LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - kemenpppa.go.id · 2 LAKIP SETMEN PPPA 2018 DAFTARISI 2 Daftar Isi...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJASEKRETARIAT KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2018

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK2018

2 LAKIP SETMEN PPPA 2018

DAFTARISI

2 Daftar Isi 3 Kata Pengantar4 Ringkasan Eksekutif

BAB I

5 Pendahuluan5 Kedudukan, Tugas dan

Fungsi

6 Susunan Organisasi

8 Aspek Strategis

BAB II

9 Perencanaan Kinerja9 Rencana Strategis

2015-2019

10 Perjanjian Kinerja

BAB III

12 Akuntabilitas Kinerja12 Capaian Kinerja

14 Evaluasi dan Analisa

Capaian Kinerja

45 Realisasi Anggaran

BAB IV

48 Penutup

3LAKIP SETMEN PPPA 2018

KATAPENGANTAR

Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja sasaran-sasaran strategis Sekretariat Kementerian PPPA. Proses pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian PPPA tidak terlepas dari adanya dinamika perubahan internal dan eksternal yang terjadi di lingkungan Kementerian PPPA selama Tahun 2018.

Akhir kata, harapan kami semoga laporan ini dapat memberi gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian PPPA selama Tahun Anggaran 2018, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian PPPA untuk meningkatkan kinerja unit kerja di masa yang akan datang.

Laporan kinerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran, serta kinerja dalam mencapai visi dan misi serta sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019 dan Rencana Kerja tahun 2018. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Sekretaris Kementerian,

Pribudiarta Nur Sitepu


Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi memberikan dukungan manajemen kepada internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian kinerja unit organisasi/kerja lainnya.

Pada tahun 2018 Sekretariat Kementerian PPPA memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang dijabarkan dalam target-target berupa 5 (lima) layanan manajemen dan 2 (dua) layanan teknis. Secara umum, sasaran strategis Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018 dapat mencapai target yang ditetapkan.

Salah satu capaian penting Sekretariat

Kementerian PPPA dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PPPA adalah tercapainya sertifikasi ISO 270001 untuk aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2018. Capaian ini merupakan awal dari tersertifikasinya seluruh layanan publik di lingkungan Sekretariat Kementerian PPPA pada tahun 2019 yang akan mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian PPPA. Namun demikian ada satu layanan Sekretariat Kementerian PPPA yang kurang berhasil karena tidak tepatnya waktu penyampaian laporan.

Untuk mendukung capaian-capaian yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian PPPA didukung dana anggaran sebesar Rp. 122.817.304.000 dengan realisasi 95,78% atau sekitar Rp. 117.640.372.459.


BAB I. PENDAHULUAN

Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

TugasSekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Sekre-tariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:a. koordinasi kegiatan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. koordinasi dan penyusunan ren-cana, program dan anggaran Ke-menterian Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak;

c. pembinaan dan pemberian

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak Indonesia, diperlukan organisasi yang didukung oleh sistem perencanaan dan evaluasi yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, fungsi kehumasan yang optimal serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Sekretariat Kementerian PPPA menerapkan prinsip pengelolaan organisasi pemerintahan yang berorientasi pada manajemen berbasis kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

KedudukanSesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kementerian Pemberdayaan


dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, pengaduan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian PPPA didukung oleh 3 (tiga) unit eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dan spesifik

sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015, yaitu:1. Biro Perencanaan dan Data,

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama.

2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum internal kementerian, dan urusan hubungan masyarakat, komunikasi informasi publik, dan pengaduan masyarakat.

3. Biro Umum dan SDM, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan, dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.


Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian PPPA


Sumber Daya Manusia (SDM)Salah satu aset utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setmen PPPA didukung oleh 98 orang pegawai (Aparatur Sipil Nasional/ASN) yang terdiri dari 39 laki-laki dan 59 perempuan.

Aspek Strategis Sekretariat Kementerian PPPA mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian PPPA, yaitu:1. Menyiapkan bahan koordinasi dan

penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta bantuan luar negeri;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;

3. Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran;

4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data gender dan anak; serta melakukan pengelolaan sistem informasi gender dan anak

serta pengelolaan website;5. Melaksanakan penyiapan koordinasi

dan penyusunan peraturan perundangan-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum

6. Melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

7. Melaksanakan urusan publikasi dan pers serta analisis media;

8. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;

9. Melaksanakan administasi dan pengembangan sumber daya manusia;

10. Melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha;

11. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang dan jasa;

12. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan.


BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA merupakan perwujudan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui perencanaan yang sistematis dan berorientasi pada hasil, dengan penetapan target pelayanan bersertifikat ISO.

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPPA disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPPA 2015-2019. Seiring berubahnya struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015, dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis Kementerian PPPA. Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Kementerian

PPPA ini disusun berdasarkan Rencana Strategis revisi.

Tugas utama Sekretariat Kementerian PPPA adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian PPPA dalam mencapai sasaran dan target-targetnya. Karena itu, tujuan strategis Sekretariat Kementerian PPPA yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PP dan PA.

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan strategis tersebut, maka tujuan dijabarkan dalam sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kementerian PPPA, yaitu: Meningkatnya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya.


Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian PPPA berisikan penugasan dari Menteri PPPA untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja, kinerja Sekretariat Kementerian PPPA menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun 2017 ditetapkan berdasarkan indikator dan target capaian kinerja yang sebenarnya ada di tingkat Menteri, yaitu:

1) Nilai AKIP BB;2) Status Opini BPK atas laporan

keuangan Kementerian PPPA WTP; dan

3) Presentase layanan pengaduan

Catatan penting dalam perencanaan Sekretariat Kementerian PPPA pada tahun 2018 adalah perubahan Indikator Kinerja dan pengukuran target pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2017, sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja UtamaSekretariat Kementerian PPPA Tahun 2017

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya kualitas perencanan kinerja, pen-gukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

Nilai AKIP BB

2. Meningkatnya akuntabili-tas pengelolaan keuangan dan barang milik Negara di Kementerian PP-PA

Status Opini BPK atas Laporan Keuangan Ke-menterian PP-PA

WTP

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kemen-terian PP-PA.

Persentase layanan pengaduan masyara-kat terkait PP-PA yang direspon dan ditindak-lanjuti tepat waktu.

100%

masyarakat terkait PPPA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu mencapai 100%.

Pada tahun 2018 dilakukan evaluasi internal terhadap Indikator Kinerja dan target Sekretariat Kementerian PPPA. Pertimbangan utama dilakukannya penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja utama serta target kinerja


Sasaran dan Indikator Kinerja UtamaSekretariat Kementerian PP- PA Tahun 2018

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Jumlah layanan mana-jemen yang menin-gkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu

5 layanan

Jumlah layanan pelak-sanaan tugas teknis lainnya yang menin-gkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu

2 layanan

yang telah ada adalah bahwa indikator kinerja tersebut bukan merupakan capaian kinerja Sekretariat Kementerian PPPA semata. Tetapi, utamanya Nilai AKIP Kementerian PPPA dan status opini BPK atas laporan keuangan Kementerian PPPA adalah kinerja Kementerian PPPA secara keseluruhan.Berdasarkan hal tersebut, sasaran, indikator kinerja dan target Sekretariat Kementerian PPPA telah disesuaikan menjadi sasaran dan indikator kinerja yang lebih generik untuk mencapai

tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kementerian PP dan PA. Dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 yang ditandatangani kedua belah pihak, ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target inilah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja Sekretariat Kementerian PPPA.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PPPA adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.

Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Kementerian PPPA tahun 2018 telah tercapai. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2018, ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian PPPA, yaitu jumlah layanan manajemen yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu, dan jumlah layanan

teknis yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja berupa jumlah layanan manajemen yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu mempunyai 5 (lima) target layanan, yaitu: 1) koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat; 2) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta kerjasama; 3) pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA; 4) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PP dan PA; serta 5) Telaahan PP dan PA. Pencapaian target-target inilah yang dibahas dalam laporan ini.

Capaian kinerja IKU Sekretariat Kementerian PPPA tahun 2018 adalah sebagai berikut:


Capaian Indikator Kinerja UtamaSekretariat Kementerian PPPA Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkat-nya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis

lainnya

Jumlah lay-anan mana-jemen yang meningkat kualitasnya dan disele-

saikan tepat waktu

5 Lay-anan

Koordinasi bantuan

hukum dan hubungan masyarakat

100% 100%

Koordinasi dan penyusunan rencana pro-

gram dan ang-garan, serta kerjasama

100% 100%

Pengemban-gan SDM,

administrasi dan pengelo-laan penun-

jang pelaksana tugas Kemen-terian PP dan

PA

100% 100%

Pengawasan dan peningka-tan akuntabili-

tas aparatur Kementerian

PP dan PA

100% 100%

Telaahan PP dan PA

100% 100%

Jumlah layanan

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang meningkat kualitasnya dan disele-

saikan tepat waktu

2 Lay-anan

Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Sat-gas PPA)

100% 100%

Unit Pelay-anan Teknis Daerah PPPA

100% 100%


Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Sekretariat Kementerian PPPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran:

Meningkatnya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran “Meningkatnya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya” diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang akan di bahas dalam pelaporan ini.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah layanan manajemen yang me-ningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja “Jumlah layanan

manajemen yang meningkat kuali-tasnya dan diselesaikan tepat waktu” dengan target 5 (lima) layanan diukur melalui capaian kinerja di 3 (tiga) Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian PPPA, Inspektorat dan Staf Ahli Menteri. Ke-3 (tiga) Biro tersebut adalah: Biro Hu-kum dan Humas, Biro Perencanaan dan Data, serta Biro Umum dan Kepega-waian.

Capaian kinerja untuk 5 (lima) target layanan adalah sebagai berikut:

Target 1: Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat

Target layanan ini merupakan penca-paian target 4 (empat) layanan yang ada di Biro Hukum dan Humas adalah sebagaimana tergambar dalam matriks berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET REAL-ISASI

CAPA-IAN (%)

Meningkat-nya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Jumlah lay-anan mana-jemen yang meningkat kualitasnya dan disele-saikan tepat waktu

(1) Layanan pen-gaduan terkait P e m b e r d a y a a n Perempuan dan Perlindungan Anak

(2) Layanan Hubun-gan Masyarakat dan Informasi

(3) Penyelenggaraan Keprotokolan

(4) Layanan Hukum

100% 100%


Target Layanan pengaduan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menyasar kinerja Kementerian PPPA pada upaya pemenuhan kebutuhan customer (penerima layanan) dan memfokuskan kinerja pada aspek kemanfaatan yang dirasakan penerima layanan.

Uraian capaian kinerja layanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, Layanan Pengaduan Masyarakat terkait PP dan PA dapat dikatakan berhasil (100%). Layanan Koordinasi Analisis Kasus, Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-Kasus dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Daerah dan Monitoring Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat di Daerah pencapaiannya adalah 100%. Atau dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Bahkan Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus-Kasus dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Daerah yang semula ditargetkan 12 (dua belas) provinsi, ternyata dapat direalisasikan di 14 (empat belas) provinsi pada tahun 2018. Demikian pula kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat di Daerah dapat direalisasikan di 7 (tujuh) provinsi, melebihi jumlah yang ditargetkan, yaitu 6 (enam) provinsi. Artinya, terjadi optimalisasi anggaran pada 2 (dua)

layanan tersebut, karena dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama dapat memberikan layanan melebihi target.

Forum Komunikasi dan Lembaga Layanan Pengaduan Masyarakat di Daerah pada tahun 2018 juga berhasil dilaksanakan sesuai target, yaitu 2 forum. Demikian pula kegiatan Analisis Pengolahan Data Pengaduan Masyarakat dapat dilaksanakan sesuai yang ditargetkan. Namun demikian, pelaksanaan Analisis Pengolahan Data Pengaduan Masyarakat masih terdapat tantangan dan hambatan, yaitu sulit melakukan terminasi terhadap kasus pengaduan yang masuk. Hal ini disebabkan karena permintaan pelapor yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPPA.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017, “persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP-PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu” menjadi satu-satunya indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA. Namun pada tahun 2018 ini, Layanan Pengaduan Masyarakat terkait PP dan PA menjadi salah satu target layanan untuk mengukur kinerja “Jumlah layanan manajemen yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu”.


informasi terkait langkah-langkah akhir tahun sebaiknya disampaikan maksimal pada pertengahan tahun anggaran.

Terkait Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi ini, pada tahun anggaran 2019, terdapat perubahan nomenklatur anggaran. Layanan Informasi dan Peliputan, sebagai salah satu komponen dari output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, dihapus. Komponen 051 berubah menjadi Hubungan Masyarakat, sesuai PMK No.94/PMK.02/2017. Dengan demikian diperlukan rekoordinasi dengan Bagian Publikasi dan Media, Biro Perencanaan dan Biro Umum (Bagian Ortala dan Bagian Keuangan) untuk mengkaji ulang struktur anggaran bidang kehumasan. Hal ini diperlukan mengingat dalam Permen PPPA tentang SOTK di bawah Bagian Humas (dan Protokol) terdapat Sub Bagian Informasi dan Peliputan, sementara di Bagian lain ada juga yang mengerjakan fungsi kehumasan, yakni Bagian Publikasi dan Media dengan 2 (dua) sub bagian, yaitu Publikasi dan Pers serta Analisis Media. Begitupun Layanan Dokumentasi dan Perpustakaan, yang menjadi bagian dari Output Layanan Umum, dan bukan di bawah output layanan Humas lagi.

3. Pencapaian target Penyelenggaraan Keprotokolan pada Tahun 2018

2. Target 4 (empat) layanan dalam layanan hubungan masyarakat dan informasi secara output kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 tercapai. Pertama, target 2 (dua) dokumen masing-masing untuk Layanan Informasi dan Peliputan, dan Layanan Dokumentasi dan Perpustakaan dapat tercapai 2 (dua) dokumen. Sedangkan Kampanye Edukasi Publik dengan target 5 (lima) dokumen dan Penyediaan Informasi Publik dengan target 4 (empat) dokumen dapat tercapai.

Walaupun kegiatan Layanan Informasi dan Peliputan dapat mencapai target 2 (dua) dokumen secara kuantitatif, namun secara kualitas substabsi capaian belum maksimal. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pemotongan anggaran, yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai rencana.

2 (dua) kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi lainnya, yaitu Kampanye Edukasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik juga mencapai target berupa 5 (lima) dan 4 (empat) dokumen. Namun demikian masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu kurangnya informasi terkait langkah-langkah akhir tahun sehingga mengakibatkan sejumlah pembayaran ditangguhkan ke tahun anggaran 2019. Untuk itu,


hampir 100% tercapai. Hal ini disebabkan karena anggaran khusus di perjalanan dinas untuk mendukung tugas memfasilitasi kunjungan kerja Menteri dirasa masih kurang. Akibatnya, Penyelenggaraan Keprotokolan harus mengandalkan ‘hibah’ anggaran, baik dari dalam Biro HH, Satker Meneg PP, maupun dari lintas Satker.

4. Layanan Hukum pada tahun 2018 dengan target output 8 (delapan) dokumen dapat tercapai 100%, yaitu terdiri dari:

(1) 2 (dua) peraturan tersusun dengan output Dokumen Bimbingan Teknis SDM Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum terkait pemberdaan perempuan dan perlindungan anak, dan Dokumen Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum terkait pemberdaan perempuan dan perlindungan anak;

(2) 2 (dua) hasil analisis dengan output Dokumen Peningkatan Kapasitas Metode Penafsiranm,

dan Dokumen Hasil Advokasi Perundang-undangan;

(3) 4 (empat) peraturan terpublikasi melalui JDIH.

Terlepas dari capaian-capaian output pada tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Kementerian PPPA, Sekretariat Kementerian PPPA melakukan upaya-upaya peningkatan layanan Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas petugas layanan pengaduanMeningkatkan kapasitas petugas layanan khususnya layanan pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pelatihan mediator dan pendampingan korban bagi petugas Bagian Pengaduan Masyarakat dan anggota Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) nasional.


Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan

2. Penyusunan SOP Koordinasi Layanan Mengingat substansi kekerasan terhadap perempuan dan anak berada di beberapa Deputi, sedangkan bagian pengaduan masyarakat ada di Setmen, maka diperlukan adanya SOP koordinasi layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Media TalkMedia talk yang dilakukan secara rutin setiap hari Jumat, dimaksudkan untuk lebih mendekatkan hubungan kerja sama dengan awak media, membantu wartawan mendapatkan data dan informasi terkait PP-PA, dan mengkomunikasikan hasil pembangunan PP-PA kepada masyarakat melalui wartawan.

4. Brief note media monitoringBerita yang telah diklarifikasi berdasarkan tingkat prioritas isunya, selanjutnya dikelompokan menjadi: 1) cukup diketahui; 2) dibutuhkan tanggapan/statement Menteri; dan 3) membutuhkan tindak lanjut dari Kedeputian dalam bentuk apresiasi kinerja penegak hukum, atau pengawalan kasus, atau tindakan lainnya yang diperlukan.

5. Penyediaan perpustakaan ramah anakMeningkatkan sarana dan prasara perpustakaan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, termasuk kelompok anak. Peningkatan tersebut antara lain berupa: penyediaan tempat diskusi bagi pemustaka; menambah jumlah komputer yang bisa digunakan oleh pemustaka untuk


menggunakan layanan internet; layanan e-book bagi pemustaka sehingga pemustaka semakin mudah mencari buku dengan sistem e-katalog Integrated Library Sistem (Inlis); memberikan layanan foto copy bagi pengunjung;

membuka layanan perpustakaan bagi anak serta melakukan pendampingan; dan layanan jemput bola bagi pemustaka (pemustaka dapat menelepon untuk dicarikan buku).

Perpustakaan Kementerian PP-PA Ramah Anak

6. Analisis media.Analisis menggunakan aplikasi media monitoring Antara Insight. Laporan atau informasi media massa yang dilakukan analisis media sebanyak 100 terdiri dari : (1) daily report sebanyak 35; (2) weeky report sebanyak 52 kali; (3) monthly report sebanyak 12 kali dan (4) yearly report sebanyak 1 kali.

Tercapainya target ke-4 (empat) layanan pada Biro Hukum dan Humas secara keseluruhan menandai pula tercapainya target layanan Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat.

Target 2: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Serta Kerjasa-ma

Dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang sama dengan target pertama, pecapaian target kedua ini dilukur melalui pencapaian kinerja pada Biro Perencanaan dan Data. Terdapat 4 (empat) layanan pada Biro Perencanaan dan Data dengan pencapaian sebagai berikut:



TARGET REAL-ISASI

CAPA-IAN (%)

Meningkat-nya layanan manajemen dan layanan pelaksa-naan tugas teknis lain-nya

Jumlah lay-anan mana-jemen yang meningkat kualitasnya dan disele-saikan tepat waktu

1) Pengelolaan ad-ministrasi ker-jasama dalam negeri dan luar negeri

2) Data dan sistem informasi gender dan anak

3) Layanan Peren-canaan

4) Layanan peman-tauan dan Evalu-asi

100% 100%

Pencapaian dampak tersebut merupakan hasil dari rangkaian kegiatan KSST. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan besar yang merupakan rangkaian kegiatan berkesinambungan setiap tahun telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan pertama, yaitu KSST dalam kerangka Gender Affair Program Colombo Plan, Kementerian PPPA bertindak sebagai focal point Indonesia sejak tahun tahun 2014. Berbagai program peningkatan kapasitas yang dikemas dalam bentuk kegiatan sharing best practices telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan total peserta berjumlah 103 orang dari berbagai Negara berkembang anggota Colombo Plan. Pada tahun 2018 dilakukan Sharing Best Practices on the Implementation of Child

Uraian pencapaian target-target di atas adalah seperti di bawah ini:

1. Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Selatan Selatan Triangula (KSST) bersama Pemerintah Fiji dalam rangka kerja sama telah menghasilkan dampak pada tahun 2018, yaitu:

(1) Munculnya struktur organisasi baru yaitu Kelompok Kerja PUG di dalam Kementerian Perempuan, Anak, dan Pengentasan Kemiskinan Fiji;

(2) Pelaksanaan Training PPRG bagi Tenaga Kesehatan Fiji dalam penanganan KDRT yang dilakukan oleh Kementerian Perempuan Fiji bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Fiji.


Friendly City di Solo dengan 26 peserta dan Workshop Gender Integration in Climate Change Control Policy and Action di Malang dengan 19 peserta.

Kegiatan kedua dalam rangka pelaksanaan KSST yaitu kerjasama bilateral dengan Pemerintah Fiji. Kementerian PPPA bekerjasama dengan Kemsetneg dan US-Indonesia Parnership 1 (USIP1-USAID) melaksanakan program multi years 3 tahun bagi penguatan PUG bagi Pemerintah Fiji. Phase 1 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017 dan phase 2 dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu Workshop Penguatan Kelembagaan Kementerian Perempuan, Anak dan Pengentasan Kemiskinan Fiji dan Internship (magang).

Kegiatan lain berupa Diplomatic Tour dengan Judul Exhibition of Women Empowement in Papua Land di Sorong dan Raja Ampat yang diikuti oleh Duta Besar dan Keluarga serta perwakilan OI telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2018. Saat ini pembuatan aplikasi Sistem Kerjasama PP-PA (SIKEPA) juga telah mulai disusun.

Namun demikian, masih terdapat tantangan di bidang kerjasama antara lain:

(1) Beberapa negara berkembang seperti di Pasifik, Afghanistan,

sebenarnya sudah mulai melakukan pendekatan kepada Kementerian PPPA untuk mempelajari beberapa isu, seperti PPRG, KLA, Industri Rumahan. Tetapi karena keterbatasan anggaran Kementerian PPPA belum dapat melakukan, namun demikian terdapat bantuan dari mitra pembangunan.

(2) Dalam melakukakn koordinasi kerjasama, seringkali setiap satuan unit kerja kedeputian melakukan MoU sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan bagian kerjasama. Akibatnya, MoU tidak tercatat dengan baik dan tidak dapat melibatkan unit kerja lainnya yang sebetulnya bisa saling berkaitan erat. Selain itu, pemantauan pelaksanaan kerjasamanya juga tidak dapat diukur dengan baik.

(3) Kurangnya sense of belonging dari para unit kedeputian terkait KSST maupun pembuatan laporan komitmen internasional dan pelaksanaannya

2. Pada tahun 2018 telah tersusun Profil PPI 2018, PAI 2018, Profil Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2018, Profil Statistik Gender Tematik 2018, Dessicion Support System (DSS), Modul Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak. Yang


masih menjadi tantangan bagi penyusunan publikasi selanjutnya adalah dapat diselesaikannya publikasi tersebut lebih awal, sehingga manfaat data dapat digunakan lebih efektif pada tahun berjalan. Selain itu, penggunaan modul pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak masih perlu penyempurnaan setelah dilakukan uji coba pada tahun 2018. Hal ini bertujuan agar modul tersebut dapat digunakan dan memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan data gender dan anak. Oleh karena itu, hasil dari uji publik modul yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk upaya perbaikan.

Terkait layanan Pengelolaan Sistem Data Berskala Nasional, pencapaian target kinerja juga berhasil 100%. Bahkan layanan ini berkontribusi pada salah satu capaian utama layanan Sekretariat Kementerian PPPA, yaitu tersertifikasinya aplikasi SIMFONI dengan ISO 2700001. Namun demikian, masih ada tantangan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut, yaitu belum adanya SDM spesifik auditor keamanan informasi atau pernah mendapatkan pelatihan/sertifikasi. Selain itu, belum ada pendalaman testing uji keamanan informasi dari pihak yang independent.

Selain pencapaian tersebut, layanan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak juga menghasilkan Peraturan Menteri tentang Tekonologi Informasi (TI). Untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri TI tersebut perlu dukungan dari tim strategis atau pucuk pimpinan internal Kementerian PPPA yang dikombinasikan dengan tenaga ahli.

Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan TI juga telah dihasilkan dari layanan ini. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, karena belum ada proses bisnis Kementerian PPPA yang komperhensif dan terintegrasi sehingga penyusunan arsitektur SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) Kementerian PPPA tidak selaras. Di samping itu, perancangan pengembangan sistem informasi terintegrasi juga tidak optimal. Terkait keberadaan data center Kementerian PPPA diperlukan pemeliharaan pada 2 (dua) kelompok pemeliharaan layanan utama dan non utama TI. Namun sayangnya, tidak semua item dapat dilakukan pemeliharaan dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Pada tahun 2018, kegiatan Penyusunan Rencana Program menghasilkan 4 (empat) dokumen,


yaitu: Dokumen Trilateral Meeting 2019, Dokumen Rencana Kerja 2019, Dokumen RKP 2019 dan Dokumen Rancangan Teknokratis Background Study. Tantangan yang masih dihadapi dalam rangka melaksanakan kegiatan ini adalah membuat proses perencanaan mulai dari Renja hingga terbitnya dokumemn RKAKL dapat dilakukan secara tepat waktu. Hal ini sangat dipengaruhi oleh komitmen para komponen perencana Satker tentang agenda perencanaan nasional yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses penyusunan Renja hingga RKAKL tidak dilakukan secara terburu-buru, karena hal ini dapat menurunkan kualitas perencanaan.

Kegiatan Penyusunan Anggaran menghasilkan 3 (tiga) dokumen, yaitu DIPA 2019, DIPA Revisi 2018, dan Dokumen Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi TA 2019. Sedangkan hambatan dalam melakukan kegiatan ini adalah surat permintaan data dari Bappenas atau Kemenkeu terkait proses perencanaan sering datang terlambat dan memiliki deadline yang sangat singkat. Hal ini menyulitkan satker dalam melakukan proses perencanaan dengan baik dan benar.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada satker

teknis khususnya komponen perencana terkait agenda perencanaan nasional.

4. Layanan pemantauan dan Evaluasi telah berhasil dilaksanakan sesuai target, yaitu tercapainya 11 (sebelas) dokumen terdiri dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (6 (enam) dokumen) dan penyusunan laporan pencapaian kinerja (5 (lima) dokumen).

Catatan penting Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2018 adalah tercapainya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kementerian/Lembaga serta di Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia melalui Aplikasi Online APE (Anugrah Parahita Eka Praya). Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian lainnya yaitu tersusunnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2018 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sangat tergantung pada akses dan kondisi internet di lokasi penginputan. Selain itu, pendeknya kurun waktu evaluasi membuat capaian yang diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi masih sangat minim.


Selain catatan keberhasilan, terdapat juga catatan ke-kurang berhasilan penyediaan layanan pemantauan dan evaluasi dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan. Bagian Evaluasi dan pelaporan sebenarnya telah berhasil menyusun laporan pecapaian pelaksanaan kinerja anggaran dan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kementrian PP dan PA serta pelaksanaan prioritas nasional (e-monev Bappenas, e-smart Kementerian Keuarngan dan Laporan KSP/Kantor Staf Presiden). Namun demikian, pengisian dan penginputan aplikasi pecapaian pelaksanaan kinerja anggaran dan bahan evaluasi tersebut, yang dilakukan oleh semua satker Kementerian PPPA dan satker penerima dana dekon, yaitu provinsi, sering tidak tepat waktu. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan tentang pemberian reward bagi satker terbaik dalam ketepatan waktu

penginputan, maupun punishment bagi satker terburuk dalam ketidaktepatan waktu penginputan.

Capaian ke- 4 (empat) layanan pada Biro Perencanaan dan Data merupakan ukuran keberhasilan layanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Serta Kerjasama di lingkup Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Target 3: Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksa-na tugas Kementerian PP dan PA

Pencapaian target ketiga dari indika-tor kinerja jumlah layanan manajemen yang meningkat kualitasnya dan dis-elesaikan tepat waktu adalah capaian kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, yaitu sebagai berikut:


TARGET REAL-ISASI

CAPA-IAN (%)

Meningkat-nya layanan manajemen dan layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Jumlah layan-an manajemen yang mening-kat kualitasnya dan disele-saikan tepat waktu

1) Layanan SDM

2) Layanan Manaje-men Keuangan dan Tata Usaha

3) Layanan Manaje-men BMN

4) Layanan Manaje-men Organisasi

100% 100%


Uraian capaian masing-masing target adalah sebagai berikut:

1. Salah satu capaian kinerja pada ta-hun 2018 dalam rangka pembinaan kepegawaian adalah tersusunnya Kamus Kompetensi Kementerian PPPA. Sekretariat Kementerian PPPA telah mengidentifikasi 27 (dua puluh tujuh) kompetensi teknis un-tuk jabatan di lingkungan Kement-erian PPPA.

Pada tahun 2018 juga telah disusun Permen PPPA No. 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kemen PPPA. Talent Management di Kementerian PPPA bertujuan menjamin ketersediaan pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal sesuai dengan kebutuhan Kementerian PPPA, dengan memilih, mengembangkan, mempertahankan dan menghargai pegawai untuk mempersiapkan kader pemimpin masa depan.

Hasil analisa kesenjangan kompetensi baru pada Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural dibuat berdasarkan Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Indeks Kesenjangan kompetensi (IKK) Kemen PPPA yang diperoleh terbesar pada 4 (empat) kompetensi dari 9 (sembilan) kompetensi yakni ‘Pengembangan Diri Orang Lain’ (68%), ‘Mengelola Perubahan’ (64%),

‘Pengambilan Keputusan’ (57%) dan Orientasi pada Hasil (55%)

Capaian lain dalam Layanan SDM ini adalah hasil assessment (kompetensi) dan penilaian evaluasi kinerja riil pegawai yang merupakan indikator dalam penyusunan Talent Mapping yaitu dalam matrix talent 9 (sembilan kuadran).

2. Pada tahun 2018 telah tersusun Laporan Keuangan setiap periode laporan, yaitu tahunan, semesteran dan triwulan III. Untuk menghasilkan laporan tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan untuk meningkatkan kualitas laporan, diantaranya dengan FGD Rekonsiliasi dan Bimbingan Teknis. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan SDM penyusun laporan dengan dasar pendidikan akuntansi, dan pergantian petugas yang sangat sering dilakukan, serta pemahaman atas penyusunan laporan keuangan yang perlu ditingkatkan.

Pada layanan koordinasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara rutin masih ditemui kendala-kendala, seperti koordinasi antar pengelola ditingkat satker, kurangnya pemahaman terhadap peraturan pelaksanaan anggaran, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, dan manajemen waktu atas pelaksanaan


anggaran yang mengakibatkan adanya dispensasi.

Terkait layanan koordinasi persuratan dan kearsipan telah dihasilkan penataan arsip bagian keuangan, revisi peraturan Menteri terkait kearsipan dan koordinasi tata usaha layanan pimpinan. Beberapa hambatan yang dihadapai antara lain keterbatasan SDM Arsiparis, ruang arsip, dan tata kearsipan yang memadai.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan beberapa bimbingan teknis, yaitu antara lain untuk meningkatkan kapasitas penyusun laporan keuangan dan regenerasi petugas yang dilakukan secara bertahap, untuk meningkatkan kapasitas pengelola/pelaksana anggaran, koordinasi rutin antar satker, dan bimbingan teknis kearsipan, serta pengadaan SDM Arsiparis.

Capaian lain di tahun 2018 untuk layanan manajemen keuangan dan tata usaha adalah tersusunnya draft

Revisi Peraturan Menteri PPPA, yaitu Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip, Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis, dan Peraturan Menteri PPPA nomor 13 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip.

4. Pada tahun 2018, telah dihasilkan peta proses bisnis yang telah diperbaharui sesuai Peraturan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Instansi Pemerintahan. Sebenarnya pada tahun 2017 telah dihasilkan draft proses bisnis Kementerian PPPA. Namun pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) menerbitkan Peraturan Menteri PAN baru. Untuk merespon Peraturan Menteri PAN tersebut, telah dihasilkan peta proses bisnis Kementerian PPPA baru yaitu sebagai berikut:


DRAFT BISNIS PROSES

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KPPPA. 02PENGELOLAAN SDM

KPPPA. 01PENGELOLAAN PROGRAM

DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, DAN KERJA

SAMA

KEMENTERIAN /LEMBAGA

PEMDA

KPPPA.06PERUMUSAN DAN

PENETAPAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KPPPA. 13PENGELOLAAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL

Proses Manajemen

Proses Utama

Proses Pendukung

KPPPA. 10PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

GENDER DAN ANAK

KPPPA. 07KOORDINASI DAN SINKRONISASI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MASYARAKAT

KEMENTERIAN /LEMBAGA

PEMDA

MASYARAKAT

KPPPA. 11KEHUMASAN, INFORMASI

PUBLIK, DAN DOKUMENTASI

KPPPA. 12PEMBERIAN LAYANAN

HUKUM

KPPPA. 04PENGELOLAAN BMN DAN PBJ

KPPPA. 08KOORDINASI PELAKSANAAN

PENANGANAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

KPPPA. 03PENATAAN ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

KPPPA. 09PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT TERKAIT KESETARAAN GENDER DAN

PERLINDUNGAN ANAK

KPPPA. 14LAYANAN PIMPINAN

KPPPA. 05PENGELOLAAN KEUANGAN

SUBPROCESS MAP KPPPA. 01.A PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, DAN KERJA SAMA


KPPPA. 03PENATAAN ORGANISASI

DAN TATALAKSANA

KPPPA. 04PENGELOLAAN BMN DAN

PBJ

KPPPA. 05PENGELOLAAN

KEUANGAN

KPPPA.01.03

PENYUSUNAN PAGU ALOKASI ANGGARAN



PERLINDUNGAN ANAK

KPPPA. 08KOORDINASI PENANGANAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK


KEBIJAKAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KPPPA.06PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG


KPPPA. 10PENGELOLAAN SISTEM DATA

DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

KPPPA. 11PENGELOLAAN KEHUMASAN,

INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

KPPPA. 12PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.01.06

MENELAAH RKAKL

KPPPA.01.09

PENYUSUNAN RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL

KPPPA.01.08

PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENJA

KPPPA.01.02

PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN

KPPPA.01.07

PENYUSUNAN DRAFT RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN RENSTRA

KPPPA.01.05

PENYUSUNAN REVISI ANGGARAN

KPPPA.01.04

PENYUSUNAN DRAFT DIPA

KPPPA.01.01

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF



SUBPROCESS MAP KPPPA. 01.B PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, DAN KERJA SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.01.12

PENYUSUNAN HASIL ANALISIS KERJA SAMA

DALAM NEGERI KPPPA. 09PENINGKATAN PARTISIPASI


PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.01.15

PENYUSUNAN PKS HIBAH KEPADA PEMERINTAH DARI

DALAM NEGERI

KPPPA.01.18

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

LUAR NEGERI

KPPPA.01.17

PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL ANALISIS KERJASAMA

LUAR NEGERI

KPPPA.01.11

PENYUSUNAN TRILLATERAL MEETING

KPPPA.01.16

PENYUSUNAN DATABASE PERMOHONAN BANTUAN

DALAM NEGERI

KPPPA.01.14

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

DALAM NEGERI

KPPPA.01.13

PENYUSUNAN DATABASE KERJA SAMA DALAM

NEGERI

KPPPA.01.10

PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BANTUAN LUAR NEGERI


SUBPROCESS MAP KPPPA. 01.C PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, DAN KERJA SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.01.21

PENYUSUNAN DATABASE PERMO HO NAN BANTUAN LUAR NEGERI



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.01.24

PENYUSUNAN BAHAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN KEMENTRIAN PP DAN PA

KPPPA.01.25

PEMANTAUAN PELAKSAN AAN ANGGARAN KEMENTERIAN PP DAN PA

KPPPA.01.27

PENYUSUNAN BAHAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN KEMENTERIAN

KPPPA.01.26

PENYUSUNAN BAHAN KERTAS POSISI/ STATEMENT/ SAMBUTAN DELEGASI

INDONESIA DALAM MENGIKUTI S IDANG, PERTEMUAN DAN KONFERENSI

(BILATERAL/ MULTILATERAL)

KPPPA.01.23

PENYUSUNAN DOKUMEN PEMANTAUAN PELAKSAN AAN

PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN PP DAN PA

KPPPA.01.20

PENYUSUNAN PKS HIBAH KEPADA PEMERINTAH DARI LUAR NEGERI

KPPPA.01.22

PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL TERJEMAHAN

KPPPA.01.19

PENYUSUNAN DOKUMENTASI DATABASE KERJASAMA LUAR

NEGERI



SUBPROCESS MAP KPPPA. 01.D PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, DAN KERJA SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.01.30

EVALUASI DAN MONITORING (UNTUK MENGENDALIKAN KINERJA

ORGANISASI)



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.01.33

PENYUSUNAN BAHAN SIDANG KABINET

KPPPA.01.35

PENYUSUNAN LAPORAN KONVENSI INTER NASIONAL

KPPPA.01.32

PENYUSUNAN BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

KPPPA.01.29

PENYUSUNAN LAPORAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP)

KPPPA.01.34

PENYUSUNAN LAPORAN MENTERI SEBAGAI BAHAN LAPORAN PIDATO

PRESIDEN

KPPPA.01.31

PENYUSUNAN BAHAN RAPAT KERJA DPR

KPPPA.01.28

PENYUSUNAN BAHAN MATERI SUBSTANSI RAPAT PIMPINAN

KPPPA.01.36

PENYUSUNAN LKJIP KEMENTERIAN


SUBPROCESS MAP KPPPA. 02.A PENGELOLAAN SDM



SAMA


DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.02.1

PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 TAHUN

KPPPA.02.2

PENYUSUNAN RINCIAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI PER TAHUN

KPPPA.02.3

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI JPT



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.02.4

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

KPPPA.02.5

PEMETAAN PANGKAT DAN JABATAN

KPPPA.02.6

PEMETAAN MUTASI DAN PROMO SI

KPPPA.02.7

PEMBERIAN CUTI

KPPPA.02.8

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

KPPPA.02.9

PENYUSUNAN DATA KEPEGAWAIAN



SUBPROCESS MAP KPPPA. 02.B PENGELOLAAN SDM



SAMA


DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.02.10

PENYUSUNAN LAPORAN PENGADAAN TENAGA NON ASN

KPPPA.02.11

PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

KPPPA.02.12

PENYUSUNAN LAPORAN DIKLAT STRUKTURAL



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.02.13

PENYUSUNAN LAPORAN DIKLAT FUNGSIONAL

KPPPA.02.14

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

KPPPA.02.15

PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN ASSESSMENT PEGAWAI

KPPPA.02.16

PELAKSANAAN TALENT MANAGEMENT

KPPPA.02.17

POLA KARIR

KPPPA.02.18

PENYUSUNAN LAPORAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU


SUBPROCESS MAP KPPPA. 02.C PENGELOLAAN SDM



SAMA


DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.02.19

PENYUSUNAN PROFILE PNS KPPPA

KPPPA.02.20

PENYUSUNAN LAPORAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

KPPPA.02.21

PENYUSUNAN KENAIKAN GAJI BERKALAKPPPA. 09

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT

KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.02.22

PENYUSUNAN LAPORAN PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA

KPPPA.02.23

PENYUSUNAN LAPORAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

KPPPA.02.24

PENYUSUNAN LAPORAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

KPPPA.02.25

PENYUSUNAN LAPORAN PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI

KPPPA.02.26

PENYUSUNAN LAPORAN PERLINDUN GAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGI PEGAWAI LAPORAN PERLINDUN GAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGI PEGAWAI BERMASALAH

KPPPA.02.27

PEMBENTUKAN KOPERASI PEGAWAI KEMEN PPPA





SAMA


DAN TATALAKSANA


PBJ


KEUANGAN

KPPPA.02.28

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN RO HANI PEGAWAI,

SERTA KEGIATAN PEN INGKATAN ILMU PENGETAHUAN, SENI DAN BUDAYA

KPPPA.02.29

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN TPA DAN RUANG

MENYUSUI

KPPPA.02.30

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI SOSIALISASI PERENCANAAN KEUANGAN (INVESTASI, KREDIT

KEUANGAN, SERTA FASILITASI PERBANKAN LAIN YANG DAPAT DIMANFAATKAN PNS) DAN RENCANA

PENGADAAN PERUMAHAN BAGI PEGAWAI KEMEN PPPA



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.02.31

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN KORPRI KPPPA

SUBPROCESS MAP KPPPA. 02.D PENGELOLAAN SDM

KPPPA.02.32

PENYUSUNAN RB POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM


SUBPROCESS MAP KPPPA. 03.A PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



SAMA



PBJ


KEUANGAN

KPPPA.03.1

REVIU STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN

KPPPA.03.2

REVIU STRUKTUR LNS

KPPPA.03.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ANALISA STRUKTUR O RGANSASI O PD



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.03.4

ANALISA JABATAN

KPPPA.03.5

ANALISA BEBAN KERJA

KPPPA.03.6

PENYUSUNAN INFO RMASI FAKTOR (EVALUASI JABATAN) DAN

PENETAPANNYA BERUPA PERINGKAT/KELAS JABATAN

KPPPA.03.7

PENYUSUNAN PETA JABATAN

KPPPA.03.8

PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KELEMBAGAAN

KPPPA.03.9

PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT ORGANISASI



SUBPROCESS MAP KPPPA. 03.B PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



SAMA



PBJ


KEUANGAN

KPPPA.03.10

PENILAIAN KESEHATAN ORGANISASI

KPPPA.03.11

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN POKJA RB PPO

KPPPA.03.12

MANAJEMEN KINERJAKPPPA. 09

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT

KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.03.13

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

KPPPA.03.14

PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (TATA KERJA/KELO LA

KPPPA.03.15

REVIU TATA KERJA O RGANISASI KEMENTERIAN

KPPPA.03.16

REVIU TATA KERJA PELAYANAN PUBLIK

KPPPA.03.17

REVIU TATA KERJA BERBASIS ELEKTR ONIK

KPPPA.03.18

REVIU TATA KERJA LNS


SUBPROCESS MAP KPPPA. 03.C PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



SAMA



PBJ


KEUANGAN

KPPPA.03.19

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ANALISA TATA KERJA OPD

KPPPA.03.20

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN FASILITASI NSPK

KPPPA.03.21

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN POKJA RB PTL



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL



SUBPROCESS MAP KPPPA. 04.A PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



SAMA



DAN TATALAKSANA


KEUANGAN

KPPPA.04.1

PENYUSUNAN JUKNIS PENATAUSAHAAN BARANG

PERSEDIAAN

KPPPA.04.2

RENCANA KEBUTUHAN BMN (RKBMN)

KPPPA.04.3

PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS BAR ANG BERDASARKAN RUANGANNYA



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.04.4

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PO KJA BMN

KPPPA.04.5

PENYUSUNAN LAPORAN BMN KEMENTERIAN

KPPPA.04.6

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGELOLAAN ASET

KPPPA.04.7

PENYUSUNAN LAPORAN OPNAME FISIK

KPPPA.04.8

PENGHAPUSAN BMN

KPPPA.04.9

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN


SUBPROCESS MAP KPPPA. 04.B PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



SAMA



DAN TATALAKSANA


KEUANGAN

KPPPA.04.10

PENETAPAN STATUS PENGGUNA (PSP)

KPPPA.04.11

PENYUSUNAN LAPORAN PENGUNAAN FASILITAS RUANG SIDANG SERTA

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG DI GEDUNG KANTOR DAN RUMAH

DINAS

KPPPA.04.12

PENYUSUNAN LAPORAN KEAMANAN DI GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.04.13

PENYUSUNAN LAPORAN KEBERSIHAN DI GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS

KPPPA.04.14

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PERAWATAN (SARPRAS, MEKANIKAL,

ELEKTR IKAL DAN SIPIL) DI GEDUNG KANTOR DAN RUMAH DINAS

KPPPA.04.15

PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI JAMUAN SIDANG DI GEDUNG KANTOR

DAN RUMAH DINAS

KPPPA.04.16

PENYUSUNAN LAPORAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS

KPPPA.04.17

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL FASILITASI PELAKSANAAN PBJ

KEMENTERIAN

KPPPA.04.18

PENYUSUNAN JUKNIS PBJ



SUBPROCESS MAP KPPPA. 04.C PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



SAMA



DAN TATALAKSANA


KEUANGAN

KPPPA.04.19

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PO KJA SIRUP

KPPPA.04.20

PENYUSUNAN SUMMARY TENDER/ SELEKSI

KPPPA.04.21

PENYUSUNAN SUMMARY PENGADAAN/ PENUNJUKKAN LANGSUNG



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.04.22

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PBJ


SUBPROCESS MAP KPPPA. 05.A PENGELOLAAN KEUANGAN



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ

KPPPA.05.1

PENYUSUNAN LAPORAN KEUAN GAN KEMEN PPPA DAN SATKER MENEGPP

PERIODE TAHUNAN

KPPPA.05.2


PERIODE TAHUNAN AUDITED

KPPPA.05.3


PERIODE SEMESTER I



PERLINDUNGAN ANAK













LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.05.4


PERIODE TRIWULAN III

KPPPA.05.5

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN

KPPPA.05.6

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

KPPPA.05.7

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN KEBENDAHARAAN

KPPPA.05.8

PENYUSUNAN JUKNIS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

KPPPA.05.9

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PENCATATAN PAJAK



SUBPROCESS MAP KPPPA. 05.B PENGELOLAAN KEUANGAN

KPPPA.05.10

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PEMBAYARAN GAJI DAN

TUNJANGAN

KPPPA.05.11

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PENERBITAN SURAT

PERINTAH MEMBAYAR



PERLINDUNGAN ANAK










SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ






LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL


SUBPROCESS MAP KPPPA. 10.A PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

KPPPA.10.1

PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER

KPPPA.10.2

PENYUSUNAN PROFIL ANAK INDO NESIA

KPPPA.10.3

PENYUSUNAN PROFIL PEREMPUAN INDONESIA








KPPPA.05PENGELOLAAN KEUANGAN



PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.10.4

PENGOLAHAN STATISTIK GENDER

KPPPA.10.5

PENYUSUNAN DSS

KPPPA.10.6

PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

DATA GENDER DAN ANAK

KPPPA.10.7

PENYUSUNAN NSPK SIGA

KPPPA.10.8

PENYUSUNAN PERMEN SIMFONI PPA

KPPPA.10.9

PENYUSUNAN ENTER PRISE ARSITEKTUR (PENGEMBANGAN SIGA BN)



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ



SUBPROCESS MAP KPPPA. 10.B PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

KPPPA.10.10

PENYUSUNAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TI

KPPPA.10.2

PENYUSUNAN

KPPPA.10.3

PENYUSUNAN

KPPPA.10.4

PENYUSUNAN

KPPPA.10.5

PENYUSUNAN

KPPPA.10.6

PENYUSUNAN

KPPPA.10.7

PENYUSUNAN

KPPPA.10.8

PENYUSUNAN

KPPPA.10.9

PENYUSUNAN



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL


SUBPROCESS MAP KPPPA. 11.A KEHUMASAN, INFORMASI PUBLIK, DAN DOKUMENTASI

KPPPA.11.1

PENYUSUNAN PRESS RELEASE

KPPPA.11.2

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ADVERTORIAL MEDIA CETAK

KPPPA.11.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENAYANGAN MEDIA LUAR RUANG

(VIDEOTRON)

KPPPA.11.4

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENAYANGAN ADVERTORIAL PADA

MEDIA ONLINE

KPPPA.11.5

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENAYANGAN IKLAN LAYANAN

MASYARAKAT PADA MEDIA ELEKTRONIK (TV DAN RADIO)

KPPPA.11.6

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TALKSHOW DI MEDIA

ELEKTRONIK

KPPPA.11.7

PEMBUATAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL

KPPPA.11.8

PENYUSUNAN NASKAH REKOMENDASI HASIL ANALISIS MEDIA

KPPPA.11.9

PENGOLAHAN HASIL PUBLIKASI DI MEDIA MASSA



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL



SUBPROCESS MAP KPPPA. 11.B KEHUMASAN, INFORMASI PUBLIK, DAN DOKUMENTASI

KPPPA.11.10

PENGOLAHAN HASIL PUBLIKASI PROGRAM PRIORITAS

KPPPA.11.11

PENYUSUNAN DAFTAR KOLEKSI BAHAN PUSTAKA

KPPPA.11.12

PENYUSUNAN DAFTAR KOLEKSI B AHAN PUSTAKA DALAM KATALOG ONLINE

KPPPA.11.13

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KLASIFIKASI B AHAN PUSTAKA

KPPPA.11.14

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PUBLIKASI KOLEKSI

KPPPA.11.15

PENYUSUNAN DAFTAR PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN

KPPPA.11.16

PENYUSUNAN DAFTAR SIRKULASI BAHAN PUSTAKA

KPPPA.11.17

PENYUSUNAN DAFTAR ANGGOTA PERPUSTAKAAN

KPPPA.11.18

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL


SUBPROCESS MAP KPPPA. 11.C KEHUMASAN, INFORMASI PUBLIK, DAN DOKUMENTASI

KPPPA.11.19

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL DIGITALISASI BAHAN PUSTAKA

KPPPA.11.20

PENYUSUNAN SOP PELAYANAN PERPUSTAKAAN

KPPPA.11.21

PENYUSUNAN LAPORAN JUMLAH KARYA CETAK DAN KARYA R EKAM YANG DISERAHKAN KEPADA PERPUSTAKAAN

NASIONAL DAN PERPUSTAKAAN LAINNYA

KPPPA.11.22

PENYUSUNAN DOKUMEN JUKNIS PEDOMAN PPID

KPPPA.11.23

PENYUSUNAN DOKUMEN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

KPPPA.11.24

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

PUBLIK/PPID

KPPPA.11.25

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAYANAN INFORMASI DAN

PELIPUTAN

KPPPA.11.26

PENGOLAHAN HASIL DOKUMENTASI

KPPPA.11.27

PENYUSUNAN FORM PENERIMAAN PENGADUAN



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL



SUBPROCESS MAP KPPPA. 11.D KEHUMASAN, INFORMASI PUBLIK, DAN DOKUMENTASI

KPPPA.11.28

PENGOLAHAN HASIL KLARIFIKASI DAN FOR M ANALISIS KEBUTUHAN KORBAN

KPPPA.11.29

PENYUSUNAN SURAT TINDAK LANJUT, HASIL MEDIASI, NOTA DOKUMEN

SURAT TINDAK LANJUT, HASIL MEDIASI, NOTA DINAS PENJANGKAUAN KASUS

KPPPA.11.30

PENYUSUNAN DATA PENGADUAN MASYARAKAT



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK




LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL


SUBPROCESS MAP KPPPA. 12.A PEMBERIAN LAYANAN HUKUM

KPPPA.12.1

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KPPPA

KPPPA.12.2

PENGOLAHAN HASIL KOREKSI PENYUSUNAN PUU ATAU PRODUK

HUKUM

KPPPA.12.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMBENTUKAN PUU (DIFASILITASI DARI PERENCANAAN S.D PENGUNDANGAN)

KPPPA.12.4

KOORDINASI PENYUSUNAN PUU ATAU PRODUK HUKUM

KPPPA.12.5

PENGOLAHAN HASIL ANALISIS RANCANGAN PUU ATAU PR ODUK

HUKUM TERKAIT PP DAN PA

KPPPA.12.6

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL ADVO KASI METODE PENAFSIRAN PUU

YANG RESPONSIF GENDER

KPPPA.12.7

PENGOLAHAN HASIL ANALISIS PUU ATAU PRO DUK HUKUM TERKAIT PP DAN

PA

KPPPA.12.8

PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

KPPPA.12.9

PENGOLAHAN HASIL PERTIMBANGAN ATAU ANALISIS HUKUM TERKAIT

PERMASALAHAN PEREMPUAN DAN ANAK



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






PENGAWASAN INTERNAL



SUBPROCESS MAP KPPPA. 12.B PEMBERIAN LAYANAN HUKUM

KPPPA.12.10

PENYUSUNAN PUU DAN PRODUK HUKUM

KPPPA.12.11

PENYEDIAAN INFORMASI PUU DAN PRODUK HUKUM

KPPPA.12.12

LAPORAN HASIL PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUU

DAN PRODUK HUKUM

KPPPA.12.13

KEGIATAN SO SIALISASI ATAU INTER NALISASI PUU DAN PRODUK

HUKUM

KPPPA.12.14

PENYUSUNAN ABSTRAKSI PUU DAN PRODUK HUKUM

KPPPA.12.15

PENYUSUNAN LAPORAN PENGELO LAAN JDIH

KPPPA.12.16

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PUU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PP DAN PA



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






PENGAWASAN INTERNAL


SUBPROCESS MAP KPPPA. 13.A PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.13.1

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT SATKER PUSAT

KPPPA.13.2

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT BMN

KPPPA.13.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT SATKER DEKON

KPPPA.13.4

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

KPPPA.13.5

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REVIU RKA K/L

KPPPA.13.6

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN

KPPPA.13.7

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REVIU RK BMN

KPPPA.13.8

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL REVIU PBJ

KPPPA.13.9

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






LAYANAN HUKUM



SUBPROCESS MAP KPPPA. 13.B PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.13.10

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL EVALUASI RB

KPPPA.13.11

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SATKER PUSAT

KPPPA.13.12

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SATKER DEKON

KPPPA.13.13

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN LHKPN

KPPPA.13.14

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

REKO MENDASI BPK

KPPPA.13.15

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

REKO MENDASI AUDIT INTERNAL

KPPPA.13.16

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN LAPO RAN GRATIFIKASI

KPPPA.13.17

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2020

KPPPA.13.18

PENYUSUNAN DRAFT RENSTRA INSPEKTO RAT 2020-2024



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






LAYANAN HUKUM


SUBPROCESS MAP KPPPA. 13.C PENGELOLAAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL

KPPPA.13.19

PENYUSUNAN LAKIP INSPEKTORAT 2018

KPPPA.13.20

PENYUSUNAN KEBIJAKAN AUDIT KINERJA 2019

KPPPA.13.21

PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 2019

KPPPA.13.22

PENILAIAN MANDIR I MATURITAS SPIP

KPPPA.13.23

PENILAIAN MANDIR I IACM

KPPPA.13.24

PENYUSUNAN SPJ SATKER YANG AKUNTABEL (RIIL)

KPPPA.13.25

SPI (SISTEM PENGENDALIAN INTERN AL) SATKER (SOP/ JUKNIS/ IDENTIFIKASI

RISIKO/ IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN/ IDENTIFIKASI BENTURAN

KEWENANGAN)



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






LAYANAN HUKUM



SUBPROCESS MAP KPPPA. 14.A LAYANAN PIMPINAN

KPPPA.14.1

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PENGELOLAAN PERSURATAN

KPPPA.14.2

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEARSIPAN

KPPPA.14.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KEGIATAN KOORDIN ASI TU PIMPINAN

KPPPA.14.4

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAYANAN ADMINISTRASI PIMPINAN

KPPPA.14.5

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAYANAN RAPAT PIMPINAN

KPPPA.14.6

PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PIMPINAN

KPPPA.14.7

PENYUSUNAN HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KER JA

KPPPA.14.8


(MATER I SIDANG)

KPPPA.14.9

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KEPR OTOKOLAN DI

KANTOR



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL

SUBPROCESS MAP KPPPA. 14.A LAYANAN PIMPINAN

KPPPA.14.1

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL LAYANAN PENGELOLAAN PERSURATAN

KPPPA.14.2

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGELOLAAN KEARSIPAN

KPPPA.14.3

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL KEGIATAN KOORDIN ASI TU PIMPINAN

KPPPA.14.4


KPPPA.14.5

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PELAYANAN RAPAT PIMPINAN

KPPPA.14.6

PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN PIMPINAN

KPPPA.14.7

PENYUSUNAN HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KER JA

KPPPA.14.8


(MATER I SIDANG)

KPPPA.14.9

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN KEPR OTOKOLAN DI

KANTOR



SAMA



DAN TATALAKSANA


PBJ











PERLINDUNGAN ANAK






LAYANAN HUKUM


PENGAWASAN INTERNAL


Pemetaan kembali proses bisnis di-maksudkan agar organisasi bisa lebih tepat mengidentifikasi dan memetakan rangkaian input, proses, output dan outcome serta impact terkait dengan mandat yang diemban Kementerian PP-PA, sekaligus mengantisipasi tun-tutan reformasi birokrasi hingga pada akhirnya dapat meminimalkan adanya proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi di dalam penge-lolaan organisasi, baik secara internal maupun eksternal unit-unit kerja.

Pada tahun 2019, peta bisnis proses Kementerian PPPA tersebut akan di-kukuhkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak.

Target 4: Pengawasan dan peningkatan akunt-abilitas aparatur Kementerian PP dan PA

Dalam melakukan Layanan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPPA telah ditetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pengawasan Kementerian PP dan PA”. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:


Uraian pencapaian indikator-indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target jumlah laporan hasil pengawasan sebanyak 15 (lima belas) dokumen telah dicapai 20 (dua puluh) dokumen dan 2 (dua) kebijakan. Artinya pencapaian lay-anan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PPPA melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebe-sar 133%. Hal ini terjadi karena ad-anya amanat baru dari BPKP terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengadaan CPNS di tahun 2018 serta adanya pengaduan masayara-kat yang harus ditindaklanjuti.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 4 indikator, yaitu pertama, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PP dan PA dengan target “B” dicapai dengan nilai “B”. Kedua, opini BPK dengan target “WTP” dicapai dengan nilai “WTP”. Target ketiga Persentase Rekomendasi Audit Keuangan yang Ditindaklanjuti dengan target 85%, dicapai 89,5%. Indikator terakhir yaitu nilai PMPRB (Indeks RB)ditargetkan untuk memperoleh nilai “B”, dicapai dengan nilai “B”.

Di samping capaian-capaian tersebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja

Inspektorat yaitu:

1. Menyusun berbagai kebijakan dan SOP yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2. Melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja melalui peningkatan pengetahuan dan membangun budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme;

3. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk ke Unit Inspektorat;

4. Mendorong kepedulian Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan eksternal dan internal;

5. Melakukan probiti audit, bimbingan teknis dan konsultansi yang intensif untuk peningkatan manajemen kinerja;

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM Inspektorat.

Target 5: Telaahan PP dan PA

Telaahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan oleh Staf Ahli Menteri yang telah melakukan kajian/telaah melalui berbagai bentuk, diantaranya: kajian, diskusi tematik dan pemantauan.


Hasil telaah telah disampaikan kepada menteri untuk penyempurnaan strategi pelaksanaan program kedeputian.

Indikator 2: Jumlah layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktuIndikator kedua berupa Jumlah Layanan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang meningkat Kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu merupakan layanan teknis yang menjadi ukuran pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian PPPA.

Pencapaian indikator kedua diukur melalui tercapainya 2 (dua) target, yaitu:

Target 1: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA)

Gagasan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dicetuskan pada awal tahun 2016 dengan tujuan adanya tim yang membantu penjangkauan korban kekerasan. Keberadaan Satgas PPA dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri PPPA Nomor 25 Tahun 2016 dan telah dirubah dengan SK Menteri PP-PA Nomor 15 Tahun 2017 tentang Satgas PPA Tahun 2017, yang menyebutkan keanggotaan Satgas PPA Pusat berjumlah 24 orang yang terdiri dari Pejabat KemenPP-PA dan Tagana. SK Menteri tersebut telah berakhir pada bulan Desember 2017. Sedangkan

keberadaan Satgas PPA Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PPPA Nomor 43 Tahun 2016 tentang Satgas PPA Tingkat Daerah, yang menyebutkan keanggotaan berjumlah 68 orang mewakili 34 provinsi. SK Menteri PPPA 43/2016 juga menyebutkan batasan dukungan pendanaan tugas Satgas melalui dana dekonsentrasi tahun 2016 di 34 provinsi.Konsep pengembangan peran Satgas PPA telah didiskusikan lebih lanjut melalui Rakor Satgas PPA pada tahun 2018. Hasil Rakor Satgas PPA tersebut menghasilkan rekomendasi yaitu:

1) Menindaklanjuti rekomendasi Rakor Tahun 2017: mengembalikan posisi Satgas PPA di Daerah sebagai Satgas PPA Pusat di Daerah, dan assessment keberadaan dan peran Satgas PPA Pusat di Daerah.

2) Menguatkan peran Satgas PPA dalam membantu Pemerintah untuk menghadirkan Negara di tengah masyarakat; dan

3) Melakukan peningkatan kapasitas Satgas PPA.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rakor Satgas PPA, langkah-langkah telah berhasil dilakukan adalah sebagai berikut:1) Menyusun dan menetapkan Tim

Kerja Pembinaan dan Pengawasan Satgas PPA melalui Keputusan Menteri PP-PA Nomor 63 Tahun 2018;

2) Menyusun Modul Pelatihan Satgas PPA;


3) Melakukan assessment keberadaan/posisi dan peran Satgas PPA Pusat di 3 (tiga) provinsi antara lain DI Yogayakarta dan Kalimantan Tengah.

Target 2: Unit Pelayanan Teknis Daerah PPPA

Pada tahun 2018 telah dihasilkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Peraturan Menteri ini mencabut:1. Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; dan

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 adalah sebesar Rp.122,817,304,000 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 117,640,372,459 atau 95.78%. Jika dibandingkan dengan anggaran selama 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu 2016 dan 2017, anggaran Sekretariat Kementerian PPPA pada tahun 2018 mengalami penurunan. Demikian pula prosentase realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:


Kegiatan Anggaran Realisasi %

Koordinasi bantuan hukum dan humas. 13.200.000.000 12,825,418,673 97.16%

Koordinasi dan penyu-sunan rencana pro-gram dan anggaran serta kerja sama

20,264,569,000 18,918,265,660 93.36%

Pengembangan SDM, administrasi dan pen-gelolaan penunjang pelaksanaan tugas Kementerian PP-PA

79,952,735,000 76,718,549,616 95.95%

Pengawasan dan pen-ingkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PP-PA

2,400,000,000 2,368,463,335 98.69%

Telaahan PP-PA 7,000,000,000 6,809,675,175 97.28%

Total 122,817,304,000 117,640,372,459 95.78%

Perbandingan jumlah anggaran dan realisasi 2 (dua) tahun terakhir Sekretariat Kementerian PPPA

Tahun Anggaran Realisasi %

2017 123,346,925,000 118,520,513,143 96.09%

2018 122,817,304,000 117,640,372,459 95.78%


Jumlah anggaran pada tahun 2017 menurun dari 273,5 miliar rupiah di tahun 2016 menjadi 123,3 miliar rupiah pada tahun 2017. Penurunan sebesar 150,2 miliar rupiah tersebut diperuntukkan pembangunan command center sebesar 50 miliar rupiah dan pda tahun 2016 Satker Setmen Kementerian PPPA mendapatkan reward sebesar 100 miliar rupiah. Namun demikian jumlah

anggaran ini menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 122,8 miliar rupiah.

Penurunan juga terjadi dalam hal realisasi anggaran di 2 (dua) tahun terakhir sebesar 0,31%, yaitu dari 96,09% pada tahun 2017 menjadi 95,78% pada tahun 2018.


BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2018 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari sasaran srategis yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Sekretariat Kementerian PPPA. Hal ini terlihat dari 2 (dua) Indikator Kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun ada layanan yang dinilai kurang berhasil karena kurang tepatnya waktu sesuai yang diperjanjikan.

Hasil pengukuran kinerja tahun 2018, ketercapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Jumlah layanan manajemen yang meningkat kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu dengan target 5 (lima) layanan dapat dicapai 100%

2. Jumlah layanan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang meningkat

kualitasnya dan diselesaikan tepat waktu dengan target 2 (dua) layanan dapat dicapai 100%

Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2018 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Kementerian PPPA dalam melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kementerian PPPA.

Di samping tercapainya target-target layanan sesuai yang diperjanjikan dalam Perencanaan Kinerja, masih terdapat kendala dan hambatan dalam mencapai sasaran akhir meningkatnya layanan publik di lingkungan Sekretariat Kementerian PPPA. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah ke depan.

Rencana Kedepan1. Memperbaiki seluruh proses

manajemen kinerja diantaranya dengan melakukan cascading sampai pada kinerja eselon IV, dan


melakukan dialog (releksi) capaian kinerja secara rutin.

2. Mereviu Grand Desain Pengembangan SDM

3. Menetapkan Grand Desain Pengembangan Komunikasi berdasarkan audit komunikasi

4. Optimalisasi command center untuk mendukung kegiatan pengambilan keputusan berbasis TI (decision support system).

5. Mereviu hasil survei maturitas SPIP.6. Menindaklanjuti rekomendasi audit

BPK atas LK 2018.7. Sertifikasi layanan Sekretariat

Kementrian PPPA dengan Standard ISO.

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian PPPA Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada semua pihak dan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja Sekretariat Kementerian PPPA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - kemenpppa.go.id · 2 LAKIP SETMEN PPPA 2018 DAFTARISI 2 Daftar Isi...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - kemenpppa.go.id · 2 LAKIP SETMEN PPPA 2018 DAFTARISI 2 Daftar Isi...