparatur9. Wilayah dan tata ruang

P i it Bid P b K Prioritas Lainnya :1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Bidang Perekonomian3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Bidang : Pembangunan Kawasan Perbatasan

7. Sumber daya alam dan lingkungan hidup8. Sistem pendukung manajemen

pembangunan nasional

10

PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN

I. Aspek Batas Wilayah1. Segmen batas negara di darat dan di laut (Batas Laut Wilayah, Zona Ekonomi Ekslusif,

d B L d K i ) b l l h d ih d l i l idan Batas Landas Kontinen) belum tuntas seluruhnya dan masih ada overlapping claim

2. Kerusakan dan pergeseran pilar‐pilar batas darat

3. Minimnya ketersediaan Pos Lintas Batas (PLB) beserta fasilitas penunjangnya untukmemfasilitasi aktivitas lintas batas negara secara efektifmemfasilitasi aktivitas lintas batas negara secara efektif.

II. Aspek Pertahanan, Keamanan, dan Penegakan Hukum1. Maraknya gangguan keamanan seperti pencurian ikan, pembalakan hutan, pelintas

batas illegal, perdagangan illegal, serta berbagai bentuk penyelundupan;

2. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan

3. Sistem dan pola pengamanan perbatasan masih belum terintegrasi

4. Masih rendahnya kesejahteraan aparatur terkait dengan pengamanan dan pengawasanperbatasan

11

PERMASALAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN

III. Aspek Pembangunan Kawasan 1. Belum berkembangnya pusat‐pusat pelayanan di kawasan perbatasan sehingga kegiatan sosial

dan ekonomi terbatas, masyarakat berorientasi kepada pusat pelayanan di negara tetangga;

2. Minimnya sarana dan prasarana transportasi yang menyebabkan keterisolasian

3. Minimnya ketersediaan sarana komunikasi dan informasi masih terbatas, sehingga informasi danwawasan tentang perkembangan nasional kurang diketahui masyarakat

4. Minimnya akses masyarakat kepada pelayanan sosial dasary y p p y

5. Pemanfaatan SDA kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan;

6. Lemahnya koordinasi antarsektor, antar pusat dan daerah, dan antarpemerintah daerah.

7. Masih kurang efektifnya kerjasama sosial‐ekonomi perbatasan antar negara dalam mendorongb d k bpercepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

1. Masih minimnya partisipasi swasta dalam pembangunan

2. Masih rendahnya kualitas SDM percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

3 Rendahnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat

12

3. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat

4. Kesenjangan pembangunan yang tinggi dengan di wilayah negara tetangga (Malaysia);

PERBATASAN NKRI DENGAN 10 NEGARA

RI‐MALRI‐MAL

RI‐PHILRI‐PALAU

RI‐SINGNegara yang berbatasan Darat :1. Papua Nugini2. Timor Leste3. Malaysia4. Singapura

RI‐RDTLLESTE

Negara Yang Berbatasan Laut :1. Australia2. Filipina3. Palau4. Thailand

RI‐SIN

5. Vietnam6. India

Batas Laut TeritorialBatas Landas Kontinen

Batas Zona Ekonomi Eksklusif

13

SEBARAN LOKASI 27 KABUPATEN PERBATASAN TERTINGGAL

14

PULAU-PULAU TERLUAR DI WILAYAH PERBATASAN DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS

Ind – India

P.Rondo (NAD)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Ind ‐ Vietnam

P.Sekatung (RIAU)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Ind ‐ Singapura

P.Nipa (Riau)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar

Ind ‐ Philipina

P.Marore (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar

Ind ‐ Philipina

P.Miangas (SULUT)•Berpenduduk•Ada Suar

Ind ‐ Palau

P.Fani (PAPUA)•Tdk Berpenddk•Ada Suar•Ada Suar •Ada Suar•Ada Suar •Ada Suar •Ada Suar

Ind ‐ Philipina

P.Marampit (MALUT)B d d k

•Ada Suar

Ind ‐ Palau

P.Fanildo dan Bras (PAPUA)dk ddk•Berpenduduk

•Tidak Ada Suar•Tdk Berpenddk•Tdk Ada Suar

Ind ‐Malaysia

P.Berhala (SUMUT)•Tidak Berpenduduk•Ada Mercusuar

Dit. TRLP3K, DKPSumber: Dishidros TNI‐AL

Ind ‐ Australia

P.Dana (NTT)•Tidak Berpenduduk•Tidak Ada Suar

Ind – Timor Leste

P.Batek (NTT)•Tidak Berpenduduk•Ada Suar blm operasional•Tidak Ada Suar •Ada Suar, blm operasional

15

PENANGANAN LOKPRI HINGGA 2014 SESUAI DOKUMEN GRAND DESIGN PERBATASAN

LOKPRI 2012 2013 2014

Lokpri Darat 28 (TA) 28 (TL) 28 (TP)

( ) ( )13 (TA) 13(TL)

27 (TA)

Lokpri Laut 11 (TA) 11 (TL) 11 (TP)

18 (TA) 18 (TL)

14 (TA)

JUMLAH PER TAHAPAN

39 (TA)39 (TL)31 (TA)

39 (TP)31 (TL)41 (TA)

JUMLAH TOTAL YG DITANGANI

39 70 111

TA : TAHAP AWAl; TL : TAHAP LANJUTAN; TP: TAHAP PEMANTAPAN

16

SEBARAN LOKASI KABUPATEN PERBATASAN DAN KABUPATEN PERBATASAN TERTINGGAL

349 Kabupaten dan 91 Kota Daerah

183 Kab/Kota Daerah Tertinggal

Tertinggal (Nasional)Daerah Tertinggal (KPDT)

15 Kabupaten Perbatasan Darat

39 Kabupaten / Kota Perbatasan (Nasional)

27 Kabupaten Perbatasan Daerah Tertinggal

Perbatasan Darat

12 Kabupaten

38 Kabupaten 14 Kabupaten

12 Kabupaten Perbatasan Laut

38 Kabupaten Perbatasan yang mempuanyai 60 Pulau Terluar (N i l)

14 Kabupaten Perbatasan yang Mempunyai 56 Pulau Terluar

(Nasional)

17

RENCANA PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASANDI DAERAH TERTINGGAL

Modal Dasar Potensi Daerah Perbatasan

Peningkatan Kwantitas Potensi Lokal Melalui :

Pengendalian1 Program Grand Design & Master Plan2 Pengawasan Pembangunan

(Monitoring & Evaluasi)3 P t & M d i i Nil i il i B d

Sumber Daya AL

Lokal Melalui :

Program Pendidikan

3 Penguatan & Modernisasi Nilai-nilai Budaya Lokal

ALam

Sumber Daya Manuasia

Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Pembentukan Kader Penggerak

Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan

Kesra Kawan Perbatasan

Manuasia

Nilai Kearifan

Kader Penggerak Pembangunan Perbatasan

K di i F ili i d K bij kLokal Prsarana & Srana Komunikasi dan Informasi

Koordinasi Fasilitasi dan Kebijakan 1 Pemerintah Pusat dan Daerah2 Kebijakan Peraturan Khusus3 Investasi/ Permodalan4 Iptek dan Ilmu Pendukung Pengelolaan p g g

Perbatasan5 Managemen Pengelolaan Perbatasan6 SDM & Tenaga Kerja Terlatih

18

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN TERTINGGAL

MASALAH PERBATASAN Peningkatan Kemampuan Masyarakat

Kemandirian Dnsi Sumber DayaWilayah di Daerah

STRATEGI KPDT

Penangan Masalah

ASPEK PERTAHAN

ASPEK SARANA & PRASARANA

y yTertingigal di Daerah Perbatasan

Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber DayaDaerah Tertinggal di Wilayah Perbatasan

REVITALISASI INFRSTRUKTUR PERBATASANPERTAHAN

KEAMANANPRASARANA

INFRASTRUKTUR

Aspek

Aspek

ASPEK

Penguatan Integritas Ekonomi Antara Daerah Tertinggal dan Daerah Maju

Penanganan Pengembangan Daerah

PERBATASAN

Aspeksumberdaya

Manusi

ASPEK TAPAL BATAS

sumberdayaManusi

ASPEK EKONOMI SOSIAL & BUDAYA

Penanganan Pengembangan Daerah Khusus

STRATEGI PERTAHANAN PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PERBATASAN

Menegakan Pilar Utama {Politik Ekonomi, Pertahanan secara Konsisten

Memperluas Pengaruh DalamMemperluas Pengaruh Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Nasional

19

RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI PENANGANAN PULAU-PULAU KECIL TERDEPAN DAERAH TERTINGGAL

Tujuan1. Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah

i l d j di i b i l h k h ld k i dtertinggal yang dapat menjadi Mainstream bagi seluruh Stakeholder terkait, dengan

mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan 2011‐2014.

2. Menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pulau‐Pulau Kecil Terdepan di daerah tertinggal

yang dapat menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan PPKT

tahunan bagi seluruh stakeholders terkait secara terperinci di 8 Provinsi, 10

Kabupaten, 11 Kecamatan dan 13 PPKT, sehingga dapat lebih terarah dan bersinergi.

Sasaran1 T b /k k i ik d il i l l i d1. Tersusunnya gambaran/karakteristik secara detail, potensi pengelolaan serta isu dan

permasalahan PPKT di perbatasan tertinggal di 8 Provinsi.

2. Terumuskannya Rencana Induk dan Rencana Aksi secara terpadu antarsektor dan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan PKKT di 8 Provinsi.

20

Integrasi Perencanaan Integrasi Perencanaan PusatPusat--Daerah Daerah dalam Pengelolaan Perbatasan & PPKTdalam Pengelolaan Perbatasan & PPKT

Perencanaan Jangka Panjang (20 tahun)(RPJP – RTRW)

Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun)(RPJM – Reninduk)

Rencana Strategis Sektoral (5 tahun)

Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan

Rencana Kerja Tahunan

Nasiona

l

RPJMN 2010‐2014

RENSTRA K/L

RKP NASIONAL

RENJA K/L

RPJPN 2005‐2025

GRAND DESIGNPERBATASAN

N

RPJMPROVINSI

RENCANA AKSIPERBATASAN

RPJP PROVINSI

RTRWN 2008‐2028

RKPD PROV

RENCANA INDUK PERBATASAN RKA K/L

Provinsi

PROVINSI

RTRW PROVINSI RENCANA INDUK KWS. PERBATASAN

RAD Perbatasan Provinsi

RENSTRA SKPD PROVINSI

RENJA SKPDProvinsi

RKA SKPDP i i

ten/Ko

ta RPJMKABUPATEN

RPJP KAB/KOTA

ProvProvinsi

RENSTRA SKPD

RKPD KAB/KOTA

RENJA SKPD

Provinsi

Kabu

pa

RTRW KAB/KOTA RENCANA INDUK KWS.,PERBATASAN

Kab/Kota

RAD Perbatasan Kab/Kota

RENSTRA SKPD KAB/ KOTA

RENJA SKPD Kab/Kota

RKA SKPD Kab/Kota 21

Struktur Tingkatan Rencana Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan dan PPKT

GRAND DESIGN 2010 - 2025Jangka Panjang

RENCANA INDUK 2011 - 2014Jangka Menengah

RENCANA AKSI 2011…2014Jangka Tahunan

RENCANA AKSI 2011…2014

Menjadi acuan BNPP , K/L terkait, dan BPP di daerah dalam j , ,pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan

22

Sinergi Rencana Pengelolaan Perbatasan dan PPKT

23

KETERKAITANRENCANA INDUK DENGAN RENCANA AKSI

RENCANA INDUK : JANGKA WAKTU 5 TAHUN

Visi, Misi, Tujuan

Kebijakan Strategi

Dampak/Impact

Kebijakan, Strategi dan Agenda ProgramHasil/Outcome

RENCANA AKSI (12 PROVINSI) : JANGKA WAKTU TAHUNAN

Kegiatan/aktivitasKeluaran/Output Kegiatan/aktivitas

Pendanaan

Keluaran/Output

Masukan/Input

24

PENUTUP

1. Pengembangan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk PPKT perlu mengacu kepada grand design, rencana induk dan rencana aksi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPP, untuk ditindaklanjuti oleh seluruh K/L dan Pemda dalam pembangunan perbatasan mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 mendatang, dengan fokus lokasi pada kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) yang telah p p ( p ) y gditetapkan secara bertahap selama kurun waktu 2011‐2014;

2. Pendekatan pembangunan perbatasan dan PKKT perlu diseimbangkan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan denganantara pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan, dengan mengupayakan pengamanan perbatasan dan PKKT berbasis kegiatan sosial ekonomi maritim, dengan dukungan insfrastruktur yang memadai, yang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antarayang dapat dikembangkan melalui kemitraan yang dibangun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;

3. Dukungan Kementerian PDT dalam penyediaan sarana prasarana d k d l k i i i b d kh d lpendukung pada lokasi prioritas perbatasan dan khususnya pada pulau‐

pulau kecil terluar yang berada pada kabupaten daerah tertinggal, melalui Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan PKKT tertinggal. 25

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI FASILITASI PENGEMBANGAN DAERAHPENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL RAWAN BENCANA

Wilayah Rawan Bencanay

12 Kabupaten

TSUNAMI

21 Kabupaten

LETUSAN GUNUNG API

Total Daerah RB :83 40 Total Daerah

Total Daerah RB :128 Kabupaten Kabupaten

GEMPA BUMI

Kabupaten

BANJIR

Tertinggal :183 Kabupaten

15 Kabupaten

63 Kabupaten9 17 102

I II III

KEKERINGAN LONGSOR

Sumber : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2010-2012 (Bappenas & BNPB)

Distribusi Kabupaten Rawan Bencana DTp

Prioritas Daerah Rawan Bencana

PRIORITAS I PRIORITAS II PRIORITAS III(9) (17) (102)

ACEH TIMURACEH BARAT DAYABENER MERIAHPIDIE JAYA

SERAM BAGIAN BARATRAJA AMPATJAYAWIJAYANABIRE

SAMBASBENGKAYANGSANGGAUKETAPANG

MALUKU TENGGARA BARATSUPIORIPOLEWALI MANDARMAMUJU

Tingkat Kerawanan 4-6 Tingkat Kerawanan 3 Tingkat Kerawanan 1-2

SUKABUMI

NAGAN RAYASOLOKPASAMAN BARATLAHATMUSI RAWAS

PIDIE JAYANIASTAPANULI TENGAHKEPULAUAN MENTAWAIPADANG PARIAMANBANYU ASINKAURLEBONG

NABIREYAPEN WAROPENPEGUNUNGAN BINTANGTOLIKARASARMIKEEROMWAROPENSIMEULUE

KETAPANGSINTANGKAPUAS HULUSEKADAUBARITO KUALAMALINAUKEPULAUAN TALAUDSELAYAR

MAMUJUSUMBA TENGAHKAYONG UTARABOVEN DIGOELMAPPI

SUKABUMILOMBOK TIMURBIMAENDEACEH BESARGARUT

MUSI RAWASOKU SELATANLAMPUNG BARATLAMPUNG UTARAPANDEGLANGLOMBOK BARAT

KEPAHIANGLOMBOK TENGAHSUMBAWASUMBA TIMURTIMOR TENGAH SELATANTIMOR TENGAH UTARAFLORES TIMUR

ACEH SINGKILACEH SELATANACEH BARATGAYO LUESNIAS SELATANPAKPAK BHARATPESISIR SELATAN

JENEPONTOBUTONKONAWE SELATANKOLAKA UTARAKONAWE UTARAPOHUWATOGORONTALO UTARA

NGADAMANGGARAI BARATMALUKU TENGAH

DOMPUKUPANGBELUSIKKANAGEKEOKEPULAUAN SITARO

KEPULAUAN SANGIHEBANGGAI KEPULAUANBANGGAIMOROWALIPOSODONGGALATOLI‐TOLI

SOLOK SELATANOGAN ILIREMPAT LAWANGMUKOMUKOWAY KANANBONDOWOSOSITUBONDO

MAMASABURU SELATANSERAM BAGIAN TIMURHALMAHERA BARATKEPULAUAN SULAKAIMANA

KEPULAUAN SITAROSORONG

BUOLPARIGI MOUTONGTOJO UNA‐UNAPANGKAJENE KEPULAUANBOALEMOMAJENE

LEBAKSUMBAWA BARATSUMBA BARATMANGGARAIROTE NDAOMANGGARAI TIMURSUMBA BARAT DAYA

TELUK WONDAMASORONG SELATANMERAUKEBIAK NUMFORPANIAIPUNCAK JAYAMIMIKA

PERSANDINGAN

PRIORITAS I (9) PRIORITAS I (10)PRIORITAS I (9)BENCANA

PRIORITAS I (10)KONFLIK

1. SUKABUMI2. LOMBOK TIMUR3 BIMA

1. YAHUKIMO2. PUNCAK JAYA3. TIMOR TENGAH SELATAN

3. BIMA4. ENDE5. ACEH BESAR

3. TIMOR TENGAH SELATAN4. BELU5. HALMAHERA BARAT6 MALUKU TENGAH

6. GARUT7. NGADA8 MANGGARAI BARAT

6. MALUKU TENGAH7. PANIAI8. SUKABUMI

8. MANGGARAI BARAT9. MALUKU TENGAH

9. KEPULAUAN ARU10. HALMAHERA UTARA

KEGIATAN PRBKEGIATAN PRB1. Penyusunan kebijakan dan peraturan turunan dari

Undang‐undang Penanggulangan Bencana;2 k i d h i ik2. Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko

bencana;3. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di g g p gg g

berbagai tingkatan sampai dengan di tingkat lokal;4. Peningkatan penyadaran masyarakat dan pendidikan

kebencancaan;kebencancaan;5. Implementasi pengurangan risiko bencana di tingkat

komunitas yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan mas arakat terhadap bencana dankerentanan masyarakat terhadap bencana dan mengidentifikasi faktor‐faktor risiko yang mendasari bencana.

PRIORITAS AKSIPRIORITAS AKSI

1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional1. Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan;

2. Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana dserta penerapan sistem peringatan dini;

3. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan;

4. Pengurangan faktor‐faktor penyebab risiko bencana;5. Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua 5 e gua a es apa e g adap be ca a pada se ua

tingkatan masyarakat.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGISPENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU

Permasalahan Pembangunan Wilayah Strategis di Permasalahan Pembangunan Wilayah Strategis di Daerah TertinggalDaerah TertinggalDaerah TertinggalDaerah Tertinggal

1.1. Masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, Masih belum berkembangnya keterpaduan program antarsektor, antarwilayah kabupaten/kota, antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional;antarprovinsi, serta antarpelaku usaha baik domestik maupun internasional;p p pp p p

2.2. Masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan Masih diperlukan penelaahan mendalam terhadap format kebijakan yang dapat mewujudkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan keterkaitan pengembangan KEK dengan KAPET dan KPBPB yang perlu mempertimbangkan karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal.karakteristik geografi, sosial, dan budaya lokal.

3.3. Masih banyak wilayahMasih banyak wilayah‐‐wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh programberada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program––program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.

4.4. Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapan mampu menjadi ‘‘growth polegrowth pole’’ dan dan mampu mempercepat pembangunan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah tertinggal, mampu mempercepat pembangunan di wilayah sekitarnya, termasuk daerah tertinggal, ternyata belum banyak berkembangternyata belum banyak berkembang

55 K b f i i kK b f i i k k i l d l b il h dik i l d l b il h di5.5. Kurang berfungsinya sistem kotaKurang berfungsinya sistem kota‐‐kota nasional dalam pengembangan wilayah, dimana kota nasional dalam pengembangan wilayah, dimana seharusnya pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait membentuk suatu sistem seharusnya pembangunan perkotaan dan perdesaan saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kotaIndonesia karena peran kota‐‐kota sebagai kota sebagai ‘‘motor penggerakmotor penggerak’’ ((engine of developmentengine of development) belum ) belum b j l d b ikb j l d b ikberjalan dengan baik,berjalan dengan baik,

34

Sasaran Pengembangan Sasaran Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal

Sasaran Pengembangan Sasaran Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggaly g ggy g ggy g ggy g gg

11 Terwujudnya percepatan pembangunan diTerwujudnya percepatan pembangunan di1.1. Terwujudnya percepatan pembangunan di Terwujudnya percepatan pembangunan di Wilayah Strategis dan percepatan Wilayah Strategis dan percepatan pertumbuhan lainnya yang mampu menjadipertumbuhan lainnya yang mampu menjadipertumbuhan lainnya yang mampu menjadi pertumbuhan lainnya yang mampu menjadi penggerak bagi daerah tertinggal disekitarnya, penggerak bagi daerah tertinggal disekitarnya, dalam suatu sistem wilayah perkembangandalam suatu sistem wilayah perkembangandalam suatu sistem wilayah perkembangan dalam suatu sistem wilayah perkembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.ekonomi yang terintegrasi dan sinergis.

22 TerwujudnyaTerwujudnya pusat pertumbuhan danpusat pertumbuhan dan2.2. Terwujudnya Terwujudnya pusat pertumbuhan dan pusat pertumbuhan dan penggerak laju pertumbuhan ekonomi di penggerak laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggaldaerah tertinggal melalui pengembanganmelalui pengembangandaerah tertinggal daerah tertinggal melalui pengembangan melalui pengembangan Sistem Ekonomi Wilayah Strategis.Sistem Ekonomi Wilayah Strategis.

35

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal

1.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis Untuk mendorong pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi pada daya saing sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi pada daya saing sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya, melalui sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya, melalui mata rantai proses produksi dan distribusimata rantai proses produksi dan distribusimata rantai proses produksi dan distribusi.mata rantai proses produksi dan distribusi.

2.2. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis adalah : Strategi Pengembangan Wilayah Strategis adalah : a)a) Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Percepatan pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.b)b) Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Meningkatkan peran dunia usaha dalam pengelolaan pengembangan produk unggulan Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.c)c) Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis Daerah Tertinggal.Daerah Tertinggal.d)d) Pembentukan dan pengembangan KelembagaanPembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Terpadu. Ekonomi Terpadu.

3.3. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan bagi pengembangan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan dengan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan pengembangan investasi investasi di di daerah tertinggal. daerah tertinggal.

4.4. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Meningkatkan peran dunia usaha dalam Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Meningkatkan peran dunia usaha dalam S a eg e ge ba ga aya S a eg s e cepa a e a u e g a a pe a du a usa a da aS a eg e ge ba ga aya S a eg s e cepa a e a u e g a a pe a du a usa a da apengelolaan pengembangan produk unggulan pengelolaan pengembangan produk unggulan di Daerah Tertinggaldi Daerah Tertinggal melalui Fasilitasi Pertemuan dengan pelaku melalui Fasilitasi Pertemuan dengan pelaku dunia usaha.dunia usaha.

5.5. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembangunan infrastruktur yang mendukung Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembangunan infrastruktur yang mendukung wilayah strategis daerah tertinggal melalui dukungan dari K/L terkaittwilayah strategis daerah tertinggal melalui dukungan dari K/L terkaitt

66 St t i P b Wil h St t i P t l l i P b t k d b K l bSt t i P b Wil h St t i P t l l i P b t k d b K l b6.6. Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Strategi Pengembangan Wilayah Strategis Percepatan melalui Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Terpadu Ekonomi Terpadu melalui Peningkatan Kapasitas SDMmelalui Peningkatan Kapasitas SDM..

36

Regional Management: Model Pengembangan Regional Management: Model Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal

Regional Management: Model Pengembangan Regional Management: Model Pengembangan Wilayah Strategis Daerah TertinggalWilayah Strategis Daerah Tertinggal

37

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(2) AKSESS Regional Management(2) AKSESS Regional Management

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(2) AKSESS Regional Management(2) AKSESS Regional Management

2

5

14

2 1

KONDISI SAAT INI

C it b ildi ih 3

•Capacity building masih terus dalam rangka optimalisasi;•Belum ada kegiatan yang

Sulawesi Selatan :1.Kab. Bulukumba2.Kab. Bantaeng

•Belum ada kegiatan yang berarti

38

g3.Kab. Selayar 4.Kab. Jeneponto5.Kab. Sinjai

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(5) Jonjokbatur Regional Management(5) Jonjokbatur Regional Management

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(5) Jonjokbatur Regional Management(5) Jonjokbatur Regional Management

KONDISI SAAT 3

INI• Capacity building

kelembagaan

2

telah memadai;• Kegiatan

menjurus kepada d

1

Nusa Tenggara Barat

perdagangan biasa (komoditi pertanian/cabai, dll)

39

Nusa Tenggara Barat1. Kab. Lombok Tengah2. Kab. Lombok Barat3. Kab. Lombok Timur

dll).

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(6) Kawasan Sumbawa Regional Management(6) Kawasan Sumbawa Regional Management

Hasil yang telah Dicapai:Hasil yang telah Dicapai:(6) Kawasan Sumbawa Regional Management(6) Kawasan Sumbawa Regional Management

KONDISI SAAT 3 5 KONDISI SAAT INI

• Kesepakatan Kerjasama (MoU) 2

3

4

5

Kerjasama (MoU) telah ditandatangani tahun 2010

1

tahun 2010• Belum ada

kegiatan yang berarti

Nusa Tenggara Barat:1.Kab. Sumbawa Barat2.Kab. Sumbawa

40

berarti3.Kab.Dompu4.Kab.Bima5.Kota Bima

Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan Peluang Investasi, Pariwisata dan Perdagangan DALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGISDALAM KERJASAMA WILAYAH STRATEGIS

Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011



No. Nama RM / Kabupaten Status Daerah Inisiator

II RM AKSESS1 Kab. Bulukumba Daerah Maju Bappeda Kab. Bulukumba

Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011

j pp2 Kab. Bantaeng Daerah Maju3 Kab. Jeneponto Daerah Tertinggal Pengembangan Potensi Rumput Laut4 Kab. Sinjai Daerah Maju5 Kab. Selayar Daerah Tertinggaly gg

5 kab 2 Kab masuk kategori DTIII RM KAUKUS SETARA KUAT

1 Kab. Bengkulu Utara Daerah Maju Bappeda Kab. KAUR2 Kab Bengkulu Selatan Daerah Maju2 Kab. Bengkulu Selatan Daerah Maju

3 Kab. KAUR Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Pariwisata dan Industri Penunjang

4 Kab. Lampung Barat Daerah Tertinggal

5 Kab OKU Selatan D h T ti l5 Kab. OKU Selatan Daerah Tertinggal

5 kab 3 Kab masuk kategori DTIV RM JANGHIANGBONG

1 Kab. Rejang Lebong Daerah Maju Bappeda Kab. Rejang lebongb hi h l2 Kab. Kepahiang Daerah Tertinggal

3 Kab. Lebong Daerah TertinggalPeningkatan Produksi Perikanan Dan Pemasaran Didukung Sektor Pariwisata

3 kab 2 Kab masuk kategori DT 41





No. Nama RM / Kabupaten Status Daerah Inisiator

V RM JONJOK BATUR

Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011Fasilitasi KPDT Tahun 2011

V RM JONJOK BATUR

1 Kab. Lombok Barat Daerah Tertinggal Bappeda Kab. Lombok tgh

2 Kab. Lombok Tengah Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Pariwisata dan Industri

3 Kab. Lombok Timur Daerah Tertinggal Penunjang

3 kab/kota 3 Kab masuk kategori DT

VI RM PULAU SUMBAWA

1 Kab. Sumbawa Barat Daerah Tertinggal Bappeda Kab Sumbawa Barat

2 Kab. Sumbawa Daerah Tertinggal

3 Kab. Dompu Daerah TertinggalPeningkatan Potensi Ternak & Tani (Sapi, Jagung, Rumput Laut) dan Industri Penunjang

4 Kab. Bima Daerah Tertinggal

5 Kota Bima Daerah Maju

5 kab/kota 4 Kab masuk kategori DT/ g

* Jumlah Kabupaten = 30 Kabupaten

* Jumlah Kab. Tertinggal = 15 Kabupaten

42

KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAERAHDAERAH TERTINGGALTERTINGGAL

KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN KAPET YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAERAHDAERAH TERTINGGALTERTINGGAL

1.1. KAPET Bandar Aceh Darussalam KAPET Bandar Aceh Darussalam –– NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, NAD (3 Kab/Kota): Kota Banda Aceh, Kab. Aceh BesarKab. Aceh Besar, Kab. , Kab. ( / ) ,( / ) , ,,Pidie)Pidie)

2.2. KAPET Bima KAPET Bima –– Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Nusa Tenggara Barat (3 Kab/Kota: Kab. BimaKab. Bima, Kota Bima, , Kota Bima, Kab. DompuKab. Dompu))

3.3. KAPET Mbay KAPET Mbay –– Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota: Kab. NgadaKab. Ngada, Pulau Flores), Pulau Flores)yy gg (gg ( gg ))

4.4. KAPET Khatulistiwa KAPET Khatulistiwa –– Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kalimantan Barat (7 Kab/Kota: Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Kab. Bengkayang, Kab. SambasSambas, , Kab. SanggauKab. Sanggau, , Kab. SintangKab. Sintang, , Kab. LandakKab. Landak, , Kab. Kapuas HuluKab. Kapuas Hulu) )

5.5. KAPET Palapas KAPET Palapas –– Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Sulawesi Tengah (4 Kab/Kota: Kota Palu, Kab. DonggalaKab. Donggala, , Kab. Parigi MountongKab. Parigi Mountong, , Kab. SigiKab. Sigi))

6.6. KAPET Bank Sejahtera Sultra KAPET Bank Sejahtera Sultra –– Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara (4 Kab/Kota): Kota Kendari, Kab. Kolaka, Kab. Kab. KonaweKonawe, Kab. Pomalo, Kab. Pomalo

7.7. KAPET Seram KAPET Seram –– Maluku (3 Kab/Kota: Maluku (3 Kab/Kota: Kab. Seram Bag. BaratKab. Seram Bag. Barat, , Kab. Seram Bag. TimurKab. Seram Bag. Timur, , Kab. Maluku Kab. Maluku TengahTengah))

8.8. KAPET Teluk Cenderawasih KAPET Teluk Cenderawasih –– Papua (5 Kab/Kota): Papua (5 Kab/Kota): Kab. Biak NumforKab. Biak Numfor, , Kab. YapenKab. Yapen, , Kab. WaropenKab. Waropen, , Kab SupioriKab Supiori Kab NabireKab Nabire))Kab. SupioriKab. Supiori, , Kab. NabireKab. Nabire))

43

Keterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganKeterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganUsulan KEK LokasiUsulan KEK Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RM

Keterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganKeterkaitan Koridor Ekonomi Indonesia denganUsulan KEK LokasiUsulan KEK Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RMUsulan KEK, Lokasi Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RMUsulan KEK, Lokasi Usulan KEK, Lokasi KAPET dan RMKAPET dan RM

44

RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAHDAERAH

RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM RENCANA KERJA KPDT TAHUN 2012 DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI DAERAHDAERAH

TERTINGGALTERTINGGALTERTINGGALTERTINGGAL

11 Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsiFokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐‐provinsi:provinsi:1.1. Fokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsiFokus lokasi prioritas kegiatan melalui Dekon pada provinsi‐‐provinsi: provinsi: 1.1. Sumatera Utara (untuk inisiasi RM Nias dan fasilitasi RM Lake Toba),Sumatera Utara (untuk inisiasi RM Nias dan fasilitasi RM Lake Toba),

2.2. Sulawesi Selatan (untuk fasilitasi RM AKSESS dan inisiasi RM Teluk Bone), Sulawesi Selatan (untuk fasilitasi RM AKSESS dan inisiasi RM Teluk Bone),

33 Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat)Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat)3.3. Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat), Bengkulu (untuk fasilitasi RM Janghiangbong dan RM Kaukus Setara Kuat),

4.4. Nusa Tenggara Barat (untuk fasilitasi RM Jonjokbatur dan inisiasi RM Sumbawa), Nusa Tenggara Barat (untuk fasilitasi RM Jonjokbatur dan inisiasi RM Sumbawa), serta serta

55 Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BPKalimantan Barat (untuk fasilitasi BP‐‐Kapet Khatulistiwa)Kapet Khatulistiwa)5.5. Kalimantan Barat (untuk fasilitasi BPKalimantan Barat (untuk fasilitasi BP‐‐Kapet Khatulistiwa).Kapet Khatulistiwa).

2.2. Akan dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal Akan dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal

dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011‐‐2025, 2025,

dalam rangka mensinergikan pengembangan Regional Management dengan dalam rangka mensinergikan pengembangan Regional Management dengan

Revitalisasi KAPET dan keterkaitannya dengan koridor ekonomi IndonesiaRevitalisasi KAPET dan keterkaitannya dengan koridor ekonomi Indonesia

45

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PENGEMBANGAN KAWASANPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU

TUJUANTujuan UmumPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Terpadu. p

Tujuan Khusus1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk Pengembangan Kawasany g g g

Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) denganperencanaan pembangunan daerah dan nasional.

2 Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa)dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

3 M i k k i i h d k d l3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.

SASARAN

Sasaran LokasiKawasan perdesaan di Kabupaten Tertinggal.

Kriteria Sasaran LokasiKawasan perdesaan yang terdiri dari desa‐desa yang termasuk p y g y gdalam kelompok desa potensial berkembang. Memiliki sumber daya manusia yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal ataumengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju. Kawasan perdesaan yang terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan6 (enam) desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan.

48

PENDEKATAN DAN PRINSIP DASAR

PENDEKATAN1. Pemberdayaan2 P h2. Penghargaan3. Pengembangan berbasis kawasan

PRINSIP DASARPRINSIP DASAR1. Desentralisasi2 TerpadudanSinergi2. TerpadudanSinergi3. Partisipatif4. Keragamang5. Keseimbangan6. Keberpihakan7. Transparansi dan Akuntabel

49

KOMPONEN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADUPEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU

Bantuan Manajemen & Teknis Melalui Fasilitator a tua a aje e & e s e a u as tatoKabupaten dan Fasilitator Kawasan Perdesaan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan dalam percepatan pembangunan perdesaan.

Fasilitasi KPDT melalui pendanaan diharapkan semakin meningkatkan kontribusi daerah dansemakin meningkatkan kontribusi daerah dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan terpadu

50

Mekanisme Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA)

PENGUATAN KOORDINASI MELALUI

Perdesaan Terpadu (BEDAH DESA)

PROGRAM PERCEPATAN

KOORDINASI MELALUI TIM KOORDINASI DI BERBAGAI JENJANG

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PERDESAAN TERPADU(BEDAH DESA)

INTEGRASI KE DALAM PERENCANAAN

REGULER

FASILITASI KEBIJAKAN MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA

BEDAH DESA

M k t k di i d f ilit i d k R I d k

51

Memperkuat koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Induk, Rencana Aksi dan Rencana Investasi dalam Pembangunan Kawasan

Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)

SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA

Kebijakan jPembangunan

Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal

K/L, PEMDAs

Rencana Aksi

Koordinasi Perencanaan Bedah Desa

Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

KPDT

Rencana Investasi

Rencana Kegiatan Pengembangan

Kawasan PerdesaanDaerah Tertinggal

Dunia Usaha, LSM, Donor

Fungsi koordinasi dan fasilitasiKeterangan :

52

Operasionalisasi Bedah Desa

Kriteria & Indikator

Evaluasi Program/ Kegiatan

KAWASAN PERDESAAN Analisis ‐ Konsultasi

Profil Kawasan

StrategiStrategiPengembangan

Perdesaan

Rencana Induk

Prinsip‐Prinsip Pengembangan

Skema Pembiayaan Rencana IndukBedah Desa

Rencana Aksi Bedah Desa Aspek Keterkaitan Spasial

Anatomi Desa

Sosial‐Ekonomi – Fisik‐Kelembagaan

Skema Pembiayaan- Pemerintah ( K/L )- Daerah (APBD Prov & Kab)- Masyarakat/Dunia Usaha

p p

Rencana Investasi Bedah Desa

53

Ilustrasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa yang memiliki Desa A yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.Pesisir

Desa A

Desa D

Intervensi Bedah Desa mendorong keterkaitan antar d d l

Peternakan PersawahanD C

Desa B

desa dalam satu kawasan atau antarkawasan perdesaan, dengan Perhutanan

Desa C

p , gmenyiapkan kelembagaan dan rencana pengembangan

Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di Kabupaten dan Balai Bedah Desa di Kawasan pengembangan

kawasan Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di Kawasan Perdesaan.

54

SUMBER PENDANAAN

1. APBN DIPA KPDT sebagaistimulan awal pengembanganB d hDBedahDesa

2. Didukung pendanaan sektoralpusat (APBN K/L lainnya) Peran Daerah

Danap ( / y )

3. Didukung pendanaan APBD Provinsi

Peran Daerah

Rp Peran Investasi

4. Didukung dan dilanjutkanpendanaan APBD KabupatenTertinggal Peran Pusat

Peran Publik

KabupatenTertinggal

5. Dikembangkan melaluipendanaan/investasi

k d

WaktuT1 T2

masyarakat dan swasta

55

SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTORSEKTOR-SEKTOR SEKTOR-SEKTOR

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERDESAAN “TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR, “SINERGIS ANTARSEKTOR,

56

DI SUATU KAWASAN” DI SUATU KAWASAN”

Unsur Pokok yang diperlukan dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan TerpaduPengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu

Memperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensifMemperkuat kapasitas perencanaan yang komprehensif (Rencana Induk Kawasan, Rencana Aksi, dan Rencana Investasi)

Mempercepat upaya dalam mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan

Memperkuat Policy‐Linkages [antar K/L, antara Pusat dan Daerah, dan antardaerah]

57

Lingkup Program Bedah Desa dan Prukab

PEMBANGUNAN LOKUS

PROGRAM

PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)

LOKUS

PROGRAM PRIORITAS

KPDT

PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB) FOKUS

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI

58

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU (BEDAH DESA)

BERBASIS PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)

Konsolidasi Instrumen PPDT dalam Pengembangan Bedah Desa dan PrukabPengembangan Bedah Desa dan Prukab

P2IPDT

P2SEDTP2SEDT

P2DTKBEDAH DESA

P2WP

P4DTPRUKAB

P2KPDT59

Konsolidasi Klaster Instrumen PPDT Penanggulangan Ketertinggalan (6 Instrumen‐Bedah Desa‐Prukab)

P2IPDT

BEDAH DESA PRUKABInstrumen PPDT

1. Terfasilitasinya integrasi RencanaInduk Pengembangan Kawasan

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usahaP2IPDT

P2SEDT

Induk Pengembangan KawasanPerdesaan Terpadu (RencanaInduk Bedah Desa) denganperencanaan pembangunan daerah dan nasional.

2. Terfasilitasinya pembentukan

dan ketrampilan usaha kelompok masyarakat;

2. Menguatnya modal usaha;3. Menguatnya kelembagaan usaha;

P2DTK

P2WP

forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa) dalam pembangunan kawasan

d t d

4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produk turunannya;

P4DT

perdesaan terpadu.3. Meningkatnya kapasitas

pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.

berbagai produk turunannya;5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilai tambah dan mutu produk;

P2KPDTperdesaan terpadu.

4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosialdasar, ekonomi dan wilayah.

6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.

60

PRUKABBEDAH DESA:

Sinergi Instrumen Bedah Desa berbasis Prukab

PRUKAB(produk unggulan kabupaten)Memfasilitasi pengembangan satu produk yang menjadi unggulan

•Rencana induk pengembangan ekonomi•Pelembagaan pendukung kegiatan ekonomi•Stimulan pengembangan kawasan

kabupaten

produk

produk

produk

produk

61

Penutup dan Tindak Lanjut1. Konsolidasi instrumen percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu

dilakukan melalui integrasi dan sinergi antara 6 instrumen PPDT yang selama ini telah dilakukan dengan pemberdayaan pemerintah dan

k ( l l i B d h D ) b b i b i imasyarakat (melalui Bedah Desa) yang berbasis pengembangan investasi produk unggulan daerah tertinggal (Prukab), untuk meningkatkan dayasaing daerah tertinggal dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesiaperluasan pembangunan ekonomi pada koridor ekonomi indonesia

2. Pemerintah daerah tertinggal melalui fasilitasi KPDT diharapkan dapat menyusun suatu rencana induk dan rencana aksi Bedah Desa serta rencana investasi yang berbasis Prukab serta mengupayakan kerjasamarencana investasi yang berbasis Prukab, serta mengupayakan kerjasama antardaerah tertinggal di masing2 koridor ekonomi mulai tahun 2012

3. Dengan dasar Rencana Induk, Rencana Aksi dan Rencana Investasi yang disusun KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerahdisusun, KPDT akan memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pelaksanaan instrumen PPDT yang dikonsolidasikan dalam program percepatan pembangunan kawasan percesaan terpadu (Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L(Bedah Desa) yang berbasis Prukab, termasuk koordinasi dengan K/L terkait, dalam rangka meningkatkan dayasaing perekonomian daerah melalui kemitraan dan peranserta swasta dan masyarakat di daerah 62

FASILITASI DAN INTERVENSI KPDT TAHUN 2010‐2012 DALAM PEMBANGUNAN PULAU2 TERLUARPEMBANGUNAN PULAU2 TERLUAR, PERBATASAN DAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN TERTINGGALKABUPATEN TERTINGGAL

LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR TH 2010

NO JENIS BANTUAN

KABUPATEN PULAU TERLUAR

RAWAN BENCANA

PERBATASAN

1 PENYEDIAAN AIR BERSIH(14KAB)

PESISIR SELATAN, OGAN KOMERING ILIR, LOMBOK TIMUR, BIMA, FLORES TIMUR, ENDE, KEP. SANGIHE, KEP.

KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD(2 KAB)

KEP.SANGIHE, LOMBOK TIMUR, BIMA, ENDE,

KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD(2 KAB)( ) , , ,

TALAUD, PARIGI MAUTONG, TOJO UNA-UNA, SIGI, TORAJA UTARA, GORONTALO UTARA, BURU,

( ) , ,PESISIR SELATAN, FLORES TIMUR, KEP. TALAUD(7 KAB)

( )

2 JALAN TAPANULI TENGAH GARUT MALUKU SIKKA GARUT BIMA BELU2 JALAN(21 KAB)

TAPANULI TENGAH, GARUT, BANGKALAN, LEBAK, BIMA, BELU, SIKKA, MANGGARAI, SANGGAU, HULU SUNGAI UTARA, MOROWALI, BUOL, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, BUTON, MUNA, MAMASA, MALUKU TENGGARA

MALUKU TENGGARA BARAT,(1 KAB)

SIKKA,GARUT,BIMA, SORONG, MUNA, BUTON, TAPANULI TENGAH, PANGKAJENE KEPULUAUAN(8 KAB)

BELU, SANGGAU,MALUKU TENGGARA BARAT(3 KAB)

, ,BARAT, SORONG,

( )

3 PENDIDIKAN(10 KAB)

PADANG PARIAMAN, LEBONG, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, SUKABUMI, PAMEKASAN, LEBAK, POSO MUNA HALMAHERA BARAT

SUKABUMI, MUNA, LEBONG, PAMEKASAN(4 KAB)POSO, MUNA, HALMAHERA BARAT. (4 KAB)

LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2010

NO JENIS BANTUAN


RAWAN BENCANA

PERBATASAN

4 ENERGI(83KAB) ACEH BARAT, SIMEULUE, NIAS BARAT, PAK- PAK

BARAT, OGAN KOMERING ILIR, PESISIR SELATAN, PASAMAN BARAT PASAMAN SOLOK

SIMEULUE, PANDEGLANG, NUNUKAN, SANGIHE

PAK- PAK BARAT, KEP-SANGIHE, SAMBAS

NATUNA, KUPANG, ALOR, ROTE ENDAO, NUNUKAN, KEP-SANGIHE, KEP-TALAUD MALUKUPASAMAN BARAT, PASAMAN , SOLOK,

SAROLANGUN, LAMPUNG UTARA, LAMPUNG BARAT, WAYKANAN, PANDEGLANG, LEBAK , GARUT, BONDOWOSO, SAMPANG, BANGKALAN, KAPUAS HULU, BENGKAYANG , SANGGAU, SINTANG, SAMBAS , KUTAI BARAT, NUNUKAN, MALINAU, LOMBOK TENGAH, BIMA, LOMBOK

SANGIHE, TALAUD, SITARO, TOLI-TOLI, KEP-ARU, MALUKU TENGGARA BARAT, ALOR,

SAMBAS, GARUT, LOMBOK TIMUR, BIMA, NGADA, MALUKU TENGAH,

TALAUD, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA. (9 KAB)

UTARA, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA BARAT, SUMBAWA, BELU, ALOR, NGADA, KUPANG, SABU RAIJUA, TIMOR TENGAH SELATAN, PULANG PISANG, SERUYAN, HULU SUNGAI UTARA, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA, KEP. ARU, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU TENGAH KEP SULA HALMAHERA BARAT

KUPANG, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT, RAJA AMPAT, MERAUKE, ASMAT

PASAMAN BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAMPUNG UTARATENGAH, KEP. SULA, HALMAHERA BARAT,

MOROTAI, HALMAHERA TIMUR, GORONTALO, GORONTALO UTARA, BONE BOLANGO, PAHUWATO, KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, KEP. SITARO, MAMUJU, MAMUJU UTARA, MAJENE, LUWU, LUWU TIMUR, TORAJA UTARA, BULUKUMBA, SELAYAR, PANGKAJENE KEP, POSO, DONGGALA, SIGI, TOJO

ASMAT, MALUKU BARAT DAYA.(17 KAB)

UTARA , PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, BUTON, MIMIKA, ACEH G J , OSO, O GG , S G , OJO

UNA-UNA, TOLI-TOLI, MOROWALI, PARIGI MOUTONG, BUTON, MUNA, KOLAKA UTARA, BOMBANA, KONAWE SELATAN, KONAWE UTARA, BUTON UTARA, WAKATOBI, DOGIYAI, TOLIKARA, PUNCAK JAYA, DEIYAI, ASMAT, MIMIKA, MERAUKE, MAPPI, MAYBRAT, KAIMANA, RAJA AMPAT,

A A SO O G

,BARAT, MAMUJU, KEP-TALAUD, SUMBAWA, KEP-PANGKAJENE,

A A A ATAMBRAUW, SORONG. RAJA AMPAT.(24 KAB)

LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011No Jenis bantuan Kabupaten Pulau terluar

(9 k b)Rawan

bPerbatasan

(6 k b)(9 kab) bencana(27 kab)

(6 kab)

1 Penyediaan air bersih(85 kab)

TELUK WONDAMA, NIAS SELATAN, ACEH SINGKIL, ACEH BARAT, PAKPAK BHARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN,

NIAS,ALOR, NIAS SELATAN, PANDEGLANG

PAKPAK BHARAT,SIKKA,SAMBAS,SUKABUMI,GARU

BELU, ALOR, ROTENADAU,SAMBAS,BENGKAYANG, SANGGAU

, ,MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, SELUMA, LEBONG, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, PANDEGLANG, LEBAK, LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR LOMBOK UTARA BELU

, SITARO, HALMAHERA TIMUR, ROTE NDAU, SABU RAIJUA, LOMBOK BARAT

,T, LOMBOK TIMUR, BIMA, ENDE, NGADA, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARATLOMBOK TIMUR, LOMBOK UTARA, BELU,

ALOR, LEMBATA, SIKKA, FLORES TIMUR, ENDE, NGADA, MANGGARAI, MANGGARAI BARAT, MANGGARAI TIMUR, SAMBAS, BENGKAYANG, HULU SUNGAI UTARA, SITARO, BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, DONGGALA, BUOL, PARIGI MOUTONGTOJO UNA-UNA SELAYAR

BARAT BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAHAT, OKU SELATAN, LAMPUNGPARIGI MOUTONGTOJO UNA UNA, SELAYAR,

JENEPONTO, PANGFKAJENE KEPULAUAN, BUTON, MUNA, KONAWE,KONAWE SELATAN, BOALEMO, PAHUWATO, GORONTALO UTARA, MAJENE, POLEWALI MANDAR, HALAMHERA TENGAH, HALMAHERA UTARA, SORONG SELATAN, KAIMANA, SUMBAWA BARAT,

LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG, MUNA, KONAWE, FLORES

YAPEN WAROPEN, BIAK NUMFOR, SUKABUMI, GARUT, TORAJA UTARA, MOROWALI, BIMA, SABURAIJUA, DOMPU, HALMAHERA TIMUR, SANGGAU, HALMAHERA SELATAN, JAYAWIJAYA, LAHAT, PASAMAN BARAT, ROTENADAU, LAHAT, BANGKALAN

TIMUR, BANGGAI, ACEH BARAT, LEBONG, SUMBAWA, YAPEN WAROPENWAROPEN, PAMEKASAN

NO JENIS KABUPATEN PULAU RAWAN PERBATASAN

LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011

NO JENIS BANTUAN


RAWAN BENCANA

PERBATASAN

2 JALAN(38 KAB)

SAMPANG, MALUKU TENGGARA BARAT, BONDOWOSO, LAMPUNG BARAT, WAY KANAN, PESAWARAN, LOMBOK TIMUR, DONGGALA, BENGKAYANG, OGAN KOMERING ILIR,

NIAS,BANGGAI KEPULAUAN, NIAS SELATAN,

GARUT,LOMBOK TIMUR, PESISIR SELATAN,

BELU, BENGKAYANG, SANGGAU, MALUKU TENGGARA BARAT

PANDEGLANG, TAPANULI TENGAH, PAMEKASAN, LEBONG, BELU, HULU SUNGAI UTARA, NIAS SELATAN, SITUBONDO, PADANG PARIAMAN, PESISIR SELATAN, SOLOK, EMPAT LAWANG, SERUYAN, POLEWALI MANDAR, KAIMANA, PIDIE JAYA, SIGI, BANGGAI KEPULAUAN, GARUT, GORONTALO UTARA PANGKAJENE KEPULAUAN

PANDEGLANG, MALUKU TENGGARA BARAT, (5 KAB)

SOLOK, PANDEGLANG, BUTON, TAPANULI TENGAH, LEBONG, PANGKAJENE

(4 KAB)

GORONTALO UTARA, PANGKAJENE KEPULAUAN, SANGGAU, BUOL, MAMASA, BUTON, TORAJA UTARA, BANGKALAN, MOROWALI,

PANGKAJENE KEPULAUAN, PAMEKASAN(10 KAB)

3 PENDIDIKAN(49 KAB)

MALUKU TENGGARA BARAT, PIDIE JAYA, OGAN KOMERING ILIR, LEBAK, SUKABUMI, POLEWALI MANDAR GORONTALO UTARA KONAWE

NIAS,KUPANG, NIAS SELATAN

PAKPAK BHARAT, SAMBAS SUKA

KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU SAMBASMANDAR, GORONTALO UTARA, KONAWE

SELATAN, MOROWALI, TORAJA UTARA, JAYAWIJAYA, BELU, BOMBANA, HALMAHERA TIMUR, MIMIKA, BUTON UTARA, SIGI, BIMA, NUNUKAN, NIAS SELATAN, LAMPUNG BARAT,WAYKANAN,PANDEGLANG, BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG,

SELATAN, PANDEGLANG, NUNUKAN, HALMAHERA,TIMUR, MALUKU TENGGARA

SAMBAS,SUKABUMI, LOMBOK TIMUR, BIMA,ENDE, PASAMAN BARAT, LAMPUNG

BELU, SAMBAS, BENGKAYANG,NUNUKAN, MALUKU TENGGARA BARAT, MOROTAI, (8 KAB)

SITUBONDO, BANGKALAN, SAMPANG, PAMEKASAN, LOMBOK TIMUR, LOMBOK BARAT, SUMBAWA, BIMA, SUMBAWA BARAT, KUPANG, ENDE, MANGGARAI, MOROTAI, HALMAHERA SELATAN, SAMBAS, BENGKAYANG, NUNUKAN, PADANG PARIAMAN, PASAMAN BARAT, PAKPAK BHARAT, LAMPUNG UTARA, PESAWARAN,

TENGGARA BARAT, LOMBOK BARAT(8 KAB)

LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON,

KAYONG UTARA, TIMOR TENGAH UTARA, TIMOR TENGAH SELATAN

MIMIKA, SUMBAWA, PAMEKASAN(15 KAB)

NO JENIS KABUPATEN PULAU RAWAN PERBATASAN

LOKASI BANTUAN INFRASTRUKTUR KPDT TH 2011NO JENIS

BANTUANKABUPATEN PULAU

TERLUARRAWAN

BENCANAPERBATASAN

4 ENERGI(83KAB)

PASAMAN BARAT, TORAJA UTARA, KAPUAS HULU, ENDE, ACEH JAYA, ACEH SELATAN, ACEH BARAT, NIAS, TAPANULI TENGAH, SOLOK, KEP MENTAWAI, NATUNA, OKI, LAHAT, LAMPUNG BARAT,

NIAS SELATAN, KEP. MENTAWAI, NATUNA,PAND

SIKKA, GARUT, BIMA, ENDE, HALMAHERA UTARA,

NATUNA, KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG,

BONDOWOSO, SAMPANG, LOMBOK UTARA, DOMPU, MANGGARAI, BELU, KUPANG, NAGEKEO, TIMOR TENGAH UTARA, ROTE NDAO, SAMBAS, BENGKAYANG, KAYONG UTARA, SERUYAN, NUNUKAN, MALINAU, BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA, MAMASA, BOMBANA, KONAWE SELATAN BUTON TOJO UNA UNA POSO

EGLANG,NUNUKAN, KEP. TALAUD,SITARO,TOL-TOLI, MALUKU BARAT DAYA , ALOR KUPANG

PASAMAN BARAT, SOLOK, LAHAT, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG, SORONG

KAPUAS HULU, MALINAU, NUNUKAN, KEP. TALAUD, MALUKU BARAT DAYA, MOROTAI, RAJA AMPAT, BOVEN DIGOEL.(16KAB)

SELATAN, BUTON, TOJO UNA-UNA, POSO, SELAYAR, TALAUD, SITARO, BOALEMO, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, SERAM BAGIAN BARAT, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA BARAT, RAJA AMPAT, SORONG, TAMBRAW, YALIMO, BOVEN DIGOEL, DEIYAI, NIAS BARAT, SIJUNJUNG, LEBONG, LAMPUNG UTARA,

ALOR,KUPANG, ROTE NDAO, RAJA AMPAT, TAMBRAW.(14 KAB)

SORONG, TIMOR TENGAH UTARA, KONAWE, BUTON, TAPANULI TENGAH, ACEH , , , ,

BANGKA SELATAN, BANGKALAN, BIMA, ALOR, SIKKA, TIMOR TENGAH SELATAN, TOLI-TOLI, KOLAKA UTARA, MUSI RAWAS, LEBAK, PANDEGLANG, KAUR, EMPAT LAWANG, GARUT, SIGI, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, SUMBA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, MALUKU BARAT DAYA MOROTAI NIAS SELATAN BELU

,BARAT, KEP. TALAUD, LEBONG, RAJA AMPAT.(19KAB)

BARAT DAYA, MOROTAI, NIAS SELATAN, BELU, SUMBA TENGAH

RENCANA LOKASI INFRASTRUKUR TAHUN 2012No JENIS

BANTUANKABUPATEN PULAU

TERLUARRAWAN

BENCANAPERBATASA

NBANTUAN TERLUAR(32 KAB)

BENCANA(36 KAB)

N(27 KAB)

1 PENYEDIAAN AIR BERSIH(157 KAB)

SIMEULEU, ACEH SINGKIL, ACEH SELATAN, ACEH TIMUR, ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH JAYA, PIDIE JAYA, (NAD)-NIAS BARAT, NIAS UTARA, NIAS, TAPANULI TENGAH, NIAS SELATAN, PAKPAK BHARAT, (SUMUT)-KEPULAUAN MENTAWAI, PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAH LUNTO, PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN, DARAMAS RAYA, PASAMAN PADANG PARIAMAN, SOLOK SELATAN, DARAMAS RAYA, PASAMAN BARAT(SUMBAR)-OGAN KOMERING ILIR, LAHAT, MUSIRAWAS, BANYUASIN, OKU SELATAN, OGAN ILIR, EMPAT LAWANG(SUMSEL)-KAUR,SELUMA, MUKO-MUKO,LEBONG, KEPAHIANG, BENGKULU TENGAH(BENGKULU)-PESAWARAN, LAMPUNG BARAT, LAMPUNG UTARA, WAY KANAN,(LAMPUNG)-BANGKA SELATAN(BABEL)-NATUNA, ANAMBAS(KEP.RIAU)

SIMEULEU, ACEH BESAR, NIAS, NIAS SELATAN, NIAS UTARA, KEP.

PAKPAK BHARAT,KEEROM,SIKKA, KEP.SANGIHE, SAMBAS

NATUNA, KEP. ANAMBAS, KUPANG, NATUNA, ANAMBAS(KEP.RIAU)

-SUKABUMI, GARUT (JABAR)-BONDOWOSO, SITUBONDO, BANGKALAN, PAMEKASAN, SAMPANG (JATIM)-PANDEGLANG, LEBAK (BANTEN)-LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR, DOMPU, BIMA, SUMBAWA BARAT, LOMBOK UTARA, SUMBAWA(NTB)-SABU RAIJUA, SUMBA TIMUR, KUPANG, TIMOR TENGAY SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ALOR, SIKKA, ENDE, NGADA, MANGGARAI, ROTE NADAO, MANGGARAI BARAT(NTT)

UTARA, KEP. MENTAWAI, NATUNA, KEP. ANAMBAS,ALOR, BANGGAI KEPULAUAN, KEP. ARU,KEP. SULA, PANDEGLANG,NUNUKAN, KEP. SANGIHE,

SAMBAS, SUKABUMI,GARUT, LOMBOK TIMUR,BIMA, ENDE, NGADA, MALUKU TENGAH, HALMAHERA UTARA, PASAMAN BARAT, PESISIR SELATAN, SOLOK, LAHAT OKU SELATAN

ANAMBAS, KUPANG, TIMOR TENGAH UTARA, BELU,ALOR, ROTENADAU, SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU, SINTANG, KAPUAS HULU, KUTAI , ( )

-SAMBAS, BENGKAYANG, SANGGAU, SINTANG, KAPUAS HULU, MELAWI(KALBAR)-SERUYAN, (KALTENG)-BARITO KUALA, HULU SUNGAI UTARA(KALSEL)-KUTAI BARAT, MALINAU, NUNUKAN(KALTIM)-KEPULAUAN SANGIHE, KEP. TALAUD. KEP. SITARO(SULUT)-BANGGAI KEPULAUAN, BANGGAI, MOROWALI, POSO, DONGGALA, TOLI-TOLI, BUOL, PARIGI MOUTONG, TOJO UNA-UNA, SIGI (SULTENG)

, ,KEP. TALAUD, SITARO, TOLI-TOLI, HALAMHERA TIMUR, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, KUPANG, ROTE NDAU, SABU

LAHAT, OKU SELATAN, LAMPUNG UTARA, PANDEGLANG,SORONG, TIMOR TENGAH UTARA, MUNA , KONAWE, BUTON, MIMKA, BANGGAI, TAPANULI TENGAH, ACEH BARAT, MAMUJU KEP TALAUD

,BARAT, MALINAU, NUNUKAN, KEP. SANGIHE, KEP. TALAUD, MALUKU TENGGARA BARAT, MALUKU BARAT DAYA, KEP. ARU, MOROTAI, RAJA , , , , ( )

-SELAYAR, JENEPONTO, PANGKAJENE KEPULAUAN, TORAJA UTARA, (SULSEL)-BUTON, MUNA, KONAWE, BOALEMO, POHUWATO(GORONTALO)-MAJENE, POLEWALI MANDAR, MAMASA, MAMUJU, MAMUJU UTARA(SULBAR)-MALUKU TENGARA BARAT, MALUKU TENGAH, BURU, KEP. ARU, SERAM BAGIAN BARAT, SERAM BAGIAN TIMUR, MALUKU BARAT DAYA, BURU SELATAN (MALUKU)

,RAIJUA, SUMBA TIMUR, LOMBOK BARAT, RAJA AMPAT, TAMBRAU, SUPIORI, SARMI, MERAUKE, ASMAT

MAMUJU, KEP. TALAUD, LEBONG, SUMBAWA, PANGKAJENE KEP.RAJA AMPAT, YAPEN WAROPEN, SARMI, PAMEKASAN

,AMPAT, MERAUKE, BOVEN DIGOEL, PEG. BINTANG, KEEROM, SUPIORI

( )-HALMAHERA BARAT, HALMAHERA TENGAH, KEP. SULA, HALMAHERA SELATAN, HALMAHERA UTARA, HALMAHERA TIMUR, MOROTAI(MALUT)-KAIMANA, TELUK WONDAMA, TELUK BINTUNI, SORONG SELATAN, SORONG, RAJA AMPAT, TAMBRAU, MAYBRAT,(PAPUA BARAT)-MERAUKE, JAYAWIJAYA, NABIRE, KEPULAUAN YAPEN, BIAK NUMFOR, PANIAE, MIMIKA, BOVEN DIGOEL, ASMAT, YAHUKIMO, PEG.BINTANG, SARMI, KEEROM, SUPIORI, MAMBERAMO RAYA, LANNY JAYA, MAMBERAMO TENGAH, PUNCAK, DOGIYAI, INTAN JAYA(PAPUA)

TABEL DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL

JUMLAH PULAUNO Berpenduduk Tidak Berpenduduk

KTI KBI KTI KBI

21 PULAU DI 11 3 PULAU DI 3 27 PULAU 16 PULAU21 PULAU DI 11 KAB

3 PULAU DI 3 KAB

27 PULAUDI 8 KAB

16 PULAUDI KBI

No Koridor Ekonomi Kabupaten Nama Pulau Luas WilayahDEMOGRAFI

Status Terpencil

Berbatasan Dng Negara

DAFTAR PULAU - PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL

No Koridor Ekonomi Kabupaten Nama Pulau Luas Wilayah Berbatasan Dng Negara

STATUSJUMLAH penduduk

Status Terpencil

1 Aceh Barat P. SIMEULUCUT 714 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir2 Aceh Besar P. RUSA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir india

3 Nias Selatan P. SIMUK 13,04 km2 Berpenduduk 1559 Terisolir

4 Nias Utara P. WUNGA 9 km2 Berpenduduk Terisolir5

MentawaiP. SIBARUBARU 2,05 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

6 P. SINYAUNYAU 1,22 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

7P. TOKONG MALANG BIRU

0,2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia

8 P. DAMAR 0,1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir MalaysiaSUMATERA Anambas

8 P. DAMAR 0,1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia9 P. MANGKAI 3 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia10 P. TOKONG NANAS 0,25 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia11 P. TOKONG BELAYAR 0,2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia12 P. TOKONGBORO 0.08 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia13 P. SEMIUN I km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia

Natuna14 P. SEBETUL 0.2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Vietnam15 P. SEKATUNG 1.65 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Vietnam16 P. SENUA 0,32 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia17 P. SUBI KECIL 7 km2 Berpenduduk 100 Terisolir Malaysia18 P. KEPALA 0,02 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia19 JAWA Pandeglang P. DELI 950 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia19 JAWA Pandeglang P. DELI 950 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia20

KALIMANTAN NunukanP. SEBATIK 414,16 km2 Berpenduduk 13776 Tdk Terisolir Malaysia

21 P. GOSONG MAKASAR 0.02 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia

22

SULAWESI Sangihe

P. KAWALUSU (KAWALUSO)

0.9 km2 Berpenduduk 650 Terisolir Philipina

23 P. KAWIO 0,9 km2 Berpenduduk 392 Terisolir Philipina24 P MARORE 3 12 km2 Berpenduduk 652 Tdk Terisolir Philipina24 P. MARORE 3,12 km2 Berpenduduk 652 Tdk Terisolir Philipina25 P. BATU BAWAIKANG 0,45 km2 Tidak Berpenduduk Terisolir Philipina

Pulau kecil dan terluar di wilayah KTI yang berpenduduk (21 PULAU DI 11 KAB)Pulau kecil dan terluar di wilayah KBI yang berpenduduk (3 PULAU DI 3 KAB)

26

Talaud

P. MIANGAS 3.15 km2 Berpenduduk 792 Tdk Terisolir Philipina

27 P. MARAMPIT 12 km2 Berpenduduk 1273 Tdk Terisolir Philipina

28 P. INTATA 25 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Philipina

SULAWESI

29 P. KAKARUTAN 7.62 km2 Berpenduduk 784 Tdk Terisolir Philipina

30 Sitaro P. MAKALEHI 420 Ha Berpenduduk 1425 Tdk Terisolir Philipina

31

Toli‐toli

P. LINGIAN /

LINGAYAN122.55 ha Berpenduduk 262 Terisolir Malaysia

32 P. SALANDO 0.3 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysiap y

33 P. DOLANGAN 1.2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Malaysia

34Halmahera

TimurP. JIEW 0,7 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau

35 P. ARARKULA 1 ha Tdk Berpenduduk Terisolir

36 P KARAWEIRA 0 77 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

Kep. Aru

36 P. KARAWEIRA 0.77 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

37 P. PANAMBULAI 1.30 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

38 P. ENU 16,74 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

39 P. KULTUBAI UTARA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

40 P. KULTUBAI SELATAN 0,6271 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir

41 P KARANG 3 827 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

MALUKU ‐ PAPUA

41 P. KARANG 3,827 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

42 P. BATU GOYANG 0,65 Ha Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

43

Maluku

Tenggara Barat

P. LARAT 6.75 ha Berpenduduk 19765 Tdk Terisolir Australia

44 P. ASUTUBUN 3.363 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste

45 P. SELARU 1.062,3 ha Berpenduduk 11388 Terisolir Australia

46 P BATARKUSU 0 03 h Tdk B d d k T i li Ti L t46 P. BATARKUSU 0,03 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste

47

Maluku Barat

Daya

P. MASELA 46.37 km2 Berpenduduk 2879 Tdk Terisolir Timor Leste

48 P. MEATIMIARANG 1.33 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste

49 P. LETI 90.53 km2 Berpenduduk 10548 Tdk Terisolir

50 P. KISAR 81,83 km2 Berpenduduk 7286 Tdk Terisolir

51 P. WETAR 2.662 ha Berpenduduk 7937 Tdk Terisolir

52 P. LIRAN 17,54 km2 Berpenduduk 660 Tdk Terisolir


53 Alor P. ALOR 2.119,7 km2 Berpenduduk 7203 Tdk Terisolir

NUSA TENGGARA

54 Kupang P. BATEK 16,67 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Timor Leste

55 Rote Ndao P. NDANA 2 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

56 Sabu Raijua P. DANA 13 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

57 Sumba Timur P. MANGUDU 1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

58 Lombok BaratP. SOPHIALOUISA /

GILI SEPATANG300 M2 Tdk Berpenduduk Terisolir Australia

59 P BUDD 0 6 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Palau59Raja Ampat

P. BUDD 0.6 ha Tdk Berpenduduk Terisolir Palau

60 P. FANI 9 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau

61 Tambraw P. MIOSSU 0.84 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau

62 P FANILDO 0 1 k 2 Tdk B d d k T i li P l

MALUKU ‐ PAPUA

62

Supiori

P. FANILDO 0.1 km2 Tdk Berpenduduk Terisolir Palau

63 P. BRAS 309 Ha Berpenduduk 200 Terisolir Palau

64P. BEPONDI

(BESONDI)2,5 km2 Berpenduduk Terisolir Palau

65 Sarmi P. LIKI (LIKIFENDO) 6 km2 Berpenduduk 263 Tdk Terisolir Papua Newguinea

66 Merauke P. KOLEPON 14.357 km2 Berpenduduk 16487 Terisolir

67 Asmat P. LAAG 1 ha Tdk Berpenduduk Terisolir


TERIMA KASIH

Untuk Informasi Lebih Lanjut dapat berkomunikasi dengan:Untuk Informasi Lebih Lanjut, dapat berkomunikasi dengan:

Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus,

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Dr. Suprayoga Hadi ([email protected] dan [email protected])

74

KPDT D5 on Diskusi Regional KTI 2011 @ Mataram 181011

Documents

Transcript of KPDT D5 on Diskusi Regional KTI 2011 @ Mataram 181011