Lap-08/DL/20215 Januari 2021 - PUSDIKLATWAS BPKP2024, yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian...

FreeText

Lap-08/DL/2021

FreeText

5 Januari 2021

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR………………………………………………………… i

DAFTAR ISI…………………………………………...……………….……… ii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………...……… iii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………… iv

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………………………... v

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi…………………. 1 B. Struktur Organisasi dan SDM Pusdiklatwas BPKP………... 2 C. Aspek Strategis Organisasi……………….............................. 5 D. Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi……….………... 7 E. Sistematika Penyajian…………………………………………. 10 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Target Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2020-2024….………….. 11 B. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2020………………… 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP ...……………………… 18 B.

C. Kinerja Lainnya………………………………………………… Akuntabilitas Anggaran ………………………………………

33 37

BAB IV PENUTUP……………………………………………………………. 39 DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program/Sasaran Kegiatan Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

Lampiran II. Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Target Tahun 2024

Lampiran III. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Output Kegiatan Tahun 2020

Lampiran IV. Perbandingan Realisasi Indikator Output Kegiatan Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Lampiran V. Daftar Penghargaan dan Sertifikat yang diterima Tahun 2020 Lampiran Lampiran

VI. VII.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2020 Pengadaan Fasilitas GIA Corpu Tahun 2020


iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP

Gambar 1.2 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2020

Gambar 1.3 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

per 31 Desember 2020

Gambar 1.4 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Golongan per 31

Desember 2020

Gambar 1.5 Peran Pusdiklatwas BPKP

Gambar 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

Gambar 3.1 Perbandingan Peserta Diklat Tahun 2019 dan 2020


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kegiatan Pembinaan dan koordinasi Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.2 Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kegiatan

Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Sasaran Program Pusdiklatwas BPKP Tahun

2020

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2020

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana, Fasilitas Dukungan Manajemen, serta Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Tahun 2020

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)


Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020


v

RINGKASAN EKSEKUTIF ejalan dengan visi BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah Berkelas

Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good

Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Pusdiklatwas BPKP berupaya

mendukung pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ke enam BPKP yakni

Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat.

Pusdiklatwas BPKP melakukan pembelajaran dalam rangka mempercepat

pemenuhan kompetensi auditor di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi

Pemerintah Daerah, yang dirumuskan dalam suatu visi yaitu :

“Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”

Sesuai peran yang diemban, Pusdiklatwas BPKP memiliki tanggung jawab untuk

mencapai target kinerja pada Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020-

2024, yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Perkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 merupakan kontrak kinerja yang harus

dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja Pusdiklatwas

BPKP Tahun 2020.

Perkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 berisi dua Program yaitu:

Program 1 Program Pengawasan Pembangunan dengan Kegiatan Pembinaan dan

Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, dengan 2 sasaran program yaitu

“Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah” dan

“Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas”

Program 2 Dukungan Manajemen Internal dengan Kegiatan Pelaksanaan Dukungan

Manajemen dengan sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan

Ketatausahaan”.

Pencapaian sasaran program diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk

melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, Pusdiklatwas BPKP telah melakukan

pengumpulan data kinerja secara berkala dari masing-masing bagian/bidang.

S


vi

Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 berdasarkan capaian sasaran

programnya dapat disajikan sebagai berikut :

No Indikator Sasaran Program Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

1. Persentase SDM yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat

% 95 81,87 86,18

Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas

2. Persentase diklat yang terselenggara dengan baik

% 85 98,10 115,41

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

skor 75 87,91 117,21

2. Nilai SAKIP Unit Kerja skor 80 83,24 104,05

3. Maturitas SPIP Unit Kerja level 3 3 100,00

4. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

skor 70 72,70 103,86

5. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Stakeholders

skor 70 79,20 113,14

6. Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi

% 100 276 276,00

7. Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

% 100 100 100,00

8. Penyusunan IKPA Tepat Waktu % 100 100 100,00

9. Skor IKPA Unit Kerja skor 86 94,28 109,63

10. SPM yang terbit tepat waktu skor 90 100 111,11

11. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

% 100 100 100,00

12. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Kategori

Baik Baik Baik

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah perencanaan hingga

pelaksanaan pelatihan berjalan dalam suasana yang kondusif dan terukur dengan

semua pihak yang terlibat.

Kendala pencapaian kinerja diantaranya keterbatasan keikutsertaan ujian bagi

peserta non JFA certification karena keterbatasan slot jadwal ujian dari penyedia

sertifikasi, keterbatasan fokus peserta pelatihan karena model pembelajaran jarak


vii

jauh, keterbatasan penentuan jadwal pelatihan dan ujian yang optimal sehingga

bersamaan dengan puncak penugasan pada unit kerja peserta, dan keterbatasan

rancangan pelatihan.

Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tersebut menyerap anggaran sebesar

Rp75.285.510.864 atau mencapai 90,65% dari anggaran setelah revisi VIII sebesar

Rp83.054.337.000,00 dan menggunakan sumber daya manusia sebanyak 54.681 OH

atau mencapai 97,36% dari rencana sebanyak 56.164 OH.

Keberhasilan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 ditunjukkan dengan prestasi

yang dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan ISO 37001:2016 dari PT TUV NORD

Indonesia sesuai sertifikat awal Nomor 03 13F 19002 tanggal 12 Juni 2019 untuk

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO

37001:2016 untuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (excluding

Perencanaan dan Evaluasi) dan Pengadaan Barang dan Jasa, berlaku untuk

jangka waktu sampai dengan 11 Juni 2022,

2. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan ISO 9001:2015 dari PT TUV NORD

Indonesia sesuai sertifikat awal Nomor 10 100 0632 tanggal 2 Juli 2009 untuk

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai standar ISO 9001:2015 untuk

Provision of Education and Training for Government Auditors and Others, berlaku

untuk jangka waktu sampai dengan 1 Juli 2021,

3. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat Nomor

1281/K.1/PDP.09 tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Keputusan Kepala LAN

Nomor Nomor 1206/K.1/PDP.09/2020 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah

Terakreditasi untuk menyelenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas dengan Akreditasi A dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

dengan Akreditasi A, berlaku selama 5 (lima) tahun,

4. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat Nomor

1282/K.1/PDP.09 tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Keputusan Kepala LAN

Nomor Nomor 1207/K.1/PDP.09/2020 sebagai Lembaga Pengakreditasi

Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang


viii

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibawah lingkungan Pusat

Pendidikan dan Pengawasan BPKP serta Lembaga Pelatihan Pemerintah

Lainnya, berlaku selama 5 (lima) tahun.

5. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat Nomor :

1123/K.1/KDK.01 tanggal 6 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor

428/K.1/HMI.03/2020 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi

Tahun 2020 : Agile Learning Center for Agile Governance Kategori Lembaga

Pelatihan Pemerintah Pusat Terakreditasi Pelatihan Teknis dan Fungsional

Peringkat II,

6. Inovasi yang dilakukan Pusdiklawas BPKP adalah menggunakan sertifikat

bertandatangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi

Negara (BSSN) sejak 5 Oktober 2020.

7. Pembuatan Videotron di depan kantor untuk alat informasi dan komunikasi

kegiatan diklat,

8. Open space office di ruang kerja pegawai lantai 2, yang futuristik, fleksibel dan

fun, diharapkan pegawai bisa bekerja lebih optimal dan mendorong paperless

dengan penerapan digitalisasi penyelenggaraan diklat.

Selain prestasi yang telah dicapai dan inovasi yang telah dilakukan, Pusdiklatwas

BPKP masih memerlukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja,

antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP

guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat mulai dari pengelola, tenaga

pengajar (widyaiswara dan instruktur) baik untuk diklat yang diselenggarakan di

Pusdiklatwas BPKP maupun diklat di daerah, penyelenggara, penyusun

kurikulum hingga pengelola sistem informasi, untuk mengikuti diklat

diantaranya Diklat Management Of Training (MOT), dan Diklat Training Of Trainers

Substansi,

2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat

agar selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, termasuk materi

untuk pengembangan sistem e-learning.


ix

3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu

menjangkau pengguna yang lebih luas dan mempercepat proses penyelenggaraan

diklat dengan sistem e-learning blended model, full e-learning, dan Massive Open

Online Cources (MOOC).

4. Meningkatkan koodinasi dan kerja sama dengan seluruh pihak, baik internal

BPKP (Pusat dan Perwakilan) maupun dengan stakeholder BPKP dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan diklat.

5. Melengkapi dan menyempurnakan kegiatan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan

terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk

menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

6. Merevisi tarif PNBP untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam bidang

kediklatan agar kualitas penyelenggaraan diklat dapat terus ditingkatkan.

7. Mengembangkan GIA Corporate University dalam rangka menyelaraskan

program-program diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dengan

rencana strategis BPKP 2020-2024.

Strategi untuk peningkatan kinerja adalah melakukan koordinasi dengan Biro SDM

untuk penyiapan calon peserta yang potensial, mengupayakan model pembelajaran

dengan metode tatap muka, menentukan jadwal pembelajaran diluar puncak

penugasan peserta, dann merancang palatihan agar dapat dilaksanakan secara

bertahap.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi

Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan

kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini menjadi

motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan

tuntutan stakeholders, sehingga Pusdiklatwas BPKP dapat memberikan kontribusi

dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui penyelenggaraan Diklat

Pengawasan.


1

BAB I PENDAHULUAN

usdiklatwas BPKP merupakan unit kerja eselon II di lingkungan BPKP yang

memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan

pengawasan. Tugas, fungsi, wewenang organisasi, aspek strategis organisasi,

kegiatan dan produk/layanan organisasi, struktur organisasi, dan sistematika

penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 diuraikan sebagai

berikut:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusdiklatwas BPKP mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, dan koordinasi kegiatan pendidikan

dan pelatihan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklatwas BPKP menjalankan fungsi

sebagai berikut:

1. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan kedinasan, fungsional, teknis

substansi, dan sertifikasi;

2. Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan

fungsional dan teknis substansi;

3. Perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur;

4. Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan

pelatihan;

5. Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan

pelaksanaan;

6. Pemberian akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang sistem

pengendalian intern pemerintah dan aparat pengawasan intern pemerintah;

P

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi


2

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi

birokrasi di Pusdiklatwas; dan

8. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di

Pusdiklatwas.

1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusdiklatwas BPKP dipimpin oleh Kepala

Pusdiklatwas BPKP, yang membawahi satu Bagian Tata Usaha, tiga Bidang, dan

Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha membawahi tiga subbagian.

Bidang Renbang Diklat membawahi tiga subbidang, Bidang P3SPIP membawahi

tiga subbidang, dan Bidang P3APIP membawahi tiga subbidang.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklatwas BPKP disajikan pada Gambar 1.1.

KEPALA

PUSDIKLATWAS BPKP

BIDANG

P3SPIP BIDANG

P3APIP

BIDANG

RENBANG

DIKLAT

Sub Bagian

Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian

Umum

Sub Bidang

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan Diklat

Sub Bidang

Pengembangan

Materi Diklat

dan Pelatihan

APIP

Sub Bidang

Pengembangan

Materi Diklat

dan Pelatihan

SPIP

Sub Bidang Diklat

Teknis SPIP

Sub Bidang Diklat

Kedinasan dan

Manajerial

Sub Bidang Diklat

Teknis APIP

Sub Bidang Diklat

Sertifikasi JFA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAGIAN

TATA

USAHA

Sub Bidang Diklat

Sertifikasi Non JFA

Sub Bidang Diklat

Berbasis

Elektronik

B. Struktur Organisasi dan SDM Pusdiklatwas BPKP


3

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Pusdiklatwas BPKP per 31 Desember 2020 sebanyak 205

orang terdiri dari 116 orang Pegawai Negeri Sipil dan 89 orang Tenaga Harian Lepas

(THL) dengan rincian yaitu 84 orang di Pusdiklatwas Ciawi, empat orang di Kantor

Pengelola Diklat Bali, dan satu orang di Kantor Pengelola Diklat Makassar.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan jabatan dapat

dilihat pada Gambar 1.2.

2

2

1

21

17

Arsiparis

Dokter

Analisis Kepegawaian

Fungsional Umum

PFA

Widyaiswara

Struktural

Gambar 1.2 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2020

Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP jika diklasifikasikan berdasarkan jabatan,

terdiri dari: pejabat struktural berjumlah 17 orang, widyaiswara berjumlah 21 orang,

fungsional auditor berjumlah 31 orang, pranata komputer berjumlah 4 orang, dokter

berjumlah 2 orang, arsiparis berjumlah 2 orang, analis kepegawaian berjumlah 1

orang, dan fungsional umum berjumlah 38 orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan,

terdiri dari: pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah 4 orang, S2

berjumlah 38 orang, S1/DIV berjumlah 33 orang, D-III berjumlah 14 orang, SLTA

berjumlah 27 orang.


4

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan pendidikan dapat

dilihat pada Gambar 1.3

4

38

33

14

27

0 5 10 15 20 25 30 35 40

S 3

S 2

S 1

D. III

SLTA

Gambar 1.3 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2020

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Pusdiklatwas BPKP berdasarkan golongan, yaitu

pegawai golongan IV berjumlah 37 orang, golongan III berjumlah 75 orang, dan

golongan II berjumlah 4 orang, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.4.

37

75

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gol IV

Gol III

Gol II

Gambar 1.4 Komposisi PNS Pusdiklatwas BPKP Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2020


5

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi BPKP, yaitu sebagai “Auditor Internal

Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan

Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden

dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”, Pusdiklatwas BPKP berupaya untuk mendukung

pencapaian visi BPKP dengan menjalankan misi ketiga BPKP yakni

mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten melalui peran strategis dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi

kegiatan pendidikan dan latihan di bidang pengawasan.

Peran strategis tersebut ditunjukkan dalam visi Pusdiklatwas BPKP menjadi

“Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung oleh satu Bagian

dan tiga Bidang, yaitu Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan (Renbang Diklat), Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (P3SPIP), dan Bidang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah (P3APIP).

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan umum di Pusdiklatwas.

Bidang Renbang Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan

program, pengembangan materi, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan,

serta perencanaan kebutuhan dan pembinaan widyaiswara dan instruktur.

Bidang P3SPIP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendidikan dan

pelatihan SistemPengendalian Intern Pemerintah, kedinasan, manajerial, dan

sertifikasi non jabatan fungsional auditor, serta pemberian akreditasi

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sistem pengendalian intern pemerintah

dan Bidang P3APIP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendidikan dan

pelatihan untuk peningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

C. Aspek Strategis Organisasi


6

teknissubstansi, dan pemberian akreditasi penyelenggaraan Pendidikan dan

pelatihan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dengan demikian, Pusdiklatwas BPKP berperan melaksanakan pembinaan,

penyelenggaraan dan koordinasi dalam merencanakan, mengembangkan, dan

mengevaluasi diklat pengawasan, menyelenggarakan diklat pengawasan maupun

mengelola sumber daya diklat pengawasan (SDM, sarana prasarana, dan dana).

Pusdiklatwas BPKP dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas dalam

penyelenggaraan diklat pengawasan di lingkungan BPKP maupun APIP lainnya.

Produk/layanan diklat pengawasan yang berkualitas tersebut didefinisikan sebagai

diklat yang sesuai standar penyelenggaraan diklat. Tanpa adanya dukungan

produk/layanan penyelenggaraan diklat yang memadai, maka sebagian tugas dan

fungsi BPKP, khususnya dalam pengembangan kapabilitas APIP, yang telah

digariskan oleh Pemerintah tidak akan tercapai. Peran Pusdiklatwas BPKP

diilustrasikan pada Gambar 1.5.

Visi dan Misi PusdiklatwasBPKP

Peran Pusdiklatwas BPKP: Pembinaan,Penyelenggaraan, dan Koordinasi

Pengelolaan Sumber

Daya Diklat(SDM,

Sarpras, dan Dana)

Penyelenggaraan

Diklat JFA, Kedinasan,

dan Teknis

Perencanaan,

Pengembangan, dan

Evaluasi Diklat

Misi BPKP

Visi BPKP

Gambar 1.5 Peran Pusdiklatwas BPKP


7

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pengawasan yang kompeten

dan berintegritas, Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Pendidikan dan

Pelatihan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan BPKP,

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi Lainnya yaitu POLRI, TNI,

Rumah Sakit, dan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan diklat dibiayai dengan dana yang

berasaldari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman

Luar Negeri (STAR).

Produk/Layanan diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP terdiri atas:

1. Diklat Kedinasan,yaitu:

− Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA;

− Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);

− Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN);

− Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS.

2. Diklat Teknis Substansi

Diklat Teknis Substansi mencakup berbagai jenis substansi, namun jika

diklasifikasikan berdasarkan bidang kompetensi teknis pengawasan terdiri atas:

a. Diklat TS terkait bidang kompetensi Tata Kelola Sektor Publik, Manajemen

Risiko, dan Pengendalian Intern, antara lain: Penyelenggaraan SPIP Integratif

K/L/Pemda, Manajemen Risiko Sektor Publik dan Pengukuran Maturitas

Manajemen Risiko, Penilaian Maturitas SPIP K/L/Pemda, GCG Berbasis ISO,

Evaluasi Implementasi SAKIP, Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan,

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Workshop Manajemen Risiko dan

Kepatuhan Intern, Peran Konsultansi bagi Auditor Internal, Kapabilitas SPI

Korporasiberbasis IACM (Revisi 2017), Manajemen Risiko Index, Dikat

Manajerial, dan Management of Training.

b. Diklat TS terkait bidang kompetensi strategi pengawasan, antara lain: Audit

Investigatif, Audit Kinerja, Audit Intern Berbasis Risiko, Audit Tingkat Dasar

Audit Tingkat Lanjutan, Reviu Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga/Pemda, Penyusunan Kertas Kerja Audit, Audit

D. Kegiatan dan Produk/Layanan Organisasi


8

Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), Evaluasi dan Implementasi SAKIP, Reviu

RKA K/L/Pemda, Audit BMD, Audit BMN, Probity Audit Pengadaan Barang

dan Jasa, Stategi Pengawasan Lintas Sektoral dan Indeks AP3N, Pengawasan

Intern Program Lintas Sektoral dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Audit

Klaim, Audit Penyesuaian Harga, dan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan, Penilaian dan Reviu atas Peningkatan Kompetensi Pengelolaan

Keuangan (Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan), Reviu Rencana Kerja

dan Anggaran Pemerintah Daerah, Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak dan

Reviu Tunda Bayar/Gagal Bayar, Pengawasan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU), Pelatihan Penyidikan, Pengawasan Intern Berbasis

Risiko (PIBR), Audit Pengelolaan Keuangan Desa, Pengawasan PSN dan

Pengadaan Tanah, Training of Trainer (ToT) Berbasis Teknologi, Audit Badan

Layanan Umum, Progam Pencegahan Kecurangan, Audit Pengadaan Barang

dan Jasa di Masa Pandemi Covid-19, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara, Teknik Audit Berbantuan Komputer, Teknis Pengawasan Bidang

Polhukam dan PMK, Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil

Pengawasan, Audit Ketaatan, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan

Keuangan, Audit Pengelolaan Keuangan Desa dengan Berbantuan Aplikasi

Siswaskeudes, dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.

c. Diklat TS terkait Pelaporan Hasil Pengawasan, adalah: Penyusunan Laporan

Hasil Audit Intern, dan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern.

d. Diklat TS terkait Lingkungan Pemerintahan, antara lain: Training Officer

Course (TOC), Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Project Financial Modelling untuk

Proyek KPBU, Akuntabilitas Tata Kelola Pembangunan Nasional (ATPN),

Pelatihan Teknis Kompetensi CPNS, Pelatihan Penerapan Jabatan Fungsional

Auditor (JFA) oleh Unit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Data

Analytics untuk Penelitian, Organizational Development and Effective Business

Process, Pranata Sumber Daya Aparatur, SIMDA Integrated bagi pegawai,

Digital Literasi di Bidang Keuangan, Reformasi Birokrasi, Training of Trainer

Aplikasi SIBIJAK, Penggunaan Metode Structural Equation Modeling dalam


9

Penelitian dan Pengambilan Keputusan, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,

dan Purna Bhakti.

e. Diklat TS terkait Manajemen Pengawasan, antara lain: Manajemen Kinerja,

Penilaian Angka Kredit JFA, Manajemen Pengawasan, Perencanaan

Pengawasan Berbasis Risiko, Manajemen Kinerja Individu (SDM), Manajemen

Aset, Manajemen Keluhan Pengguna, Manajemen Peningkatan Pelayanan

Teknologi Informasi, Pengelolaan Publikasi dan Media Handling, dan

Manajemen Talenta.

3. Diklat Fungsional Auditor, yaitu:

a. Pembentukan Auditor Terampil,

b. Pembentukan Auditor Ahli,

c. Penjenjangan Audior Muda,

d. Penjenjangan Auditor Madya,

e. Penjenjangan Auditor Utama.

Diklat Fungsional Auditor telah dikembangkan dengan sistem blended model

yaitu diklat yang menggabungkan diklat E-learning dengan diklat tatap muka.

Pengembangan sistem diklat blended model tersebut untuk meningkatkan

kapasitas pelayanan dalam rangka mendukung pengawalan pengelolaan

keuangan negara atau daerah yang membutuhkan auditor intern pemerintah.

Sistem tersebut akan mampu mempercepat proses penyelenggaraan diklat dalam

menciptakan auditor baru untuk memenuhi kekurangan auditor di Indonesia.

Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Auditor dengan sistem blended model yaitu Diklat

Pembentukan Auditor Ahli dan Pembentukan Auditor Trampil.

4. Diklat Sertifikasi Non JFA, antara lain: Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan

(SAAP), Chartered Accountant (CA), Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk

Management Professional, Pelatihan dan Sertifikasi CACP (Certification in Audit

Committee Practices), Sertifikasi Certified Internal Auditor (CIA)/ CIA Review Course,

Pelatihan dan Sertifikasi CISA (Certified Information System Auditor), Okupasi

Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan BPKP, Pelatihan dan Sertifikasi Dasar


10

Pengadaan Barang/Jasa,Certification Of Government Chief Audit Executive

(CGCAE), Bendahara Pengeluaran, Pranata Sumber Daya Aparatur.

5. Diklat Massive Open Online Course (MOOC) adalah sebagai berikut: Risk

Culture,dan Overview Fraud Prevention dan Dasar-Dasar Audit Investigatif.

Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP disusun untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pusdiklatwas BPKP selama tahun 2020. Capaian kinerja tahun

2020 dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan rencana kinerja

tahun 2020. Sistematika Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 terdiri dari

empat bab dengan materi sajian sebagaimana terlihat pada Gambar 1.6.

E. Sistematika Laporan

Perencanaan

Kinerja

Bab 2

Bab 3

Bab 4

P e n d a h u l u a n Bab 1

RencanaStrategis 2020-

2024 dan

PerjanjianKinerja 2020

Akuntabilitas Kinerja 2020

P e n u t u p

Gambar 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP

Tahun 2020


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

ada Bab ini diuraikan tentang Target Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2020-2024

dan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas

BPKP Tahun 2020. Uraian Target Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2020-2024 dan

Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020 sebagai berikut:

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Renstra BPKP) tahun 2020-2024 yang

ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP

pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan secara berjenjang, maka

Pusdiklatwas BPKP sebagai unit kerja eselon II di lingkungan BPKP menjabarkan

Renstra BPKP ke dalam Rencana Strategis Pusdiklatwas BPKP (Renstra

Pusdiklatwas BPKP) 2020-2024.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Pusdiklatwas BPKP 2020-2024

mengacu pada program dan kegiatan dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024. Pada

Renstra BPKP Tahun 2020-2024, tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya

akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional serta terwujudnya tata kelola

pengawasan yang unggul, sehat, dan akuntabel. Pencapaian kedua tujuan tersebut

akan tercermin pada 6 (enam) sasaran strategis BPKP yang meliputi:

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara

dan daerah.

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas pembangunan

nasional.

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha.

P A. Target Kinerja Pusdiklatwas BPKP 2020-2024


12

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian

korupsi.

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern

K/L/Pemda/Badan Usaha.

6. Meningkatnya Tata Kelola pengawasan yang berkualitas.

Berkaitan dengan keenam sasaran strategis di atas, Pusdiklatwas BPKP sebagai

salah satu unit kerja enabler di BPKP fokus mendukung capaian sasaran Strategis 6,

yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang berkualitas terutama dukungan

terhadap Indeks Kesehatan BPKP yang diukur dengan melihat 9 aspek, antara lain

innovation and learning.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Pusdiklatwas BPKP

melaksanakan 2 Program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP, yaitu

1. Program Pengawasan Pembangunan

2. Program Dukungan Manajemen Internal

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui

Pelaksanaan Program Pengawasan Pembangunan dan Program Dukungan

Manajemen Internal tersebut, Pusdiklatwas BPKP telah menyusun kegiatan yang

mencerminkan tugas dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;

2. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, telah

dirumuskan Indikator Kinerja Kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai dalam

Periode Renstra Pusdiklatwas BPKP 2020-2024, yaitu sebagai berikut:


13

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kompetensi SDM APIP

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase SDM yang meningkat kompetensinya

95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00%

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan Pusdiklatwas

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal “Baik”

85,00% 86,00% 87,00% 88,00% 90,00%

Indikator Kinerja Kegiatan pertama, berupa “Persentase SDM yang meningkat

kompetensinya” diukur dari rata-rata peserta diklat yang meningkat kompetensinya

per jenis diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode

kalender diklat. Peserta Diklat yang meningkat kompetensinya untuk:

1. Diklat JFA adalah jumlah peserta diklat yang lulus ujian sertifikasi auditor dibagi

jumlah peserta diklat sertifikasi auditor

2. Diklat Kedinasan adalah jumlah peserta yang lulus diklat kedinasan dibagi

jumlah peserta diklat kedinasan

3. Diklat Teknis Substansi adalah jumlah peserta diklat Teknis Substansi yang

berdasarkan hasil pretest dan posttest meningkat nilainya, dibagi jumlah peserta

diklat teknis substansi

4. Diklat Non-JFA Certification adalah jumlah peserta diklat yang lulus ujian

sertifikasi, dibagi jumlah peserta diklat sertifikasi non JFA

Indikator Kinerja Kegiatan kedua, berupa “Persentase hasil evaluasi

penyelenggaraan diklat minimal baik” diukur dari jumlah realisasi diklat yang

memperoleh hasil evaluasi penyelenggaran diklat minimal dengan kategori “baik”

dibagi jumlah seluruh diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu

periode kalender diklat.


14

2. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2020 2021 2022 2023 2024

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

Indikator Kinerja kegiatan:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

75 76 77 78 79

2. Nilai SAKIP Unit Kerja 80 81 82 83 84 3. Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4

4. Indeks MR Unit Kerja - Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 5. Indeks Kualitas Layanan

Ketatausahaan Unit Kerja 70 76 80 81 82

6. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholders)

70 73 76 80 81

7. Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

100% 100% 100% 100% 100%

8. Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

9. Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

100% 100% 100% 100% 100%

10. Skor IKPA Unit Kerja 86 87 88 89 90 11. Persentase SPM yang terbit

tepat waktu 90% 91% 92% 93% 95%

12. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

100 100 100 100 100

13. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Baik Baik Baik Baik Baik

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Perjanjian Kinerja

sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Perjanjian Kinerja, setiap

rumusan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta

target kinerjanya. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

B. Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020


15

Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Perjanjian

Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan laporan interim tahunan.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi, sasaran program, dan kegiatan yang akan

dilaksanakan disertai indikator kinerja dan targetnya. Perjanjian kinerja

Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Satuan Jumlah

A Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

1. Meningkatnya Kompetensi SDM APIP Persentase SDM yang meningkat

kompetensinya setelah mengikuti

diklat

Persen 95

2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas

Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal “Baik”

Persen 85

B Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

1 Meningkatnya Kualitas Layanan KetatausahaanUnit Kerja

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor 75

Nilai SAKIP Unit Kerja Skor 80

Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3

Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

Skor 70

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholders)

Persen 70

Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

Persen 100

Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

Persen 100

Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

Persen 100

Skor IKPA Unit Kerja Skor 86

Persentase SPM yang terbit tepat waktu

Skor 90

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Persen 100

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Kategori Baik


16

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut ditetapkan kegiatan,

sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kegiatan pada tahun 2020

sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kegiatan


No.

Program Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Target Tahun 2020

A.1 Program Pengawasan Pembangunan

Meningkatnya Kompetensi SDM APIP

1. Jumlah peserta diklat Kedinasan (RM)

2. Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi (RM)

3. Jumlah Peserta Diklat Teknis Substansi (PNBP)

4. Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (RM)

5. Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (PNBP)

6. Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (STAR)

7. Jumlah Peserta Diklat Non-JFA Certification (STAR)

8. Jumlah Peserta Diklat Non-JFA Certification (RM)

9. Terselenggaranya UD/UP 10. Akreditasi Lembaga Diklat

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Keg keg

226

2.520

4.167

280

2.708

225

64

210

1 5

A.2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas

1. Pengembangan GIA Corpu (RM)

2. Pengembangan GIA Corpu (PNBP)

3. Pengembangan GIA Corpu (STAR)

bahan ajar

laporan kegiatan

151

36

11

B.1

Program Dukungan Manajemen Internal

Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

4. Pembangunan/renovasi Gedung dan bangunan

Unit

Unit

Unit dan paket

M2

1

37

106 dan 4

810

1. Jumlah pegawai yang mengikuti Seminar/Workshop/Diklat

Orang 65


17

Untuk mencapai sasaran program tersebut, Pusdiklatwas BPKP didukung dengan

total anggaran tahun 2020 (Revisi keVIII) sebesar Rp83.054.337.000,00 dengan

rincian yaitu, program:

1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan

Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SistemPengendalianIntern

Pemerintah sebesar Rp36.613.642.000,00

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP sebesar

Rp46.440.695.000,00


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Pusdiklatwas BPKP atas sasaran strategis yang

dijabarkan dalam 14 indikator kinerja menunjukkan bahwa 13 indikator kinerja

(92,86%) telah mencapai target, dan 1 indikator kinerja (7,14%) belum mencapai

target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indicator kinerja pada setiap

sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Sasaran Program Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

No Sasprog/Saskeg/IKK Satuan Target Capaian Notifikasi

1 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

1.1 Persentase SDM yang meningkat kompetensinya

% 95 86,18

1.2 Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal “Baik

% 85 115,41

2 Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

2.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor 75 117,21

2.2 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor 80 104,05

2.3 Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3 100,00

2.4 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja

Skor

70 103,86

2.5 IndeksK epuasanLayanan Unit Kerja (Stakeholders)

Skor 70 113,14

2.6 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

% 100 276,00

2.7 Persentasea dministrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

% 100 100,00

2.8 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

% 100 100,00

2.9 Skor IKPA Unit Kerja Skor 86 109,63

2.10 Persentase SPM yang terbit tepat waktu Skor 90 111,11

2.11 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

% 100 100,00

2.12 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Baik Baik Baik

Keterangan : = mencapai/melampaui target; = belum mencapai target

A.CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020


19

2. Uraian Kinerja

Realisasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan

Pusdiklatwas BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya, diuraikan di bawah ini:

Kegiatan Program 1 : Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pendidikan dan

Pelatihan Pengawasan

2.1. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

Sasaran kegiatan “Meningkatnya kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah” diukur dengan IKK 1 yaitu: ’’Persentase SDM yang meningkat

kompetensinya”. Realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 81,87% atau

mencapai 86,18% dari target tahun 2020 sebesar 95,00%.

Capaian IKK ini diperoleh dari “rata-rata jumlah peserta diklat yang meningkat

kompetensinya dibandingkan dengan jumlah peserta diklat per jenis diklat yang

diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat”.

Jumlah peserta diklat yang meningkat kompetensinya adalah jumlah peserta

diklat JFA yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi auditor, jumlah peserta diklat

kedinasan yang dinyatakan lulus, jumlah peserta diklat teknis substansi yang

berdasarkan hasil pre test dan post test meningkat nilainya, dan jumlah peserta

diklat non-JFA certification yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi. Jumlah peserta

diklat per jenis diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP adalah realisasi

jumlah peserta diklat untuk masing-masing jenis diklat (Diklat Kedinasan,

Diklat Teknis Substansi, Diklat Fungsional Auditor, dan Non-JFA Certification)

yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender

diklat.

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja, dihasilkan data sebagai berikut :

a. Persentase peserta diklat JFA yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi auditor

sebesar 85,23% yaitu sejumlah 2.798 peserta lulus ujian sertifikasi auditor dari

3.283 peserta diklat yang mengikuti ujian JFA.


20

b. Target peserta diklat kedinasan tahun 2020 sebanyak 226 orang dan yang

mengikuti diklat kedinasan sebanyak 220 orang. Persentase kelulusan untuk

diklat kedinasan adalah sebesar 100,00% dari 220 peserta.

c. Persentase peserta diklat teknis substansi yang berdasarkan hasil pre test dan

post test meningkat nilainya sebesar 72,52% yaitu sebanyak 5.213 peserta dari

7.188 peserta.

d. Persentase peserta diklat non-JFA certification yang dinyatakan lulus ujian

sertifikasi sebesar 69,74% yaitu 159 peserta dari 228 peserta. Peserta Diklat

Sertifikasi Non JFA sebanyak 341 orang sedangkan peserta yang mengikuti

ujian dan telah diketahui hasilnya sebanyak 228 orang. Dari 113 orang

peserta, sebanyak 49 orang belum mengikuti ujian, dan sebanyak 64 orang

telah mengikuti ujian namun belum diterima hasilnya.

Peserta yang belum mengikuti ujian sebanyak 49 orang, dengan rincian

sebagai berikut:

1) Peserta CIA sebanyak 20 orang, akan melakukan ujian tahun 2021

karena CCMS dalam pemeliharaan, antrian peserta ujian terdampak dan

ketersediaan slot jadwal ujian dari IIA Global,

2) Peserta Okupasi PBJ sebanyak 13 orang, akan melakukan ujian tahun

2021 karena sebanyak 7 orang mengajukan penangguhan ujian dan 6

orang dijadwalkan LKPP pada tahun 2021,

3) Peserta CISA sebanyak 10 orang, akan dijadwalkan pada Januari 2021,

4) Peserta PBJ Dasar sebanyak 5 orang, pada saat ujian peserta sedang

isolasi mandiri dan akan melakukan ujian pada awal tahun 2021,

5) Peserta CGCAE sebanyak 1 orang karena sakit.

Hasil ujian peserta yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020

sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut :

1) SAAP (STAR) sebanyak 32 orang,

2) CGCAE sebanyak 19 orang,

3) Okupasi PPK sebanyak 9 orang,

4) CISA sebanyak 2 orang, dan

5) CRMP (STAR) sebanyak 2 orang.


21

Dengan demikian rata-rata yang didapat untuk persentase SDM yang

meningkat kompetensinya adalah sebesar 81,87% atau mencapai 86,18% dari

target sebesar 95,00%.

Realisasi sasaran program secara absolut mengalami peningkatan yaitu sebesar

7,21%. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target terjadi penurunan

sebesar 20,05% dari tahun 2019, hal ini disebabkan :

1. Target kinerja tahun 2020 ditetapkan 95,00% sedangkan target kinerja tahun

2019 sebesar 70,00%.

2. Persentase peserta diklat JFA yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi pada

tahun 2020 sebesar 80,02% mengalami kenaikan sebesar 13,49% dibandingkan

tahun 2019 sebesar 66,53%,

3. Persentase peserta diklat Kedinasan pada tahun 2020 sebesar 100,00%, tidak

mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 100,00%.

4. Persentase peserta diklat teknis substansi yang berdasarkan hasil pre test dan

post test meningkat nilainya pada tahun 2020 sebesar 72,52% mengalami

penurunan sebesar 4,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,63%.

5. Persentase peserta diklat non-JFA certification yang dinyatakan lulus ujian

sertifikasi pada tahun 2020 sebesar 68,24% mengalami kenaikan sebesar

18,75% dibandingkan tahun 2019 sebesar 49,49%.


22

IKK ’’Persentase SDM yang meningkat kompetensinya” didukung oleh kegiatan

Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

dengan capaian kinerja sebagaimana tersaji padaTabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2020

No. Indikator Kinerja Kegiatan Output

Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

1. Diklat Kedinasan Orang 226 220 97,35

2. Diklat Teknis Substansi (RM) Orang 2.520 2.761 109,56

3. Diklat Teknis Substansi (PNBP)

Orang 4.167 4.427 106.24

4. Diklat Fungsional Auditor (RM)

Orang 280 343 122,50

5. Diklat Fungsional Auditor (PNBP)

Orang 2.708 2.716 100,30

6. Diklat Fungsional Auditor (STAR)

Orang 225 223 99,11

7 Diklat Sertifikasi Non-JFA Certification (STAR)

Orang 64 64 100,00

8 Diklat Non-JFA Certification (RM)

Orang 210 277 131,90

9 Jumlah Peserta Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC)

Orang 3.000 4.382 146,07

10 Terselenggaranya Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian

Kegiatan 1 1 100,00

11 Akreditasi Lembaga Diklat Kegiatan 5 6 120,00

Sesuai Tabel 3.2. tersebut di atas, capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan dan

Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan memenuhi target hampir di

seluruh indikator kinerja kecuali untuk indikator kegiatan Jumlah Peserta Diklat

Kedinasan, dan Jumlah Peserta Diklat Fungsional Auditor (STAR).

Sasaran kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan,yaitu :

a. Pengembangan Kapasitas, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kompetensi

dengan indikator kinerja yaitu:


23

1) Jumlah peserta diklat Kedinasan

Indikator kinerja “Jumlah peserta diklat kedinasan” merupakan jumlah

pejabat struktural dan pegawai lainnya serta CPNS di lingkungan BPKP yang

mengikuti diklat kedinasan. Pada tahun 2020, realisasi peserta diklat

kedinasan sebanyak 220 orang atau mencapai 97,50% dari target tahun 2020

sebanyak 226 orang. Realisasi ini terdiri dari peserta diklat kepemimpinan

yaitu Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 59 orang, Diklat

Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 30 orang, Diklat Pelatihan

Kepemimpinan Nasional (PKN) I sebanyak 7 orang, Diklat PKN 2 sebanyak 8

orang, Diklat Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebanyak 116 orang, dimana

penentuan pesertanya berdasarkan penetapan oleh Sekretaris Utama atau

Kepala Biro SDM,

Realisasi Peserta Diklat Kedinasan pada tahun 2020 adalah :

a) Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) I sebanyak 7

orang atau 87,50% dari target sebanyak 8 orang. Hal ini disebabkan potensi

peserta sudah tidak ada.

b) Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 8 orang

atau 66,67% dari target sebanyak 12 orang. Hal ini disebabkan untuk

pejabat Eselon II yang promosi di semester 2 tahun 2020 tidak ada lagi

kelas di LAN.

c) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 59 orang

atau 98,33% dari target sebanyak 60 orang. Hal ini disebabkan terdapat 1

orang peserta ditarik kembali karena Kesehatan tidak memungkinkan.

d) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 30 orang atau

100,00% dari target sebanyak 30 orang.

e) Peserta Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 116 orang atau 100 00% dari target

sebanyak 116 orang.

2) Jumlah peserta diklat Teknis Substansi

Indikator kinerja ke-2, dan ke-3, dari sasaran kegiatan pertama yaitu “Jumlah

peserta diklat Teknis Substansi” merupakan jumlah Pejabat Fungsional


24

Auditor dan pegawai lainnya di lingkungan APIP (termasuk BPKP) maupun

non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi dengan sumber pembiayaan

Rupiah Murni, dan PNBP.

Realisasi peserta diklat teknis substansi pada tahun 2020 secara rinci adalah:

a) Peserta diklat teknis substansi dengan sumber pembiayaan rupiah murni

adalah sebanyak 2.761 orang atau 109,56% dari target sebanyak 2.520

orang. Realisasi peserta diklat melebihi target 9,56% atau 241 orang. Hal

ini disebabkan penetapan dari Biro SDM BPKP Pusat.

b) Peserta diklat teknis substansi dengan sumber pembiayaan PNBP adalah

sebanyak 4.427 orang atau sebesar 106,24% dari target sebanyak 4.167

orang. Realisasi melebihi target sebesar 6,24% atau 260 orang. Hal ini

disebabkan animo yang tinggi dari Kementerian/Lembaga/Pemda dan

perubahan metode penyelenggaraan diklat dari tatap muka menjadi

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

c) Peserta diklat Manajerial dengan sumber pembiayaan RM sebanyak 135

orang atau 90.00% dari target sebanyak 150 orang. Realisasi kurang dari

target sebesar 10,00% atau 15 orang. Hal ini disebabkan penentuan

kriteria dan penetapan calon peserta dilakukan oleh Biro SDM, pada batch

terakhir hanya 23 peserta yang memenuhi kriteria dari 38 peserta yang

direncanakan.

3) Jumlah peserta diklat Fungsional Auditor

Indikator kinerja ke-4, ke-5 dan ke-6, dari sasaran kegiatan pertama yaitu

“Jumlah peserta diklat Fungsional Auditor” merupakan jumlah Pejabat

Fungsional Auditor di lingkungan APIP yang mengikuti diklat fungsional

auditor dengan sumber pembiayaan Rupiah Murni, PNBP, dan STAR.

Realisasi peserta diklat fungsional auditor pada tahun 2020 secara rinci

adalah:

a) Peserta diklat fungsional auditor dengan sumber pembiayaan rupiah

murni adalah sebanyak 343 orang atau sebesar 122,50% dari target


25

sebanyak 280 orang. Realisasi melebihi target sebanyak 22,50% atau 63

orang disebabkan penetapan dari Biro SDM BPKP Pusat.

b) Peserta diklat fungsional auditor dengan sumber pembiayaan PNBP

adalah sebanyak 2.716 orang atau sebesar 100,30% dari target sebanyak

2.708 orang. Realisasi melebihi target sebesar 0,30% atau 8 orang. Hal ini

disebabkan animo yang tinggi dari Kementerian/Lembaga/Pemda dan

perubahan metode penyelenggaraan diklat dari tatap muka menjadi

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

c) Peserta diklat fungsional auditor dengan sumber pembiayaan STAR

adalah sebanyak 223 orang atau sebesar 99,11% dari target sebanyak 225

orang. Realisasi kurang dari target sebanyak 0,89% atau2 orang

disebabkan peserta mengundurkan diri karena positif Covid-19.

4) Jumlah peserta diklat Non-JFA Certification (STAR dan RM)

Indikator kinerja ke 7 dan 8 dari sasaran kegiatan pertama yaitu “Jumlah

peserta diklat Non-JFA Certification” merupakan jumlah Pejabat Fungsional

Auditor dan pegawai lainnya di lingkungan APIP (termasuk BPKP) maupun

non APIP yang mengikuti diklat yang mendukung pelaksanaan sertifikasi

selain sertifikasi auditor dengan sumber pembiayaan STAR dan Rupiah

Murni.

Diklat non-JFA certification yang dibiayaidari STAR terdiri atas Sertifikasi Ahli

Akuntansi Pemerintah (SAAP), Certified Risk Management Proffesional (CRMP).

Diklat non-JFA certification yang dibiayai dari RM terdiri atas diklat Chartered

Accountant (CA), Certified Information System Auditor (CISA), Certified Internal

Auditor (CIA), Certification in Audit Committee Practices (CACP), Certification of

Gonernment Chief Audit Executive (CACGP), PBJ Dasar, Okupasi PPK,

Bendahara Pengeluaran, Pranata Sumber Daya Aparatur.

Pada tahun 2020 peserta diklat non-JFA certification(STAR dan RM) berjumlah

341 orang atau 124,09% dari target 274 orang yang mengikuti, dengan rincian

sebagai berikut :


26

a) Peserta Sertifikasi Non-JFA dengan sumber pembiayaan RM sebanyak

277 orang atau sebesar 131,90% dari target sebanyak 210 orang. Peserta

Sertifikasi Non-JFA adalah sebagai berikut:

- Pelatihan PBJ Dasar sebanyak 34 orang,

- Pelatihan Okupasi PPK sebanyak 22 orang,

- Peserta diklat Bendahara dengan sumber pembiayaan RM sebanyak 31

orang,

- Peserta diklat Pranata SDM Aparatur sebanyak 53 orang,

- Peserta Sertifikasi CISA sebanyak 30 orang,

- Peserta Sertifikasi CIA sebanyak 20 orang,

- Peserta Sertifikasi CA sebanyak 20 orang,

- Peserta Sertifikasi CRMP sebanyak 40 orang,

- Peserta Sertifikasi CACP sebanyak 7 orang, dan

- Peserta Sertifikasi CGCAE sebanyak 20 orang.

b) Peserta Pelatihan Sertifikasi Non-JFA dengan sumber pembiayaan STAR

adalah sebanyak 64 orang atau sebesar 100,00% dari target sebanyak 64

orang.

Secara keseluruhan, jumlah peserta diklat tahun 2020 dibandingkan dengan

tahun 2019 sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.1.

220

7188

3282

341502

11637

3230

196

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Kedinasan Teknis Substansi Fungsional Auditor Non-JFA

Certification

Gambar 3.1 Perbandingan Peserta Diklat Tahun 2019 dan 2020

2020

2019


27

5) Diklat Massive Open Online Course (MOOC)

Selama tahun 2020 selain diklat Kedinasan, diklat Fungsional Auditor, diklat

Teknis Substansi dan diklat Sertifikasi Non JFA Certification, Pusdiklatwas

BPKP juga melakukan diklat MOOC, dengan rincian sebagai berikut :

a) MOOC Risk Culture sebanyak 206 peserta,

b) MOOC Overview Fraud Prevention dan Dasar-dasar Audit Inventigatif

sebanyak 4.176 peserta.

6) Terselenggaranya ujian dinas/ujian penyesuaian

Indikator kinerja “Terselenggaranya ujian dinas/ujian penyesuaian” diukur

dengan menghitung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ujian dinas/ujian

penyesuaian yang telah dilaksanakan. Realisasi indikator kinerja sebanyak 1

kegiatan atau mencapai 100,00% dari target tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan.

Realisasi sebanyak 1 kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020.

7) Akreditasi Lembaga Pelatihan

Indikator Akreditasi Lembaga Pelatihan diukur dengan pelaksanaan

akreditasi Lembaga pelatihan yang telah dilaksanakan. Realisasi indikator

pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 5 kegiatan, telah terealisasi sebanyak 6

kegiatan atau 120,00%.

2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas

IKK Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas diukur dengan Persentase hasil

evaluasi penyelenggaraan diklat minimal “Baik”. Realisasi IKK pada tahun 2020

adalah sebesar 98,10% atau mencapai 115,41% dari target tahun 2020 sebesar 85,00%.

Capaian IKK “Persentase hasil evaluasi penyelenggaraan diklat minimal baik”

diukur dari “rasio realisasi diklat yang terselenggara dengan baik dibandingkan

dengan jumlah diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode

kalender diklat”.

Realisasi diklat yang terselenggara dengan baik yaitu realisasi kelas diklat yang

diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP dalam satu periode kalender diklat yang

berdasarkan hasil evaluasi mendapat penilaian minimal dengan kategori “baik”.


28

Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja, jumlah diklat yang diselenggarakan

Pusdiklatwas BPKP pada tahun 2020 sebanyak 374 kelas diklat. Dari jumlah tersebut

diklat yang terselenggara dengan baik sebanyak 362 kelas, penyelenggaraan 7 kelas

diklat tidak masuk dalam kategori baik, dan penyelenggaraan 5 kelas diklat

evaluasinya tidak dapat disimpulkan. Dengan demikian realisasi kelas diklat yang

terselenggara dengan baik sebanyak 362 diklat atau 98,10% dari jumlah diklat yang

diselenggarakan sebanyak 369 diklat.

Indikator Kinerja Lainnya yaitu :

1) Pengembangan GIA Corpu (PNBP)

Indikator kinerja “Pengembangan GIA Corpu” dana PNBP diukur dengan

menghitung realisasi bahan ajar yang dihasilkan selama tahun 2020. Realisasi

indikator kinerja sebanyak 177 bahan ajar atau mencapai 117,22% dari target

tahun 2020 sebanyak 151 bahan ajar.

2) Pengembangan GIA Corpu (RM)

Indikator kinerja “Pengembangan GIA Corpu” dana RM diukur dengan

menghitung realisasi laporan yang dihasilkan selama tahun 2020. Realisasi

indikator kinerja sebanyak 43 laporan atau mencapai 119,43% dari target tahun

2020 sebanyak 36 laporan.

3) Pengembangan GIA Corpu (STAR)

Indikator kinerja “Pengembangan GIA Corpu” dana STAR diukur dengan

menghitung realisasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020. Realisasi

indikator kinerja sebanyak 8 kegiatan atau mencapai 72,73% dari target tahun

2020 sebanyak 11 kegiatan.

Terdapat 3 paket kegiatan yang tidak tercapai. Paket tahun 2019 tidak

diluncurkan dan 2 paket tahun 2020 akan diluncurkan ke tahun anggaran 2021

yaitu :

a) Star Extention Tahun 2019

Paket Penyusunan Panduan Instruktur dan Desain Evaluasi. Output dan

Anggaran tidak terealisasi karena kekurangan waktu untuk penyusunan

modul sehingga berakibat pada tidak terealisasinya penyusunan panduan


29

instruktur di triwulan I, sementara itu STAR Extension sudah harus Closing

di Bulan Maret 2020.

b) STAR Additional Financing 2020

(1) Paket Pengembangan Learning Roadmap

Output akhir belum diperoleh, realisasi anggaran Rp0.

Paket Pengembangan Learning Roadmap masih dalam proses pelelangan

hingga 7 Januari 2021, dan diperkirakan akan diperoleh pemenang

serta penandatanganan kontrak pada Triwulan I Tahun 2021.

Keterlambatan ini disebabkan oleh lamanya NOL untuk pelelangan

dari ADB. Seluruh anggaran tahun 2020 untuk paket ini akan

diluncurkan ke Tahun 2021, yaitu sebesar Rp418.125.000,00

(2) Paket Pengembangan dan Pelaksanaan Instructional System Development

(ISD)

Paket Pengembangan dan Pelaksanaan ISD baru selesai 50% dan akan

dilanjutkan di Tahun 2021 yaitu penyusunan 18 modul. Sebagian

anggaran yang tidak terealisasi di Tahun 2020 akan diluncurkan ke

Tahun 2021, yaitu sebesar Rp169.396.000,00. Belum terealisasinya paket

ini secara utuh karena pedoman pengawasan yang menjadi acuan

dalam penyusunan modul belum ditetapkan.

Kegiatan Program 2 : Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas BPKP

dengan 12 Indikator Kinerja yaitu :

1) Penilaian Skor Zona Integritas

Skor Indikator kinerja “Penilaian Skor Zona Integritas” untuk tahun 2020 pada

Pusdiklatwas BPKP sebesar 87,91 atau mencapai 117,21% dari target tahun 2020

sebesar 75,00.

2) Nilai SAKIP Pusdiklatwas BPKP

Indikator kinerja “Nilai SAKIP Pusdiklatwas BPKP” diukur dengan hasil

penilaian dari Inspektorat BPKP dengan target skor tahun 2020 sebesar 80.

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019


30

sampai dengan saat Evaluasi pada Pusdiklatwas Nomor LEV-140/IN/2020

tanggal 9 Oktober 2020, memperoleh nilai sebesar 83,24 (memuaskan) dengan

kategori A atau mencapai 104,05% dari target tahun 2020 sebesar 80,00.

3) Maturitas SPIP Pusdiklatwas BPKP

Indikator Kinerja “Maturitas SPIP Pusdiklatwas BPKP” pada tahun 2020 pada

level 3 atau mencapai 100,00% dari target tahun 2020 pada level 3.

4) Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Pusdiklatwas BPKP

Survei untuk mengukur Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Pusdiklatwas

BPKP pada tahun 2020 telah dilakukan terhadap pegawai Pusdiklatwas BPKP

dan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 72,70 atau mencapai 103,86% dari

target tahun 2020 sebesar 70,00.

5) Indeks Kepuasan Layanan Pusdiklatwas BPKP terhadap Stakeholders

Survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Pusdiklatwas BPKP

terhadap Stakeholders pada tahun 2020 telah dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP

dengan hasil sebesar 79,20 atau mencapai 113,14% dari target tahun 2020

sebesar 70,00. Menurut Tabel Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan

Kinerja Unit Pelayanan, Permenpan 17/2017, nilai SKM Pusdiklatwas BPKP

masuk dalam kategori kinerja BAIK.

6) Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kompetensi

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah pegawai yang

mengikuti Seminar/Workshop/Diklat dalam tahun 2020. Realisasi indikator

kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 276 orang atau mencapai 424,62% dari

target tahun 2020 sebanyak 65 orang. Tingginya capaian realisasi tersebut

diperoleh dengan adanya kemudahan peningkatan kompetensi pegawai

melalui seminar dan workshop yang dilakukan secara online.

7) Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu pada Pusdiklatwas

BPKP mencapai 100,00% dari target tahun 2020 sebesar 100,00%.

8) Penyusunan RKA tepat waktu

Indikator Kinerja Penyusunan RKA tepat waktu pada Pusdiklatwas BPKP

mencapai 100,00% dari target tahun 2020 sebesar 100,00%.


31

9) Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusdiklatwas BPKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusdiklatwas BPKP pada

tahun 2020 mencapai skor 94,28 atau mencapai 109,63% dari target tahun

2020 sebesar 86,00.

10) SPM yang terbit tepat waktu

Indikator SPM yang terbit tepat waktu Pusdiklatwas BPKP tahun 2020

sebesar 100 atau mencapai 111,11% dari target tahun 2020 sebesar 90,00%.

11) Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Indikator Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) tahun 2020 sebesar 100,00% atau mencapai target

100,00%.

12) Nilai Pengelolaan BMN Pusdiklatwas BPKP

Indikator Nilai Pengelolaan BMN Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 adalah

Baik dan sesuai target tahun 2020.

Pencapaian IKK didukung oleh kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana, Fasilitas Dukungan Manajemen, dan Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP dengan indikator kinerja sebagaimana tersaji pada

Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan

Prasarana, Fasilitas Dukungan Manajemen, serta Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP Tahun 2020

No. Indikator Kinerja Kegiatan

Output

Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor

unit 3 3 100,00

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Unit 37 37 100,00

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Unit dan paket

102 dan 4

102 dan 4 100,00


M2 dan paket

795 dan 2

795 dan 2 100,00

Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :


32

Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana dan Fasilitas Dukungan

Manajemen dengan sasaran kegiatan “termanfaatkannya asset secara optimal dalam

mendukung terselenggaranya diklat dengan baik”, dengan indicator kinerja

kegiatan:

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor (RM dan PNBP)

Indikator kinerja “Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor” diukur

dengan jumlah unit kendaraan bermotor yang telah diadakan selama tahun 2020.

Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2020 sebanyak 3 unit atau mencapai

100,00% dari target tahun 2020 sebanyak 3 unit yaitu pengadaan dan Toyota

New Rush 1.5/T TRD Vin 2019 sebanyak 3 unit.

2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (PNBP)

Indikator kinerja “Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi” diukur

dengan menghitung realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi yang telah dilaksanakan di Pusdiklatwas Ciawi.

Pada Revisi DIPA ke VIII ditargetkan sebanyak 37 unit, telah terealisasi sebanyak

37 unit atau mencapai 100,00% dari target tahun 2020.

Rincian Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dapat dilihat pada

Lampiran VI.

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (PNBP)

Indikator kinerja “Pengadaan Fasilitas Perkantoran” diukur dengan menghitung

realisasi pengadaan fasilitas perkantoran yang telah dilaksanakan di

Pusdiklatwas Ciawi.

Pada Revisi DIPA ke VIII target sebanyak 102 unit dan 4 paket, telah terealisasi

indikator kinerja sebanyak 102 unit dan 4 paket atau mencapai 100,00% dari

target tahun 2020.

Rincian Pengadaan Fasilitas Perkantoran dapat dilihat pada Lampiran V.


Indikator kinerja “Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan diklat”

diukur dengan menghitung rehabilitasi sarana gedung dan bangunan diklat

yang telah dilaksanakan di Pusdiklatwas Ciawi.


33

Realisasi indikator kinerja berdasarkan Revisi ke VIII sebanyak 795 m2 dan 2

paket atau mencapai 100,00% dari target tahun 2020 sebanyak 795 m2 dan 2

paket.

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan terdiri dari :

1) Rehabilitasi Ruang kelas dan Mess sebanyak 319 m2,

2) Pembangunan Saluran Air Sungai Cibalok – Danau Pusdilaktwas sebanyak

250m2,

3) Pemasangan pintu kaca tremped ruang lobby sebanyak 90 m2,

4) Pemasangan railing tangga disabilitas sebanyak 26m2,

5) Konsultan perencana rehabilitasi Gedung sebanyak 1 paket,

6) Pemasangan toren penampung air di wisma Kapus sebanyak 1 paket,

7) Rehabilitasi Ruang Gymnasium sebanyak 38 m2,

8) Rehabilitasi Kanopi dan Jembatan Penghubung kampus II sebanyak 62 m2.

1. Penghargaan

Keberhasilan Kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun2020 ditunjukkan dengan prestasi

yang dicapai, antara lain sebagai berikut:

a. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan ISO 37001:2016 dari PT TUV NORD

Indonesia sesuai sertifikat awal Nomor 03 13F 19002 tanggal 12 Juni 2019 untuk

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO

37001:2016 untuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (excluding

Perencanaan dan Evaluasi) dan Pengadaan Barang dan Jasa, berlaku untuk

jangka waktu sampai dengan 11 Juni 2022.

B. KINERJA LAINNYA


34

b. Pusdiklatwas BPKP telah mendapatkan ISO 9001:2015 dari PT TUV NORD

Indonesia sesuai sertifikat awal Nomor 10 100 0632 tanggal 2 Juli 2009 untuk

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai standar ISO 9001:2015

untuk Provision of Education and Training for Government Auditors and Others,

berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 1 Juli 2021.


35

c. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat

Nomor1281/K.1/PDP.09 tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Keputusan Kepala

LAN Nomor 1206/K.1/PDP.09/2020 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah

Terakreditasi untuk menyelenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan

Pengawas dengan Akreditasi A dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil dengan Akreditasi A, berlaku selama 5 (lima) tahun.

d. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat

Nomor1282/K.1/PDP.09 tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Keputusan Kepala

LAN Nomor 1207/K.1/PDP.09/2020 sebagai Lembaga Pengakreditasi

Pelatihan Teknis dan Fungsional untuk Pelatihan Teknis dan Fungsional

Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibawah lingkungan Pusat

Pendidikan dan Pengawasan BPKP serta Lembaga Pelatihan Pemerintah

Lainnya, berlakus elama 5 (lima) tahun.


36

e. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara RI sesuai sertifikat Nomor :

1123/K.1/KDK.01 tanggal 6 Agustus 2020 sesuai Keputusan Kepala LAN

Nomor 428/K.1/HMI.03/2020 sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah

Berprestasi Tahun 2020 : Agile Learning Center for Agile Governance Kategori

Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terakreditasi Pelatihan Teknis dan

Fungsional Peringkat II.

2. Inovasi

a) Sejak 5 Oktober 2020, Pusdiklatwas BPKP telah menggunakan sertifikat

bertandatangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN).

b) Pembuatan Videotron di depan kantor untuk alat informasi dan

komunikasi kegiatan diklat,

c) Open space office di ruang kerja pegawai lantai 2, yang futuristik, fleksibel

dan fun, diharapkan pegawai bisa bekerja lebih optimal dan mendorong

paperless dengan penerapan digitalisasi penyelenggaraan diklat.


37

1. Realisasi Anggaran (sesuai Revisi VIII)

Pada tahun 2020, seluruh pelaksanaan kegiatan Pusdiklatwas BPKP yaitu Program

Pengawasan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen Internal

didukung dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tersaji pada Tabel

3.4.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

No. Program Target (Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Setelah Revisi

(%)

1. Pengawasan Pembangunan Nasional

36.613.642.000 30.854.736.470 84,27

2. Dukungan Manajemen Internal

46.440.695.000 44.430.774.394 95,67

Jumlah 83.054.337.000 75.285.510.864 90,65

Berdasarkan Tabel 3.4 tersebut di atas, program Pengawasan Pembangunan

Nasional menyerap anggaran sebesar Rp30.854.736.470,00 atau mencapai 84,27%

dari target anggaran setelah revisi sebesar Rp36.613.642.000,00 dan program

Dukungan Manajemen Internal menyerap anggaran sebesar Rp44.430.774.394,00

atau mencapai 95,67% dari target anggaran setelah revisi sebesar

Rp46.440.695.000,00. Total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp75.285.510.864

atau mencapai 90,65% dari target anggaran setelah revisi sebesar

Rp83.054.337.000,00.

2. Realisasi Penggunaan SDM

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (OH) atas dua program yang

dilaksanakan Pusdiklatwas BPKP tersaji pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


38

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penggunaan Sumber Daya Manusia (OH)


No. Program Target

OH Realisasi

OH CapaianOH

(%)

1. Pengawasan Pembangunan Nasional 30.834 32.981 106,96 2. Dukungan Manajemen Internal 25.330 21.700 85,67 Jumlah 56.164 54.681 97.36

Berdasarkan Tabel 3.5 tersebut di atas, Program Pembangunan Nasional

menggunakan sumber daya manusia sebanyak 32.981 OH atau mencapai 106,96%

dari target sebanyak 30.834 OH. Sedangkan Program Dukungan Manajemen Internal

menggunakan sumber daya manusia sebanyak 21.700 OH atau mencapai 85,67% dari

target sebanyak 25.330 OH. Total menggunakan sumber daya manusia sebanyak

54.681 OH atau mencapai 97,36% dari target sebanyak 56.164 OH.

Secara umum sasaran program Pusdiklatwas BPKP telah tercapai secara efisien baik

dari sisi penggunaan dana maupun penggunaan sumber daya manusia. Hal ini

terlihat dari capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 sebesar 100,80% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 90,65% dan capaian

penggunaan sumber daya manusia sebesar 97,36%.


39

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Pusdiklatwas BPKP merupakan pertanggungjawaban

kinerja Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai sasaran program dan sasaran

kegiatan tahun 2020. Pusdiklatwas BPKP sebagai unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP, pada tahun 2020 melaksanakan dua

program yaitu Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPKP. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kedua program, yaitu:

Program 1 yang memiliki sasaran program “Meningkatnya Kompetensi SDM

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah” dan “Meningkatnya Kualitas Layanan

Pusdiklatwas”.

Program 2 yang memiliki sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan

Ketatausahaan”

Capaian kinerja Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 berdasarkan capaian sasaran

program sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2020

No. Sasaran Program 1 Capaian Indikator

Outcome %

1. Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

86,18

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pusdiklatwas 115,41

No. Sasaran Program 2 : Meningkatnya Kualitas

Layanan Ketatausahaan Capaian Indikator

Outcome %

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja 117,21

2. Nilai SAKIP Unit Kerja 104,05

3. Maturitas SPIP Unit Kerja 100,00

4. Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja 103,86

5. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Stakeholders 113,14

6. Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi 276,00

7. Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu 100,00

L


40

8. Penyusunan IKPA Tepat Waktu 100,00

9. Skor IKPA Unit Kerja 109,63

10. SPM yang terbit tepat waktu 111,11

11. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP 100,00

12. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Baik

Dari Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran program 1

“Meningkatnya Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah” pada

tahun pertama capaian Renstra Pusdiklatwas BPKP periode 2020-2024 telah

mencapai 86,18% dari target sebesar 90,00% dan “Meningkatnya Kualitas

Layanan Pusdiklatwas” pada tahun pertama capaian Renstra Pusdiklatwas BPKP

periode 2020-2024 telah mencapai 98,10% dari target sebesar 85,00%. Keseluruhan

pencapaian sasaran program Pusdiklatwas BPKP tahun 2020 adalah mencapai

100,80%.

Capaian sasaran program 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan

Ketatausahaan” pada tahun pertama Renstra Pusdiklatwas BPKP periode 2020-

2024 semuanya diatas 100,00% dan Baik.

Keberhasilan Pusdiklatwas BPKP dalam mencapai target kinerja melampaui

target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 merupakan wujud

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pencapaian tersebut

tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Pusdiklatwas

BPKP untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja

Pusdiklatwas BPKP tidak menjadi tanggung jawab suatu bidang atau bagian saja,

melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang dan bagian.

Keberhasilan merealisasikan target kinerja juga merupakan wujud dari

kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa yang diberikan kepada

Pusdiklatwas BPKP untuk terus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dalam bidang

pengawasan.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut bukan merupakan suatu akhir tetapi

merupakan tantangan bagi Pudiklatwas BPKP untuk berusaha lebih baik lagi


41

dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya

kepercayaan dari stakeholdernya.

Langkah-langkah yang diambil dalam peningkatan kinerja Pusdiklatwas BPKP

akan datang, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM kediklatan di lingkungan Pusdiklatwas BPKP

guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat mulai dari pengelola,

tenaga pengajar (widyaiswara dan instruktur) baik untuk diklat yang

diselenggarakan di Pusdiklatwas BPKP maupun diklat di daerah,

penyelenggara, penyusun kurikulum hingga pengelola sistem informasi.

2. Menyempurnakan dan mengembangkan modul serta program-program diklat

agar selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders, termasuk

materi untuk pengembangan sistem e-learning.

3. Mengembangkan program kediklatan berbasis e-learning sehingga mampu

menjangkau pengguna yang lebih luas dan mempercepat proses

penyelenggaraan diklat yaitu dengan system e-learning blended model, full e-

learning, dan Massive Open Online Cources (MOOC).

4. Meningkatkan koodinasi dan Kerjasama dengan seluruh pihak, baik internal

BPKP (Pusat dan Perwakilan) maupun dengan stakeholder BPKP dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan diklat.

5. Melengkapi dan menyempurnakan kegiatan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan diklat yang selama ini dilakukan, dengan memastikan

terlaksananya mekanisme tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk

menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

6. Merevisi tarif PNBP untuk mengakomodir perubahan yang terjadi dalam

bidang kediklatan agar kualitas penyelenggaraan diklat dapat terus dijaga dan

ditingkatkan.

7. Mengembangkan GIA Corporate University dalam rangka menyelaraskan

program-program diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP

dengan rencana strategis BPKP 2020-2024.


42

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan

informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas

dan fungsi Pusdiklatwas BPKP, sehingga dapat memberikan umpan balik guna

peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan

Kinerja ini menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi

terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Pusdiklatwas BPKP

dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP

melalui penyelenggaraan Diklat Pengawasan.

Lampiran I/1-1

Penggunaan

Dana

Penggunaan

SDM/OH

Satuan Target Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %Target

(OH)

Realisasi

(OH)%

Efisien/

Tidak Efisien

Efisien/

Tidak Efisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya Kompetensi SDM

Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah

Persentase SDM yang

meningkat kompetensinya

setelah mengikuti diklat

% 95.00 81.87 86.18 31,191,877,000 27,395,775,016 87.83 21,158 22,450 106.11

Meningkatnya Kualitas Layanan

Pusdiklatwas

Persentase hasil evaluasi

penyelenggaraan diklat minimal

"Baik"

% 85.00 98.10 115.41 5,421,765,000 3,458,961,454 63.80 9,676 10,531 108.84

Sub total 1 100.80 36,613,642,000 30,854,736,470 84.27 30,834 32,981 106.96 Efisien Efisien

Nilai Skor Zona Integritas Unit

Kerja

skor 75 87.91 117.21 - - - -

Nilai SAKIP unit kerja skor 80 83.24 104.05 - - - -

Maturitas SPIP unit kerja level 3 3 100.00 102,500,000 8,850,000 8.63 120 - 0.00

Indeks Kualitas Layanan

Ketatausahaan Unit Kerja

skor 70 72.70 103.86 4,974,078,000 4,172,652,265 83.89 15,064 3,216 21.35

Indeks Kepuasan Layanan Unit

Kerja Stakeholder

skor 70 79.20 113.14 446,318,000 446,293,300 99.99 220 344 156.36

Pegawai yang mengikuti

Peningkatan Kompetensi

% 100 276 276.00 3,939,994,000 3,569,341,346 90.59 194 2,115 1090.21

Administrasi SDM yang

diselesaikan tepat waktu

% 100 100 100.00 467,000,000 419,544,000 89.84 1,836 658 35.84

Penyusunan RKA tepat waktu % 100 100 100.00 - - - -

Skor IKPA unit kerja skor 86 94.28 109.63 26,916,471,000 26,086,050,026 96.91 1,524 13,225 867.78

SPM yang terbit tepat waktu % 90 100 111.11 472,290,000 471,626,975 99.86 3,952 2,142 54.20

Penyusunan Laporan Keuangan

sesuai SAP

% 100 100 100.00 - - - -

Nilai Pengelolaan BMN Unit

Kerja

kategori Baik Baik 100 9,122,044,000 9,256,416,482 101.5 2,420 - 0.00

sub total 2 46,440,695,000 44,430,774,394 95.67 25,330 21,700 85.67 Efisien Efisien

TOTAL 83,054,337,000 75,285,510,864 90.65 56,164 54,681 97.36 EFISIEN EFISIEN

TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP

Indikator Kinerja UtamaSasaran Program

Meningkatnya kualitas layanan

ketatausahaan Pusdiklatwas

Kinerja Program/kegiatan

TAHUN 2020

SDMAnggaran

Lampiran II/1-1

Satuan Realisasi

2019

Realisasi

2020

Naik/

turun

Capaian

2019

Capaian

2020

Naik/

turun

Target 2024 % Realisasi thd

Tahun 2024

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 11 12=6/11

1 Meningkatkan Kompetensi

SDM Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

Persentase SDM yang meningkat

kompetensinya setelah mengikuti diklat

% 74.36 81.87 7.51 106.23 86.18 -20.05 99.00 82.70

2 Meningkatnya Kualitas

Layanan PusdiklatwasPersentase hasil evaluasi

penyelenggaraan diklat minimal "Baik"

% 91.22 96.79 5.57 101.36 113.87 12.51 90.00 107.54

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja skor 87.91 87.91 0 N/A N/A N/A 79 111.28

Nilai SAKIP unit kerja skor 78.37 83.24 4.87 95.70 104.05 8.35 84 99.10

Maturitas SPIP unit kerja level 3 3 0 100 100 0.00 4 75.00

Indeks Kualitas Layanan


skor N/A 72.70 N/A N/A 90.88 N/A 82 88.66

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Stakeholder

skor 80.18 79.20 -0.98 N/A 113.14 N/A 81 97.78

Pegawai yang mengikuti Peningkatan

Kompetensi

% 203 276 73 203.00 276.00 73.00 100 276.00

Administrasi SDM yang diselesaikan

tepat waktu

% 100 100 0 100.00 100.00 0.00 100 100.00

Penyusunan RKA tepat waktu % 100 100 0 100.00 100.00 0.00 100 100.00

Skor IKPA unit kerja skor 86 94.28 8.28 100 109.63 9.63 90 104.76

SPM yang terbit tepat waktu % 100 100 0 100 100.00 0.00 95 105.26

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai

SAP

% 100 100 0 100 100.00 0.00 100 100.00

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja kategori Baik Baik Baik Baik Baik

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TARGET 2020


Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya kualitas

layanan ketatausahaan

Pusdiklatwas

3

Sasaran ProgramNo Kinerja Program

Satuan Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) %Target

(OH)

Realisasi

(OH) % Efisien

Tidak

EfisienEfisien

Tidak

Efisien

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Kedinasan (RM) orang 226 220 97.35 2,062,192,000 2,017,347,487 97.83 1,684 1,336 79.33

2 Teknis Substansi (RM) orang 2,520 2,761 109.56 5,821,600,000 5,668,998,548 97.38 1,520 1,789 117.70

3 Teknis Substansi (PNBP) orang 4,167 4,427 106.24 6,129,810,000 5,517,176,389 90.01 3,740 2,546 68.07

4 Fungsional Auditor (RM) orang 280 343 122.50 1,774,370,000 1,764,560,558 99.45 941 582 61.85

5 Fungsional Auditor (PNBP) orang 2,708 2,716 100.30 6,876,878,000 6,501,147,876 94.54 2,122 4,850 228.56

6 Fungsional Auditor (STAR) orang 225 223 99.11 4,852,645,000 2,710,302,885 55.85 175 175 100.00

7 Sertifikasi Non JFA (STAR) orang 64 64 100.00 1,026,230,000 793,458,729 77.32 50 50 100.00

8 Sertifikasi Non JFA (RM) orang 210 277 131.90 2,554,402,000 2,336,306,544 91.46 1,250 600 48.00

10,400 11,031 106.07 31,098,127,000 27,309,299,016 87.82 11,482 11,928 103.88

9 Pelatihan MOOC orang 3,000 4,382 146.07 2,640 2,119 80.27

10 Penyelenggaran Ujian Dinas/Ujian

Penyesuaian

keg. 1 1 100.00 23,750,000 17,730,000 74.65 6,991 7,734 110.63

11 Akreditasi Lembaga Diklat keg 5 6 120.00 70,000,000 68,746,000 98.21 45 669 1,486.7

Sub total 1 31,191,877,000 27,395,775,016 87.83 21,158 22,450 106.11

1 Pengembangan GIA Corpu (PNBP) Bh ajar 151 177 117.22 761,000,000 753,210,000 98.98 6,991 7,743 110.76

2 Pengembangan GIA Corpu (RM) laporan 36 43 119.44 590,000,000 589,619,771 99.94 2,640 2,119 80.27

3 Pengembangan GIA Corpu (STAR) keg 11 8 72.73 4,070,765,000 2,116,131,683 51.98 45 669 1,486.7

Sub total 2 5,421,765,000 3,458,961,454 63.80 9,676 10,531 108.84

Total 1 dan 2 36,613,642,000 30,854,736,470 84.27 30,834 32,981 106.96 EFISIEN EFISIEN1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja skor 75 87.91 117.21 - - - -

2 Nilai SAKIP unit kerja skor 80 83.24 104.05 - - - -

3 Maturitas SPIP unit kerja level 3 3 100.00 102,500,000 8,850,000 8.63 120 - -

4 Indeks Kualitas Layanan


skor 70 72.70 103.86 4,974,078,000 4,172,652,265 83.89 15,064 3,216 21.35

5 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Stakeholder

skor 70 79.20 113.14 446,318,000 446,293,300 99.99 220 344 156.36

6 Pegawai yang mengikuti Peningkatan

Kompetensi

% 100 276 276.00 3,939,994,000 3,569,341,346 90.59 194 2,115 1,090.2

7 Administrasi SDM yang diselesaikan

tepat waktu

% 100 100 100.00 467,000,000 419,544,000 89.84 1,836 658 35.84

8 Penyusunan RKA tepat waktu % 100 100 100.00 - -

9 Skor IKPA unit kerja skor 86 94.28 109.63 26,916,471,000 26,086,050,026 96.91 1,524 13,225 867.78

10 SPM yang terbit tepat waktu skor 90 100 111.11 472,290,000 471,626,975 99.86 3,952 2,142 54.20

11 Penyusunan Laporan Keuangan sesuai

SAP

% 100 100 100.00 - - -

12 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja kategori Baik Baik Baik 9,122,044,000 9,256,416,482 101.47 2,420 - -

sub total 3 46,440,695,000 44,430,774,394 95.67 25,330 21,700 85.67

TOTAL 83,054,337,000 75,285,510,864 90.65 56,164 54,681 97.36 EFISIEN EFISIEN

Indikator Kinerja KegiatanNo. Sasaran Program

Anggaran

Kegiatan

3 4

2 Meningkatnya

Kualitas Layanan

Pusdiklatwas

Meningkatkan

Kompetensi SDM

Aparat

Pengawasan

Intern Pemerintah

1. Penyelenggaraan dan

Pengembangan

Pendidikan dan

Pelatihan

Pengawasan

1.

2. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Dukungan Teknis

Penyelenggaraan

Diklat

1 Meningkatnya

Kualitas Layanan

Ketatausahaan

Pusdiklatwas

Efisiensi Dana Efisiensi SDM

Lampiran III/1-1

TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)


TAHUN 2020

SDM Output Kegiatan

SatuanRealisasi

2020

Realisasi

2019

Naik

(turun)

Capaian

2020

Capaian

2019

Naik

(turun)

1 2

1 Kedinasan (RM) orang 220 505 (285) 97.35 101.20 (3.85)

2 TS (RM) orang 2,761 1,781 980 109.56 109.94 (0.38)

3 TS (PNBP) orang 4,427 9,709 (5,282) 106.24 116.84 (10.60)

4 TS (STAR) orang 343 147 196 122.50 98.00 24.50

5 FA (RM) orang 2,716 697 2,019 100.30 92.93 7.37

6 FA (PNBP) orang 223 2,467 (2,244) 99.11 117.48 (18.37)

7 Sertifikasi Non JFA (STAR) orang 64 100 (36) 100.00 96.15 3.85

8 Sertifikasi Non JFA (RM) orang 277 96 181 131.90 126.32 5.58

11,031 15,502 (4,471) 106.08 113.91 (7.83)

9 Pelatihan MOOC orang 4,382 N/A 146.07 N/A

10 Penyelenggaran Ujian Dinas/Ujian

Penyesuaian

keg. 1 N/A 100.00 N/A

11 Akreditasi Lembaga Diklat keg 6 N/A 120.00 N/A

12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Ujian

Sertifikasi JFA

Laporan 2 N/A 100.00 N/A

13 Tersedianya Sistem Diklat Berbasis

Kompetensi (Paket)_STAR

Laporan 3 N/A 60.00 N/A


Kompetensi (Paket)_PNBP

Modul 10 N/A 100.00 N/A


Kompetensi (Paket)_RM

Dokumen 15 N/A 100.00 N/A

1 Pengembangan GIA Corpu (RM) Bh Ajar 177 N/A 117.22 N/A

2 Pengembangan GIA Corpu (PNBP) Laporan 43 N/A 119.44 N/A

3 Pengembangan GIA Corpu (STAR) Kegiatan 8 N/A 72.73 N/A

1 Terlaksananya Pengadaan Kendaraan

Bermotor (PNBP)

unit 3 2 1 100 100 -

2 Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Gedung

dan Bangunan Diklat

Paket 5 N/A 100 N/A

3 Pembangunan/renovasi Gedung dan

bangunan

m2 dan

paket

795 m2

dan 2 pkt

N/A N/A

4 Terlaksananya Pengadaan Perangkat

Pengolah Data dan Komunikasi (RM dan

PNBP)

Unit 37 131 (94) 100 100 -

5 Terlaksananya Pengadaan Peralatan

Fasilitas Perkantoran (RM dan PNBP)

Unit dan

paket

106 142 (36) 100 100 -

6 Pengembangan Fasilitas GIA Corpu Unit 217 N/A N/A

7 Terlaksananya Evaluasi dan implementasi

Course of Learning

Laporan 11 N/A 100 N/A

8 Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Seminar/Workshop/Diklat

Orang 276 203 73 276 203 73.00

Jumlah Peserta Diklat Kedinasan, Teknis Substansi,

Fungsional Auditor, dan Non-JFA Certification

2. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Dukungan Teknis

Penyelenggaraan Diklat

Lampiran IV/1-1


3

No. Sasaran Program

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Kegiatan

Output Kegiatan

Meningkatnya

Kualitas Layanan

Pusdiklatwas

2

Indikator Output Kegiatan

Meningkatkan Kompetensi

SDM Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah

1.

Pengadaan dan

Penyaluran Sarana

dan Prasarana

1.

1. Penyelenggaraan dan

Pengembangan

Pendidikan dan

Pelatihan

Pengawasan

Lampiran V/1-1

Tanggal Berlaku s.d

1 ISO 37001:2016 Sistem

Manajemen Anti Suap

(SMAP)

PT TUV NORD Indonesia Sistem Manajemen Anti Suap

(SMAP)

12 Juni 2019 11 Juni 2022 SMAP pada Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (excluding

Perencanaan dan Evaluasi) dan Pengadaan Barang dan Jasa

2 ISO 9001:2016 Sistem

Manajemen Mutu (SMM)

PT TUV NORD Indonesia Sistem Manajemen Mutu

(SMM)

6 Juli 2019 1 Juli 2021 Provision of Education and Training for Government Auditors and Others

3 Lembaga Pelatihan

Terakreditasi

Penyelenggara Pelatihan

Struktural dan Pelatihan

Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil

Lembaga Administrasi Negara

Republik Indonesia

SK Kepala LAN Nomor

1206/K.1/PDP.09/2020

1281/K.1/PDP.09 13 Oktober

2020

5 tahun Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan

program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan Akreditasi A

dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Akreditasi A

4 Lembaga Pengakreditasi

Pelatihan Teknis dan

Fungsional


Republik Indonesia

SK Kepala LAN Nomor

1207/K.1/PDP.09/2020

1282/K.1/PDP.09 13 Oktober

2020

5 tahun Lembaga Pengakreditasi Pelatihan teknis dan Fungsional untuk

Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan dibawah lingkungan Pusat Pendidikan dan

Pengawasan BPKP serta Lembaga Pelatihan Pemerintah Lainnya

5 Lembaga Pelatihan

Pemerintah Berprestasi


Republik Indonesia

SK Kepala LAN Nomor

428/K.1/HMI.03/20201123/K.1/KDK.01 6-Aug-20 Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2020 : Agile Learning

Center for Agile Governance Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah

Pusat Terakreditasi Pelatihan Teknis dan Fungsional Peringkat II.

DAFTAR PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT YANG DITERIMA TAHUN 2020


PENGHARGAANNOMOR PIAGAM/

SERTIFIKAT

DASAR PENGHARGAANINSTANSI/LEMBAGA PEMBERI

PENGHARGAAN

NAMA PENGHARGAANNO RINGKASAN SUBSTANSI PENGHARGAAN

No PENGADAAN JENIS Satuan Jumlah

1 Kendaraan Bermotor

(RM)

Kendaraan Dinas Roda empat

unit 1

Personal Computer unit 1

Laptop Streamer unit 1

Kamera unit 3

Layar Monitor unit 3

Smart Televisi unit 2

Printer unit 1

Mic Wireless unit 10

Alat Komunikasi/HT unit 10

Sound System unit 4

Peralatan Jaringan Komputer Optimasi Indoor dan

Outdoor unit 1

Video Capture unit 1

Jumlah 37

Air Conditioner (AC) 1 PK unit 51

Air Conditioner (AC) 2 PK unit 17

Air Conditioner (AC) 2 PK untuk Smart Class unit 8

Meubelair paket 1

Pompa Air unit 8

Fasilitas Smart Class paket 1

Loker 15 pintu unit 2

Mesin Potong Rumput unit 3

Pemanas Air Tenaga Surya unit 3

Lemari Es unit 1

Videotron Outdoor unit 1

Jumlah 96

Alat semprot disinfektan (mesin) unit 3

Thermo Infrared Camera unit 2

Keran westafel otomatis unit 2

Hand dryer unit 2

Touchless lift Button unit 1

Jumlah 10

Lampiran VI/1-1

3 Peralatan fasilitas

Perkantoran (PNBP)

4 Pencegahan dan

Penanganan COVID-19

(PNBP)

Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

(PNBP)

2

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PUSDIKLATWAS TAHUN 2020

No PENGADAAN JENIS Satuan Jumlah

Furniture untuk Pembelajaran Jarak Jauh unit 108

AC Cassete untuk pembelajaran jarak jauh unit 16

Smart Camera untuk Camera dan TV unit 6

Smart Camera untuk Vidcon unit 2

Loudspeaker set 3

CCTV 16 channel set 1

Sepeda untuk alat olah raga peserta diklat unit 17

Alat olahraga Kebugaran Indoor dan Outdoor untuk peserta diklatunit 20

Accest Point paket 1

Pengadaan Alat kopi maker unit 1

Pengadaan Drone Indoor unit 1

Pengadaan alat pengolah data (laptop) unit 30

Pengadaan alat Multi media unit 7

Pengadaan alkes untuk keperluan Poliklinik unit 1

Pengadaan Videotron gedung baru unit 1

Pengadaan kendaraan roda 4 unit 2

217

Lampiran VII/1-1

PENGADAAN FASILITAS GIA CORPU

PUSDIKLATWAS TAHUN 2020

1 Pengembangan

Fasilitas GIA Corpu

(PNBP)

Lap-08/DL/20215 Januari 2021 - PUSDIKLATWAS BPKP2024, yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian...

Documents

Transcript of Lap-08/DL/20215 Januari 2021 - PUSDIKLATWAS BPKP2024, yang dijabarkan dalam dokumen Perjanjian...