LAPORAN AKHIR fileLaporan Akhir –dipersiapkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...
Transcript of LAPORAN AKHIR fileLaporan Akhir –dipersiapkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah...
Laporan Akhir – dipersiapkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi (KDPDTT)
Kajian Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(KDPDTT) Republik Indonesia - 2017
LAPORAN AKHIR
Latar Belakang & Tujuan Survei
2
▪ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal &Transmigrasi (KDPDTT) sebagai kementerian yang membidangiurusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunandaerah tertinggal dan transmigrasi, berperan sebagai institusi yangmembantu Presiden dalam menyelengarakan pemerintahannegara.
▪ Dengan profil geografis yang terdiri dari puluhan ribu pulau,membuat pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunankhususnya di luar Pulau Jawa, untuk menciptakan sentra ekonomibaru yang memiliki daya saing. Sehingga KDPDTT membuatberbagai program kerja yang selaras dengan tujuan tersebut.
▪ Untuk memastikan program tersebut diimplementasikan denganbaik, maka diperlukan keselarasan strategis (strategic alignment)di internal KDPDTT sebagai suatu organisasi. Selain itu hal tersebutsejalan dengan tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi(RB) di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu, sebagaisalah satu komponen keselarasan strategis, maka diperlukan suatukajian komprehensif (survei eksternal) untuk mengukur persepsistakeholder khususnya Kepala Desa (Kades) dan juga masyarakattermasuk yang di kawasan perdesaan dan transmigrasi terhadappelaksanaan RB di KDPDTT khususnya berkait dengan kebijakanpencegahan KKN, pelaksanaan good governance (tata kelolapemerintahan yang baik) dan implementasi pelayanan publik.
Latar Belakang
Mengukur Perspektif Kepala Desa dan Masyarakat terhadapPelaksanaan Kebijakan Instansi yang Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN)
Mengukur Kepuasan terhadap Layanan Publik yang Diberikanoleh KDPDTT
Mengukur Penerapan / Implementasi Tata Kelola Pemerintahanyang Baik (Good Governance)
Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi Wilayah
perbaikan untuk KDPDTT di masa mendatang
Menggali ekspektasi Kades dan masyarakat terhadap KDPDTT
Mengeksplorasi isu yang menjadi concern Kades dan
masyarakat terhadap KDPDTT
Mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan program KDPDTT
khususnya berkait dengan isu Dana Desa, BUM Desa dalam
implementasi dan pelaksanaan pendampingannya.
Tujuan Survei
Fase Pelaksanaan Survei
3
• Desain Kuesioner• Uji Coba Kuesioner• Pengecekan Redaksional • Persetujuan Klien
• Pembahasan Kuesioner
• Simulasi Wawancara• Pengumpulan Data• Proses Witness di
Seluruh Kota Survei
• Pengecekan Kualitas• Data Entry• Data Cleaning • Pemrosesan Data
• Analisis Data (Analisis Deskriptif)
• Penelusuran Data Sekunder
• Penyusunan Laporan • Pengembangan Insight
Tahapan Survey
Diskusi Intensif Tim Peneliti dengan
KDPDTT
Persiapan dan Implementasi Proyek
Pemrosesan Data Hasil Survei
Tahap Pelaporan
Konseptualisasi Isu Utama
Kontrol Manajemen Proyek
Transformasi Data menjadi Insight yang
Relevan
Detail Metodologi Survei
4
MetodologiWawancara Tatap Muka / Mengisi denganKuesioner Terstruktur
Ukuran Sample1.125 Responden (Catatan : Margin Error<2.95% atau Tingkat Kepercayaan >95%)
Metode
Pengambilan Data
1: Wawancara di lapangan (Desa Sangat Tertinggal / Tertinggal / Berkembang / Maju / Mandiri / Kawasan Perdesaan / Kawasan Transmigrasi)
2: Central Location Test (Responden diambil dari event / kegiatan yang dilaksanakan di Wilayah 1 atau 2 atau 3)
Kriteria Responden
▪ Menjabat sebagai Kepala Desa (Kades)▪ Masyarakat (Umum / Kepala Dinas / Ka
Kaw. Perdesaan / Ka Kaw. Transmigrasi)▪ Tidak ada batasan usia, pendidikan dan
lama bekerja
Metode Sampling Purposive Random Sampling
Durasi Wawancara /
Mengisi KuesionerMaksimal 30 menit
Area Sampel
Area I (Jawa) 395
Area II (Sumatera) 314
Jawa III (Kalimantan, Sulawesi, dan bagian TimurIndonesia)
416
Total 1125
Area Sampel
Kategori 1 (Kades) 411
Kategori 2 (Aparatur Pemerintah) 406
Kategori 3 (Masyarakat Umum) 308
Total 1125
Sampel Responden berdasarkan Kategori / Posisi
Sampel Responden berdasarkan Kategori / Posisi
SAMPEL UNTUK
LAPORAN AKHIR
Pengukuran Persepsi Birokrat & Masyarakat Terhadap Kebijakan Institusi Kemendes / KDPDTT Yang BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (1)
5
Evaluasi Tingkat Efektivitas Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi – Secara Keseluruhan (n=1.125)
❖ Responden menilai cukupefektif terhadap strategipencegahan danpemberantasan korupsi
❖ Dimensi Pencegahan menjadikontributor tertinggi bagipembentukan persepsiefektivitas ini. Di sisi lain, Harmonisasi Aturan dinilaisebagai hal yang perlu menjadifokus perhatian Kemendesdalam meningkatkan efektivitaspencegahan danpemberantasan korupsi
Pengukuran Persepsi Birokrat & Masyarakat Terhadap Kebijakan Institusi Kemendes / KDPDTT Yang BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) (2)
6
Evaluasi Kelaziman Tindak Korupsi – Secara Keseluruhan (n=1.125)
▪ Secara umum, respondenmenilai tidak lazim terhadapberbagai indikator kelazimantindak korupsi
▪ Beberapa hal yang dinilai lebihlazim dalam tindak korupsiadalah pemerasan, konflikkepentingan pribadi dalamproyek pemerintah dangratifikasi
Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes(KDPDTT)
7
Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT) –Secara Keseluruhan (n=1.125)
▪ Masyarakat dan Birokratmenilai cukup puas atas kinerjaKemendes dalam hal LayananPublik
▪ Faktor kepuasan ini didorongoleh dimensi Sikap Pegawaidan dimensi KeamananLingkungan dan Layanan danAkses terhadap Kantor Layanan
▪ Di sisi lain, fokus perbaikanperlu ditujukan untuk dimensiPengenaan Sanksi/Denda atasPelanggaran terhadapKetentuan Layanan
Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes(KDPDTT)
8
Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat terhadap Layanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT) –Evaluasi Dimensi dengan Kinerja Tertinggi dan Kinerja Terendah (n=1.125)
Dimensi – Sikap PegawaiDimensi – Pengenaan Sanksi / Denda atas Pelanggaranterhadap Ketentuan Layanan (Syarat/Prosedur)
▪ Dimensi Sikap Pegawai menjadi dimensi dengan kontributor kepuasan tertinggi. Capaian ini didorong oleh aspek profesionalisme pegawai. Di sisi lain, Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran terhadap Ketentuan Layanan menjadi dimensi dengan capaian indeks kepuasan terendah. Hal ini tidakterlepas oleh aspek mekanisme pengajuan keberatan yang diberikan, yang menunjukkan kinerja kepuasan terendah
Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT)
9
Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT) – Secara Keseluruhan SecaraKeseluruhan (n=1.125)
▪ Dalam hal Implementasi Tata Kelola, responden menilai cukup puas ataspraktik yang telah dilakukan.
▪ Dimensi Efektivitas menjadi dimensikontributor kepuasan tertinggi. Di sisi lain, Transparansi menjadi dimensi dengancapaian terendah sehingga perlu menjadifokus pembenahan Kemendes di masamendatang.
Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT)
10
Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Kemendes (KDPDTT) – Evaluasi Dimensi dengan KinerjaTertinggi dan Kinerja Terendah (n=1.125)
Dimensi – Efektivitas Dimensi – Transparansi
▪ Dimensi Efektivitas menjadi dimensi dengan kontributor kepuasan tertinggi. Capaian ini didorong oleh aspek pemanfaatan sumber daya keuangan yang selaras dengan hasil program yang dilaksanakan. Di sisi lain, Transparansi menjadi dimensi dengan capaian indeks kepuasan terendah. Navigasi dalampencarian informasi perlu dilakukan perbaikan karena menunjukkan capaian indeks terendah
Masukan dan Saran
11
Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) di Kemendes (KDPDTT) (n=1.125)
Pelaksanaan Tata Kelola (Good
Governance) di Kemendes (KDPDTT)
(n=1.125)
Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kemendes (KDPDTT) (n=1.125)
Kesimpulan (1)
12
Evaluasi Persepsi Tindak Korupsi
Evaluasi Persepsi Birokrat & Masyarakat Umum terhadapLayanan Publik yang Diberikan oleh Kemendes (KDPDTT)
Kesimpulan (2)
13
Evaluasi Persepsi Implementasi Tata Kelola (Good Governance) yang Baik di Kemendes
Evaluasi Isu Dana Desa