KPHP UNIT XV PAKPAK BHARAT TAHUN 2017kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/1592927837rphjp...G....

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHP UNIT XV PAKPAK BHARAT

PADA UPT. WILAYAH XIV SIDIKALANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERIODE 2017 - 2026


TAHUN 2017

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHPUnit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara 2017–2026

i


ii

PETA SITUASI



iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara geografis terletak antara

2º15’00” LU - 2º47’00” Lintang Utara dan 98º04’00” BT - 98º31’00” Bujur Timur.

Adapun secara administrasi pemerintahan, KPHP Unit XV Pakpak Bharat terletak di

Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Provinsi Sumatera Utara pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan No. SK. 102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang penetapan

wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV Luasan tersebut masih

mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Pada tanggal 24 Juni

2014, Menteri Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor : SK.579/Menhut-II/2014

mengenai Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan SK tersebut, maka luas

KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang semula

± 112.166 Ha, menyesuaikan dengan SK baru Nomor SK.579/MENHUT-II/2014

tentang kawasan hutan di Sumatera Utara menjadi seluas kurang lebih 90.757,41Ha

dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas ± 41.317,13 Ha (45,52)% Hutan Produksi

Terbatas (HPT) seluas ± 49.389,51 Ha (54,42%), Hutan Produksi (HP) seluas 50,77

Ha (0,06%).

Berdasarkan status fungsi kawasan, potensi sumberdaya alam, kondisi biofisik,

keadaan masyarakat dan keberadaan izin pemanfaatan kawasan hutan yang ada

diwilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat, maka pembagian blok pengelolaan akan

dibagi menjadi 6 blok yaitu blok inti seluas 4.936,48 Ha, blok pemanfaatan seluas

36.380,65 Ha, blok perlindungan seluas 5.244,12 Ha, blok pemanfaatan jasa

lingkungan dan HHBK seluas 3.284,29 Ha dan blok pemanfaatan hasil hutan kayu

hutan alam (HHK-HA) seluas 26.210,04 Ha dan blok pemberdayaan seluas

14.701,81 Ha.

Jenis penutupan lahan yang paling dominan adalah hutan sekunder seluas

± 57.885,34 Ha (63,78 %), hutan primer seluas ± 18.100,99 Ha (19,94 %),

pertanian lahan kering seluas ± 8.356,20 Ha (9,21 %), belukar seluas ± 4.054,05

(4,47%), tanah terbuka seluas ± 1.329,39 (1,46 %), pertanian lahan kering campur

semak seluas ± 554,68 (0,61 %) dan hutan tanaman seluas ± 476,74 (0,53 %).


iv

Pembentukan KPHP Unit XV Pakpak Bharat merupakan amanat UU No. 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 6 Tahun

2007 yang diubah dengan PP No. 3 Tahun 2003 serta turunannya. Bentuk organisasi

diamanatkan dalam PermenDagri No 61 tahun 2010. Visi KPHP Unit XV Pakpak

Bharat adalah “Terwujudnya Pengelolaan Hutan KPHP Unit XV Pakpak

Bharat yang Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Untuk mencapai visinya KPHP Unit XV Pakpak Bharat memiliki misi sebagai berikut:

1. Memantapkan dan mendorong efektifitas kelembagaan KPH.

2. Memantapkan status kawasan hutan, batas wilayah, batas blok dan batas petak

serta kualitas data dan informasi.

3. Melaksanakan kegiatan menata sumber daya hutan yang mencakup

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti, gambir, kemenyan, nilam,

budidaya lebah madu dan rotan.

4. Melaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan dan perlindungan

konservasi alam, serta pengembangan ekowisata alam yang berwawasan

lingkungan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.

5. Memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga

kelompok tani hutan.

6. Meningkatkan sumbangan sektor kehutanan untuk PAD dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

7. Menjaga dan meningkatkan pelestarian keanekaragaman flora dan fauna beserta

ekosistemnya

Agar pengelolaan KPH dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan

dan sasaran secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya rencana

pengelolaan. Maksud dari penyusunan rencana pengelolaan adalah sebagai acuan

dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, sedangkan tujuannya adalah menjamin

terselenggaranya pengelolaan hutan yang memberikan manfaat secara sosial,

ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan dan seluruh

potensinya secara komprehensif.

Rencana kegiatan yang disusun meliputi inventarisasi hutan berkala,

pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan


v

pemantauan terhadap wilayah berizin, rehabilitasi dan reklamasi, perlindungan dan

konservasi alam, koordinasi dan sinkronisasi, rencana penyediaan dan kapasitas

SDM, pendanaan, sarana dan prasarana, rasionalisasi wilayah kelola, review rencana

pengelolaan serta pengembangan investasi. Untuk menjamin tercapainya target yang

diinginkan, maka dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Selain itu

dilakukan juga pemantauan evaluasi dan pelaporan yang akan menjadi instrument

penting untuk mengkoordinasikan, menyempurnakan dan menyesuaikan kembali

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.


vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan

nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dokumen RPHJP KPHP Unit XV Pakpak

Bharat tahun 2017-2026 ini dapat diselesaikan. RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat

ini merupakan dokumen yang berisi rencana-rencana pengelolaan hutan yang

didasarkan pada kajian ilmiah dan didukung oleh data hasil survey dan inventarisasi

lapangan. Dokumen RPHJP ini disusun secara sistematis sehingga mudah dijadikan

acuan bagi pengelolaan wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat selama 10 (sepuluh)

tahun kedepannya.

Buku RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara ini

disusun dengan semangat untuk mengelola sumberdaya hutan dengan menjalankan

prinsip pengelolaan hutan lestari sehingga hutan dapat dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai fungsinya. Penyusunan buku RPHJP ini

berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P.64/Menlhk-Setjen/2015 dan

Perdirjen Planologi Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Balai Pemantapan Kawasan

Hutan Wilayah I yang telah memfasilitasi penyusunan buku RPHJP ini dan pakar dari

Universitas Sumatera Utara (Dr. Bejo Slamet, S.Hut, M.Si) yang telah membantu

dalam penyusunan buku ini, serta semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi

dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPHJP KPHP Unit XV. Semoga RPHJP ini

dapat dijadikan sebagai landasan dan acuan untuk mempercepat pembangunan

kehutanan tingkat tapak di wilayah KPHP Unit XV. Kami menyadari bahwa dokumen

ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan saran dan kritik yang

bersifat membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Sidikalang, Nopember 2017

Kepala UPT. KPH Wil. XIV Sidikalang,

KAROLYN S. SIMANJUNTAK, SH, MAP NIP. 19650406 198503 2 006


vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

PETA SITUASI ii

RINGKASAN ESEKUTIF iii

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Pengelolaan 4

C. Sasaran 4

D. Ruang Lingkup 5

E. Batasan Pengertian 6

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN 13

A. Risalah Wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat 13

B. Potensi Wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat 25

C. Data dan Informasi Sosial Budaya 30

D. Data Informasi Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan

Hutan 38

E. Wilayah Tertentu 39

F. Posisi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam Perspektif Tata Ruang

Wilayah dan Pembangunan Daerah 39

G. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan 40

BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN 44

A. Visi 44

B. Misi 45

C. Capaian Utama 45

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI 51

A. Analisis Data dan Informasi 51

B. Proyeksi Kondisi wilayah 59

BAB V. RENCANA KEGIATAN 65

A. Inventarisasi Wilayah serta Penataannya 65

B. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu 70

C. Pemberdayaan Masyarakat 89

D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP Unit XV


viii

Kabupaten Pakpak Bharat yang telah ada Ijin Penggunaan Kawasan

Hutan 92

E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di luar Izin 97

F. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pelaksanaan Rehabilitasi

dan Reklamasi pada areal yang sudah ada izin pemanfaatan dan

penggunaan kawasan hutannya 99

G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 101

H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemegang izin 103

I. Koordinasi dan Sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait 104

J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM 105

K. Penyediaan Pendanaan 108

L. Pengembangan basis data 109

M. Rasionalisasi Wilayah Kelola 111

N. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) 112

O. Pengembangan investasi 114

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 117

A. Pembinaan 117

B. Pengawasan 120

C. Pengendalian 123

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 128

A. Pemantauan 128

B. Evaluasi 131

C. Pelaporan 132

BAB VIII. PENUTUP 134

LAMPIRAN


ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat ...... 14

Tabel 2.2. Daftar Rincian Fungsi Hutan dan Luas Pada KPH Unit XV di

Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan

SK.102/Menhut-II/2010 dan mengacu pada SK Menteri

Kehutanan No. 44 Tahun 2005 ...............................................

......

15

Tabel 2.3. Kecamatan, Desa yang berada di KPHP unit XV Pakpak

Bharat..................................................................................

......

15

Tabel 2.4. Pembagian blok pada KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat ...... 18

Tabel 2.5. Jarak Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat ke Ibukota Kecamatan ...... 20

Tabel 2.6. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di

Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara....................

......

21

Tabel 2.7. Rincian Klasifikasi Tanah dan Luasan pada Wilayah KPH Unit XV

Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara....................................

......

22

Tabel 2.8. Daftar Rincian Formasi Geologi dan Luasan pada Wilayah KPH

Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara........................

......

23

Tabel 2.9. Rincian Luas masing-masing kelas Kelerengan pada KPH Unit XV

Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara...................................

......

23

Tabel 2.10. Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah KPHP Unit XV Pakpak

Bharat .................................................................................

......

24

Tabel 2.11. DAS pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat ....................... ...... 24

Tabel 2.12. Tipe Tutupan Lahan dan Luasan pada Wilayah KPH Unit XV

Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara ...................................

......

26

Tabel 2.13. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP ..................... ...... 29

Tabel 2.14. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 ....................................

......

31

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Wilayah KPHP Unit XV

Pakpak Bharat Tahun 2015 ....................................................

......

31

Tabel 2.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pakpak

Bharat Tahun 2010-2015 .......................................................

......

33

Tabel 2.17 Komoditas utama per desa sekitar kawasan hutan .................... ...... 37

Tabel 2.18 Data Informasi Izin-Izin Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHP

Unit XV Pakpak Bharat ..........................................................

......

38

Tabel 2.19 Data Perizinan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP

Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat ..........................................

......

38

Tabel 2.20 Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu di KPHP Unit XV Pakpak

Bharat .................................................................................

......

39

Tabel 3.1 Korelasi antara Visi, Misi, Kegiatan Strategis dan Capaian Utama ...... 46

Tabel 4.1 Analisis SWOT ...................................................................... ...... 56


x

Tabel 4.2 Proyeksi tutupan lahan dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak

Bharat selama 2017-2026 ......................................................

......

58

Tabel 4.3 Proyeksi perkembangan kelembagaan dan organisasi KPHP Unit

XV Pakpak Bharat selama 2017-2026 ......................................

......

60

Tabel 4.4 Proyeksi peneriman daerah dari kegiatan-kegiatan oleh KPHP

Unit XV Bharat selama 2017-2026 ..........................................

......

61

Tabel 5.1. Pelengkapaan Data, Informasi dan Peta .................................. ...... 64

Tabel 5.2. Pemantapan Tata Hutan ........................................................ ...... 65

Tabel 5.3. Pemantapan Kelembagaan ..................................................... ...... 66

Tabel 5.4. Pelayanan Regulasi ............................................................... ...... 66

Tabel 5.5. Pemenuhan Kapasitas Dasar Sumberdaya Manusia ................... ...... 67

Tabel 5.6. Perencanaan Pendanaan untuk Penyiapan PraKondisi ............... ...... 67

Tabel 5.7. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataannya ............ ...... 68

Tabel 5.8. Pembagian blok pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat ................... ...... 71

Tabel 5.9. Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu di KPHP Unit XV

PakpakBharat .......................................................................

......

71

Tabel 5.10. Arahan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di Wilayah

KPHP Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2017 - 2026......................

......

72

Tabel 5.11. Penyiapan Sarana dan Prasarana Operasional KPHP Unit XV

Pakpak Bharat ......................................................................

......

73

Tabel 5.12. Rekapitulasi rencana kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan

Usaha KPHP Unit XV Pakpak Bharat ........................................

......

80

Tabel 5.13. Pemberdayaan Masyarakat .................................................... ...... 90

Tabel 5.14. Data Perizinan Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHP Unit XV

Pakpak Bharat ......................................................................

......

92

Tabel 5.15. Data Perizinan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP

Unit XV Pakpak Bharat ..........................................................

......

92

Tabel 5.16. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal Ijin

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ........................

......

94

Tabel 5.17. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin ................. ...... 97

Tabel 5.18. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Ijin Pemanfaatan dan

Penggunaan Kawasan Hutan ..................................................

......

99

Tabel 5.19. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat ..........................................

......

101

Tabel 5.20. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang

Ijin .....................................................................................

......

103

Tabel 5.21. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait ...... 104

Tabel 5.22. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ............................ ...... 105

Tabel 5.23. Prediksi jumlah dan kualifikasi kebutuhan SDM KPHP Unit XV

Pakpak Bharat dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang

......

106

Tabel 5.24. Data Pegawai di UPT. KPH Wilayah XIV Sidikalang Tahun 2017 ...... 107


xi

Tabel 5.25. Pengembangan Basis Data .................................................... ...... 110

Tabel 5.26. Rasionalisasi Wilayah Kelola ................................................... ...... 111

Tabel 5.27. Review Rencana Pengelolaan ................................................. ...... 112

Tabel 5.28. Pengembangan Investasi ....................................................... ...... 113

Tabel 5.29. Rencana Pengelolaan Lanskep Keanekaragaman Hayati ............ ...... 114

Tabel 5.30. Rencana Strategi Pengelolaan DAS ......................................... ...... 115

Tabel 6.1. Uraian Pembinaan Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat ..... ...... 117

Tabel 6.2. Strategi pengawasan penyiapan dan operasionalisasi KPHP Unit

XV Pakpak Bharat..................................................................

......

120

Tabel 6.3. Strategi Pengendalian Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat ...... 124

Tabel 7.1. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana pemantauan

kegiatan yang dilaksanakan KPH Unit XV ................................

......

127

Tabel 7.2. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana kegiatan yang

dilaksanakan instansi/ lembaga lain .........................................

......

129

Tabel 7.3. Uraian kegiatan evaluasi dan tim pelaksana evaluasi kegiatan

yang dilaksanakan KPH Unit XV .............................................

......

131


xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Rencana struktur organisasi KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat .... 25


xiii

DAFTAR LAMPIRAN

(1). Peta Administrasi Pemerintahan Pada KPHP UNIT XV

(2). Peta Kawasan Hutan Wilayah KPHP UNIT XV

(3). Peta Kelerengan Pada KPHP UNIT XV

(4). Peta Pembagian DAS dan Sumber Mata Air Pada KPHP UNIT XV

(5). Peta Jenis Tanah Pada KPHP UNIT XV

(6). Peta Geologi Pada KPHP UNIT XV

(7). Peta Lahan Kritis Pada KPHP UNIT XV

(8). Peta Rencana Pembagian Blok Dan Petak Pada KPHP UNIT XV

(9). Peta Penutupan Lahan Pada KPHP UNIT XV

(10). Peta Rencana Pengembangan Kawasan Wilayah Tertentu pada KPHP UNIT XV

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka PanjangKPHP Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara 2017–2026

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa hutan merupakan sumberdaya alam yang menyangkut hajat orang banyak sehingga harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengusahaan hutan telah banyak memberikan sumbangan bagi pendapatan Negara. Namun demikian hutan juga telah mengalami kerusakan yang cukup besar sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak tepat. Hal ini telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan yang menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran pada lingkup nasional maupun internasional.

Ketiadaan organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan dan deforestasi. Organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan untuk dapat mengelola hutan secara efektif dan lestari, yang akan memahami betul permasalahan di lapangan.Kawasan hutan yang tanpa pengelola di tingkat tapak menjadi wilayah terbuka (open access) yang diperebutkan oleh banyak pihak. Ketiadaan pengelolan di tingkat tapak memnyebabkan terjadinya penebangan liar dan konversi hutan ilegal.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan hutan sepenuhnya pada pemerintah pusat terkecuali pada perencanaan dan pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) oleh pemerintah provinsi tapi tidak untuk kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Masalah pemanfaatan diatur oleh pemerintah pusat kecuali untuk pemanfaatan hutan dikawasan produksi dan hutan lindung itupun hanya untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan oleh pemerintah provinsi. Undang-undang ini mengarahkan pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah.


2

Kegiatan pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Setiap ekosistem hutan mempunyai karakteristik yang unik sehingga pengelolaan hutan juga tidak dapat disamaratakan, terlebih lagi disamakan dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Keragaman peluang pemanfaatan hutan sangat dimungkinkan karena hutan mempunyai sifat yang khas dengan komponen penyusun yang beragam.

Pembangunan di bidang kehutanan bertujuan menyelenggarakan pengelolaan sumber daya hutan untuk kepentingan masyarakat kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan secara bijaksana dengan memperhatikan fungsi hutan, tanah dan air sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistem serta pemanfaatan yang berkelanjutan. Hal ini dituntut tingkat produktifitas dan kualitas yang dihasilkan yang baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil hutan. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan perlu dibagi-bagi ke dalam unit-unit KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan adanya KPH diharapkan ada pihak yang secara langsung bertanggungjawab terhadap pengurusan kawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan dapat lebih efektif dan efisien di waktu mendatang.

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, perlu dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu areal KPH. Hasil kegiatan invetariasi hutan tersebut dapat digunakan untuk


3

mendukung perumusan kebijakan/perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pada unit KPH.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2016 melalui DIPA BPKH Wilayah I Medan, telah dialokasikan anggaran untuk melakukan inventarisasi biogiofisik pada KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan wilayahnya sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. SK.102/Menhut-II/2010 tgl. 5 Maret 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) salah satu diantaranya KPHP Unit XV Pakpak Bharat dengan luas 112.166 ha.

Sebagai sebuah institusi pengelola di tingkat tapak sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 pasal 9 mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH, maka KPHP Unit XV Pakpak Bharat harus menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan terdiri dari rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan jangka pendek tersebut memuat tujuan, strategi, kegiatan serta target yang akan dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Dalam penyusunan RPHJP KPH mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik sosial-ekonomi setempat. Oleh karena itu, melalui kegiatan penyusunan RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat diharapkan informasi yang dimiliki oleh KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat seperti kondisi kawasan baik biofisik, sosial, ekonomi, kelembagaan dilengkapi dengan isu dan permasalahan serta tantangan yang dihadapinya, dapat tersusun sebagai sebuah baseline data yang menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengelolaan. Sehingga kedepan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan rencana dan target dari dibentuknya KPHP Unit XV Pakpak Bharat. RPHJP ini sebagai landasan dan acuan pembangunan kehutanan tingkat tapak di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Operasionalisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dilaksanakan setelah terbit SK. Menhut Nomor: SK.332/Menhut-II/2010, melalui berbagai kegiatan diantaranya :


4

a. Kegiatan prakondisi pengelolaan hutan : (1) Pengadaan sarana dan prasarana, (2) Tata Hutan, (3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah I Medan.

b. Konvergensi kegiatan teknis dari UPT Kemenhut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

c. Berkaitan dengan Permenhut P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP, maka periode RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah Tahun 2017 – 2026.

B. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan, yaitu :

1.Terbangunnya kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait dalam bentuk MoU.

2.Terbangunnya sistem database KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3.Tertatanya blok dan petak di KPHP Unit XV Pakpak Bharat.4.Termanfaatnya Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Gambir,

Kemenyan, Nilam, rotan, bambu, lebah madu, wisata alam dan jasling sumberdaya air).

C. Sasaran

1. Terbangunnya kelembagaan professional, efektif, efisien dan berkualitas (SOP KPH dan SDM KPH).

2. Pemantapan kawasan hutan.3. Core Business KPH (dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah).4. Pengurangan lahan kritis.5. Pemberdayaan masyarakat.6. Data dan informasi KPH.7. Tersusunnya perencanaan hutan jangka panjang (2017 – 2026) dan jangka

pendek.


5

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan RPH-KPHP Unit XV Pakpak Bharat, meliputi:

1. Dokumen RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat merupakan rencana pengelolaan hutan berjangka waktu 10 tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2026.

2. Sistematika atau struktur dokumen RPHJP adalah sebagai berikut :a. Pendahuluan, berisi : latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar

hukum, ruang lingkup, dan pengertian.b. Deskripsi Kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat , yang terdiri dari : a).

Risalah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah, dan pembagian blok), b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi kayu dan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata alam), c). Data dan informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat, d). Data dan informasi izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e). Kondisi posisi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, dan 6). Isu strategis, kendala dan permasalahan.

c. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, berisi ; proyeksi KPHP Unit XV Pakpak Bharat di masa depan serta target capaian-capaian utama yang diharapkan.

d. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a). Analisis data dan informasi yang tersedia saat ini (baik data primer maupun data sekunder), b). Proyeksi kondisi wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat di masa yang akan datang.

e. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a). Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan, b). Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, c). Pemberdayaan masyarakat, d). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, e). Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, f). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, g). Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h). Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, i).


6

koordinasi dan sinergi dengan instansi dan para pemangku kepentinganterkait, j). penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, k). Penyediaan pendanaan, l). pengembangan database, m). Rasionalisasi wilayah kelola, n). Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), dan o). Pengembangan investasi

f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliang. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporanh. Penutupi. Lampiran, meliputi : a). Peta wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat, b). Peta

penutupan lahan, c). Peta DAS, d). Peta sebaran potensi wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat dan aksesibilitas, e). Peta penataan hutan (zonasi, blok, petak), f). Peta penggunaan lahan, g). Peta keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dan h). Peta tanah, iklim, serta geologi.

E. Batasan Pengertian

1. Blok adalah Bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam fungsi perlindungan hidro-orologi, yang menjadikannya sebagai kesatuan pengelolaan perlindungan hidro-orologi lestari.

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.


7

5. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

6. Degradasi Hutan adalah penurunan nilai suatu hutan akibat penuruanan kualitas hutan, sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan tersebut.

7. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

8. Hasil Hutan adalah aneka produk berupa barang dan atau jasa yang diperoleh atau berasal dari sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan dan atau diperdagangkan.

9. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani dan turunannya yang berasal dari hutan kecuali kayu.

10. Hasil Hutan Ikutan adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan.

11. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan.

12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

16. Hutan Produksi Terbatas selanjutnya disingkat (HPT) adalah kawasan hutan dengan faktor - faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara


8

125 - 174, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

17. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa,

18. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

19. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah hutan, pengukuran dan pemetaan.

20. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

21. IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

22. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

23. Kehutanan adalah sistem pengurusan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

24. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

25. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

26. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.


9

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang bersifat personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan tekonologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

29. Lahan Kritis adalah lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25% dan ada gejala erosi permukaan dan parit.

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

31. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

32. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

33. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan dan capaian kinerja sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan.

34. Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan adalah perorangan atau Koperasi atau BUMS yang diberi ijin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan ijin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

35. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

36. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.37. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit

pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai


10

dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

38. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.

39. Pengawasan adalah pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh secara tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan membandingkan antara yang dilaksanakan dengan yang seharusnya dilaksanakan.

40. Pengelolaan Hutan adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

42. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

43. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

44. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.


11

45. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

46. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

47. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama.

48. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) merupakan semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

49. Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

50. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

51. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan


12

hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

52. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH.

53. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak/blok.

54. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort KPH dan bertanggung - jawab kepada Kepala KPH.

55. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

56. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

57. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.


13

BAB IIDESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat1. Letak

Secara geografis KPH Unit XV terletak di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis berada pada 2º15’00” sampai dengan 2º47’00” Lintang Utara dan 98º04’00” sampai dengan 98º31’00” Bujur Timur, dengan ketinggian 250 – 1500 meter diatas permukaan laut. Adapun secara administrasi pemerintahan, wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat terletak di wilayah Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Salak, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, dan Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Pakapak Bharat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang penduduk aslinya suku Batak Pakpak. Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Dairi dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Dengan undang-undang tersebut maka Kabupaten Pakpak Bharat resmi menjadi satu Kabupaten Otonom di Provinsi Sumatera Utara. Ibukotanya berkedudukan di Salak dengan Luas daerah Lebih kurang 1.218,30 Km2 terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut dan Kecamatan Pangindar.


14

Tabel 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat

No Kecamatan Desa Dusun Luas (Km2)

(%)

1.2.3.4.5.6.7.8.

KerajaanPangindarPargetteng- Getteng SengkutSalakSiempat RubeSitellu Tali Urang JeheSitellu Tali Urang JuluTinada

1045661056

3712223022481922

147,6175,4566,64

245,5782,36

473,62574,0374,03

12,126,195,47

20,166,76

38,8747,116,08

Jumlah 52 212 1.218,30 100,00Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka Tahun 2015

2. Luas Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat beserta Fungsi Hutan

Kesatuan Pemangkuan Hutan Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara pembentukannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV Luasnya kurang lebih 112.166 ha dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 41.641 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 70.525 Ha Luasan tersebut masih mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Pada tanggal 24 Juni 2014, Menteri Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 mengenai Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan SK tersebut, maka luas KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang semula ± 112.166 ha, menyesuaikan dengan SK baru Nomor SK.579/MENHUT-II/2014 tentang kawasan hutan di Sumatera Utara menjadi seluas kurang lebih 90.757,41Ha dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas ± 41.317,13 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 49.389,51 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 50,77Ha.


15

Tabel 2.2. Daftar Rincian Fungsi Hutan dan Luas pada KPH Unit XV Pakapak Bharat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 579/MENHUT-II/2014 tahun 2014

No. Fungsi Hutan Luas (ha) Persen (%)

1 Hutan Lindung 41.317,13 45,52

2 HP 50,77 0,06

3 Hutan Produksi Terbatas 49.389,51 54,42

Jumlah 90.757,41 100,00

Sumber : BPKH Wilayah 1 Medan

3. Batas-batas WilayahWilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat dengan luas + 90.757,41 Ha yang

tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) desa di Kabupaten Pakpak Bharat memiliki batas-batas geografis, sebagai berikut :Sebelah Utara : KPHL Unit VIII Dairi UPT. KPH Wilayah XIV SidikalangSebelah Selatan : Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Humbang HasundutanSebelah Barat : Kab. Aceh Singkil dan Kota SumbulussalamSebelah Timur : Kecamatan Siempat Rube (UPT. KPH Wilayah XIII Humbang

Hasundutan)Adapun kecamatan dan desa yang berada di wilayah KPHP unit XV Pakpak

Bharat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kecamatan, Desa yang berada di KPHP unit XV Pakpak Bharat

No. Kecamatan Desa

1. Kerajaan Sukarame, Kuta Saga, Perduhapen, Surung Mersada, Majanggut I dan Majanggut II

2. Tinada Mahala, Tinada

3. Sitellu Tali Urang Jehe Simberuna, Maholida, Tanjung Meriah, Perolihen, Mbinalum, Malum, Tanjung Mulia, Kaban Tengah, Perjaga dan Bandar Baru.


16

4. Pergetteng Getteng Sengkut Kecupak I, Kecupak II, Aornakan I, Aornakan II dan Simervara.

5. Salak Kuta Tinggi dan Sibongkaras

6. Sitellu Tali Urang Julu Ulumerah dan Pardomuan

7. Pagindar Napatalun Perlambuken, Pagindar, Sibagindar dan Lae Mbentar.

4. Pembagian Blok Pada KPHP Unit XV Pakpak BharatPengertian blok di kehutanan digunakan untuk berbagai pengertian dan

tujuan yang berbeda. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan kayu, blok digunakan untuk satuan luas tebangan rencana karya lima tahun dan rencana karya tahunan. Pengertian ini berbeda dengan konsepsi blok dalam rangka tata hutan dalam KPH. Dalam tata hutan pada KPH, blok diartikan bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan demikian pembentukan blok didasarkan faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain penutupan lahan, potensi sumber daya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat, dsb. Terminologi blok ini digunakan pada hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi selain taman nasional. Untuk taman nasional, terminologi yang digunakan adalah zona.

Berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan di wilayah KPH, maka wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat dikelompokkan dalam 2 blok pengelolaan yaitu : 1. Blok pada wilayah KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HL, yaitu :

a. Blok inti, merupakan blok yang difungsingkan sebagai perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan. Kriteria Blok inti antara lain: Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu


17

Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

b. Blok pemanfaatan, merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi HL. Kriteria Blok ini antara lain : Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu. Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu. Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan Mempunyai aksesbilitas yang tinggi Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

2. Blok pada wilayah KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap, yaitu :

a. Blok perlindungan, merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan. Kriteria blok ini antara lain: Termasuk dalam kriteria kawasan lindung Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan hutan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut, untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

b. Blok Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK adalah merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses inventarisasi. Dalam blok ini diupayakan berintegrasi dengan upaya solusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan atau HHBK. Kriteria blok ini antara lain: Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu Terdapat izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk


18

perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau skala kecil.

c. Blok pemanfaatan HHK/HHA merupakan blok yang telah ada izin pemanfaatan HHK/HHA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK/HHA sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria blok ini antara lain: Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasah hutan untuk pengusahaan hutan skala besar, mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup tinggi, terdapat izin pemanfaatan HHK/HHA. Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan hutan untuk pengusaahan hutan skala besar.

d. Blok pemberdayaan masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (AL: Hutan kemasyarakatan/hkm, Hutan desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria Blok ini antara lain: Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah Merupakan areal yang tidak berhutan Terdapat izin pemanfaatan hutan untuk Hkm, Hutan Desa, HTR Arealnya dekat masyarakat didalam dan sekitar hutan. Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan untuk pengusahaan kawasan hutan skala atau skala kecil. Adapun pembagian blok pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah sebagai

berikut :Tabel 2.4. Pembagian blok pada KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat

No. Blok Luas (Ha)

1. Blok Inti 4.936,48

2. Blok Pemanfaatan 36.380,65

3. Blok Pemanfaatan HHK-HA 26.210,04


19

4. Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK 3.284,29

5. Blok Pemberdayaan 14.701,81

6. Blok Perlindungan 5.244,12

Total 90.757,39 Sumber : BPKH Wilayah 1 Medan

5. Aksesibilitas KawasanAksesibilitas menuju wilayah KPH Unit XV dapat ditempuh dari Ibukota

Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) menuju Pakpak Bharat dapat ditempuh dengan 7 s/d 8 jam, jalan menuju Pakpak Bharat/Salak cukup lancar hal ini didukung kondisi jalan cukup baik dan merupakan jalan lintas Kabupaten. Dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menuju Pakpak Bharat/Salak melalui jalan darat Medan – Berastagi – Kaban Jahe - Sidikalang - Pakpak Bharat/Salak dengan jarak tempuh ± 270 km. Untuk mencapai lokasi KPH Unit XV dari Kota Salak dapat dilakukan dengan cara berikut:- Dari Pakpak Bharat/Salak menuju Desa Sibande yaitu jalan darat menuju

Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil dengan jarak ± 85 km, waktu tempuh ± 1,5 jam. Dari Desa Sibande menuju lokasi KPH dapat ditempuh dengan jalan darat dengan jarak ± 3 Km.

- Dari Pakpak Bharat/Salak menuju desa Sukaramai dengan kendaraan umum dengan jarak ± 21 km, waktu tempuh ± 0,5 jam. Dari Desa Sukaramai menuju lokasi KPH dapat ditempuh dengan jalan darat ± 5 km.

- Dari Pakpak Bharat/Salak menuju Desa Simarpara dengan jarak ± 20 km, waktu tempuh ± 45 Menit. Dari Desa Simarpara menuju lokasi KPH dapat ditempuh dengan jalan darat berupa jalan kampung ± 3 km.

- Dari Pakpak Bharat/Salak menuju Desa Sibagindar dengan jarak ± 22 km, waktu tempuh ± 45 Menit. Dari Desa Simarpara dapat dilakukan melalui jalan darat ± 3 km.

- Dari Pakpak Bharat/Salak menuju Desa Kuta Tinggi dengan jarak ± 15 km, waktu tempuh ± 30 Menit. Dari Desa Kuta Tinggi menuju lokasi KPH ± 6 km bisa ditempuh melalui jalan darat.

Jarak Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat yang terjauh dari Ibukota Kecamatan adalah Sitellu Talli Jehe dengan jarak 29 Km dan dan jarak yang


20

terdekat adalah Salak merupakan Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat. Untuk jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jarak Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat ke Ibukota Kecamatan

No. Kecamatan Jarak (Km)1 Salak 0,00

2 Salak - Kerajaan 18,00

3 Salak - Pangindar 12,40

4 Salak - Pargetteng- Getteng Sengkut 4,20

5 Salak - Siempat Rube 5,00

6 Salak - Sitelu Tali Urang Jehe 29,00

7 Salak - Tinada 8,00

8 Salak - Sitelu Tali Urang Julu 10,00Sumber: Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pakpak Bharat

6. Sejarah Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat Sebagian wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat pada awalnya merupakan

wilayah Hutan Register, sedangkan sebagian lainnya merupakan penambahan pada saat Penunjukan SK. Menteri Pertanian Tahun 1982 yang merupakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pada Tahun 2003 adanya Paduserasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), pada tahun tersebut kawasan hutannya masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat, yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Dairi. Pada tahun 2005 keluar SK Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang penunjukan kawasan hutan Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan penerapan UU Nomor 41 Tahun 1999. Dimana luasan kawasan hutan Kabupaten Pakpak Bharat adalah 132.865,08 Ha, dengan rincian Hutan Konservasi seluas 5.657 Ha , Hutan Lindung seluas 45.163,61 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 10.740,66 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 71.303,81 Ha.

Pada tahun 2010 terbentuklah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV Luasnya kurang lebih


21

112.166 ha dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 41.641 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 70.525 Ha Luasan tersebut masih mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. 44 Tahun 2005. Pada tanggal 24 Juni 2014, Menteri Kehutanan RI Mengeluarkan SK Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 mengenai Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Berdasarkan SK tersebut, maka luas KPH Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang semula ± 112.166 ha, menyesuaikan dengan SK baru Nomor SK.579/MENHUT-II/2014 tentang kawasan hutan di Sumatera Utara menjadi seluas kurang lebih 90.757,41 Ha dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas ± 41.317,13 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 49.389,51 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 50,77 Ha.

7. Iklim KPHP Unit XV Pakpak BharatRata-rata curah hujan di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 4.044 mm

dengan jumlah hari hujan 197 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 508 mm dengan jumlah hari hujan 24 hari. Curah hujan terendah pada bulan Juni sebesar 100 mm dengan jumlah hari hujan 15 hari. Rata-rata curah hujan bulanan dan hari hujan di Kabupaten Pakpak Bharat disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

No. Bulan Hari Hujan(mm)

Curah Hujan(mm) Rata –Rata(mm)

123456789

JanuariPebruari

M a r e tA p r i lM e iJuniJ u l i

AgustusSeptember

1611918815131424

491341295450272100211147508

30.6831.0032.7725.0034.006.6716.2310.5021.17


22

101112

OktoberNopemberDesember

251826

386357488

15.4419.8318.69

197 4.044 20.53 Sumber : Data BPS Kabupaten Pakapak Bharat Dalam Angka Tahun 2015

Menurut klasifikasi iklim Schmidth dan Ferguson, wilayah KPH Unit XV Kabupaten Pakapak Bharat termasuk kedalam type Iklim A dengan nilai Q = 0 - 14,33%. Suhu udara di Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai suhu berkisar antara 18°C – 28°C.

8. Geologi dan Tanah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Jenis tanah yang terdapat di KPHP Unit XV Pakpak Bharat cukup beragam yang didominasi oleh tanah Podsolik coklat dan andosol. Secara lebih rinci luasan jenis tanah di wilayah KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 2.7.Tabel 2.7. Rincian Klasifikasi Tanah dan Luasan pada Wilayah KPH Unit XV

Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

No. Jenis Tanah Luas (ha) Persen (%)

1 Andosol 24.188,53 26,65

2 Podsolik Coklat 60.416,82 66,57

3 Podsolik Merah Kuning 6.152,06 6,78

Jumlah 90.757,41 100,00Peta klasifikasi tanah pada wilayah KPH Unit XV Pakpak Bharat

Formasi batuan yang terdapat di KPHP Unit XV Pakpak Bharat didominasi oleh Formasi Kluet dan Tuffa Toba. Secara lebih rinci luasan masing-masing formasi batuan di wilayah KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara disajikan pada Tabel 2.8.


23

Tabel 2.8. Daftar Rincian Formasi Geologi dan Luasan pada Wilayah KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

No. Batuan Induk Luas (ha) Persen (%)

1 Formasi Kluet 55.945,99 61,64

2 Formasi Sibolga 10.113,94 11,14

3 Komplek Sibolga 4,07 0,00

4 Tuffa Toba 24.693,41 27,21

Jumlah 90.757,41 100,00

Peta formasi geologi wilayah Unit XV Pakpak Bharat

9. Ketinggian Tempat dan Topografi KPHP Unit XV Pakpak Bharat

KPHP Unit XV Pakpak Bharat memiliki kondisi bentang alam yang terletak dekat Garis Khatulistiwa dan tergolong ke daerah beriklim tropis dengan ketinggian 250 -1500 m diatas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit-bukit. Umumnya daerah KPHP Unit XV Pakpak Bharat berada pada daerah yang curam dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % yang meliputi 70,87% total wilayah KPH. Hal ini menandakan bahwa karakteristik fisik lahan Kabupaten Pakpak Bharat sangat penting di sektor kehutanan khususnya untuk daerah perlindungan daerah bawahan. Daerah dengan kemiringan lereng antara 0-15% dapat dikatakan tidak ditemukan di wilayah KPH ini. Secara lebih rinci luasan dari masing-masing kelas kelerengan disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Rincian Luas masing-masing kelas Kelerengan pada KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

No. Topografi Kemiringan (%) Luas (ha) Persen (%)

1 Sangat Curam > 40 64.315,50 70,87

2 Curam 25 - 40 26.441,91 29,13

Jumlah 90.757,41 100,00 Sumber : BPKH Wilayah 1 Medan


24

10. Tingkat Kekritisan Lahan KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Berdasarkan data kekritisan lahan, maka tingkat kekritisan lahan pada wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat beragam mulai dari tidak kritis hingga sangat kritis. Pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat masih didominasi oleh lahan yang agak kritis yaitu mencapai 79,16% dari total luas wilayah KPH atau seluas ± 71.847,92 ha sedangkan lahan yang sangat kritis hanya 0,07% atau ± 61,45 ha dan lahan kritis juga hanya 1,56 % atau seluas ± 1.413,26 Ha. Rincian luasan masing-masing tingkat kekritisan lahan pada wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. Kategori Luas (ha) Persen (%)

1 Potensial Kritis 17.434,78 19,21

2 agak kritis 71.847,92 79,16

3 Kritis 1.413,26 1,56

4 Sangat Kritis 61,45 0,07

Jumlah 90.757,41 100,00

Sumber : BPDAS HL Wampu Sei Ular (2014)

11. DAS KPHP Unit XV Pakpak BharatWilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat terdiri dari satu DAS utama yaitu

DAS Singkil dan sebagian kecil (hanya sebesar 0,55%) wilayah yang masuk DAS Batang garigis. Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS) pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. DAS pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. DAS/Sub DAS Luas (ha) Persen (%)

1 Batang Garigis 503,68 0,55

2 Singkil 90253,72 99,45

Jumlah 90.757,41 100,00 Sumber : BPDAS HL Wampu Sei Ular (2014)


25

12. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Organisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat saat ini berada dibawah UPT. KPH Wilayah XIV Sidikalang. Direncanakan kedepannya KPHP Unit XV Pakpak Bharat dipimpin seorang Kepala KPH dan dibantu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, staf, fungsional polhut, penyuluh dan pengendali ekosistem hutan. Sebagai tahapan awal minimal KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan sudah memiliki Kepala KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan staf. Rencana struktur organisasi KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat seperti Gambar 2.1.

SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

RESORT KPH

Gambar 2.1. Rencana struktur organisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat

B. Potensi Wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat

1. Tutupan Lahan KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak BharatPenutupan Lahan pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat didominasi

oleh hutan sekunder seluas ± 57.885,34 Ha (63,78%) dan hutan lahan kering primer 18.101,00 Ha (19,94%). Tutupan lahan yang mendominasi selanjutnya adalah pertanian lahan kering yang mencapai 8.356,82 Ha. Rincian luasan masing-masing tipe tutupan lahan pada wilayah KPHP Unit Pakpak Bharat disajikan pada Tabel 2.12.


26

Tabel 2.12. Tipe Tutupan Lahan dan Luasan pada Wilayah KPH Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

No Klasifikasi Tutupan LahanFungsi

Kawasan

Luas

(Ha) Persen (%)

1. Belukar HL dan HPT 4.054,05 4,472. Hutan Primer HL 18.100,99 19,943. Hutan Sekunder HL, HP dan HPT 57.885,34 63,784. Hutan Tanaman HPT 476,74 0,535. Pertanian Lahan Kering Campur Semak HPT 554,68 0,616. Pertanian Lahan Kering HPT 8.356,20 9,217. Lahan Terbuka HPT 1.329,39 1,46

Grand Total 90.757,41 100,00Sumber : BPKH Wilayah I Medan (2015)

2. Potensi Hasil Hutan KayuPotensi tegakan di KPHP Unit XV Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan stratifikasi tutupan lahan pada fungsi hutan sebagai berikut :

a) Potensi Tegakan pada kelompok Hutan Lindung (HL) berstratifikasi hutan lahan kering Sekunder.

Potensi tegakan pohon yang terdapat pada fungsi HL dengan stratifikasi hutan lahan kering sekunder diperoleh rata-rata volume tegakan pada tingkat pohon sebesar 128,87 m3/ha dengan rata-rata jumlah batang 134,50 batang/ha. Potensi volume terbesar adalah jenis Kecing yaitu sebesar 20,41 m3/ha dengan potensi jumlah batang sebanyak 17,50 batang/ha. Perkiraan potensi tegakan dan volume pada fungsi HL dengan tutupan hutan lahan kering sekunder seluas ±19.827,88 ha yaitu volume sebesar 814.317,42 m3 sampai dengan 4.985.369,94 m3 dan jumlah batang sebanyak 464.765,51 sampai dengan 2.583.771,04 batang. Dengan kerapatan rata-rata sebesar 134,50 batang/ha dan jumlah volume pohon sebesar 773,35 m3, dengan rata-rata volume sebesar 128,89 m3/ha.

b) Potensi Tegakan pada kelompok Hutan Lindung (HL) berstratifikasi hutan lahan kering Primer.


27

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa kerapatan rata-rata pohon yang terdapat pada fungsi HL dengan stratifikasi hutan lahan kering Primer adalah 179,69 batang/ha. Dugaan potensi tegakan pohon adalah sebesar 143,78 m3/ha. Sehingga dugaan potensi tegakan dan volume untuk seluruh kawasan hutan fungsi HL dengan tutupan lahan berstratifikasi hutan lahan kering Primer seluas ±17.477,44 ha yaitu sebesar 281.386,78 m3 s/d 2.512.906,32

m3 dengan jumlah batang sebanyak 179.493,31 batang s/d 3.140.171,65 batang.

c) Potensi Tegakan pada kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) berstratifikasi hutan lahan kering Sekunder.

Kerapatan pohon rata-rata pada kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) berstratifikasi hutan lahan kering Sekunder adalah 122,00 batang/ha dengan dugaan volume pohon sebesar 101,88 m3/ha. Sehingga dugaan potensi untuk luasan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan tutupan lahan berstratifikasi hutan lahan kering sekunder seluas ±17.625,67 ha yaitu volume sebesar 2.155.090,67 m3 s/d 2.205.147,57 m3 dan jumlah batang sebanyak 2.936.436,62 batang s/d 2.984.907,21 batang.

d) Potensi Tegakan seluruh sample plot pada KPH Unit XV Pakpak Bharat.

Dugaan potensi tegakan pohon untuk seluruh areal yang terdapat pada KPH Unit XV Pakpak Bharat, diperoleh rata-rata volume tegakan pada tingkat pohon sebesar 121,07 m3/ha dengan rata-rata jumlah pohon 138,47 batang/ha. Hasil perhitungan tegakan dan volume pada lokasi kegiatan inventarisasi hutan, dengan seluruh sample plot di wilayah KPH XV seluas ± 74.708,02 ha yaitu Volume sebesar 814.317,42 m3 s/d 4.985.369,94 m3 dan jumlah batang sebanyak 1.337.273,56 batang s/d. 10.503.947,61 batang. Dugaan potensi untuk pohon dengan diameter 50 cm keatas adalah 41,22 m3/ha dengan jumlah batang sebanyak 15,20 btg/ha.

3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Jenis hasil hutan bukan kayu yang ada seperti : rotan, kemenyan, bambu, gambir, nilam, aren dan lebah madu. Komoditas ini sebagian besar sudah


28

diusahakan oleh masyarakat dan menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pakpak Bharat.

4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka

1. Flora

Diantaranya terdapat Jenis-jenis pohon dilindungi berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/1972 Tanggal 5 Pebruari 1972 yaitu terdiri dari :

Pohon yang dilindungi karena menghasilkan getah yaitu pohon Damar (Hopea sangal Korth)

Pohon yang dilindungi karena menghasilkan getah yaitu pohon Beilschmiedia madang Bl.

Pohon yang dilindungi karena menghasilkan getah yaitu pohon jelutung Pohon yang dilindungi karena menghasikan kayu/batang yaitu jenis

Durian (Durio cannatus Mast) . Selain itu juga ditemukan jenis Pohon yang mutlak dilindungi dari jenis

meranti (Shorea SP), meranti merah, meranti kuning dan tulasan2. Fauna

Jenis satwa/fauna dilindungi oleh undang-undang yang hidup secara liar di pada wilayah KPH Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara jenisnya yaitu Harimau (Phantera tigris sumateraensis), Landak (Histrix brachura), Kijang (Muntiacus muntjak) dan Siamang (Hylobates syndactylus), Tringgiling (Manis javanica), Beruang (Helarctos malayanus) dan Babi hutan (Sus vittatus). Satwa lain jarang (tidak pernah) dijumpai lagi. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar hutan tersebut masih ada hewan yang dilindungi lainnya seperti Kambing Hutan (Nemorhaedus sumatraensis) Kera Kepala Putih dan Murai Batu. Fauna langka lain yang termasuk dilindungi dan terdapat dalam wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat adalah orangutan. Habitat orangutan terdapat pada Register 66 dan Register 70. Mengingat hewan ini keberadaannya semakin sedikit maka pengelolaan hutan juga harus memperhatikan keberlangsungan hidup orangutan.


29

5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata AlamDiantara potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang terdapat di wilayah

KPHP Unit XV Pakpak Bharat terdapat beberapa aliran sungai dan air terjun yang merupakan potensi wisata alam yang dapat dikembangkan secara professional. Salah satu potensi air terjun yang terdapat di kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah air terjun Lae Une yang memiliki akses masuk yang cukup dekat. Sampai saat ini air terjun tersebut belum dikelola dengan baik sehingga belum bisa memberikan kontribusi baik terhadap pemerintah maupun masyarakat di sekitar air terjun tersebut. Selain itu terdapat juga air terjun Singgabit di Desa Mahala Kecamatan Tinada yang masuk ke dalam blok pemberdayaan Hutan Produksi Terbatas.

Potensi jasa lingkungan yang bisa diperoleh dari KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah pemanfaatan air untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Potensi air PLTMH sebagian sudah dimanfaat untuk PLTMH. Selain pemanfaatan air untuk PLTMH, terdapat juga potensi pengembangan untuk air minum di Lae Cimbe di Desa Sukarame yang masuk ke dalam blok pemanfaatan Hutan Lindung. Selain itu, cadangan karbon yang cukup besar terutama pada blok HL Inti memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam skema pengelolaan KPH. Informasi detail terkait potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP Unit XV Pakpak Bharat disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel. 2.13. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP

No. Potensi Lokasi Keterangan1. Air Terjun Lae Une Desa Kecupak I

Kec. Pergetteng Getteng Sengkut

- Terletak di Blok Perbedayaan HPT

- Wisata alam dengan pemandangan air terjun dan pemadangan alam

- Akses ke lokasi dekat dengan Ibu kota Kab.Pakpak Bharat (± 4 km)

2. Air Terjun Lae Singgabit Desa Mahala Kec. Tinada - Terletak di Blok Perbedayaan HPT

- Wisata alam dengan pemandangan air terjun dan pemadangan alam

- Akses ke lokasi dari Ibu kota Kab.Pakpak Bharat (± 15 km)


30

3 Lae Cimbe Desa SukaramaiKec. Kerajaan

- Terletak di Blok Perlindungan- Sumber air minum- Akses ke lokasi pinggir jalan

lintas negara

C. Data dan Informasi Sosial Budaya1. Kependudukan.

Kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara administratif berada di Kabupaten Pakpak Bharat. Kecamatan yang berada di kawasan ini, meliputi; Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Tinada, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Salak, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar. Berdasarkan hasil identifikasi, ada 31 (tiga puluh satu) desa berada di wilayah kelola KPHP unit XV Pakpak Bharat (tabel 2.3).

Berdasarkan angka perkiraan, jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2014 berjumlah 44.520 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 36 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu sebanyak 10.288 jiwa atau 23.11 %, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pagindar sebanyak 1.331 jiwa atau 2.99%. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 70 jiwa per Km² dan Kecamatan Pagindar merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 17 jiwa per Km².

Jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada jenis kelamin laki-laki yang mengakibatkan lebih banyaknya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Di pertengahan tahun 2015, hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebanyak 45.516 jiwa, yang terdiri dari 23.001 jiwa penduduk laki-laki dan 22.515 jiwa penduduk perempuan. Sebanyak 45.516 penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menyebar di delapan Kecamatan dan 52 desa, persentase terbesar berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu 23,11% (10.517 jiwa) sedangkan persentase terkecil ada di Kecamatan Pagindar yaitu 2,99% (1.362 jiwa). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.14.


31

Tabel 2.14. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015

No Kecamatan Luas (Km2)

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk

1 Salak 245.57 8.119 332 Sitellu Tali Urang Jehe 473.62 10.517 223 Pagindar 75.45 1.362 184 Sitellu Tali Urang Julu 53.02 3.797 725 Pergetteng-getteng 66.64 4.201 626 Kerajaan 147.61 9.131 627 Tinada 74.03 4.084 558 Siempat Rube 82.36 4.305 52Jumlah 1218.30 45.516 37

Sumber : Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2016

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2015

No Kecamatan Desa Luas (Km2)

Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk

Sukaramai 33,05 1.757 53,16

Kuta Saga 3,30 622 188,4

Surung Mersada 4,50 356 79,11

Perduhapen 3,22 277 86,02

Majanggut I 15,40 938

1. Kerajaan

Majanggut II 36,56 90 2,46

Simberuna 21,00 596 28

Maholida 18 748 42

Tanjung Meriah 15,25 1.648 108

Perolihen 20 887 44

Mbinalum 35,17 1.300 37

2. Sitellu Tali Urang Jehe

Malum 73,40 495 7

Tanjung Mulia 79,60 1.027 13

Kaban Tengah 115,10 1.910 17

Perjaga 18,90 463 25

Bandar Baru 77,20 1.643 21

3. Tinada Mahala 19,02 712 37


32

Tinada 12,41 977 79

Ulumerah 21,31 639 304. Sitellu Tali Urang Julu

Pardomuan 10,40 892 86

Kecupak I 11,91 643 54

Kecupak II 14,44 1.803 125

Aornakan I 11,44 684 60

Aornakan II 11,43 846 74

5. Pergetteng-getteng Sengkut

Simervara 17,42 305 18

Salak I 3 1.861 620

Boangmanalu 3,15 2.448 777,14

Kuta Tinggi 48 1.142 23,79

6. Salak

Sibongkaras 176,25 102 1

Napatalun Perlambuken

14,31 445 31

Sibagindar 22,19 482 22

Pagindar 18,50 219 12

7. Pagindar

Lae Mbentar 20,45 243 12Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2016

Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2015 berjumlah 45.516 jiwa yang terdiri dari 23.001 Jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 22.515 jiwa penduduk wanita. Jika dilihat berdasarkan angka sex ratio sebesar 102.15% maka dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15 tahun - 64 tahun) sebanyak 57,35%. Capaian ini masih jauh di bawah capaian jika Kabupaten Pakpak Bharat ingin mendapatkan periode Bonus Demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimaka tingkat ketergantungan penduduk sangat rendah' masyarakat yang berada di tingkat usia produktif sangat tinggi yakni mencapai 70,0%. Pada situasi ini suatu wilayah akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Rasio Penduduk yang bekerja adalah banyaknya Penduduk yang bekerja di Pakpak Bharat dibagi dengan Angkatan Kerja yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Rasio penduduk yang bekerja juga dipengaruhi oleh banyaknya lapangan pekerjaan


33

yang tersedia. Kurangnya lapangan kerja dikarenakan banyaknya perusahaan yang gulung tikar, persaingan antar tenaga kerja baik dari dalam daerah dan luar daerah serta kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga angka penduduk yang bekerja lebih sedikit dibanding dengan angka pengangguran. Secara lebih jelas disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015

TahunUraian 2012 2013 2014 2015Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 87,34 90,05 89,09 87,76

2. Sosial ekonomi dan Budaya Masyarakat Kabupaten Pakpak BharatStruktur ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat bertumpu pada empat sektor

dominan yang secara tradisional menyangga ekonomi sebagai penyerap lapangan kerja terbesar. Keempat sektor dominan tersebut adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, bangunan serta sektor jasa-jasa. Selama kurun waktu tahun 2010-2015 penyangga terbesar perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor pertanian, disusul kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial di urutan kedua, sektor perdagangan besar, dan eceran, reprasi mobil dan sepeda motor diurutan ketiga dan sektor jasa-jasa diurutan keempat.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan akan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin adalah 4.721 jiwa. Secara relative (persentase) penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat


34

kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat mencapai 13,16%, pada tahun 2013 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 11,28%. Persentase penduduk miskin kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 10,55 persen. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.

Tingkat partisipasi tenaga kerja (labor force participation rate) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2015), dua variabel utama bidang ketenagakerjaaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,64%, dari tahun 2013 sebesar 3,57%. Namun pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami peningkatan sedikit menjadi 2,88%.

3. Sistem dan struktur masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutanKomposisi struktur penduduk desa disekitar KPHP unit XV Pakpak Bharat

terdiri dari satu suku mayoritas yaitu Suku Pakpak yang menganut sistem patrilineal dalam pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki, serta exogami marga yang tidak memperbolehkan perkawinan dengan marga yang sama melainkan harus dari luar marga. Meskipun di dominasi oleh suku Pakpak, namun suku pendatang seperti Batak Toba, Jawa, Melayu, Karo diterima dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Mayoritas penduduknya beragama kristen diikuti oleh Islam.

Masyarakat Pakpak Bharat dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, karena semua wilayah desa dan hutan di sekitarnya menjadi milik marga tertentu secara komunal yang dikenal dengan istilah atau konsep sukut ni talun. Marga Sukut ni talun dapat diartikan sebagai marga pemilik hak ulayat. Ada puluhan nama marga yang memiliki hak ulayat di Pakpak Bharat, antara lain: Marga Padang, Solin, Berutu, Manik, Banurea, Bancin, Cibro, Sinamo, Tinendung, Sitakar, Kebeaken, Padang Batanghari, Angkat, Lembeng, dan marga lainnya. Namun demikian dari sisi sejarah luasan pemilikan hak ulayat ada 4 (empat) marga, cukup besar wilayahnya yaitu marga: Padang, Solin, Berutu dan Manik. Nama hak ulayat marga Solin dikenal dengan sebutan Mahala majanggut dengan cakupan wilayah Kecamatan Tinada dan


35

sebagian wilayah kecamatan Kerajaan. Nama hak ulayat marga Padang tercakup di wilayah kecamatan Si Empat Rube; Nama hak ulayat marga Berutu disebut Si tellu Tali Urang Jehe dan Sitellu Tali Urang Julu, dengan cakupan wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan sebahagian wilayah Kecamatan Salak; Hak ulayat marga manik disebut wilayah Pergetteng-getteng sengkut yang mencakup Kecamatan Pagindar dan Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut. Sementara di wilayah kota Salak sebagai ibu kota kabupaten yang menjadi pemilik hak ulayat ada 2 marga yaitu: Marga banurea dan Marga Boangmanalu.

Batas-batas hak ulayat antar marga berbeda dengan batas wilayah administrasi pemerintahan. Batas-batas tersebut umumnya adalah sungai, gunung, bukit dan lembah. Umumnya anggota marga dalam suatu komunitas memiliki pengetahuan tentang hak ulayat dan batas-batas hak ulayat dengan marga lainnya. Marga-marga yang menjadi pemilik hak ulayat di setiap wilayah selain mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, juga sangat berperan dalam berbagai kegiatan sosial maupun dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat Pakpak Bharat mayoritas tinggal di sekitar hutan, sehingga kehidupannya banyak berhubungan dengan hutan. Lokasi hutan dijadikan sebagai sumber kehidupan dengan berbagai aktivitas hidup. Hutan dijadikan sebagai tempat dan sumber ekonomi, sumber bahan pangan, sumber bahan obat-obatan dan juga terkait dengan religi. Sebagai sumber ekonomi, area hutan diolah menjadi perladangan, perkebunan, serta kayu dan non kayu. Penghasilan non kayu, biotik yang hidup di hutan dijadikan sebagai sumber bahan pangan dan obat-obatan. Hasil penelitian membuktikan cukup beragam sumber-sumber tersebut disediakan oleh alam, baik melalui proses pengolahan maupun dikonsumsi langsung. Penduduk tempatan memiliki pengetahuan lokal, baik yang diperoleh secara turun temurun maupun melalui sharing pengetahuan maupun melalui pengalaman pribadi. Hubungan penduduk lokal dengan lingkungan hutan tidak sekedar hubungan ekonomi tapi juga terkait dengan aspek sosial budaya dan religi. Dengan kata lain mereka memiliki kebudayaan terkait dengan hutan.

Pada struktur masyarakat Pakpak terdapat dua komunitas terkecil yaitu Kuta dan Lebuh. Lebuh adalah bagian dari Kuta yang dihuni oleh klan kecil, sedangkan Kuta adalah kumpulan dari Lebuh yang dihuni oleh suatu klan besar/marga tertentu


36

dipimpin oleh Pertaki yang berperan sebagai raja adat. Pada setiap Kuta terdapat 5 unsur adat "Sulang Silima", atau pembantu Pertaki, yang disebut Sukut Nintalun yaitu : Perisang-isang, Perekur-ekur, Pertulan Tengah, Berru, Kula kula. Lembaga adat ini berfungsi mengatur hak ulayat masyarakat adat, tata kelola tanah ulayat, dan menyelesaikan sengketa secara adat.

Keberadaan sistem adat di masyarakat Pakpak merupakan kearifan lokal yang menguntungkan bagi keberlanjutan hutan. Sistem adat beserta peraturan yang ada di dalamnya mengontrol masyarakat dalam bertindak mengelola alam secara bijak. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, sistem nilai adat terutama yang berkaitan dengan lingkungan mulai tergerus. Ritual yang bertujuan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam mulai ditinggalkan karena dianggap kurang efisien. Ini terjadi utamanya pada desa yang sudah relatif maju, dilintasi jalan utama, serta mendapat akses informasi dan komunikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan oleh tokoh adat karena generasi muda cenderung abai terhadap budaya nenek moyangnya. Meskipun demikian di beberapa wilayah masih banyak desa yang mematuhi hukum adat.

Struktur masyarakat Pakpak yang menjunjung tinggi adat dan tokoh lokal yaitu pemilik hak ulayat berupa marga tertentu perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan. Dengan menggandeng tokoh lokal dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang mulai pudar diharapkan keberlangsungan hutan di wilayah ini akan terjaga, lebih jauh lagi masyarakat memiliki akses dalam mengelola hutan secara lestari yang berimbas pada peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan.

3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan

Masyarakat dilokasi penelitian merupakan masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan perkebunan. Petani di empat desa sebagian besar menetap namun sebagian masih menerapkan perladangan berpindah. Pertanian yang dikembangkan di empat desa ini adalah dengan berkebun/berladang. Komoditas pada masing-masing desa disajikan pada Tabel 2.17.


37

Tabel 2.17. Komoditas utama per desa sekitar kawasan hutan

VolumeJenis pemanfaatan hasil hutan Sukaramai Simberuna Tinada Mahala

kayu bakar 1 kubik1x seminggu, 1 keranjang - v

bamboo 6 buluh1x setahun, bervariasi

30-500 buluh - v

kulit manis100 kg / 1x

panen - v -rotan - - v v

durian -1 x setahun, bervariasi

100-500 buah v -buah jeruk, pisang, sirsak

500 kg setiap 2-5x setahun - v v

petai -1 x setahun, 100-500

ikat v v

jengkol -1 x setahun, rata-rata

400 kg - v

coklat -1x dalam 2 minggu, 40

kg - -sawit - 2x setahun, 350 kg - vkaret - 1x seminggu, 5-30 kg v vgambir V - v vrempah: jahe, temulawak V - - -tanaman obat : sirih harimau, benalu hutan, cikala

300 kg per musim - - -

madu 3 liter per musim - - -Kemenyan - - v vKopi - - v -Damar - - - v

Keterangan : v = dimanfaatkan namun tidak ada data volume produksi


38

D. Data Informasi Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Izin pemanfaatan hutan yang ada di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat dilihat pada Tabel 2.18. Luasan kawasan yang memiliki izin-izin pemanfaatan hutan yang ada di wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.18. Data Informasi Izin-Izin Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. Nama Pemegang Izin Jenis Perizinan Nomor SK

Luas Izin (Ha)

Masa Berlaku

Izin1. PT. GRUTI IPHHK SK.362/Menhut-

II/2005 jo. SK. 32/Menhut-II/2007

26.175 35 tahun

2. PT. Multi Sibolga Timber*)

IPHHK27,68

35 tahun

3.KTH Dos Ukur Mersada

IUPHKm SK.989/Menlhk-PSKL/PSL.0/3/2017 104

35 tahun

4.KTH Njuah Njerdik


35 tahun

5.KTH Pemuda Tani


35 tahun

Keterangan : * tidak semua luasan izin masuk didalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Tabel 2.19. Data Perizinan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat

No. Nama Pemegang Izin

Jenis Perizinan Nomor SK

Luas Izin (Ha)

Masa Berlaku

Izin

1. PT. Bakara Bumi Energi IPPKH SK.326/Menhut-II/2013 30,68

5 tahun dan dapat

diperpanjang2. Bupati Pakpak Bharat IPPKH SK. 339/Menhut-

II/2012 45

3. PT. Inpola Mitra Elektrindo IPPKH SK.610/Menhut-II/2013 48,303

5 tahun dan dapat

diperpanjang

4. PT. Phakpak Bumi Energi IPPKH SK.132/Menhut-II/2013 36,431

5 tahun dan dapat

diperpanjang5. PT. PLN (Persero) IPPKH 42/1/IPPKH/PMDN/2016 14,04


39

E. Wilayah TertentuWilayah Tertentu merupakan wilayah KPH, baik yang berfungsi hutan lindung

(HL) maupun hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT), yang di dalamnya belum diterbitkan ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan, termasuk pula belum terdapat minat investasi di dalamnya sehingga lebih lanjut akan direncanakan untuk dikelola oleh KPH. KPHP Unit XV Pakpak Bharat memiliki wilayah tertentu seluas + 53.803,657 Ha, yang teridentifikasi pada kawasan hutan dengan fungsi lindung (HL) pada Blok Pemanfaatan seluas 35.934,667 Ha, fungsi produksi terbatas (HPT) pada Blok Pemberdayaan seluas 14.584,70 Ha dan fungsi produksi terbatas (HPT) pada Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK seluas 3.284,29 Ha.

Tabel 2.20. Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu di KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No Fungsi Blok Luas (Ha)1 Hutan Lindung Pemanfaatan 35.934,6672 Hutan Produksi Terbatas Pemanfaatan Jasling dan HHBK 3.284,293 Hutan Produksi Terbatas Pemberdayaan 14.584,70

Total 53.803,657Sumber : BPKH Wilayah 1 Medan

F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan

Isu Strategis1. Perubahan rencana peruntukan kawasan hutan (SK.579/Menhut-II/2014) 2. Dilegalisasikannya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Dengan dicabutnya UU 32 Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014, terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang kehutanan. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 kewenangan/urusan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Pelaksanaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi bagian dari sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan tersebut, menjadi satu-satunya kewenangan yang dimiliki berdasar Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut menunjukkan urusan kehutanan


40

kembali menjadi tersentralisasi, kendati ada pemerintah provinsi yang masih memiliki kewenangan yang cukup besar. Namun, pemerintah provinsi sejatinya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat melalui konsep dekonsentrasi.

3. Perkembangan isu global; Good Forest Governance, Climate Change dan Public-Private Partnership.

Kendala dan Permasalahan1. Perambahan Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat menjadi lahan pertanian

oleh Masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam wilayah KPHPPerambahan yang dilakukan masyarakat di wilayah KPH ini cukup luas

dan menyeluruh. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat merambah kawasan untuk membuka lahan pertanian yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik utama maupun sampingan. Perambahan yang diusahakan masyarakat di kawasan KPH sudah sejak lama ada, sehingga akan sangat sulit untuk menghentikannya. Diperlukan strategi tersendiri untuk merangkul masyarakat agar terbentuk kesepahaman bersama dengan KPH sehingga pengelolaan hutan di wilayah KPH optimal, lestari namun tetap berbasis masyarakat.

2. Kelembagaan, Sarana Prasarana dan SDMPosisi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam Struktur Organisasi

Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tidak lagi berada di bawah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Perlu adanya peningkatan kelembagaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat menjadi sebuah lembaga yang memiliki pola keuangan PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) agar KPHP Unit XV Pakpak Bharat lebih mandiri dan memiliki anggaran tersendiri. Kondisi sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada saat ini di KPHP Unit XV Pakpak Bharat masih sangat terbatas mengingat wilayah kerja yang cukup luas. Perlu adanya alokasi SDM yang profesional terutama fungsional seperti polisi


41

hutan (polhut) dalam pengamanan hutan KPH dan tenaga lainnya yang teknis sehingga pelaksanaan operasionalisasi KPH lebih optimal.

3. Illegal Loggingdan IUPHHK-HA yang Tidak BeroperasiPraktek illegal logging di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat masih

terjadi namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan sehingga saat ini masih sulit untuk dikendalikan. Di dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat terdapat beberapa IUPHHK-HA. Permasalahan yang terjadi adalah IUPHHK-HA yang izinnya masih aktif namun hingga saat ini tidak melakukan aktivitas/kegiatan sehingga masyarakat yang berada di sekitar wilayah izin mulai merambah wilayah tersebut untuk dijadikan areal pertanian. Hal ini bisa menjadi masalah ketika nantinya perusahaan akan beroperasi. Namun, kesalahan pemegang izinsendiri adalah tidak melakukan pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar areal konsesinya sehingga bisa berdampak pada konflik lahan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dengan pemegang izin dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH.

4. Adanya perubahan fungsi kawasan di wilayah KPH Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24

Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa perubahan terhadap fungsi dan luas wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat terdapat wilayah KPH yang telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luasan ± 9.681,29 Ha. Perubahan fungsi kawasan KPH menjadi APL ini dikarenakan sudah ada dan berkembangnya pemukiman didalam kawasan tersebut.

5. Pemahaman Masyarakat Tentang KPHP Unit XV Pakpak BharatKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kebijakan pemerintah

pusat untuk mengelola hutan di tingkat tapak. KPH sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena telah ada diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, baru beberapa tahun terakhir KPH


42

muncul di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak stakeholder yang belum mengetahui tentang apa itu KPH, bagaimana konsepnya dan apa manfaatnya sehingga masih belum terjadi kesepahaman bersama dalam pengelolaan hutan. Bahkan pemerintah daerah masih kurang memahami bagaimana pola tata hubungan kerja (Tahuja) dengan pemerintah kabupaten serta hubungan adanya KPH dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun PAD bagi daerah. Untuk itu, sangat diperlukan sosialisasi kepada para stakeholder agar memahami konsep KPH terutama KPHP Unit XV Pakpak Bharat ini sehingga dapat terwujud pengelolaan hutan yang optimal di Kabupaten Pakpak Bharat.


43

BAB IIIVISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Rumusan visi dan misi KPHP Unit XV Pakpak Bharat merupakan gambaran yang akan dicapai selama 10 tahun kedepan. Rumusan visi dan misi KPHP Unit XV Pakpak Bharat didasarkan atas kondisi, isu-isu strategis yang diangkat dari berbagai problematika yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat saat ini dan harapan di masa yang akan datang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki saat ini.

KPHP Unit XV Pakpak Bharat sebagai bagian dari program pembangunan maka proses penyusunan visi dan misinya diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan sektor kehutanan pada khususnya.

A. Visi Sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Tingkat Nasional dan Daerah,

serta isu-isu strategis maka Visi KPHP Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2017 - 2026 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Hutan KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang yang Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan visi KPHP Unit XV Pakpak Bharat, maka ada 4 (empat) poin utama yang bisa dijabarkan yaitu :

1. KPHP Unit XV Pakpak Bharat memiliki struktur organisasi yang solid, sumberdaya manusia yang professional, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2. KPHP Unit XV Pakpak Bharat berbasis masyarakat yaitu pengelolaan hutan di wilayah KPH melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama sehingga masyarakat yang melakukan pengelolaan dan masyarakat juga yang merasakan dan mendapatkan hasilnya. Sehingga konsep hutan lestari masyarakat sejahtera akan terwujud.

3. KPHP Unit XV Pakpak Bharat optimal dan berkelanjutan maksudnya adalah KPHP Unit XV Pakpak Bharat mampu mengelola kawasannya terutama pada wilayah tertentu secara optimal, sehingga dapat menghasilkan dan pada


44

akhirnya mampu membiayai sendiri kegiatan yang ada di KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara berkelanjutan.

4. KPHP Unit XV Pakpak Bharat berdiri untuk kesejahteraan masyarakat adalah KPHP Unit XV Pakpak Bharat berdiri untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah KPH unit XV Pakpak Bharat denga memberdayakan masyarakat.

B. Misi Visi KPHP Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2017 – 2026 tersebut diupayakan

pencapaiannya melalui Misi :1. Memantapkan dan mendorong efektifitas kelembagaan KPH.2. Memantapkan status kawasan hutan, batas wilayah, batas blok dan batas petak

serta kualitas data dan informasi.3. Melaksanakan kegiatan menata sumber daya hutan yang mencakup

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti, gambir, kemenyan, nilam, budidaya lebah madu dan rotan.

4. Melaksanakan Rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan dan perlindungan konservasi alam, serta pengembangan ekowisata alam yang berwawasan lingkungan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat.

5. Memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga kelompok tani hutan.

6. Meningkatkan sumbangan sektor kehutanan untuk PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Menjaga dan meningkatkan pelestarian keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya.

C. Capaian Utama Berdasarkan rumusan visi dan misi KPHP Unit XV Pakpak Bharat,terdapat 16

(enam belas) capaian utama yang diharapkan dapat terpenuhi selama kurun waktu 10 tahun (2017-2026), sebagai berikut :1. Terbangunnya kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait.2. Terbangunnya koordinasi dengan pemegang izin yang berada di kawasan KPHP

Unit XV Pakpak Bharat.


45

3. Terbangunnya sistem database KPHP yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Tergalangnya dana untuk KPHP Unit XV Pakpak Bharat pada program yang berkelanjutan.

5. Tertatanya blok dan petak di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat.6. Tersedianya SDM terampil dan profesional untuk pengelolaan KPH.7. Termutaakhirnya Rencana Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat berdasarkan

perkembangan yang terjadi baik dilapangan atau kebijakan.8. Terbangunnya mekanisme dan skema perizinan yang memungkinkan untuk

pemanfaatan sumberdaya hutan dibawah kelembagaan KPH.9. Terbangun komunikasi secara berkala dengan pemegang konsesi dan

menyediakan pedoman terbaru (up to date) mengenai praktek dan operasional yang baik serta arahan melakukan perbaikan seperti keahlian.

10.Terwujudnya kerjasama investasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam bentuk MoU.

11.Berpartisipasinya masyarakat dalam pemberdayaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan.

12.Termanfaatkannya hasil hutan kayu yang berkelanjutan.13.Termanfaatkannya HHBK (gambir, nilam, kemenyan, madu, rotan, bambu, aren,

kulit kayu, madu, tanaman hias, tanaman obat).14.Termanfaatkannya potensi air (air bersih, PLTMH), wisata alam dan jasa

lingkungan.15.Terbangunnya mekanisme dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk

memastikan tingkat kepatuhan pemegang izin terhadap pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan nasional dan standar wajib (misalnya SVLK)

16.Terlaksananya perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan.Misi menunjukkan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan suatu visi.

Penjabaran detail dari misi berupa kegiatan strategis. Dalam kegiatan strategis harus ditentukan capaian utama dan indikator capaiannya agar semua berjalan dengan sinkron. Keterkaitan antara visi, misi, kegiatan strategis, capaian utama dan indikator capaian dapat dilihat pada Tabel 3.1.


46

Tabel 3.1.Korelasi antara Visi, Misi, Kegiatan Strategis dan Capaian UtamaVISI Terwujudnya KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang mandiri, berkelanjutan dan berbasis

masyarakat

MISI KEGIATAN STRATEGIS Capaian utama INDIKATOR CAPAIAN

Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan stakeholder terkait

Terbangunnya kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait

Adanya kejelasan tata hubungan kerja antara KPHP Unit XV Pakpak Bharat dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian LH dan Kehutanan, serta stakeholder terkait.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang Izin

Terbangunnya koordinasi dengan pemegang izin yang berada di kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Terwujudnya koordinasi dengan pemegang izin melalui forum maupun kegiatan lainnya.

1. Meningkatkan tata kelola hutan yang baik melalui penegasan kewenangan dan penguatan kapasitas pengelolaan di tingkat tapak

Penyediaan Kelembagaan dan SDM

Tersedianya SDM terampil dan profesional untuk pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

1. Tersedia kelompok tenaga fungsional untuk mendorong terbentuknya kelembagaan KPH yang solid serta tersedianya fasilitas kantor dan resort/pos di lapangan dengan sarana transportasi yang optimal.

2. KPH dikepalai oleh seorang profesional dan memiliki pengalaman yang relevan.


47


3. KPH memiliki setidaknya 14 staf untuk mengelola sekitar 90.757,41 ha.

Pengembangan database Terbangunnya sistem database KPHP yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Terbangunnya sistem komunikasi yang efektif

Penyediaan pendanaan Tergalangnya dana untukKPHP Unit XV Pakpak Bharat pada program yang berkelanjutan

Terbangunnya mekanisme Fundraising KPHP Unit XV Pakpak Bharat dengan memanfaatkan sumber dana dari Pemerintah, lembaga donor dan CSR

Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya

Tertatanya blok dan petak di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Adanya peta batas wilayah kelola KPH termasuk izin-izin pengelolaan yang ada di dalamnya

Rasionalisasi wilayah kelola Tertatanya blok dan petak di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Adanya perubahan penataan kawasan KPH sesuai dengan analisis dan penilaian tata hutan dan kondisi lapangan

2. Memantapkan wilayah kelola KPH dan mengidentifikasi hak-hak dan penguasaan tanah yang ada di dalam wilayah kelola KPH

Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)

TermutaakhirnyaRencana Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat berdasarkan perkembangan yang terjadi baik dilapangan atau kebijakan

Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang selalu up to date sesuai kecenderungan yang berkembang

3. Memastikan tata kelola hutan yang bertanggung jawab pada areal yang telah dibebani izin

Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPH yang telah ada Izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan

Terbangunnya mekanisme dan skema perizinan yang memungkinkan untuk pemanfaatan sumberdaya hutan

Konsesi beroperasi secara optimal sesuai dengan regulasi pengelolaan hutan


48


hutan dibawah kelembagaan KPH(konsesi) di dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat Pembinaan dan pemantauan

(controlling) pelaksanaan rehabilitaasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya.

Terbangun komunikasi secara berkala dengan pemegang konsesi dan menyediakan pedoman terbaru (up to date) mengenai praktek dan operasional yang baik.

Adanya komunikasi yang aktif dengan konsesi untuk mendukung pemanfaatan sumber daya yang lebih produktif dan dukungan penuh untuk perbaikan dalam pengelolaan hutan.

1. Termanfaatkannya hasil hutan kayu.

KPH dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

2. Termanfaatkannya potensi air (air bersih, PLTMH), wisata alam dan jasa lingkungan.

Terbangunnya pilot pemanfaatan jasa lingkungan. Adanya pengembangan pemanfaatan potensi air baik untuk air bersih maupun pembangkit listrik.

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu

3. Termanfaatkannya HHBK (bambu, rotan, aren, kulit kayu, tanaman hias, tanaman obat).

Adanya pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan baik dalam bentuk kemitraan atau bentuk lainnya.

Pemberdayaan masyarakat Berpartisipasinya masyarakat dalam pemberdayaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan.

Ikut terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan wilayah KPH serta penguatan kelembagaan masyarakat.

4. Mengembangkan secara aktif kegiatan produktif yang berkelanjutan pada wilayah di luar konsesi (wilayah tertentu KPHP Unit XV Pakpak Bharat)

Pengembangan investasi Terwujudnya kerjasama investasi dalam bentuk MoU

Terealisasikannya kerjasama investasi dalam penggunaan lahan lainnya yang berkelanjutan di


49


wilayah KPH

5. Pengelolaan hutan yang konsisten dengan regulasi nasional dan standar yang berlaku baik mandatory maupun voluntary.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam

Terbangunnya mekanisme dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk memastikan tingkat kepatuhan pemegang izin terhadap pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan nasional dan standar wajib (misalnya SVLK)

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja dan rencana audit untuk menyelaraskan pengelolaan hutan dengan SVLK

2. Adanya keselarasan pengelolaan hutan dan rencana kerja tahunan dengan standar voluntary dan mengkaji untuk mempertimbangkan kelayakannya (benefit cost ratio)

6. Pelopor program rehabilitasi hutan dan lahan di luar wilayah konsesi KPH

Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar Izin

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam

Terlaksananya perlindungan hutan dan rehabilitasi hutan

1. Adanya kejelasan status kawasan hutan dan batas-batas

2. Adanya peningkatan tindakan konservasi termasuk melakukan monitoring dan patroli berkala pada Hutan Lindungdan Kawasan bernilai konservasi tinggi lainnya


50

BAB IVANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis dan InformasiAnalisis adalah salah satu indikator untuk membuat atau menentukan

tujuan, sasaran, dan strategi – strategi yang akan diambil, dan diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh mengenai lingkungan dimana KPHP Unit XV Pakpak Bharat berada. Analisis kondisi wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat saat ini lebih ditekankan pada lingkungan Eksternal, yaitu lingkungan luar KPHP yang mencakup kondisi biogeofisik, dan sosekbud. Kondisi biogeofisik dan sosekbud yang menjadi variable dasar dalam analisis, meliputi : tutupan lahan, potensi banjir, keanekaragaman hayati, pengelolaan wilayah desa, serta tekanan terhadap kawasan.

Dari hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat, ditemui beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh dari hasilanalisis dan pembahasan yang dilakukan, meliputi antara lain :

1. Faktor Internala. KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang memiliki total luasan ±90.757,41 Ha

dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas ± 41.317,13 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 49.389,51 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 50,77 Ha sehingga banyak potensi hasil hutan yang dapat dimanfaatkan/dikelola dengan optimal seperti hasil produk maupun jasa (Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Jasa Lingkungan). SDM yang belum mencukupi adalah salah satu faktor internal yang dihadapi dalam pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat. SDM yang profesional juga diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara optimal. Penambahan SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk dapat menciptakan peluang-peluang bisnis yang kreatif dan inovatif berbasiskan kelestarian hutan dan lingkungan.

b. Potensi sumberdaya alam hayati yang terdapat di KPHP Unit XV Pakpak Bharat sangat tinggi. Potensi ini terdiri dari potensi hasil hutan kayu, beragamnya potensi hasil hutan bukan kayu, serta potensi jasa


51

lingkungan dan ekowisata alam. KPHP juga mempunyai keragaman potensi flora dan fauna yang tinggi serta masih dapat dijumpai jenis-jenis endemik. Namun demikian data potensi yang sesuai dengan keadaan di lapangan belum terekam dengan baik. Hal ini mengakibatkan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan menjadi terkendala.

c. Diperlukannya sosialisasi dan koordinasi bagi masyarakat dan para stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Pemerintah Pusat) agar terciptanya pengarusutamaan kesepahaman dalam pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan. Hal ini karena KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang masih baru dibentuk organisasinya sehingga masih menjadi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat yang berada pada maupun disekitar wilayah KPHP, maupun bagi pemerintah daerah ditingkat kabupaten.

d. Masyarakat yang tinggal di dalam wilayah KPHP maupun disekitar KPHP Unit XV Pakpak Bharat memiliki sosial budaya dalam bergantung hidup dengan hutan dan hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan tersendiri bagi KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan misalnya jasa lingkungan dengan tetap melestarikan budaya masyarakatnya sehingga tercipta peluang kerjasama dengan instansi pemerintah (Dinas Pariwisata).

e. Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat berada pada DAS Singkil yang merupakan DAS prioritas sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan DAS terpadu. Sebagian kecil lagi termasuk DAS batang Garigis.

f. Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang telah ditata batas relatif sedikit sehingga ketidakjelasan batas kawasan hutan masih memungkinkan terjadi perbedaan. Jumlah masyarakat yang menetap dalam kawasan masih masih cukup banyak dan akan banyak dijumpai wilayah KPH yang dirambah oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya tata batas fungsi hutan berdasarkan blok.


52

g. KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam hal pendanaan dan pengadaan sarana dan prasarana telah didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dukungan terhadap operasional KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Wampu Sei Ular dan juga Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah II Medan.

2. Faktor Eksternala. Komitmen yang kuat dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan KPH sebagai organisasi tingkat tapak yang akan mengelola hutan diseluruh wilayah Indonesia. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti amanat pasal 17 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan salah satunya dilaksanakan untuk tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan peluang besar bagi KPHP Unit XV Pakpak Bharat untuk mendapatkan dukungan politik, pembiayaan dan teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b. Investor sudah mulai memperhatikan potensi sumberdaya alam berupa hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan yang ada di dalam kawasan KPHP Unit XV demikian hal dengan masyarakat yang bergantung pada hutan yang tinggal di dalam wilayah KPHP maupun disekitarnya. Saat ini KPHP Unit XV belum mengidentifikasi secara detail potensi tersebut dan pihak-pihak yang berminat melakukan bisnis masih banyak potensi bisnis yang dapat dilakukan terkait pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan tersebut.

c. Hasil hutan non kayu dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jasa lingkungan air dapat menjadi sumber energi bila dirubah menjadi energi listrik mikro hidro. Permintaan yang meningkat memungkinkan pengembangan energi dari


53

hasil dan jasa lingkungan hutan menjadi sangat layak dimasa yang akan datang.

Selain kekuatan dan kelemahan secara internal tersebut, KPHP Unit XV juga menghadapi tantangan dan ancaman yang besar dari lingkungan eksternal ini, yaitu:

a. Terdapat sebagai kawasan KPHP Unit XV yang berada dalam klaim tanah adat. Diperlukan upaya pendekatan yang tepat untuk mengkomunikasikan kondisi ini agar pengelolaan KPHP dapat berjalan optimal. Terdapat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memperjuangkan hak ulayatdidukung putusan MK 35, lokasinya sebaiknya dijadikan blok khusus.

b. Konsekwensi klaim ini adalah masyarakat banyak mengokupasi lahan, merubahnya menjadi lahan pertanian. Luasan lahan semak belukar mencapai ± 4.837,40 Ha, pertanian lahan kering ± 16.235,20 Ha dan lahan pertanian lahan kering campur belukar ± 302,71 Ha dan bahkan terindikasi terdapat areal terbuka yang cukup luas yaitu ± 1.364,45 Ha. Kondisi ini menjadi tantangan bagi KPHP Unit XV untuk dapat kembali merehabilitasi lahan tersebut. Hal ini semakin diperparah lagi karena masyarakat yang tinggal disekitar kawasan KPHP Unit XV adalah petani lahan kering yang sangat membutuhkan lahan untuk kegiatan usahataninya. Pertambahan jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan akan lahan dan pangan menyebabkan tekanan pada kawasan KPHP Unit XV semakin besar.

c. Belum selesainya tata batas seluruhnya sehingga belum terbentuk garis batas yang jelas dan diakui oleh semua pihak.

d. Selama ini belum terdapat koordinasi yang baik antara Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, antar instansi di pemerintah Provinsi Sumatera Sumatera Utara dan dengan instansi terkait pada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan rehabilitasi lahandari BPDAS HL, misalnya, bisa saja belum sejalan dengan kebijakan yang sama di Dinas Kehutanan kabupaten/kota serta dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Demikian halnya juga program di BPKH Wilayah I Medan maupun BPHP Wilayah II medan.


54

Rendahnya koordinasinya menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan efisien.

d. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat merupakan kendala tersendiri yang dihadapi oleh KPHP. Hal ini juga memicu meningkatnya praktek illegal logging, perambahan, perburuan satwa liar, dan praktek pembukaan kawasan dengan cara dibakar.

e. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mendukung pengembangan jasa lingkungan pada kawasan hutan KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Metode analisis SWOT sering digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam merumuskan berbagai tujuan yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sering juga digunakan dalam pengambilan kesimpulan untuk mengevaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyeksi atau konsep bisnis yang berdasarkan analisis lingkungan internal (Kekuatan/strengths, kelemahan/weakness) dan analisis lingkungan eksternal (Peluang/opportunities, dan Ancaman/threats).

Untuk mengatasi permasalahan dan tindakan yang akan dilakukan KPHP Unit XV Pakpak Bharat, perlu menentukan langkah-langkah strategi melalui Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut, diperoleh langkah-langkah strategi yang dirumuskan sesuai analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :1. Strategi SO : Strategi meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan

peluang2. Strategi ST : Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman3. Strategi WO : Strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan

peluang4. Strategi WT : Strategi mengatasi kelemahan untuk mengatasi ancaman


55

Sesuai dengan analisis diatas, kami kembangkan menjadi analisis SWOT sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.1. Sesuai lingkungan internal dan eksternal tersebut, lalu disusun strategi untuk mencapai visi dan misi KPHP Unit XV. Adapun strategi yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.1.


56

Tabel 4.1. Analisis SWOT. Analisis Lingkungan

Internal

Analisis Lingkungan Eksternal

Kekuatan (S)1) Sudah ditetapkan menjadi KPHP Unit

XV2) Keanekaragaman flora dan fauna

yang sangat tinggi dan potensi hutan skunder baik

3) Memiliki potensi aliran sungai untuk PLTMH

4) Adanya potensi jasa lingkungan5) Adanya potensi hasil hutan non kayu

yang tinggi6) Tersedia akses jalan utama menuju

kawasan

Kelemahan (W)1. Masih terbatasnya SDM

pengelola hutan dan sarana prasarana KPH

2. Data potensi KPHP belum lengkap dan belum sesuai dengan kondisi lapangan

3. Belum ditata batas antar blok4. Kondisi topografi yang berat5. Masih minimnya dana dukungan

operasional KPH6. Kurangnya sarana dan SDM

pengamanan kawasan hutanPeluang (O)1. Mendapat dukungan dari

perangkat pengambil kebijakan dalam hal pengelolaan hutan pada KPH.

2. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan KPH

3. Pengembangan jasa lingkungan yang didukung kebijakan pemerintah

4. Minat investasi dan pemanfaatan jasa lingkungan hutan

5. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hasil hutan kayu dan non kayu

Strategi SO :1. Potensi pengembangan dan

pemanfaatan jasling, PLTMH dalam kawasn KPHP didukung para pihak, masyarakatdan pemerintah

2. KPHP perlu membuat standart operasional yang baku terkait partisipasi masyarakat, pemanfaatan jasling, wisata alam, dan pemanfaatan PLTA

3. Seluruh pihak baik perangkat pengambil kebijakan, masyarakat, pemerintah dan kearifan lokal setempat mendukung keberadaan keanekaragaman hayati dan mempertahankan keberadaannya

4.Dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan masyarakat luas dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang tersedia berbasis konservasi demi menjamin keberlangsungan hutan yang lestari

Strategi WO :1. Keterbatasan SDM pengelola KPH

dapat diatasi dengan dukungan parapihak dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang tersedia.

2. Kelengkapan data potensi dapat memanfaatkan dukungan dan kerjasama dai berbagai pihak (balai penelitian, akademisi, LSM) dan masyarakat.

3. Perlu menjalin kerjasama dan mendapatkan dari berbagai pihak untuk memenuhi sarana dan prasarana serta dana operasional KPH.

4. Perlu meningkatkan status kelembagaan KPH dan membangun resort didalam kawasan KPH.

Ancaman (T)1. Tingginya ekspansi

masyarakat terhadap kawasan menjadi lahan perkebunan.

2. Pertambahan penduduk yang cepat serta rendahnya pendidik dan taraf hidup masyarakat disekitar KPH.

3. Batas kawasan banyak yang belum ditata dan diakui oleh semua pihak

4. Inkonsistensi kebijakan kehutanan.

Strategi ST :1. Pemberdayaan masyarakat dalam

pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan kawasan

1. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat memanfaatkan hasil hutan dan lahan

2. Pemanfaatan potensi jasa lingkungan, wisata alam, dan PLTA akan mengurangi tindak pidana kehutanan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3. Merehabilitasi lahan dengan menanami tanaman yang menghasilkan bagi masyarakat

Strategi WT :1. Dengan peningkatan sarana dan

prasarana dan operasinal KPH, dapat dilakukan patroli yang bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah berbagai bentuk ancaman dibidang kehutanan.

2. Berkoordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait bidang kehutanan dalam melakukan kegiatan kehutanan.

3. Dengan didukung data yang lengkap dan akurat, pelanggaran tindak pidana kehutanan dapat dipetakan dan dicegah sejak dini.


57

Berdasarkan matrik SWOT tersebut, terdapat implikasi bagi kelembagaan KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat terhadap kelompok hutan yang akan menjadi areal kerja KPHP Unit XV Pakpak Bharat, nantinya yang menjadi tugas organisasi KPH, diantaranya:

1. Aksi kolektif (collective action) dari berbagai stakeholder yang berkepentingan terhadap sumberdaya hutan harus dilakukan oleh organisasi KPH agar interaksi antar individu/organisasi terhadap kinerja ekonomi dan pengelolaan sumberdaya hutan agar tidak saling merugikan. Kelembagaan KPH harus mampu berperan dalam mengelola/mengkoordinir berbagai Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program-program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

2. KPH diawal perjalananya akan menghadapi beban tugas yang berat, sehingga kelembagaan organisasi KPH harus diisi oleh SDM kehutanan yang profesional ataupun tenaga teknis yang berpengalaman. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan kegiatan pengelolaan hutan alam lestari dapat tercapai.

3. Organisasi KPH harus diberikan kewenangan penuh dalam hal menjaga keamanan hutan, salah satu diantaranya adalah dengan memperkuat organisasi KPH dengan adanya polisi hutan. Dalam pelaksanaanya polisi hutan harus tetap mengedepankan upaya-upaya preventif dan senantiasa berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

4. Kedepan organisasi KPH harus mampu mengoptimalkan sumberdaya hutan yang ada baik HHK, HHBK maupun jasa lingkungan dan wisata alam untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan daya dukungnya.

5. Organisasi KPH harus mampu mengkomunikasikan visi, misi, dan kegiatan KPH kepada stakeholder dan masyarakat. Tanpa adanya kerjasama dengan semua stakeholder hal yang tidak mungkin bagi KPH dapat menjalankan semua tugasnya dengan baik.


58

B. Proyeksi Kondisi wilayahProyeksi kondisi wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat untuk jangka waktu

10 tahun kedepan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tutupan LahanSesuai dengan visi, misi, tujuan yang diuraikan dalam Bab III, serta

strategi yang dikembangkan dalam Tabel 4.1 diatas, maka implementasi berupa kegiatan-kegiatan, yang dijelaskan dalam Bab V, akan menyebabkan tutupan lahan kawasan KPHP Unit XV berubah. Perubahan tersebut diarahkan pada perbaikan lahan, yakni mengurangi tutupan lahan berupa semak belukar, dan lahan terbuka. Pada saat yang bersamaan tutupan lahan hutan tanaman akan bertambah (bagian yang di arsip dalam Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Proyeksi tutupan lahan dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat selama 2017-2026

2017 2021 2026No. Tutupan Lahan

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

1 Belukar 4054.05 4.47 4054.05 4.47 2633.44 2.90

2 Hutan Primer 18100.99 19.94 18100.99 19.94 18100.99 19.94

3 Hutan Sekunder 57885.34 63.78 57885.34 63.78 57885.34 63.78

4 Hutan Tanaman 476.74 0.53 1226.39 1.35 3226.74 3.56

5 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 554.68 0.61 554.68 0.61 554.68 0.61

7 Pertanian Lahan Kering 8356.20 9.21 8356.20 9.21 8356.20 9.21

8 Lahan Terbuka 1329.39 1.46 579.39 0.64 0.00 0.00

Jumlah dan Persentase 90757.40 100.00 90757.05 100.00 90757.40 100.00

2. Kelembagaan dan Organisasi KPHP Unit XV Selama 5 tahun ke depan seiring dengan proses pembenahan

seluruh instrumen lembaga pengelolaan, kelembagaan KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat sudah berjalan sebagai UPT dibawah koordinasi Dinas Provinsi Sumatera Utara. Pada akhir periode 10 tahun kedepan diharapkan sudah dapat menjadi SKPD tersendiri yang terpisah dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki sistem pengelolaan keuangan seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat


59

menghasilkan PAD kepada Provinsi Sumater Utara. Selain itu dalam jangka waktu lebih singkat, KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat akan mengupayakan memiliki resort di beberapa wilayah KPH mengingat akses untuk menuju wilayah kelola yang cukup sulit.

Kelembagaan dan organisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga akan berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan. Oleh karena itu KPHP Unit XV Pakpak Bharat diproyeksikan pada tahun 2021 akan memiliki staf sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu / kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja.Dengan meningkatnya kuantitas SDM ini juga diprediksikan akan meningkatkan kualitas KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat melalui kegiatan perencanaan pengembangan SDM dengan rencana memberikan kesempatan pelatihan dan magang kepada seluruh staf KPHP Unit XV. Rencana kegiatan pengembangan SDM ini akan terus berlanjut hingga ke tahun 2026, yang mana pada tahun tersebut jumlah SDM KPHP sudah mencapai 55 orang dengan kaulitas yang mumpuni untuk mengelola hutan wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara baik. Detail teknis rekrutmen dan pengembangan SDM tersebut akan dijabarkan pada Bab V.

Pada tahun 2024 KPHP Unit XV Pakpak Bharat diharapkan sudah menyusun Naskah Akademik (NA) peraturan daerah tentang perubahan bentuk organisasi dari Unit Pelayanan Teknis (UPT) dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menjadi Badan Layan Umum Daerah (BLUD) mulai tahun 2025. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan dan usaha yang dikembangkan oleh KPHP Unit XV. Sehingga untuk kedepannya KPHP Unit XV Pakpak Bharat sudah dapat mengelola penerimaan dan pembiayaan organisasinya secara mandiri. Pada tahun 2024 Ranperda tentang pembentukan BLUD KPHP Unit XV Pakpak Bharat ini diharapkan dapat disahkan. Maka pada tahun 2025 dapat menjadi BLUD KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang sudah resmi.

Pada tahun 2026 sarana dan prasarana KPHP Unit XV Pakpak Bharat diprediksikan telah terpenuhi berupa gedung perkantoran yang definitif,


60

peralatan kerja, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana ini sangat penting dalam operasional KPHP Unit XV Pakpak Bharat, sehingga KPHP akan memiliki database dan peta yang lengkap pada tahun 2026 yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan guna mempermudah pihak yang berkepentingan dalam pencarian data.

Pada tahun 2017, telah dimulai kegiatan penataan batas luar kawasan pada sebagian besar kawasan yang akan dilanjutkan dengan kegiatan inventarisasi batas fungsi hutan, batas blok, batas petak dan batas resort yang akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2020, untuk saat ini penataan batas luar yang masih belum diakui oleh sebagian besar pihak. Namun pada tahun 2026, diproyeksikan semua batas sudah ditata dengan baik dan dakui oleh semua pihak. Dalam hal tersebut dapat meminimalisir konflik berkenaan dengan pal batas bisa sampai pada titik minimal.

Tabel 4.3. Proyeksi perkembangan kelembagaan dan organisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat selama 2017-2026

No Keterangan 2017 2021 20261 Sumber Daya Manusia Jumlah 24 30 55 Kualitas Sedang Sedang Tinggi2 Bentuk Organisasi UPT BLUD BLUD3 Sarana dan Prasarana Kantor Belum ada 1 1 Kantor Resort Tidak ada 2 4

Kendaraan Roda empat 1 2 4

Kendaraan Roda dua 8 15 20 Peralatan Kantor Kurang Cukup Cukup4 Data dan Peta Kurang Sedang Cukup

5 Tata Batas Kawasan Sebagian Kecil Sebagian Besar Semua

6 Kelompok Binaan Belum ada 30 Kelompok 70 Kelompok

KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga membangun dan memperkuat kelompok tani hutan sebagai ujung tombak organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan, dan dengan sejalannya kegiatan ini juga akan dibangun pembagian resort serta gedung resort guna mempermudah dalam pengelolaan hutan. Kelompok tani hutan diprediksikan akan tumbuh dan


61

berkembang seiring dengan perkembangan kegiatan. Pada tahun 2021 diprediksikan KPHP Unit XV Pakpak Bharat telah memiliki minimal 30 kelompok binaan yang akan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada daerahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 2024 akan terbentuk minimal 70 kelompok binaan yang siap bekerjasama dalam mengelola hutan pada kawasan KPHP Unit XV.

3. Pemanfaatan dan Penerimaan Daerah dari hasil hutan dan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan HHBK, HHK dan Jasa lingkungan akan berkontribusi secara langsung pada penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang dimaksudkan disini adalah penerimaan yang akan dipungut oleh KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat dari setiap manfaat yang didapatkan dalam pengelolaan hutan. Penerimaan KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat inilah yang akan disetorkan ke kas daerah dan tercatat sebagai penerimaan daerah. Seiring dengan perkembangan kegiatan, maka diprediksikan peneriman daerah dari pemanfaatan HHBK, HHK dan Jasa Lingkungan sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Proyeksi peneriman daerah dari kegiatan-kegiatan oleh KPHP Unit XV Bharat selama 2017-2026

Penerimaan (Rp)No Sumber

2017 2021 20261 Pemanfaatan Kawasan - - 600.000.000

2Pemanfaatan Jasa Lingkungan - 25.000.000 100.000.000

3 Pemungutan HHBK - 175.000.000 350.000.000

4Industri pengolahan HHK dan HHBK - - 200.000.000

Jumlah 200.000.000 1.250.000.000

Pada tahun 2021 diprediksikan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah dari pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemunggutan HHBK sebesar Rp. 200.000.000. Penerimaan ini terus meningkat seiring dengan


62

perkembangan usaha dan kegiatan KPHP Unit XV, menjadi Rp. 1,25 milyar pada tahun 2026. Hasil dari pemanfaatan kawasan diprediksikan akan diterima mulai tahun 2026 adalah kayu hasil hutan tanaman yang sebelumnya ditanami serangkaian dengan kegiatan rehabilitasi. Hasil kayu ini akan dijual sebagai pemenuhan bahan baku industri. Kontribusi dari pemanfaatan jasa lingkungan adalah pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan air (PLTMH). Kontribusi pemunggutan HHBK berasal dari bagi hasil pemanfaatan dibawah tegakan, usaha tanaman aren, kemenyan, lebah madu, gambir, bambu, rotan dan agrowisata.

4. Konflik dan Klaim terhadap lahan wilayah KPHP Unit XV Pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan yang berbasis masyarakat

adalah upaya utama dalam mengelola klaim masyarakat terhadap lahan keturunan mereka, sehingga diprediksikan konflik dan klaim atas kawasan hutan akan berkurang. Dengan demikian penataan batas dan pelaksanaan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik.

5. Kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat dari kegiatan kehutanan

Berkurang konflik masyarakat tersebut seiring pula dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Semua kegiatan KPHP Unit XV, sebagai diuraikan dalam strategi (Tabel 4.1), akan dilakukan bersama masyarakat. Masyarakat lokal adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk itu pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat adalah langkah awal yang dilakukan untuk menopang setiap kegiatan tersebut. Dengan semakin berkembangnya usaha masyarakat yang memanfaatkan HHBK, HHK dan jasa lingkungan maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh masyarakat. Diprediksikan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja dari usaha-usaha terkait kehutanan ini akan meningkat.

6. Keragaman hayati KPHP Unit XV Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, KPHP Unit XV Pakpak Bharat

memiliki keragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna. Banyak species flora yang memiliki nilai komersial yang tinggi. Sementara itu,


63

banyak pula fauna yang hidup dalam kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat merupakan hewan yang dilindungi karena sudah langka. Dengan dilakukan rehabilitasi atas tutupan lahan semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak dan lahan terbuka, maka diproyeksikan keragaman hayati di dalam kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan meningkat. Selain itu, densitas dari setiap speciesnya juga akan meningkat selama 10 tahun kedepan, walau secara kuantitatif belum dapat dikalkulasikan saat ini.

7. Perkembangan InvestasiUntuk meningkatkan nilai tambah, KPHP Unit XV Pakpak Bharat

akan melakukan atau mengundang pihak ketiga untuk melakukan investasi pada industri pengolahan hasil hutan kayu dan HHBK. Diproyeksikan mulai tahun 2021 sudah ada investasi yang efektif terlaksana, sesuai dengan misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh KPHP Unit XV.


64

BAB VRENCANA KEGIATAN

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit XV untuk 10 tahun ke depan dibuat sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang memuat : tujuan yang akan dicapai oleh KPH, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Program dan rencana kegiatan dijabarkan dari visi, misi dan capaian-capaian utama yang diharapkan dalam pengelolaan KPHP Unit XV untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan. Adapun program dan rencana kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

A. Inventarisasi Wilayah Serta Penataannya

1. Rencana Strategis Pra Kondisi

a. Pelengkapan Data, Informasi dan Peta

Pelengkapan data, informasi, dan peta merupakan rencana strategis pra kondisi tahap awal yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit XV dan mitra. Strategi yang akan diterapkan adalah menyusun database yang akan memuat seluruh informasi wilayah kerja KPHP Unit XV dengan cara koordinasi dengan para pihak serta pengumpulan data melalui kegiatan survei. Kegiatan melengkapi data, informasi dan peta secara rinci disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Pelengkapaan Data, Informasi dan Peta

TahunStrategi Deskripsi

LokasiPrioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)

Sumber Pendanaan (Indikatif) Mitra

Penyusunan data base

Koordinasi antar lembaga

Seluruh Wilayah KPHP Unit XV

√ √ √ 30

APBN/APBD/ Pihak Ketiga

Tokoh Masyarakat/ Masyarakat/Pihak Swasta

Survey; sampling; data sekunder


√ √ √ 75

APBN/APBD/ Pihak Ketiga

Masyarakat/Pihak Ketiga


65

b. Pemantapan Tata HutanStrategi yang akan diterapkan pada tahap awal adalah penyelesaian dan

rekonstruksi batas kawasan hutan. Batas-batas wilayah kerja KPHP Unit XV dan RPH akan dipetakan, dikoordinasikan dan sosialisasikan dengan para pihak. Kegiatan pemantapan tata hutan secara rinci disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Pemantapan Tata Hutan



Rencana Biaya (Juta

Rupiah)

Sumber Pendanaan (Indikatif)

Mitra

Tata Batas Penyelesaian batas luar dan batas fungsi kawasan hutan


√ √ √ 150

APBN/APBD

BPKH Wil 1

Rekontruksi batas

Rekonstruksi terhadap batas-batas kawasan hutan di lapangan

Batas Konsesi PT. GRUTI dan Batas SM Siranggas

√ √ 75

APBN/APBD/ PT. GRUTI

BPKH Wil 1

Penentuan batas RPH di atas peta

Penentuan batas-batas wilayah kerja dan RPH sebagai panduan pengelolaan hutan

Seluruh Wilayah KPHP Unit XV √ 50

APBN/APBD BPKH Wil 1/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat

Koordinasi dan sosialisasi

Koordinasi dan sosialisasi pengelolaan hutan dengan para pihak


√√

40

APBN/APBD Tokoh Masyarakat/ /Pihak Swasta/LSM

c. Pemantapan Kelembagaan

Rencana kegiatan pemantapan kelembagaan dilakukan melalui pengusulan RPH, analisa kebutuhan personalia sesuai tupoksi dan beban kerja, rekruitmen personalia, serta pelengkapan sarana dan prasarana kelembagaan KPH. Kegiatan pemantapan kelembagaan secara rinci disajikan pada Tabel 5.3.


66

Tabel 5.3. Pemantapan Kelembagaan



Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Mitra

Usulan pembentukan RPH

Kelengkapan kelembagaan KPHP Unit XV


√ 15 APBN/APBD/

BPKH Wil 1

Kajian kapasitas kebutuhan personil

Kelengkapan operasional kerja lapangan


√ 20 APBN/APBD

Perguruan Tinggi

Rekruitmen SDM

Rekrutmen tenaga kerja profesional di bidangnya


√ √ √ 15 APBN/APBD

BP2SDM,Perguruan

Tinggi

Penambahan sarana prasarana

Penunjang kegiatan oprasional baik kantor maupun lapangan


√ √ √ √ 130 APBN/APBD

Swasta/ LSM

d. Pelayanan Regulasi

KPH akan menyusun dan mengajukan regulasi yang menjadi kewenangan KPH. Dalam penyusunan pelayanan regulasi akan dilakukan tahapan konsultasi publik untuk menampung aspirasi para pihak. Kegiatan pelayanan regulasi secara rinci disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Pelayanan Regulasi

TahunStrategi Deskripsi Lokasi

Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/Mitra

Konsultasi publik

Penyerapan aspirasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Unit XV

Seluruh wilayah KPHP Unit XV

√ 50 APBN/APBD Perguruan Tinggi,

Masyarakat,Pihak Swasta,

LSM

Penyusunan dan pengajuan regulasi

BLUD; SOP; Tata hubungan kerja

Seluruh wilayah KPHP Unit XV

√ 40 APBN/APBD Pergruan Tinggi,

Masyarakat,Pihak Swasta,

LSM

e. Pemenuhan Kapasitas Dasar Sumberdaya ManusiaPemenuhan kapasitas dasar SDM KPHP Unit XV dilakukan melalui

pemenuhan/ pembentukan tenaga-tenaga yang kompeten. Strategi yang


67

ditempuh adalah melalui kerjasama dengan lembaga/instansi terkait yang kompeten dalam peningkatan sumberdaya manusia. Rencana kegiatan pemenuhan kapasitas dasar secara rinci disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Pemenuhan Kapasitas Dasar Sumberdaya Manusia


Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder / Mitra

Diklat enterpreune

rship

Pembentukan karakter yang ahli di bidangnya

Blok pemanfaatan, seluruh Wilayah KPHP Unit XV

√ √ √ 80 APBN/APBD Perguruan Tinggi,LSM, BP2SDM

Diklat teknis Pembentukan tenaga yang ahli di bidangnya



Diklat ranger dan

tenaga penyuluh

Pemberdayaan tenaga penyuluh lapangan sebagai ujung tombak keberhasilan program kegiatan



f. Perencanaan Pendanaan untuk Penyiapan Pra Kondisi

Strategi perencanaan pendanaan untuk penyiapan pra kondisi secara rinci disajikan pada Tabel 5.6. Strategi yang ditempuh pada tahap penyiapan pra kondisi ini meliputi kampanye/sosialisasi, koordinasi antar lembaga, serta pengajuan proposal kemitraan.

Tabel 5.6. Perencanaan Pendanaan untuk Penyiapan PraKondisi




Rencana Biaya (Juta

Rupiah)

Stakeholder /Mitra

Sosialisasi Online, media cetak kepada stakeholder


√ √ √ APBN/APBD 60 Tokoh Masyarakat/ Masyarakat/Pihak Swasta/LSM


DAK, APBN, APBD


√ √ √ APBN/APBD 30 Tokoh Masyarakat/ Masyarakat/Pihak Swasta/LSM/Perguruan Tinggi

Pengajuan proposal kemitraan

Investor, lembaga/ pihak luar terkait


√ √ APBN/APBD 20 Masyarakat/Pihak Swasta/LSM


68

2. Inventarisasi Wilayah serta Penataannya

a. Inventarisasi HutanInventarisasi berkala wilayah kelola KPHP Unit XV merupakan kegiatan

berkala yang penting dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi diwilayah KPHP Unit XV selama kurun waktu tertentu dengan tepat. Kegiatan berkala ini juga dapat mengakomodir perubahan yang terjadi pada kondisi biogeofisik dan dinamika social ekonomi dan budaya pada setiap blok pengelolaan hutan diwilayah KPHP Unit XV.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Inventarisasi hutan secara berkala pelaksanannya mengacu pada pedoman inventarisasi hutan. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataannya secara rinci disajikan pada Tabel 5.7. Hasil inventarisasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran risalah kondisi wilayah pengelolaan hutan secara berkala sebagai berikut:

Kondisi Awal Kondisi 5 tahun berikutnya dan dilengkapi dengan uraian peningkatan

dan penurunan serta permasalahan. Kondisi10 tahun berikutnya dan dilengkapi dengan uraian peningkatan

dan penurunan serta permasalahan.

Tabel 5.7. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataannya


Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/ Mitra

Invetarisasi tegakan hutan

Melakukan inventarisasi hutanberkala pada KPHP Unit XV

Seluruh Wilayah

KPHP Unit XV

√ 50 APBN/APBD/ Pihak Ketiga

Perguruan Tinggi. LSM, Masyarakat

Inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Seluruh Wilayah

KPHP Unit XV


Perguruan Tinggi. LSM

Inventarisasi satwa dan flora langka

Seluruh Wilayah

KPHP Unit XV


Perguruan Tinggi. LSM

b. Pembagian Blok

Pembagian blok dilaksanakan sebagai tahap lanjutan penataan hutan


69

setelah kegiatan inventarisasi. Blok adalah unit kelestarian terkecil pengelolaan hutan. Pembagian blok dilakukan berdasarkan kesamaan karakterfisiografi, kesamaan fungsi pengelolaan, dan kemudahaan aksesibilitas sehingga blok dapat dikelola secara efektif dan efesien.

c. Pembagian Petak dan Anak Petak

Blok terbagi atas petak-petak dan anak petak. Petak adalah unit terkecil pemanfaatan hutan yang mendapat perlakuan/pengelolaan silvikultur yang sama. Pembagian petak dan anak petak dilakukan setelah pembagian blok. Pembagian petak/anak petak pada areal yang telah dibebani hak mengikuti/menyesuaikan dengan pembagian petak/anak petak yang telah dibuat pemegang ijin.

d. Pemetaan

Pemetaan terhadap hasil kegiatan tata hutan meliputi pembagian blok serta petak dan anak petak.

e. Tata Batas

Kegiatan tata batas dilakukan setelah terlaksananya pembagian blok serta pembagian petak dan anak petak. Tata batas dilakukan untuk memberi kepastian kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Unit XV sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHP dan KPHL.

B. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatanya. Wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang belum diminati oleh investor akan dikelola sendiri sesuai dengan fungsi hutan dan potensinya. Pemanfaatan pada wilayah tertentu akan dilaksanakan setelah KPHP Unit XV Pakpak Bharat menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan mendapat penunjukan dari Menteri Kehutanan.


70

Wilayah tertentu akan dimanfaatkan sedemikian rupa. Akan tetapi, wilayah tertentu yang berada dalam blok inti tidak akan dilakukan pemanfaatan. Pemanfaatan hutan pada wayah tertentu di KPHP Unit XV Pakpak Bharat pada dasarnya adalah melakukan pembangunan pada kawasan hutan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi yang memiliki tutupan lahan terbuka, belukar tua, belukar muda atau alang-alang/padang rumput atau lahan yang termasuk dalam kriteria Lahan Kritis (sangat kritis, kritis dan agak kritis) serta pemanfaatan potensi hutan pada kawasan hutan yang belum dibebani ijin.

Penunjukan Wilayah Tertentu pada lahan Kritis ini dimaksudkan selain untuk mengembalikan lahan kritis pada kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) juga diharapkan lahan tersebut dapat dikelola dengan mengembangkan usaha-usaha produktif serta pengembangan jenis-jenis produktif yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekologis dan finansial baik bagi masyarakat maupun KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Hal ini menjadi penting mengingat dalam ketentuannya, KPH dituntut untuk dapat mandiri. Memang tidak seluruh lahan kritis yang ada di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat dijadikan/termasuk dalam wilayah tertentu.

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu tersebut sebagian besar dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Pemilihan jenis usaha dan jenis produk (sesuai dengan kegiatannya) perlu disepakati bersama terlebih dahulu dengan masyarakat. Namun terdapat beberapa rencana pemanfaatan pada wilayah tertentu yang bersifat top down (inisiatif oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat).

Tahapan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ini secara umum terdiri dari identifikasi detail calon areal pada masing-masing kegiatan, sosialisasi kegiatan, pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan, koordinasi dengan instansi terkait, pembentukan/penguatan kelompok masyarakat, dan pelaksanaan lapangan (penyiapan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) atau disesuaikan dengan jenis kegiatan. Detil tahapan juga akan disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan bersama masyarakat yang disepakati.

Secara umum, pengelolaan wilayah tertentu pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.


71

Tabel 5.8. Pembagian blok pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. Blok Luas (Ha)

1. Blok Inti 4.936,48

2. Blok Pemanfaatan 36.380,65

3. Blok Pemanfaatan HHK-HA 26.210,04

4. Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK 3.284,29

5. Blok Pemberdayaan 14.701,81

6. Blok Perlindungan 5.244,12


Sedangkan wilayah tertentu yang ada di KPHP Unit XV Pakpak Bharat seluas + 53.803,657 Ha, yang teridentifikasi pada kawasan hutan dengan fungsi lindung (HL) pada Blok Pemanfaatan seluas 35.934,667 Ha, fungsi produksi terbatas (HPT) pada Blok Pemberdayaan seluas 14.584,70 Ha dan fungsi produksi terbatas (HPT) pada Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK seluas 3.284,29 Ha.

Tabel 5.9. Pembagian Blok pada Wilayah Tertentu di KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. Fungsi Blok Luas (Ha)

1. Hutan Lindung Pemanfaatan 35.934,667

2. Hutan Produksi Terbatas Pemanfaatan Jasling & HHBK 3.284,29

3. Hutan Produksi Terbatas Pemberdayaan 14.584,70


Wilayah tertentu KPHP Unit XV Pakpak Bharat tersebut tersebar di 3 blok yang nantinya akan dikelola oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat baik secara swakelola maupun dengan menjalin kemitraan baik dengan kelompok masyarakat, investor dan pihak lainnya yang memiliki minat. Adapun strategi kegiatan pengelolaan hutan pada wilayah tertentu selama kurun waktu 10


72

(sepuluh) tahun akan dikembangkan melalui beberapa arahan pemanfaatan hutan sebagai berikut dibawah ini.

Tabel 5. 10. Arahan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di Wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2017 - 2026.

No. Blok Kelas Hutan ArahanPemanfaatan Luas (ha) Waktu

Pelaksanaan1. HL Blok

Pemanfaatan Kelas hutan lindung pemanfaatan HHBK

Pengusahaan HHBK jenis Nilam, Gambir, Kemenyan, Rotan dan Madu

35.934,667 2017-2026

2. HPT Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK

Kelas hutan produksi pemanfaatan jasling dan HHBK

Pengusahaan HHBK jenis Kemenyan, Rotan dan Madu

3.284,29 2017-2026

3. HPT Blok Pemberdayaan Masyarakat

Kelas hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat

Pengusahaan HHBK jenis Nilam, Gambir, Kemenyan, Rotan dan Madu

14.584,70 2017-2026

Untuk dapat memanfaatkan wilayah tertentu menuju unit-unit bisnis yang tangguh dan dapat memandirikan KPH sesuai dengan arahan yang ditetapkan, maka terdapat beberapa prakondisi yang harus dipenuhi oleh pengelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat, yaitu; 1. Telah tersedianya baseline data potensi hasil inventarisasi pada tahun ke-2

(2018);2. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan yang memadai (reliable) untuk

mendukung operasionalisasi (2017 - 2026);3. Tersedianya sumberdaya manusia pengelola yang memadai dan memiliki

keterampilan dalam membangun unit bisnis (2017 - 2026);4. Terbitnya regulasi di daerah yang mendukung percepatan pembangunan

unit bisnis (2017 - 2026).


73

Tabel 5. 11. Penyiapan Sarana dan Prasarana Operasional KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume

Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana DanaNo. Rencana Kegiatan

Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi

Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1 Unit900.000

a. Pembangunan kantor KPHP Unit XV Pakpak Bharat

KPHP Unit XV PB

APBD dan APBN

b. 1 Paket10.000

Pemasangan instalasi listrik

KPHP Unit XV PB

APBD dan APBN

c. 1 Paket 1 Paket75.000 150.000

Pengadaan sarana komputasi (desktop, laptop, printer, LCD) KPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PB

APBD dan APBN

d. Pengadaan alat survey dan pengukuran

1 Paket 1 Paket APBD dan APBN

100.000 150.000KPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBe. Pengadaan bahan dan ATK 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000KPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBf. Pengadaan kendaraan

operasional roda 23 Unit 7 Unit

96.000 224.000KPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PB


74





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Unit

500.000g. Pengadaan kendaraan

operasional roda 4KPHP Unit

XV PB

APBD dan APBN

h. 2 Unit300.000

Pembangunan Kantor Resort

KPHP Unit XV PB

APBD dan APBN

i. 1 Paket 1 Paket100.000 75.000

Pengadaan perlengkapan kantor (meubeler, AC, dll)

KPHP Unit XV PB

KPHP Unit XV PB

APBD dan APBN

j. Pembangunan persemaian permanen dan operasional rutin persemaian permanen

1 Unit/ 100.000 btg

1 Unit/ 100.000 btg

1 Unit/ 100.000

btg

1 Unit/ 100.000

btg

1 Unit/ 100.000

btg

1 Unit/ 100.000

btg

1 Unit/ 100.000

btg

1 Unit/ 100.000

btg

APBD dan APBN

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000KPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PBKPHP Unit

XV PB


75

Prioritas kegiatan pada pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat direncanakan pada pengembangan 5 core bisnis di wilayah-wilayah blok yang telah ditentukan. Pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha gambir2. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kemenyan3. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Nilam4. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Lebah madu5. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Rotan

1. Pemanfaatan Kawasana. Pengelolaan dan Pengembangan Gambir

Salah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang saat ini diusahai masyarakat yang ada di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah gambir. Tanaman ini

merupakan komoditi unggulan bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Gambir dibudidayakan pada lahan ketinggian 200-800 m diatas permukaan laut. Mulai dari topografi agak datar sampai di lereng bukit. Biasanya ditanam sebagai tanaman perkebunan di pekarangan atau kebun di pinggir hutan. Budidaya biasanya semiintensif, jarang diberi pupuk tetapi pembersihan dan pemangkasan. Daun yang dipangkas yang digunakan untuk menghasilkan getah Gambir.

Gambir adalah ekstrak air panas dari daun dan ranting tanaman gambir yang disedimentasikan dan kemudian dicetak dan dikeringkan. Hampir 95% produksi dibuat menjadi produk ini, yang dinamakan betel bite atau plan masala. Bentuk cetakan biasanya silinder, menyerupai gula merah. Warnanya coklat kehitaman. Gambir (dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai gambier) biasanya dikirim dalam kemasan 50kg. Bentuk lainnya adalah bubuk atau "biskuit". Nama lainnya dalah catechu, gutta gambir, catechu pallidum (pale catechu).

Kegunaan utama adalah sebagai komponen menyirih, yang sudah dikenal masyarakat kepulauan Nusantara, dari Sumatra hingga Papua sejak paling tidak 2500 tahun yang lalu. Diketahui, gambir merangsang keluarnya getah empedu sehingga membantu kelancaran proses di perut dan usus. Fungsi


76

lain adalah sebagai campuran obat, seperti sebagai luka bakar, obat sakit kepala, obat diare, obat disentri, obat kumur-kumur, obat sariawan, serta obat sakit kulit (dibalurkan); penyamak kulit; dan bahan pewarna tekstil. Fungsi yang tengah dikembangkan juga adalah sebagai perekat kayu lapis atau papan partikel. Produk ini masih harus bersaing dengan sumber perekat kayu lain, seperti kulit kayu Acacia mearnsii, kayu Schinopsis balansa, serta kulit polong Caesalpinia spinosa yang dihasilkan negara lain.

Mengingat tanaman ini memiliki prospek yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan memerlukan lahan untuk pengembangan kedepannya, maka KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan memanfaatkan kawasan untuk pengembangannya dengan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.b. Pengelolaan dan Pengembangan Nilam

Tanaman nilam sudah lama diusahai masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, tanaman tersebut banyak tumbuh di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat mengelola tanaman tersebut menjadi minyak nilam dan diperdagangkan untuk meningkatkan ekonomi perekonomiannya.

Tanaman Nilam adalah suatu tanaman semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama (minyak nilam). Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak patchouli (dari bahasa Tamil patchai (hijau) dan ellai (daun), karena minyaknya disuling dari daun). Aroma minyak nilam dikenal 'berat' dan 'kuat' dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian (parfum) dan bahan dupa atau setanggi pada tradisi timur. Harga jual minyak nilam termasuk yang tertinggi apabila dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya.

Tumbuhan nilam berupa semak yang bisa mencapai satu meter. Tumbuhan ini menyukai suasana teduh, hangat, dan lembap. Mudah layu jika terkena sinar matahari langsung atau kekurangan air. Bunganya menyebarkan bau wangi yang kuat. Bijinya kecil. Perbanyakan biasanya dilakukan secara vegetative.

Minyak nilam Indonesia sangat digemari pasar Amerika dan Eropa. Terutama digunakan untuk bahan baku industri pembuatan minyak wangi (sebagai pengikat bau atau fixative parfum), kosmetik, dll. Komponen utama minyak nilam (diperoleh dari penyulingan daun nilam) berupa pachoully alcohol


77

(45 – 50%), sebagai penciri utama. Bahan industri kimia penting lain meliputi patchoully camphor, cadinene, benzaldehyde, eugenol, dan cinnamic aldehyde. Sebuah referensi menyebutkan, minyak nilam bisa untuk bahan antiseptik, antijamur, antijerawat, obat eksem dan kulit pecah-pecah, serta ketombe. Juga bisa mengurangi peradangan. Bahkan dapat juga membantu mengurangi kegelisahan dan depresi, atau membantu penderita insomnia (gangguan susah tidur). Makanya minyak ini sering dipakai untuk bahan terapi aroma. Juga bersifat afrodisiak: meningkatkan gairah seksual.

Bukan cuma minyak nilamnya yang bermanfaat. Di India daun kering nilam juga digunakan sebagai pengharum pakaian dan permadani. Malahan air rebusan atau jus daun nilam, kabarnya, dapat diminum sebagai obat batuk dan asma. Remasan akarnya untuk obat rematik, dengan cara dioleskan pada bagian yang sakit. Bahkan juga manjur untuk obat bisul dan pening kepala. Remasan daun nilam dioleskan pada bagian yang sakit.

Prospek pasar minyak nilam, baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri komoditi ini pada masa yang akan datang cukup besar, seiring dengan semakin tingginya permintaan terhadap parfum/kosmetika, trend mode dan belum berkembangnya substitusi essential oil yang bersifat pengikat (fiksasi) dalam industri parfum/kosmetika.

Mengingat tanaman ini juga memiliki prospek yang sangat besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan memerlukan lahan untuk pengembangan kedepannya, maka KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan memanfaatkan kawasan untuk pengembangannya dengan memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.c. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Rotan

Salah satu potensi hutan yang akan dikembangkan adalah budidaya rotan. Usaha ini diharapkan akan membantu masyarakat sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhannya melalui usaha rotan dengan pola kemitraan dengan KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Kegiatan ini dilakukan terlebih dahulu menginventarisasi potensi rotan diwilayah tersebut yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2021.


78

d. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Lebah MaduSalah satu hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang menjadi jenis komoditi

di KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah madu alam karena permintaan terhadap madu alam terbilang tinggi. Selama ini lebah madu hanya diproduksi secara alami dengan memanen hasil madunya tanpa ada budidaya lebah itu sendiri. Permintaan pasar yang cukup tinggi khususnya pasar internasional untuk keperluan obat-obatan yaitu sejenis propolis, KPHP Unit XV Pakpak Bharat perlu mengembangkan usaha madu maupun peternakan lebah itu sendiri dengan cara kemitraan dengan pihak yang berpengalaman dengan usaha madu tersebut dengan melibatkan masyarakat dengan cara mengadakan pelatihan untuk usaha lebah madu. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan usaha lebah madu ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2019 dan akan terus berlanjut pada masa RPHJP periode berikutnya.

e. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Budidaya KemenyanPermintaan dan kebutuhan getah Kemenyan hingga saat ini masih terus

mengalir dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat petani Kemenyan, sehingga KPHP Unit XV perlu mengembangkan komoditas ini.Selain produk berupa getah, peluang pemanfaatan kayunya juga cukup menjanjikan dan perlu upaya diversifikasi produk di tingkat petani untuk meningkatkan nilai tambah belum banyak dilakukan. Hal ini karena produk Kemenyan belum sepenuhnya ditangani secara optimal dimana pengusahaannya masih tradisionil dan sangat mengandalkan produk getah mentah. Pemberdayaan potensi produk ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petani Kemenyan sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan petani.f. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan

KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga berencana untuk memanfaatkan lahan dibawah tegakan. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini diarahkan pada penanaman produk-produk yang memiliki nilai ekonomis baik sebagai penghasil minyak atsiri, rempah atau produk lainnya. Jenis tanaman yang akan dikembangkan/dibudidayakan di bawah tegakan dapat berupa ubi kayu, tanaman palawija, nilam, jamur, lebah madu dan lain-lain.Untuk lahan yang memiliki tegakan yang jarang (agak terbuka), maka budidaya Nilam dan Ubi


79

Kayu akan menjadi alternatif pemanfaatannya, terhadap lahan yang sudah terbuka dan akan direncanakan rehabilitasi lahan, maka alternatifnya adalah tanaman jeruk.

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungana. Pengembangan Wisata Alam

KPHP Unit XV Pakpak Bharat tahun 2019 berencana memulai melakukan inventarisasi potensi untuk pengembangan mengembangkan Wisata alam terutama potensi wisata air terjun. Pada tahun 2021 diharapkan sudah mulai beroperasi kegiatan usaha wisata alam.

b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)Kabupaten Pakpak Bharat karena kondisi topografisnya yang bergunung mempunyai potensi yang besar jasa lingkungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Beberapa PLTMH sudah beroperasi di Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan melihat kesuksesan dari pengembangan PLTMH yang sudah ada maka KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga dapat mengembangkan PLTMH dalam kawasan KPHP.


80

Tabel 5.12. Rekapitulasi rencana kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha KPHP Unit XV Pakpak Bharat





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Rencana Kegiatan Pengelolaan

dan Pengembangan Usaha Rotan1 Desa 1 Desa 1 Desa30.000 30.000 30.000

a. Melakukan inventarisasi potensi rotan pada wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

APBD dan APBN

b. 3 KTH 3 KTH 3 KTH30.000 30.000 30.000

Sosialisasi pengembangan usaha rotan dan pembentukan kelompok tani hutan.

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

APBD dan APBN

c. 2 KTH 2 KTH 2 KTH20.000 20.000 20.000

Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para masyarakat dalam pembentukan Kelompok Tani Hutan untuk usaha pengelolaan dan pembudidayaan usaha rotan sebanyak 2 (dua) KTH pada masing desa yang terdapat potensi rotan

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan

HL

APBD dan APBN

d. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Memfasilitasi keanggotaan kelompok tani untuk mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan pengelolaan dan pembudidayaan usaha rotan

KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan APBN


81





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Paket150.000

e. a. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha rotan untuk Tahun 3 (2019) antara lain : Pengadaan Gedung

pengorengan dan workshop pengerjaan rotan menjadi barang jadi.

Pengadaan Mesin Pengupas, Mesin Pembelah, Mesin Pengamplas, dan 1 (satu) paket sarana dan prasarana pengorengan rotan.

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk kegiatan finising.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan di satu desa yang memiliki jumlah sebaran rotan yang terbanyak.

KPHP PB

APBD dan APBN

f. 1 Paket 1 Paket10.000 10.000

Memfasilitasi pasar atau tempat pemasaran untuk menampung barang jadi rotan tersebut.

Sesuai Network

Sesuai Network

APBD dan APBN


82





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132. Rencana Kegiatan Pengelolaan

dan Pengembangan usaha budidaya gambira. 5 Lokasi 5 Lokasi

50.000 50.000Melakukan identifikasi sebaran tanaman gambir yang berada pada wilayah tertentu KPHP Unit XV.

Blok Pemanfaatan HL

dan Blok Pemberdayaan

Blok Pemanfaatan HL

dan Pemanfaatan

Jasling dan HHBKb. 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

40.000 40.000 20.000Melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan usaha budidaya gambir.

Blok Pemanfaatan HL

dan Blok Pemberdayaan

Blok Pemanfaatan HL

dan Pemanfaatan

Jasling dan HHBK

KPHP PB

APBD dan APBN

c. 3 KTH 3 KTH 2 KTH30.000 30.000 20.000

Melakukan kegiatan pembentukan kelompok tani budidaya tanaman gambir. Blok

Pemanfaatan HL dan Blok

Pemberdayaan

Blok Pemanfaatan HL

dan Pemanfaatan

Jasling dan HHBK

Blok Pemanfaatan HL dan Blok Pemberdaya

an

APBD dan APBN

d. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan20.000 20.000 20.000

Melakukan kegiatan fasilitasi pembentukkan Hutan Kemasyarakatan dengan jenis komoditi gambir.

Blok Pemberdayaan

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaata

n Jasling dan HHBK

APBD dan APBN


83





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13e. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

10.000 10.000 10.000 10.000Melakukan perjanjian kerjasama antara KPHP dan antar kelompok tani hutan.

Blok Pemberdayaan

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemanfaatan Jasling dan

HHBK

Blok Pemanfaatan

HL

APBD dan

APBN

f. 1 Paket 1 Paket 1 Paket150.000 150.000 150.000

Melakukan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan budidaya gambir.

KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan

APBN

g. 1 Paket 1 Paket 1 Paket20.000 20.000 20.000

Memfasilitasi dan mempromosikan hasil produksi komoditi jenis gambir.

Sesuai Network

Sesuai Network

Sesuai Network

APBD dan

APBN

3. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan usaha budidaya Kemenyana. 3 Lokasi 2 Lokasi

30.000 20.000Melakukan identifikasi sebaran tanaman kemenyan yang berada pada wilayah tertentu KPHP Unit XV.

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

dan Blok Pemanfaatan Jasling dan

HHBKb. 2 Kegiatan 2 Kegiatan

40.000 40.000Melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan usaha budidaya kemenyan.

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

dan Pemanfaatan Jasling dan

HHBK

APBD dan

APBN


84





Sumber Dana

c. 2 KTH 2 KTH20.000 20.000

Melakukan kegiatan pembentukan kelompok tani budidaya tanaman kemenyan.

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

dan Pemanfaatan Jasling dan

HHBK

APBD dan

APBN

d. 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Melakukan kegiatan pengkayaan jenis tanaman kemenyan.

Blok Pemanfaatan

HL


HHBK

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberda

yaan

Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK

Blok Pemanfaatan HL

Blok Pemberda

yaan

Blok Pemanfaat

an HL

APBD dan

APBN

e. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan10.000 10.000 10.000

Melakukan perjanjian kerjasama antara KPHP dan antar kelompok tani hutan.

Blok Pemanfaatan

HL


HHBK

Blok Pemberdayaan

APBD dan

APBN

f. 1 Paket 1 Paket 1 Paket20.000 20.000 20.000

Melakukan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan dan pengembangan budidaya kemenyan.


APBD dan

APBN

g. 1 Kegiatan 1 Kegiatan

10.000 10.000

Memfasilitasi dan mempromosikan hasil produksi komoditi jenis kemenyan. KPHP PB KPHP PB

APBD dan

APBN


85





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan usaha Nilama. 3 Lokasi 1 Lokasi

30.000 20.000Melakukan inventarisasi potensi wilayah untuk pengembangan nilam pada wilayah tertentu KPHP Unit XV Pakpak Bharat,

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

b. 2 Kegiatan 1 Kegiatan40.000 20.000

Sosialisasi pengembangan usaha nilam dan pembentukan kelompok tani nilam.

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

APBD dan APBN

c. 2 KTH 1 KTH20.000 20.000

Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para masyarakat dalam pembentukan Kelompok Tani Nilam

Blok Pemanfaatan

HL

Blok Pemberdayaan

APBD dan APBN


Memfasilitasi keanggotaan kelompok tani untuk mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan pengelolaan dan pembudidayaan usaha nilam.


APBD dan APBN

e. 1 Paket 1 Paket 1 Paket50.000 50.000 50.000

Memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha nilam untuk Tahun 5 (2021) antara lain : 1) Pengadaan mesin

pengolahan daun nilam.2) Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung lainnya untuk kegiatan finising.


APBD dan APBN


86





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13f. 1 Kegiatan 1 Kegiatan

20.000 20.000Memfasilitasi pasar atau tempat pemasaran untuk menampung minyak nilam tersebut.

Sesuai Network

Sesuai Network

APBD dan APBN

5. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Lebah Madua. 2 Desa 2 Desa 2 Desa

20.000 20.000 20.000Melakukan identifikasi wilayah tertentu KPHP Unit XV yang berpotensi pengembangan lebah madu.

Ulu Merah dan Kuta

Tinggi

Pardomuan dan Aornakan

I

Kecupak dan Simervara

b. 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan20.000 20.000 20.000

Melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan usaha lebah madu

Ulu Merah dan Kuta

Tinggi


I


APBD dan APBN

c. 2 KTH 2 KTH 2 KTH20.000 20.000 20.000

Melakukan kegiatan pembentukan Kelompok Tani Hutan Lebah madu Ulu Merah

dan Kuta Tinggi


I


APBD dan APBN


Melakukan kegiatan fasilitasi diklat/pelatihan kepada SDM KPHL dan Masyarakat KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan APBN


87





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13e. 1 Paket 1 Paket 1 Paket

100.000 100.000 100.000Melakukan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan usaha lebah madu antara lain : Pengadaan Stup Pengadaan bibit lebah

induk (Ratu) Pelumas (Oli kotor) Pakaian Pemanenan

/Pasca Panen Tong Plastik kapastias

1000 liter Nampan penyaring Tabung Pengasapan Botol Plastik ukuran 1

liter Kayu plat Sarana dan prasana

pendukung lainnya


APBD dan APBN

f. 2 Desa 2 Desa 2 Desa80.000 80.000 80.000

Melakukan kegiatan faslitasi sarana dan prasarana untuk mengolah hasil lebah madu menjadi beberapa produk (madu, dan propilis) yang bernilai ekonomi tinggi dengan berbagai bentuk pengemasan.


APBD dan APBN

g. 1 Keg 1 Keg20.000 20.000

Melakukan kegiatan fasilitasi promosi produk barang jadi ke pasar lokal maupun international.

Sesuai Network

Sesuai Network


88

3. Pemungutan HHBKPemungutan hasil hutan bukan kayu yang sudah dilakukan selama ini

adalah Kemenyan, Gambir, Nilam, rotan dan Lebah Madu. Hal ini perlu diidentifikasi dan inventarisasi mengingat sampai saat ini ijinnya belum ada. Perlunya penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ijin HHBK perlu dilakukan agar pemungutan tersebut tidak terbentur hukum dan kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Recana Sosialisasi HHBK direncanakan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.

C. Pemberdayaan MasyarakatProgram pemberdayaan masyarakat adalah bagian terpenting dari

program yang akan dijalankan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat . Sesuai dengan visi untuk menuju “Terwujudnya Pengelolaan Hutan KPHP Unit XV

Pakpak Bharat yang Optimal dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan

Masyarakat”, maka pemberdayaan masyarakat adalah bagian terpenting yang akan dijalankan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat . Kelompok masyarakat yang kuat akan menjadi pelaku utama dan ujung tombak pengelolaan hutan dalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat nantinya. Secara garis besar ada tiga kategori dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu 1). pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan; 2) penguatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan wisata alam; dan 3) penguatan kelompok pengolahan hasil HHBK dan HHK.

Pemberdayaan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan sumberdaya hutan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar hutan. Program pemberdayaan masyarakat dapat memanfaatkan skema-skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Skema pemberdayaan masyarakat di KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan disesuaikan dengan status pengelolaan kawasan, baik pada areal berijin maupun di wilayah tertentu (diluar ijin). Khusus pada areal berijin, kegiatan pemberdayaan akan dilakukan oleh pemegang ijin, sementara pada wilayah tertentu (diluar ijin) akan dilaksanakan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat.


89

Adapun lokasi yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukanpada wilayah tertentu KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah pada Blok HPT - Pemberdayaan masyarakat (14.584,70 Ha), HPT-Pemanfaatan Jasling dan HHBK (3.284,29 Ha) dan HL-Pemanfaatan (35.934,667 Ha).

Untuk kelompok tani hutan, pemberdayaan yang akan dilakukan terdiri atas pendampingan dalam pembentukan dan penguatan kelompok dan pelatihan teknis bagi segenap anggota kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan pada wilayah kerja yang belum ada kelompok tani hutannya. Sementara penguatan dilakukan untuk semua kelompok baik yang baru didirikan maupun kelompok tani hutan yang sudah berdiri sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kelompok adalah mendorong dan memfasilitasi masyakat yang berminat untuk melakukan pertemuan inisiasi pembentukan kelompok. Sementara penguatan kelompok adalah kegiatan memfasilitasi kelompok menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompoknya masing-masing. Selain itu, penguatan kelompok juga dilakukan dengan memfasilitasi kelompok membangun sistem keuangan dan administrasi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dilakukan pelatihan teknis kepada kelompok sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok tani hutan. 1. Pem

bentukan dan Penguatan Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat

Pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan dimaksudkan untuk dapat melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari kegiatan rehabilitasi hutan dengan hutan tanaman. Kegiatan rehabilitasi hutan yang kemudian hasilnya berupa HHBK akan dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok atau kelembagaan mereka. Teknis pelaksanaan pemberdayaan kelompok akan disinkronkan dan dikoordinasi dengan dinas instansi terkait, sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Pelaksanaan Pembentukan dan Penguatan Kelompok Tani Hutan akan dimulai sejak Tahun 2018, dan akan terus berjalan selama periode RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat 2018-2026.


90

2. Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil HHBK dan HHKBentuk penguatan kelompok ini adalah melalui peningkatan kapasitas

anggota kelompok dalam pengolahan HHBK (pelatihan teknologi pengolahan hasil HHBK terbaru sesuai dengan standar pengolahan baik). Peningkatan higienitas dalam pengolahan hasil HHBK yang menjadi produk makanan adalah prioritas, seperti pengolahan gula aren yang berstandar, pengolahan minyak nilam, peningkatan kualitas getah kemenyan, madu dan kayu manis. Pelaksanaan penguatan kelompok pengolahan HHBK akan dilakukan seiring dengan perkembangan produksi HHBK hasil budidaya pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Di masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan telah lama memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, kemenyan, aren, bambu, dan tumbuhan obat (misalnya saja daun “gegatan biawak” yang menurut masyarakat punya nilai ekonomi tinggi. KPHP Unit XV berkewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensinergikan kepentingan masyarakat dengan kelestarian pengelolaan hutan. Rencana pemberdayaan masyarakat di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13. Pemberdayaan Masyarakat



Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/ Mitra

Melakukan kegiatan pengembangan pemberdayaan

Pengembangan pemberdayaan masyarakat

Blok pemberdayaan, seluruh Wilayah KPHP Unit XV

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 150 APBN/APBD Masyarakat/LSM/Perguruan tinggi

Pembinaan usaha kecil menengah pada pemanfaatan HHBK (seperti tumbuhan obat “gegatan biawak”,Jasa Lingkungan, Ekowisata dan Penangkaran Satwa


√ √ √ √ √ √ √ √ 150 APBN/APBD Masyarakat/LSM/ Perguruan tinggi


91

D. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang telah ada Ijin Pemanfaatan Hutan dan Ijin Penggunaan Kawasan Hutan

Didalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat terdapat ijin pemanfaatan hutan dan ijin penggunaan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan. Untuk memastikan bahwa pemegang izin melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemantauan secara berkala. Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan akan diberikan pembinaan untuk mengarahkan mereka agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan. KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan serta rekomendasi tindakan bagi pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku. Laporan akan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan tembusan kepada Bupati Pakpak Bharat. Pemantauan dan pembinaan tersebut akan dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2018 dan seterusnya hingga batas akhir dari RPHJP.

KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam pengelolaanya harus menempatkan para pemegang ijin sebagai mitra strategis sehingga pengembangan kerjasama dan bersinergi dengan para pemegang ijin merupakan salah satu strategi dalam mencapai berbagai target pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang telah ditetapkan. Karena berada di dalam kawasan kelola KPHP, maka kegiatan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang diberi ijin tersebut menjadi tanggung jawab KPHP. Pengelola KPHP dituntut untuk mengembangkan pola-pola pemantauan dan pembinaan terhadap pemegang ijin baik yang aktif maupun kurang aktif ataupun penggunaan kawasan lainnya. KPHP harus mengembangkan dalam pola pemantauan dan pembinaan yang standar, sehingga para pemegang ijin terdorong untuk bekerja sama. Sampai dengan proses penyusunan dokumen RPHJP KPHP Unit XV Pakpak Bharat telah teridentifikasi beberapa bentuk perijinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang sudah berketetapan secara hukum, yang secara detail disajikan pada Tabel 5.11. dan Tabel 5.12. dibawah ini.


92

Tabel 5.14. Data Perizinan Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No. Nama Pemegang Izin


Luas Izin (Ha)

Lokasi

1. PT. GRUTI IPHHK SK.362/Menhut-II/2005 jo. SK. 32/Menhut-II/2007

26.175 Blok Pemanfaatan HHK-HA

2. PT. Multi Sibolga Timber*)

IPHHK

27,68

Blok Pemanfaatan HHK-HA

3. KTH Dos Ukur Mersada

IUPHKm SK.989/Menlhk-PSKL/PSL.0/3/2017

104

Blok Pemanfaatan HL

4. KTH Njuah Njerdik IUPHKm SK.990/Menlhk-PSKL/PSL.0/3/2017

110

Blok Pemanfaatan HL

5. KTH Pemuda Tani IUPHKm SK.986/Menlhk-PSKL/PSL.0/3/2017

162

Blok Pemanfaatan HL

Keterangan : * tidak semua luasan izin masuk didalam wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Tabel 5.15. Data Perizinan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat

No.Nama

Pemegang Izin


Luas Izin (Ha)

Lokasi

1. PT. Bakara Bumi Energi IPPKH SK.326/Menhut-II/2013 30,68

Blok Pemberdayaan HPT

2.Bupati Pakpak Bharat

IPPKH SK. 339/Menhut-II/2012 45

Blok Pemberdayaan HPT dan Blok Pemanfaatan HL

3.PT. Inpola Mitra Elektrindo

IPPKH SK.610/Menhut-II/2013 48,303Blok Pemanfaatan HL

4. PT. Phakpak Bumi Energi IPPKH SK.132/Menhut-II/2013 36,431

Blok Pemberdayaan HPT

5. PT. PLN (Persero) IPPKH 42/1/IPPKH/PMDN/2016 14,04

Blok Pemanfaatan HL dan Blok Pemanfaatan HHK-HA


93

Berdasarkan informasi terkait bentuk perijinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat, untuk dapat bekerjasama dan bersinergi dalam mewujudkan target kinerja pengelolaan hutan kawasan tersebut, maka pengelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat akan mengembangkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang ijin baik yang aktif maupun kurang aktif selama periode 2017 - 2026 seperti yang disajikan pada Tabel 5.16. dibawah ini.


94

Tabel 5.16. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada Areal Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13I. Pembinaan dan Pemantauan

(Controlling) pada Areal Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan1. 1 paket 5 Lokasi

50.000 50.000Pengembangan instrument dan standard operasional prosedur (SOP) untuk pembinaan dan pemantauan

KPHP PB KPHP PB

2. 1 paket50.000

Inventarisasi ijin-ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan KPHP PB

APBD dan APBN

3. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung

3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH 3 KTH50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

a. Pemanfaatan kawasan (IUPHKm)

KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan APBN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

b. Pemanfaatan jasa lingkungan


APBD dan APBN


c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu


APBD dan APBN


d. Peningkatan kapasitas pemegang izin dalam MONEV KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan APBN


95





Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134. Pembinaan dan

pemantauan pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

a. Pemanfaatan kawasan


APBD dan APBN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

b. Pemanfaatan jasa lingkungan


APBD dan APBN

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam


APBD dan APBN

5. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan kawasan hutan untuk sarana jalan, telekomunikasi, pinjam pakai kawasan hutan, transmigrasi.


APBD dan APBN


96

E. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di luar Izin

Kegiatan rehabilitas merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan yang ditempatkanpada kerangka daerah aliran sungai (DAS). Sasaran rehabilitasi hutan adalah hutan produksi dan hutan lindung yang telah terdegradasi dan merupakan DAS yang dipulihkan berdasarkan kriteria kondisi spesifik biofisik, sosial ekonomi, lahan kritis pada bagian hulu DAS dan wilayah hutan yang rentan terhadap perubahan iklim. Target area yang akan direhabilitasi ditentukan oleh tingkat Kekritisan suatu DAS yang ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk-RHL) yang disusun oleh BPDAS Wampu Sei Ular (2015) Sumatera Utara merupakan acuan bagi kegitan rehabilitasi pada areal di luar ijin. Sebagai pedoman rehabilitasi lebih lanjut akan disusun Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH) 5 Tahunan dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTn-RH) melalui koordinasi dengan BPDAS Wampu Sei Ular Sumatera Utara dan para pihak terkait lainnya.

Data kekritisan lahan pada wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat masih didominasi oleh lahan yang agak kritis yaitu mencapai 79,16% dari total luas wilayah KPH atau seluas ± 71.847,92 ha sedangkan lahan yang sangat kritis hanya 0,07% atau ± 61,45 ha dan lahan kritis juga hanya 1,56 % atau seluas ± 1.413,26 Ha. Kondisi ini menjadi pekerjaan rehabilitasi yang dalam kurun waktu 10 tahun secara bertahap harus diselesaikan. Rencana kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.17.


97

Tabel 5.17. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada Areal di Luar Ijin


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume



Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi


APBD dan APBN

2. 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha 140 ha

980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000

Kegiatan Penanaman


APBD dan APBN

3. 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Pembuatan Bangunan Konservasi


APBD dan APBN


98

F. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya

Pemegang izin pemanfaatan dan pengguna kawasan hutan yang berada pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan pada wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan kepada para pemegang izin secara berkala agar kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada. Selain melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga akan melaksanakan kegiatan pelaporan secara berkala dari hasil kegiatan pemantaun dan pembinaan yang dilakukan serta rekomendasi tindakan bagi pihak yang tidak melaksanakan peraturan yang berlaku. Pelaporan akan dilaksanakan dengan tembusan kepada Bupati Pakpak Bharat. Kegiatan pemantauan dan pembinaan rehabilitasi dan reklamasi ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan seterusnya.

Rencana kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan selama jangka 2017 - 2026 di KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara detail disajikan pada Tabel 5.18.


99

Tabel 5.18. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026




Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. 1 paket

10.000

Menyusun rencana pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

KPHP PB

APBD dan APBN

2. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

30.000 30.000 30.000 30.000

Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi oleh pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

KPHP PB KPHP PB KPHP PB KPHP PB

APBD dan APBN


100

G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Lokasi-lokasi yang menjadi prioritas utama perlindungan hutan dan konservasi alam, yaitu pada tutupan hutan yang masih primer yang terletak pada daerah topografi berat di HL Blok Inti dan HP Blok Perlindungan. Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar berfungsi secara optimal dan lestari yang dilaksanakan melalui upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan Hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta Hama dan penyakit. KPHP Unit XV akan menyelenggarakan perlindungan hutan dan konservasi alam di arahkan pada blok inti dan blok perlindungan.

Keterlibatan Pemerintah Desa dan masyarakatnya sangat diperlukan bagi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan efektif. Bentuk perlindungan dan pengamanan yang diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berupa :1) Perlindungan dan pengamanan hutan di desa atau dusun dari gangguan

pembukaan lahan atau penebangan tanpa sepengetahuan lembaga pengelolaan hutan oleh desa.

2) Pengendalian sistem budidaya yang destruktif terhadap tutupan hutan oleh masyarakat pendatang berbentuk tata aturan budidaya agroforestry konservatif yang dapat menghindari terjadinya banjir erosi dan longsor.

3) Perlindungan dan pengamanan sumber mata air yang terdapat di dalam wilayah hutan pada setiap desa.

4) Perlindungan terhadap lahan usaha dari gangguan serangan hama dan penyakit.

5) Program pengamanan hutan oleh desa dengan pembentukan lembaga/satuan pengamanan hutan di setiap dusun.

6) Perlindungan dan pengamanan tersebut seharusnya dijabarkan secara tertulis dalam bentuk peraturan desa dan peraturan daerah yang pembentukannya difasilitasi oleh lembaga pengelola KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat .


101

Tabel 5.19. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat


2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026




Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. 1 paket

20.000

Penyusunan SOP Perlindungan hutan dan Konservasi Alam

KPHP PB

APBD dan APBN

2. 1 paket 1 paket 1 paket

35.000 35.000 35.000Melakukan sosialisasi peraturan perundangan sektor kehutanan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan


APBD dan APBN

3. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Patroli/operasi pengamanan hutan (rutin dan terpadu, dll)


APBD dan APBN

4. 1 paket 1 paket 1 paket

50.000 50.000 50.000

Penanganan konflik tenurial (pelatihan dan identifikasi permasalahan)



102

H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemegang izin

KPHP Unit XV Pakpak Bharat berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai fungsinya. Keberadaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat sebagai institusi negara menyelenggarakan kewenangan tertentu pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai mandat undang-undang yaitu hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari.

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan.

Koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat sebagaimana termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi pemegang izin pemanfaatan hutan dan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat dilaksanakan menurut arahan kerangka kerja sebagai berikut:1. Evaluasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) pemegang izin, mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KPHP Unit XV Pakpak Bharat .

2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemegang izin mengacu pada RKU, dan RKT pemegang izin yang bersangkutan.


103

3. Jenis perizinan dan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan KPHP Unit XV Pakpak Bharat atas pemegang izin sebagai bahan evaluasi perencanaan, sinkronisasi, pembinaan dan evaluasi.Rencana kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar

pemegang ijin di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin

TahunRencana Kegiatan


Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder / Mitra

Fasilitasi rapat berkala koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan bersama antar pemegang ijin pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan hutan

KPHP Unit XV

√ √ √ √ 100 APBN/APBD - Pemegang ijin pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan hutan

- Pemkab- Tokoh

masyarakat

Sinkronisasi Rencana Kerja Usaha Pemegang Ijin mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang /Jangka Pendek KPHP

√ √ 40 APBN/APBD - Pemegang ijin pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan hutan

- Pemkab- Tokoh

masyarakat

I. Koordinasi dan Sinergi dengan instansi dan stakeholder terkaitKPHP Unit XV perlu melakukan kegiatan koordinasi yang mantap dengan

para stake holder sehingga program dan kegiatannya bersinergi. Keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan seringkali menjumpai hebatan/kendala non teknis, dalam arti kendala dari stake holder lain yang karena tupoksinya sudah menetapkan rencana, tujuan dan kegiatan yang sama sehingga terjadi tarik menarik kepentingan. Koordinasi untuk mendapatkan sinergi adalah sebuah keharusan. Efektifitas koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan perlu diwadahi dalam sebuah forum. Forum DAS adalah salah satu alternatif forum yang bisa dimanfaatkan oleh KPHP Unit XV untuk berkoordinasi dengan stakeholder lain. Anggota forum ini terdiri dari


104

unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BAPPEDA Pakpak Bharat, BBKSDA, BPDASHL Wampu Sei Ular, BPKH Wilayah I, akademisi (Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara), dan juga LSM.

Tabel 5.21. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

TahunRencana

Biaya (Juta

Rupiah)Rencana Kegiatan

LokasiPrioritas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Stakeholder / Mitra

Melaksanakan pertemuan berkala dalam rangka koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder

KPHP Unit XV

√ √ √

75 APBN/APBD Pemkab Pakpak Bharat, POLRI, TNI, BPN, LSM, stakeholder lainnya

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi by case untuk sinergi dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama

KPHP Unit XV

√ √ √


Partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pembinaan/ pengawasan/ evaluasi yang diselenggarakan instansi dan stakeholder terkait

KPHP Unit XV

√ √ √


J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Adapun rencana penyediaan kebutuhan SDM KPHP Unit XV Pakpak Bharat untuk sepuluh tahun kedepan akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi berdasarkan kegiatan pengembangan dan pengelolaan hutan. Kondisi SDM minimal yang harus dimiliki oleh KPHP Unit XV agar persiapan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan administrasi perkantoran pengelolaan dapat berjalan dengan baik diawal kegiatan pengelolaan adalah seperti pada Tabel 5.23. Dengan kondisi SDM yang demikian pelaksanaan tugas


105

praktis manajeman belum dapat terlaksana. Sehingga KPHP Unit XV harus segera mengisinya dengan SDM yang profesional.

Untuk sepuluh tahun kedepan dimana seperti dijelaskan diatas yang mana pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang telah merencanakan kegiatan pengelolaan pengembangan usaha, mengelola lahan kritis dalam kegiatan rehabilitasi lahan, partisifatif masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan mengamankan serta melindungi kawasan hutan, maka kebutuhan SDM pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas yang terampil dan profesional. Rencana penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah seperti pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

No. Rencana Pelatihan TahunPelaksanaan

Biaya (Rp) Keterangan

1 . Pelatihan Perencanan Hutan Lestari

2018 25.000.000

2 . Pelatihan Kewirausahaan 2018 10.000.000 3 . Pelatihan GIS 2018 30.000.000 4 . Pelatihan Pendampingan

HKm/Kemitraan 2018 20.000.000

5 . Pelatihan Penanganan Resolusi Konflik

2018 12.000.000

6 . Pelatihan tehnik pembibitan 2018 10.000.000 7 . Pelatihan tehnis pengelolaan

HHBK Gambir2018 10.000.000

8. Pelatihan tehnis pengelolaan HHBK Nilam

2019 10.000.000

9. Pelatihan tehnis pengelolaan HHBK Kemenyan

2019 10.000.000

10. Pelatihan tehnis pengelolaan HHBK Rotan

2020 10.000.000

11. Pelatihan teknis pengelolaan HHBK Madu

2019 20.000.000

12. Pelatihan teknis agroforestry dan perhutanan sosial

2018 10.000.000

13. Pelatihan teknis pemetaan (Pengukuran)

2018 25.000.000

14. Pelatihan teknis inventarisasi hutan

2019 10.000.000

Pelatihan sebagian dilaksanakan sendiri di KPHP XV Pakpak Bharat dan sebagian lagi dengan mengirimkan tenaga untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain

Jumlah 212.000.000


106

Perekrutan SDM dapat dilakukan seiring berjalannya kegiatan pengelolaan hutan, KPHP Unit XV Pakpak Bharat juga membangun dan memperkuat kelompok tani hutan sebagai ujung tombak organisasi yang diikutsertakan dalam setiap kegiatan pengelolaan, dan dengan sejalannya kegiatan yang telah direncanakan dan yang akan dilaksanakan juga akan dibangun pembagian resort serta gedung resort guna mempermudah dalam pengelolaan hutan yang tidak menutup kemungkinan untuk merekrut rimbawan-rimbawan muda yang memiliki semangat tinggi dan memiliki inovatif-inovatif dalam hal kegiatan pengelolaan hutan.Hal ini dilakukan seiring dengan perkembangan cash flow KPHP Unit XV Pakpak Bharat, agar SDM tersebut dapat menempati kualifakasi yang dibutuhkan.

Tabel 5.23. Prediksi jumlah dan kualifikasi kebutuhan SDM KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang

No. Posisi Pekerjaan Prediksi Jumlah Kebutuhan

Kualifikasi

1. Kepala KPHP 1 Leadershipdan enterpreneuship yang kuat

2. Kepala Sub. Bagian TU 1 Administrasi Perkantoran

Staf adm. Umum 4 Manajemen administrasi perkantoran

Staf keuangan 3 Manajemen keuangan

3. Seksi Perencanaan 1 Pemetaan dan GIS

Pengembangan usaha tani hutan

6 Manajemen usaha tani

Pengembangan usaha kepariwisataan

4 Manajemen kepariwisataan

Pengembangan usaha industri pengelolahan hasil HHBK

4 Manajemen industri/manajemen bisnis

Pemberdayaan masyarakat 8 Sosial kemasyarakatan/penyuluh

4. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

1 Kehutanan, Hukum

Rehabilitasi hutan 7 Ilmu Kehutanan,lingkungan

Perlindungan dan Pengamanan hutan

14 Ilmu Kehutanan, hukum

5. Resort 16 Ilmu Kehutanan

Jumlah 70

Sedangkan kondisi saat ini, SDM yang ada merupakan pegawai yang ada di UPT. KPH Wilayah XIV Sidikalang yang membawahi KPHP Unit XV Pakpak


107

Bharat dan KPHL Unit VIII Dairi. Adapun data pegawai yang ada saat ini seperti pada tabel 5.24 berikut ini.

Tabel 5.24. Data Pegawai di UPT. KPH Wilayah XIV Sidikalang Tahun 2017

No. Posisi Pekerjaan Jumlah Kualifikasi1. Kepala KPHP 1 Hukum

2. Kepala Sub. Bagian TU 1 Pertanian

Staf Sub Bagian TU 11 Kehutanan, Pertanian, SLTA

3. Kepala Seksi Perencanaan 1 Kehutanan

Staf Perencanaan 11 Kehutanan, Pertanian, SLTA

4. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Hukum

Staf Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

23 Kehutanan, Hukum, Pertanian, SLTA

5. Bakti Rimbawan 6 Kehutanan, Pertanian, SKMA

6. Tenaga Outsorcing 4 Kehutanan, SLTA

Jumlah 59

Rencana kegiatan peningkatan personil/SDM pada KPHP Unit XV Pakpak Bharat, dapat dilakukan melalui pelatihan/diklat, magang, studi banding, kursus, dan lain sebagainya. Untuk tahap awal, diperlukan pelatihan/diklat Pemetaan dan GIS bagi seluruh SDM di KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat yang akan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Magang dan studi banding dapat dilaksanakan pada instansi – instansi pemerintahan (Balai Diklat kehutanan) atau perusahaan swasta yang relevan dengan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

K. Penyediaan Pendanaan

Perencanaan pembiayaan yang terpadu antara pemerintah dan pemerintah provinsi harus dilakukan untuk efisiensi dan menghindari pengadaan suatu sarana dan prasarana yang tumpang tindih. Pembiayaan dengan sumber dana APBN, selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana juga dimungkinkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan. Menggunakan KPH sebagai bagian penguatan sistem pengurusan hutan dengan


108

mewujudkan integrasi program atau konvergensi program kehutanan nasional dan provinsi (rehabilitasi, inventarisasi, pemberdayaan masyarakat), sehingga diperoleh sinergisitas kegiatan pembangunan kehutanan. Dengan banyaknya aktivitas kegiatan kehutanan di lokasi KPH, maka secara otomatis akan menarik para rimbawan muda untuk bekerja dilapangan.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan tersedia sesuai kebutuhan baik jumlahnya maupun waktu pelaksanaan kegiatan, akan tetapi Hal ini selalu menjadi masalah, karena sumber sumber pendanaan pembangunan tidak pernah mencukupi dan selalu terbatas. Selama jangka waktu pengelolaan 2017-2026 sumber pendanaan pembangunan KPHP Unit XV Pakpak Bharat diharapkan berasal dari APBN (Konvergensi kegiatan, Dekonsentrasi), DAK bidang kehutanan, DAU (pendamping DAK), APBD murni Provinsi Sumatera Utara, serta beberapa sumber pembiayaan yang berasal dari sumber lainnya yang syah dan tidak terikat.

Penggalian sumber pembiayaan dari sumber lain yang syah dan tidak mengikat sangat dimungkinkan, dengan menyampaikan program peluang investasi yang telah disusun sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang kepada lembaga donor (CSR, perusahaan, kerjasama pembiayaan pengelolaan hutan dengan pihak swasta). Cukup banyak lembaga donor yang bersedia membantu pembangunan KPH karena diyakni dengan adanya KPH akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan hutan lestari. Organisasi KPH Harus pandai membuat jejaring dengan berbagai intitusi untuk mempromosikan atau menjual potensi yang dimilikinya.

L. Pengembangan basis dataStrategi pengembangan basis data (data base) KPHP Unit XV Pakpak Bharat

adalah mengembangkan sistem informasi wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang cepat, akurat dan integratif yang didukung oleh perangkat sistem informasi dan sistem berbasis web yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholders. Dengan demikian, data base KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat memberikan informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan yang ada


109

dalam wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Adapun data base yang akan dikembangkan meliputi, antara lain :

Data base Potensi Kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat . Data base ini diharapkan dapat menggambarkan luas dan letak wilayah kelola, seluruh potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, jenis flora dan fauna, jasa lingkungan, luas dan letak areal tertutup dan areal yang terbuka (lahan kritis) dan lain-lain yang berada di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat .

Data base Hasil/Produk yang berasal dari kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat . Data base ini akan menggambarkan produk – produk yang dihasilkan oleh kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang kemudian dihitung berapa besar pengaruh yang diberikan KPHP Unit XV Pakpak Bharat bagi masyarakat dan daerah.

Data base Kepegawaian. Data base kepegawaian nantinya akan menggambarkan personil yang tersedia berdasarkan jenjang struktural di organisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat , data base ini dirasa sangat diperlukan guna untuk memetakan kondisi kebutuhan SDM dan rencana pengembangan SDM.

Data base aset sarana dan prasarana kantor. Data base ini direncakana akan menjadi dasar dalam rencana pengembangan dan pertanggungjawaban KPHP Unit XV Pakpak Bharat terhadap aset pemerintah yang tersedia dan yang telah digunakan.

Sistem informasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Diharapkan sistem informasi ini dapat diakses dan dimanfaatkan bagi masyarakat luas guna mengetahui pengelolaan hutan yang direncakan dan dilaksanakan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat .

Kegiatan pengembangan data base ini nantinya dapat menjadi sarana untuk mempromosikan investasi dengan menyediakan data potensi wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang dapat memberikan peluang pengembangan investasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin dan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2018.


110

Tabel 5.25. Pengembangan Basis Data

Tahun

Strategi Deskripsi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)

Sumber Pendana

an (Indikatif

)

Stakeholder / Mitra

1.Penyediaan peralatan pengembangan basis data

Penyediaan peralatan dalam rangka pengumpulan dan pengolahan basis data

√

35 APBN/APBD

Bidang Program DISHUTSU

2.Peningkatan kapasitas SDM petugas pengelola basis data

Peningkatan kapasitas SDM petugas pengelola basis data melalui pendidikan/ pelatihan dan kursus terkait pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data

√ √ √

45 APBN/APBD/ LSM/ Swasta/Swakelola KPHP Unit XV

Bappeda Balai Diklat

kehutanan LSM PT di

lingkup Sumut

3.Penyusunan dan pengelolaan sistem basis data

Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan basis data

√ √


LSM PT di

lingkup Sumut

4.Pemeliharaan basis data

Pemeliharaan/ update basis data √ √ √


LSM PT di

lingkup Sumut

M. Rasionalisasi Wilayah Kelola

Permasalahan pada wilayah kelolaKPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat dikatakan belum ada merencanakan adanya Rasionalisasi Wilayah Kelola mengingat lembaga ini baru akan beroperasi. Akan tetapi, secara umum akan ada beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan adanya perubahan pada wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat, yang disebabkan oleh antara lain :

a. Adanya perubahan tata ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota,

b. Adanya perubahan secara parsial pada kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Unit XV Pakpak Bharat ,

c. Hasil penataan batas kawasan hutan dan Hasil evaluasi terhadap efisien dan efektivitas pelaksanaan tata hutan


111

d. penggabungan beberapa resort untuk meningkatkan keefektifan pengelolaan.

Adanya perubahan-perubahan tersebut akan menyebabkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang berdampak terhadap perubahan Blok dan Petak yang sudah ditata bahkan terhadap wilayah kelola KPH dan Resort. Rasionalisasi wilayah kelola ini akan sejalan dengan rencana Review Rencana Pengelolaan. Rencana kegiatan rasionalisasi wilayah kelola di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26. Rasionalisasi Wilayah Kelola


Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder / Mitra

Peningkatan kualitas data dan informasi teritorial

Analisis tutupan DAS Singkil dan sebagian DAS Batang garigis

Kelompok DAS Singkil

√

50 APBN/APBD - BPDASPS, Perguruan Tinggi

Legalisasi rasionalisasi wilayah KPH

Pengajuan rasionalisasi wilayah kerja


√25 APBN/APBD - BPKH Wil

1

Pemekaran KPH

Studi jenjang pengawasan; Seluruh KPHP Unit XV

Seluruh Wilayah KPHP Unit XV √

25 APBN/APBD - BPKH Wil 1

N. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)

Sesuai dengan ketentuan maka kegiatan ini dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan dan perolehan data terkini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data mutaakhir dan akurat pada masing - masing unit pengelolaan, blok dan petak.Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai arah kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan dan perkembangan yang dicapai.

Kegiatan review Rencana Pengelolaan ini dapat dilaksanakan dengan melihat :


112

1. Apakah ada perubahan dan perkembangan pembangunan di bidang kehutanan, terhadap hal-hal yang tidak tercantum dalam rencana pengelolaan ini maka dapat dilakukan review kembali 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau apabila terjadi sesuatu yang bersifat penting dalam pengelolaan hutan.

2. Apakah ada perubahan arah pengembangan produk KPHP Unit XV yang bersifat penting dapat berupa perubahan produk HHBK atau HHK yang bernilai ekonomis hasil dari inventarisasi hutan.

3. Apakah ada keberhasilan kegiatan usaha jasa lingkungandalam mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menuju KPH yang mandiri.

4. Mengevaluasi efektifitas dan keberhasilan perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah kelola KPHP yang telah dilakukan selama 5 tahun.

5. Selain itu, review rencana pengelolaan dapat juga dilakukan dalam penyusunan RPHJP periode 2026 – 2035 yang penyusunannya diakhiri periode RPHJP ini.

Rencana kegiatan review rencana pengelolaan di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.27.

Tabel 5.27. Review Rencana Pengelolaan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/ Mitra

Adaptive Management

Review dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan

√ √ √ √

40 APBN/APBD KLHK Perguruan

Tinggi LSM

Peningkatan kinerja KPH

Peningkatan kinerja KPH sebagai pengelola hutan tingkat tapak mandiri

√ √ √

60 APBN/APBD KLHK Perguruan

Tinggi LSM


113

O. Pengembangan InvestasiKegiatan pengembangan investasi oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat

dapat dimulai dengan melakukan penyusunan business plan untuk setiap core bisnis yang akan dikembangkan. Kemudian KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat membuka akses investasi dengan bantuan Badan Penanaman Modal Daerah/Nasional, komunikasi dengan pihak swasta, kerjasama investasi skala kecil dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Arahan kebijakan untuk pengelolaan/industri kehutanan KPHP Unit XV Pakpak Bharat meliputi; (1) stabilisasi pemenuhan kebutuhan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan industri, pencegahan illegal logging dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pemanfaatan hutan melalui HKm dan HD, (2) peningkatan upaya pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu, dan (3) pengembangan usaha - usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah bersama masyarakat dan pihak swasta.

Alternatif investasi yang akan dirintis pada tahap awal operasionalisasi di KPHP Unit XV Pakpak Bharat adalah pengelolaan HHBK Gambir, Nilam, Kemenyan, Madu dan rotan. Hal ini sesuai dengan arah pengembangan pada blok HP Pemberdayaan Masyarakat, Blok HP Pemanfaatan Jasling dan HHBK dan blok HL Pemanfaatan.

Disamping peserta Hkm, Hutan Desa, pelaku ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis kehutanan skala kecil perlu mendapatkan kesempatan untuk berusaha. Rencana kegiatan pengembangan Investasi di KPHP Unit XV secara rinci disajikan pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28. Pengembangan Investasi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder / Mitra

Promosi Promosi ke para mitra bisnis

√ √ √60 APBN/APBD • Pemegang

ijin • Masyarakat

Pembentukan BLUD

Penyusunan dokumen BLUD

√ 40APBN/APBD • Perguruang

Tinggi

Penggalangan mitra masyarakat

√ √ √ √ √ √60 APBN/APBD • Pemegang

ijin • Masyarakat

Pengusulan sebagai BLUD √ 30 APBN/APBD • Perguruang

Tinggi


114

Selain pengembangan investasi bagi peserta Hkm, Hutan Desa, pelaku ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis kehutanan skala kecil perlu juga dibuat strategi pengelolaan lansekap keanekaragaman hayati di KPHP Unit XV meliputi peningkatan kualitas data dan informasi konflik antara masyarakat dengan satwa, peningkatan kemitraan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Adapun strategi yang dilakukan dalam pengelolaan DAS dilakukan melalui penguatan kualitas dan koordinasi dengan institusi yang berkaitan dengan pengelola DAS lainnya. Penguatan kualitas dan koordinasi dilaksanakan melalui implementasi kerjasama pengelolaan bagian hulu, tengah, dan hilir DAS. Rencana strategis pengelolaan DAS dan rencana pengelolaan lansekap keanekaragaman hayati, secara rinci disajikan pada Tabel 5.29 dan Tabel 5.30.

Tabel 5.29. Rencana Pengelolaan Lanskep Keanekaragaman Hayati


Prioritas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/ Mitra

a. Peningkatan kualitas data dan informasi

Pengumpulan data/ informasi seluruh KPH

KPHP Unit XV PB √

20 APBN/APBD

• LSM• Perguruan

Tinggi• Masyarakat• BBKSDA

b. Peningkatan kemitraan


KPHP Unit XV PB √ √

40 APBN/APBD

• Pemkab• LSM• Perguruan

Tinggi• Masyarakat• BBKSDA

Kampanye resolusi konflik

KPHP Unit XV PB

√

30 APBN/APBD

• Pemkab• LSM• Perguruan

Tinggi• Masyarakat• Polri• UPT

Gakkum• PSKL

MoU dan kerjasama mitra

KPHP Unit XV PB √ √

30 APBN/APBD

• LSM• Perguruan

Tinggi• Masyarakat

,


115

Tabel 5.30. Rencana Strategi Pengelolaan DAS



Rencana Biaya (Juta

Rupiah)


Stakeholder/ Mitra

Peningkatan kualitas Kelembagaan

Refleksi dan workshop

KPHP Unit XV PB

√30 APBN/APBD • Perguruan

Tinggi• LSM

Koordinasi dan sinergi antar lembaga

KPHP Unit XV PB

√

20 APBN/APBD • Pemkab Pakpak Bharat

• BPDASHL Wampu Sei Ular

• SwastaImplementasi kerjasama hulu-hilir; DAS Prioritas

DAS Singkil

√ √

50 APBN/APBD • BPDASHL Wampu Sei Ular

• Perguruan Tinggi

• LSMPemahaman biofisik DAS

Monitoring dan evaluasi DAS

DAS Singkil

√ √ √



Rehabilitasi DAS Prioritas/ Kritis

DAS Singkil

√ √ √ √ √ √



• LSM• Masyarakat


116

BAB VIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

A. PembinaanPembinaan dilakukan terhadap sumberdaya manusia pelaksana

pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPH. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pengelola KPHP Unit XV

Pakpak Bharat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan dan pelatihan (Diklat) profesional lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.

2. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

3. Pengembangan sistem informasi baru dan bermanfaat bagi semua pihak.4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat di sekitar kawasan KPH yang merupakan bagian dari pengelolaan akan arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat.

Pembinaan internal KPHP Unit XV Pakpak Bharat :a. Kepala KPHP bertanggungjawab membina berhasilnya pengelolaan KPHP

mulai dari tingkat operasional kantor KPHP, operasional kantor Resort KPHP, pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada pencapaian visi pengelolaan.

b. Pembinaan dilakukan terhadap petugas di kantor KPHP, kantor Resort KPHP, petugas di lapangan, masyarakat sekitar, kelompok tani hutan, usaha pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dan pemegang izin di wilayah KPHP.


117

Pembinaan terhadap manajemen KPH dilaksanakan oleh Gubernur sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010. Pada tingkatan internal KPH, Kepala KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan terhadap SDM maupun unit atau lembaga pelaksana pengelolaan hutan di wilayah kerja KPH UNIT XV. Uraian strategi pembinaan pada KPH Unit XV Pakpak Bharat disajikan pada Tabel 6.1.Tabel 6.1. Uraian Pembinaan Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat

Tahapan AspekKegiatan

KegiatanUtama

Cara/MetodaPengawasan

Unit yang Mengawasi Pelaporan

Perapihan tata hutan

Memberikan koreksi dan pendampingan penyempurnaan dokumen dan peta setiap tahun

Pejabat yang mengurusi perencanaan pada KPH Unit XV

Disusun oleh pejabat yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPH, dilaporkan ke Kadishut Sumatera Utara

Tata batas Memberikan koreksi dan pendampingan lapangan sesuai kebutuhan

Dilaksanakan oleh Ganis profesional tata hutan

Disusun oleh Ganis profesional, dinilai kabag yang mengurusi perencanaan, disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Pemantapan wilayah

Legitimasi Memberikan koreksi dan pendampingan agar berlangsung pengakuan para pihak terhadap areal kerja KPH UNIT XV

Pejabat yang mengurusi perencanaan pada KPH UNIT XV

Disusun pejabat yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh Kepala KPH, dilaporkan ke Kadishut Sumatera Utara

Pemantapan organisasi

Memberikan koreksi dan pendampingan usulan pemantapan organisasi

Kepala KPH Diusulkan kepada Kadishut Sumatera Utara

Pemantapan regulasi

Memberikan koreksi dan pendampingan pada penyempurnaan peraturan daerah tentang organisasi KPH, peraturan gubernur (sumbangan pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan serta pola pengelolaan keuangan BLUD)

Pengawasan proses oleh Kepala KPH

Pengawasan administrasi dan pendanaan oleh Pemda Sumatera Utara

Perapihan tata hubungan kerja

Memberikan koreksi dan pendampingan SOP tahubja internal KPH

Dilakukan oleh Kabag Umum

Dinilai dan disahkan oleh Kepala KPH

Kelembagaan

Penyiapan SDM profesional

Memberikan koreksi dan pendampingan pelaksanaan rencana kegiatan SDM


Dinilai dan ditetapkan oleh Kepala KPH

Pemantapan RPHJP termasuk integrasi RKU IUPHHK ke dalam RPHJP

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan integrasi RKU IUPHHK

Dilaksanakan oleh Kabag yang mengurusi Perencanaan

Dinilai dan dirumuskan oleh Kepala KPH

Pra-kondisi

Perencanaan

Penyusunan RPHJPd

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan

Dilaksanakan oleh Kabag

Dinilai dan dirumuskan oleh


118


KegiatanUtama



termasuk Integrasi RKT IUPHHK

integrasi RKT IUPHHK yang mengurus Perencanaan

Kepala KPH

Penyusunan business plan

Memberikan koreksi dan pendampingan untuk menjamin kejituan business plan

Dilaksanakan oleh Kabag yang mengurus Perencanaan

Dinilai dan disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan

Memberikan koreksi dan pendampingan pada pelaporan Tahunan IUPHHK/ BK, IUPKH, IPPHH

Ganis profesional pemanfaatan hutan

Dilaporkan ke Kepala KPH

Penggunaan kawasan hutan

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan penggunaan kawasan

Ganis profesional PEH

Dilaporkan ke Kepala KPH untuk kemudian diteruskan ke Kadishut Sumatera Utara

Promosi untuk mendatangkan dan mengelola investasi

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan promosi dan investasi

Dilaksanakan oleh staff profesional bisnis

Dilaporkan kepada Kepala KPH

Operasi IUPHHK/BK

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan lapangan IPUHHK/BK

Dilaksanakan oleh ganis pemanfaatan hutan dan pembinaan hutan


Produksi/ ekonomi

Kemitraan usaha Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan dalam rangka kemitraan usaha

Dilaksanakan oleh staff profesional bisnis bekerjasama dengan Ganis Sosial


Manajemen konflik

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan dan mediasi konflik

Ganis profesional di bidang sosial


Kemitraan berbasis masyarakat

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan dalam rangka kemitraan usaha berbasis masyarakat



Sosial

Peningkatan kapasitas masyarakat

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan pegembangan kapasitas masyarakat

Dilaskanakan oleh Kabag yang mengurusi SDM


Rehabilitasi Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan rehabilitasi hutan

Dilaksanakan oleh Ganis profesional rehabilitasi hutan


Reklamasi Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan reklamasi hutan



Perlindungan (tata air)

Memberikan koreksi dan pendampingan kegiatan perlindungan tata air

Dilaksanakan oleh PEH profesional DAS


Operasional

Lingkungan

Konservasi (kehati dan ekosistem)

Memberikan koreksi dan pendampingan pada kegiatan konservasi

Dilaksanakan oleh PEH profesional konservasi



119


KegiatanUtama



kehati dan ekosistemnya

Pengelolaan keuangan

Memberikan koreksi dan pendampingan pada pelaporan jurnal keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan

Dilaksanakan oleh Kepala KPH

Dilaporkan kepada KPA terkait

Pengelolaan Sarpras dan perlengkapan

Memberikan koreksi dan pendampingan pelaksanaan inventarisasi dan stock opname sarpras dan perlengkapan


Dilaporkan setahun sekali kepada Kadishut

Pengelolaan kepegawaian

Memberikan koreksi dan pendampingan pada kegiatan rekrutmen, pelatihan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian


Dilaporkan setahun sekali kepada Kadishut Sumatera Utara

Pengelolaan promosi dan transaksi bisnis

Memberikan koreksi dan pendampingan terhadap kemajuan kegiatan promosi dan transaksi bisnis



Manajemen Umum

Manajemen perkantoran

Pengelolaan administrasi umum

Memberikan koreksi dan pendampingan kinerja administrasi umum



B. PengawasanMaksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten. Pengawasan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.

Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat serta perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Pengawasan dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :


120

1. Penyusunan standar kesesuaianStandar kesesuaian adalah standar yang sudah ditentukan di rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang dapat berupa kesesuaian dengan ketentuan perundangan-undangan, kesesuaian dengan rencana, kesesuaian dengan kesepakatan antar pihak, kesesuaian waktu dan kesesuaian dengan anggaran.

2. Analisis penyimpanganAnalisis ini dilakukan dengan menilai kegiatan yang telah dilaksanakan dan melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut apakah telah sesuai dengan standar yang telah disusun atau telah tersedia.

3. Pengambilan tindakan koreksiBerdasarkan hasil analisis, bila terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan tindakan koreksi sehingga pelaksanaan rencana menjamin tercapainya tujuan.Pengawasan internal KPHP Unit XV Pakpak Bharat :

a. Kepala KPHP bertanggungjawab mengawasi berhasilnya pengelolaan KPHP mulai dari tingkat operasional kantor KPHP, operasional kantor Resort KPHP, pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada pencapaian visi pengelolaan.

b. Pengawasan dilakukan terhadap petugas di kantor KPHP, kantor Resort KPHP, petugas di lapangan, masyarakat sekitar, kelompok tani hutan, usaha pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dan pemegang izin di wilayah KPHP.

Pengawasan terhadap kegiatan pada tahap pra-kondisi dan tahap operasional KPH mempedomani strategi yang disajikan pada Table 6.2.

Tabel 6.2. Strategi pengawasan penyiapan dan operasionalisasi KPHP Unit XV Pakpak Bharat


KegiatanUtama

Cara/Metoda Pengawasan



Pemeriksaan dokumen dan peta setiap tahun

Kabag yang mengurusi perencanaan pada KPH UNIT XV

Disusun kabag yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Pra-kondisi Pemantapan wilayah

Tata batas Pemeriksaan lapangan sesuai

Dilaksanakan oleh Ganis profesional

Disusun oleh Ganis profesional, dinilai


121


KegiatanUtama



kebutuhan tata hutan kabag yang mengurusi perencanaan, disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Legitimasi Cross check pengakuan para pihak terhadap areal kerja setahun sekali


Disusun kabag yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut


Periksa ketepatan usulan pemantapan organisasi

KKPH Diusulkan kepada Kadishut

Pemantapan regulasi

Penyempurnaan peraturan daerah tentang organisasi KPH, peraturan gubernur (sumbangan pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan serta pola pengelolaan keuangan BLUD)

Pengawasan proses oleh KKPH

Pengawasan administrasi dan pendanaan oleh Pemda Sumatera Utara


Periksa SOP tahubja internal KPH


Dinilai dan disahkan oleh KKPH

Kelembagaan

Penyiapan SDM profesional

Periksa pelaksanaan rencana kegiatan SDM


Dinilai dan ditetapkan oleh KKPH

Pemantapan RPHJP termasuk integrasi RKU IUPHHK ke dalam RPHJP

Periksa kegiatan integrasi RKU IUPHHKPeriksa naskah amandemen RPHJP

Dilaksanakan oleh kabag yang mengurus perencanaan

Dinilai dan dirumuskan oleh KKPH

Penyusunan RPHJPd termasuk Integrasi RKT IUPHHK

Periksa kegiatan integrasi RKT IUPHHKPeriksa naskah RPHJPd KPH


Dinilai dan dirumuskan oleh KKPH

Perencanaan


Periksa kejituan business plan



Pemanfaatanhutan dan kawasan hutan

Periksa Laporan Tahunan IUPHHK/BK, IUPKH, IPPHH


Dilaporkan ke KKPH


Periksa kegiatan penggunaan kawasan


Dilaporkan ke KKPH untuk kemudian diteruskan ke Kadishut

Promosi untuk mendatang-kan dan mengelola investasi

Periksa kegiatan promosi dan investasi


Dilaporkan kepada KKPH

Operasi IUPHHK/BK

Periksa kegiatan lapangan IPUHHK/BK



Operasio-nal Produksi/ ekonomi

Kemitraan usaha

Periksa kegiatan dalam rangka kemitraan usaha




122


KegiatanUtama



Manajemen konflik

Periksa kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan dan mediasi konflik




Periksa kegiatan dalam rangka kemitraan usaha berbasis masyarakat



Sosial


Periksa kegiatan pegembangan kapasitas masyarakat

Dilaksanakan oleh Kabag yang mengurusi SDM


Rehabilitasi Periksa kegiatan rehabilitasi hutan



Reklamasi Periksa kegiatan reklamasi hutan




Periksa kegiatan perlindungan tata air



Lingkungan


Periksa kegiatan konservasi kehati dan ekosistemnya




Periksa laporan jurnal keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan

Dilaksanakan oleh KKPH



Periksa inventarisasi dan stock opname sarpras dan perlengkapan




Periksa kegiatan rekrutmen, pelatihan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian




Periksan kemajuan kegiatan promosi dan transaksi bisnis



Manajemen Umum



Periksa kinerja administrasi umum



C. PengendalianPengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau

menekan penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.Untuk menjadikan pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen Balai KPHP Unit XV Pakpak Bharat, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai


123

dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Unit XV Pakpak Bharat sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai KPHP Unit XV Pakpak Bharat. Pengendalian internal KPHP Unit XV Pakpak Bharat :a. Kepala KPHP bertanggungjawab mengendalikan berhasilnya pengelolaan

KPHP mulai dari tingkat operasional kantor KPHP, operasional kantor Resort KPHP, pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada pencapaian visi pengelolaan.

b. Pengendalian dilakukan terhadap petugas di kantor KPHP, kantor Resort KPHP, petugas di lapangan, masyarakat sekitar, kelompok tani hutan, usaha pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, dan pemegang izin di wilayah KPHP.


124

Tabel 6.3. Strategi Pengendalian Pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat


KegiatanUtama

Cara/Metoda Pengendalian

Unit yang Mengendalikan

Pelaporan Hasil

PengendalianPenyiapan system informasi

Pemantapan unit manajemen informasi

Pengumpulan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi

Penyediaan status baseline

Penyediaan informasi terkini

Memastikan (mengidentifikasi gaps dan persoalan kemudian menyelesaikan dan memfinalisasi) SOP manajemen informasi sudah tersedia

Memastikan proses pengolahan data dan informasi berjalan

Memastikan penyajian hasil pengolahan tersedia

Kabag yang mengurusi sistem informasi



Memastikan pemutkhiran dokumen dan peta setiap tahun


Disusun oleh kabag yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Tata batas Memastikan bahwa tata batas di lapangan telah sesuai dengan rencana


Dinilai KKPH, dilaporkan ke Kadishut

Pemantapan wilayah

Legitimasi Memastikan bahwa ada pengakuan para pihak terhadap areal kerja setahun sekali


Disusun kabag yang mengurusi perencanaan, dinilai dan disahkan oleh KKPH


Memastikan ketepatan usulan pemantapan organisasi

KKPH Diusulkan kepada Kadishut

Pemantapan regulasi

Mengawal penyempurnaan peraturan daerah tentang organisasi KPH, peraturan gubernur (sumbangan pihak ketiga dan bagi hasil kemitraan serta pola pengelolaan keuangan BLUD)

Pengawalan proses oleh KKPH

Pengawalan administrasi dan pendanaan oleh Pemda Sumatera Utara


Memastikan tersedianya SOP tahubja internal KPH



Kelembagaan

Penyiapan SDM professional

Memastikan pelaksanaan kegiatan penyiapan SDM sesuai dengan rencana



Pra-kondisi

Perencanaan Pemantapan Memastikan Dilaksanakan Dilaporkan ke


125


KegiatanUtama



Pelaporan Hasil

PengendalianRPHJP termasuk integrasi RKU IUPHHK ke dalam RPHJP

terlaksananya kegiatan integrasi RKU IUPHHK

oleh Kabag yang mengurus perencanaan

KKPH untuk selanjutkan diteruskan kepada Kadishut

Penyusunan RPHJPd termasuk Integrasi RKT IUPHHK

Memastikan kegiatan integrasi RKT IUPHHK terlaksana

Memastikan naskah RPHJPd KPH tersedia tepat pada waktunya


Dilaporkan ke KKPH untuk dinilai dan disahkan


Memastikan dokumen business plan tersedia sesuai jadwal



Pemanfaatanhutan dan kawasan hutan

Memastikan tersedianya Laporan Tahunan IUPHHK/BK, IUPKH, IPPHH




Memastikan penggunaan kawasan berjalan sesuai regulasi


Dilaporkan ke KKPH untuk kemudian diteruskan ke Kadishut

Promosi untuk mendatangkan dan mengelola investasi

Memastikan promosi dan investasi bagi KPH UNIT XV berjalan efektif



Operasi IUPHHK/BK

Memastikan kegiatan lapangan IPUHHK/BK terlaksana sesuai dengan rencana



Produksi/ ekonomi

Kemitraan usaha Memastikan kegiatan dalam rangka kemitraan usaha berjalan efektif

Dilaksanakan oleh staf profesional bisnis bekerjasama dengan Ganis Sosial


Manajemen konflik memastikan kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan dan mediasi konflik berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik baru




Memastikan kegiatan dalam rangka kemitraan usaha berbasis masyarakat berjalan efektif



Sosial


Memastikan pegembangan kapasitas masyarakat terlaksana

Dilaskanakan oleh kabag yang mengurusi SDM


Operasional

Lingkungan Rehabilitasi Memastikan kegiatan rehabilitasi hutan berjalan sesuai




126


KegiatanUtama



Pelaporan Hasil

Pengendalianrencana

Reklamasi Memastikan kegiatan reklamasi hutan berjalan sesuai rencana




Memastikan kegiatan perlindungan tata air berjalan sesuai rencana




Memastikan kegiatan konservasi kehati dan ekosistemnya berjalan sesuai rencana




Memastikan tersedianya laporan jurnal keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan




Memastikan inventarisasi dan stock opname sarpras dan perlengkapan terlaksana paling kurang setahun sekali.




Mengawal kegiatan rekrutmen, pelatihan, kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian terlaksana sesuai SOP.




Menjamin kemajuan kegiatan promosi dan transaksi bisnis



Manajemen Umum



Memastikan kinerja administrasi umum terlaksana sesuai SOP.




127

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PemantauanKegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dilakukan oleh

unsur internal KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh KPHP Unit XV Pakpak Bharat bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra.

Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan.Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala. Rencana kegiatan pemantauan dan tim pelaksana pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KPH Unit XV tahun 2017-2026 disajikan pada Tabel 7.1.

Disamping itu, dalam KPH Unit XV Tahun 2017-2026 terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga lain dalam rangka mendukung kapasitas kelembagaan KPH Unit XV. Kegiatan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi/lembaga lain akan dilakukan seperti proses yang ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana pemantauan kegiatan yang dilaksanakan KPH Unit XV

No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim PemantauanPerencanaan hutan.1. Rekonstruksi batas hutan

Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, persiapan alat dan bahan terkait kegiatan rekonstruksi, pelaksanaan rekonstruksi , pembuatan peta dan laporan .

BPKH Wilayah I Medan.

2. Tata blok/petak Pembentukan tim, penyusunan rencana tata hutan, persiapan alat dan bahan, pelaksanaan, pembuatan peta dan laporan.

KPH, Dinaskehutanan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah I Medan

A.

3. Inventarisasi sumberdaya hutan

Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja inventarisasi, persiapan alat/ bahan dan alat ukur, pelaksanaan inventarisasi (potensi hutan dan sosial budaya), penyusunan Neraca SDH, penyusunan stastistik serta pembuatan peta dan laporan

KPH dan Dinas kehutanan Provinsi


128

No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Pemantauan4. Penyusunan rencana

pengelolaanPembentukan tim, penyusunan rencana kerja ,persiapan bahan, pengumpulan data, pelaksanaan , konsultasi publik dan evaluasi dokumen rencana pengelolaan.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat KPHL,Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH

5. Penyusunan rencana strategis

Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, persiapan bahan, pengumpulan data, pelaksanaan penyusunan dokumen rencana pengelolaan

KPH dan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Penguatan kelembagaan KPH1. Penyusunan SOP KPH

Penyusunan kerangka acuan kerja, penunjukan pelaksana dan tim ahli penyusunan, konsultasi publik, buku dokumen SOP KPH dan berita acara serah terima

2. Pelaksanaan kegiatan inhouse training.

Pembentukan panitia, penyusunan panduan dan materi, penyiapan alat bahan, pembuatan sertifikat pelatihan dan penyusunan laporan kegiatan

KPH, Dinas kehutanan atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

B.

3. Perekrutan petugas lapangan

Identifikasi kebutuhan peserta, pembentukan tim, penyusunan kriteria, proses perekrutan petugas lapangan dan keputusan penetapan

KPH

C. Sarana dan prasarana operasional

Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara

KPH, Dinas Kehutanan dan BPKH Wilayah I Medan

Pemberdayaan masyarakat1. Pengembangan KTH

Penyiapan data kelompok, pertemuan kelompok, pembentukan dan pengesahan pengurus

KPH, Desa/ Dusun , atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

2. Pembentukan koperasi KTH.

Konsolidasi kelompok, pertemuan/rapat anggota, pembentukan dan pengesahan pengurus.

KPH, Desa/ Dusun , Dinas Koperasi Kab atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor.

3. Sosialisasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.

Konsolidasi kelompok, pertemuan forum lembaga adat/forum tuan guru, penyusunan dan kesepakatan awik-awik kearifan lokal, sosialisasi, pembuatan laporan.

KPH, Dinas Kehutanan, tokoh agama, Lembaga adat, KTH, LSM/ NGO, Akademisi dan Lembaga terkait lainnya

D.

4. Praktek Kerja/Studi Banding Bagi Anggota KTH

Pembentukan panitia, penyusunan panduan dan materi, penyiapan alat bahan, pembuatan sertifikat dan penyusunan laporan kegiatan.

KPH atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

Perlindungan dan Konservasi Alam1. Patroli pengamanan

hutan

Penyusunan rencana, penyiapan alat dan perlengkapan, pelaksanaan, dan pembuatan laporan.

KPH

2. Operasi pengamanan hutan

Penyusunan rencana, penyiapan alat dan perlengkapan, pelaksanaan, pemberkasan dan pembuatan laporan.

KPH, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait

3. Pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan

Identifikasi daerah rawan kebakaran hutan, penyusunan rencana, penyiapan tim, alat dan perlengkapan, pelaksanaan dan pembuatan laporan.

KPH, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait

4. Penyuluhanperlindungan dan konservasi alam

Penyusunan rencana, penyiapan materi, konsolidasi dan pertemuan kelompok, pelaksanaan serta pembuatan laporan.

KPH atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

E.

5. Penurunan tingkat konflik tenurial

Identifikasi konflik, penyusunan rencana, penunjukan tokoh kunci dan mediator, pendekatan masyarakat, penyiapan tim, pertemuan dan dialog, membangun kesepakatan dan pembuatan laporan

KPH, Dinas Kehutanan atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor


129

No. Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Pemantauan6. Pengembangan obyek

wisataInventarisasi potensi, pemetaan potensi ODTW, penyusunan rencana pengelolaan obyek wisata, konsultasi publik , kesepakatan kemintraan, pelaksanaan, pembuatan laporan.

KPH, BKSDA, Dinas Kehutanan atau Lembaga mitra

7. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan konservasi alam.

Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara.

KPH, BKSDA, Dinas Kehutanan

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan1. Reboisasi dan

pengkayaan hutan.

Identifikasi lahan kritis, penyusunan rancangan , persiapan alat bahan , pembuatan persemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pembuatan peta dan laporan.

BPDAS, KPH dan Dinas Kehutanan

2. Penyediaan sarana dan prasarana konservasi tanah dan air

Identifikasi kebutuhan, pembentukan panitia, penyusunan rencana kerja dan syarat syarat , penunjukan rekanan, pelaksanaan, pembuatan berita acara.


3. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif.

Penyusunan rancangan konservasi tanah secara vegetatif, penunjukan rekanan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan.


4. Fasilitasi partisipasi dan koordinasi program rehabilitasi hutan

Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan rehabilitasi hutan serta pelaporan

BPDAS, KPH, Dinas Kehutanan Kabupaten

F.

5. Fasilitasi kerjasama kegiatan rehabilitasi hutan.

Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi, konsultasi publik , kesepakatan kemintraan, pelaksanaan, pembuatan laporan.

KPH, BPDAS, Dinas Kehutanan atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

G. Pemanfaatan Hutan. 1. Pemanfaatan Sumber

daya hutan

Pembentukan tim, penyusunan rencana kerja ,persiapan bahan, pengumpulan data, pelaksanaan , konsultasi publik dan evaluasi dokumen rencana pengelolaan serta pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPH.

BP2HP, Dinas Kehutanan , KPH, atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

2. Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan Karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di Hutan Produksi

Identifikasi potensi, promosi potensi, membangun kesepakatan kemitraan, pelaksanaan, pembuatan laporan.

BP2HP, Dinas Kehutanan , KPH, atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

3. Pengolahan dan pemasaran hasil hutan

Pengembangan sarpras pengolahan hasil hutan, promosi produk hasil hutan dan pemasaran

BP2HP, Dinas Kehutanan, KPH, atau lembaga/ instansi lain sebagai pemberi donor

Tabel 7.2. Uraian kegiatan pemantauan dan tim pelaksana kegiatan yang dilaksanakan instansi/ lembaga lain

Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Pemantauan1. Penyerpurnaan

peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang organisasi KPH

Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah Akademik Perda/ Pergub Organisasi KPH, rapat koordinasi,dokumen draft Perda/ Pergub, Pembahasan di DPRD, Pengesahan Dokumen Perda/ Pergub

Sekda, Asisten 1 dan Dinas Kehutanan.

2. Peningkatan kualitas kelembagaan KPH

Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah Akademik (Pergub Sumbangan Pihak Ketiga dan Bagi Hasil, Pergub Badan Layanan Umum Daerah), rapat koordinasi, dokumen Pergub

Biro Hukum, Biro Organisasi, Asisten 1, dan Dinas Kehutanan


130

Kegiatan Proses Kegiatan yang Dipantau Tim Pemantauan3. Pelaksanaan diklat Penyusunan Rencana kegiatan, Penyiapan alat dan bahan

diklat, Penyusunan laporan kegiatanPusdiklat SDM KLHK, dan Lembaga diklat lainnya.

4. Penambahan pegawai Identifikasi Formasi Pegawai yang dibutuhkan, Pengusulan Formasi Pegawai, Proses Perekrutan Pegawai

BKD, Dinas Kehutanan, BP2SDMKLHK

B. Evaluasi Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan

tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.Evaluasi merupakan kegiatan lanjutan dari pemantauan. Pemantauan yang dilakukan secara berkala kemudian di evaluasi dengan melihat kepada beberapa aspek. Evaluasi dilakukan terhadap input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui capaian pelaksanaan dari program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan solusi apa yang dapat diambil dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga akan lebih baik lagi perencanaannya di tahun selanjutnya.Pelaksanaan evaluasi mencakup : 1. Evaluasi oleh internal KPHP Unit XV Pakpak Bharat2. Evaluasi oleh institusi lain3. Evaluasi oleh masyarakat

Evaluasi keberhasilan program pengelolaan KPHP Unit XV Pakpak Bharat dapat diukur dari : 1. Tingkat penurunan perambahan kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat. 2. Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat terutama yang

disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang mendukung pengelolaan kawasan.

3. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

4. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHP Unit XV Pakpak Bharat yang


131

dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPHP Unit XV Pakpak Bharat sebagai Unit Pelaksana Teknis pengelolaan dan pihak mitra pendukung.

5. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.6. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan KPHP Unit XV

Pakpak Bharat semakin menurun. 7. Tercapainya target pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil

pemanfaatan di wilayah KPH bagi pemerintah daerah.

Rencana kegiatan evaluasi dan tim pelaksana evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RPHJP KPHP Unit XV tahun 2017-2026 seperti disajikan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3. Uraian kegiatan evaluasi dan tim pelaksana evaluasi kegiatan yang dilaksanakan KPH Unit XV

Kegiatan Proses Kegiatan yang Dievaluasi Tim Evaluasi1. Penyerpurnaan

peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang organisasi KPH

Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah Akademik Perda/ Pergub Organisasi KPH, rapat koordinasi,dokumen draft Perda/ Pergub, Pembahasan di DPRD, Pengesahan Dokumen Perda/ Pergub

Sekda, Asisten 1 dan Dinas Kehutanan.

2. Peningkatan kualitas kelembagaan KPH

Penyiapan bahan/Peraturan Perundangan terkait, Penyusunan Naskah Akademik (Pergub Sumbangan Pihak Ketiga dan Bagi Hasil, Pergub Badan Layanan Umum Daerah), rapat koordinasi, dokumen Pergub

Biro Hukum, Biro Organisasi, Asisten 1, dan Dinas Kehutanan

3. Pelaksanaan diklat Penyusunan Rencana kegiatan, Penyiapan alat dan bahan diklat, Penyusunan laporan kegiatan

Pusdiklat SDM KLHK, dan Lembaga diklat lainnya.

4. Penambahan pegawai Identifikasi Formasi Pegawai yang dibutuhkan, Pengusulan Formasi Pegawai, Proses Perekrutan Pegawai

BKD, Dinas Kehutanan, BP2SDMK KLHK

C. PelaporanPelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.


132

Laporan rutin secara berkala yakni laporan bulanan, triwulan dan tahunan, sedangkan untuk hal-hal yang sangat urgen dan mendesak dapat dilaporkan setiap saat.Laporan disampaikan secara berjenjang mulai dari Kepala Resort KPHP, Kepala KPHP Unit XV Pakpak Bharat, kemudian Kepala KPHP membuat laporannya kepada instansi terkait yaituDinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Direktorat KPHP KLHK, Bupati Pakpak Bharat, BPKH Wilayah I Medan dan BPHP Wilayah II Medan.


133

BAB VIIIPENUTUP

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dalam jangka panjang. Oleh karena itu dokumen perencanaan ini masih bersifat makro dan indikatif. Dengan demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan dengan cakupan masa perencanaan yang lebih pendek.

Adanya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini diharapkan menjadi acuan dalam mengelola hutan di wilayah KPHP Unit XV Pakpak Bharat secara efektif dan efisien serta menerapkan sistem kelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sehingga pengelolaan hutan (pemanfaatan hingga perlindungan hutan) akan terlaksana secara optimal.

Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor pencapaian pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini cukup panjang sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Review terhadap rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkrondengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun disadari pula bahwa masa perencanaan ini cukup panjang sehingga seringkali sulit untuk dapat memprediksi dinamika yang terjadi baik dari sisi teknis, kebijakan, maupun politis. Dalam kerangka ini maka rencana pengelolaan KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat jangka panjang ini terbuka untuk dapat di review agar dapat sinkron dan tetap bersinergi terhadap kebijakan maupun kepentingan banyak pihak, selama dapat memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Sebagai pelengkap dan pendukung kegiatan perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan hutan di KPH Unit XV, maka dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Unit XV Pakpak Bharat Tahun 2017 – 2026 dilengkapi dengan


134

data dan informasi spasial berupa peta. Jenis peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini meliputi:

a. Peta Kawasan Hutan Wilayah KPH Unit XV

b. Peta Aksesibilitas pada KPH Unit XV

c. Peta Pembagian DAS pada KPH Unit XV

d. Peta Iklim pada KPH Unit XV

e. Peta Geologi pada KPH Unit XV

f. Peta Jenis Tanah pada KPH Unit XV

g. Peta Kelerengan pada KPH Unit XV

h. Peta Administrasi Pemerintahan pada KPH Unit XV

i. Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan pada KPH Unit XV

j. Peta Lahan Kritis pada KPH Unit XV

k. Peta Rencana Pembagian BKPH dan RPH pada KPH Unit XV

l. Peta Rencana Pembagian Blok pada KPH Unit XV

m. Peta Rencana Pengembangan Kawasan WilayahTertentu pada KPH Unit XV

KPHP UNIT XV PAKPAK BHARAT TAHUN 2017kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/1592927837rphjp...G....

Documents

Transcript of KPHP UNIT XV PAKPAK BHARAT TAHUN 2017kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/1592927837rphjp...G....